Pancasila Bisa Dijadikan Contoh: Kebhinnekaan Tetap Hadapi Tantangan


Pancasila Bisa Dijadikan Contoh
Kebhinnekaan Tetap Hadapi Tantangan
Kamis, 31 Juli 2008 | 00:28 WIB
Jakarta, Kompas – Pancasila sebagai ideologi bangsa terbukti mampu menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, budaya, dan agama. Meskipun pelaksanaannya dalam kehidupan berbangsa tidak selalu berhasil, penyempurnaan pemahaman atas nilai Pancasila terus dilakukan.

Hal itu diungkapkan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri di hadapan peserta International Conference of Islamic Scholars (ICIS) di Jakarta, Rabu (30/7).

Semangat Bhinneka Tunggal Ika yang tercantum dalam Pancasila dapat menjadi penghubung dan pemersatu antarberbagai kelompok bangsa.

Namun, lanjut Megawati, pelaksanaan nilai Pancasila tidaklah mudah. Sejumlah konflik sektarian pernah terjadi di Indonesia pasca-Indonesia merdeka. Konflik ini mengganggu hubungan antarkelompok yang dipersatukan dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika.

”Indonesia terus belajar mengelola keberagaman. Memang tidak selalu berhasil. Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika tidak semudah seperti saat diucapkan,” katanya.

Dalam kehidupan beragama, Islam sebagai agama yang dianut mayoritas bangsa Indonesia mampu menyebar secara damai ke seluruh penjuru Nusantara. Islam mampu hidup berdampingan dengan masyarakat dan budaya setempat.

Namun, kehidupan beragama yang penuh toleran itu terganggu dengan semakin menguatnya radikalisme agama. Penguatan radikalisme ini sangat dipengaruhi oleh memburuknya hubungan antara Barat dan Islam.

Kondisi itu seharusnya disikapi secara bijak oleh bangsa Indonesia. Indonesia bukan negara yang dibangun berdasarkan agama. Keyakinan bahwa Pancasila mampu mengatasi berbagai persoalan radikalisme, intoleransi, dan terorisme harus terus dibangun.

Sebagai negara demokrasi yang besar, hal itu menjadi tantangan besar bagi Indonesia untuk tetap mempertahankan multikulturalismenya. Indonesia tetap dapat tumbuh menjadi negara besar tanpa harus mendasarkan diri pada satu ajaran agama tertentu sebagai dasar negara.

Menurut Megawati, Indonesia dapat menjadi contoh bagi dunia dalam menyikapi berbagai pertikaian agama dan konflik global. Dengan Pancasila, Indonesia dapat menjadi contoh membangun kehidupan berbangsa dan beragama yang damai dan selaras.

Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan mengatakan, keberhasilan Indonesia dalam mengelola keberagamannya akan memberi pengaruh besar bagi ASEAN. Penghargaan atas perbedaan, saling memahami dan menghormati dalam keberagaman, dapat menjadi dasar dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan konflik.

”Daripada selalu mencari perbedaan, lebih baik melihat masing-masing persamaannya,” katanya. (MZW)

Iklan

Kronologis Penyerangan Massa Terhadap STT SETIA


Mahasiswa luka parah akibat penyerangan senjata tajam, kampus dibakar

JAKARTA – Satu tragedi kembali terjadi menimpa umat Kristiani di negeri ini. Pada Jumat (25/7) malam lalu telah terjadi penyerangan oleh sekelompok warga terhadap Sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar (SETIA) yang berlokasi di Kampung Pulo kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makassar, Jakarta Timur.

Berikut adalah kronologis peristiwa penyerangan babak pertama terhadap STT SETIA Jumat malam (25/7) sebagaimana diungkapkan Pdt. Dr. Matheus Mangentang, M.Th kepada pers, Sabtu (27/7) lalu:

10.30PM (malam)
Seorang mahasiswa dan seorang anak staff dosen SETIA dicegat di jalan, dan mahasiswa ini yang berasal dari Alor dianiaya dan dipukuli. Sang ayah yang mendengar anaknya dipukuli saat mau menolong anaknya yang telah dibawa ke RW terdekat juga ikut dipukuli.

11.30PM
Asrama putra yang berada di RT.02 di kepung massa dan dilempari batu juga pagar asrama, kaca jendela di rusak serta atap asrama di timpuki oleh masssa yang menyebabkan beberapa kerugian bagi asrama putra. Situasi agak menurun tetapi massa yang sama yang telah melakukan penyerangan ke asrama putra pada Pukul 24.00PM menuju ke asrama putri yang terletak di Rt. 05 dan juga melakukan pelemparan juga disana menyebabkan kerusakan

Pukul 02.30AM (pagi) (26/7)
Kembali terjadi penyerangan kedua pada dini hari dan kali ini penyerangan dilakukan dengan intensitas tinggi dibandingkan dengan penyerangan pada pukul 12.00 PM sebelumnya dimana kerusakan yang diakibatkan oleh penyerangan ini jauh lebih parah. Kemudian terjadi penyiraman bensin di atas atap lantai 3 di asrama putri yang terletak di RT.05. Api sempat tersulut tersulut di jalan depan asrama putri tetapi tidak lama karena api tersebut mengenai salah seorang yang menuang bensin yang kemudian api dimatikan.

Pukul 4.30AM
Suasana mulai tenang. Tetapi sebelumnya antara pukul 02.00-03.00AM juga terjadi penyerangan massa di kampus utama di RT 01 dimana suasana tidak terkendali yang mengakibatkan mahasiswa sempat merespon penyerangan oleh sekelompok warga dan kemudian terjadi saling melempar batu.

Pukul 5.30AM
Suasana menjadi tenang dan terkontrol hingga Sabtu siang harinya.

Pdt. Matheus Mangentang, M.Th. selaku Ketua Umum Badan Pengurus GKSI dalam pertemuan dengan para wartawan Sabtu (26/7) lalu juga mengklarifikasi mengenai adanya pernyataan beberap pihak bahwa penyulut situasi adalah karena ada mahasiswa yang dianggap mencuri, tetapi ini tidak benar karena tidak ada barang bukti bahwa dia mencuri dan posisinya ada di tengah jalan.

Dari pihak SETIA juga telah meminta kepada aparat keamanan untuk memberikan bantuan perlindungan sampai situasi kondusif dan telah mengirimkan surat meminta perlindungan dari pihak aparat keamanan. Pada peristiwa penyerangan babak pertama ini memakan 2 orang korban luka akibat pemukulan.

Kerugian yang dialamai pada peristiwa penyerangan tersebut diperkirakan menurut Matheus sebesar 75-80 juta karena semua kaca, pagar dan jendela sudah hancur.

Lebih lanjut dikatakan bahwa mahasiswa yang berada di asrama putri pada saat kejadian ada sekitar 250 orang dimana pada saat itu mereka sedang tidur dan kemudian terbangun karena mendengar teriakan massa yang merangsek masuk ke dalam asrama.

Aksi tersebut diprovokasi oknum tertentu yang hingga saat ini masih belum dapat dipastikan identitasnya. Beberapa saksi mata juga mengatakan bahwa sebelum aksi penyerangan terjadi terdengar seruan dengan menggunakan pengeras suara dari sebuah Mesjid Baiturohim yang terletak tidak jauh dari asrama tersebut berusaha menggerakkan massa warga.

Pagi harinya saat situasi mulai tenang para mahasiswi diungsikan ke areal kampus untuk sementara waktu sampai suasana aman. Sedangkan sebagian mahasiswa masih tetap berada di asrama karena hanya terjadi kerusakan di bagian atap dan genting saja di 2 asrama putra yang letaknya tidak berjauhan.

Matheus juga mengatakan bahwa peristiwa penyerangan terhadap SETIA bukan hanya hanya sekali itu saja tetapi telah terjadi beberapa kali sepanjang 4 tahun belakangan ini. Matheus juga menambahkan bahsa selama 21 tahun SETIA berdiri di lokasi tersebut hubungan dengan warga sekitar tidak mengalami masalah dan baru sekitar 4 tahun belakangan ini saja terjadi penyerangan yang diprovokatori oleh segelintir oknum yang tidak suka dengan keberadaan SETIA.

Penyerangan kali ini adalah yang keempat kalinya sepanjang 4 tahun belakangan ini dan ini merupakan yang terburuk.

Usaha untuk mediasi dengan warga juga telah ditempuh pihak SETIA berkali-kali dengan difasilitasi oleh Walikota Jakarta Timur, kelurahan, kecamatan dimana pihak Walikota meminta untuk SETIA pindah dan mencari lokasi lain namun sampai saat ini belum ada jawaban pasti dari walikota guna membantu upaya pencarian lokasi yang tepat. Walikota juga meminta kepada masyarakat untuk dapat menahan diri agar kelompok-kelompok tertentu tidak dapat mengambil kesempatan.

Pihak SETIA sendiri mengharapkan agar aparat dapat secara cepat mencari siapa oknum yang telah melakukan penterangan tersebut dan meprovokatori.

Pihak SETIA meminta aparat untuk mengamankan mengingat 28-30 Juli mendatang akan berlangsung ujian negara di kampus tersebut.

Dari keterangan beberapa saksi juga membenarkan adanya seruan kepada warga untuk melakukan penyerangan. Sehingga bukan hanya warga setempat tetapi juga warga sekitar kampung tersebut ikut dalam aksi penyerangan dimana mereka juga membawa bambu yang nampaknya telah dipersiapkan sebelumnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa aksi penyerangan tersebut bukanlah suatu bentuk spontanitas belaka tetapi diduga telah dipersiapkan. (Maria F/Kristiani Pos)

WTO Kolaps (lagi): Lupakan WTO, Perlu Pendekatan Baru Dalam Perdagangan


In solidarity,

Press release

*WTO kolaps (lagi): Lupakan WTO, perlu pendekatan baru dalamperdagangan*

<http://www.spi. or.id>

Jakarta, 30 Juli 2008–PERUNDINGAN Agenda Doha WTO kolaps kemarin (29/7), di Jenewa, Swiss. Perundingan yang dimulai dari tahun 2001 ini sudah sejak lama jatuh-bangun: Mulai tahun 2003, 2005, hingga tahun 2006. Penyebabnya satu: bahwa perdagangan bebas di tiga sektor (pertanian, industri dan jasa) adalah masalah, bukan solusi dari problem rakyat.

Di dalam sektor pertanian, hampir tidak ada kesamaan persepsi di antara negara-negara miskin dan berkembang dengan negara maju. Di tingkatan riil, hasil perundingan WTO sejak tahun 1995 telah banyak merugikan petani kecil di kedua belah pihak. Agenda Doha juga secara umum hanya memaksa negara-negara untuk membuka pasarnya, sementara proteksi diminimalisasi. Di sisi lain, masih terjadi perdebatan besar mengenai proteksi luar biasa yang dipraktekkan di Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE). Hal demikian juga berlaku pada sektor industri dan jasa.

Sementara kita melihat, liberalisasi sektor pertanian tidak akan memecahkan krisis pangan saat ini. Yang diinginkan petani adalah proteksi, sehingga ada kepastian dan insentif dari pasar domestik. Petani bukan anti-perdagangan, namun perdagangan haruslah adil. Tidak seperti perdagangan bebas ala WTO, yang hanya menguntungkan segelintir tengkulak, pedagang dan perusahaan transnasional.

Dalam proposal yang lebih kompromistis di dalam WTO, Indonesia mengusulkan Special Product dan Special Safeguard Mechanism (SP/SSM) yang diharapkan melindungi petani. Petani menilai hal tersebut harus dilakukan semaksimal mungkin, karena perlindungan petani bukanlah diatur oleh pasar. Perlindungan
petani adalah kewajiban negara (*state obligation*) , lagipula pangan dan petani bukanlah sekadar dinilai komoditas dan tenaga kerja belaka.

Jika melihat proyeksi keuntungan dari Agenda Doha, negara miskin dan berkembang hanya akan memperoleh ‘potongan kue’ sebanyak US$ 16 milyar. Jika dibagi ke seluruh rakyat di negara berkembang, tak sampai satu sen keuntungan mampir ke tangan rakyat per harinya. Di lain pihak, kerugian
pendapatan negara dari pemotongan tarif, dan berjuta orang dalam sektor pertanian dan industri yang kehilangan pekerjaan sangatlah mengerikan.

Agenda Doha sangatlah buruk, dan sudah pula gagal berulang kali. Prosesnya pun tak demokratis, dengan membiarkan hanya segelintir negara G-7 yang mengambil keputusan. Sudah saatnya Indonesia menguatkan dirinya dalam forum regional dan multilateral, dan adalah mutlak menolak Agenda Doha, serta WTO
pada umumnya. Dalam 7 tahun, Agenda Doha sudah kolaps dan dalam 13 tahun, penderitaan rakyat atas liberalisasi WTO sudah sangat mengerikan. Sudah saatnya Indonesia dan negara-negara lain melupakan WTO. Sudah saatnya pula melihat ke depan, menuju sebuah sistem perdagangan multilateral yang adil.
Sistem yang bisa melindungi petani, serta rakyat pada umumnya; dan yang bisa
beraksi nyata mengatasi krisis pangan, energi, iklim dan finansial.** ***

*Kontak: Henry Saragih, Ketua umum SPI (0816 31 4444 1, email: hsaragih@spi. or.id)*

*Mohammed Ikhwan, Ketua Departemen Luar Negeri SPI (0819 320 99596, email m.ikhwan@spi. or.id)*

Mohammed Ikhwan Ketua / Departemen Luar Negeri Serikat Petani Indonesia (SPI)
Tel. +62 21 7991890 Fax. +62 21 7993426
http://www.spi. or.id
Mobile. +6281932099596

Sebagian Besar Konflik Dunia Berlangsung di Negara Berpenduduk Mayoritas Islam


Rabu, 30/07/2008 12:03 WIB

SBY: Perdamaian Butuh Jihad

Luhur Hertanto – detikNews

Jakarta – Demi mewujudkan tata dunia yang adil dan damai, umat Islam wajib berjihad sebagaimana perintah Allah. Jihad yang efektif adalah kembangkan rasa toleransi dan mencegah konflik dengan pendekatan dialog.

Demikian seru Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada para ulama dalam pidatonya meresmikan pembukaan International Conference of Islamic Scholar (ICIS) III, Rabu (30/7/2008).

“Kita harus melakukan jihad besar-besar demi mewujudkan perdamaian. Caranya hindari konflik dengan membangun toleransi antar Muslim dan bahkan kepada yang memusuhi kita,” kata SBY.

Fakta menunjukkan sebagian besar konflik dunia berlangsung di negara berpenduduk mayoritas Islam. Lebih ironis bahwa ternyata konflik-konflik tersebut terjadi di kalangan umat Islam sendiri.

Pemicu timbulnya konflik hirizontal itu sering kali akibat nasionalisme sempit. Perbedaan pandangan berujung konflik hanya gara-gara perbedaan adat, bahasa dan suku.

“Ini menunjukkan toleransi antar kaum Muslim juga masih rendah. Jika tugas seorang Muslim melaksanakan perintah Allah, maka umat Muslim harus ujudkan perdamaian,” sambung SBY.

Padahal jelas konflik akan makin melemahkan posisi negara-negara Islam di tatanan global. Di titik inilah para ulama bisa mengambil peran penting, yaitu mencegah pecahnya konflik dengan mengembangkan toleransi, budaya dialog untuk memecahkan masalah dan anti kekerasan.

“Ajarkan doa dan pada saat sama kerjakan perintah Allah denghan menyebarkan pesan perdamaian. Maka dengan demikian Anda akan menjadi ulama yang tidak dibatasi lagi oleh tapal batas,” ujar SBY.(lh/irw)

Source : http://www.detiknew s.com/read/ 2008/07/30/ 120313/980118/ 10/sby-perdamaia n-butuh-jihad

TEKS DEKLARASI KPK Negara


TEKS DEKLARASI KPK Negara

(Komite Penyelamat Kekayaan Negara)

Kami anak-anak Ibu Pertiwi, adalah pewaris yang sah negeri ini. Negeri yang di dalam hikayat lama disebut-sebut sebagai zamrud khatulistiwa.

Negeri yang di dalam dongeng anak-anak  dikisahkan gemah ripah loh jinawi, subur, makmur dan sentosa. 
Karena di atas tanah negeri ini, hutan nan luas terhampar, berbagai jenis palawija berebut tumbuh saling menyentuh.

Di bawahnya, Tuhan menyimpan minyak, gas, timah, tembaga, bahkan emas dan uranium serta platina. Suatu saat nanti, bila kami sudah dewasa,  sudah memiliki pengetahuan, akal budi dan tata krama, bisa mengambilnya sedikit demi sedikit.

 Ya, sedikit demi sedikit, supaya anak-anak kami, cucu-cucu kami, buyut-buyut kami, bisa juga menikmati karunia Illahi ni.

Memanfaatkannya demi kesejahteraan semua.

 Tapi selama ratusan tahun, kami, bangsa Indonesia, tidak pernah sungguh-sungguh mencipi
nikmat persembahan Tuhan itu. 

Bukan karena kami tak kunjung dewasa, bukan juga karena kami tak punya pengetahuan untuk menggali
dan memroses karunia Illahi ini.

Tapi karena mereka, para penguasa negara, yang kami percaya untuk menjaga  dan mengelola kekayaan itu,
hanyut dan dilambungkan gelombang birahi kekuasaan.

Mereka malah berkomplot dengan tuan-tuan dari negeri asing, merompak kekayaan itu, sehingga alpa membaginya  kepada kami.

 

Soekarno dan Hatta  memang sudah memproklamasikan  kemerdekaan pada 17 Agustus  63 tahun lalu.
Tapi itu hanyalah awal lembaran sejarah Republik Indonesia, dan bukan pertanda berakhirnya kolonialisme,
dan bukan pula berakhirnya penguasaan sumber daya alam kita  oleh bangsa asing.

 Padahal sebagai bangsa yang merdeka kita dibekali Undang-undang Dasar 1945  yang di dalamnya ada pasal yang hilang:

 “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” 

Di bawahnya ada pasal lain, yang kalau dibaca berbunyi:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

 Tapi kenapa ayat-ayat Konstitusi itu hingga negara umur 63, tak kunjung terlaksana? Apakah karena di pasal itu tidak dijelaskan “negara mana” sehingga “kemakmuran rakyat” pun jadi tak jelas alamatnya?

 Atau jangan-jangan mereka, para penyelenggara negara itu, tumpul budaya sampai-sampai tak paham soal bahasa.

Sekarang, setelah 100 tahun Boedi Utomo memaklumatkan Kebangkitan Nasional, 80 tahun setelah pemuda Indonesia bersumpah yang satu (satu nusa, satu bangsa, satu bahasa), 63 tahun setelah merah putih resmi dikibarkan di antero Nusantara dan reformasi memasuki umur 10, kami, mayoritas bangsa Indonesia, tetap hidup terpuruk: miskin karena distrukturkan dalam peta kemiskinan bodoh karena rumah-rumah pndidikan sulit diakses, penyakitan karena untuk sehat ongkosnya juga mahal.

Kini tak sedikit saudara kami yang lebih memilih Jalan Harakiri justru setelah membunuhi anak-anaknya.

Mungkin agar anak-anak mereka tak lama-lama hidup sengsara di Negeri Surga. O, anak-anak bangsa yang malang, negeri yang Tuhan anugerahkan kepada kita, memang didesain seperti surga, untuk kita nikmati dengan rasa syukur.

Tapi mereka yang telah kita beri kepercayaan, mengubahnya menjadi surga hanya bagi mereka sendiri. Oleh sebab itu, pada hari ini, di tempat ini, dengan rahmat Tuhan Maha Bijaksana, sambil mengepalkan tangan dan meninju langit, kami pekikkan kemarahan kami, kami nyatakan pada dunia: 

“Kami sudah bersatu padu untuk menyelamatkan kekayaan negara kami, dengan seluruh kemampuan yang kami miliki, sebagaimana amanat konstitusi, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, rakyat Indonesia ..!”

Jakarta, 28 Juli 2008

Atas nama Deklarator:
Adhie M Massardi                      Marwan  Batubara

 

 Komite Penyelamat Kekayaan (KPK) Negara Aliansi elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap aset-aset negara dan sumber daya alam di Indonesia. KPK Negara merupakan gerakan intelektual non-partisan dan memfokuskan pada pembahasan kebijakan-kebijakan publik, khsusnya yang menyangkut sumber daya alam dan aset-aset ekonomi yang dikuasai negara.

PENASEHAT: 
KH Abdurraman Wahid, Prof Dr  M Amien Rais,  Dr M Hidayat Nurwahid,  Dr Rizal Ramli, WS Rendra

PENGGAGAS:
Institusi dan perorangan, antara lain:  Abdullah Sodik (SP  Pertamina), Adhie M Massardi (Komite Bangkit Indonesia), Bagus satriyanto (ILUNI  Jakarta), Iman Sugema (InterCafe-IPB),  Hendri Saparini (Tim
Indonesia Bangkit), Ibrahim G Zakir (Gema 77/78), Marwan Batubara (DPD-RI), Ryad Chairil (CERL), Warsito (MITI), PBHI Jakarta, ILG, LMND, ProDem,  Wahid Institute, dan sejumlah lainnya, dan tetap terbuka untuk yang lain-lain.

LAIN-LAIN bisa diakses di www.kpknegara.com

MOHON DUKUNGAN DAN DOA RESTU SELURUH RAKYAT INDONESIA

Indonesia di Tangan Generasi Muda


Oleh
Benny Susetyo

Dalam hal kepemimpinan kaum muda, kualitas tokoh politik hanya setingkat dengan stereotip yang dilekatkan kepada pegawai negeri: seadanya, kurang kreatif, ogah berinisiatif, dan gigih menjaga “tradisi” tak bertanggung jawab. Dibandingkan dengan tokoh-tokoh bisnis, tokoh media, tokoh keilmuan, dan tokoh lembaga swadaya masyarakat, mereka jauh ter-tinggal. Begitu disampaikan Kang Sobary di Kompas beberapa waktu yang lalu.
Kegelisahan Kang Sobary itu bermakna kompleks. Memahami konteks dan fakta politik kekinian, setidaknya dimulai semenjak masa Reformasi 1998, kita akan mudah membenarkan kritik ini. Walaupun belum dibuktikan secara statistik, atau melalui riset ilmiah dengan data-data valid, kita semua bisa merasakan kondisi ini terjadi dalam berbagai level kehidupan kita.
Kaum muda yang berperan demikian besar dalam melakukan perombakan struktur kekuasaan negeri ini, nyatanya tidak sedikit dari mereka yang mengisi reformasi dengan semangat oportunistik, dan malah tak sadar mengembangkan sikap kepolitikan yang dahulu dibenci.
Mereka “tidak gigih” menjaga aura reformasi dengan idealisme untuk membangun habitus kebangsaan yang sehat dan benar-benar bersih dari kolusi, korupsi, nepotisme. Tidak sedikit pula dari mereka menjadi bagian dari hal itu dalam berbagai petualangan politiknya.
Tentu saja ini harus direspon sebagai otokritik bagi kaum muda dalam dunia politik, pun dunia lainnya. Persoalan kita saat ini adalah lemahnya cara pandang yang mampu menggempur pola pikir yang seolah-olah kehidupan hanya akan berjalan bila ditopang dengan uang dan kuasa.
Kaum muda nyaris kehilangan kemampuan untuk mendobrak semua ini karena setelah mereka masuk dalam lingkaran kekuasaan, justru mereka hanyut. Cara berpikir, bertindak dan berelasi dalam dunia politik, nyaris stagnan karena tak ada perubahan. Mentalitas reformis, kreatif, pengenalan budaya alternatif hanya ada dalam kata-kata dan tak pernah menjelma menjadi tindakan nyata.

Belajar dari Sejarah
Politik kita lebih identik dengan petualangan bagi pelakunya untuk merebut dan meraih keuntungan individual, dan tidak menjadi bagian untuk memperbaiki kehidupan kolektif. Dalam dunia politik sering terlontar kata-kata “kesejahteraan rakyat”, namun dalam fakta sesungguhnya intrik untuk keuntungan pribadi lebih mudah dibaca daripada kepentingan rakyat. Dan semakin bertambah waktu, fenomena ini begitu mudah dimengerti bahkan oleh “rakyat bodoh” sekalipun.
Wacana pemimpin muda pada Pemilu 2009 sudah merebak. Sebelumnya, dalam pilkada di beberapa daerah, generasi muda sudah memulai kiprahnya tampil untuk memberikan kontribusinya membangun daerahnya. Apa yang seharusnya dilakukan kaum muda untuk mengisi kemerdekaan ini?
Belajar dari sejarah merupakan cara terbaik untuk memulai kehidupan baru bangsa ini. Sejarah menjadi pedoman dalam membangun bangsa ini. Juga dalam mengembangkan politik kekuasaan yang lebih berorientasi keadilan. Baik di dalam birokrasi, partai politik, parlemen, semua memiliki sejarah yang harus dipelajari dan dijadikan referensi untuk mengambil tindakan.
Selama ini sejarah kita hanya menjadi hiasan dinding rumah-rumah pejabat dan politisi. Tak pernah dijadikan pedoman laku yang konkrit. Ia hanya menjadi pelajaran sekolah yang heroik dan tidak mengendap dalam sanubari manusia Indonesia, menjadi referensi bertindak. Sejarah berhenti dalam heroisme semata.
Seperti halnya dalam peringatan Sumpah Pemuda, kemerdekaan dan nasionalisme yang diusung kaum muda saat itu hanya berhenti sebagai simbol atau perayaan belaka. Semangat bangsa ini untuk merdeka secara lahir dan batin tidak terbukti ketika perilaku pejabatnya lebih banyak “menghamba” pada kekuatan asing.
Pejabat bahkan secara nyinyir membuka polemik, menuduh kaum muda kurang greget dan hanya menjadi “peminta-minta”: “Saya agak sedikit kurang sependapat kalau hasilnya minta. Sejak kapan kalian diajarkan meminta. Kalau meminta itu berarti tangan di bawah” (detik.com, 30/10/2007).

Tugas Berat
Kaum muda memiliki tugas demikian berat. Mereka diharapkan menjadi pelopor perubahan nyata. Utamanya berkaitan dengan masalah yang dipaparkan di muka, yakni bagaimana menata kembali dunia politik kita menjadi media untuk melayani kesejahteran bersama.
Tekad itu sebenarnya sudah pernah dikatakan oleh kaum muda dalam sebuah deklarasi untuk menawarkan jalan baru bagi bangsa ini keluar dari kesempitan paradigmatik. Cara pandang yang sempit dalam melihat permasalahan kebangsaan ini akan membuat putusnya lingkaran keperdulian, sebab yang ada dalam pikiran hanyalah problem individu dan identitas. Saat “identitas” dijadikan bahasa politik, ekonomi, agama, dan pendidikan, bangsa ini akan demikian mudah terpuruk ke dalam sikap reaksioner terhadap perbedaan.
Manifestasi kaum muda yang pernah dibacakan di Balai Arsip Nasional harus dimaknai sebagai momentum bagi kaum muda ini untuk kembali bergerak, dan tampil ke depan mendobrak semua kebuntuan ini. Dibutuhkan sebuah regenerasi yang memiliki visi yang jelas, terukur, bernalar, bertanggungjawab, menjunjung etika dan moralitas serta yang utama adalah mengembangkan dunia politik sebagai media untuk memperbaiki kehidupan semua.
Generasi tua dengan “pikiran tua” sudah terlalu banyak di negeri ini. Aura kebijaksanaannya tidak muncul karena terbungkam oleh nafsu kekuasaan. Bahaya situasi seperti ini apabila generasi mudah lambat laun membenarkan dan meniru serta memodifikasi sikap-sikap dan perilaku buruk generasi tua.
Korupsi dan kolusi makin lama akan dijadikan sebagai warisan budaya.Yang utama di sini kaum muda harus berani mengadakan perubahan dari dirinya sendiri. Kesempatan memang harus diraih dengan kualitas pribadi yang berintegritas tinggi, bukan semata-mata diminta.
Rasanya sejarah kepemudaan Soekarno, Hatta, Tan Malaka dan Syahrir harus dibaca kembali untuk menata kembali visi dan misi kebangsaan dan kerakyatan, serta untuk mengarahkan bagaimana jiwa kaum muda harus berperan positif membangun bangsa ini.

Penulis adalah Pendiri Setara Institute.

Tawuran di Pinang Ranti: Sekolah Tinggi Theologi Injili Arastamar (SETIA) Manipulasi Izin Bangunan


Sabtu, 26/07/2008 15:13 WIB

Rachmadin Ismail – detikNews

Jakarta – Izin pembangunan Sekolah Tinggi Theologi Injili Arastamar (SETIA) dinilai bermasalah. SETIA semula izin membuat pagar. Tetapi berubah menjadi bangunan. Warga Kampung Pulo pun komplain.

“Dari tahun 1991-1992, SETIA telah memanipulasi data. Yang berawal dari perizinan pagar berubah menjadi bangunan. Ketika dikomplain warga, dia selalu bilang intimidasi pemerintah,” kata Ketua Forum Komunikasi Muslim Kampung Pulo Risman Hadi saat ditemui wartawan di Masjid Baiturrahman, Kampung Pulo, Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Sabtu (26/7/2008).

Menurut dia, warga tidak pernah menerima SETIA untuk berkepentingan bisnis. Alasannya, tidak memungkinkan mendirikan yayasan di tengah pemukiman padat dan mayoritas muslim.

“Lalu dengan banyaknya jumlah mereka sampai 7.400 orang berdasarkan data tahun 2007, ini memancing kerawanan sosial. Terbukti, dari tadi malam kejadian tindak pencurian,” ujarnya.

Selain itu, kata Risman, mahasiswa SETIA sering terlibat bentrok antarsuku.

“Mereka melakukan suka-suka mereka. Ini dilakukan di tengah warga saya. Dari awal, sesepuh masyarakat di sini sudah menolak. Karena akan menimbulkan konflik yang lebih global,” tutur pria yang mengenakan kaos lengan panjang warna hitam dan sorban warna hitam putih ini.

SETIA didirikan pada 11 Mei 1987. SETIA punya fasilitas yang mampu menampung 1.500 orang. SETIA memiliki 6 program studi yakni Teologi, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Guru TK/SD (PGTK/PGSD), PGSLTP jurusan matematika dan bahasa Inggris, D3 Akademi Perawatan, dan Sekolah Menengah Teologi Kristen.

Pada tahun 2007, Front Pembela Islam (FPI) pernah demo menuntut SETIA ditutup.(aan/djo)