Ganjar: Susah Sosialisasikan Pancasila dengan Cara “Jadul”

Mengajarkan atau menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila kepada anak muda harus dengan cara-cara yang populer agar hasilnya lebih maksimal. Hal itulah yang tengah direncanakan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menyosialisasikan nilai Pancasila dengan cara nge-pop, antara lain melalui rencana menggelar festival band remaja dengan tema-tema seputar Pancasila.

“Kalau dengan cara berat dan jadul akan susah, hari gini suruh mikir ideologi dengan cara berat, ya susah,” ujarnya, Senin (30/9/2013), saat menerima rombongan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XIX Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 2013 di ruang rapat gubernur.

Ia mengatakan, generasi muda saat ini juga harus didekati dengan cara muda. “Seperti halnya melalui musik rock, kita boleh pakai kaus Metallica, kita boleh nonton Metallica, tapi jangan tawur, itu salah satu cara saling menghormati dan menjaga kerukunan,” jelasnya.

Terkait dengan rencana festival band, Ganjar mengaku akan menggandeng musisi ternama Ahmad Dhani. Ia mengatakan sudah sedikit membicarakan hal itu dengan Ahmad Dhani saat berkunjung ke kediaman Dhani.

“Saya sampaikan bagaimana kalau mengadakan festival dengan tema Pancasila dan nanti Mas Dhani yang menilai, dan dia mau,” katanya.

Ia mengatakan, Ahmad Dhani juga telah menciptakan sebuah lagu rock tentang Pancasila. Sayangnya, lagu itu tidak terlalu populer. “Makanya, saya mikir untuk menggelar festival band sebagai salah satu bentuk sosialisasi nilai-nilai Pancasila,” jelasnya.

Sementara berkaitan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2013, Ganjar meminta tema tersendiri. Teman tersebut yakni “Jujur dan Antikorupsi adalah Pancasila”.

“Jadi simpel saja, tidak harus kata-katanya yang rumit seperti dengan Hari Kesaktian Pancasila kita tingkatkan bla bla bla. Walah itu apa, baca saja males. Jadi yang simpel, tapi mengena,” tandasnya.

Menurut dia, kini masyarakat tidak akan tertarik dengan baliho yang bertuliskan terlalu banyak dan sulit dicerna. Sebab itu, baliho hanya perlu dengan kata sederhana dan mudah diingat. “Saya pengin satu kalimat pendek yang iconic dan diksinya gampang diingat masyarakat,” kata Ganjar.

Sumber: http://regional.kompas.com/read/2013/09/30/1419504/Ganjar.Susah.Sosialisasikan.Pancasila.dengan.Cara.Jadul.

Kasus Intoleransi, Demokrat Salahkan Pemuka Agama

Partai Demokrat menampik anggapan Pendeta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia, Palti Panjaitan tentang sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai tak berbuat banyak dalam mengatasi kasus-kasus intoleransi antar umat beragama di Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf justru mempertanyakan peran para pemuka agama selama ini.

“Ini bukan cuma tugas SBY. Ini tugas pemuka agama. Bagaimana dia menenangkan umatnya,” ujar Nurhayati, di Kompleks Parlemen, Senin (30/9/2013)

Nurhayati mencontohkan kasus kelompok Syiah di Madura. Menurutnya, kasus itu tak perlu berlarut-larut selama penanganan oleh pemuka agama bisa dilakukan efektif. Ia pun mengklaim toleransi antar umat beragama di Indonesia adalah yang paling indah.

“Coba lihat kontes Miss World bisa berjalan dengan baik. Coba kalau MTQ di bawa ke negara lain? Apakah bisa sama sikapnya seperti kita di Indonesia,” ucapnya.

Ia menyatakan kecewa dengan pernyataan pemuka agama yang menyudutkan SBY. Pernyataan soal intoleransi di Indonesia, kata Nurhayati, justru memojokkan citra negeri sendiri.

“Kurang apa SBY? Di Kemenag, semua agama ada. Cek di tempat lain, apa seperti itu? Siapa yang persoalkan toleransi di Indonesia?” katanya.

SBY diminta belajar soal toleransi

Sebelumnya, Pendeta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia, Palti Panjaitan, prihatin dengan sejumlah tindakan intoleransi di Tanah Air. Ia mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seharusnya belajar dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) soal toleransi yang dinilainya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi beragama selama hampir setahun menjabat.

Salah satunya, kata Palti, sikap Jokowi merespons penolakan warga atas penempatan Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Susan mendapatkan penolakan dari sekelompok warga karena alasan agama yang dianutnya. 

“Statement Jokowi jelas, Lurah Susan tidak akan dipindah karena isu agama. Tapi kalau kinerja jelek baru akan dipindah,” kata Palti kepada Kompas.com, Senin (30/9/2013).

Contoh lainnya, kata dia, persoalan Gereja Katolik di Tambora. Menurutnya, beberapa pihak juga mendesak gereja tersebut ditutup. Namun, Jokowi menolaknya. Sikap Jokowi tersebut, menurut Palti, kontras dengan sikap SBY. Selama menjabat Presiden, ia menilai banyak tindakan intoleransi terjadi dan Presiden SBY tak banyak bertindak.

“Kalau Presiden SBY, tidak ada (bertindak) seperti itu,” ujar Palti.

Palti pun mencontohkan kasus intoleransi yang menimpa gerejanya, Gereja Filadelfia, Bekasi, dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin. Sudah dua tahun gereja tersebut disegel karena perkara yang tidak jelas sehingga jemaat tidak dapat beribadah di gereja tersebut. Secara rutin, mereka pun memilih beribadah di depan Istana setiap dua minggu sekali. Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan sedikit pun dari Presiden SBY.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2013/09/30/1447008/Kasus.Intoleransi.Demokrat.Salahkan.Pemuka.Agama.

Perjalanan perizinan Gereja St. Bernadette, Tangerang

http:/indonesia.ucanews.com/2013/09/25/perjalanan-perizinan-gereja-st-berna
dette-tangerang/

Perjalanan perizinan Gereja St. Bernadette, Tangerang

25/09/2013
Perjalanan perizinan Gereja St. Bernadette, Tangerang thumbnail

Berusaha patuh pada pemerintah, Paroki St. Bernadette memindah ibadahnya dari Sekolah Sang Timur di Karangtengah, Ciledug, Tangerang (2004) karena ditolak kelompok intoleran. Mereka mendapat izin mendirikan bangunan di Bintaro, tetapi hari Mingggu massa mengatasnamakan warga, menyegel Gereja Katolik Paroki St. Bernadette. ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace) melalui Koordinator Bidang Informasi, Komunikasi, dan Penelitian,
Ahmad Nurcholish mengatakan, “Mempercayai pemerintah sia-sia. Mereka tunduk pada mayoritas, bukan tunduk pada hukum.”

Sejarah berdirinya Paroki St. Bernadette

Paroki St. Bernadette adalah gereja Katolik di bawah dekenat Tangerang,
Keuskupan Agung Jakarta. Paroki ini didirikan pada 11 Februari 1990 dengan ditandai pembentukan Pengurus Gereja dan Dana Papa (PGDP) Roma Katolik Paroki Santa Bernadette, Ciledug oleh Uskup Agung Jakarta, Leo Sukoto SJ (Alm).

Karena tidak memiliki tempat ibadah permanen, kebaktian Minggu dan kegiatan keagamaan di hari raya kristiani secara bergantian dilaksanakan berpindah-pindah. Misalnya: bekas bedeng kompleks perumahan Ciledug Indah, bekas gudang padi di kompleks Asrama Polri Ciledug, dan Gudang Arsip Kompleks Keuangan Karang Tengah Ciledug.

Dua tahun kemudian, pengurus gereja mengajukan permohonan kepada Bupati Tangerang (20/7/92) untuk memanfaatkan Bangunan Sementara Sekolah (BSS) Sang
Timur di Kompleks Barata/Keuangan Karang Tengah, Ciledug sebagai tempat menjalankan ibadah.

PGDP mendapatkan rekomendasi melaksanakan kegiatan keagamaan umat Katolik Kepala Desa Karang Tengah melalui Surat No. 192/Pem/VII/1992, tanggal 21 Juli 1992, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Musyawarah Pimpinan Kecamatan Ciledug, Ketua RW dan Ketua RT
sekompleks Barata Karang Tengah.

Sejak itu kegiatan peribadatan berlangsung dan terkonsentrasi di BSS Sang Timur dengan aman, dan tenteram untuk seluruh umat Katolik Paroki Santa Bernadette Ciledug (8.975 jiwa) yang berasal dari enam kecamatan (Karang Tengah, Ciledug, Larangan, Cipondoh, Pondok Aren dan sebagian Serpong).

Penolakan tiba-tiba

Setelah 12 tahun berjalan, tanpa ada pembicaraan atau berita sebelumnya,
Sekolah Sang Timur memperoleh surat nomor: Kd.258.5 BA.00/248/2004 dari Kepala Departemen Agama Kantor Kota Tangerang, 29 Juli 2004, meminta
menghentikan kegiatan keagamaan dengan menggunakan gedung sekolah.

Sebulan kemudian, tiba-tiba Ketua Pengurus Gereja dan Dana Papa (PGDP) Paroki St. Bernadette Karang Tengah memperoleh surat dari Lurah Karang Tengah, no. 642/71-KRT/04, tanggal 30 Agustus 2004, perihal Pencabutan Rekomendasi Surat Lurah Karang Tengah No. 192/Pem/VUU/92.

Setelah pencabutan surat rekomendasi, beberapa kali ibadah diganggu dengan demonstrasi dan orasi oleh sekelompok warga yang menamakan dirinya Forum
Komunikasi Umat Islam Karang Tengah yang menginginkan dihentikannya kegiatan keagamaan di BSS Sang Timur Karang Tengah Ciledug. Puncaknya pada Minggu, 3
Oktober 2004, massa yang menyebut masyarakat sekitar melakukan demonstrasi dan meminta tempat tersebut tidak lagi digunakan untuk ibadah. Mereka bahkan membangun tembok di pintu gerbang menuju sekolah itu, dan memblokir akses ke
sekolah. Mereka juga mengusir umat yang sedang beribadah.

Walau keberadaan Paroki St. Bernadette dibela Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama waktu itu, Abdurrahman Wahid, dan pegiat perlindungan anak, Seto Mulyadi, tidak menyurutkan kelompok intoleran ngotot peribadatan dihentikan.

Kompromi, mendapat IMB, tetapi tetap ditolak di Bintaro

Jemaat Paroki St. Bernadette berkompromi. Dalam pertemuan dengan tim dari kementerian agama pada 29 Oktober 2004, disepakati jemaat Paroki St. Bernadette mencari lahan baru. Dalam pernyataannya, Menteri Agama waktu itu, Muhammad M. Basyuni menegaskan persoalan kasus warga perumahan Karang
Tengah Ciledug, Tangerang Banten dengan Yayasan Pendidikan Karya (YPK) Sang Timur telah selesai dan tuntas. Murid-murid di sana sudah dapat belajar kembali. “Ini bukan persoalan agama. Jadi itu hanya masalah kesalahpahaman.”

Jemaat Paroki St. Bernadette pun nomaden. Jemaat paroki ini kemudian
menggelar misa dengan menumpang di sejumlah tempat. Mereka paling sering beribadah di Gereja Maria Kusuma Karmel, Gedung Lokagenta di Perumahan Ciledug Indah I, Balai Pertemuan RW di Metro Permata I, dan Pondok Lestari.

Tempat-tempat itu dipilih karena lokasinya dekat dengan gereja sebelumnya. Akhirnya, paroki menemukan lokasi di Kelurahan Sudimara Pinang dan memutuskan membangun gereja di sana. Menurut Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI),
Romo Benny Susetyo, mengatakan, paroki tersebut memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB) pada 11 September 2013. “Warga telah menyetujui pembangunan tersebut,” kata Romo Benny. Namun, kemarin, upaya mereka kembali ditolak
warga sekitar.

Ratusan orang menggelar unjuk rasa menolak pembangunan Gereja Katolik Santa Bernadette di Bintaro, Kelurahan Sudimara Pinang, Kota Tangerang, kemarin. Selain berunjuk rasa, mereka menghentikan kegiatan ibadah yang sedang berlangsung dengan menggembok gerbang masuk gereja.

Pernyataan dari ICRP

Ahmad Nurcholish, Koordinator Bidang Informasi, Komunikasi, dan Penelitian
ICRP mengungkapkan kepada satuharapan.com, “Pemerintah tidak dapat diandalkan untuk mengatasi permasalahan intoleransi karena mereka terdiri dari para politikus yang memiliki banyak kepentingan.” Jika pemerintah diisi para negarawan, mereka akan berusaha menegakkan hukum, kata Nurcholish. “Namun, kenyataannya mereka tunduk kepada kelompok yang mengatasnamakan diri mayoritas,” katanya.

Sumber: satuharapan.com

Pilih Presiden, Jangan Lihat SARA!

Rakyat dan partai politik diharapkan tidak lagi melihat suku, agama, ras, ataupun antargolongan (SARA) dalam memilih presiden dan wakil presiden selanjutnya. Pengusungan capres dan cawapres mesti berdasarkan kualitas, bukan latar belakang SARA.

“Mengapa presiden harus orang Jawa? Mengapa harus Islam?” kata Direktur RSUD Abepura Aloysius Giyai saat acara peluncuran buku Orang-Orang Hebat karya Emanuel Dapa Loka di Jakarta, Kamis (26/9/2013).

Aloysius mengatakan, memang tidak pernah ada aturan tertulis mengenai hal itu. Namun, kata dia, kenyataannya dalam pemilu selama ini seperti itu. Untuk itu, ia berharap agar masalah dikotomi tersebut harus dibicarakan.

Aloysius mengaku mengikuti isu yang berkembang di Jakarta soal wacana majunya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi dalam Pilpres 2014. Jika terjadi, kemudian muncul pertentangan lantaran Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok bisa saja naik menjadi gubernur.

Untuk itu, Aloysius berharap agar rakyat terus diajarkan kebersamaan dari semua aspek. Meski parpol yang menentukan capres-cawapres, kata dia, parpol bakal mengikuti desakan publik.

“Semua anak bangsa bisa menjadi presiden. Tidak banyak orang mau membicarakan masalah ini. Tapi karena saya berpihak kepada yang kecil, maka suka atau tidak suka saya sering bicarakan ini,” pungkas pria yang kisah hidupnya diulas dalam buku Orang-Orang Hebat itu.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2013/09/26/1715005/Pilih.Presiden.Jangan.Lihat.SARA.