MAJELIS-MAJELIS AGAMA TOLAK ATURAN TENTANG ABORSI

http://www.analisad aily.com/ index.php? option=com_ content&view= article&id= 31562:majelis- majelis-agama- tolak-aturan- tentang-aborsi& catid=3:nasional &Itemid=128

Majelis-majelis Agama Tolak Aturan tentang Aborsi
Jakarta, (Analisa)

Majelis-majelis agama secara tegas menolak aturan tentang pengguguran janin (aborsi) dalam Undang-Undang Kesehatan tahun 2009 yang disetujui untuk disahkan dalam sidang paripurna DPR tanggal 14 September lalu.

“Kami sepakat menolak dengan tegas praktik aborsi dan upaya legalisasi aborsi yang tidak sesuai dengan ajaran agama,” kata Pendeta Wilfred Soplantila saat membacakan pernyataan bersama enam majelis agama di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta, Selasa.

Majelis-majelis agama juga berpendapat, dalam Undang-Undang Kesehatan terdapat pasal-pasal krusial yang tidak sesuai dengan ajaran agama, termasuk diantaranya pasal 76 huruf a yang antara lain menyatakan aborsi boleh dilakukan pada janin yang belum berusia enam minggu.

“Menurut fatwa MUI, janin yang boleh digugurkan atas indikasi medis dan kedaruratan hanya yang belum berusia 40 hari karena dianggap belum ditiupkan ruh kepadanya,” kata Ketua MUI Ma’ruf Amin.

Aborsi, dia menjelaskan, adalah pilihan terakhir dalam keadaan darurat yakni ketika secara medis dibutuhkan untuk menyelamatkan kehidupan seseorang atau dalam keadaan terdesak seperti ketika menderita penyakit yang menurut dokter tidak tersembuhkan atau kasus perkosaan dengan kondisi tertentu.

“Syaratnya antara lain belum berusia 40 hari, dikehendaki yang bersangkutan, diketahui orang tua dan ulama, serta atas rekomendasi ahli kesehatan,” tambah Ketua MUI Aisyah Amini.

Sementara Bhiksuni Viryaguna Mahasthavira dari Perwakilan Umat Budha Indonesia mengatakan, menurut ajaran Budha, kehidupan bermula sejak penyatuan sel telur dengan sperma sehingga sejak saat itu upaya penghilangannya adalah pembunuhan.

“Ajaran Katolik juga jelas melarang segala bentuk abortus provokatus. Kalaupun terpaksa harus dilakukan karena indikasi medik, dasar pelaksanaannya harus untuk menyelamatkan kehidupan,” kata P. Sigit Pramudji,Pr dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

I Made Gde Erata dari Parisada Hindu Dharma Indonesia dan Budi S Tanuwibowo dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia juga menyatakan bahwa ajaran Hindu dan Konghucu melarang segala bentuk aborsi.

Para pemuka agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu tersebut menyatakan, semua agama menjunjung tinggi kehidupan sejak awal pembuahan dan hak hidup adalah hak asasi manusia yang paling mendasar.

“Hidup janin dalam kandungan perlu mendapat perlindungan. Membunuh manusia yang tidak bersalah secara sengaja adalah salah dan dilarang oleh agama dan aborsi yang disengaja adalah pembunuhan,” kata Pdt. Wilfred.

Jangan Tandatangani

Oleh karena itu, kata Ma’ruf, majelis-majelis agama meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menandatangani undang-undang kesehatan baru itu sebelum ada perbaikan.

“Kalau tetap diterbitkan, majelis-majelis agama sepakat mengajukan “judicial riview” terhadap undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi,” katanya.
Dalam undang-undang kesehatan yang baru, masalah aborsi diatur dalam pasal 75 dan pasal 76.

Pasal 75 menyebutkan:
1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi,
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan;atau b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan;
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan pasal 76 menyebutkan: Aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan:
a. sebelum kehamilan berumur 6(enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan
d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;dan
e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri. (Ant)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: