9 Gereja di Banda Aceh Kesulitan Beribadah


Dampak kewajiban penutupan terhadap sembilan gereja yang menempati bangunan ruko (rumah toko) di Banda Aceh mulai terasa. Minggu (21/10/2012) kemarin, jemaat di sembilan gereja di Banda Aceh tidak menggelar ibadah seperti biasanya.

Salah satu pendeta dari sebuah gereja yang harus ditutup Nico Tarigan dari GBI Penauyong, Banda Aceh, Senin (22/10/2012) mengaku tidak berani menggelar ibadah karena pihaknya telah menandatangani kesepakatan dengan Pemerintah Kota Banda Aceh. Kesepakatan itu salah satunya mewajibkan mereka menutup kegiatan peribadahan karena tidak memiliki izin sebagai gereja.

“Kami harus menutup tempat ibadah karena menyalahi fungsi bangunan bila tetap membukanya, pemkot tidak akan bertanggungjawab jika ada aksi anarkistis. Kami tidak mau mengalami kerugian atau bahkan kehilangan jiwa, maka kami menandatanganinya,” kata Nico.

“Selain itu, sebelum saya pun telah menerima banyak ancaman melalui SMS dari pihak-pihak tertentu yang akan menyerang gereja kami jika kami tetap beribadah di sana,” sambung Nico.

Nico mengisahkan, pada 17 Juni lalu, gerejanya sudah sempat diserang oleh massa yang menentang kegiatan ibadah di gedung tersebut. “17 Juni jam 10.30, ratusan orang datang ke sini, kami tidak ingin kejadian itu terulang lagi, jadi kami tandatangi kesepakatan itu,” kata Nico. “Padahal, kami memakai ruko sebagai tempat untuk beribadah, bukan membangun gereja. Kami tidak mendirikan bangunan gereja, hanya menjalankan ibadah. Seharusnya itu dijamin oleh UUD,” ungkap Nico lagi.

Kesepakatan yang dirancang Pemkot Banda Aceh mengikat terhadap sembilan gereja dan lima vihara yang pengurusnya dikumpulkan dalam sebuah pertemuan tokoh agama di Banda Aceh, sekitar dua minggu lalu. Selanjutnya, kesembilan gereja yang ditutup itu disarankan meminjam gedung kepada empat gereja yang telah memiliki izin, yakni Gereja Katolik, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat (GPIB), Gereja Metodis atau Huria Kristen Batak Protestan (HKBP).

Menanggapi permasalahan ini, Veryanto Sitohang dari Aliansi Sumut Bersatu (ASB) -Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan, memandang, konsep kesepakatan yang dirancang oleh Pemkot Banda Aceh jelas merupakan bentuk pembatasan bagi umat beragama untuk menjalankan ibadah. “Pasal 29 UUD 45 menyatakan, kebebasan beribadah dijamin,” tegasnya.

Terkait perizinan bagi gereja dan vihara yang ditutup, Very memandang, persyaratan yang dituangkan di dalam  Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007 Pedoman Pendirian Rumah Ibadah teramat berat untuk dipenuhi. Sebuah rumah ibadah dapat memperoleh izin jika, mendapat persetujuan dari 120 orang warga sekitar, dengan jumlah jemaat lebih dari 150 orang, mendapat pengesahan dari lurah/kecik, dan ada surat rekomendasi dari Departemen Agama setempat.

“Itu jauh lebih berat dari ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Dua Menteri yang mewajibkan ada izin dari 90 jemaat, dengan dukungan 60 orang warga sekitar. Mereka bukan tidak pernah mengajukan izin, tapi ini sangat sulit dipenuhi,” ungkap Very.

Selain itu, Very pun menegaskan, Pergub Nomor 25 Tahun 2007 seharusnya tidak berlaku bagi rumah-rumah ibadah yang telah berdiri sebelum tahun 2007. ‘Banyak gereja yang sudah ada sebelum peraturan itu, harusnya tidak berlaku surut,” sambungnya. “Pemerintah nasional tidak bisa berdiam diri, masalah seperti ini kan masif di beberapa daerah lain,” tutupnya. (Kompas.com)

Iklan

Waspadai: Keputusan bersama Pemuda Jihad FPI & Dewan Forum Betawi Rempug: PEMBANTAIAN!


(Link : Http://betawi-jaya.mywapblog.com)

Keputusan bersama Pemuda Jihad FPI & Dewan Forum Betawi Rempug!

by Doel Rempug Master on 03:12 PM, 25-Mar-12

Salinan email milis FBR & Pemuda jihad Indonesia
(Rempug-admin@RoemahRempug.org)

Dewan Betawi Rempug wrote:

Bakar ormas Key dan CINA BEKINGNYA, bantai dan abisin aje dari pulau Jawa, tundukan ormas Hindu sesat, salbis ISA anjing, ormas Budha Bangsat, Lumatkan ormas CINA anjing lintah negara, Bante ormas ambon , ormas timor , ormas papua , BETAWI JAYA SELALU!!

Terutama darahnye kaum CINA Kafir halal untuk di minum saatnye kite goncang JAKARTE dan tumpahkan darah kafir CINA, Hindu, Budha sesat dan PEMUDA KEY yang merusak bangsa dimane2!! Ayo bersatu bangkitkan Jihad Islam!

SUDAH SAATNYE ANAK BETAWI BANGKIT!! ANJING CINA DAN AMBON KEY, BATAK DAN BUTON KITE BANTE HABIS DARI JABOTABEK!!!

TGL 27 MARET 2012 JAM 6
ANGGOTA REMPUG & PEMUDA JIHAD FPI WAJIB HADIR DI TEMPAT YANG DISEPAKATI KITE SIAP BIKIN
CINA & PARA KAFIR ANGKAT KAKI DARI JAKARTE! SESUAI HIMBAUAN KEPUTUSAN REMPUG DAN PEMUDA JIHAD SE-JABOTABEK.

Buat teman2 smua hati2 yah…pray for Indonesia .

Mengapa Bangsa Indonesia Kalah Kreatif dari Negara-Negara Maju


Sebenarnya ini adalah ringkasan dari buku Prof. Ng Aik Kwang dari University of Queensland yang berjudul “Why Asians Are Less Creative Than Westerners”(Mengapa Bangsa Asia Kalah Kreatif dari Negara-Negara Barat). Tapi rasanya  bangsa Indonesia memiliki ciri-ciri yang paling mirip seperti yang tertulis dalam buku itu.

1. Bagi kebanyakan orang Indonesia, ukuran sukses dalam hidup adalah banyaknya materi yang dimiliki (rumah, mobil, uang dan harta lain). Passion (rasa cinta terhadap sesuatu) kurang dihargai. Akibatnya, bidang kreatifitas kalah populer oleh profesi dokter, pengacara, dan sejenisnya yang dianggap bisa lebih cepat menjadikan seorang untuk memiliki banyak kekayaan.

2. Bagi orang Indonesia, banyaknya kekayaan yang dimiliki lebih dihargai daripada cara memperoleh kekayaan tersebut. Tidak heran bila lebih banyak orang menyukai ceritera, novel, sinetron atau film yang bertema orang miskin jadi kaya mendadak karena beruntung menemukan harta karun, atau dijadikan istri oleh pangeran dan sejenis itu. Tidak heran pula bila perilaku korupsi pun ditolerir/diterima sebagai sesuatu yang wajar.

3. Bagi orang Indonesia, pendidikan identik dengan hafalan berbasis “kunci jawaban”, bukan pada pengertian. Ujian Nasional, tes masuk PT, dll, semua berbasis hafalan. Sampai tingkat sarjana, mahasiswa diharuskan hafal rumus-rumus ilmu pasti dan ilmu hitung lainnya, bukan diarahkan untuk memahami kapan dan bagaimana menggunakan rumus-rumus tersebut.

4. Karena berbasis hafalan, murid-murid di sekolah di Indonesia dijejali sebanyak mungkin pelajaran. Mereka dididik menjadi “Jack of all trades, but master of none” (tahu sedikit-sedikit tentang banyak hal tapi tidak menguasai apapun).

5. Karena berbasis hafalan, banyak pelajar Indonesia bisa jadi juara dalam Olympiade Fisika dan Matematika. Tapi hampir tidak pernah ada orang Indonesia yang memenangkan Nobel atau hadiah internasional lainnya yang berbasis inovasi dan kreativitas.

6. Orang Indonesia takut salah dan takut kalah. Akibatnya, sifat eksploratif sebagai upaya memenuhi rasa penasaran dan keberanian untuk mengambil resiko kurang dihargai.

7. Bagi kebanyakan bangsa Indonesia, bertanya artinya bodoh, makanya rasa penasaran tidak mendapat tempat dalam proses pendidikan di sekolah.

8. Karena takut salah dan takut dianggap bodoh, di sekolah atau dalam seminar atau workshop, peserta jarang mau bertanya tetapi setelah sesi berakhir, peserta akan mengerumuni guru/narasumber untuk meminta penjelasan tambahan.

Dalam bukunya, Prof.Ng! Aik Kwang menawarkan beberapa solusi sebagai berikut:

1. Hargai proses. Hargailah orang karena pengabdiannya, bukan karena kekayaannya. Percuma bangga naik haji atau membangun mesjid atau pesantren, tapi duitnya dari hasil korupsi

2. Hentikan pendidikan berbasis kunci jawaban. Biarkan murid memahami bidang yang paling disukainya.

3. Jangan jejali murid dengan banyak hafalan, apalagi matematika. Untuk apa diciptakan kalkulator kalau jawaban untuk X x Y harus dihapalkan? Biarkan murid memilih sedikit mata pelajaran tapi benar-benar dikuasainya.

4. Biarkan anak memilih profesi berdasarkan passion (rasa cinta)-nya pada bidang itu, bukan memaksanya mengambil jurusan atau profesi tertentu yang lebih cepat menghasilkan uang.

5. Dasar kreativitas adalah rasa penasaran berani ambil risiko. Ayo bertanya!

6. Guru adalah fasilitator, bukan dewa yang harus tahu segalanya. Mari akui dengan bangga kalau kita tidak tahu!

7. Passion manusia adalah anugerah Tuhan. Sebagai orangtua, kita bertanggungjawab untuk mengarahkan anak kita untuk menemukan passionnya dan mensupportnya. (Dari: milis tetangga)

Mengubah Paradigma Pendidikan Agama


AM M Agus Nuryatno

Pluralisme adalah sebuah fakta sejarah. Tidak dapat dimungkiri dan diingkari oleh siapa pun.Kemajemukan adalah kehendak Tuhan agar manusia saling menyapa, mengenal, berkomunikasi, dan bersolidaritas. Pada zaman kontemporer saat ini sulit dicari satu negara dengan agama yang homogen. Umumnya heterogen dengan tingkat yang berbeda-beda.

Kemajemukan pada tingkat agama ini masih ditambah lagi kemajemukan pada wilayah tafsir agama. Tidak mengherankan jika banyak mazhab, sekte, atau aliran dalam agama apa pun. Semua ini akibat perbedaan kapasitas dan kemampuan berpikir masing-masing orang, perspektif, ataupun pendekatan.

Pertanyaannya: model pendidikan agama macam apa agar melahirkan pribadi-pribadi yang toleran, inklusif, humanis, dan meneguhkan spirit pluralisme dan multikulturalisme? Pendidikan agama yang diidealkan adalah pendidikan agama yang tidak doktriner sehingga tak memunculkan klaim-klaim kemutlakan. Ketika ruang perbedaan dan perubahan dalam agama telah dimatikan oleh sikap fanatik dan eksklusif, agama jadi antirealitas. Namun, justru sikap-sikap fanatik dan eksklusif ini dilahirkan oleh pendidikan agama.Tak mengherankan jika pendidikan agama dikritik antirealitas. Pendidikan agama dianggap kurang mengakomodasi realitas keberagamaan intra dan antarumat beragama, serta justru cenderung melahirkan eksklusifisme keberagamaan.

Model pendidikan agama

Untuk menjawab model pendidikan agama seperti apa yang memungkinkan melahirkan pribadi yang toleran, penting untuk mempertimbangkan model-model pendidikan agama yang dikembangkan Jack Seymour (1997) dan Tabita Kartika Christiani (2009). Mereka menjelaskan model-model pendidikan dan pengajaran agama, yaitu in, at, dan beyond the wall.

Pendidikan agama in the wall berarti hanya mengajarkan agama sesuai agama tersebut tanpa dialog dengan agama lain. Model pendidikan agama seperti ini berdampak terhadap minimnya wawasan peserta didik terhadap agama lain, yang membuka peluang terjadinya kesalahpahaman dan prejudice. Model pendidikan agama in the wall juga dapat menumbuhkan superioritas satu agama atas agama yang lain sehingga mempertegas garis demarkasi antara ”aku” dan ”kamu”, ”kita” dan ”mereka”.

Sikap toleransi, simpati, dan empati terhadap mereka yang beda agama sulit ditumbuh-kembangkan dari model pendidikan agama seperti ini. Model pendidikan semacam ini memosisikan agama lain atau penganut agama lain sebagai the others, ”yang lain”, yang akan masuk neraka karena dianggap kafir. Inilah bentuk truth claim yang berdampak pada monopoli Tuhan dan kebenaran. Seakan-akan kebenaran dan Tuhan hanya milik individu atau kelompok agama tertentu.

Model keberagamaan seperti ini pada gilirannya berkontribusi dalam menanamkan benih-benih eksklusivisme keberagamaan yang berpotensi memicu konflik dan kekerasan atas nama agama. Ironisnya, model pendidikan agama in the wall inilah yang kini mendominasi pendidikan agama di Tanah Air.

Paradigma pendidikan agama at the wall tidak hanya mengajarkan agama sendiri, tetapi sudah mendiskusikannya dengan agama yang lain. Tahap ini merupakan tahap transformasi keyakinan dengan belajar mengapresiasi orang lain yang berbeda agama dan terlibat dalam dialog antaragama.

Sementara pendidikan agama beyond the wall tak sekadar berorientasi untuk berdiskusi dan berdialog dengan orang yang berbeda agama. Namun, lebih dari itu mengajak peserta didik dari beragam agama untuk bekerja sama mengampayekan perdamaian, keadilan, harmoni, dan pelibatan mereka dalam kerja-kerja kemanusiaan. Semua itu untuk menunjukkan, musuh agama bukan pemeluk agama yang berbeda, melainkan kemiskinan, kebodohan, kapitalisme, kekerasan, radikalisme, ketidakjujuran, korupsi, manipulasi, kerusakan lingkungan, dan seterusnya.

Model pendidikan agama seperti ini juga untuk menunjukkan semua agama mengajarkan kebaikan, dan bahwa agama adalah untuk kebaikan manusia sesuai misi profetiknya. Maka, pendidikan agama yang saat ini cenderung eksklusif karena hanya mengajarkan agama sendiri (in the wall) perlu digeser ke arah inklusif dengan model at dan beyond the wall. Peserta didik tidak hanya kenal agama sendiri, tetapi juga bersentuhan dengan agama lain untuk melintasi tradisi lain dan kemudian kembali kepada tradisi sendiri.

Maka, pertanyaan selanjutnya: mungkinkah guru-guru agama kita mau dan sukarela mengajak peserta didik bekerja sama dengan siswa lain yang berbeda agama memerangi musuh utama agama, yaitu penindasan, kekerasan, kemiskinan, kebodohan, korupsi, dan kerusakan lingkungan? Mari kita belajar bersama.

M Agus Nuryatno Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

(Kompas, 13 Januari 2012)

TRI TUNTUTAN RAKYAT 2012


Christianto Wibisono mengontekskan Tritura 1965 menjadi Tritura 2012:

(1) bubarkan PKI (“Partai Koruptor Indonesia”) yang telah membajak negeri ini dari negarawan sejati;

(2) reformasi birokrasi agar proaktif pada kebutuhan masyarakat;

(3) tingkatkan kualitas harkat martabat manusia Indonesia sebagai bangsa terbesar keempat dunia secara kualitatif.

Tritura 2012 ini ditujukan kepada Presiden dan elite DPR. Presiden yang kebetulan menantu Sarwo Edhie tidak bisa sendirian memenuhi Tritura 2012 karena SBY bukan dan tidak boleh menjadi diktator seperti Soekarno dan Soeharto. Maka, capres ketujuh harus memimpin partai terkuat agar tidak tersandera oleh DPR dan mampu merespons Tritura 2012.

Christianto Wibisono Penulis Buku Aksi-Aksi Tritura 1970.

(Kompas, 10 Januari 2012)

Sesat Pikir RUU Kerukunan Umat Beragama


Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama sedang digodok di Komisi VIII DPR. Roh perumusan RUU ini berakar pada kegalauan pemerintah atas konflik silang sengkarut antar-agama yang mengancam keutuhan bangsa.

Namun, banyak pihak sangsi akan muatan substantif RUU itu. Ada tendensi negara mengintervensi wilayah privat yang mengungkung umat beragama dalam sekat aturan teknis yang kaku dan monolitik. Satu pasal yang menimbulkan polemik menyangkut penyiaran agama.

Dalam Pasal 1 RUU KUB, ”penyiaran agama” adalah segala bentuk kegiatan yang menurut sifat dan tujuannya menyebarluaskan ajaran suatu agama, baik melalui media cetak, elektronik, maupun komunikasi lisan. Selanjutnya, Pasal 17 Ayat 2 menyebutkan bahwa penyiaran agama ditujukan kepada orang atau kelompok orang yang belum memeluk suatu agama.

Pasal itu menimbulkan sejumlah masalah karena, pertama, penyiaran agama dalam perspektif teologi Islam, Kristen, ataupun Buddha merupakan kesaksian hidup yang harus dijalankan dan pesan profetik yang diamanatkan secara ilahiah. Melarangnya berarti menganjurkan pembangkangan terhadap agama. Pasal 28 E Ayat (1) dan (2) UUD 1945 tegas memberi ruang kebebasan bagi tiap orang memeluk dan menjalankan agama serta berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Inkonstitusional jika negara dengan otoritas politiknya berusaha membelenggu kebebasan menjalankan perintah agama.

Kedua, sesudah kolonialisme Belanda, semua warga Indonesia memeluk dan meyakini agama kendati agama yang dianut tak seluruhnya diakui sebagai agama negara. Lalu siapa yang dimaksud seseorang atau kelompok yang dibolehkan obyek penyiaran agama? Mereka yang menganut agama di luar agama negara?

Fobia berlebihan

Pemerintah pasti lebih paham bahwa manusia dalam menjalankan imannya tak bisa diseragamkan. Iman adalah hasil pencarian, tak sekadar melalui ketajaman logika yang bisa dijawab dengan rumus atau dijabarkan dalam kaidah hukum.

Adalah fobia berlebihan apabila penyiaran agama diklaim sebagai penyulut segala persoalan hubungan antar-agama sehingga penerapannya perlu dibatasi. Munculnya gesekan teologis dalam penyiaran agama memang bermula dari pola difusi kultural demi memperoleh sebanyak-banyaknya pengikut. Kebudayaan besar ”melegitimasi” praktik intoleransi dan pemaksaan terhadap kebudayaan kecil dengan melampaui batas demarkasi teologi agama masing-masing.

Fakta itu harus disikapi secara kultural dengan meletakkan penyiaran agama dalam visi humanis dan berwawasan paralelisme kultural sehingga keberadaan keyakinan dan kebudayaan kecil dijunjung tinggi: ekuivalen dengan visi agama besar.

Pada RUU KUB ada indikasi bahwa masalah kekerasan dalam agama disebabkan oleh penyiaran agama, peringatan hari besar keagamaan, bantuan asing, pendirian tempat ibadah, penguburan jenazah, dan perkawinan. Padahal, banyak dimensi lain yang jadi faktor utama pemicu konflik antar-agama. Maka, mengevaluasi praktik keagamaan yang bermuara pada penggunaan kekerasan selayaknya dilakukan secara komprehensif sehingga tak menghasilkan simpulan parsial.

Kekerasan berbau agama sesungguhnya muncul sebagai klimaks kecemburuan terhadap peran negara yang mandul. Negara gagal mengelola modernisasi dan globalisasi sehingga kesempatan hidup bagi kelompok kecil dan lemah sangat minim. Derita Ahmadiyah, misalnya, menjadi cermin kegagalan negara mengayomi semua warganya.

Alih-alih menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, pemerintah daerah justru ramai-ramai menyikapi dengan menerbitkan surat keputusan gubernur yang intinya melarang aktivitas keagamaan Jemaah Ahmadiyah. Belum lagi masalah hak-hak sipil penghayat kepercayaan yang hingga kini tak kunjung diperhatikan. Politik diskriminasi itu kian menegaskan: negara mengingkari kewajiban menghormati, melindungi, memajukan, dan menegakkan hak asasi warga negara yang diamanatkan Pasal 71 dan 72 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Intervensi negara

Proses perumusan RUU KUB mengingatkan kita pada Orde Baru. Intervensi negara yang berkedok sebagai fasilitator dalam menjembatani dialog antarumat beragama sarat tendensi politik. Negara dengan otoritasnya berambisi menciptakan suatu komunitas yang digunakan untuk menunjang keamanan dan kelanggengan kekuasaan. Potret kelam ini memungkinkan agama terus-menerus berada di bawah bayang-bayang kekuasaan.

Jadi, perumusan RUU KUB perlu dikaji ulang lantaran dampaknya sangat kompleks. Pertama, akan terjadi penyempitan peluang agama dalam mengembangkan landasan etik karena dibatasi oleh tembok aturan yang sangat teknis. Kedua, umat beragama kian jauh dari semangat kesatuan karena terfragmentasi oleh batasan peraturan negara.

Ketiga, ruang gerak komponen masyarakat sipil untuk terlibat aktif membangun interaksi antarumat beragama jadi terbatas sehingga mereka kehilangan kapasitas yang, dalam jangka panjang, akan melemahkan tingkat keberdayaannya. Keempat, pemuka agama di mata masyarakat terkesan tak mampu menjalankan tugas keumatan sehingga perlu otoritas pemerintah membangun suatu hubungan harmonis antarumat beragama.

Ke depan, peran tokoh agama perlu dikembalikan pada khitahnya. Pengaturan interaksi antarumat beragama biarlah oleh tokoh agama dengan menekankan pertalian kultural daripada regu- lasi formal. Negara lebih baik me- niadakan korupsi, kemiskinan, ketakadilan hukum dan ekonomi, serta pelanggaran HAM.
Achmad Fauzi Aktivis Multikulturalisme; Alumnus UII, Yogyakarta (Kompas 20 Nov 2011)

PEMIMPIN UMAT HARUS BERJIWA PLURALISME


Seorang pemimpin umat di masa depan dengan melihat situasi sekarang harus memiliki wawasan pluralisme yang mengedepankan toleransi saling pengertian dan juga saling membangun. Hal ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa Indonesia bukanlah negara agama. Semua perbedaan agama, suku dan ras harus menjadi kekuatan untuk membangun Indonesia yang lebih baik, damai dan adil di masa mendatang.
 
Demikianlah kesimpulan seminar pluralisme di seminari St. Petrus Canisius Mertoyudan, Magelang dengan thema “Penghayatan Pendidikan Imamat Dalam Wawasan Pluralisme, pada Sabtu (23/7). Hadir sebagai pembicara adalah, Basuki Tjahya Purnama (Ahok) – Anggota Komisi II DPR RI, Trias Kuncahyono – Wapemred Harian Kompas, Zuhaeri Misrawi – Cendikiawan NU dan Chairman Moderate Moslem Society, Markus Kurniawan Hidayat – Tokoh GKI Taman Yasmin Bogor, dan Teguh Santosa – Wasekjen PP Pemuda Muhammadiyah. Dan bertindak sebagai moderator adalah Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta, Maryatmo.
 
Teguh Santosa mengatakan, kemiskinan adalah persemaian atas munculnya sebuah konflik horizontal. “Dan konflik itu bukanlah karena agama tetapi ketidakadilan. Namun karena situasi politik, konflik tersebut kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu.” katanya, dihadapan peserta yang sebagian besar adalah lulusan Seminari St. Petrus Canisius Mertoyudan.
 
Sedangkan Zuhaeri Misrawi mengatakan, tokoh agama seperti pastur, imam atau romo harus mengenali tradisi dan budaya orang lain, selain itu pastor juga harus menjiwainya. “Dengan demikian, jemaatnya juga akan punya jiwa yang plural dan terbuka untuk memahami orang lain. Dan pluralisme dalam kehidupan beragama dan berbangsa merupakan suatu keniscayaan. Apabila pluralisme diharamkan, maka masa depan bangsa ini sangat mengkhawatirkan,” kata lulusan Mesir ini.
 
Sementara bagi Markus Kurniawan Hidayat yang berasal  dari GKI Taman Yasmin Bogor, pluralisme tidak perlu ditawarkan lagi. Namun demikian, meskipun hidup berbangsa dilandasi Pancasila yang mengandung nilai kebhinekaan, pluralisme tidak diterima dengan berbagai alasan. Ditambahkannya, belajar dari peristiwa pencabutan IMB GKI Taman Yasmin Bogor oleh Walikota Bogor, semua pihak harus mengedepankan pluralisme dengan cara lebih membuka diri dan terbuka kepada semua elemen.
 
Bagi Trias Kuncahyono, pastor harus melek teknolgi dan informasi. “Dengan mengetahui berbagai permasalahan melalui internet, informasi terkini terkait dengan pluralisme dapat disikapi dengan arif. Oleh karenanya semakin banyak mengetahui informasi seperti ini, pastor diharapkan terdorong untuk melakukan tugasnya membela keadilan dan membangun pluralisme di segala dimensi kehidupan,” ujar penulis buku “TAHUN 33” ini.
 
 
Bila semua saran dari sejumlahh pembicara dari seminar itu bisa dilakukan, tentu kekaguman masyarakat luar Indonesia terhadap kebhinekaan bangsa ini bisa dipertahankan. “Jika semua pemuka agama termasuk pastor menjaga kebhinnekaan sebagai pilar bangsa, kita semua tidak takut akan terjadi ketidakadilan oleh mayoritas kepada minoritas. Menghapus ketidakadilan adalah tugas dari para pemuka agama,” ujar Basuki Tjahya Purnama atau Ahok.
 
Ditambahkan mantan Bupati Belitung Timur itu, untuk menghapus ketidakadilan para pastor disarankan untuk tidak alergi terhadap politik. Sehingga ketika ketidakadilan terjadi, para pastor dapat melakukan sesuatu. Oleh karena itu, Gereja harus berprinsip dan memegang teguh nilai-nilai lulurh Pancasila. “Kita harus membangun bangsa Indonesia bukan dengan charity atau bantuan sosial tetapi dengan keadian sosial, ” ujarnya.
 
100 tahun
Dalam penjelasannya, Rektor Seminari Menengah Mertoyudan, Sumarya SJmengatakan seminar ini diadakan dalam rangka 100 tahun Seminari St. Petrus Canisius Mertoyudan Magelang yang jatuh pada tahun 2012. Sebagai sekolah yang mengkhususkan diri mendidik para calon pastor (imam, romo) – pemuka agama Katolik, dipandang perlu untuk mempersiapkan anak didik berwawasan pluralisme. Langkah ini dianggap penting untuk menghadapi era baru dimana pluralisme adalah suatu value yg harus dipelihara dan dijaga.
 
Dengan demikian, Sumarya SJ menjelaskan, para calon pastor masa depan dapat membawa umatnya ke suatu sikap toleransi, saling pengrtian di antara  agama-agama dan kepercayaan yang ada diIndonesia. Sikap saling memahami, toleransi tentu akan menjaga kebhinekaan, keberanekaragaman yang merupakan nilai luhur Indonesia, sebagaimana ditanamkan oleh para pendiri negara ini.
 
Sumarya SJ yg sebelumnya adalah rektor SMA Kolese Kanisius, Jakarta ini, melihat bahwa jika seluruh calon pemuka agama_agama di Indonesia mendapatkan pendidikan pluralisme sejak dini, konflik horisontal yang berlatarbelakang agama dapat dihindari.
 
Masa depan Indonesia yang damai, tentram dan bersatu akan menjadi harapan kita semua dgn tumbuhnya nilai pluralisme dalam diri para pemuka agama, yg sekarang dalam masa pengkaderan.

(Courtesy milis CMVE)