Jokowi-JK Andalkan Nawa Cita, Sembilan Agenda Prioritas untuk Indonesia


Selain menyampaikan visi dan misi pencalonan presiden dan wakil presiden, pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga menyertakan sembilan agenda prioritas untuk mewujudkan visi dan misi mereka. Agenda ini disebut sebagai Nawa Cita.

Berdasarkan dokumen yang dipublikasikan KPU, pasangan Jokowi-JK mengusung visi bertema “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Adapun sembilan agenda itu adalah:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daaerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2014/05/20/1427368/Jokowi-JK.Andalkan.Nawa.Cita.Sembilan.Agenda.Prioritas.untuk.Indonesia

Iklan

Daerah Desak Mendagri Dipecat


PONTIANAK – Menyusul penolakan sejumlah daerah terhadap imbauan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi agar pemerintah daerah (pemda) bekerja sama dengan Front Pembela Islam (FPI) untuk menciptakan rasa aman di masyarakat, kini muncul desakan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memecat mendagri karena mengeluarkan pernyataan yang meresahkan.
“Imbauan mendagri telah menimbulkan keresahan di daerah, terutama di Kalimantan yang masyarakatnya beragam,” kata Ketua Front Pembela Dayak Nasional Kalimantan, Petrus Sindong Ajan kepada SH di Pontianak, Kamis (31/10).

“Mendagri biang kerok dari sikap intoleran dengan memihak kepada salah satu organisasi massa seperti FPI yang sepak terjangnya selama ini hanya tukang buat onar. Masyarakat Dayak di Kalimantan akan berada di barisan terdepan memprotes dengan berbagai cara, kalau sampai ada kepala daerah yang berani menindaklanjuti imbauan mendagri,” ujar Petrus.

Petrus menuturkan, bagaimana mungkin pemerintah di daerah yang masyarakatnya beragam diimbau bekerja sama dengan FPI yang secara terang-terangan menunjukkan sikap tidak menghargai kemajemukan, terlalu mengedepankan kesalehan individu, yang salah satunya ditunjukkan dengan secara terbuka menolak Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli dan Lurah Pejaten Timur, Grace Tiaramudi, hanya lantaran mereka nonmuslim.

“Kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak segera memecat Mendagri Gamawan Fauzi, berarti ikut di balik terciptanya instabilitas di daerah. Penyataan mendagri telah mengusik ketenangan di daerah yang penduduknya sangat majemuk, seperti Kalimantan pada umumnya dan Provinsi Kalimantan Barat pada khususnya,” kata Petrus.

Imbauan mendagri, menurut Petrus, menunjukkan Kemendagri sudah tidak mampu lagi menunjukkan sikap sebagai pengayom dan pemersatu masyarakat. Melalui imbauan kerja sama dengan FPI, mendagri membuka peluang bangkitnya sikap permusuhan antarkomponen masyarakat yang berlainan suku, agama, ras, dan antargolongan.
Petrus mengatakan, kalangan masyarakat Dayak di lima provinsi di Kalimantan telah mengonsolidasi untuk menggelar demonstrasi memprotes keras imbauan mendagri ini.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai menilai pernyataan mendagri menjadi justifikasi FPI untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai HAM, UUD, dan Pancasila, serta kebinekaan bangsa.

“Sekali lagi mendagri asal ambil kebijakan tanpa mempertimbangkan dampaknya negatifnya. Salah satu contoh konkretnya adalah mendukung FPI menuntut Lurah Lentang Agung Ibu Susan turun dari jabatan,” ujarnya kepada SH di Jakarta, Jumat (1/11).

Jika kaum minoritas tidak boleh menjadi pemimpin di DKI Jakarta, lantas daerah lain juga ikut melakukan hal yang sama, amat berpotensi terjadi instabilitas nasional. “Dengan mendukung FPI berarti mendagri memang menginginkan instabilitas. Bahkan bisa-bisa NKRI terpecah belah karena sikap mendagri,” ia menegaskan.

Menurutnya, mendagri tidak paham atau memang sengaja memperkeruh suasana bernegara dengan tujuan-tujuan tertentu. “Yang seperti ini bikin sendi-sendi negara rusak,” ia menegaskan.
Bubarkan FPI

Tidak hanya desakan agar mendagri dipecat, tetapi kini juga timbul desakan untuk membubarkan FPI karena kerap berbuat anarkistis. Hal ini diungkapkan Ketua Sentra Pemberdayaan Masyarakat (SPM), Yudi Syamhudi bahwa sudah waktunya pemerintah pusat membubarkan FPI.

“Kalau justru mendagri melindungi FPI, berarti dirinya adalah otak dari semua penyebaran kekerasan atas nama agama dan menempatkan Islam sebagai agama yang menindas,” ujarnya kepada SH dari Magelang, Jumat.

Padahal, Islam adalah agama yang antipenindasan dan mencintai perdamaian. Apa yang dilakukan mendagri justru pembusukan terhadap Islam. Menurutnya, semua kepala daerah harus bersatu menolak imbauan mendagri karena rakyat yang memilih kepala-kepala daerah tidak mau lagi ada kekerasan atas nama agama apa pun.

“Sudah waktunya para kepala daerah dan anggota DPRD dan DPR berdiri tegak membela konstitusi yang digerogoti sendiri oleh mendagri. Mendagri ini sudah subversif. Presiden harus segera mencopot Gamawan Fauzi,” ujar pemuda koordinator Gerakan Melawan Kemiskinan (GMK) di Jawa Tengah ini.

Pengurus National Papua Solidariy (NAPAS), Sam Awom juga meminta pemerintah tegas dengan membubarkan organisasi yang sudah mempunyai sejarah kekerasan yang berulang-berulang. Bahkan, FPI sudah sering mengancam pemerintah, tetapi tetap pemerintah mengakomodasi semua kekerasaan yang dilakukan FPI.

“Pemerintah tidak punya wibawa sama sekali dan sangat jelas memihak kepada organisasi yang tidak menghargai kehidupan warga negara yang lain,” ia menegaskan kepada SH dari Jayapura hari ini.
Dengan cara ini, pemerintah sangat diskriminatif karena tidak memperhatikan teror terhadap kelompok-kelompok minoritas, seperti kasus Gereja HKBP, Ahmadiyah, Syiah, rekonsiliasi 1965, dan lainnya. “Ini menunjukkan toleransi yang menjadi slogan bangsa ini cuma omong kosong,” tuturnya.
Kalteng Menolak

Menyusul penolakan dari sejumlah daerah, seperti Bali, Riau, dan Kalimantan Barat, kini Bupati Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo mengatakan bahwa imbauan mendagri itu harus dikaji ulang. Pasalnya, selama ini FPI dinilai masyarakat sebagai ormas yang anarkistis.

“Mendagri seharusnya perlu pertimbangan yang matang karena di Kalteng dengan tegas menolak kehadiran FPI. Ini dibuktikan saat FPI Pusat yang akan melantik FPI di salah satu kabupaten yang ada di Kalteng, masyarakat Kalteng menolak secara tegas,” ujarnya kepada SH, di Palangkaraya, Kamis.
Ia sepakat bahwa ormas apa pun harus selalu dirangkul untuk bekerja sama dalam melakukan pembangunan. “Namun, kalau kondisi sekarang banyak ormas yang bertindak kekerasan dan merusak, tidak boleh dibiarkan mendagri. Jangan sampai seruan mendagri itu malah memicu konflik di tataran masyarakat bawah,” ia menegaskan.
Bupati Kapuas, Kalteng, Ben Ibrahim juga mengatakan bahwa mendagri harus berpikir lebih jauh, apa dampak negatif bagi pemerintahan dan masyarakat akibat imbauannya itu. “Kecuali FPI sudah berhenti bertindak anarkistis dan tidak lagi meneror orang lain,” cetusnya.

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Palangkaraya (BEM UNPAR), Jimmy Sibadarian menilai imbauan mendagri adalah bukti bahwa pemerintah sangat lemah mengatur jalannya demokrasi di negeri ini. “Sudah tahu FPI adalah ormas anarkistis, kok malah diajak bekerja sama. Ini cermin pemerintahan anarkistis,” ujarnya.
Dikatakannya, dulu mendagri gagal membubarkan FPI, sekarang malah mengajak kerja sama. “Ini kan mencurigakan. Ada apa dengan mendagri. Jangan-jangan FPI memang hanya sebuah alat pemerintah untuk menindas dan meneror rakyat,” katanya.

Kemenag Akui Beri Dana

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama (Kemenag), Zubaidi mengaku pihaknya memberikan bantuan dana untuk membantu beberapa kegiatan yang diadakan ormas keagamaan, termasuk FPI.

Namun, bantuan dana dari Kemenag tersebut tidak hanya untuk FPI, tetapi juga untuk ormas-ormas berlatar agama lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Bantuan dana ini, menurut Zubaidi, bukan bantuan wajib untuk setiap ormas dan sifatnya hanyalah bantuan pembinaan kegiatan.
“Bantuan itu disalurkan melalui Dirjen Bimas (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat) Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu. Masing-masing Dirjen tersebut memang memiliki program kerja untuk membina ormas-ormas keagamaan di Indonesia,” kata Zubaidi saat dihubungi SH di Jakarta, Kamis. Namun, Zubaidi mengaku tidak tahu persis ormas apa saja yang mendapat bantuan dari Dirjen Bimas di Kemenag saat ini. Ini karena hal itu menjadi tanggung jawab masing-masing Dirjen Bimas.

Dia mengatakan, tidak selalu semua ormas setiap tahunnya mendapatkan bantuan dari Dirjen Bimas karena bantuan itu didasari asas prioritas dan pemerataan. Ia menjelaskannya, bantuan yang diberikan Kemenag tidak hanya berupa dana, tapi juga bantuan pembinaan kepada ormas maupun masyarakat.

Sebelumnya, Rabu (30/10), Humas Lembaga Dakwah Front Dewan Pimpinan Pusat FPI Habib Noval Haidar bahwa ada beberapa kegiatan FPI yang mendapat sokongan dana dari pemerintah melalui Kemenag, tetapi sifatnya tidak rutin hanya berdasarkan kegiatan-kegiatan. Misalnya untuk acara tablig akbar atau Maulid FPI. (Web Warouw/Saiful Rizal/Vinsensius)

Sumber: http://m.shnews.co/index.php/web/read/27366/daerah-desak-mendagri-dipecat.html

Pemerintah berikan tunjangan kinerja kepada PNS


Pemerintah telah memberikan tunjangan kinerja kepada PNS di 56 kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan program reformasi birokrasi, kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar di Jakarta, Senin.

“Tunjangan kinerja saat ini sudah diberikan terhadap 56 kementerian dan lembaga pemerintah yang telah melaksanakan reformasi birokrasi. Namun besarannya masih sekitar 40 sampai 50 persen dari pagu yang ditetapkan,” kata Menteri Azwar Abubakar dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta,Senin.

PNS golongan IIIA berada di grade delapan mendapat tunjangan sekitar Rp2,5 juta, ditambah gaji pokok dan tunjangan lain sehingga penghasilannya tidak kurang dari Rp5 juta.

Sedangkan PNS dengan level tertinggi, yakni pejabat eselon I, mendapat tunjangan minimal Rp19 juta, ditambah dengan tunjangan lain, sehingga penghasilannya tidak kurang dari Rp30 juta sebulan, tambahnya.

Pemberian tunjangan tersebut baru tahap pertama dan belum mencerminkan kinerja sesungguhnya dari para PNS.

Namun, dengan kenaikan itu Pemerintah berupaya agar PNS mendapatkan penghasilan yang sah.

“Selama ini PNS yang gajinya kecil tetapi kenyataannya mendapatkan penghasilan tambahan dari berbagai honor. Dengan adanya tunjangan kinerja sebesar itu, kini berbagai honor dihilangkan,” jelasnya.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan PNS), dengan memberikan kenaikan gaji yang menyesuaikan inflasi, juga melalui perbaikan struktur penggajian dan pemberian tunjangan berbasis kinerja.

Pemerintah mengimbau para PNS di seluruh kementerian dan lembaga pemerintah untuk menerapkan efisiensi anggaran, dengan memangkas sejumlah kegiatan yang tidak relevan dengan urusan inti instansi terkait.

“Kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting dan kurang relevan dengan `core business` instansi dipangkas, seminar-seminar atau konsinyasi, serta perjalanan dinas dikurangi,” tegasnya.

Dengan demikian, hasil efisiensi anggaran tersebut dapat digunakan untuk membayar tunjangan kinerja pegawai, sehingga tidak menimbulkan pembengkakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
(Antaranews.com)

Pernyataan Gereja Katolik Dekanat Tapanuli Tentang Ditetapkannya Rantinus Manalu Pr, dkk. Sebagai Tersangka


Keuskupan Sibolga

DEKANAT TAPANULI

Jl. A.I.S Nasution No. 27 Sibolga – 22513

_____________________________________

Pernyataan Gereja Katolik Dekanat Tapanuli
Tentang Ditetapkannya Ustadz Shodiqin Lubis, Pastor Rantinus Manalu Pr
Dan Denis Simalango Sebagai Tersangka Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Bupati Tapanuli Tengah

 

Pada tanggal 8 Februari 2013, bertempat di Guest House Santo Kristoforus, telah diadakan pertemuan para pastor se-Dekanat Tapanuli sekaitan dengan Kasus Pencemaran Nama Baik yang dituduhkan/disangkakan kepada Ustadz Shodiqin Lubis, Pastor Rantinus Manalu Pr dan Denis Simalango, berdasarkan pengaduan Raja Bonaran Situmeang S.H., M.Hum., Bupati Tapanuli Tengah, pada tanggal 17 September 2012.

 

Selain para pastor paroki se-Dekanat Tapanuli, pertemuan itu juga dihadiri oleh: Vikaris Jenderal Keuskupan Sibolga Pst. Dominikus Doni Ola Pr, Sekretaris Jenderal Keuskupan Sibolga Pst. Blasius S. Yesse Pr, Ekonom Keuskupan Sibolga Pst. Aloysius Barut Pr, Biro Kerawam Pst. Paulus Posma Manalu Pr, Ketua Museum dan Staf Seminari Pst. Ando Gurning Pr, Ketua JPIC Ordo Kapusin Fr. Frans R. Zai OFMCap dan Ketua JPIC Keuskupan Sibolga Pst. Frederikus Dhay SVD.

 

Latar Belakang Masalah

 

Menurut penuturan Pastor Rantinus  Manalu dan Denis Simalango, alasan pemanggilan mereka ke Poldasu dan penetapan sebagai tersangka didasarkan pada Advertorial yang dimuat dalam Harian Rakyat Tapanuli, tertanggal 8 September 2012. Beberapa poin dari Advertorial tersebut digunakan sebagai bukti bahwa ketiga Pejuang Kemanusiaan Tapanuli Tengah  itu telah melakukan tindakan pencemaran nama baik Pejabat Negara yakni Bupati Tapanuli Tengah, Raja Bonaran Situmeang, SH. M.Hum. Karena itu, ketiga Pejuang Kemanusiaan ini disangkakan telah melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal 310 jo pasal 311 jo pasal 92 KUHP.

 

Beberapa poin dari Advertorial yang dimuat dalam Harian Rakyat Tapanuli tersebut, dan yang kemudian digunakan oleh Bupati Tapanuli Tengah untuk melaporkan Ustadz Shodiqin Lubis, Pastor Rantinus Manalu Pr dan Denis Simalango,  ialah terutama tulisan pada bagian “Opini Kita”, yang poin-poinnya adalah sebagai berikut:

Bupati Raja Bonaran Situmeang ingkar atau tidak menepati janji kampanyenya.
Bupati Raja Bonaran Situmeang diduga kuat telah memanfaatkan promosi jabatan, mutasi-mutasi para PNS di jajaran Pemkab Tapanuli Tengah dan pengangkatan pegawai tenaga honorer menjadi CPNS, menjadi kesempatan ajang mengumpulkan uang untuk kekayaan diri secara melanggar hukum, karena jabatan dan mutasi pada umumnya ditentukan oleh besarnya jumlah uang yang diberikan bukan karena kemampuan dan keterampilan yang dimiliki.
Pemalsuan data pegawai tenaga honorer yang diajukan menjadi CPNS.
Bupati Raja Bonaran Situmeang diduga menerima uang (gratifikasi) dari berbagai pihak, yang disinyalir dipakai membiayai pesta-pesta rakyat, memperkaya diri termasuk membiayai kegiatan bakar ikan sepanjang 7,2 km dalam rangka Ulang Tahun ke-67 Tapanuli Tengah.
Bupati Raja Bonaran Situmeang melakukan pembohongan publik dan pembodohan kepada masyarakat atas informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan tentang pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh APBD 2012 Pemkab Tapanuli Tengah. Dalam keterangannya di media ada 29 pembangunan di Tapanuli Tengah yang sedang berlangsung sekarang, Kenyataannya setelah Tim mencek ke lokasi proyek sesuai dengan pemberitaan, ditemukan tidak ada kegiatan apa-apa di lokasi, bahkan material pun tidak ditemukan di sana.
Bupati Raja Bonaran Situmeang disinyalir dalang kekisruhan yang ada di dalam lembaga DPRD Tapanuli Tengah, yang menyebabkan perpecahan di lembaga rakyat itu demi kepentingan kekuasaannya. Raja Bonaran tidak mau mengikuti Tatib DPRD yang syah untuk penyampaian LKPJ, yang sampai sekarang tetap cacat hukum. Akibatnya, tindakan ini tentu merugikan masyarakat Tapanuli Tengah karena telah menghambat pembangunan disebabkan oleh tidak cairnya dana APBD 2012. Tapi anehnya, dia tetap berkoar-koar kemana-mana Sintong Gultomlah (Anggta DPRD Tapanuli Tengah) yang menjadi sumber masalah.
Bupati Bonaran Situmeang melindungi oknum-oknum DPRD dari jerat hukum, yang diduga kuat terlibat melakukan tindak pidana korupsi dan pemalsuan stempel Ketua DPRD Tapanuli Tengah dengan mengeluarkan Peraturan Bupati.
Bupati Raja Bonaran Situmeang mempertontonkan diri sebagai orang yang arogan, emosional, reaktif, suka hura-hura, tidak cinta damai (parbada) sehingga sebenarnya tidak pantas menjabat Bupati di Tapanuli Tengah yang cinta damai, rukun, sahata saoloan, dlsb yang merupakan ciri khas hidup masyarakat Tapanuli Tengah.
Banyak hal lainnya yang penting kita sampaikan. Nanti akan diberi kesempatan naik panggung kepada elemen-elemen masyarakat yang bergabung dalam GERAM ini untuk menyampaikan aspirasinya.
Poin-poin tersebut di atas hanya sebagian dari aspirasi masyarakat yang disuarakan oleh kelompok yang menamakan diri sebagai Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM). Karena itu, poin-poin tersebut di atas hanya bisa dimengerti dengan baik dan benar bila dibaca secara utuh.

 

Sikap Gereja Katolik Dekanat Tapanuli

 

Setelah mendengar penuturan Pastor Rantinus Manalu, Pr, dan Denis Simalango yang dibarengi dengan fakta-fakta yang mereka miliki, dan juga setelah membaca secara lengkap dan utuh Advertorial yang dimuat dalam Harian Rakyat Tapanuli tersebut, maka para pastor se-Dekanat Tapanuli yakin bahwa mereka berpijak pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Prinsip dasar dukungan para pastor se-Dekanat Tapanuli adalah bahwa perjuangan yang mereka lakukan adalah untuk kesejahteraan masyarakat umum (Bonum Communae).

 

Karena perjuangan terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadilan merupakan panggilan yang didasarkan pada hati nurani yang jernih dan murni, maka dengan ini Gereja Katolik Dekanat Tapanuli menyatakan:

Memberikan dukungan penuh, baik moral maupun spiritual, terhadap upaya-upaya memperjuangkan kebenaran dan keadilan untuk kesejahteraan masyarakat.
Mendukung dan mendorong Pastor Rantinus Manalu Pr, Ustadz Shodiqin Lubis dan Denis Simalango untuk meneruskan perjuangan membela kepentingan rakyat, terutama mereka yang tertindas karena ketidakadilan, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
Gereja Katolik Dekanat Tapanuli memohon kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara untuk meninjau ulang penetapan status Pastor Rantinus Manalu, Ustadz Shodiqin Lubis dan Denis Simalango sebagai tersangka, sebab apa yang mereka lakukan merupakan upaya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat umum. Dalam hal ini berlaku prinsip: Kepentingan rakyat merupakan Hukum Tertinggi (Salus Populi Suprema Lex). Untuk itu,  Gereja Katolik Dekanat Tapanuli menghimbau Bapak Kapolda Sumatera Utara untuk mengusut kebenaran dari opini yang dimuat di dalam Advertorial koran lokal tersebut di atas sebab muatan dari hal-hal yang dikemukakan dalam Advertorial tersebut bukan lagi merupakan rahasia sebab pernah diberitakan oleh media massa sebelumnya. Dengan demikian, muatan  dari poin-poin yang dikemukakan dalam Advertorial tersebut bukanlah hal yang baru.
Seruan dan Ajakan

Gereja Katolik Dekanat Tapanuli mengajak seluruh komponen masyarakat Tapanuli Tengah, untuk memberikan dukungan moral maupun spiritual kepada Ustad Shodiqin Lubis, Pastor Rantinus Manalu Pr dan Denis Simalango, agar  mereka tetap teguh dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi pembaharuan masyarakat Tapanuli Tengah.
Dengan melihat dan memperhatikan apa yang diperjuangkan oleh Ustad Shodiqin Lubis, Pastor Rantinus Manalu Pr dan Denis Simalango, marilah kita ambil bagian memperjuangkan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan masyarakat umum tanpa membedakan latar belakang agama, golongan dan status sosial.

Demikianlah pernyataan sikap dan dukungan ini disampaikan kepada publik.

Diterbitkan di: Sibolga, 8 Februari 2013

 

Atas Nama Para Pastor
dan Gereja Katolik se-Dekanat Tapanuli

 

 

P. Servasius Sihotang OFMCap
Dekanus Dekanat Tapanuli

P. Tarsisius Tambunan OFMCap
Sekretaris Dekanat Tapanuli

Tokoh Lintas Agama Adukan Kasus Blitar ke Ketua MK


Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Senin (28/1), menerima sejumlah tokoh lintas agama yang tergabung dalam Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP). Adapun kedatangan kelompok yang dipimpin oleh Musdah Mulia ini adalah untuk mengadukan kasus “pemaksaan” pendidikan agama yang terjadi di Blitar, Jawa Timur.

Dalam penuturannya kepada Mahfud, Ketua Umum ICRP Musdah Mulia menyatakan peraturan daerah (perda) yang dikeluarkan oleh Wali Kota Blitar Samahudi Anwar beberapa waktu lalu sudah menjadi semacam virus. “Ketika satu daerah menerapkannya, daerah lain pun mengikuti langkah itu,” ujar Musdah di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Lebih lanjut Musdah mengatakan implementasi SK Wali Kota Blitar tersebut di antaranya juga terlihat dari kewajiban lulus tes baca tulis Alquran sebagai syarat masuk sekolah. “Akibatnya, banyak terjadi praktik jual beli sertifikat lulus tes tersebut,” ucap wanita yang juga dikenal akvitis perempuan ini.

Dalam kesempatan yang sama, Romo Hari, salah seorang pemuka agama Katolik di Indonesia yang ikut dalam rombongan ICRP menyampaikan bahwa kebanyakan sekolah Katolik memang tidak menyelenggarakan pendidikan agama lain di sekolah mereka. Hal itu, ungkapnya, dikarenakan persoalan anggaran yang sekolah Katolik hadapi selama ini.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, enam sekolah Katolik di Blitar terancam ditutup oleh pemda. Ketiadaan etiket baik dari enam sekolah Katolik untuk memenuhi peraturan pemerintah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2012 adalah alasan pihak berotoritas melakukan itu.

Sementara, salah seorang perwakilan dari sekolah Katolik di Blitar, Sumardiono mengatakan penyebab pihaknya tidak juga merespon apa yang dimintakan oleh pemda adalah karena pihaknya memang masih harus berkoordinasi dengan pengurus yayasan pusat.

Persatuan dan kesatuan sudah semestinya menjadi prioritas setiap pihak yang ada di Indonesia tanpa terkecuali. Jika ini dikesampingkan maka keharmonisan yang sekarang terjalin pun akan terganggu dan bila sudah begini pembangunan negara dipastikan ikut kacau.

Oleh sebab itu, kepada siapa saja yang hendak memaksakan kehendak di bangsa ini, ingatlah apa yang Anda lakukan sangatlah berbahaya !

Sumber :
http://www.jawaban.com/index.php/mobile/news/detail/id/90/news/130128185435.html

Pemerintah Blitar Batal Tutup Enam Sekolah Katolik


Pemerintah Daerah Blitar membatalkan niatnya menutup sejumlah sekolah di wilayah itu yang tidak mau mengikuti aturan memberikan tambahan pelajaran agama bagi siswanya yang beragama Islam.

Romo Didik, Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Surabaya, menjelaskan bahwa pada hari ini, Pengurus Yayasan sekolah itu memenuhi undangan dari Kementerian Agama Kota Blitar demi membicarakan masalah itu.

Ada sejumlah kesepakatan yang didapatkan dari pertemuan itu. Yakni Pendidikan Agama non-Katolik tetap dilaksanakan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh guru yang kompeten atau lembaga agama yang terkait. Berikutnya kegiatan dimaksud di atas akan dilaksanakan di luar sekolah. (Nota: lihat link: http://surabaya.tribunnews.com/2013/01/17/yayasan-katolik-ajukan-tiga-opsi-ke-kemenag-blitar).

“Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan itu akan disusun secara bersama-sama,” kata Romo Didik saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (16/1) malam.

“Jadi tidak ada penutupan sekolah katolik,” tegas dia.

Sebelumnya, DPR dan pemerintah diberitakan bergerak cepat untuk mengatasi adanya rencana penutupan enam sekolah swasta di kota Blitar, Jawa Timur, karena menolak memberikan tambahan pelajaran agama bagi siswanya yang beragama Islam.

Anggota Komisi III DPR dari daerah pemilihan itu, Eva Kusuma Sundari, mengisahkan kisruh itu diawali oleh adanya Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kantor Kementerian Agama Setempat dengan Walikota mengenai hal itu. Surat itu bernomor 8 tahun 2012.

Di suratnya disebutkan bahwa wajib bagi setiap anak didik harus bisa membaca Al Quran.

Surat itu lalu disusul surat peringatan ke enam sekolah swasta di kota Blitar yang dianggap tidak menerapkan pendidikan agama bagi siswanya yang beragama lain. Yakni SMA Katolik Diponegoro, STM Katolik, TK Santa Maria, SD Katolik Santa Maria, serta SD Katolik dan SMP Yos Sudarso.

Enam sekolah tersebut tidak bersedia memberikan tambahan kurikulum atau pelajaran agama bagi siswanya yang beragama Islam. Pihak sekolah beralasan, penerapan kurikulum yang diberlakukan sekolahnya bisa diterima siswa ataupun wali murid.

Disebutkan di dalam peringatan bahwa dasar untuk itu mengacu pada Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2007 tentang pendidikan agama, yang mengacu pada UU Sistem Pendidikan Nasional.

Jika hingga batas waktu 19 Januari 2013, pihak sekolah belum menyatakan kesiapan untuk memberikan tambahan pelajaran, maka pemerintah akan mencabut ijin operasional enam sekolah tersebut.(MWP)

sumber:
http://www.beritasatu.com/nasional/92184-pemerintah-blitar-batal-tutup-enam-sekolah-katolik.html

Penutupan Sekolah: Walikota Ancam 6 Sekolah Swasta


Sebanyak 6 sekolah swasta di kota Blitar, Jawa Timur terancam ditutup oleh pemerintah daerah karena menolak memberikan tambahan pelajaran agama bagi siswanya yang beragama Islam. Walikota Blitar mengeluarkan aturan yang mewajibkan setiap anak didik harus bisa membaca Al Quran.
6 sekolah swasta di kota Blitar yang diperingatkan oleh pemerintah kota Blitar karena tidak menerapkan pendidikan agama bagi siswanya yang beragama lain adalah SMA Katolik Diponegoro, STM Katolik, TK Santa Maria, SD Katolik Santa Maria serta SD Katolik dan SMP Yos Sudarso.

Ke 6 sekolah tersebut tidak bersedia memberikan tambahan kurikulum atau pelajaran agama bagi siswanya yang beragama Islam. Pihak sekolah beralasan, penerapan kurikulum yang diberlakukan sekolahnya bisa diterima siswa ataupun wali murid.

Sementara peringatan Walikota Blitar terkait SK No.8 tahun 2012 yang mewajibkan setiap anak didik harus bisa membaca Al Quran mengacu pada Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2007 tentang pendidikan agama.

Pemkot Blitar mewajibkan seluruh sekolah menjalankan kurikulum agama Islam hingga 19 Januari 2013, namun pihak sekolah masih menunggu hasil petunjuk dari pimpinan yayasan yang berada di Jakarta.

Kepala Seksi Madrasyah dan Pendidikan Agama Islam (kasi Mapenda) Kantor Kementrian Agama Kota Blitar Baharudin mengatakan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi terhadap sekolah-sekolah yang berada di kota Blitar sejak akhir tahun 2012. Namun, hingga kini ada 6 sekolah swasta yang tidak bersedia memberikan pelajaran tambahan bagi anak yang beragama Islam.

Pihak kantor Kementrian Agama sudah tiga kali memberi peringatan. Jika hingga batas waktu 19 Januari 2013, pihak sekolah belum menyatakan kesiapan untuk memberikan tambahan pelajaran, maka pemerintah akan mencabut ijin operasional 6 sekolah tersebut.

Rencananya ke 6 pengelola sekolah swasta ini akan menggelar rapat tertutup membahas ancaman penutupan sekolah mereka melibatkan para pengurus yayasan, komite, alumni serta wali murid. (Danu Sukendro/Sup)

(Sumber: indosiar.com, 15 Jan 2013)