Romo Magnis: Jangan Pilih Capres yang ‘Tangannya Berlumur Darah’


Pakar etika politik dan tokoh Katolik Franz Magnis Suseno, mengimbau masyarakat agar tidak sekadar memilih “orang kuat” dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014.
Pasalnya, menurut Romo Magnis, seluruh persoalan Indonesia cukup pelik dan tak bakal terselesaikan oleh tokoh yang hanya dikenal sebagai “orang kuat”.

Ia mengatakan, Indonesia harus dipimpin oleh orang yang berani untuk bekerja keras membenahi segala kebobrokan.

Hal tersebut, ia utarakan dalam diskusi “Mengarahkan Haluan Politik Indonesia Pasca-Reformasi” di kantor Maarif Institute, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (4/3/2014).
“Jangan (asal) memilih ‘orang dengan tangan kuat’. Saya mengharapkan orang yang membersihkan kandang yang sudah kotor, kita (dulu) punya Suharto,” ujarnya.

Pemimpin baru itu, menurut Romo Magnis harus seseorang Pancasilais, yang bisa berdiri di atas kepentingan semua golongan.
“Tangannya tidak boleh ada darah, itu syarat minimum orang yang akan saya pilih,” tambahnya.

Romo dalam kesempatan itu juga mengatakan, Indonesia sekarang mengalami permasalahan kepemimpinan.

Belum lagi ditambah merajalelanya praktik korupsi, yang menggerogoti moral bangsa, dan meningkatkan ketidakpercayaan terhadap institusi negara.

Romo Magnis, juga menyebutkan partai politik di Indonesia saat ini tidak bisa dipercaya. Begitu pula calon anggota legislatif, yang sebagian besar pernah menjabat di DPR periode ini.

Tribunnews.com – http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/03/05/romo-magnis-jangan-pilih-capres-yang-tangannya-berlumur-darah

Kesetaraan Warga Negara (Ramlan Surbakti)


BANGSA Indonesia memilih sistem politik demokrasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, yang menetapkan ”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan UUD”.
Kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945 dibangun berdasarkan kesetaraan antarwarga negara dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 Ayat (1)] . Sementara untuk penyelenggaraan negara, UUD 1945 mengadopsi demokrasi perwakilan. Prinsip seperti inilah yang jadi alasan mengapa ”kesetaraan rakyat dalam pemungutan dan penghitungan suara dan dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan” menjadi kriteria pertama pemilu yang adil dan berintegritas.

Indikator kesetaraan warga
Sekurang-kurangnya terdapat lima indikator kesetaraan warga negara ini. Pertama, daftar pemilih tetap (DPT) mencapai derajat tinggi dalam tiga hal: (a) cakupan, yaitu jumlah warga negara berhak memilih yang telah terdaftar dalam DPT; (b) kemutakhiran, yaitu jumlah warga negara yang pada hari pemungutan suara berhak memilih telah terdaftar dalam DPT, dan jumlah warga negara yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih telah dikeluarkan dari DPT pada hari pemungutan suara; dan (c) akurasi, yaitu jumlah warga yang tidak berhak memilih sudah dikeluarkan dari DPT, dan jumlah pemilih yang nama dan identitasnya telah ditulis sesuai dengan seharusnya.

Kedua, setiap suara pemilih yang dikategorikan sah diperhitungkan dalam pembagian kursi kepada partai serta calon (every vote counts) dan nilai suara tersebut diperlakukan setara.

Ketiga, alokasi kursi DPR kepada provinsi dan DPRD kabupaten/kota atau kecamatan dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk sehingga jumlah penduduk untuk setiap daerah pemilihan (dapil) sama. Karena jumlah penduduk untuk setiap dapil tak mungkin sama, maka perbedaan dimungkinkan sepanjang dalam kisaran tertentu. Dengan demikian, prinsip satu orang satu suara dan bernilai setara akan dapat dijamin.

Keempat, dapil anggota DPR dan DPRD yang dibentuk berdasarkan jumlah penduduk dan/atau wilayah administrasi tak hanya merupakan suatu kesatuan wilayah, tetapi juga kesatuan komunikasi sehingga memungkinkan penduduk berinteraksi secara luas. Dapil merupakan tempat peserta pemilu bersaing mendapatkan suara pemilih dan juga konstituen yang akan diwakili oleh wakil rakyat. Karena itu, interaksi antarwarga dalam suatu dapil memungkinkan mereka yang diwakili memengaruhi pihak yang mewakili.

Kelima, pembentukan dapil dilakukan sejumlah orang independen tapi kompeten, sedangkan pembentukan dapil dilaksanakan dengan konsultasi publik secara luas dan transparan dengan berbagai unsur masyarakat. Karena konstituensi sangat penting dalam demokrasi perwakilan, maka partisipasi konstituen dalam pembentukan konstituensi menjadi mutlak.

Kuantitas dan kualitas DPT untuk Pemilu Anggota DPR dan DPRD 2014 dapat disimpulkan sebagai sangat tinggi karena mencapai sekitar 95 persen. Mengingat umur memilih di Indonesia sangat rendah (telah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah atau pernah menikah) dan umur penduduk relatif muda, maka jumlah warga yang berhak memilih diperkirakan mencapai 75 persen dari jumlah penduduk. Pada 9 April 2014 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan menjadi 251 juta sehingga jumlah pemilih diperkirakan 188 juta.

Berdasarkan data KPU, jumlah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT Pemilu 2014 sekitar 186 juta untuk pemilih domestik dan hampir 2 juta untuk pemilih luar negeri. Derajat cakupan DPT Pemilu 2014 sudah mencapai 97 persen (jauh lebih tinggi daripada Pemilu 2009) karena semua hambatan struktural untuk pendaftaran pemilih sudah tak ada lagi dalam UU Pemilu. Singkat kata, persyaratan untuk dapat didaftar sebagai pemilih tak lagi didominasi oleh persyaratan administrasi penduduk (KTP), tetapi juga menggunakan persyaratan daftar pemilih (warga negara yang telah berhak memilih).

Derajat kemutakhiran juga cukup tinggi, tetapi setidak-tidaknya terdapat dua potensi ketidakmutakhiran DPT. Pertama, jumlah anggota TNI dan anggota Polri yang pensiun sebelum 9 April 2014 dan jumlah pemilih terdaftar yang kemudian jadi anggota TNI atau Polri sebelum 9 April 2014. Tampaknya KPU tak memiliki informasi mengenai hal ini. Kedua, jumlah pemilih terdaftar yang meninggal dunia sebelum 9 April 2014. Karena sistem informasi administrasi kependudukan dan catatan sipil belum mampu mendeteksi data seperti ini, KPU juga tak punya infor- masi tentang pemilih yang meninggal.

Akurasi DPT Pemilu 2014 juga mencapai derajat yang tinggi karena sistem informasi daftar pemilih Pemilu 2014 sangat transparan sehingga mudah diketahui publik. Apabila pemilih, partai politik, media massa, dan pemantau melaporkan data tidak akurat secara spesifik, KPU dengan segera dapat mengoreksi DPT tersebut.

Akan tetapi, potensi data tidak akurat ini tampak pada pemilih yang secara sengaja tidak diberi KTP oleh pemerintah daerah, seperti pemilih yang bertempat tinggal di kawasan yang dilarang pemda (bantaran kali) atau pemilih yang tinggal di suatu kawasan yang dimiliki pihak lain (berdomisili di suatu lahan secara tidak sah). Dari tiga indikator DPT tersebut, derajat cakupan mencapai tingkat tertinggi, sedangkan derajat akurasi mencapai tingkat terendah. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kuantitas dan kualitas DPT Pemilu 2014 jauh lebih tinggi daripada Pemilu 2009.

Kesetaraan keterwakilan
Karena alokasi kursi DPR kepada setiap provinsi untuk Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 sama, maka yang perlu dipertanya-
kan adalah apakah kesetaraan perwakilan sudah terjamin dalam Pemilu 2009 dan 2014. Pemilu anggota DPR dalam sejarah Indonesia mulai dari DPR hasil Pemilu 1955, pemilu selama Orde Baru, sampai hasil Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 memang tidak pernah melaksanakan prinsip kesetaraan perwakilan. Sebab, belum ditemukan solusi atas kesenjangan jumlah penduduk yang sebagian besar tinggal di Pulau Jawa dengan luas wilayah yang sebagian besar terletak di luar Jawa.

Akan tetapi, ketidaksetaraan perwakilan yang terjadi pada DPR 2009-2014 dan DPR 2014-2019 merupakan yang paling parah. Sebab, baik provinsi yang terwakili secara berlebihan karena jumlah penduduk untuk satu kursi sangat rendah maupun provinsi yang terwakili secara lebih rendah karena jumlah penduduk untuk satu kursi sangat besar terletak di luar Pulau Jawa. Berikut buktinya.

Berdasarkan Sensus Penduduk 2010 dan alokasi kursi DPR untuk Pemilu 2009 dan 2014, maka orang Indonesia yang tinggal di Papua Barat, Papua, Kalsel, Sulsel, Aceh, Gorontalo, Maluku Utara, dan Sumbar (harga satu kursi berkisar 253.000 penduduk di Papua Barat sampai dengan 342.000 penduduk di Sumbar) lebih tinggi kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan daripada warga negara Indonesia yang tinggal di Kepulauan Riau, Riau, Sultra, Kaltim, Sulteng, NTB, Kalbar, Sumsel, Sumut, Bali, Bengkulu, Lampung, Babel, dan Jambi (harga satu kursi berkisar 400.000 penduduk di Bangka Belitung sampai dengan 560.000 penduduk di Kepulauan Riau). Harga satu kursi di lima provinsi lain di luar Pulau Jawa berkisar 354.000 penduduk sampai dengan 383.000 penduduk. Harga satu kursi di Pulau Jawa berkisar 420.000 penduduk (Jawa Tengah) sampai dengan 476.000 penduduk (Jawa Barat).

Dua unsur dalam sistem pemilu anggota DPR yang menyebabkan tidak setiap suara pemilih yang dikategorikan sebagai sah tidak diperhitungkan setara dengan suara pemilih lainnya. Pertama, ambang batas memasuki DPR sebesar 2,5 persen suara dari hasil pemilu DPR pada Pemilu 2009 dan 3,5 persen suara dari hasil pemilu DPR pada Pemilu 2014 menyebabkan suara pemilih yang diberikan kepada partai yang tak mencapai ambang batas tak akan diperhitungkan dalam pembagian kursi. Pada Pemilu 2009, jumlah suara yang tak diperhitungkan ini mencapai 19 juta dari 29 partai. Kedua, suara pemilih yang diberikan kepada partai peserta pemilu dinilai lebih rendah daripada suara yang diberikan kepada calon. Suara yang diberikan kepada calon tak saja menentukan perolehan kursi partai, tetapi juga ikut menentukan calon terpilih, sedangkan suara yang diberikan kepada partai hanya menentukan perolehan kursi partai.

Proses pembentukan dapil
Pembentukan dapil anggota DPR untuk Pemilu 2009 dan 2014 juga mengandung cacat karena setidak-tidaknya tiga dari 77 dapil tidak merupakan suatu kesatuan wilayah dan komunikasi. Ketiga dapil itu adalah Dapil III Jabar, Dapil II Kalsel, dan Dapil I Lampung. Dapil III Jawa Barat, yang terdiri atas Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor, tidak merupakan kesatuan wilayah dan komunikasi karena di antara Kota Bogor dengan Kabupaten Cianjur terdapat Kabupaten Bogor yang merupakan dapil tersendiri. Dari segi wilayah dan komunikasi, warga Kota Bogor lebih berinteraksi dengan warga Kabupaten Bogor daripada Kabupaten Cianjur. Karena itu, Kabupaten Bogor lebih tepat digabung dengan sebagian Kabupaten Bogor menjadi satu dapil, dan sebagian Kabupaten Bogor digabung dengan Kota Depok menjadi dapil lain.

Dapil II Kalimantan Selatan yang terdiri atas tiga kabupaten dan dua kota (Kota Banjarmasin dan Kota Banjar Baru) tidak merupakan suatu kesatuan wilayah dan komunikasi. Sebab, Kabupaten Banjar yang terletak di antara kedua kota tersebut (daerah induk kedua kota tersebut) tidak bergabung ke dalam Dapil II, tetapi ditempatkan pada Dapil I. Dari segi kesatuan wilayah dan komunikasi yang memungkinkan berinteraksi secara luas antarwarga, Kabupaten Banjar lebih tepat digabungkan dengan Kota Banjarmasin dan Kota Banjar Baru (dan kabupaten lain) menjadi suatu dapil.

Kota Metro yang dikelilingi oleh Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah (yang bersama enam kabupaten lain tergabung dalam Dapil II) justru ditempatkan pada Dapil I. Sudut Kota Metro memang bersentuhan dengan sudut Kabupaten Lampung Selatan. Akan tetapi, dari segi wilayah dan komunikasi, warga Kota Metro lebih berinteraksi dengan warga Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Tengah.

Alokasi kursi dan pembentukan dapil oleh DPR lebih mementingkan kepentingan partai politik di DPR daripada kepentingan penduduk yang menjadi konstituen. Selain itu, pembentukan konstituensi cenderung bersifat tertutup di antara sembilan wakil fraksi dan seorang wakil pemerintah tanpa konsultasi publik di berbagai daerah.

Ramlan Surbakti, Guru Besar Perbandingan Politik pada FISIP Universitas Airlangga

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000005294038

PTUN Batalkan Izin Pendirian Gereja St Stanilaus (Kostka Kranggan, Kota Bekasi)


Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung  membatalkan surat keputusan Walikota Bekasi tentang izin mendirikan bangunan Gereja Katolik St Stanislaus Kostka Kranggan, Kota Bekasi. Majelis mengabulkan seluruh gugatan belasan warga Kranggan Pasar, Kecamatan Jatisampurna dalam sidang, Kamis 20 Maret 2014.
“Membatalkan surat izin pelaksanaan pembangunan Gereja St Stanislaus Kostka Kranggan. Agar tergugat mencabut surat izin pelaksanaan pembangunan Gereja St Stanislaus Kostka,”ujar Ketua Majelis Edi Firmasnyah.  Majelis juga  menolak eksepsi tergugat Walikota Bekasi dan tergugat intervensi pihak Gereja.
Dalam amar putusan, Majelis menyatakan bahwa terdapat dukungan warga berupa pemberian tanda tangan persetujuan atas pendirian gereja tanpa paksaan. “Dukungan tersebut pun sudah diverifikasi tanpa iming-iming duit,”kata Hakim Anggota Alan Bashir.
Majelis juga menilai pihak Gereja dianggap melakuan tindakan tidak patut karena meminta persetujuan secara tidak terbuka dengan mendatangi rumah warga satu per satu. Sosialisasi, kata Alan, harus secara terbuka bukannya dengan cara sembunyi-sembunyi. Majelis juga menilai pemerintah tidak memfasilitasi sosialisasi pendirian gereja. Hal itu memicu disharmoni.
“Karena itu pemerintah (Kota Bekasi) telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik dalam menerbitkan izin pendirian Gereja St Stanislaus sehingga cacat hukum. Dan oleh karenanya gugatan para penggugat harus dikabulkan,”ujar Alan.
Sebelum memvonis, Majelis juga sempat membacakan perbedaan pendapat diantara hakim. Hakim Anggota II Nelvi Christin berbeda pendapat dengan Hakim Edi dan Hakim Alan. Nelvi menilai prosedur perizinan pembangunan Gereja Stanislaus sejatinya sudah sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah.
Panitia Pembangunan Gereja misalnya, kata Nelvi, telah meminta dukungan minimal 90 jemaat dan minimal 60 warga setempat. Dukungan tersebut, kata dia, sudah diverifikasi tanpa ada yang keberatan. Kalaupun setelah verifikasi kesepakatan terjadi pencabutan dukungan, maka itu tak bisa dilakukan secara sepihak.
“Prosedur sudah sah dilakukan sesuai aturan berlaku. Dengan demikian telah penerbitan izin pembangunan Gereja St Stanislaus sudah memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik. Maka gugatan penggugat harus ditolak,”ujar Nelvi. Kalaupun masih ada yang keberatan maka pemerintah harus mengupayakan cara untuk menjaga keharmonisan.
Putusan Majelis tak ayal membuat para jemaat Gereja Stanislaus yang duduk di salah satu lajur kursi pengunjung tercenung. Sebaliknya sejumlah warga kontra dan perwakilan Ormas yang hadir di ruang sidang langsung bersuka cita dan bertakbir. Para warga berjubah putih ini lantas mengabarkan putusan Majelis kepada rekan mereka yang sejak pagi berdemo di luar Gedung Pengadilan.
ERICK P. HARDI

Sumber:
http://id.berita.yahoo.com/ptun-batalkan-izin-pendirian-gereja-st-stanilaus-113106151.html

Politik Uang Masa Kampanye (Tajuk Rencana Kompas)


PRAKTIK membagikan uang kepada peserta kampanye mencuat ke permukaan. Polri dan Badan Pengawas Pemilu telah mengendus masalah itu.
Sinyalemen adanya pembagian uang pada masa kampanye antara lain diangkat Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutarman. Sutarman meminta agar masalah politik uang itu dilaporkan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu agar bisa ditindaklanjuti. (Kompas, 19 Maret 2014). Adanya indikasi politik uang juga mulai tercium Badan Pengawas Pemilu yang berjanji segera menyampaikan praktik politik uang itu kepada masyarakat.

Politik uang dalam artian memberikan uang kepada kelompok masyarakat untuk menghadiri kampanye rupanya sudah menjadi fenomena hampir tiap kampanye, baik dalam pemilu maupun pemilu kepala daerah. Dalam situasi yang pragmatis dan transaksional seperti saat ini, sangat susah memobilisasi massa tanpa adanya dana. Calon anggota legislatif harus mengurus kocek mereka untuk menyewa bus, membayar uang makan, memberikan kaus, serta memberikan uang saku kepada para peserta kampanye. Kondisi seperti inilah yang membuat politik menjadi begitu mahal. Sejumlah calon legislator pun mengeluhkan kondisi ini.

Dalam situasi psikologis masyarakat seperti yang ada sekarang, mungkin perlu dipikirkan mekanisme kampanye yang lebih efektif. Kampanye dengan memobilisasi massa memang bisa menunjukkan eksistensi sebuah partai politik, tetapi kadang tidak efektif sebagai penyampaian pesan. Perlu dipikirkan model kampanye yang lebih efektif untuk menyampaikan pesan secara dialogis sekaligus melakukan pendidikan politik.

Keinginan bangsa ini untuk mewujudkan pemilu berintegritas, dengan wakil-wakil rakyat yang berintegritas pula, seyogianya tidak dikotori politik uang. Adalah sebuah inkonsistensi jika parpol mencanangkan komitmen memberantas korupsi, tetapi di lapangan parpol mengimingi peserta kampanye dengan imbalan.

Mahalnya biaya pemilu yang menurut penelitian Pramono Anung Wibowo bisa mencapai Rp 6 miliar menjadikan pemilu sangat mahal. Jika pola itu terus terjadi, DPR akan didominasi para pemodal yang mempunyai kekuatan kapital besar atau calon legislator yang dikontrol para pemodal besar.

Menjadi harapan kita bersama, aturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR ditegakkan pada saat minggu-minggu pertama kampanye. Selain melanggar hukum, pemberian uang kepada peserta kampanye bisa berdampak pada dibatalkannya keikutsertaan mereka dalam pemilu. Aturan itu harus ditegakkan karena ketika aturan hanya menjadi teks, kewibawaan aturan itu akan kian meredup dan pada akhirnya situasi anarki bisa terjadi.

Berbagai penyimpangan kecil dalam masa kampanye perlu ditertibkan sehingga tidak berkembang menjadi pelanggaran-pelanggaran besar.

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000005552411

Bukan Sekadar Urusan Coblosan (Agus Sudibyo)


”KEKUASAAN ada di tangan rakyat, tetapi rakyat hanya memilikinya saat pemilu tiba. Setelahnya, kekuasaan itu sepenuhnya berpindah tangan ke mereka yang memenangi pemilu.”

FILSUF perempuan Hannah Arendt menyampaikan hal ini sebagai kritik atas kenyataan bahwa politik dalam praktiknya semata- mata dipandang sebagai urusan penyelenggaraan kekuasaan: bahwa demokrasi pada akhirnya adalah sekadar urusan pelaksanaan pemilu. 

Kritik Arendt ini menemukan relevansinya untuk konteks Indonesia saat ini ketika partisipasi politik warga negara banyak dibicarakan menjelang Pemilu 9 April 2014. Semua warga negara yang telah memiliki hak pilih diimbau mengikuti pemilu. Meski belum menjadi kewajiban, menggunakan hak pilih sangat dianjurkan, bahkan jadi komitmen bersama secara nasional.

Setiap warga pemegang hak pilih diharapkan berbondong- bondong ke TPS dan memilih satu dari sekian banyak kandidat anggota DPR, DPRD I, DPRD II, dan DPD. Inilah tafsir utama tentang partisipasi politik warga negara hari-hari ini. Dan, inilah persisnya yang menjadi sasaran kritik Arendt.

Partisipasi politik
Bagi Arendt, partisipasi politik mesti dipahami secara lebih luas sebagai keterlibatan sukarela dan bermakna semua orang dalam urusan-urusan penyelenggaraan kepentingan bersama. Lebih jelasnya, partisipasi politik harus dilihat dari sejauh mana masyarakat dilibatkan atau melibatkan diri dalam proses-proses penyelenggaraan urusan publik oleh suatu pemerintahan. Berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan, mengawasi kinerja wakil rakyat dan presiden-wakil presiden hasil pemilu bahkan dianggap lebih penting dari sekadar tindakan warga negara menyalurkan suara di TPS.

Singkat kata, partisipasi politik warga negara mesti dimaknai lebih luas dari sekadar urusan coblosan ketika setiap warga negara menyerahkan hak suaranya kepada segelintir orang. Partisipasi politik selalu mengandaikan kepedulian dan tanggung jawab setiap warga negara atas cita-cita bersama untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang lebih baik. Kepedulian dan tanggung jawab ini, pertama-tama, harus diwujudkan dalam partisipasi aktif warga negara dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dan pengawasannya dari satu pemilu ke pemilu berikutnya sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Kedua, kepedulian dan tanggung jawab itu juga harus tecermin dari pilihan politik yang diambil ketika mengikuti pemilu. Jika peduli terhadap perjalanan bangsa ini lima tahun ke depan, tentu kita tak sekadar mencoblos pada 9 April. Kita juga tidak akan memilih caleg hanya berdasarkan popularitas atau alasan-alasan kedekatan suku, agama, ormas, atau kekerabatan.

Kualitas partisipasi politik dalam hal ini ditentukan oleh sejauh mana kita mampu menanggalkan preferensi pribadi, perasaan suka atau tidak suka, untuk sungguh-sungguh memilih wakil rakyat terbaik atau yang lebih baik daripada yang lain. Tentu saja di sini diandaikan kita memiliki informasi yang cukup tentang rekam jejak para kandidat.

Kita semua berkomitmen mengurangi angka golput dan meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Namun, perlu digarisbawahi, tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilu tak banyak maknanya jika pemilu masih dibumbui sikap permisif terhadap politik uang dalam berbagai bentuknya.

Sebagian orang berbondong-bondong ke TPS bukan karena kesadaran diri untuk menyampaikan pilihan politik secara independen dan cerdas, melainkan karena dimobilisasi dengan imbalan material tertentu. Pemilu yang dilaksanakan dalam situasi seperti ini jelas tidak dapat banyak diharapkan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang militan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan memerangi korupsi.

Ketiga, lebih dari sekadar mengikuti coblosan, mengawasi jalannya coblosan dan penghitungan suara juga bentuk partisipasi politik yang sangat menentukan. Dianjurkan kepada tiap warga negara pemegang hak pilih agar tak langsung pulang setelah mencoblos. Tetaplah berada di TPS untuk mengikuti proses penghitungan suara dan mencatat hasilnya.

Jika hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan tidak sesuai dengan hasil penghitungan suara di TPS, kita harus berani mempersoalkannya secara pribadi maupun kolektif. Pelajaran dari berbagai pilkada menunjukkan, kita menghadapi tingkat kerawanan yang lebih tinggi pada fase penghitungan dan rekapitulasi suara ini.

Perlu kewaspadaan dari setiap pemegang hak pilih terhadap potensi kecurangan pada fase ini. Bisa saja terjadi, calon wakil rakyat yang berkualitas pada akhirnya gagal mendapatkan kursi bukan karena kalah suara, melainkan karena korban kecurangan dalam penghitungan suara. Sebaliknya, calon wakil rakyat yang tidak kredibel atau tidak berkualitas pada akhirnya justru memenangi pemilu karena bermain dalam praktik manipulasi suara dengan modal yang dimilikinya.

Dalam konteks keinginan bersama untuk melahirkan para wakil rakyat yang berkualitas dan berintegritas, mengawasi jalannya pemilu tidak kalah penting dari sekadar mengikuti pemilu. Jangan sampai kesungguhan kita untuk mencoblos yang terbaik di TPS akhirnya sia-sia karena kita tidak berhasil mencegah kongkalikong antara kandidat, panitia, pengawas, dan para saksi pemilu.

Harus proaktif
Keempat, setelah pada akhirnya terpilih anggota DPR, DPRD, dan DPD hasil pemilu, masyarakat masih memiliki waktu untuk menuntut penegasan komitmen mereka selama lima tahun ke depan. Masyarakat bahkan dapat secara proaktif mengajukan usulan-usulan program. Bagaimana komitmen dan program itu dijalankan kemudian sangat membutuhkan ketelatenan masyarakat untuk terus-menerus mempertanyakan dan mengawasinya.

Hanya dengan partisipasi politik dalam pengertian yang lebih luas inilah kita mampu memutus siklus sebagaimana dikatakan Arendt; warga negara hanya memiliki kedaulatan ketika hari coblosan tiba karena setelah itu kedaulatan begitu saja berpindah tangan ke mereka yang memenangi pemilu. Kedaulatan itu baru kembali ke tangan warga negara lagi pada pemilu berikutnya, lalu berulang lagi proses serupa.  

Agus Sudibyo, Direktur Eksekutif Matriks Indonesia

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000005531941