Romo Magnis: Jangan Pilih Capres yang ‘Tangannya Berlumur Darah’


Pakar etika politik dan tokoh Katolik Franz Magnis Suseno, mengimbau masyarakat agar tidak sekadar memilih “orang kuat” dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014.
Pasalnya, menurut Romo Magnis, seluruh persoalan Indonesia cukup pelik dan tak bakal terselesaikan oleh tokoh yang hanya dikenal sebagai “orang kuat”.

Ia mengatakan, Indonesia harus dipimpin oleh orang yang berani untuk bekerja keras membenahi segala kebobrokan.

Hal tersebut, ia utarakan dalam diskusi “Mengarahkan Haluan Politik Indonesia Pasca-Reformasi” di kantor Maarif Institute, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (4/3/2014).
“Jangan (asal) memilih ‘orang dengan tangan kuat’. Saya mengharapkan orang yang membersihkan kandang yang sudah kotor, kita (dulu) punya Suharto,” ujarnya.

Pemimpin baru itu, menurut Romo Magnis harus seseorang Pancasilais, yang bisa berdiri di atas kepentingan semua golongan.
“Tangannya tidak boleh ada darah, itu syarat minimum orang yang akan saya pilih,” tambahnya.

Romo dalam kesempatan itu juga mengatakan, Indonesia sekarang mengalami permasalahan kepemimpinan.

Belum lagi ditambah merajalelanya praktik korupsi, yang menggerogoti moral bangsa, dan meningkatkan ketidakpercayaan terhadap institusi negara.

Romo Magnis, juga menyebutkan partai politik di Indonesia saat ini tidak bisa dipercaya. Begitu pula calon anggota legislatif, yang sebagian besar pernah menjabat di DPR periode ini.

Tribunnews.com – http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/03/05/romo-magnis-jangan-pilih-capres-yang-tangannya-berlumur-darah

Iklan

Kesetaraan Warga Negara (Ramlan Surbakti)


BANGSA Indonesia memilih sistem politik demokrasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, yang menetapkan ”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan UUD”.
Kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945 dibangun berdasarkan kesetaraan antarwarga negara dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 Ayat (1)] . Sementara untuk penyelenggaraan negara, UUD 1945 mengadopsi demokrasi perwakilan. Prinsip seperti inilah yang jadi alasan mengapa ”kesetaraan rakyat dalam pemungutan dan penghitungan suara dan dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan” menjadi kriteria pertama pemilu yang adil dan berintegritas.

Indikator kesetaraan warga
Sekurang-kurangnya terdapat lima indikator kesetaraan warga negara ini. Pertama, daftar pemilih tetap (DPT) mencapai derajat tinggi dalam tiga hal: (a) cakupan, yaitu jumlah warga negara berhak memilih yang telah terdaftar dalam DPT; (b) kemutakhiran, yaitu jumlah warga negara yang pada hari pemungutan suara berhak memilih telah terdaftar dalam DPT, dan jumlah warga negara yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih telah dikeluarkan dari DPT pada hari pemungutan suara; dan (c) akurasi, yaitu jumlah warga yang tidak berhak memilih sudah dikeluarkan dari DPT, dan jumlah pemilih yang nama dan identitasnya telah ditulis sesuai dengan seharusnya.

Kedua, setiap suara pemilih yang dikategorikan sah diperhitungkan dalam pembagian kursi kepada partai serta calon (every vote counts) dan nilai suara tersebut diperlakukan setara.

Ketiga, alokasi kursi DPR kepada provinsi dan DPRD kabupaten/kota atau kecamatan dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk sehingga jumlah penduduk untuk setiap daerah pemilihan (dapil) sama. Karena jumlah penduduk untuk setiap dapil tak mungkin sama, maka perbedaan dimungkinkan sepanjang dalam kisaran tertentu. Dengan demikian, prinsip satu orang satu suara dan bernilai setara akan dapat dijamin.

Keempat, dapil anggota DPR dan DPRD yang dibentuk berdasarkan jumlah penduduk dan/atau wilayah administrasi tak hanya merupakan suatu kesatuan wilayah, tetapi juga kesatuan komunikasi sehingga memungkinkan penduduk berinteraksi secara luas. Dapil merupakan tempat peserta pemilu bersaing mendapatkan suara pemilih dan juga konstituen yang akan diwakili oleh wakil rakyat. Karena itu, interaksi antarwarga dalam suatu dapil memungkinkan mereka yang diwakili memengaruhi pihak yang mewakili.

Kelima, pembentukan dapil dilakukan sejumlah orang independen tapi kompeten, sedangkan pembentukan dapil dilaksanakan dengan konsultasi publik secara luas dan transparan dengan berbagai unsur masyarakat. Karena konstituensi sangat penting dalam demokrasi perwakilan, maka partisipasi konstituen dalam pembentukan konstituensi menjadi mutlak.

Kuantitas dan kualitas DPT untuk Pemilu Anggota DPR dan DPRD 2014 dapat disimpulkan sebagai sangat tinggi karena mencapai sekitar 95 persen. Mengingat umur memilih di Indonesia sangat rendah (telah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah atau pernah menikah) dan umur penduduk relatif muda, maka jumlah warga yang berhak memilih diperkirakan mencapai 75 persen dari jumlah penduduk. Pada 9 April 2014 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan menjadi 251 juta sehingga jumlah pemilih diperkirakan 188 juta.

Berdasarkan data KPU, jumlah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT Pemilu 2014 sekitar 186 juta untuk pemilih domestik dan hampir 2 juta untuk pemilih luar negeri. Derajat cakupan DPT Pemilu 2014 sudah mencapai 97 persen (jauh lebih tinggi daripada Pemilu 2009) karena semua hambatan struktural untuk pendaftaran pemilih sudah tak ada lagi dalam UU Pemilu. Singkat kata, persyaratan untuk dapat didaftar sebagai pemilih tak lagi didominasi oleh persyaratan administrasi penduduk (KTP), tetapi juga menggunakan persyaratan daftar pemilih (warga negara yang telah berhak memilih).

Derajat kemutakhiran juga cukup tinggi, tetapi setidak-tidaknya terdapat dua potensi ketidakmutakhiran DPT. Pertama, jumlah anggota TNI dan anggota Polri yang pensiun sebelum 9 April 2014 dan jumlah pemilih terdaftar yang kemudian jadi anggota TNI atau Polri sebelum 9 April 2014. Tampaknya KPU tak memiliki informasi mengenai hal ini. Kedua, jumlah pemilih terdaftar yang meninggal dunia sebelum 9 April 2014. Karena sistem informasi administrasi kependudukan dan catatan sipil belum mampu mendeteksi data seperti ini, KPU juga tak punya infor- masi tentang pemilih yang meninggal.

Akurasi DPT Pemilu 2014 juga mencapai derajat yang tinggi karena sistem informasi daftar pemilih Pemilu 2014 sangat transparan sehingga mudah diketahui publik. Apabila pemilih, partai politik, media massa, dan pemantau melaporkan data tidak akurat secara spesifik, KPU dengan segera dapat mengoreksi DPT tersebut.

Akan tetapi, potensi data tidak akurat ini tampak pada pemilih yang secara sengaja tidak diberi KTP oleh pemerintah daerah, seperti pemilih yang bertempat tinggal di kawasan yang dilarang pemda (bantaran kali) atau pemilih yang tinggal di suatu kawasan yang dimiliki pihak lain (berdomisili di suatu lahan secara tidak sah). Dari tiga indikator DPT tersebut, derajat cakupan mencapai tingkat tertinggi, sedangkan derajat akurasi mencapai tingkat terendah. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kuantitas dan kualitas DPT Pemilu 2014 jauh lebih tinggi daripada Pemilu 2009.

Kesetaraan keterwakilan
Karena alokasi kursi DPR kepada setiap provinsi untuk Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 sama, maka yang perlu dipertanya-
kan adalah apakah kesetaraan perwakilan sudah terjamin dalam Pemilu 2009 dan 2014. Pemilu anggota DPR dalam sejarah Indonesia mulai dari DPR hasil Pemilu 1955, pemilu selama Orde Baru, sampai hasil Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 memang tidak pernah melaksanakan prinsip kesetaraan perwakilan. Sebab, belum ditemukan solusi atas kesenjangan jumlah penduduk yang sebagian besar tinggal di Pulau Jawa dengan luas wilayah yang sebagian besar terletak di luar Jawa.

Akan tetapi, ketidaksetaraan perwakilan yang terjadi pada DPR 2009-2014 dan DPR 2014-2019 merupakan yang paling parah. Sebab, baik provinsi yang terwakili secara berlebihan karena jumlah penduduk untuk satu kursi sangat rendah maupun provinsi yang terwakili secara lebih rendah karena jumlah penduduk untuk satu kursi sangat besar terletak di luar Pulau Jawa. Berikut buktinya.

Berdasarkan Sensus Penduduk 2010 dan alokasi kursi DPR untuk Pemilu 2009 dan 2014, maka orang Indonesia yang tinggal di Papua Barat, Papua, Kalsel, Sulsel, Aceh, Gorontalo, Maluku Utara, dan Sumbar (harga satu kursi berkisar 253.000 penduduk di Papua Barat sampai dengan 342.000 penduduk di Sumbar) lebih tinggi kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan daripada warga negara Indonesia yang tinggal di Kepulauan Riau, Riau, Sultra, Kaltim, Sulteng, NTB, Kalbar, Sumsel, Sumut, Bali, Bengkulu, Lampung, Babel, dan Jambi (harga satu kursi berkisar 400.000 penduduk di Bangka Belitung sampai dengan 560.000 penduduk di Kepulauan Riau). Harga satu kursi di lima provinsi lain di luar Pulau Jawa berkisar 354.000 penduduk sampai dengan 383.000 penduduk. Harga satu kursi di Pulau Jawa berkisar 420.000 penduduk (Jawa Tengah) sampai dengan 476.000 penduduk (Jawa Barat).

Dua unsur dalam sistem pemilu anggota DPR yang menyebabkan tidak setiap suara pemilih yang dikategorikan sebagai sah tidak diperhitungkan setara dengan suara pemilih lainnya. Pertama, ambang batas memasuki DPR sebesar 2,5 persen suara dari hasil pemilu DPR pada Pemilu 2009 dan 3,5 persen suara dari hasil pemilu DPR pada Pemilu 2014 menyebabkan suara pemilih yang diberikan kepada partai yang tak mencapai ambang batas tak akan diperhitungkan dalam pembagian kursi. Pada Pemilu 2009, jumlah suara yang tak diperhitungkan ini mencapai 19 juta dari 29 partai. Kedua, suara pemilih yang diberikan kepada partai peserta pemilu dinilai lebih rendah daripada suara yang diberikan kepada calon. Suara yang diberikan kepada calon tak saja menentukan perolehan kursi partai, tetapi juga ikut menentukan calon terpilih, sedangkan suara yang diberikan kepada partai hanya menentukan perolehan kursi partai.

Proses pembentukan dapil
Pembentukan dapil anggota DPR untuk Pemilu 2009 dan 2014 juga mengandung cacat karena setidak-tidaknya tiga dari 77 dapil tidak merupakan suatu kesatuan wilayah dan komunikasi. Ketiga dapil itu adalah Dapil III Jabar, Dapil II Kalsel, dan Dapil I Lampung. Dapil III Jawa Barat, yang terdiri atas Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor, tidak merupakan kesatuan wilayah dan komunikasi karena di antara Kota Bogor dengan Kabupaten Cianjur terdapat Kabupaten Bogor yang merupakan dapil tersendiri. Dari segi wilayah dan komunikasi, warga Kota Bogor lebih berinteraksi dengan warga Kabupaten Bogor daripada Kabupaten Cianjur. Karena itu, Kabupaten Bogor lebih tepat digabung dengan sebagian Kabupaten Bogor menjadi satu dapil, dan sebagian Kabupaten Bogor digabung dengan Kota Depok menjadi dapil lain.

Dapil II Kalimantan Selatan yang terdiri atas tiga kabupaten dan dua kota (Kota Banjarmasin dan Kota Banjar Baru) tidak merupakan suatu kesatuan wilayah dan komunikasi. Sebab, Kabupaten Banjar yang terletak di antara kedua kota tersebut (daerah induk kedua kota tersebut) tidak bergabung ke dalam Dapil II, tetapi ditempatkan pada Dapil I. Dari segi kesatuan wilayah dan komunikasi yang memungkinkan berinteraksi secara luas antarwarga, Kabupaten Banjar lebih tepat digabungkan dengan Kota Banjarmasin dan Kota Banjar Baru (dan kabupaten lain) menjadi suatu dapil.

Kota Metro yang dikelilingi oleh Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah (yang bersama enam kabupaten lain tergabung dalam Dapil II) justru ditempatkan pada Dapil I. Sudut Kota Metro memang bersentuhan dengan sudut Kabupaten Lampung Selatan. Akan tetapi, dari segi wilayah dan komunikasi, warga Kota Metro lebih berinteraksi dengan warga Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Tengah.

Alokasi kursi dan pembentukan dapil oleh DPR lebih mementingkan kepentingan partai politik di DPR daripada kepentingan penduduk yang menjadi konstituen. Selain itu, pembentukan konstituensi cenderung bersifat tertutup di antara sembilan wakil fraksi dan seorang wakil pemerintah tanpa konsultasi publik di berbagai daerah.

Ramlan Surbakti, Guru Besar Perbandingan Politik pada FISIP Universitas Airlangga

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000005294038

PTUN Batalkan Izin Pendirian Gereja St Stanilaus (Kostka Kranggan, Kota Bekasi)


Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung  membatalkan surat keputusan Walikota Bekasi tentang izin mendirikan bangunan Gereja Katolik St Stanislaus Kostka Kranggan, Kota Bekasi. Majelis mengabulkan seluruh gugatan belasan warga Kranggan Pasar, Kecamatan Jatisampurna dalam sidang, Kamis 20 Maret 2014.
“Membatalkan surat izin pelaksanaan pembangunan Gereja St Stanislaus Kostka Kranggan. Agar tergugat mencabut surat izin pelaksanaan pembangunan Gereja St Stanislaus Kostka,”ujar Ketua Majelis Edi Firmasnyah.  Majelis juga  menolak eksepsi tergugat Walikota Bekasi dan tergugat intervensi pihak Gereja.
Dalam amar putusan, Majelis menyatakan bahwa terdapat dukungan warga berupa pemberian tanda tangan persetujuan atas pendirian gereja tanpa paksaan. “Dukungan tersebut pun sudah diverifikasi tanpa iming-iming duit,”kata Hakim Anggota Alan Bashir.
Majelis juga menilai pihak Gereja dianggap melakuan tindakan tidak patut karena meminta persetujuan secara tidak terbuka dengan mendatangi rumah warga satu per satu. Sosialisasi, kata Alan, harus secara terbuka bukannya dengan cara sembunyi-sembunyi. Majelis juga menilai pemerintah tidak memfasilitasi sosialisasi pendirian gereja. Hal itu memicu disharmoni.
“Karena itu pemerintah (Kota Bekasi) telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik dalam menerbitkan izin pendirian Gereja St Stanislaus sehingga cacat hukum. Dan oleh karenanya gugatan para penggugat harus dikabulkan,”ujar Alan.
Sebelum memvonis, Majelis juga sempat membacakan perbedaan pendapat diantara hakim. Hakim Anggota II Nelvi Christin berbeda pendapat dengan Hakim Edi dan Hakim Alan. Nelvi menilai prosedur perizinan pembangunan Gereja Stanislaus sejatinya sudah sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah.
Panitia Pembangunan Gereja misalnya, kata Nelvi, telah meminta dukungan minimal 90 jemaat dan minimal 60 warga setempat. Dukungan tersebut, kata dia, sudah diverifikasi tanpa ada yang keberatan. Kalaupun setelah verifikasi kesepakatan terjadi pencabutan dukungan, maka itu tak bisa dilakukan secara sepihak.
“Prosedur sudah sah dilakukan sesuai aturan berlaku. Dengan demikian telah penerbitan izin pembangunan Gereja St Stanislaus sudah memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik. Maka gugatan penggugat harus ditolak,”ujar Nelvi. Kalaupun masih ada yang keberatan maka pemerintah harus mengupayakan cara untuk menjaga keharmonisan.
Putusan Majelis tak ayal membuat para jemaat Gereja Stanislaus yang duduk di salah satu lajur kursi pengunjung tercenung. Sebaliknya sejumlah warga kontra dan perwakilan Ormas yang hadir di ruang sidang langsung bersuka cita dan bertakbir. Para warga berjubah putih ini lantas mengabarkan putusan Majelis kepada rekan mereka yang sejak pagi berdemo di luar Gedung Pengadilan.
ERICK P. HARDI

Sumber:
http://id.berita.yahoo.com/ptun-batalkan-izin-pendirian-gereja-st-stanilaus-113106151.html

Politik Uang Masa Kampanye (Tajuk Rencana Kompas)


PRAKTIK membagikan uang kepada peserta kampanye mencuat ke permukaan. Polri dan Badan Pengawas Pemilu telah mengendus masalah itu.
Sinyalemen adanya pembagian uang pada masa kampanye antara lain diangkat Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutarman. Sutarman meminta agar masalah politik uang itu dilaporkan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu agar bisa ditindaklanjuti. (Kompas, 19 Maret 2014). Adanya indikasi politik uang juga mulai tercium Badan Pengawas Pemilu yang berjanji segera menyampaikan praktik politik uang itu kepada masyarakat.

Politik uang dalam artian memberikan uang kepada kelompok masyarakat untuk menghadiri kampanye rupanya sudah menjadi fenomena hampir tiap kampanye, baik dalam pemilu maupun pemilu kepala daerah. Dalam situasi yang pragmatis dan transaksional seperti saat ini, sangat susah memobilisasi massa tanpa adanya dana. Calon anggota legislatif harus mengurus kocek mereka untuk menyewa bus, membayar uang makan, memberikan kaus, serta memberikan uang saku kepada para peserta kampanye. Kondisi seperti inilah yang membuat politik menjadi begitu mahal. Sejumlah calon legislator pun mengeluhkan kondisi ini.

Dalam situasi psikologis masyarakat seperti yang ada sekarang, mungkin perlu dipikirkan mekanisme kampanye yang lebih efektif. Kampanye dengan memobilisasi massa memang bisa menunjukkan eksistensi sebuah partai politik, tetapi kadang tidak efektif sebagai penyampaian pesan. Perlu dipikirkan model kampanye yang lebih efektif untuk menyampaikan pesan secara dialogis sekaligus melakukan pendidikan politik.

Keinginan bangsa ini untuk mewujudkan pemilu berintegritas, dengan wakil-wakil rakyat yang berintegritas pula, seyogianya tidak dikotori politik uang. Adalah sebuah inkonsistensi jika parpol mencanangkan komitmen memberantas korupsi, tetapi di lapangan parpol mengimingi peserta kampanye dengan imbalan.

Mahalnya biaya pemilu yang menurut penelitian Pramono Anung Wibowo bisa mencapai Rp 6 miliar menjadikan pemilu sangat mahal. Jika pola itu terus terjadi, DPR akan didominasi para pemodal yang mempunyai kekuatan kapital besar atau calon legislator yang dikontrol para pemodal besar.

Menjadi harapan kita bersama, aturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR ditegakkan pada saat minggu-minggu pertama kampanye. Selain melanggar hukum, pemberian uang kepada peserta kampanye bisa berdampak pada dibatalkannya keikutsertaan mereka dalam pemilu. Aturan itu harus ditegakkan karena ketika aturan hanya menjadi teks, kewibawaan aturan itu akan kian meredup dan pada akhirnya situasi anarki bisa terjadi.

Berbagai penyimpangan kecil dalam masa kampanye perlu ditertibkan sehingga tidak berkembang menjadi pelanggaran-pelanggaran besar.

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000005552411

Bukan Sekadar Urusan Coblosan (Agus Sudibyo)


”KEKUASAAN ada di tangan rakyat, tetapi rakyat hanya memilikinya saat pemilu tiba. Setelahnya, kekuasaan itu sepenuhnya berpindah tangan ke mereka yang memenangi pemilu.”

FILSUF perempuan Hannah Arendt menyampaikan hal ini sebagai kritik atas kenyataan bahwa politik dalam praktiknya semata- mata dipandang sebagai urusan penyelenggaraan kekuasaan: bahwa demokrasi pada akhirnya adalah sekadar urusan pelaksanaan pemilu. 

Kritik Arendt ini menemukan relevansinya untuk konteks Indonesia saat ini ketika partisipasi politik warga negara banyak dibicarakan menjelang Pemilu 9 April 2014. Semua warga negara yang telah memiliki hak pilih diimbau mengikuti pemilu. Meski belum menjadi kewajiban, menggunakan hak pilih sangat dianjurkan, bahkan jadi komitmen bersama secara nasional.

Setiap warga pemegang hak pilih diharapkan berbondong- bondong ke TPS dan memilih satu dari sekian banyak kandidat anggota DPR, DPRD I, DPRD II, dan DPD. Inilah tafsir utama tentang partisipasi politik warga negara hari-hari ini. Dan, inilah persisnya yang menjadi sasaran kritik Arendt.

Partisipasi politik
Bagi Arendt, partisipasi politik mesti dipahami secara lebih luas sebagai keterlibatan sukarela dan bermakna semua orang dalam urusan-urusan penyelenggaraan kepentingan bersama. Lebih jelasnya, partisipasi politik harus dilihat dari sejauh mana masyarakat dilibatkan atau melibatkan diri dalam proses-proses penyelenggaraan urusan publik oleh suatu pemerintahan. Berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan, mengawasi kinerja wakil rakyat dan presiden-wakil presiden hasil pemilu bahkan dianggap lebih penting dari sekadar tindakan warga negara menyalurkan suara di TPS.

Singkat kata, partisipasi politik warga negara mesti dimaknai lebih luas dari sekadar urusan coblosan ketika setiap warga negara menyerahkan hak suaranya kepada segelintir orang. Partisipasi politik selalu mengandaikan kepedulian dan tanggung jawab setiap warga negara atas cita-cita bersama untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang lebih baik. Kepedulian dan tanggung jawab ini, pertama-tama, harus diwujudkan dalam partisipasi aktif warga negara dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dan pengawasannya dari satu pemilu ke pemilu berikutnya sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Kedua, kepedulian dan tanggung jawab itu juga harus tecermin dari pilihan politik yang diambil ketika mengikuti pemilu. Jika peduli terhadap perjalanan bangsa ini lima tahun ke depan, tentu kita tak sekadar mencoblos pada 9 April. Kita juga tidak akan memilih caleg hanya berdasarkan popularitas atau alasan-alasan kedekatan suku, agama, ormas, atau kekerabatan.

Kualitas partisipasi politik dalam hal ini ditentukan oleh sejauh mana kita mampu menanggalkan preferensi pribadi, perasaan suka atau tidak suka, untuk sungguh-sungguh memilih wakil rakyat terbaik atau yang lebih baik daripada yang lain. Tentu saja di sini diandaikan kita memiliki informasi yang cukup tentang rekam jejak para kandidat.

Kita semua berkomitmen mengurangi angka golput dan meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Namun, perlu digarisbawahi, tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilu tak banyak maknanya jika pemilu masih dibumbui sikap permisif terhadap politik uang dalam berbagai bentuknya.

Sebagian orang berbondong-bondong ke TPS bukan karena kesadaran diri untuk menyampaikan pilihan politik secara independen dan cerdas, melainkan karena dimobilisasi dengan imbalan material tertentu. Pemilu yang dilaksanakan dalam situasi seperti ini jelas tidak dapat banyak diharapkan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang militan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan memerangi korupsi.

Ketiga, lebih dari sekadar mengikuti coblosan, mengawasi jalannya coblosan dan penghitungan suara juga bentuk partisipasi politik yang sangat menentukan. Dianjurkan kepada tiap warga negara pemegang hak pilih agar tak langsung pulang setelah mencoblos. Tetaplah berada di TPS untuk mengikuti proses penghitungan suara dan mencatat hasilnya.

Jika hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan tidak sesuai dengan hasil penghitungan suara di TPS, kita harus berani mempersoalkannya secara pribadi maupun kolektif. Pelajaran dari berbagai pilkada menunjukkan, kita menghadapi tingkat kerawanan yang lebih tinggi pada fase penghitungan dan rekapitulasi suara ini.

Perlu kewaspadaan dari setiap pemegang hak pilih terhadap potensi kecurangan pada fase ini. Bisa saja terjadi, calon wakil rakyat yang berkualitas pada akhirnya gagal mendapatkan kursi bukan karena kalah suara, melainkan karena korban kecurangan dalam penghitungan suara. Sebaliknya, calon wakil rakyat yang tidak kredibel atau tidak berkualitas pada akhirnya justru memenangi pemilu karena bermain dalam praktik manipulasi suara dengan modal yang dimilikinya.

Dalam konteks keinginan bersama untuk melahirkan para wakil rakyat yang berkualitas dan berintegritas, mengawasi jalannya pemilu tidak kalah penting dari sekadar mengikuti pemilu. Jangan sampai kesungguhan kita untuk mencoblos yang terbaik di TPS akhirnya sia-sia karena kita tidak berhasil mencegah kongkalikong antara kandidat, panitia, pengawas, dan para saksi pemilu.

Harus proaktif
Keempat, setelah pada akhirnya terpilih anggota DPR, DPRD, dan DPD hasil pemilu, masyarakat masih memiliki waktu untuk menuntut penegasan komitmen mereka selama lima tahun ke depan. Masyarakat bahkan dapat secara proaktif mengajukan usulan-usulan program. Bagaimana komitmen dan program itu dijalankan kemudian sangat membutuhkan ketelatenan masyarakat untuk terus-menerus mempertanyakan dan mengawasinya.

Hanya dengan partisipasi politik dalam pengertian yang lebih luas inilah kita mampu memutus siklus sebagaimana dikatakan Arendt; warga negara hanya memiliki kedaulatan ketika hari coblosan tiba karena setelah itu kedaulatan begitu saja berpindah tangan ke mereka yang memenangi pemilu. Kedaulatan itu baru kembali ke tangan warga negara lagi pada pemilu berikutnya, lalu berulang lagi proses serupa.  

Agus Sudibyo, Direktur Eksekutif Matriks Indonesia

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000005531941

Jejak Menuju Kemenangan Rakyat (J Kristiadi)


KETEGANGAN pendukung dan simpatisan Joko Widodo (Jokowi) menunggu keputusan Megawati Soekarnoputri untuk mencalonkan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai kandidat presiden lumer setelah Jokowi ditetapkan secara resmi oleh PDI-P, Jumat Paing, 14 Maret 2014, pukul 14.40. Publik menghargai Megawati karena ia berani dan legawa melakukan anomali politik. Lazimnya ketua umum partai politik, dengan berbagai alasan, ngotot mencalonkan diri meski dari segi elektabilitas ibaratnya mengakali kemustahilan. Megawati justru memilih Jokowi yang bukan dari turunan biologis Soekarno.

Keputusan politik yang tidak hanya dilandasi kalkulasi politik, tetapi juga hasil renungan olah pikir, olah rasa, olah batin, serta ketajaman intuisi politiknya. Megawati telah mampu manjing ajur-ajer manunggal roso dengan kawulo dasih (pribadinya telah luluh dan melebur menjadi satu dengan rakyatnya). Indeks Harga Saham Gabungan langsung naik dan rupiah menguat (Kompas, 15 Maret 2014). Megawati telah memberikan pelajaran politik, menjadi ”oposisi” tidak mati, bahkan menjadi sakti.

Suasana kebatinan dan pengalaman asketis Megawati, tirakat dan menyangkal diri (self-denial), serta menjauhkan dari kuasa dan nikmat daging mendorong ia mengajak Jokowi melakukan ziarah dan napak tilas perjuangan Soekarno, Bapak Bangsa Indonesia. Ia ingin Jokowi melakukan olah batin dan menghayati cita-cita Soekarno bukan hanya dengan indoktrinasi, melainkan juga melakukan ziarah politik-spiritual, nyekar, ke makam Soekarno di Blitar. Lawatan sarat makna.

Pertama, Jokowi diharapkan semakin menghayati dan mempertajam intuisi dan kognisi politiknya terhadap cita-cita Soekarno yang berjuang mengangkat harkat dan martabat rakyat marhaen (rakyat kecil). Kedua, Megawati juga ingin menegaskan laku ziarah tersebut menjadikan Jokowi bukan lagi orang luar, melainkan sudah jadi ”trah” (keluarga besar) Soekarno. Simbol yang memberikan atribut Jokowi sehingga ia adalah ahli waris dan sekaligus pelaku untuk mewujudkan cita-cita Soekarno. Yang tidak kalah penting, Megawati juga ingin melaksanakan pitutur luhur yang secara tekstual bersifat lokal, tetapi maknanya berlaku universal. Trahing kusumo rembesing madu, wijining tapa lan tedaking andono warih. Arti tekstualnya, pemimpin seyogianya berdarah biru dan benih dari seorang pertapa. Namun, maknanya sangat universal. Pemimpin harus berbudi luhur, bijak bestari, bersifat kesatria, peka dan paham kemauan rakyat, disegani musuh, dan dihormati kaum kerabatnya.

Pembekalan batiniah Megawati kepada Jokowi sangat penting, mengingat bangsa Indonesia dewasa ini menghadapi tiga problem besar yang berkelindan satu sama lain. Pertama, absennya niat politik (political will) pemegang otoritas kekuasaan untuk membuat kebijakan yang sepenuhnya memihak kepada rakyat. Praktik 15 tahun terakhir kebijakan umum merupakan produk transaksi kepentingan kekuasaan. Kedua, banalisasi kejahatan luar biasa (extraordinary crime), korupsi politik. Para pelaku mungkin menganggap menguras kekayaan negara absah kalau demi ”perjuangan” partai. Alasan pembenar yang mulia, tetapi dilakukan dengan cara yang nista.

Ketiga, menguatnya sindrom Lord Acton, sindrom kecenderungan pemegang kuasa menyalahgunakan kekuasaan dengan ko- rupsi. Ragam dan magnitudo simtom ko- rupsi sangat epidemik dan telah menjalar ke sekujur tubuh politik. Tantangan itu memerlukan pemimpin yang bersih dan mempunyai kemampuan menggalang serta memadukan niat politik dari seluruh komponen bangsa untuk mengatasinya. Pilihan Megawati adalah Jokowi. Megawati mencalonkan Jokowi bukan karena elektabilitasnya, melainkan kader gemblengannya itu dinilai mampu memikul tanggung jawab besar.

Namun, pencalonan Jokowi menimbulkan kontroversi di tataran etika. Beberapa kalangan menganggap pencalonan Jokowi tidak etis karena tugas gubernur lima tahun, tetapi belum dua tahun sudah bersedia dicalonkan sebagai presiden. Etika berkaitan dengan norma tentang perilaku baik dan buruk. Dalam perspektif etika personal, Jokowi harus jujur dan bertanya kepada dirinya, apakah dorongan jadi presiden karena niat baik atau sekadar nafsu kuasa? Kalaupun didasari niat luhur, ia masih harus membuktikan, pada saat berkuasa, kebijakannya berpihak kepada rakyat.

Dalam sudut pandang etika sosial, norma yang mengatur kepatutan berperilaku dalam masyarakat, mungkin dapat dibenarkan. Alasan utama, harapan masyarakat sangat besar agar Jokowi, bermodal rekam jejak kebijakan sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta, meski terbatas, dianggap memihak rakyat. Maka, ia patut dicalonkan sebagai presiden. Alasan penting lain, membuat ”Jakarta Baru” juga sangat bergantung pada niat politik pemegang kekuasaan pemerintahan, yaitu presiden.

Perlu diingat, meski elektabilitas Jokowi sebagai kandidat presiden seakan tidak dapat dihentikan, diharapkan Jokowi tidak boleh puas diri, apalagi takabur dan telengas. Terlebih mengingat pengalaman kiprah PDI-P pasca reformasi yang dipersepsikan sebagai parpol yang digdaya kalau dianiaya, tetapi memetik nestapa saat berkuasa. Ingatan publik, pada Pemilu 1999, ketika PDI-P didera siksa selama puluhan tahun, jaya dengan perolehan suara sekitar 33 persen. Namun, setelah mengenyam kuasa, justru pada Pemilu 2004 menuai duka, perolehannya hanya sekitar 20 persen. Semoga pelajaran ini tidak terulang andai kata PDI-P menjadi partai penguasa pasca Pemilu 2014.

Jadi, meski jejak kemenangan rakyat sudah diukir, memikat rakyat dengan kebijakan yang memihak kepada wong cilik merupakan perjuangan yang tidak ringan. Selamat berjuang!

J Kristiadi, Peneliti Senior CSIS

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000005518269

Awas, Politik Genderuwo (Sindhunata)


DI  perempatan sebuah kota terlihat dua baliho besar berjajar. Baliho itu bergambar lelaki dan perempuan, dandanannya mewah dan cantik.
Orang tahu, mereka sepasang suami-istri yang sama-sama nyaleg untuk Pemilu 2014. ”Mohon doa restu”, demikian tertulis pada baliho itu. Di mana-mana terlihat baliho atau poster caleg. Gambar-gambar caleg tak dikenal tiba-tiba muncul. Untuk meyakinkan dirinya, caleg mendompleng figur-figur terkenal. Maka di baliho-baliho atau poster-poster itu kecuali foto diri mereka terpampang foto Megawati atau SBY atau Hamengku Buwono IX atau Bung Karno. Gambar-gambar ini mengungkapkan, mereka sendiri tak seberapa yakin akan otoritasnya karena itu mereka perlu nunut otoritas.

Muncul sebutan sinis: caleg bonek (modal nekat), caleg waton maju (asal maju), caleg nyuwun pangestu (bermodal mohon doa restu), caleg ojo lali jape methe coblos sedulur dhewe (pedomannya jangan lupa cobloslah teman sendiri), dan lain-lain. Banyak orang yang potongan ataupun auranya tak meyakinkan, tapi tak rikuh mengenalkan diri sebagai caleg. ”Wong ingah-ingah ngono kok wani-wanine nyaleg yo? (Canggung dan wagu begitu kok berani nyaleg ya),” begitu komentar orang.

Para caleg itu nyaris tak punya otoritas politik yang diharapkan masyarakat. Otoritas adalah fundamental bagi politik. Di zaman modern yang amat kompleks, memperoleh otoritas di bidang mana pun, apalagi politik, sesungguhnya bukan hal mudah. Otoritas adalah prasyarat bagi kepemimpinan. Tak mungkin pemimpin menjalankan tugasnya bila tak punya otoritas. Dalam hal ini otoritas adalah semacam inteligensi sosial yang mampu menyelesaikan dan mendamaikan pelbagai tuntutan sosial yang saling bertentangan. Ini mengandaikan, orang yang berotoritas sekaligus harus punya kematangan dan keterampilan psikologis untuk berempati dengan kepentingan yang berseberangan dengan kepentingan dirinya.

Bagi kebanyakan orang, melihat keutamaan lawan bukanlah hal mudah. Biasanya orang hanya melihat apa yang negatif pada lawannya. Lain dengan orang yang punya otoritas, apalagi otoritas politik. Ia dengan mudah melihat keutamaan lawan, mengakuinya, dan mempersatukan keutamaan yang ada untuk meraih tujuan bersama. Selain itu, otoritas juga mensyaratkan, orang mampu berpikir dalam kedalaman dan keluasan, bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan juga jangka panjang. Kemudian ia mesti mampu mengoperasionalkan semuanya dalam kebijaksanaan dan langkah konkret. Karena itu, otoritas juga menuntut keterampilan-keterampilan praktis, seperti kemampuan organisasi, koordinasi, dan manajemen.

Mudah pecah
Dalam khazanah filsafat politik, otoritas diletakkan tidak dalam apa yang disebut die Politik, tapi dalam das Politische. Die Politik adalah politik praktis sehari-hari, sedangkan das Politische adalah politik sampai ke dasar-dasarnya. Das Politische bisa disebut fundamen yang memungkinkan politik bisa berjalan. Namun, sering die Politik atau politik harian dan das Politische atau fundamen politik saling bertentangan. Sebab, tak jarang politik harian terjerumus ke omong kosong, kebohongan, janji palsu, pendangkalan masalah, dan konsensus asal-asalan. Adapun fundamen politik menghendaki kejujuran, ketulusan, kebenaran, pendalaman masalah, dan pencapaian konsensus lewat pengambilan keputusan bermartabat.

Fundamen politik itu tak pernah bisa direduksi melulu menjadi politik. Langkah politik pemerintah sebijak apa pun tetap belum bisa mengungkapkan secara memadai nilai-nilai yang terkandung dalam fundamen politik. Fundamen politik misalnya mengakui pertentangan antara kawan dan lawan sebagai fakta abadi. Tetapi, diakui sebagai nilai yang abadi pula bahwa manusia bisa menyelesaikan dan mempersatukan pertentangan itu. Politik yang mengingkari fakta dan nilai ini akan mengingkari fundamennya. Politik harus menerima dan menyelesaikan pertentangan kawan dan lawan, tapi disertai kesadaran bahwa politik takkan pernah bisa menyelesaikan masalah itu sampai tuntas. Menerima pertentangan sebagai fakta dan menyelesaikannya tanpa putus asa walau sadar penyelesaian takkan pernah bisa setuntas-tuntasnya, itulah salah satu fundamen politik demokrasi.

Fundamen politik macam itu lain dengan politik dangkal-dangkalan yang mendoktrinkan bahwa kesatuan itu ada sejak semula karena itu kesatuan mudah diusahakan. Bagi fundamen politik, bukan kesatuan, melainkan perbedaan dan pertentanganlah yang ada sebagai awal. Penerimaan akan perbedaan inilah dasar riil bagi politik sehingga politik dimungkinkan untuk mengusahakan kesatuan secara riil pula. Intelektual Perancis, Oliver Marchart, mengatakan, demokrasi bukanlah sesuatu yang pasti, melainkan sesuatu yang akan selalu datang. Karena itu, dengan demokrasi, kita harus selalu berani memulai hal baru dengan gairah, betapapun sulit dan perihnya. Karena itu, jalan menuju demokrasi sangatlah panjang. Di Eropa pun pada awalnya tiada demokrasi. Yang ada kekuasaan otoriter. Di Inggris, baru dengan lahirnya Magna Charta 1215, kekuasaan absolut para raja dibatasi. Di Jerman, tahun 1517 Martin Luther menyerang kekuasaan tanpa batas hierarki gereja. Inilah saat benih kebebasan ditaburkan. Baru pada abad-abad berikutnya lahir pikiran-pikiran baru, yang mengakhiri hak istimewa individu karena garis keturunan, baik di bidang sosial maupun politik, dan dari sinilah lahir demokrasi.

Di Perancis, Revolusi 1789 menumbangkan monarki absolut. Toh baru seratus tahun kemudian muncul demokrasi yang relatif stabil. Demokrasi itu pun sempat diguncang dengan pelbagai cobaan dan gangguan: pemberontakan dan rezim teroris Robespierres, penumpasan perlawanan para petani di Perancis wilayah barat, munculnya dua kekaisaran yang saling berselisih dan menyeret seluruh Eropa dalam konflik dan peperangan, yang menghancurkan rakyatnya sendiri (Die Zeit, 11/7/2013). Di Cile, jalan menuju demokrasi juga harus didahului dengan tahun-tahun kelam di bawah rezim diktator Augusto Pinochet. Hal sama dialami Indonesia. Sebelum merekah reformasi 1998, 30 tahun kita hidup di bawah rezim Orba yang menindas kebebasan dan memakan sekian banyak korban.

Stres sosial
Demokrasi memang nilai yang mahal. Dan, demokrasi itu sangatlah rawan. Tak ada hal yang demikian mudah pecah seperti demokrasi. Sekali demokrasi itu pecah, suatu bangsa bisa diporakporandakan oleh kekacauan. Jalan termudah mengatasi kekacauan itu adalah otoriterisme atau diktatorisme, yang di mana-mana sudah terbukti senang menindas dan meneguk darah rakyat sendiri. Kita pun pernah mengalami itu. Betapapun rawannya, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang paling tulus dan jujur karena hanya demokrasilah tempat di mana rakyat diakui martabatnya dan bisa menuntut hak dan menyalurkan aspirasinya.

Karena itu, betapapun sulitnya, demokrasi harus tetap diperjuangkan. Dan, seperti terlihat di atas, tidaklah memadai jika kita memperjuangkan demokrasi hanya lewat die Politik, tanpa das Politische atau fundamen politik itu sendiri. Pada bangsa Indonesia, das Politische itu kiranya sudah dilihat secara intuitif dan dirumuskan dengan jelas, yakni empat pilar hidup berbangsa: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Seperti das Politische lain, empat pilar hidup berbangsa tak bisa diperjuangkan dengan tergesa-gesa, apalagi di tengah pertentangan dan perbedaan yang takkan pernah tuntas terdamaikan. Perlu kesabaran dan napas panjang memperjuangkannya.

Das Politische itu melingkupi otoritas. Dan, hanya dengan otoritas, bukan melulu dengan politik praktis, das Politische bisa dihidupkan dan dijalankan. Empat pilar hidup berbangsa kita terkulai lemah dan nyaris lumpuh, mungkin karena politikus-politikus kita sangat tidak mempunyai otoritas dalam lingkup das Politische itu. Politikus kita, lebih-lebih anggota DPR, hanya pintar bermain dalam ranah die Politik, hingga mereka menjalankan tugasnya dengan dangkal, mengobral janji kosong, berbohong, dan membuat politik jadi politik uang. ”Otoritas yang palsu membuat masyarakat stres dan sakit. Dan, di antara segala stres, stres sosial adalah yang paling jelek,” begitu dikatakan Andreas Meyer-Lindenberg, Direktur Pusat Kesehatan Jiwa Manusia, di Mannheim.

Karena tiadanya otoritas berlingkup das Politische, kita juga mengalami pelbagai stres sosial tak tertanggungkan. Kekerasan, kriminalitas, dan pembunuhan, bahkan di kalangan remaja, seakan sudah jadi hidup harian kita. Hidup sosial kita jadi tidak nyaman. Belum lagi rasa tidak aman sosial karena keretakan sosial dan agama yang disebabkan miskinnya otoritas politikus kita dalam mengatasi gerakan kelompok yang mengancam fundamen politik kebinekaan dan kesatuan bangsa.

”Nggege mangsa”
Otoritas itu tidak datang dengan sendirinya dan tiba-tiba. Dalam rangka politik, apalagi berkenaan dengan fundamennya yang terdalam, otoritas itu sesungguhnya semacam kepercayaan. Artinya, otoritas itu bisa terjadi karena orang percaya akan pribadi yang memiliki otoritas itu, dan kemudian mengakuinya. Jadi, otoritas itu relasional. Maka tak mungkinlah otoritas itu dibeli dengan uang atau diobralkan hanya dengan kampanye politik. Untuk meraih otoritas itu, dibutuhkan waktu yang harus dilewati dengan penuh kesabaran dalam membangun kepercayaan dan pengakuan. Seperti demokrasi, otoritas juga perlu waktu dan kesabaran. Dalam hal ini benar jika orang berkata: ”Kesabaran juga keutamaan demokrasi.” Jika demikian benar pula dikatakan, kesabaran juga salah satu das Politische dari demokrasi. Maka demokrasi bukan lagi sekadar politik, melainkan juga perihal yang menyangkut kehakikatan, kebudayaan, dan spiritualitas manusia, yang dalam hal ini adalah kesabaran.

Khazanah kebudayaan Jawa punya ajaran yang dalam tentang kesabaran ini, yakni ojo duwe watak nggege mangsa. Banyak hal di dunia ini tak bisa di-gege mangsa, termasuk kuasa. Kuasa iku ora bisa digege, kuasa itu tidak bisa di-age-age, dimiliki dengan cepat dan tergesa-gesa. Masuk akal, karena kuasa, apalagi dalam arti otoritas, tak tergantung melulu pada kita yang ingin memilikinya, tapi tergantung kepercayaan, pengakuan orang lain terhadap kita, dan relasi mereka dengan kita. Otoritas dalam paham Jawa harus diraih perlahan-lahan. Orang yang ingin meraihnya harus sanggup melewatkan waktunya dengan sabar, menyucikan diri hingga pikirannya wening, bening, dan sanggup mengingkari kepentingan dirinya demi orang lain yang nanti harus dilayaninya. Otoritas mengandaikan askese dan pengorbanan tiada mudah.

Pemilu 2014 sudah di ambang mata. Pemilu kali ini pun tampaknya dibayang-bayangi defisit otoritas. Caleg-caleg tak menunjukkan diri punya kualitas berotoritas. Banyak pula yang kelihatan tak menawarkan apa-apa kecuali citra. Maklum sebagian besar caleg nggege mangsa. Petuah Jawa, orang nggege mangsa biasanya pikirannya tak penuh, tak bisa bening, gampang kacau, orangnya tak pedulian dan tak berempati, akalnya menyimpang ke sana kemari, gampang terkena godaan, tak punya kemantapan, orang yang tak bisa dipercaya dan memang tak bisa dipercaya. Rincian watak nggege mangsa yang ditampakkan terang-terangan oleh banyak anggota DPR periode 2019-2014 akan nongol kembali karena 90 persen mereka mencalonkan diri lagi.

Dalam suatu pentas dagelan, pelawak Marwoto Kawer pernah berkisah: dulu anak-anak kecil sering ditakut-takuti, jangan kamu dekat-dekat ke pohon-pohon yang rindang karena di sana ada genderuwo. Kalau dekat-dekat ke pohon-pohon itu, kamu bisa digondol genderuwo. Sekarang pohon-pohon itu malah banyak dipasangi dan dipenuhi gambar-gambar para caleg. ”Kok, berani-beraninya, ya, mereka tinggal di pohon-pohon itu? Mereka itu siapa, ya? Jangan-jangan mereka juga genderuwo,” kata Marwoto, yang disambut riuh tawa para penonton.

Mungkin saja memang, karena miskin akan otoritas yang dibutuhkan oleh demokrasi, caleg-caleg yang nggege mangsa itu bakal menjadi ”genderuwo politik”, yang menggelisahkan dan menakutkan masyarakat. Kita patut takut pada ”politik genderuwo” itu karena politik itu pasti akan menyebabkan stres sosial, stres yang terjelek dari segala stres. Karena ulah mereka yang kurang berotoritas politik ini bisa-bisa bangsa ini dibawa pada depresi sosial yang sulit disembuhkan. Dan, bolehlah kita ingat bahwa mereka-mereka yang kurang berkualitas dalam otoritas tapi berkuasa biasanya cenderung otoriter dan bisa menjerumuskan bangsa ke dalam otoriterisme. Bahaya otoriterisme karena lemahnya otoritas demokrasi itulah ”genderuwo politik” yang paling harus kita takuti. Maka, kita mesti ekstra kritis dan waspada kepada para ”genderuwo politik” itu jika mereka berkuasa nanti.

Sindhunata, Wartawan; Pemimpin Redaksi Majalah Basis, Yogyakarta

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000005515227