Gereja HKBP Setu Sudah Kantongi Izin Warga


Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Setu dibongkar Pemkot Bekasi dengan alasan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Padahal, menurut LBH Jakarta, gereja ini telah mengantongi izin dari warga setempat dan IMB telah diajukan sejak 2011.

“Menurut Perda nomor 7 tahun 1996, jika ada bangunan yang diperlukan atau berguna bagi orang banyak belum mendapatkan izin, maka proses perizinan itu bisa disusulkan. Pemerintah dalam konteks ini berarti cacat hukum,” ujar Febi Yonesta, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, di Wisma PGI, Menteng, Jumat (22/3/2013).

Dalam mengajukan proses perizinannya, HKBP Setu telah mendapat persetujuan dari 85 warga yang berada di lingkungan gereja, Jalan MT Haryono, Gang Wiryo, RT 05 RW 02, Taman Sari, Bekasi. Menurut undang-undang, diperlukan 60 surat ketidak beratan dari warga sekitar, jika ingin mendirikan rumah ibadah.

“Kalau ini masalahnya karena tidak mengantungi izin, pertanyaan saya kapan gereja Yasmin yang punya izin dibuka?” tanya Andreas Yewanggoe, Ketua PGI.

Andreas juga menyayangkan sikap pemerintah kota Bekasi yang seakan melakukan diskriminasi, dengan melakukan pembongkaran yang didahului dengan penyegelan rumah ibadah milik 185 kepala keluarga dan 627 jiwa ini.

“Pemerintah seharusnya menjalankan fungsi pemerintahannya dengan baik. Jangan sampai di intervensi oleh ormas,” sesalnya.
(Kompas.com – 22 Maret 2013)

Tangis Saat Pembongkaran Gereja HKBP Setu


Herlina anggota jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tamansari, Setu, Bekasi, menancapkan bendera Merah Putih di puing bangunan gereja yang telah dibongkar pemerintah daerah, Kamis (21/3/2013). Rekannya, Dewi Rotama, terisak sambil mencium foto di secuil bangunan gereja yang masih tersisa.

Sebelumnya, jerit tangis dan doa para jemaat serta pendeta memecah mengiringi aksi buldoser merobohkan bangunan gereja. Mereka tidak bisa berbuat banyak, meskipun melayangkan penolakan pembongkaran gereja yang mereka nilai merupakan tindakan intoleransi terhadap kebebasan beragama.

Pembongkaran gereja dilakukan karena pemerintah daerah menyatakan gereja tidak memiliki izin mendirikan bangunan. selain itu juga adanya konflik dengan masyarakat.

(Kompas.com)

Pemerintah berikan tunjangan kinerja kepada PNS


Pemerintah telah memberikan tunjangan kinerja kepada PNS di 56 kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan program reformasi birokrasi, kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar di Jakarta, Senin.

“Tunjangan kinerja saat ini sudah diberikan terhadap 56 kementerian dan lembaga pemerintah yang telah melaksanakan reformasi birokrasi. Namun besarannya masih sekitar 40 sampai 50 persen dari pagu yang ditetapkan,” kata Menteri Azwar Abubakar dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta,Senin.

PNS golongan IIIA berada di grade delapan mendapat tunjangan sekitar Rp2,5 juta, ditambah gaji pokok dan tunjangan lain sehingga penghasilannya tidak kurang dari Rp5 juta.

Sedangkan PNS dengan level tertinggi, yakni pejabat eselon I, mendapat tunjangan minimal Rp19 juta, ditambah dengan tunjangan lain, sehingga penghasilannya tidak kurang dari Rp30 juta sebulan, tambahnya.

Pemberian tunjangan tersebut baru tahap pertama dan belum mencerminkan kinerja sesungguhnya dari para PNS.

Namun, dengan kenaikan itu Pemerintah berupaya agar PNS mendapatkan penghasilan yang sah.

“Selama ini PNS yang gajinya kecil tetapi kenyataannya mendapatkan penghasilan tambahan dari berbagai honor. Dengan adanya tunjangan kinerja sebesar itu, kini berbagai honor dihilangkan,” jelasnya.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan PNS), dengan memberikan kenaikan gaji yang menyesuaikan inflasi, juga melalui perbaikan struktur penggajian dan pemberian tunjangan berbasis kinerja.

Pemerintah mengimbau para PNS di seluruh kementerian dan lembaga pemerintah untuk menerapkan efisiensi anggaran, dengan memangkas sejumlah kegiatan yang tidak relevan dengan urusan inti instansi terkait.

“Kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting dan kurang relevan dengan `core business` instansi dipangkas, seminar-seminar atau konsinyasi, serta perjalanan dinas dikurangi,” tegasnya.

Dengan demikian, hasil efisiensi anggaran tersebut dapat digunakan untuk membayar tunjangan kinerja pegawai, sehingga tidak menimbulkan pembengkakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
(Antaranews.com)