Kongres Pancasila III – Call for Paper (Undangan Mengirimkan Makalah)


Panitia Kongres Pancasila III yang merupakan kerjasama Pusat Studi Pancasila UGM, MPR RI dan Universitas Airlangga serta didukung beberapa Perguruan Tinggi di Surabaya mengundang para Guru, Dosen, Peneliti, Mahasiswa, Birokrat, Legislator, Politisi, Tokoh Masyarakat dan siapa pun yang memiliki minat dan kepedulian terhadap Pancasila untuk berpartisipasi dalam:

KONGRES PANCASILA IIIpada 31 Mei – 1 Juni 2011, di Surabaya

Dengan tema:

“HARAPAN, PELUANG, DAN TANTANGAN PEMBUDAYAANNILAI-NILAI PANCASILA”

dengan mengirimkan makalah dan atau hadir sebagai partisipan

Kami mengundang narasumber yang berkompeten di bidang kajian Pancasila, dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada para peserta kongres yang ingin mempresentasikan makalah.

Adapun sub-tema yang akan dibahas antara lain:.

1. Revitalisasi dan Reinterpretasi Nilai-nilai Pancasila

2. Aktualisasi, Sosialisasi, dan Internalisasi Nilai-nilai Pancasila

3. Pelembagaan dan Pengelolaan Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila
Selain kesempatan untuk disampaikan dalam panel-panel diskusi sesuai sub-tema, satu makalah terpilih dari masing-masing sub-tema akan diberikan kesempatan untuk disampaikan dalam Sidang Pleno bersama narasumber.

Download form abstrak call of papers

Abstrak dikirim via email ke psp.ugm@gmail.com dan kongrespancasila3@yahoo.com

Batas pengiriman abstrak : 7 April 2011

Seleksi dan pengumuman abstrak yang diterima : 20 April 2011

Batas akhir pengiriman full paper : 12 Mei 2011

Presentasi paper : 31 Mei – 1 Juni 2011

Keterangan lebih lanjut hubungi:-

Pusat Studi Pancasila UGM,
Dias  (0274) 553149 /08122585842- Universitas Airlangga, Harnanik (031) 594551, Listiyono Santoso 0816538101

Sekretariat:
Universitas Airlangga
Rektorat Pendidikan Kantor Manajemen Kampus C
Jl. Mulyorejo Surabaya

Pusat Studi Pancasila UGM
Jl. Podocarpus D-22, Bulaksumur, Yogyakarta
(Milis AIPI Politik)

Iklan

Kembali ke Pancasila


OLEH YUDI LATIF

Sebagian besar ketidakmampuan kita memecahkan masalah hari ini disebabkan ketidakmampuan kita merawat warisan terbaik dari masa lalu. Adapun warisan termahal para pendiri bangsa yang merosot saat ini adalah karakter. Ketika suatu golongan dibiarkan dicincang di altar kebencian golongan lain, dan ketika bom secara teatrikal dibingkiskan ke sejumlah alamat dengan mempermainkan nyawa manusia, kita mengalami amnesia yang parah tentang makna kemerdekaan. Bung Karno berkata, ”Aku, ya Tuhan, telah Engkau beri kesempatan melihat penderitaan-penderitaan rakyat untuk mendatangkan negara Indonesia yang merdeka itu. Aku melihat pemimpin-pemimpin, ribuan, puluhan ribu, meringkuk di dalam penjara. Aku melihat rakyat menderita. Aku melihat orang-orang mengorbankan ia punya harta benda untuk tercapainya cita-cita ini. Aku melihat orang-orang didrel mati. Aku melihat orang naik tiang penggantungan. Bahkan aku pernah menerima surat daripada seorang Indonesia yang keesokan harinya akan naik tiang penggantungan. Dalam surat itu dia mengamanatkan kepada saya sebagai berikut: ’Bung Karno, besok aku akan meninggalkan dunia ini. Lanjutkanlah perjuangan kita ini’.”

Empati terhadap sejarah pengorbanan itulah yang membuat para pendiri bangsa memiliki jiwa kepahlawanan. Kenanglah heroisme para anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia saat berpidato dengan menyerukan kemerdekaan dengan dasar negara yang diidealisasikan di tengah opsir-opsir bala tentara Jepang bersenjatakan bayonet. Bung Karno mengakui, ”Saya sadar, Saudara-saudara, bahwa ucapan yang hendak saya ucapkan mungkin adalah satu ucapan yang berbahaya bagi diriku, sebab ini adalah zaman perang, kita pada waktu itu di bawah kekuasaan imperialis Jepang, tetapi juga pada waktu itu, Saudara-saudara, aku sadar akan kewajiban seorang pemimpin. Kerjakanlah tugasmu, kerjakanlah kewajibanmu, tanpa menghitung-hitung akan akibatnya.”

Ketika para anggota DPR lebih sibuk mempermahal ruang kerja seraya mempermurah nilai keseriusan penyusunan rancangan undang-undang, kita mengalami kemerosotan begitu dalam dari jiwa pertanggungjawaban. Kenanglah rasa tanggung jawab para pendiri bangsa! Dalam membincangkan hukum dasar, Mohammad Yamin mengingatkan, ”Saya hanya minta perhatian betul-betul karena yang kita bicarakan ini hak rakyat. Kalau ini tidak terang dalam hukum dasar, maka ada kekhilafan daripada grondwet; grondwettelijke fout, kesalahan perumusan Undang-Undang Dasar, besar sekali dosanya buat rakyat yang menanti-nantikan hak daripada republik.”

Akutnya krisis yang kita hadapi mengisyaratkan, untuk memulihkannya perlu lebih dari sekadar politics as usual. Kita perlu visi politik baru yang mempertimbangkan kenyataan bahwa krisis nasional itu berakar jauh pada krisis moralitas dan etos yang melanda jiwa bangsa. Usaha ”penyembuhan” perlu dilakukan dengan memperkuat kembali fundamen etis dan karakter bangsa berdasarkan falsafah dan pandangan bangsa Indonesia. Ibarat pohon, sejarah perkembangan bangsa yang sehat tidak bisa tercerabut dari tanah dan akar kesejarahannya, ekosistem sosial-budaya, sistem pemaknaan, dan pandangan dunianya tersendiri. Pancasila dirumuskan oleh pendiri bangsa sebagai dasar dan tuntutan bernegara dengan mempertimbangkan aspek-aspek itu, lewat usaha penggalian, penyerapan, kontekstualisasi, rasionalisasi, dan aktualisasinya dalam rangka menopang keberlangsungan dan kejayaan bangsa.

Sebagai warisan yang digali dan dirumuskan bersama, Bung Karno meyakini keampuhan Pancasila sebagai bintang pimpinan (leitstar). ”Kecuali Pancasila adalah satu Weltanschauung, satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat mempersatu, yang saya yakin seyakin-yakinnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke hanyalah dapat bersatu padu di atas dasar Pancasila itu. Bukan saja alat mempersatu untuk di atasnya kita letakkan negara RI, melainkan juga pada hakikatnya satu alat mempersatu dalam perjuangan kita melenyapkan segala penyakit yang kita lawan berpuluh-puluh tahun, yaitu penyakit terutama sekali, imperialisme. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan bangsa yang membawa corak sendiri- sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya dan sebagainya.”

Akibat keteledoran, ketidaktaatan, dan penyelewengan atas nilai-nilai Pancasila, terutama oleh penyelenggara negara, Pancasila sebagai bintang pimpinan itu pun redup tertutup kabut; menimbulkan kegelapan dalam rumah kebangsaan. Lantas anak-anak negeri berusaha mencari kunci jawaban atas persoalan negerinya di luar ”rumah”. Seseorang bertanya, ”Apa gerangan yang kalian cari?” Anak-anak negeri itu pun menjawab, ”kunci rumah”. ”Memangnya di mana hilangnya kunci itu?” ”Di dalam rumah kami sendiri”. ”Mengapa kalian cari di luar rumahmu?” ”Karena rumah kami gelap”.

Kunci jawaban atas krisis kebangsaan itu sesungguhnya bisa ditemukan dari dasar falsafah dan pandangan hidup Indonesia sendiri. Yang diperlukan adalah mengikuti cara Bung Karno, menggali kembali mutiara terpendam itu. Marilah kembali ke Pancasila!

Yudi Latif Penulis Buku Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila
(Kompas 29 Maret 2011)

 ‪EKSKLUSIVISME


Sarlito Wirawan Sarwono

Sunday, 27 March 2011

Tahun 1940-an, seorang anak China bernama Go Ge Siong bersekolah di HIS Muhammadiyah di kota kecil Sidareja, Karesidenan Banyumas, Jawa Tengah.

HIS (Hollandsch-Inlandsche School) adalah sekolah setingkat SD berbahasa Belanda khusus untuk anak-anak pribumi. Ge Siong tidak masuk HCS (Hollands Chinesche School, berbahasa Belanda dan China) karena orang tuanya miskin. Tapi di zaman kolonial itu, tidak masalah anak China masuk Muhammadiyah dan Go Ge Siong hari ini adalah Dr Singgih D Gunarsa,profesor (emeritus) psikologi di UI dan Universitas Tarumanegara. Di samping karya-karya ilmiah dan bukubukunya yang jadi acuan fakultas-fakultas psikologi se- Indonesia, prestasi terbesarnya adalah mengantarkan (sebagai psikolog olahraga) tim bulu tangkis Indonesia ke zaman keemasannya (juara All England dan Thomas Cup beberapa kali) bersama dengan pelatih PBSI ketika itu Tahir Djide (Singgih D Gunarsa, 2011, Melintas Batas Cakrawala, Jakarta: Libri).

Di tahun 1997, saya bergabung dengan Dr Azyumardi Azra (sekarang profesor) melakukan penelitian yang dibiayai Departemen Agama tentang eksklusivisme tokoh dan pendidik dari lima agama yang diakui pemerintah (ketika itu), yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik (Roma), Hindu, dan Buddha. Sejumlah besar ulama,pendeta, guru agama,ustaz,teolog, pemimpin organisasi––sebutan generik sekarang adalah togam (tokoh agama)––dari berbagai penjuru Indonesia diambil sebagai responden. Wawancara dilakukan oleh para enumerator dari UI dan IAIN Jakarta (waktu itu belum jadi UIN) yang disebar ke berbagai tempat di Tanah Air yang sudah ditetapkan (melalui metode ilmiah tertentu) sebagai lokasi penelitian.

Kepada semua togam itu diajukan pertanyaan-pertanyaan yang sama mengenai eksklusivisme agama masing-masing (misalnya: surga hanya untuk pengikut agama kami,Tuhan kami beda dari tuhan-tuhan agama lain, silakan orang beragama lain beribadah di rumah peribadatan kami, anak-anak kami dilarang menikah dengan umat agama lain). Hasilnya tidak jauh dari dugaan saya, yaitu togam Islamlah yang paling eksklusif di antara agama-agama yang lain karena lama sebelumnya, tepatnya tahun 1974, UU No 1/1974 tentang Perkawinan disahkan berlaku di Indonesia.

UU itu berciri Islam (Pasal 3 ayat 2, ”Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”) dan salah satu pasalnya membuat tidak mungkin orang menikah kalau tidak seagama (Pasal 2 ayat 1, ”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”). Dengan demikian, seorang Islam hanya bisa menikah dengan sesama muslim/muslimah.

Di tahun 2011 ini, kecenderungan eksklusif itu makin meningkat. Bukan sekadar menikah dengan bukan sesama muslim/muslimah saja yang dilarang, tetapi ”Mereka Harus Dibunuh! Karena Dosa-Dosa Mereka terhadap Islam dan Kaum Muslimin” seperti judul dari Buku Bom yang dikirimkan ke beberapa alamat di Jakarta. Memang judul itu sama sekali tidak mewakili keseluruhan umat Islam Indonesia, tetapi di masa lalu, khususnya ketika Go Ge Siong masih sekolah, sama sekali tidak pernah ada ucapan seperti itu.

*** Di tahun 1999 saya bersama beberapa profesor dari UI (Prof Dr Sarjono Jatiman alm, Prof Dr Parsudi Suparlan alm, dan Prof Dr Budi Susilo) dikirim ke Kalimantan Barat untuk meneliti akar permasalahan kerusuhan etnik di sana.

Seperti diketahui, ribuan orang etnik Madura dibantai bukan saja oleh suku Dayak, tetapi juga oleh suku Melayu yang seagama. Ketika saya tanyakan mengapa mereka membunuhi sesama muslim, narasumber saya yang terdiri dari togam, tomas (tokoh masyarakat), dan mungkin juga ada togok (tokoh golongan kepentingan) dari etnik Melayu menyatakan bahwa orang Madura memang sangat eksklusif.

Madrasah, pesantren, bahkan masjid Madura mereka tidak bisa diikuti orang Melayu karena mereka menggunakan bahasa Madura (bukan bahasa Indonesia).

Mereka mendatangkan ulama, guru agama, dan khatib langsung dari Pulau Madura walaupun ulama dan ustaz lokal cukup banyak. Eksklusivisme inilah, ditambah dengan kelakuan yang sangat agresif dan impulsif dari orang Madura Kalbar,yang menyebabkan kedongkolan etnik lain (bukan hanya Dayak dan Melayu,tetapi juga Jawa, Bugis, dan China) untuk bersamasama memusuhi orang Madura. Buat orang Melayu jadinya,kekerasan tahun 1999–2004 (untung sekarang sudah selesai) adalah masalah eksklusivisme kelompok, bukan masalah agama.

*** Di tahun 2003, ketika saya mengikuti sebuah kongres psikologi di Toronto, Kanada, saya menginap di Wisma Indonesia. Di sela-sela kegiatan kongres, saya beberapa kali ”main” ke Kantor Konsulat Jenderal RI di Toronto dan berkenalan dengan warga Indonesia lainnya, baik yang karyawan konjen maupun masyarakat biasa. Di situ saya berkenalan dengan sepasang suami-istri mahasiswa dengan seorang anak mereka yang masih balita.

Sang istri berjilbab.Jadi di mata saya tidak ada yang aneh dengan pasangan keluarga muda ini.Tapi dari warga Indonesia yang lain, saya mendengar gosip bahwa keluarga muda ini bergaul akrab dengan warga Indonesia lainnya dan aktif dalam berbagai kegiatan di Konjen RI (termasuk persiapan perayaan 17 Agustus ketika itu), tetapi tidak pernah ikut pengajian atau salat tarawih (di bulan puasa) atau salat Jumat berjamaah di konjen.

Ketika saya berkunjung ke rumah mereka, baru saya tahu bahwa mereka adalah warga Ahmadiyah. Berita terakhir, di televisi dikabarkan bahwa Bupati Kuningan dan rombongan mengunjungi Desa Manis Lor yang masyarakatnya mayoritas umat Ahmadiyah.

Kunjungan itu diterima baik oleh umat Ahmadiyah, bahkan mereka merasa mendapat kehormatan karena baru sekali ini ada pejabat setingkat bupati mau mengunjungi mereka.

Tapi, ketika waktu salat tiba,warga tidak mau salat dengan diimami Pak Bupati, dengan alasan bahwa sudah ada jadwal imam salat setiap saatnya. Akhirnya mereka salat terpisah. Jadi di waktu yang sama,di masjid yang sama,ada dua jamaah yang salat bareng, tapi beda imam.

Apalagi kalau bukan eksklusivisme namanya? Walaupun tidak sependapat (khususnya dengan perilaku kekerasan yang sudah jelas kriminal), saya bisa mengerti mengapa masyarakat di akar rumput jadi begitu tidak menyukai golongan Ahmadiyah. Pokok masalahnya saya kira bukan masalah akidah atau syariah saja, melainkan lebih karena hubungan antaragama yang saling eksklusif.

Karena belum ada sikap saling eksklusif (yang entah berawalnya dari mana) seperti sekarang, maka Go Ge Siong bisa bersekolah di Muhammadiyah. Padahal kalau bicara soal akidah dan syariah,Go Ge Siong yang Katolik tidak akan pernah bisa bersekolah di Muhammadiyah dan Ge Siong tetap Katolik sampai sekarang. Sama seperti cucu saya yang tetap muslim walaupun dia bersekolah di SD Tarakanita (kalau muslim sekolah atau kuliah di sekolah/universitas Kristen/Katolik, masih banyak sampai hari ini, tetapi tidak sebaliknya). Saya sangat prihatin dengan eksklusivisme umat Islam ini, bukan saja di Indonesia, tetapi juga di dunia.

Beberapa hari yang lalu saya mendapat pesan Twitter bahwa di Jerman saat ini sedang ada polling pendapat lewat dunia maya yang menanyakan kepada publik apakah Islam itu agama atau bukan? Dan hasilnya sampai saat naskah ini ditulis, lebih dari 60% menyatakan Islam bukan agama. Astaghfirullahal adzim, sudah segitu gawatnyakah citra Islam di mata dunia? Saya hanya bisa berdoa semoga pesan Twitter itu tidak benar. Tapi lebih utama dari itu, kita harus menemukan cara untuk mengembalikan citra Islam yang rahmatan lil alamin.

Sinyalemen Ali Imron (dalam wawancara televisi) bahwa radikalis Islam hari ini sudah menganggap bahwa hukum jihad fi sabilillah adalah fardhu ain (wajib untuk setiap muslim) harus dijawab dengan menerapkan hukum fardhu ain juga pada usaha menegakkan citra Islam yang rahmatan lil alamin.

SARLITO WIRAWAN SARWONO
Guru Besar Fakultas Psikologi UI
(Dari sebuah milis)

Nasionalisme Semakin Dipertanyakan


Menjelang usia Republik Indonesia ke-66, nasionalisme justru makin dipertanyakan. Ini seiring dengan kekhawatiran Indonesia menjadi negara gagal. Di sisi lain, sistem demokrasi yang dianut Indonesia setelah tumbangnya Soeharto justru tak kunjung bisa mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya.

Krisis nasionalisme di Indonesia mengemuka dalam diskusi publik ”Carut Marut Nasionalisme Indonesia” di Jakarta, Jumat (25/3). Salah satu pembicara, pengajar di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, menuturkan bahwa nasionalisme Indonesia tidak didasarkan atas ikatan primordialisme, tetapi kesamaan sejarah perjuangan, nasib, dan kehendak bersama. Edy mengungkapkan, prinsip kehendak bersama perwujudannya adalah rasa keadilan bagi setiap warga negara. Namun, justru hal ini yang masih belum dirasakan oleh setiap warga negara Indonesia.

Menurut Edy, tantangan nasionalisme Indonesia makin kompleks pada saat negara dihadapkan pada gejala radikalisme. ”Radikalisme yang membuat orang tidak toleran terhadap perbedaan. Ini yang pasti membawa kehancuran terhadap ikatan kebangsaan,” katanya.

Otonomi daerahPeneliti utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, mengungkapkan, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sejak 2001 menunjukkan realitas negatif tentang keindonesiaan dengan kedaerahan. Rasa kedaerahan jauh lebih menonjol. Otonomi daerah, menurut Siti, belum mampu menyerap keragaman dalam keindonesiaan.

Penerapan otonomi daerah seiring dengan era demokratisasi setelah tumbangnya Soeharto tutur Siti lebih lanjut, sebenarnya dianggap menjadi jalan bagi kolektivisme masyarakat Indonesia yang terbagi atas berbagai pulau dan golongan suku bangsa. ”Ancaman riil NKRI tidak datang dari luar, tetapi dari dalam ketika otonomi daerah justru gagal membawa kesejahteraan,” ujar Siti.

Senada dengan Siti, Edy juga mengatakan bahwa tantangan nasionalisme Indonesia juga muncul dari implikasi hubungan pusat dan daerah yang bermasalah. ”Kadang-kadang pemerintah daerah suka melakukan kebijakan di luar kewenangannya. Banyak daerah yang minta wilayah laut. Ini kan jelas berbahaya bagi keutuhan wilayah republik ini,” kata Edy. (Kompas, 26 Maret 2011)

Ini Daftar Kenaikan Gaji PNS


Pemerintah menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) sekitar 10-15 persen tahun ini. Dengan kenaikan itu, gaji pokok PNS akan meningkat mulai dari Rp1,175 juta hingga Rp4,1 juta per bulan.

Kenaikan gaji pokok itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Selain gaji pokok, PNS juga menerima tunjangan lainnya seperti tunjangan fungsional, tunjangan jabatan, bahkan tunjangan kinerja yang nilainya melebihi gaji pokok. Tunjangan kinerja ini terutama didapatkan pegawai yang bekerja di kementerian yang telah disetujui pelaksanaan reformasi birokrasi-nya. Menurut Dirjen Perbendaharaan, Agus Supriyanto, tunjangan struktural yang diterima mencapai Rp6 juta untuk eselon I. Total untuk golongan IV e atau setingkat wakil menteri keuangan dapat membawa pulang gaji Rp40 juta.

Berikut ini beberapa rincian kenaikan gaji PNS 2011 dari golongan terendah ke tertinggi:

Pegawai Golongan I a dengan masa kerja 0 tahun Rp1.175.000
Pegawai Golongan I a dengan masa kerja 10 tahun Rp1.346.800
Pegawai Golongan I a dengan masa kerja 26 tahun Rp1.675.200

Pegawai Golongan II a dengan masa kerja 0 tahun Rp1.505.400
Pegawai Golongan II a dengan masa kerja 11 tahun Rp1.749.600
Pegawai Golongan II a dengan masa kerja 21 tahun Rp2.004.900
Pegawai Golongan II a dengan masa kerja 33 tahun Rp2.361.400

Pegawai Golongan III a dengan masa kerja 0 tahun Rp1.902.300
Pegawai Golongan III a dengan masa kerja 10 tahun Rp2.180.300
Pegawai Golongan III a dengan masa kerja 20 tahun Rp2.499.000
Pegawai Golongan III a dengan masa kerja 32 tahun Rp2.943.400

Pegawai Golongan IV a dengan masa kerja 0 tahun Rp2.245.200
Pegawai Golongan IV a dengan masa kerja 10 tahun Rp2.537.300
Pegawai Golongan IV a dengan masa kerja 20 tahun Rp2.949.400
Pegawai Golongan IV a dengan masa kerja 32 tahun Rp3.473.900

Sementara itu, untuk pejabat eselon I, yaitu golongan IV d dan golongan IV e adalah:

Golongan IV d masa kerja 0 tahun Rp2.542.300
Golongan IV d masa kerja 10 tahun Rp2.913.900
Golongan IV d masa kerja 20 tahun Rp3.339.700
Golongan IV d masa kerja 32 tahun Rp3.933.600
Golongan IV e masa kerja 0 tahun Rp2.649.900
Golongan IV e masa kerja 10 tahun Rp3.037.100
Golongan IV e masa kerja 20 tahun Rp3.481.00
Golongan IV e masa kerja 32 tahun Rp4.100.000
Untuk selengkapnya dapat dilihat pada dokumen Daftar Gaji Pokok PNS 2011 di kanan atas.
(Vivanews.com)

Dewan Revolusi Islam: Habib Rizieq dan Abu Jibril Pimpin Kabinet


 Habib Rizieq dan Abu Jibril Pimpin Kabinet

http://news.okezone.com/read/2011/03/23/339/437803/habib-rizieq-dan-abu-jibril-pimpin-kabinet

Rabu, 23 Maret 2011 06:01 wib  

Kabar menggemparkan datang dari situs jejaring sosial Multiply. Melalui situs ini, Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al Khattath mendeklarasikan kabinet Dewan Revolusi Islam (DRI) yang didalamnya terdapat sejumlah tokoh ternama.

Bahkan, nama Habib Rizieq Shihab Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) di plot untuk posisi Kepala Negara, sedangkan Abu Bakar Baasyir dan K.H. Ma’ruf Amin masuk dalam daftar anggota Dewan Fuqoha DRI.

Dalam situs jejaring sosial yang di posting pada 4 Maret 2010 lalu itu, terdapat struktur semacam kabinet yang seperti menteri yang membawahi berbagai bidang. Berikut komposisi Dewan Revolusi Islam yang diumumkan Al Khaththath:

Dewan Fuqoha: KH. Abu Bakar Ba’asyir, KH, Makruf Amin, KH. Abdur Rasyid AS., KH. Syukran Makmun. KH. Luthfi Basori Alwi, KH. A Hamid Baidowi.KH. Hasym Muzadi.

Kepala Negara: Habib RizieqSihab

Wakil Kepala Negara: Abu Jibril

Sejumlah Menteri:
Menhankam Munarman SH
Menko Ekuin& BUMN: Hendri Saparini
Menkeu: Ichsanudin Noorsy
Menag: KH. Cholil Ridwan
Mendiknas: KH. Maman Abdurrahman
Men Perburuhan: Eggy Sujana
Menkes: Jose Rizal
Menpora: Alfian Tanjung
Men ESDM: Ahmad Daryoko
Mendagri: MS Kaban
Menlu: Ali Mochtar Ngabalin
Menkopolkam: Tyasno Sudarto
MenKebudayaan: Ridwan Saidi
Menkominfo: Aru Seif Asadullah
MenPDT: Ahmad Sumargono
Menkumham: Wirawan Adnan SH
Jaksa Agung: M Luthfie Hakim SH, MH
Ketua DPRS/MPRS: Din Samsuddin

“Jika pascapansus ini keadaan vacuum. DRI Siap ambil alih kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan Indonesia dengan syariat Islam. Siapa mau ikhlas gabung untuk menjadi para garda revolusi Islam silakan daftar.
Hubungi Sekretariat Kantor Forum Umat Islam/TabloidSuara Islam jalan Matraman Raya 74A Jakarta Timur,” ujar Khaththath dalam situs jejaring sosial tersebut

Ketua MUI Haramkan Penghormatan terhadap Bendera


Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, KH A. Cholil Ridwan mengharamkan umat Islam untuk memberi hormat kapada bendera dan lagu kebangsaan.

Pernyataan Cholil ini dimuat dalam Tabloid Suara Islam edisi 109 (tanggal 18 Maret-1 April 2011). Ia menjawab pertanyaan pembaca dalam Rubrik Konsultasi Ulama. Si pembaca mengangkat kasus seorang temannya yang dikeluarkan dari sekolah gara-gara tak mau hormat bendera saat upacara.

Cholil menyatakan bahwa dalam Islam, menghormati bendera memang tak diizinkan. Cholil merujuk pada fatwa Saudi Arabia yang bernaung dalam Lembaga Tetap Pengkajian dan Riset Fatwa pada Desember 2003 yang mengharamkan bagi seorang Muslim berdiri untuk memberi hormat kepada bendera dan lagu kebangsaan.
Ada sejumlah argumen yang dikemukakan.

Pertama, memberi hormat kepada bendera termasuk perbuatan bid’ah yang tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah ataupun pada Khulafa’ ar-Rasyidun (masa kepemimpinan empat sahabat Nabi).

Kedua, menghormati bendera bertentangan dengan tauhid yang wajib sempurna dan keikhlasan di dalam mengagungkan Allah semata.

Ketiga, menghormati bendera merupakan sarana menuju kesyirikan.
Keempat, menghormati bendera merupakan kegiatan yang mengikuti tradisi yang jelek dari orang kafir, serta menyamai mereka dalam sikap berlebihan terhadap para pemimpin dan protokoler-protokoler resmi.
Cholil juga mengutip Syaikh Ibnu Jibrin (salah seorang ulama terkemuka Saudi) yang menyatakan bahwa penghormatan bendera adalah tindakan yang menganggungkan benda mati. Bahkan tindakan itu bisa dikategorikan sebagai kemusyrikan.

Sedangkan Syaikh al Fauzan (juga ulama Saudi) menyatakan bahwa tindakan menghormati bendera adalah ‘perbuatan maksiat’.

Menurut Cholil, cara menghormati yang benar dalam Islam adalah memberi salam. Namun, tulisnya lagi, makna memberi salam adalah mendoakan, sehingga itu tak pantas dilakukan pada bendera yang merupakan benda mati.
Di akhir tulisan, Cholil menyatakan bahwa bila kita hendak menghormati negara, maka cara terbaiknya adalah dengan mendengar dan taat pada aturan negara yang tidak bernilai maksiat dan sesuai syariat Islam serta mendoakan aparatur negara agar selalu mendapat bimbingan Allah.

Pernyataan Cholil ini kembali menunjukkan satu persoalan besar Islam di Indonesia. Cholil adalah seorang tokoh terpandang yang pendapat-pendapatnya diyakini banyak pihak. Posisinya sebagai Ketua MUI tentu juga memungkinkan ia mempengaruhi perilaku umat Islam.

Masalahnya, ia begitu saja merujuk pada para ulama Saudi yang dalam khazanah intelektual Islam justru dianggap terbelakang. Gaya pemahaman keislaman di negara itu selama ini dikenal sangat kaku, literal, mengabaikan perjalanan panjang tradisi pengkajian keagamaan dunia Islam, serta anti-dialog dan diskusi. Sampai sekarang, misalnya, kaum perempuan di negara itu masih diharamkan untuk mengendarai mobil akibat adanya fatwa ulama.
Argumen-argumen yang dikeluarkan sangat bisa diperdebatkan. Misalnya, bahwa dengan menghormati bendera, seorang muslim dianggap akan terkikis keimanannya nampak absurd di kalangan yang mau menggunakan akal. Cholil sendiri begitu saja menerima fatwa tersebut, tanpa ada hasrat untuk membicarakannya atau mengkajinya secara kritis.

Bila begini kualitas pernyataan Ketua MUI, tentu bisa dibayangkan kualitas umat seperti apa yang akan berkembang.http://madina-online.net/index.php/wacana/pluralisme/901-pluralisme/342-ketua-mui-haramkan-penghormatan-terhadap-bendera

(sumber: milis APIK)