Agama Salah Dipahami


Aksi terorisme di kalangan umat Islam tumbuh akibat pemahaman yang salah terhadap hakikat ajaran Al Quran dan Hadis. Untuk itu, para tokoh agama diharapkan lebih getol lagi mengampanyekan nilai keislaman yang menekankan perdamaian, dialog, dan kehidupan harmonis.

Gagasan itu mengemuka dalam pembukaan ”International Conference on Islam, Civilization, and Peace” di Jakarta, Selasa (23/4). Hadir memberikan sambutan Menteri Agama Suryadharma Ali serta mantan Menteri Wakaf dan Urusan Keislaman Kerajaan Jordania Abdul Salam Al Abbadi. Pembicara dalam acara tersebut antara lain Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat, dan pakar perbandingan agama dari Al-Albayt University Jordania, Amir al-Hafi.

Menurut Suryadharma Ali, ajaran Islam masih sering disalahartikan sehingga menciptakan citra kekerasan. Padahal, Islam sangat mementingkan perdamaian, persaudaraan, dan kehidupan yang harmonis di antara agama, kelompok, dan suku yang berbeda. Semangat itu tecermin dalam kerukunan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim.

Indonesia terdiri dari 17.000 pulau, sekitar 1.200 suku, 720 bahasa daerah, dan sejumlah agama. ”Namun, dengan kemajemukan itu, kita bisa bertahan sebagai bangsa. Ini bukti sekaligus bahan studi perdamaian untuk dunia,” kata Suryadharma Ali.

Abdul Salam Al Abbadi juga mengungkapkan, Islam adalah agama perdamaian, cinta kerukunan, dan kebersamaan. Itu pesan yang jelas dari Al Quran dan Hadis, serta dapat dikaji secara ilmiah dalam pengalaman Nabi Muhammad saat membangun Mekkah dan Madinah. Namun, belakangan muncul kelompok yang menyimpangkan ajaran Islam untuk tujuan kekerasan dan terorisme atas nama agama.

”Kelompok teroris itu tidak tahu hakikat agama yang mengajarkan perdamaian dan keadilan. Dalam bergaul dengan umat beragama lain, kita harus berbuat baik kepada orang-orang yang tidak melukai umat Islam. Bahkan, Nabi menerima delegasi dari kelompok Nasrani di Masjid Nabawi,” katanya.

Etika hidup bersama

Komaruddin Hidayat menjelaskan, keimanan seseorang pada dasarnya merupakan urusan pribadi penganut agama. Ketika kegiatan keagamaan memasuki wilayah publik, diperlukan etika hidup bersama yang melampaui batas agama-agama. Hal itu mencakup penghargaan kepada sesama manusia, toleransi, dan menjaga ruang publik sebagai milik bersama.

Dalam kesempatan itu, Amir al-Hafi menekankan pentingnya membangun dialog di antara semua umat beragama. Hal itu menjadi sarana untuk belajar, saling memahami, dan saling menghargai. Setiap agama pada dasarnya mengusung satu kalimat yang sama, yaitu membangun kebaikan untuk publik.

Perasaan sebagai sesama manusia yang sederajat dan saling menghormati diperlukan untuk membangun dunia. Daripada terus mencari perbedaan dan ketegangan, lebih baik kita mencari titik temu yang membuat kita bisa hidup berdampingan dengan semua kelompok secara damai. Sumber: Kompas cetak, 24 April 2013)

Iklan

Warga Duri Selatan Tolak Pembangunan Rumah Ibadah


Ratusan warga di Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat, memblokade jalan di depan Kompleks Sekolah Damai yang berada di Jalan Duri Selatan 5. Selain memblokade jalan, warga juga berorasi terkait perizinan sekolah menjadi sebuah gereja di kawasan tersebut.

Suasana aksi ratusan warga yang memblokade pintu gerbang Sekolah Damai dijaga ketat petugas Kepolisian Sektor Tambora dibantu aparat Kepolisian Resor Jakarta Barat.

Aksi dilatar belakangi penolakan warga terhadap keberadaan Sekolah Damai milik Yayasan Bunda Hati Kudus, yang berubah fungsinya dari fasilitas pendidikan menjadi tempat peribadatan. Warga juga membentangkan spanduk yang berisikan tanda tangan para warga sekitar yang menolak komplek sekolah tersebut dijadikan tempat peribadatan.

Kapolres Metro Jakarta Barat Komisaris Besar Polisi Suntana berupaya melerai aksi blokir jalan yang dilakukan warga sekitar. Setelah bernegosiasi dengan perwakilan warga sekitar, Kapolres meminta warga membubarkan aksi blokir komplek sekolah tersebut.

 

Sumber: http://www.metrotvnews.com/metronews/video/2013/04/22/5/175905/Warga-Duri-Selatan-Tolak-Pembangunan-Rumah-Ibadah

Menteri Agama Salahkan Umat Kristen Terkait Penutupan Gereja


Menteri Agama Suryadharma Ali mempersalahkan umat Kristen terkait penutupan beberapa gereja di tanah air, dengan mengatakan bahwa mereka telah mempolitisasi masalah yang sebenarnya bersifat administratif.

Suryadharma menjelaskan umat Kristen di tanah air bukan satu-satunya yang bermasalah dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tempat-tempat ibadah mereka, tetapi mereka mendapat lebih banyak perhatian karena mereka berbicara kepada media.

Menteri itu mengatakan umat Islam di beberapa daerah di tanah air dimana mereka adalah minoritas, seperti di Bali, Sulawesi Utara, dan NTT, telah mengalami tantangan yang sama ketika mencoba mendapatkan IMB masjid.

“Tapi, mereka tidak bicara kepada media. Mereka juga tidak memprotes atau mengadakan doa di depan Istana Presiden. Persyaratan memperoleh IMB hanya persoalan administratif, tidak ada hubungan  dengan isu politik,” kata Suryadharma.

Suryadharma merujuk kepada Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin Bogor, Jawa Barat, dan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia Bekasi, yang telah melakukan kebaktian hari Minggu di depan Istana Presiden sekitar lebih dari setahun tahun terakhir karena pemerintah daerah telah menyegel gereja-gereja mereka terkait IMB.

HKBP Filadelfia telah terlibat dalam sengketa IMB dengan penduduk lokal di desa Jejalen Jaya selama bertahun-tahun karena penduduk setempat menolak untuk mengizinkan gereja dibangun di lingkungan mereka.

Penduduk setempat telah mencegah anggota HKBP melakukan kebaktian hari Minggu di gereja mereka.

Terkait gereja GKI Yasmin, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 127 /PK/TUN/ 2009 pada 9 Desember 2009 telah memenangkan GKI Yasmin, namun  Pemerintah Kota Bogor tidak melaksanakan putusan MA, malah mencabut IMB GKI Yasmin pada 11 Maret 2011.

Suryadharma juga menyatakan Peraturan Bersama (Perber) dua menteri tahun 2006, yang mengatur pembangunan tempat ibadah semua agama di negeri ini, termasuk gereja, memiliki persyaratan yang ketat hanya untuk mencegah konflik sosial.

Keputusan itu dikeluarkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, menyatakan, sebuah tempat ibadah harus memiliki minimal 90 jemaat dan memiliki dukungan setidaknya 60 penduduk setempat yang tinggal di sekitar tempat ibadah.

“Saya sangat kecewa dengan menteri ini. Dia benar-benar tidak memiliki gagasan tentang masalah kami karena kami harus berbenturan akibat Perber tersebut,” kata Pendeta Palti Panjaitan dari HKBP Filadelfia.

Secara terpisah, Bona Sigalingging dari GKI Yasmin mengatakan pernyataan Suryadharma mengindikasikan pemerintah telah secara tidak langsung melegitimasi diskriminasi agama.

“Menteri seharusnya tidak memuji aksi mereka yang telah memilih diam setelah gagal mendapatkan IMB untuk mendirikan rumah ibadah mereka. Dia seharusnya mendesak semua lembaga pemerintah untuk memberikan hak warga mereka untuk beribadah.”

Sumber: Indonesiaucanews.com dan thejakartapost.com