MUI Tegal: Haram Siswa Muslim Sekolah di Sekolah Non-Muslim


Menjelang musim penerimaan siswa baru sekoah-sekolah dasar dan menengah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tegal mengeluarkan fatwa tegas.

Dalam hal ini, MUI Kota Tegal telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan orang tua atau keluarga Muslim mendaftarkan anaknya di sekolah-sekolah yang dikelola yayasan non-Muslim.
“Dalam Musda MUI Kota Tegal yang berlangsung akhir April 2013 tersebut, kita memang mengeluarkan fatwa seperti itu,” jelas Ketua MUI Kota Tegal Harun Abdi Manaf, Selasa (11/6).
Harun menyebutkan, keluarnya fatwa tersebut bukannya tanpa alasan. Tapi dilandasi keprihatinan atas perkembangan dunia pendidikan di Kota Tegal dan upaya menyelamatkan anak-anak dari keluarga Muslim.

Dia menyebutkan, keluarnya fatwa tersebut dilatarbelakangai beberapa kejadian yang menimpa duni! a pendidikan di Kota Tegal. Antara lain, adanya penolakan dari sekolah non-Muslim untuk menerima guru Muslim mengajar di sekolah itu.
Peristiwa penolakan guru Muslim dilakukan sekolah milik yayasan non-Muslim cukup ternama, pada awal 2013. Kasus tersebut, menurut Harun, sebenarnya sudah dilaporkan MUI ke Kantor Kementerian Agama Kota Tegal, bahkan juga dilaporkan ke Kementerian Agama Pusat.

Untuk itu, pihak Kantor Kementerian Agama Kota Tegal sudah memberikan beberapa kali teguran ke sekolah bersangkutan. “Namun teguran-teguran tersebut, tetap diabaikan pihak sekolah,” katanya.

Bukan hanya persoalan itu yang memaksa MUI akhirnya mengambil sikap tegas. Dalam pertemuan dengan Komisi I DPRD Kota Tegal di mana Harun juga duduk sebagai Wakil Ketua Komisi I, pihak sekolah non- Muslim tersebut juga tidak mau memberikan pelajaran agama sesuai dengan keyakinan agama siswanya.
“Seluruh siswa di sekolah non-Muslim itu, hanya mendapat pelajaran agama yang menjadi dasar keya! kinan sekolah tersebut. Bahkan semua pelajar non-Muslim yang sekolah d i sekolah tersebut, diwajibkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan agama yang diselenggarakan sekolah tersebut,” katanya menjelaskan.

Bahkan ketika Komisi I dan Kantor Kementerian Agama mendesak agar sekolah tersebut menyediakan pendidikan agama sesuai keyakinan masing-masing siswa yang di sekolah non-Muslim, pihak sekolah tetap menolak melakukannya.

Alasannya, ada surat dari Yayasan yang menyatakan seluruh siswa di sekolah non-Muslim tersebut hanya akan diberikan pelajaran agama yang menjadi dasar pendirian sekolah.

Dengan demikian, semua keluarga Muslim yang menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut, dianggap sudah memahami ketentuan ini.

Harun menyebutkan, MUI Kota Tegal sudah mengingatkan ketentuan tersebut menyalahi ketentuan yang sudah digariskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah.

Dalam salah satu ketentuannya, penyelenggara sekolah wajib menyediakan atau memberikan pendidikan agama sesuai dengan keya! kinan agama masing-masing siswa. Ketentuan ini, juga sudah diterapkan sekolah-sekolah muslim di Kota Tegal, seperti sekolah-sekolah milik yayasan pendidikan Muhammadiyah.

Di sekolah itu, siswa yang non-Muslim diberikan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. “Meski pun sudah diingatkan mengenai ketentuan itu, pihak sekolah non-Muslim ternyata tetap mengabaikan,” tuturnya.
Berdasarkan kondisi itulah, MUI Kota Tegal akhirnya mengeluarkan fatwa yang melarang anak-anak dari keluarga Muslim untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah milik yayasan non-Muslim. “Dengan demikian, keluarnya fatwa MUI bukan karena kita tidak bisa bersikap toleran. Tapi memang ada latar belakangnya,” kata Harun menjelaskan.

Di Kota Tegal, ada beberapa sekolah yang dikelola yayasan pendidikan non-Muslim. Bahkan ada salah satu yayasan non-Muslim yang mengelola sekolah mulai dari tingkat TK hingga SMA. 

(Sumber: REPUBLIKA.CO.ID)

Pemerintah Blitar Batal Tutup Enam Sekolah Katolik


Pemerintah Daerah Blitar membatalkan niatnya menutup sejumlah sekolah di wilayah itu yang tidak mau mengikuti aturan memberikan tambahan pelajaran agama bagi siswanya yang beragama Islam.

Romo Didik, Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Surabaya, menjelaskan bahwa pada hari ini, Pengurus Yayasan sekolah itu memenuhi undangan dari Kementerian Agama Kota Blitar demi membicarakan masalah itu.

Ada sejumlah kesepakatan yang didapatkan dari pertemuan itu. Yakni Pendidikan Agama non-Katolik tetap dilaksanakan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh guru yang kompeten atau lembaga agama yang terkait. Berikutnya kegiatan dimaksud di atas akan dilaksanakan di luar sekolah. (Nota: lihat link: http://surabaya.tribunnews.com/2013/01/17/yayasan-katolik-ajukan-tiga-opsi-ke-kemenag-blitar).

“Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan itu akan disusun secara bersama-sama,” kata Romo Didik saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (16/1) malam.

“Jadi tidak ada penutupan sekolah katolik,” tegas dia.

Sebelumnya, DPR dan pemerintah diberitakan bergerak cepat untuk mengatasi adanya rencana penutupan enam sekolah swasta di kota Blitar, Jawa Timur, karena menolak memberikan tambahan pelajaran agama bagi siswanya yang beragama Islam.

Anggota Komisi III DPR dari daerah pemilihan itu, Eva Kusuma Sundari, mengisahkan kisruh itu diawali oleh adanya Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kantor Kementerian Agama Setempat dengan Walikota mengenai hal itu. Surat itu bernomor 8 tahun 2012.

Di suratnya disebutkan bahwa wajib bagi setiap anak didik harus bisa membaca Al Quran.

Surat itu lalu disusul surat peringatan ke enam sekolah swasta di kota Blitar yang dianggap tidak menerapkan pendidikan agama bagi siswanya yang beragama lain. Yakni SMA Katolik Diponegoro, STM Katolik, TK Santa Maria, SD Katolik Santa Maria, serta SD Katolik dan SMP Yos Sudarso.

Enam sekolah tersebut tidak bersedia memberikan tambahan kurikulum atau pelajaran agama bagi siswanya yang beragama Islam. Pihak sekolah beralasan, penerapan kurikulum yang diberlakukan sekolahnya bisa diterima siswa ataupun wali murid.

Disebutkan di dalam peringatan bahwa dasar untuk itu mengacu pada Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2007 tentang pendidikan agama, yang mengacu pada UU Sistem Pendidikan Nasional.

Jika hingga batas waktu 19 Januari 2013, pihak sekolah belum menyatakan kesiapan untuk memberikan tambahan pelajaran, maka pemerintah akan mencabut ijin operasional enam sekolah tersebut.(MWP)

sumber:
http://www.beritasatu.com/nasional/92184-pemerintah-blitar-batal-tutup-enam-sekolah-katolik.html

Karakter (filsafat)


Dalam bahasa Inggeris: character; Yunani: charakter, dari charasein yang berarti membuat tajam, membuat dalam.

Beberapa pengertian:
1. Nama dari jumlah seluruh ciri pribadi yang meliputi hal-hal seperti perilaku, kebiasaan, kesukaan, ketidaksukaan, kemampuan, kecenderungan, potensi, nilai-nilai, dan pola-pola pemikiran.

2. Suatu struktur atau segi yang relatif mapan dari suatu kepribadian, yang menyebabkan ciri-ciri tersbut.

3. Suatu kerangka kepribadian yang relatif mapan yang memungkinkan ciri-ciri semacam ini mewujudkan dirinya.

4. Dengan adanya karakter (watak, sifat), kita dapat memperkirakan perilaku indivdu dalam pelbagai keadaan, dan karenanya juga dapat mengendalikannya. Dari situ, individu membentuk sifat-sifat kepribadiannya yang berguna bagi masyarakat. Karakter menemukan ungkapannya dalam sikap individu terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, terhadap tugas yang dipercayakan kepadanya, dan terhadap hal-hal.

5. Karakter terungkap sangat jelas melalui kegiatan sosial dan kegiatan kerja, melalui suatu pola tindakan-tindakan manusia. Watak (karakter) berpautan dengan seluruh perilaku individu. Pada dasarnya karakter bersifat sosio-psikologis dan dipengaruhi pandangan terhadap dunia yang dimiliki seseorang, pengetahuan dan pengalamannya. Ia juga dipengaruhi prinsip-prinsip moral yang diterima, oleh bimbingan orang lain dan interaksi aktif dengan mereka.

(Sumber: Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Gramedia: Jakarta, 2002)

Mengapa Bangsa Indonesia Kalah Kreatif dari Negara-Negara Maju


Sebenarnya ini adalah ringkasan dari buku Prof. Ng Aik Kwang dari University of Queensland yang berjudul “Why Asians Are Less Creative Than Westerners”(Mengapa Bangsa Asia Kalah Kreatif dari Negara-Negara Barat). Tapi rasanya  bangsa Indonesia memiliki ciri-ciri yang paling mirip seperti yang tertulis dalam buku itu.

1. Bagi kebanyakan orang Indonesia, ukuran sukses dalam hidup adalah banyaknya materi yang dimiliki (rumah, mobil, uang dan harta lain). Passion (rasa cinta terhadap sesuatu) kurang dihargai. Akibatnya, bidang kreatifitas kalah populer oleh profesi dokter, pengacara, dan sejenisnya yang dianggap bisa lebih cepat menjadikan seorang untuk memiliki banyak kekayaan.

2. Bagi orang Indonesia, banyaknya kekayaan yang dimiliki lebih dihargai daripada cara memperoleh kekayaan tersebut. Tidak heran bila lebih banyak orang menyukai ceritera, novel, sinetron atau film yang bertema orang miskin jadi kaya mendadak karena beruntung menemukan harta karun, atau dijadikan istri oleh pangeran dan sejenis itu. Tidak heran pula bila perilaku korupsi pun ditolerir/diterima sebagai sesuatu yang wajar.

3. Bagi orang Indonesia, pendidikan identik dengan hafalan berbasis “kunci jawaban”, bukan pada pengertian. Ujian Nasional, tes masuk PT, dll, semua berbasis hafalan. Sampai tingkat sarjana, mahasiswa diharuskan hafal rumus-rumus ilmu pasti dan ilmu hitung lainnya, bukan diarahkan untuk memahami kapan dan bagaimana menggunakan rumus-rumus tersebut.

4. Karena berbasis hafalan, murid-murid di sekolah di Indonesia dijejali sebanyak mungkin pelajaran. Mereka dididik menjadi “Jack of all trades, but master of none” (tahu sedikit-sedikit tentang banyak hal tapi tidak menguasai apapun).

5. Karena berbasis hafalan, banyak pelajar Indonesia bisa jadi juara dalam Olympiade Fisika dan Matematika. Tapi hampir tidak pernah ada orang Indonesia yang memenangkan Nobel atau hadiah internasional lainnya yang berbasis inovasi dan kreativitas.

6. Orang Indonesia takut salah dan takut kalah. Akibatnya, sifat eksploratif sebagai upaya memenuhi rasa penasaran dan keberanian untuk mengambil resiko kurang dihargai.

7. Bagi kebanyakan bangsa Indonesia, bertanya artinya bodoh, makanya rasa penasaran tidak mendapat tempat dalam proses pendidikan di sekolah.

8. Karena takut salah dan takut dianggap bodoh, di sekolah atau dalam seminar atau workshop, peserta jarang mau bertanya tetapi setelah sesi berakhir, peserta akan mengerumuni guru/narasumber untuk meminta penjelasan tambahan.

Dalam bukunya, Prof.Ng! Aik Kwang menawarkan beberapa solusi sebagai berikut:

1. Hargai proses. Hargailah orang karena pengabdiannya, bukan karena kekayaannya. Percuma bangga naik haji atau membangun mesjid atau pesantren, tapi duitnya dari hasil korupsi

2. Hentikan pendidikan berbasis kunci jawaban. Biarkan murid memahami bidang yang paling disukainya.

3. Jangan jejali murid dengan banyak hafalan, apalagi matematika. Untuk apa diciptakan kalkulator kalau jawaban untuk X x Y harus dihapalkan? Biarkan murid memilih sedikit mata pelajaran tapi benar-benar dikuasainya.

4. Biarkan anak memilih profesi berdasarkan passion (rasa cinta)-nya pada bidang itu, bukan memaksanya mengambil jurusan atau profesi tertentu yang lebih cepat menghasilkan uang.

5. Dasar kreativitas adalah rasa penasaran berani ambil risiko. Ayo bertanya!

6. Guru adalah fasilitator, bukan dewa yang harus tahu segalanya. Mari akui dengan bangga kalau kita tidak tahu!

7. Passion manusia adalah anugerah Tuhan. Sebagai orangtua, kita bertanggungjawab untuk mengarahkan anak kita untuk menemukan passionnya dan mensupportnya. (Dari: milis tetangga)

Memikat Generasi Cerdas dan Kreatif Menjadi Guru


Yohanes Nugroho Widiyanto

Usaha pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pendidikan lewat peningkatan harkat dan martabat guru pantas dihargai. Kini para guru yang bersertifikasi mulai bisa tersenyum dengan membaiknya pendapatan mereka.
Kebijakan terhadap guru yang sedang bertugas ini (in-service teachers) harus diiringi langkah yang konkret terhadap para calon guru (pre-service teachers). Puluhan tahun profesi guru jadi profesi yang tidak menarik para generasi cerdas dan berbakat karena tak adanya jaminan kesejahteraan bagi mereka. Tantangan memikat siswa SMA/K terbaik sebagai calon guru semakin berat apabila kita tidak paham ciri khas mereka yang diidentifikasi sebagai generasi Y dan Z.

Wacana tentang perbedaan generasi (baby boomers, X, Y, dan Z) memang menunjuk pada situasi di Amerika Serikat sehingga tidak sungguh-sungguh menggambarkan kondisi di Indonesia. Akan tetapi, pengaruh globalisasi yang sangat kuat membuat wacana ini juga menampakkan wajahnya dalam diri para generasi muda kita walaupun mungkin terjadinya ”terlambat” satu dekade sesudahnya. Di negara asalnya, generasi Z adalah generasi yang lahir pasca-1996, sedangkan generasi Y lahir pada 1981-1995.

Kenneth Young (2009) menyarikan ciri khas generasi Y dan Z dibandingkan generasi sebelumnya sebagai berikut. Generasi ini sangat dipengaruhi keberadaan internet. Bahkan, generasi Z digambarkan sebagai digital native, di mana mereka sudah akrab dengan dunia digital sejak masih usia dini. Sudah jamak terjadi, sejak belum mengenal baca tulis (literasi) sekalipun mereka sudah memainkan gadget-gadget digital dalam bentuk video game saat mereka menunggu naik pesawat atau dalam perjalanan di mobil.

Salah satu ciri khas mereka adalah kemampuan melakukan berbagai pekerjaan dalam waktu bersamaan. Misalnya, saat mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah, mereka mencari informasi lewat internet sambil mendengarkan musik lewat iPod dan sesekali memperbarui status mereka di Facebook atau Twitter atau memberikan komentar pada status teman mereka. Tidak heran apabila saat berselancar di dunia maya mereka membuka begitu banyak laman dalam waktu bersamaan.

Dalam soal kerja, generasi ini sangat menyukai tantangan. Mereka ulet dan sangat menghargai kepemimpinan yang kolaboratif. Kalau Anda ingin membuat mereka termotivasi dalam kerja, pesan yang mereka inginkan adalah: ”Anda akan bekerja bersama dengan rekan lain yang cerdas dan kreatif seperti Anda”.

Perlu tantangan

Dengan karakteristik seperti ini, sejauh mana profesi guru bisa memikat mereka?

Seiring dengan perbaikan kesejahteraan guru, ada potensi untuk memikat bagian terbaik dari generasi Y dan Z ini jadi calon guru. Akan tetapi, tanpa usaha sejumlah pihak, jangan salahkan kalau generasi guru mendatang hanya akan diperebutkan oleh calon guru kelas dua atau mereka yang sekadar mencari aman sehingga tak memiliki usaha maksimal untuk mengembangkan diri dan profesinya.

Pihak yang paling dekat dalam memikat para calon guru ini adalah para guru itu sendiri. Menjadi pertanyaan besar: apakah para guru juga beradaptasi dengan karakteristik siswa yang mereka ajar ataukah masih bersikeras memakai cara dan alat dari ”zaman batu” dalam menyampaikan pengajaran di kelas? Apakah para guru masih fobia akan teknologi dengan hanya menggunakan papan tulis dan kapur dan tidak memperkaya dalam menggunakan alat peraga semacam powerpoint atau smart board?

Juga, apakah para guru hanya menggunakan buku pegangan dalam mengajar dan memberi pekerjaan rumah, ataukah meminta siswa menggunakan internet sebagai sumber informasi yang kaya? Apakah para guru juga berkomunikasi dengan siswa dan orangtua siswa lewat blogging atau microblogging sehingga siswa merasa jadi bagian dari komunitas yang dibangun para guru tersebut di luar batas-batas tembok ruang kelas? Keterampilan guru dalam memanfaatkan fasilitas digital dalam proses belajar-mengajar sehari-hari akan membuat para digital native ini merasa tertantang untuk menekuni profesi ini, yang memberi keleluasaan kepada mereka untuk tumbuh dan berkembang.

Pihak kedua yang paling bertanggung jawab: lembaga pendidikan tenaga kependidikan, negeri maupun swasta, yang menyiapkan calon guru. Para pengelola harus menampilkan wajah percaya diri bahwa lembaganya menampung putra-putri terbaik. Pembedaan jalur kependidikan dan non-kependidikan pada seleksi masuk PTN harus dihapus karena tanpa sadar menomorduakan para calon guru.

Pengelola di PTS juga harus berani menerima mahasiswa baru dalam jumlah kecil tetapi berkualitas daripada asal menerima siapa pun demi mendapat uang dari mahasiswa. Semakin mudah proses untuk menjadi calon guru, semakin tidak menarik profesi ini bagi generasi ini.

Pihak ketiga adalah pemerintah dan DPR yang menyiapkan peraturan dan anggaran untuk sektor pendidikan. Sudah saatnya profesi ini ditantang untuk bersaing dengan sehat. Kesempatan untuk studi lanjut, penambahan fasilitas sekolah, bahkan bonus atau hadiah harus diperebutkan dan tidak sekadar diobral. Para generasi Y dan Z harus diyakinkan bahwa impian mereka pelesir ke luar negeri atau membeli gadget iPod terbaru bisa diwujudkan lewat profesi guru asal ulet dalam meraihnya.

Yohanes Nugroho Widiyanto Dosen Unika Widya Mandala, Surabaya

(Kompas, 26 November 2011)

Evaluasi UU Sisdiknas


Utomo Dananjaya

Peserta didik kelas akhir (SMA, SMP, dan SD) mulai mendapat perlakuan ”istimewa”. Di Jakarta, mereka tidak diliburkan berkenaan pelaksanaan SEA Games seperti adik-adik kelasnya. Mereka tetap masuk seperti biasa karena mulai disiapkan untuk ujian nasional. Perlakuan istimewa ini memang direncanakan untuk membangun suasana siaga menghadapi ancaman UN.

Pelaksanaan UN yang didasarkan pada SK Menteri Pendidikan Nasional No 47/2007 sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Juga bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 September 2009.

Dalam UU Sisdiknas tak ada aturan tentang UN. UU hanya mengatur soal evaluasi. Pasal 57 dan 58 mengatur dua macam evaluasi, yaitu (1) evaluasi dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional; dan (2) evaluasi peserta didik untuk memantau proses pendidikan.

Pasal 57 (1) berbunyi: ”Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan”. Pasal 58 (1) berbunyi: ”Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan”.

Kedua jenis evaluasi ini berbeda tujuan dan penyelenggaraannya. Pasal 57 berfungsi untuk pengendalian mutu pendidikan secara nasional, yang diselenggarakan sebagai akuntabillitas penyelenggara pendidikan, yaitu Menteri Pendidikan Nasional. Adapun Pasal 58 berfungsi memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan, diselenggarakan oleh pendidik.

Selain itu, ada ujian untuk memperoleh ijazah sebagai pengakuan kelulusan peserta didik dan diberikan sebagai tanda penghargaan, tertuang pada Pasal 61 (2). Bunyi pasal ini: ”Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi”.

Jadi, dua macam evaluasi—pengendalian mutu secara nasional dan evaluasi hasil belajar peserta didik oleh pendidik—serta ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan adalah tiga hal yang berbeda penyelenggaraan, berbeda tujuan, dan berbeda fungsinya. Semua itu telah dilanggar oleh SK Menteri Pendidikan Nasional No 47/2007 tentang UN.

Kontroversi UN

Di sini UN berfungsi apa saja. Pertanggungjawaban menteri sebagai penyelenggara pendidikan dipenuhi dengan penyelenggaraan UN. Evaluasi hasil belajar peserta didik sebagai tanggung jawab pendidik dan satuan pendidikan diselenggarakan dengan UN. Ujian untuk mendapat ijazah juga melalui UN.

UN menyederhanakan dan mempermudah tanggung jawab menteri, merampas hak guru dan tanggung jawab sekolah. UU yang mengatur perbedaan dua jenis evaluasi dan satu ujian, yang menuntut masing-masing memilih cara dan pemikiran di dunia pendidikan sesuai dengan pertimbangan teori pendidikan, disederhanakan secara gegabah dengan menyelenggarakan UN.

Tak hanya bertentangan dengan UU Sisdiknas, UN juga bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung. Ramainya kritik dan imbauan kepada Menteri Pendidikan Nasional (kini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) agar menghentikan UN gagal melahirkan perubahan. Setiap tahun diramaikan oleh kejadian-kejadian yang bertentangan dengan fungsi pendidikan.

Kontroversi ini terjadi karena kebijakan publik di Indonesia dilakukan secara tergesa-gesa, tak transparan, dan tak partisipatif. Pemerintah tetap ngotot agar UN terus dijalankan tanpa memberi pertimbangan yang valid dan sah. Pemerintah tidak melahirkan kebijakan-kebijakan untuk memperbaiki mutu pendidikan dengan menyia-nyiakan hasil UN dan menutup telinga pada masukan masyarakat pendidikan.
Sebagaimana dimaksud UU Sisdiknas, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana, sebuah intervensi sosial dengan tujuan tertentu. Setiap keputusan intervensi di bidang pendidikan harus memperhatikan dan melihat intervensi itu dalam konteks lebih fundamental. Membuat satu program bagi intervensi pendidikan tanpa mempertimbangkan dampaknya adalah perilaku yang tak bertanggung jawab.

Salah satu dampak UN paling krusial diabaikannya makna pribadi peserta didik. Mereka hanya dipandang sebagai sekumpulan barang produksi yang dapat distandardisasi. UN dipakai sebagai tolok ukur kelulusan, merupakan program yang tidak menghargai keunikan pribadi.

Artinya, pendidikan disamakan dengan bahan komoditas perdagangan. Jika sudah begitu, logika pasar menjadi paradigma pendidikan kita dan peserta didik sekadar barang dagangan. Barang yang bagus diambil, sedangkan yang jelek dibuang karena tidak memenuhi permintaan pasar.

Wajib belajar

UUD 1945 telah mengamanatkan semua warga negara agar mengikuti pendidikan dasar (Pasal 31 Ayat 2). Seharusnya segala upaya ditujukan agar semua anak usia 7-15 tahun dapat menamatkan sekolah sampai SMP. Namun, dengan program UN malah meningkatkan angka putus sekolah dari SD ke SMP dan putus sekolah SMP ditambah ketidaklulusan dari UN. Jadi, UN menggagalkan wajib belajar 9 tahun.

UN juga menjerumuskan kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk berbuat curang dan sikap menerima perbuatan itu. Kejujuran malah dipandang sebagai antisolidaritas. Dalam peristiwa contek massal di SDN Gadel 2, Surabaya, yang jujur pun dimusuhi. UN menghambat pembangunan karakter anak.

Penyelenggaraan UN dari tahun ke tahun telah melanggar hak asasi manusia, terutama pelanggaran hak atas pendidikan dan menghambat perkembangan psikologis anak. Penghentian UN tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) tidak bisa ditunda lagi karena efeknya telah memberangus amanat UUD 1945.

Penyelenggaraan UN hanya memboroskan anggaran (Rp 667 miliar tahun 2011) serta bertentangan dengan dasar filosofi dan teori pendidikan. UN telah mengerdilkan arti pendidikan dengan tes dan mengubah proses pendidikan jadi persiapan untuk lulus tes semata, bukan sebagai pembangunan karakter bangsa.

Di AS, adanya kritik terhadap penyelenggaraan pendidikan di sana membuat Presiden George W Bush Senior turun tangan, yang akhirnya melahirkan sistem baru. Pembaruan pendidikan di Malaysia membutuhkan turun tangan Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Di China, Wakil Perdana Menteri Li Lianqing memimpin perbaikan mutu pendidikan. Di Indonesia, dapatkah Presiden SBY memimpin reformasi pendidikan secara fundamental untuk peningkatan mutu pendidikan dan mempromosikan pendidikan karakter?

UTOMO DANANJAYA Direktur Institute for Education Reform Paramadina ​
(Kompas, 26 November 2011)

Sekolah untuk Apa? (by Renald Kasali)


By Renald Kasali, Ketua Program MM UI

Thursday, 07 July 2011

Beberapa hari ini kita membaca berita betapa sulitnya anak-anak mencari sekolah.

Masuk universitas pilihan susahnya setengah mati. Kalaupun diterima, bak lolos dari lubang jarum. Sudah masuk ternyata banyak yang ”salah kamar”.

Sudah sering saya mengajak dialog mahasiswa yang bermasalah dalam perkuliahan, yang begitu digali selalu mengatakan mereka masuk jurusan yang salah. Demikianlah, diterima di perguruan tinggi negeri (PTN) masalah, tidak diterima juga masalah. Kalau ada uang bisa kuliah di mana saja.

Bagaimana kalau uang tak ada? Hampir semua orang ingin menjadi sarjana, bahkan masuk program S-2. Jadi birokrat atau jenderal pun sekarang banyak yang ingin punya gelar S- 3. Persoalan seperti itu saya hadapi waktu lulus SMA, 30 tahun lalu, dan ternyata masih menjadi masalah hari ini.

Sekarang, memilih SMP dan SMA pun sama sulitnya. Mengapa hanya soal memindahkan anak ke sekolah negeri lain saja lantaran pindah rumah biayanya begitu besar? Padahal bangku sekolah masih banyak yang kosong. Masuk sekolah susah, pindah juga sulit, diterima di perguruan tinggi untung-untungan, cari kerja susahnya minta ampun.

Lengkap sudah masalah kita. Kalau kita sepakat sekolah adalah jembatan untuk mengangkat kesejahteraan dan daya saing bangsa, mengapa dibuat sulit? Lantas apa yang harus dilakukan orang tua? Jadi sekolah untuk apa di negeri yang serbasulit ini?

Kesadaran Membangun SDM

Lebih dari 25 tahun yang lalu, saat berkuasa, Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad sadar betul pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dia pun mengirim puluhan ribu sarjana mengambil gelar S-2 dan S-3 ke berbagai negara maju.

Hal serupa juga dilakukan China. Tidak sampai 10 tahun,lulusan terbaik itu sudah siap mengisi perekonomian negara. Hasilnya Anda bisa lihat sekarang. BUMN di negara itu dipimpin orang-orang hebat, demikian pula perusahaan swasta dan birokrasinya. Perubahan bukan hanya sampai di situ.

Orang-orang muda yang kembali ke negerinya secara masif me-reform sistem pendidikan. Tradisi lama yang terlalu kognitif dibongkar. Old ways teaching yang terlalu berpusat pada guru dan papan tulis,serta peran brain memory (hafalan dan rumus) yang dominan mulai ditinggalkan.

Mereka membongkar kurikulum, memperbaiki metode pengajaran, dan seterusnya.Tak mengherankan kalau sekolahsekolah di berbagai belahan dunia pun mulai berubah. Di negeri Belanda saya sempat terbengong-bengong menyaksikan bagaimana universitas seterkenal Erasmus begitu mudah menerima mahasiswa.

”Semua warga negara punya hak untuk mendapat pendidikan yang layak, jadi mereka yang mendaftar harus kami terima,” ujar seorang dekan di Erasmus. Beda benar dengan universitas negeri kita yang diberi privilege untuk mencari dan mendapatkan lulusan SLTA yang terbaik.

Seleksinya sangat ketat. Lantas bagaimana membangun bangsa dari lulusan yang asal masuk ini? ”Mudah saja,” ujar dekan itu. ”Kita potong di tahun kedua. Masuk tahun kedua, angka drop out tinggi sekali. Di sinilah kita baru bicara kualitas, sebab walaupun semua orang bicara hak, soal kemampuan dan minat bisa membuat masa depan berbeda,”ujarnya.

Hal senada juga saya saksikan hari-hari ini di Selandia Baru. Meski murid-murid yang kuliah sudah dipersiapkan sejak di tingkat SLTA, angka drop out mahasiswa tahun pertama cukup tinggi.

Mereka pindah ke politeknik yang hanya butuh satu tahun kuliah. Yang lebih mengejutkan saya adalah saat memindahkan anak bersekolah di tingkat SLTA di Selandia Baru.

Sekolah yang kami tuju tentu saja sekolah yang terbaik, masuk dalam 10 besar nasional dengan fasilitas dan guru yang baik. Saya menghabiskan waktu beberapa hari untuk mewawancarai lulusan sekolah itu masing-masing, ikut tour keliling sekolah, menanyakan kurikulum dan mengintip bagaimana pelajaran diajarkan.

Di luar dugaan saya, pindah sekolah ke sini pun ternyata begitu mudah. Sudah lama saya gelisah dengan metode pembelajaran di sekolah-sekolah kita yang terlalu kognitif, dengan guruguru yang merasa hebat kalau muridnya bisa dapat nilai ratarata di atas 80 (betapapun stresnya mereka) dan sebaliknya memandang rendah terhadap murid aktif, namun tak menguasai semua subjek.

Potensi anak hanya dilihat dari nilai, yang merupakan cerminan kemampuan mengopi isi buku dan catatan. Entah di mana keguruan itu muncul kalau sekolah tak mengajarkan critical thinking. Kita mengkritik lulusan yang biasa membebek, tapi tak berhenti menciptakan bebek-bebek dogmatik.

Kalau lulusannya mudah diterima di sekolah yang baik di luar negeri, mungkin guruguru kita akan menganggap sekolahnya begitu bagus. Mohon maaf, ternyata tidak demikian. Jangankan dibaca, diminta transkrip nilainya pun tidak. Maka jangan heran, anak dari daerah terpencil pun di Indonesia, bisa dengan mudah diterima di sekolah yang baik di luar negeri.

Bahkan tanpa tes. Apa yang membuat demikian? ”Undang-undang menjamin semua orang punya hak yang sama untuk belajar,” ujar seorang guru di Selandia Baru. Lantas, bukankah kualitas lulusan ditentukan input-nya? ”Itu ada benarnya, tapi bukan segala-galanya,” ujar putra sulung saya yang kuliah di Auckland University tahun ketiga.

Maksudnya,tes masuk tetap ada,tetapi hanya dipakai untuk penempatan dan kualifikasi. Di tingkat SLTA, mereka hanya diwajibkan mengambil dua mata pelajaran wajib (compulsory) yaitu Matematika dan Bahasa Inggris. Pada dua mata pelajaran ini pun mereka punya tiga kategori: akselerasi, rata-rata, dan yang masih butuh bimbingan.

Sekolah dilarang hanya menerima anak-anak bernilai akademik tinggi karena dapat menimbulkan guncangan karakter pada masa depan anak, khususnya sifat-sifat superioritas, arogansi, dan kurang empati. Mereka hanya super di kedua kelas itu, di kelas lain mereka berbaur.

Dan belum tentu superior di kelas lain karena pengajaran tidak hanya diberikan secara kognitif. Selebihnya, hanya ada empat mata pelajaran pilihan lain yang disesuaikan dengan tujuan masa depan masingmasing. Bagi mereka yang bercita- cita menjadi dokter, biologi dan ilmu kimia wajib dikuasai.

Bagi yang akan menjadi insinyur wajib menguasai fisika dan kimia. Sedangkan bagi yang ingin menjadi ekonom wajib mendalami accounting, statistik,dan ekonomi. Anak-anak yang ingin menjadi ekonom tak perlu belajar biologi dan fisika.

Beda benar dengan anak-anak kita yang harus mengambil 16 mata pelajaran di tingkat SLTA di sini, dan semuanya diwajibkan lulus di atas kriteria ketuntasan minimal (KKM).

Bayangkan, bukankah citacita pembuat kurikulum itu orangnya hebat sekali? Mungkin dia manusia super.

Seorang lulusan SLTA tahun pertama harus menguasai empat bidang sains (biologi,ilmu kimia, fisika, dan matematika), lalu tiga bahasa (Bahasa Indonesia, Inggris, dan satu bahasa lain), ditambah PPKN, sejarah, sosiologi, ekonomi, agama, geografi, kesenian, olahraga, dan komputer.

Hebat sekali bukan? Tidak mengherankan kalau sekolah menjadi sangat menakutkan, stressful, banyak korban kesurupan, terbiasa mencontek, dan sebagainya. Harus diakui kurikulum SLTA kita sangat berat. Seperti kurikulum program S-1 20 tahun lalu yang sejajar dengan program S-1 yang digabung hingga S-3 di Amerika.

Setelah direformasi, kini anak-anak kita bisa lulus sarjana tiga tahun. Padahal dulu butuh lima tahun. Dulu program doktor menyelesaikan di atas 100 SKS, sehingga hampir tak ada yang lulus. Kini seseorang bisa lulus doktor dalam tiga tahun. Anda bisa saja mengatakan, dulu kita juga demikian, tapi tak ada masalah kok!

Di mana masalahnya?

Masalahnya, saat ini banyak hal telah berubah. Teknologi telah mengubah banyak hal, anakanak kita dikepung informasi yang lebih bersifat pendalaman dan banyak pilihan, tapi datang dengan lebih menyenangkan. Belajar bukan hanya dari guru, melainkan dari segala resources.

Ilmu belajar menjadi lebih penting dari apa yang dipelajari itu sendiri,sehingga diperlukan lebih dari seorang pengajar, yaitu pendidik. Guru tak bisa lagi memberikan semua isi buku untuk dihafalkan, tetapi guru dituntut memberikan bagaimana hidup tanpa guru, lifelong learning. Saya saksikan metode belajar telah jauh berubah. Seorang guru di West Lake Boys School di Auckland mengatakan, ”Kami sudah meninggalkan old ways teaching sejak 10 tahun lalu. Maka itu, sekolah sekarang harus memberikan lebih banyak pilihan daripada paksaan. Percuma memberi banyak pengetahuan kalau tak bisa dikunyah. Guru kami ubah,metode diperbarui,fasilitas baru dibangun,” ujar seorang guru.

Masih banyak yang ingin saya diskusikan,tapi sampai di sini ada baiknya kita berefleksi sejenak. Untuk apa kita menciptakan sekolah dan untuk apa kita bersekolah?

Mudah-mudahan kita bisa mendiskusikan lebih dalam minggu depan dan semoga anak-anak kita mendapatkan masa depan yang lebih baik. RHENALD KASALI Ketua Program MM UI

Sumber:http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/411134/34/Sekolah untuk Apa?