KABAR GEREJA DAMAI KRISTUS (KAMPUNG DURI)


Saya minta maaf belum bisa nulis di milist sehingga mungkin banyak yg msh bertanya bgmn situasi Kampung Duri, internetnya lg error, maka dengan ini saya sampaikan info bahwa situasi Gereja Damai Kristus saat ini sangat kondusif.

Dalam aksi kemarin (15 feb 2013=red) kami hanya mendengarkan dan menerima surat keberatan. Setelah itu mereka melanjutkan unjuk rasa ke balaikota, kantor gubernur, dan DPRD, lalu ke istana. Tidak terjadi dialog.

Setelah mereka pergi lalu kami dari Gereja Damai Kristus dikumpulkan bersama FKUB lalu mendengarkan arahan Wakapolres dan Kapolsek serta FKUB. Tak ada pelarangan melakukan peribadatan dan kegiatan. Semua bisa dilakukan seperti biasa. Lalu kami mengutarakan kronologi Gereja Damai Kristus setelah itu bubar. Kami menahan diri untuk tidak masuk dalam perdebatan karena pasti melelahkan dan tak ada gunanya. Sekarang kegiatan sudah kembali normal seperti sediakala.

Dengan info ini semoga menjadi jelas bahwa isu yang beredar tentang penyerangan dan penutupan adalah tidak benar.

Terimakasih atas dukungan doa dan perhatian yang datang dari mana2. Sungguh mengharukan dan menguatkan. Tuhan memberkati. Amin.

Rm. Widyo Lestari, MSC
Pastor Kepala Paroki Damai Kristus
Kampung Duri
(Milis APIK)

Persaudaraan Dalihan Na Tolu


Oleh Muhammad Hilmi Faiq

Sepekan setelah dilantik menjadi Bupati Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Raja Bonaran Situmeang turun tangan mengurus persiapan makanan hingga cuci piring di acara pernikahan adik istrinya, Eva Simatupang, pada Agustus 2012. Inilah konsekuensi sebagai anak boru dalam konsep Dalihan Na Tolu.

Dengan konsep tersebut, ketika salah satu anggota keluarga dari pihak perempuan (istri) menikah, suami harus menjadi anak boru yang bertugas mengurusi secara rinci prosesi pernikahan, termasuk urusan dapur.

Tak heran meskipun ia seorang bupati, Bonaran ikut cawe-cawe. “Saya ikut membantu urusan dapur seperti cuci piring dan mempersiapkan makanan,” ujarnya, akhir Desember lalu.

Untuk menggelar resepsi pernikahan, orang Batak Toba memang berpegang pada konsep Dalihan Na Tolu, yaitu konsep filosofis atau wawasan sosial-kultural masyarakat dan budaya Batak. Dalihan Na Tolu menjadi kerangka hubungan kekerabatan darah dan perkawinan yang mempertalikan kelompok.

Istilah Dalihan Na Tolu mempunyai arti tungku berkaki tiga. Ini menunjukkan tiga kedudukan fungsional sebagai konstruksi sosial yang terdiri atas tiga hal yang menjadi dasar bersama.

Ketiga tungku mewakili tiga pihak dalam pernikahan secara adat, yaitu hula-hula (keluarga pemberi istri), boru (keluarga penerima istri), dan dongan sabutuha (kelompok semarga).

Dari tiga kelompok itu, kelompok penerima istri (boru) inilah yang paling sibuk mengurusi urusan resepsi pernikahan. Adapun kelompok hula-hula sama sekali pantang membantu proses pernikahan tersebut.

Konsep Dalihan Na Tolu juga berlaku pada subetnis Batak lain, seperti Karo, Simalungun, Mandailing/Angkola, dan Pakpak. Orang Karo menyebut konsep ini dengan istilah Rakut Sitelu atau Daliken Sitelu. Istilah Daliken Sitelu juga istilah yang dipakai masyarakat Pakpak. Adapun subetnis Simalungun menyebutnya Tolu Sahundulan. Adapun orang Mandailing/Angkola tetap menyebutnya Dalihan Na Tolu.

Mengajarkan kesetaraan

Peneliti Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Eron Damanik, menjelaskan, konsep Dalihan Na Tolu mengajarkan kekerabatan yang harus dijaga. Penegasan identitas sebagai hula-hula, boru, atau dongan sabutuha menyadarkan warga Batak bahwa mereka memiliki keluarga besar yang terajut jalinan kawin-mawin.

Tak heran jika resepsi pernikahan seolah menjadi ajang reuni untuk saling menegaskan kekerabatan tersebut. Mereka bercerita tentang pengalaman hidup dan keberhasilan sembari menegaskan kembali bahwa mereka bersaudara.

Bonaran, misalnya, selama hidup di Jakarta sebagai pengacara, beberapa kali bertemu warga Batak bermarga Siahaan, keturunan Raja Hinalang Siahaan. “Mereka lantas menghormati, dan menganggap saya saudara dekat karena Raja Hinalang menikah dengan boru Situmeang. Jadi, saya dianggap hula-hula,” ujarnya.

Sitor Situmorang dalam bukunya, Toba Na Sae, menggambarkan konsep Dalihan Na Tolu dapat memberikan dukungan politik karena kedekatan kekerabatan tersebut. Dia mencontohkan dinasti Sisingamangaraja XII yang turun-temurun mengambil istri dari marga Situmorang. Ketika Sisingamangaraja XII bergerilya pada tahun 1883-1907, dia mendapat dukungan dari keluarga Horja Situmorang. Dukungan ini karena jalinan perkawinan antara Sisingamangaraja dan keluarga Situmorang.

Dalihan Na Tolu juga mengajarkan demokrasi. Posisi seseorang dalam ikatan keluarga akan selalu berubah-ubah. Suatu saat, dia masuk kelompok boru, tetapi lain waktu jadi hula-hula, dan bisa jadi juga di lain hari dia masuk ke dongan sabutuha. Semua itu bergantung pada posisi dalam silsilah keluarga. Perputaran posisi ini mengandung nilai sesungguhnya orang Batak itu sederajat. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah.

Dengan konsep ini, seorang jenderal pun suatu saat akan bekerja di dapur untuk menyiapkan makanan bagi tamunya saat keluarga istrinya menggelar hajatan pernikahan. Sebab, saat itu, sang jenderal sebagai anak boru.

Dinamis

Antropolog dari Universitas Negeri Medan, Bungaran Antonius Simanjuntak, mengatakan, internalisasi konsep Dalihan Na Tolu berjalan dinamis. Kawin-mawin antarsuku menjadikan konsep itu bukan hanya bagi orang Batak terhadap sesama orang Batak. Pria Batak yang menikahi gadis Jawa, keluarga mempelai pria-nya pun tetap melihat keluarga perempuan sebagai hula-hula.

Kini, suku Batak menyebar ke belahan nusantara hingga dunia. Mereka kawin-mawin dengan berbagai suku, ras, dan agama. Bahkan, tak sedikit, orang Batak bersuami atau beristri Jawa, China, ataupun Aceh.

Menurut Bungaran, konsep Dalihan Na Tolu mampu menyatukan umat manusia. Proses kawin-mawin antarsuku juga menjadikan semua suku saudara karena bisa menjadi hula-hula, boru, atau dongan sabutuha.

Konsep ini juga bermakna tiga ungkapan, yaitu Somba Marhula-hula (memberi hormat kepada keluarga istri), Elek marboru (mengayomi perempuan atau istri), dan Manat mardongan tubu (bersikap hati-hati atau sopan santun kepada saudara semarga).

“Bila orang Batak tidak mengindahkan tiga ungkapan itu, dia bisa dianggap melanggar adat dan hilang kehormatannya,” kata Welly Manurung (30), warga Tapanuli Utara.

Dalam beberapa kasus konflik antarpribadi, konsep Dalihan Na Tolu secara efektif juga bisa untuk menyelesaikan persoalan. Kedua pihak dipertemukan, kemudian dirunut silsilah keluarga dan sejarah kawin-mawin-nya. Ujung-ujungnya, ternyata masih segaris keluarga sehingga mereka bisa berdamai.

Tradisi ini cukup kuat menjaga keutuhan kekerabatan. Akibatnya, tak boleh dilanggar. “Lebih baik dianggap tak beragama daripada tak beradat.” Dengan nilai universalnya, Dalihan Na Tolu, secara mondial, bisa juga menyelesaikan pertikaian.
(Kompas cetak, 2 Jan 2013)

Pernyataan Gereja Katolik Dekanat Tapanuli Tentang Ditetapkannya Rantinus Manalu Pr, dkk. Sebagai Tersangka


Keuskupan Sibolga

DEKANAT TAPANULI

Jl. A.I.S Nasution No. 27 Sibolga – 22513

_____________________________________

Pernyataan Gereja Katolik Dekanat Tapanuli
Tentang Ditetapkannya Ustadz Shodiqin Lubis, Pastor Rantinus Manalu Pr
Dan Denis Simalango Sebagai Tersangka Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Bupati Tapanuli Tengah

 

Pada tanggal 8 Februari 2013, bertempat di Guest House Santo Kristoforus, telah diadakan pertemuan para pastor se-Dekanat Tapanuli sekaitan dengan Kasus Pencemaran Nama Baik yang dituduhkan/disangkakan kepada Ustadz Shodiqin Lubis, Pastor Rantinus Manalu Pr dan Denis Simalango, berdasarkan pengaduan Raja Bonaran Situmeang S.H., M.Hum., Bupati Tapanuli Tengah, pada tanggal 17 September 2012.

 

Selain para pastor paroki se-Dekanat Tapanuli, pertemuan itu juga dihadiri oleh: Vikaris Jenderal Keuskupan Sibolga Pst. Dominikus Doni Ola Pr, Sekretaris Jenderal Keuskupan Sibolga Pst. Blasius S. Yesse Pr, Ekonom Keuskupan Sibolga Pst. Aloysius Barut Pr, Biro Kerawam Pst. Paulus Posma Manalu Pr, Ketua Museum dan Staf Seminari Pst. Ando Gurning Pr, Ketua JPIC Ordo Kapusin Fr. Frans R. Zai OFMCap dan Ketua JPIC Keuskupan Sibolga Pst. Frederikus Dhay SVD.

 

Latar Belakang Masalah

 

Menurut penuturan Pastor Rantinus  Manalu dan Denis Simalango, alasan pemanggilan mereka ke Poldasu dan penetapan sebagai tersangka didasarkan pada Advertorial yang dimuat dalam Harian Rakyat Tapanuli, tertanggal 8 September 2012. Beberapa poin dari Advertorial tersebut digunakan sebagai bukti bahwa ketiga Pejuang Kemanusiaan Tapanuli Tengah  itu telah melakukan tindakan pencemaran nama baik Pejabat Negara yakni Bupati Tapanuli Tengah, Raja Bonaran Situmeang, SH. M.Hum. Karena itu, ketiga Pejuang Kemanusiaan ini disangkakan telah melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal 310 jo pasal 311 jo pasal 92 KUHP.

 

Beberapa poin dari Advertorial yang dimuat dalam Harian Rakyat Tapanuli tersebut, dan yang kemudian digunakan oleh Bupati Tapanuli Tengah untuk melaporkan Ustadz Shodiqin Lubis, Pastor Rantinus Manalu Pr dan Denis Simalango,  ialah terutama tulisan pada bagian “Opini Kita”, yang poin-poinnya adalah sebagai berikut:

Bupati Raja Bonaran Situmeang ingkar atau tidak menepati janji kampanyenya.
Bupati Raja Bonaran Situmeang diduga kuat telah memanfaatkan promosi jabatan, mutasi-mutasi para PNS di jajaran Pemkab Tapanuli Tengah dan pengangkatan pegawai tenaga honorer menjadi CPNS, menjadi kesempatan ajang mengumpulkan uang untuk kekayaan diri secara melanggar hukum, karena jabatan dan mutasi pada umumnya ditentukan oleh besarnya jumlah uang yang diberikan bukan karena kemampuan dan keterampilan yang dimiliki.
Pemalsuan data pegawai tenaga honorer yang diajukan menjadi CPNS.
Bupati Raja Bonaran Situmeang diduga menerima uang (gratifikasi) dari berbagai pihak, yang disinyalir dipakai membiayai pesta-pesta rakyat, memperkaya diri termasuk membiayai kegiatan bakar ikan sepanjang 7,2 km dalam rangka Ulang Tahun ke-67 Tapanuli Tengah.
Bupati Raja Bonaran Situmeang melakukan pembohongan publik dan pembodohan kepada masyarakat atas informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan tentang pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh APBD 2012 Pemkab Tapanuli Tengah. Dalam keterangannya di media ada 29 pembangunan di Tapanuli Tengah yang sedang berlangsung sekarang, Kenyataannya setelah Tim mencek ke lokasi proyek sesuai dengan pemberitaan, ditemukan tidak ada kegiatan apa-apa di lokasi, bahkan material pun tidak ditemukan di sana.
Bupati Raja Bonaran Situmeang disinyalir dalang kekisruhan yang ada di dalam lembaga DPRD Tapanuli Tengah, yang menyebabkan perpecahan di lembaga rakyat itu demi kepentingan kekuasaannya. Raja Bonaran tidak mau mengikuti Tatib DPRD yang syah untuk penyampaian LKPJ, yang sampai sekarang tetap cacat hukum. Akibatnya, tindakan ini tentu merugikan masyarakat Tapanuli Tengah karena telah menghambat pembangunan disebabkan oleh tidak cairnya dana APBD 2012. Tapi anehnya, dia tetap berkoar-koar kemana-mana Sintong Gultomlah (Anggta DPRD Tapanuli Tengah) yang menjadi sumber masalah.
Bupati Bonaran Situmeang melindungi oknum-oknum DPRD dari jerat hukum, yang diduga kuat terlibat melakukan tindak pidana korupsi dan pemalsuan stempel Ketua DPRD Tapanuli Tengah dengan mengeluarkan Peraturan Bupati.
Bupati Raja Bonaran Situmeang mempertontonkan diri sebagai orang yang arogan, emosional, reaktif, suka hura-hura, tidak cinta damai (parbada) sehingga sebenarnya tidak pantas menjabat Bupati di Tapanuli Tengah yang cinta damai, rukun, sahata saoloan, dlsb yang merupakan ciri khas hidup masyarakat Tapanuli Tengah.
Banyak hal lainnya yang penting kita sampaikan. Nanti akan diberi kesempatan naik panggung kepada elemen-elemen masyarakat yang bergabung dalam GERAM ini untuk menyampaikan aspirasinya.
Poin-poin tersebut di atas hanya sebagian dari aspirasi masyarakat yang disuarakan oleh kelompok yang menamakan diri sebagai Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM). Karena itu, poin-poin tersebut di atas hanya bisa dimengerti dengan baik dan benar bila dibaca secara utuh.

 

Sikap Gereja Katolik Dekanat Tapanuli

 

Setelah mendengar penuturan Pastor Rantinus Manalu, Pr, dan Denis Simalango yang dibarengi dengan fakta-fakta yang mereka miliki, dan juga setelah membaca secara lengkap dan utuh Advertorial yang dimuat dalam Harian Rakyat Tapanuli tersebut, maka para pastor se-Dekanat Tapanuli yakin bahwa mereka berpijak pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Prinsip dasar dukungan para pastor se-Dekanat Tapanuli adalah bahwa perjuangan yang mereka lakukan adalah untuk kesejahteraan masyarakat umum (Bonum Communae).

 

Karena perjuangan terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadilan merupakan panggilan yang didasarkan pada hati nurani yang jernih dan murni, maka dengan ini Gereja Katolik Dekanat Tapanuli menyatakan:

Memberikan dukungan penuh, baik moral maupun spiritual, terhadap upaya-upaya memperjuangkan kebenaran dan keadilan untuk kesejahteraan masyarakat.
Mendukung dan mendorong Pastor Rantinus Manalu Pr, Ustadz Shodiqin Lubis dan Denis Simalango untuk meneruskan perjuangan membela kepentingan rakyat, terutama mereka yang tertindas karena ketidakadilan, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
Gereja Katolik Dekanat Tapanuli memohon kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara untuk meninjau ulang penetapan status Pastor Rantinus Manalu, Ustadz Shodiqin Lubis dan Denis Simalango sebagai tersangka, sebab apa yang mereka lakukan merupakan upaya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat umum. Dalam hal ini berlaku prinsip: Kepentingan rakyat merupakan Hukum Tertinggi (Salus Populi Suprema Lex). Untuk itu,  Gereja Katolik Dekanat Tapanuli menghimbau Bapak Kapolda Sumatera Utara untuk mengusut kebenaran dari opini yang dimuat di dalam Advertorial koran lokal tersebut di atas sebab muatan dari hal-hal yang dikemukakan dalam Advertorial tersebut bukan lagi merupakan rahasia sebab pernah diberitakan oleh media massa sebelumnya. Dengan demikian, muatan  dari poin-poin yang dikemukakan dalam Advertorial tersebut bukanlah hal yang baru.
Seruan dan Ajakan

Gereja Katolik Dekanat Tapanuli mengajak seluruh komponen masyarakat Tapanuli Tengah, untuk memberikan dukungan moral maupun spiritual kepada Ustad Shodiqin Lubis, Pastor Rantinus Manalu Pr dan Denis Simalango, agar  mereka tetap teguh dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi pembaharuan masyarakat Tapanuli Tengah.
Dengan melihat dan memperhatikan apa yang diperjuangkan oleh Ustad Shodiqin Lubis, Pastor Rantinus Manalu Pr dan Denis Simalango, marilah kita ambil bagian memperjuangkan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan masyarakat umum tanpa membedakan latar belakang agama, golongan dan status sosial.

Demikianlah pernyataan sikap dan dukungan ini disampaikan kepada publik.

Diterbitkan di: Sibolga, 8 Februari 2013

 

Atas Nama Para Pastor
dan Gereja Katolik se-Dekanat Tapanuli

 

 

P. Servasius Sihotang OFMCap
Dekanus Dekanat Tapanuli

P. Tarsisius Tambunan OFMCap
Sekretaris Dekanat Tapanuli

Mahfud: Tak Ada Lagi Partai Islam


Partai Islam dinilai sudah tak ada di Indonesia. Kalaupun ada partai yang mengaku berideologi Islam, perilakunya dianggap sudah tak berbeda dengan partai yang tak menjadikan Islam sebagai ideologi.

“Partai politik Islam itu sebenarnya tidak ada. Partai yang benar-benar Islam pun tidak ada. Karena parpol yang tidak Islam pun sebenarnya memperjuangkan Islam, sementara yang Islam pun sama dengan yang disebut partai tidak Islam, sama-sama koruptornya (juga) ada,” papar Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Mahfud MD di Penang Bistro, Jakarta, Senin (4/2/2013).

Mahfud juga menilai wajar bila elektabilitas partai berasas Islam terus terpuruk dalam beragam survei. Menurut dia, perilaku partai politik Islam sudah condong ke arah ideologi yang bahkan bertentangan dengan ajaran Islam.

Bagi Mahfud, baginya yang terpenting adalah meng-Indonesia-kan Islam, bukan sebaliknya meng-Islam-kan Indonesia. Islam, lanjut dia, bukan masuk ke Indonesia dengan menelan mentah-mentah kultur Arab yang tidak sesuai dengan corak ke-Indonesia-an. “Islam juga harus memberi jiwa bersih, bebas dari korupsi. Islam juga harus menjunjung kebersamaan dan kerukunan,” ujar dia.

Beberapa hasil survei memperlihatkan popularitas dan elektabilitas partai politik berhaluan Islam terus turun dari waktu ke waktu. Terakhir, gambaran tersebut muncul dari hasil survei yang digelar Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Survei SMRC yang dipublikasikan Minggu (3/2/2013) menyebutkan Partai Kebangkitan Bangsa (PBK) adalah partai berasas Islam yang mendapat suara terbanyak bila pemilu digelar hari ini. Angkanya adalah 5,6 persen. Menyusul kemudian PPP mendapatkan 4,1 persen.

Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sekalipun belum dihantam skandal dugaan suap impor daging sapi saat survei digelar, anjlok drastis. Dari perolehan suara 7,89 persen pada Pemilu 2009, survei SMRC hanya mendapatkan dukungan 2,7 persen untuk PKS.

Setali tiga uang, PAN yang kental berlatar ormas Muhammadiyah juga tak mendapatkan dukungan yang menggembirakan dalam survei SMRC. Bila pemilu digelar hari ini, hanya 1,5 persen dari 1.220 responden SMRC yang memberikan suara pada “Partai Matahari Biru” ini.
(Kompas.com 4 Feb 2013)

Kemenag RI Minta Ditutup Enam Sekolah Katolik


Kemenag RI Minta Ditutup Enam Sekolah Katolik

SURYA Online, BLITAR – Tak hanya Kemenag Kota Blitar yang minta keenam sekolah Katolik di Kota Blitar ditutup karena tak mau memberikan pelajaran agama lain selain Katolik, namun Kemenag RI juga demikian.

Hal itu diungkapkan Tim Kemenag RI yang diturunkan ke Kota Blitar, Jumat (1/2/2013) siang, untuk mencari fakta dan data soal permasalahan yang terjadi sebenarnya.Tim terdiri dari Prof Dr Imam Thalha, Nuruddin, Son Haji. Mereka berasal dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama RI. Selain datang ke Kantor Kemenag Kota Blitar, juga berkunjung ke Kantor Yayasan Gabriel, sekolah SMK Katolik dan mampir ke Polres Blitar Kota. Imam Thalha, pimpinan tim mengatakan, kedatangannya bertujuan untuk mencari fakta dan data soal pelaksanaan pendidikan agama di Kota Blitar dan tanggapan serta sikap-sikap dari pihak yang terlibat masalah tersebut. “Jadi tujuan kedatangan kami ke sini untuk menekankan pada pihak yayasan agar mau menerapkan lima pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut siswanya masing-masing. Itu sudah diatur pada UU,” ungkap Imam.Namun bagaimana kalau pihak yayasan masih ngotot atau tidak mau memberikan pelajaran agama selain Katolik, menurut Imam, itu tergantung keberanian wali kota, berani nggak menerapkan aturan. Yang jelas, dari Kemenag pusat hanya bisa merekomendasikan atau mengusulkan penutupan sekolah itu pada Menteri Agama atau Kemendiknas. “Memang faktanya seperti itu, bahwa sekolah itu nggak memberikan pelajaran agama lain selain Katolik. Itu akan kami buat sebagai bahan rekomendasi,” ungkapnya.Ditanya soal kedatangannya ke Polres, Imam mengaku, hanya berkoordinasi terkait tingkat kerawanan atau gejolaknya sejauh mana terhadap permasalahan ini. Rupanya pihak Polres jauh-jauh hari sudah mengantisipasinya. “Sejak mencuat masalah ini, situasi tetap aman-aman dan masih bisa dikendalikan. Namun, kalau dibiarkan berlarut-larut, tak menutup kemungkinan bakal ada gejolak,” kata AKPB Indarto, Kapolres Blitar Kota. Indarto juga minta agar segera dituntaskan masalah ini dan jangan dibiarkan berlarut-larut, tanpa ada keputusan. Sebab secara tak langsung, itu sudah mengganggu psikologis anak didik.Menanggapi kedatangan tiga pejabat Kementrian Agama RI, Sumardiono, Kepala Kantor Yayasan Gabriel mengaku, dirinya tak sempat bertemu. Mereka hanya ditemui stafnya dan belum tahu apa maksud berkunjung ke yayasan dan sekolahnya. Yang jelas, tegas dia, pihak yayasan tetap berpendirian pada keputusan semula atau tujuan didirikannya sekolah itu. “Yakni, hanya mengajarkan pendidikan agama Katolik,” ungkapnya.Ditanya soal kabar kalau banyak siswanya yang sudah mengajukan pindah ke sekolah lain akibat kabar munculnya ancaman penutupan itu, Sumardiono mengaku tak bisa mencegahnya. Itu hak para siswa sendiri. “Silakan saja, kalau kurang nyaman ya nggak apa-apa kalau mau pindah,” katanya.Seperti diketahui, akibat keenam sekolah Katolik itu dianggap mokong karena tak mau memberi pelajaran agama lain selain Katolik, Kemenag Kota Blitar mengeluarkan surat rekomendasi penutupan. Setelah diberikan ke Wali Kota, Samanhudi, Senin (28/1/2013) siang, sekitar pukul 13.00 WIB, surat rekom yang terdiri tiga lembar itu giliran diserahkan ke Sumardiono, Kepala Kantor Yayasan Gabriel.Alasan Kemenag mengeluarkan rekomendasi No Kd.13.31/04/PP.02.3/80/2013, tentang Perintah Penutupan Keenam Sekolah Katolik karena tak mau memberikan pelajaran agama lain selain Katolik.Keenam sekolah itu di antaranya, SMP dan SMK Katolik di Jl Diponegoro, Kelurahan/Kecamatan Sanan Wetan, SD Katolik dan SMP Katolik Jl Yos Sudarso, Kelurahan/Kecamatan Sukorejo, TK Santa Maria dan SD Santa Maria, di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sanan Wetan. Tindakan sekolah dinilai telah melanggar UU No 20 Tahun 2003, PP No 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidakan Keagamaan dan PMA (Peraturan Menteri Agama) No 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendikan Agama pada Sekolah.

(Sumber: Suryaonline, 1 FEB 2013)