Pemerintah Tak Serius Perhatikan Kebebasan Beragama


Lembaga sosial dan keagamaan The Wahid Institute menilai pemerintah tidak serius memperhatikan isu kebebasan beragama pada 2011. Peneliti The Wahid Institute, Rumadi mengatakan kebebasan beragama sepanjang 2011, berbagai kasus dan pelanggaran terkait kebebasan beragama hanya dijadikan isu sampingan oleh pemerintah.

“Meskipun sejumlah lembaga, seperti Wahid Institute, Setara Institute membuat laporan dan hampir semuanya menyebutkan laporan kekerasan atau pelanggaran kebebasan beragama itu naik, itu dianggap sebagai angin lalu saja, karena tidak ada upaya dari pemerintah untuk menghentikan persoalan itu,” ujar Rumadi saat jumpa pers di Kantor Wahid Institute, Jakarta, Kamis (29/12/2011).

Wahid Institute mencatat pada tahun 2011 ini, pelanggaran kebebasan beragama di beberapa daerah meningkat dari 64 kasus pada 2010, menjadi 92 kasus (18 persen). Peningkatan pelanggaran itu dinilai sebagai bukti bahwa paradigma pemerintah tentang pengaturan agama dan keyakinan masih bias dan selalu menguntungkan mayoritas.

Menurut Rumadi, faktor lainnya yang mengakibatkan banyaknya terjadi pelanggaran kebebasan beragama karena banyak pejabat pemerintah yang menilai kebebasan beragama bukan isu populer. Dari riset Wahid Institute, paparnya, langkah-langkah sejumlah pejabat untuk membuat sejumlah regulasi kebebasan beragama hanya dijadikan sebagai kamuflase politik.

“Dan tidak lain itu dilakukan untuk menaikan popularitas semata. Dan bukan tidak mungkin, kalau regulasi itu justru malah dijadikan ajang koruptif dari beberapa pejabat itu, malah bahkan ada justru yang merugikan kelompok minoritas,” katanya.

Selain itu, Rudiman menambahkan, jika melihat sistem negara Demokratis, seharusnya pemerintah dapat memberikan toleransi besar terhadap kebebasan beragama. Ia menilai, jaminan penegakan hukum, dan pemberian perlindungan yang terkandung dalam asas demokrasi negara ini, harus juga diberlakukan kepada kelompok minoritas.

“Dan pelanggaran kebebasan ini juga sangat terpengaruh dengan faktor leadership. Pemerintah kita ini telah kehilangan leadership dan komitmen politik dan hukum dalam masalah kebebasan beragama. Belum terlihat upaya yang nyata, sejauh mana perlindungan negara untuk menjamin pruralitas di negeri ini,” tegasnya.
(Kompas.com)

Sampang Panas, Rumah, Sekolah dan Musholla Dibakar Massa


Konflik keberadaan Islam Syiah di Desa Karang Gayam, Kecamatan Karang Penang, Sampang, memanas. Ratusan massa dari Islam Sunni yang dipimpin KH Rois, membakar rumah, sekolah dan musholla milik tokoh Islam Syiah, KH Tajul Muluk, Kamis (29/12/2011), di Dusun Nangkrenang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Karang Penang.
Melihat hal ini, sekitar dua kompi petugas kepolisian dari Polres Sampang yang diterjunkan, hanya bisa melihat dari kejauhan karena lokasi yang sudah diblokir warga dengan senjata tajam, petugas juga menunggu bantuan dari Sabhara Polda Jatim serta Brimob Pamekasan.

Sebab dari pantauan beritajatim.com di lapangan, siapapun orang tidak dikenal yang hendak mendekat ke lokasi, kerap mendapat serangan massa yang sudah dilengkapi senjata tajam.

Bahkan, petugas dari Koramil Karang Penang, sempat mendapat serangan massa lantaran berusaha mendekat.

“Karena situasi tidak memungkinkan untuk ke lokasi, kita hanya bisa menunggu bantuan dari Polda serta Polres Pamekasan,” kata Kabag ops Polres Sampang, Kompol Zainuri. [kun]

Sumber: beritajatim.com

Minta Disempurnakan, KWI Tolak RUU KUB


KONFERENSI Wali Gereja Indonesia (KWI), menyatakan penolakanya atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang tengah dibahas oleh DPR RI saat ini. Menurut Sekretaris Eksekutif Hubungan Agama dan Kepercayaan KWI, Romo Benny Susetyo, penolakan itu didasari oleh penilaian, draf RUU KUB belum sejalan dengan dengan makna kerukunan umat beragama itu sendiri.

“KWI minta draf ditarik dan perlu disempurnakan. Karena naskah akademis draf mengatakan latar belakang persoalan agama adalah kekerasan. Seharusnya kekerasan itu diselesaikan dengan hukum bukan dengan UU Kerukunan. Jadi judulnya UU Kerukunan itu sudah salah karena naskah akamedisnya sangat kontradiktif,” ujar Romo Benny usai mengikuti Workshop Menyikapi Kehendak Masyarakat Tentang RUU KUB yang digelar oleh Kementerian Agama dan dihadiri sejumlah tokoh agama dan akademisi di Jakarta, Rabu (21/12) malam.

Benny juga menilai, naskah draf RUU KUB ini hanya menjiplak dari sejumlah peraturan beragama yang telah ada sebelumnya, seperti Surat Keputusan Bersama Dua Menteri dan Peraturan Bersama Menteri. “Jadi penyusun draf RUU ini tidak paham. Sejumlah poin juga belum sesuai seperti mengenai pemakaman dan pendidikan agama. Pendidikan agama sebelumnya sudah ada di UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sehingga kami minta ditarik,” katanya.

Ia melanjutkan, pihaknya juga menemukan, yaitu menyangkut, diskriminasi dan kerancuan yang akan menimbulkan persoalan mayoritas-minoritas. Untuk itu, KWI sendiri ungkap Benny, telah mempunyai rumusan terkait RUU KUB tersebut.

Pasalnya tegas Benny lagi, nama RUU KUB juga tidak tepat. Hal utama yang seharusnya diatur dalam RUU KUB, menyangkut kewajiban negara menjamin setiap warga negara untuk mengekspresikan kebebasan beragamanya. “Kami sudah punya rumusan sendiri. Karena RUU saat ini menyalahi empat pilar itu sendiri yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI,” katanya.
(www.jurnas.com)

Habib Rizieq: Jangan Ganggu Perayaan Natal


Pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, mengatakan, pihaknya tidak akan mengganggu perayaan Natal yang akan dilakukan umat Kristiani pada 25 Desember mendatang. Rizieq pun memastikan bahwa FPI siap mendukung pemerintah dalam membantu pengamanan Natal dan Tahun Baru 2012.

“Sudah rutin setiap tahun, tiap pergantian kapolda, FPI selalu diajak untuk menjaga konduisivitas lingkungan. Kami sebagai anggota masyarakat akan ikut menjaga keamanan dan ketenteraman,” ujar Rizieq, Kamis (22/12/2011), saat dijumpai wartawan di markas FPI, Jalan Petamburan III, Jakarta.

Rizieq mengatakan, hingga kini memang belum ada permintaan polisi untuk menurunkan personel FPI dalam membantu pengamanan Natal dan Tahun Baru. Namun, jika diperlukan, pihaknya siap mengawal langsung pelaksanaan Natal dan Tahun Baru.”Kami siap 24 jam untuk bantu,” kata Rizieq.

Lebih lanjut, Rizieq mengatakan, FPI berprinsip menghargai pluralisme sosial. Namun, FPI tidak sependapat dengan pluralisme teologi yang disebutnya mencampuradukkan ajaran agama. Karena itu, FPI mengimbau umat Muslim untuk tidak mengganggu perayaan Natal umat Kristiani.

“Haram hukumnya mencaci maki, menghina, atau mengganggu agama lain. Gangguan dalam bentuk apa pun itu tidak boleh. Biarkan umat Kristiani percaya agamanya yang paling benar dan biarkan umat Muslim percaya agamanya yang paling benar,” ujarnya.

Rizieq menuturkan, menjelang Natal ini, pihaknya menerima banyak undangan untuk perayaan Natal. Menurut dia, ini salah satu bentuk upaya untuk merukunkan hubungan antar-agama.

“Umat Islam tidak boleh ikut perayaan Natal karena itu bentuk pencampuradukkan agama, tetapi pada saat bersamaan umat Islam haram ganggu umat Kristiani karena haknya menjalankan ibadah. Karena itu, kami minta kedua belah pihak untuk bisa hargai aturan hukum agama,” papar Rizieq.
(Kompas.com/ 22-12-2011)

Spanduk Larang Ibadah Muncul di Parung


Spanduk larang ibadah di Parung Bogor sejak Minggu (18/12) (Foto: Istimewa)

Menjelang Natal dan tahun baru, spanduk pelarangan kegiatan ibadah di Gereja St Johannes Babtista, Parung Bogor bermunculan. Spanduk bertuliskan, “Kami Masyarakat Muslim Parung Mendukung dan Akan Mengawal SK Bupati Nomor: 453.2/556-Huk Perihal: Penghentian Seluruh Kegiatan Gereja Katolik Paroki Santo Babtista Parung” muncul sejak Minggu (18/12) lalu.

Meski demikian, kesaksian seorang warga dari Parung menyebutkan bahwa ibadah hari Minggu lalu di lokasi itu tetap dilakukan di bawah pengawasan ketat aparat keamanan.

Menanggapi ini, Ketua Komisi Hubungan Antara Agamga dan Kepercayaan Keuskupan Semarang Aloys Budi Purnomo menilai, munculnya spanduk seperti itu mencerminkan masih amburadulnya perspektif kebebasan beragama di neger ini. “Sayangnya elit politik dan pejabat kita selalu bungkam tak berdaya membela rakyatnya sendiri,” ujarnya. [A-21]

Sumber: SUARA PEMBARUAN Rabu, 21 Desember 2011