PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA: MendukungKeputusan Mahkamah Konstitusi untuk Menolak Outsourcing!


PERNYATAAN SIKAP PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA

Nomor:404/PS/KP-PRP/e/I/12

Mendukung Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk Menolak Outsourcing!

Salam rakyat pekerja,     .

Pada tanggal 17 Januari 2011, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan aturan untuk buruh kontrak (outsourcing) dalam UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Keputusan tersebut tentu saja akan disambut dengan sukacita oleh seluruh buruh di Indonesia, yang selama ini dijajah dengan sistem kerja kontrak/outsourcing.     

Buruh selama ini hanya dianggap sebagai sebuah komoditas oleh para pemilik modal. Buruh selama ini dianggap sebagai satu elemen kecil dari mesin produksi yang akan mendatangkan keuntungan. Dalam cara pandang seperti ini, maka tidak aneh jika para pemilik modal ingin merasakan keuntungan yang sangat besar, maka buruhlah yang akan menjadi objek pertama yang ditindas.

Sistem kerja kontrak/outsourcing yang dijalankan oleh rezim neoliberal selama ini telah membuat kepastian kerja bagi buruh menjadi hilang, karena sewaktu-waktu buruh bisa saja di PHK atau diberhentikan. Dengan tidak adanya jaminan kepastian kerja, maka rakyat pekerja di Indonesia juga akan pasrah ketika rezim neoliberal menerapkan politik upah murah. Inilah akhirnya yang dinamakan rakyat pekerja di Indonesia sebagai penjajahan gaya baru bagi rakyat pekerja.

Praktik sistem kerja kontrak/outsourcing selama bertahun-tahun terhadap rakyat pekerja di Indonesia tentu saja akan berakibat kepada menurunnya kualitas hidup rakyat pekerja di Indonesia. Hal ini dikarenakan sebagian besar rakyat di Indonesia adalah pekerja atau buruh. Dengan penerapan sistem kerja kontrak/outsourcing selama ini, cukup menunjukkan bagaimana rezim neoliberal melihat rakyatnya di Indonesia. Rakyat Indonesia hanya dijadikan sapi perahan bagi pemilik modal, dan direstui oleh penguasa yang duduk di rezim neoliberal.     

Keputusan MK terhadap aturan pekerja kontrak (outsourcing) hanyalah salah satu buah perjuangan rakyat pekerja di Indonesia selama ini.

Namun perjuangan tersebut tentu saja tidak berakhir dengan adanya keputusan MK tersebut. Selama kesejahteraan bagi rakyat pekerja belum tercapai, selama itu pula perjuangan rakyat pekerja akan dijalankan. 

Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:

1. Mendukung sepenuhnya keputusan MK yang menyatakan aturan pekerja kontrak (outsourcing) bertentangan dengan UUD 1945.

2. Kementerian Tenaga Kerja dan Disnaker di berbagai daerah harus menghentikan praktik perusahaan dan agensi penyalur outsourcing yang selama ini menyediakan supply bagi hubungan kerja yang bertentangan dengan UUD 1945.

3. Menyerukan kepada seluruh rakyat pekerja dan seluruh serikat buruh/pekerja untuk melakukan pendataan bagi mereka yang masih berstatus outsourcing untuk dialihkan menjadi pekerja tetap dengan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tempat kerjanya.

4. Mendorong penyebarluasan kabar baik tentang pelarangan outsourcing ini ke seluruh tempat kerja, seperti pabrik dan perusahaan serta pemukiman buruh agar semua pihak mentaati sistem hubungan kerja sesuai dengan konstitusi UUD 1945.

5. Mengajak seluruh unsur rakyat pekerja di Indonesia untuk berkonsolidasi menyongsong Hari Buruh Internasional 1 Mei 2012 (Mayday) dengan target seluruh praktik outsourcing segera dihapuskan.

6. Kapitalisme-neoliberalisme telah gagal untuk mensejahterakan rakyat pekerja di Indonesia, dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat pekerja akan sejahtera.

Jakarta, 19 Januari 2012

Komite Pusat – Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP-PRP)

Ketua Nasional-ttd.(Anwar Ma’ruf)

Sekretaris Jenderal- ttd(Rendro Prayogo)

Contact Persons:

AnwarMa’ruf – Ketua Nasional (0812 1059 0010)

Irwansyah– Wakil Ketua Nasional (0812 1944 3307) 

Iklan

Siaran Pers Bersama: Masyarakat Adat Rakyat Penunggu, Sumatera Utara – AMAN – WALHI – Sekber Pemulihan Hak Rakyat Indonesia


Jakarta, 17 Januari 2012

Kami Wajib Mempertahankan Hak Walaupun Nyawa dan Darah Taruhannya..!!

“Haram bagi kami mengakui yang bukan hak. Tapi kalau itu hak kami, wajibhukumnya untuk menuntut dan mempertahankannya walaupun nyawa dan darah taruhannya,” (Harun Noeh)

Pernyataan di atas berulang kali dinyatakan Rakyat Penunggu saat mereka berusaha mempertahankan tanah adatnya.

Berulangkali pula Rakyat Penunggu, melalui organisasi Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) melakukan aksi protes. Mereka menuntut pemerintah propinsi Sumatera Utara agar segera mendistribusikan 9.085 hektar tanah adatkepada Rakyat Penunggu. Dan berulangkali pula Rakyat Penunggu harus berhadap-hadapan dengan aparat brimob dan pasukan pamswakarsa yang dimobilisasi pihak PTPN II sebagai pemegang Hak Guna Usaha (HGU).

Konflik agraria antara masyarakat adat Penunggu di Kab. Deli Serdang danKab. Langkat dengan PTPN II telah berlangsung sejak tahun 1953. Konflikagraria ini terjadi karena PTPN II tidak mengakui dan mengabaikan keputusan Mahkamah Agung No. 1734 K/ Pdt/ 2001 tentang Perkara Kasasi Perdata antara PTPN II dengan warga Rakyat Penunggu yang menyatakan bahwa lahan seluas 10.000 Ha adalah hak milik rakyat penunggu.

Bahkan jauh sebelum keputusan MA tersebut dikeluarkan, Menteri Dalam Negeri lewat Direktorat Jendral Agraria telah mengeluarkan keputusan No.44/DJA/1981 yang menyebutkan bahwa tanah seluas 10.000 ha dikeluarkan dari areal HGU PTPN IX (sekarang PTPN II) untuk masyarakat adat Penunggu di Kabupaten Langkat dan Deli Serdang.

Sebelumnya, ada surat edaran Gubernur EWP Tambunan Nomor 14233/3 tanggal24 Mei 1980 tentang usaha penyelesaian kasus tanah adat yangdiperjuangkan BPRPI, dan secara tegas ditujukan kepada Bupati Langkatdan Bupati Deliserdang. Bahkan ditegaskan kembali surat Bupati Deliserdang yang saat itu dijabat Teteng Ginting, Nomor 10675/3 pada 4Agustus 1980 tentang pendaftaran petani yang dikategorikan sebagai rakyat penunggu yang ditujukan kepada 10 Camat di Kecamatan Deliserdang.

Isi surat tersebut menyatakan secara khusus pada Bupati Langkat untukmerealisasikan penyediaan lahan 1000 hektar tanah untuk BPRPI. Selain itu ada juga surat Asisten Bidang Pertanahan Tengku Putra Aziz, yang mengatasnamakan Gubernur TK I Sumut, No 593.7/ii 889 tanggal 30 April1982 tentang penyelesaian tanah jaluran BPRPI di tujukan kepada BupatiLangkat dan Deli Serdang.

Namun, semua ketetapan hukum atas tanah ulayat tersebut diatas takbermakna apa-apa, karena dalam implementasinya dilapangan, rakyatpenunggu tidak mendapat sejengkalpun lahan. Mafia-mafia tanah yang diback up kekuatan dalam pemerintahan bergentayangan menjual tanah-tanah tersebut ke pihak lain, tanpa sepengetahuan masyarakat adat rakyat penunggu anggota BPRPI.

Rakyat Penunggu punya dasar hukum kuat untuk mempertahankan tanah adatnya. Karena itulah, mereka meminta agar Pemprov Sumut serius untuk melindungi tanah-tanah adat yang telah dikelola secara mandiri oleh masyarakat adat BPRPI. Rakyat Penunggu menuntut pemerintah untuk membentuk tim khusus yang melibatkan masyarakat adat untuk mencari tanah yang pernah didistribusikan kepada masyarakat BPRPI sebanyak 10.000 hektar pada masa Pemerintahan Gubernur Sumut EWP Tambunan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Kami atas nama Masyarakat Adat RakyatPenunggu yang tergabung dibawah panji-panji Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Sekretariat Bersama Pemulihan HakHak Rakyat Indonesia mendesakan tuntutan kepada:

1. Pemerintah Pusat untuk segera membentuk tim khusus yang melibatkan masyarakat adat untuk mencari tanah yang pernah didistribusikan oleh Pemerintah kepada masyarakat BPRPI sebanyak 10.000 Ha. Tanah tersebut terletak di dua Kabupaten Langkat dan Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara. Sampai saat ini tak sejengkalpun tanah tersebut diterima olehMasyarakat Adat BPRPI.

2. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan Kepolisian Daerah Sumut untuk segera mengusut dan memeriksa tanah tanah yang diperjual belikan olehpihak PTPN II (Ex. PTPN IX)

3. Pemerintah untuk segera mencabut HGU PTPN II ( Ex. PTPN IX ) di atas tanah adat rakyat penunggu yang merupakan anggota BPRPI dan AMAN

4. Kapolda Sumatera Utara untuk menangkap para ADM – ADM PTPN 2 yangsuka mengadu domba Masyarakat Adat dengan Karyawan PTPN 2 dan Aparatkeamanan.

5. Kapolri untuk menghentikan segala bentuk keterlibatan aparatkepolisian khususnya kesatuan Brimob di wilayah adat rakyat penunggu

Kontak
1. Monang (AMAN) – 0812 1833 4211

2. Dedi Ratih (WALHI) – 081250807757

——-
(Milis FPK)

PBNU, KWI, usulkan Ormas cantumkan asas Pancasila


Wakil Sekjen PBNU  Hanif Saha Ghafur dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Ormas di gedung DPR, Rabu (18/1), mengusulkan adanya klausul dalam RUU Keormasan agar mencantumkan Pancasila dalam asas organisasi.

“Ini penting untuk menghindari liberalisasi dan radikalisasi Ormas yang ada di Indonesia sekaligus sebagai bukti komitmen dan kesetiaan kepada NKRI,” katanya seperti dilansir nuonline.com.

PBNU juga mengusulkan di dalam pasal 19 sebuah poin baru, yaitu Ormas harus memperoleh perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam hal ini, Ormas juga berkewajiban untuk menjunjung tinggi supremasi hukum, dan memiliki komitmen untuk memelihara dan mempertahankan tidak hanya kesatuan NKRI tetapi juga Ideologi bangsa.

Selain itu, RUU Ormas perlu diatur agar kemudahan fasilitas Negara untuk Ormas tidak dimanfaatkan untuk kegiatan pencucian uang, pencucian pajak dan lainnya oleh segelintir oknum untuk menghindari kewajiban sebagai warga negera.

Sementara itu Romo Antonius Benny Susetyo dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), seperti dilansir hukumonline.com, mengatakan RUU Ormas ini sangat terasa sekali paradigma pemerintah yang ingin terlalu intervensi kepada kehidupan ormas.

“RUU Ormas ini harus dibongkar total. RUU ini semangatnya masih ingin intervensi, paradigma ini harus dirombak total,” ujarnya usai menyampaikan pendapatnya di ruang rapat Pansus DPR, Kamis (19/1).

Romo Benny mengatakan seharusnya RUU Ormas ini secara tegas menyatakan ormas yang ada di Indonesia harus mengacu kepada empat pilar yang diakui oleh Indonesia, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kalau tak mau mengacu kepada ini, ormas itu jangan beraktivitas di Indonesia,” ujarnya.

Sayangnya, lanjut Romo Benny, RUU ini tak secara tegas mengatur hal tersebut. Pasal 2 menyatakan ‘Asas Ormas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’.

Ketentuan selanjutnya, membolehkan ormas memiliki ciri tertentu. Pasal 3 berbunyi

‘Ormas dapat mencantumkan diri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’.  
(www.cathnewsindonesia.com)

Selingkuhi Beberapa Wanita, Pejabat Kakanwil Agama Provinsi NTT


Sepandai-pandainya tupai meloncat, akhirnya jatuh juga. Sepandai-pandainya menutup aib, akhirnya terbongkar juga. Itulah yang dialami orang nomor satu di Kakanwil Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).  

Pria itu berinisial FS. Usianya 50 tahun. Tetapi soal selingkuh, dia sangat doyan. Salah satu selingkuhannya, EL (43), tak tahan dengan tingkah FS yang terus mengancam dan melarang EL menikah dengan pria lain. EL pun tidak bisa memaksa FS menikahi dirinya, karena agama yang dianut pejabat ini tidak memperbolehkan memiliki istri lebih dari satu orang.

Dalam situasi tertekan, EL pun nekad melaporkan pejabat itu ke Polda NTT di Kupang. Ia sudah tidak tahan lagi menjadi istri Simpanan tanpa status yang jelas. Padahal dari hasil kumbul kebo yang berlangsung selama tujuh tahun, mereka dikaruniai seorang anak yang kini berusia lima tahun.   Kepala Bidang  (Kabid) Humas Kepolisian Daerah (Polda) NTT Komisaris Polisi, Antonia Pah kepada SP di Kupang, Jumat (20/1) pagi, membenarkan telah menerima pengaduan EL terkait hubungan gelapnya dengan FS. .

“Tetapi saya mengarahkan yang bersangkutan ke sentral penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak,” kata Antonia Pah.  

Korban EL bertutur, dari hubungan gelapnya selama ini,  mereka dikaruniai seorang putri yang sudah berusia 5 tahun. Nama anak itu pun diberi oleh FS  sendiri. Anak itu lahir ketika FS masih memiliki istri sah beristri dan beberapa anak di Kota Kupang.  

“Tetapi FS melarang EL menikah lagi, dan hanya menjadikan EL sebagai tempat pelampiasan nafsu saja. FS selalu mengancam, jika EL menikah dengan laki-laki lain,” ungkap Antonia  Pah.  

FS juga memiliki beberapa perempuan simpanan lain, yang diperlakukan hampir mirip dengan EL. “Saya melapor ini agar FS tidak memperlakukan perempuan lain lagi seperti saya. Kami perempuan juga punya kebebasan memiliki pasangan hidup tetap. Bukan  diperlakukan seperti ini,” jelas EL seperti disampaikan Antonia Pah.  

Sementara itu FS sendiri sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi. Menurut staf di Kantor  Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT,  FS lagi di luar daerah. [YOS/L-8]
(Suara Pembaruan)

Waspadalah! Inilah sekte anti-Kristen menggunakan nama ‘Gereja’


Berbagai cara dilakukan kelompok-kelompok anti-Kristen untuk menjatuhkan Kekristenan. Selain dengan menantang langsung Kekristenan, mereka juga menyerang dengan memasukkan hal-hal yang memiliki nilai-nilai Kekristenan.

Salah satunya adalah dengan menyalahgunakan kata ‘Gereja’ yang dipelintir sebagai bagian dari penyesatan mereka.

Kata ‘Gereja’ yang secara umum berarti tempat berkumpulnya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kini seolah mudah untuk dikaitkan dengan berbagai hal, meski itu berlawanan dengan makna sejati dari ‘Gereja’ itu sendiri.

Dengan tujuan utama untuk membingungkan dan menyesatkan umat Kristen dan orang-orang yang belum mengenal Kristen secara jelas. Berbagai alasan diajukan untuk membela dan mengesahkan usaha penyesatan mereka, diantaranya untuk menjatuhkan, menjelekkan dan menertawakan Kekristenan yang mereka nilai terlalu kolot. Selain juga dengan alasan untuk mengekspresikan perlawanan mereka terhadap gereja dan Kristen dan ajang parodi yang mencari perhatian.

Berikut adalah sebagian kecil daftar agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan baru, yang menjadikan kata ‘Gereja’ sebagai bagian dalam agama dan kepercayaan mereka, baik agama dan kepercayaan yang nyata maupun parodi (fiksi). Walau dinilai berlawanan dengan Kekristenan, jutaan orang telah mengikuti ajaran-ajaran sesat ini. Diantaranya adalah:

Landover Baptist Church (Gereja Baptis Landover), sebuah gereja parodi dari kaum atheis dan agnostik di Amerika Serikat yang bertujuan untuk menyinggung umat Kristen Fundamental (Gereja Baptis dan Gereja Injili) yang mereka anggap tertutup dengan dunia luar. Gereja fiksi yang memiliki situs resmi ini, dijadikan sarana mengejek dan menjatuhkan nilai-nilai Kekristenan oleh kaum anti-Kristen. Mayoritas ejekan mereka tidak memiliki dasar yang kuat.

The Church of the Flying Spaghetti Monster (Gereja Pastafarian), sebuah agama parodi dari kelompok atheis tentang gereja yang melawan adanya teori penciptaan dari Alkitab, dimaksudkan untuk menyinggung gereja yang teguh membela asal mula dunia yang diawali dengan Penciptaan oleh Allah, yang bagi kelompok pastafarian, telah melawan ke’atheis’an mereka. Agama parodi ini telah diakui sebagai agama resmi di beberapa negara di Eropa seperti di Swedia, Jerman dan Swiss.

Missionary Church of Kopimism (Gereja Kopimisme), adalah kepercayaan bahwa meng’copy’ dan ‘paste’kan sebuah infomasi adalah hal yang suci. Kepercayaan ini diakui oleh pemerintah Swedia pada 5 Januari 2012.

The Church of SubGenius (Gereja SubGenius), adalah agama parodi yang telah diikuti ratusan ribu orang. Agama parodi ini digambarkan sebagai sebuah gereja sangat terbuka dengan nilai-nilai sekuler, budaya pop, agama-agama zaman-baru, teori-teori konspirasi, trend psikologi masa kini serta teknik-teknik motivasi dan trik-trik dalam bisnis penjualan. Agama parodi ini memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sekularisme Amerika Serikat dan telah menjadi inspirasi bagi beberapa penulis buku, pelukis dan penyanyi rock dan pop terkenal.

The First Church of the Last Laught (Gereja Pertama dari Tawa Akhir), adalah gereja jadi-jadian yang dibuat untuk menertawakan Kekristenan selama perayaan Festival Parade Saint Stupid di San Fransisco, AS.

The Church of Aphrodite (Gereja Aprodite), adalah agama paganisme yang memuliakan cinta diatas segalanya. Agama yang terinspirasi dari sejarah Yunani kuno yang bercampur dengan ritual Druid, Mesir kuno, kepercayaan Roma, Santeria, Vodoo, agama pribumi Indian, Hinduisme dan Budhaisme ini memiliki ritual hidup bebas dengan motto ‘Cinta yang Bebas’.

The Church of Scientology (Gereja Scientology), adalah kepercayaan terhadap pengajaran seorang makhluk luar angkasa bernama Xenu, yang memperkenalkan dirinya sebaga penguasa luar angkasa yang merupakan bagian dari ‘Konfederasi Galaktik’. Kepercayaan ini menjadi populer setelah beberapa bintang film terkenal dan penyanyi terkenal menjadi anggota dari kepercayaan ini. Salah satunya adalah Tom Cruise.

Church of All Worlds (Gereja Seluruh Dunia), adalah kepercayaan pantheisme akan tuhan yang berasal dari bumi, kepercayaan ini bertujuan untuk menghormati ayah dan ibu pertiwi (Gaia) yang dihancurkan oleh manusia. Mereka juga menyembah dewa-dewi dari kepercayaan Yunani kuno. Salah satu pengaruh mereka dapat terlihat dari Sekolah Penyihir Grey yang menjadi inspirasi dari Sekolah Penyihir Hogwarts-nya seri Harry Potter.

Moorish Orhodox Church (Gereja Orthodox Moorish), sebuah kepercayaan yang dibuat kelompok Afrika-Asia asal Amerika Serikat yang menggabungkan ritual ibadah mereka dari Budha, Hindu, Freemason, Gnostik, Islam, Kristen dan Taoisme. Sedang intitut penelitian Islam Kristen mereka disebut Moorish Science Institute.

First Arachnid Church (Gereja Arachnid), adalah kepercayaan sekelompok orang di Amerika terhadap laba-laba. Mereka menganggap laba-laba memiliki kekuatan yang sama seperti Tuhan, salah satu bentuk kepercayaan mereka yang diekspos media adalah Spiderman.

Iglesia Maradoniana (Gereja Maradona), adalah sebuah perkumpulan penggemar dari pemain bola kaki terkenal asal Argentina, Diego Armando Maradona. Mereka mengadakan ritual yang menyembah Maradona dengan menggunakan ‘Salam Maradona’ serta mengikuti 10 Perintah Utama Maradonian.The Church of Oprahnism (Gereja Oprah), adalah kepercayaan bagi orang-orang yang mengikuti keyakinan baru Oprah Winfrey, seorang pembawa acara terkenal yang memasukkan nilai-nilai pemikiran dari Zaman Baru dan memperkenalkan dirinya sebagai orang yang mempunyai kendali yang bebas terhadap dunia, terlepas dari Tuhan.

Church of Satan (Gereja Setan), adalah kepercayaan dan pemujaan terhadap setan yang dinilai harus dipuji melebihi Tuhan. Kepercayaan yang lahir dari Amerika Serikat ini menjadi dalang dari ribuan kasus pembunuhan brutal bayi-bayi dan orang-orang yang menjadi korban ritual berdarah mereka.

The Church of Euthanasia (Gereja Euthanasia),adalah sebuah organisasi politik yang mengaku ingin memulihkan kondisi dunia dengan menyeimbangkan antara manusia dan spesies lainnya di bumi yang salah satunya dengan mengajak orang lain agar membunuh siapa saja yang dianggap tidak berguna, termasuk mendukung tindakan aborsi, hukuman mati, bunuh diri, kanibalisme dan sodomi.

Selain agama dan kepercayaan diatas, beberapa yang terkenal lainnya seperti: Aryan Nations Church (Gereja Arya), Branch Davidian (Gereja Davidian), Free Primitive Church (Gereja Orang Primitif), The Church of the Garbage Eaters (Gereja untuk Orang-Orang Pemakan Sampah), Celestial Church of Christ (Gereja Semesta), The God Salvation Church of Earth vFlying Saucer (Gereja Piring Terbang), Covenant of Unitarian Universalist (Gereja Unitarian Universal), Unification Church (Gereja Unifikasi) dan ratusan agama sesat dan aneh lainnya, telah menggunakan kata ‘Gereja’ sebagai bagian dari usaha penyesatan mereka.

Diharapkan dengan mengetahui adanya penyalahgunaan ini, Umat Kristen dapat lebih sigap dan tegas melihat kuatnya arus penyesatan yang dilakukan anti-Kristus, yang salah satunya menggunakan topeng-topeng yang dicuri dari nilai-nilai Kristen. (TimPPGI)

link sumberhttp://www.cathnewsindonesia.com/2012/01/16/waspadalah-inilah-sekte-anti-kristen-menggunakan-nama-gereja/

Masa Depan Demokrasi Kita


leh Franz Magnis-Suseno, SJ.

Tiga belas tahun lalu Presiden Habibie—hanya seminggu sesudah ia diangkat—dengan berani membuka keran demokrasi. Setengah tahun kemudian, Sidang Istimewa MPR mengangkat hak-hak asasi manusia ke tingkat konstitusional. Pada 1999, Indonesia melakukan pemilihan umum bebas pertama sejak 1955. MPR pilihan 1999 itu lalu mengamandemen UUD 1945 untuk mengamankan demokrasi di Indonesia pasca-Orde Baru.

Belum pernah dalam sejarah Indonesia terdapat konsensus sedemikian luas bahwa Indonesia harus betul-betul demokratis. Sampai sekarang belum ada satu kelompok sosial politik berarti yang menolak demokrasi. Konsensus itu dibenarkan dalam keberhasilan pelaksanaan dua pemilu: 2004 dan 2009.

Kecewa

Namun, antusiasme semula sekarang menguap. Kekecewaan mendalam, bahkan rasa putus asa, semakin mengambil alih. Otonomi daerah ternyata menghasilkan otonomisasi korupsi. Pilkada bisa menjadi sumbu konflik etnis dan agama.

Perekonomian meski pada hakikatnya tangguh, tidak mencapai kapasitas yang sebenarnya: mungkin dihambat oleh pengabaian ekonomi rakyat, kerapuhan infrastruktur, dan hambatan-hambatan dari birokrasi yang korup.

Hak-hak asasi manusia yang menjadi dasar harkat etis demokrasi masih tetap banyak diabaikan. Di daerah-daerah yang jauh, kekerasan aparat terhadap rakyat masih terjadi.Yang amat mengkhawatirkan: negara semakin gagal menjamin kebebasan beragama dan beribadah minoritas-minoritas. Kecaman elite terhadap kekerasan atas nama agama tinggal verbal.

Di basis intoleransi, bahkan kebencian terhadap mereka yang berbeda meluas. Kelompok-kelompok yang ajarannya dicap sesat oleh mayoritas diancam dengan kekerasan dan—malu-malu!—tidak dilindungi oleh negara. Pengaruh ekstremisme eksklusivis dibiarkan meluas. Bahwa dalam negara hukum, pemerintah pusat tidak mampu menjamin bahwa keputusan Mahkamah Agung mengenai hak beribadat dilaksanakan (Gereja Yasmin di Bogor) adalah mengkhawatirkan dan memalukan.

Yang paling serius adalah politik duit di kelas politik. Sindiran miring bahwa sila pertama sudah diubah menjadi ”keuangan yang maha esa” mencerminkan persepsi masyarakat tentang para politisi. Persepsi ini—kalau tetap—akan menghancurkan demokrasi—dan negara Pancasila—kita.Kelas politik dipersepsi kongkalikong dalam sebuah konspirasi untuk merampas kekayaan bangsa. Seakan-akan negara sudah jatuh ke tangan sebuah mafia. Korupsi yang muncul di Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam masyarakat dipersepsi sebagai hanya puncak gunung es. Sistem yudikatif dan aparat kepolisian dianggap korup.

Paling gawat adalah jatuhnya harkat moral Dewan Perwakilan Rakyat di mata rakyat yang seharusnya diwakili. Di sini urat nadi demokrasi kena. Kemalasan mencolok para anggota DPR, jumlah mereka yang terlibat dalam perkara korupsi, fakta bahwa wakil rakyat menjadi calo proyek, reaksi marah waktu KPK mulai meneliti mafia Panitia Anggaran Negara, kenyataan bahwa pembuktian positif asal usul kekayaan tidak mau diperundangkan, usaha mencolok untuk memperlemah KPK (yang kalau mereka korup memang masuk akal): semua itu memberi kesan bahwa tempat tepat DPR bukan di Senayan, melainkan di Salemba dan Cipinang.

Pada saat yang sama, kepemimpinan nasional kelihatan tidak mau atau tidak mampu mengambil tindakan-tindakan yang diharapkan.

Pada 1955 pernah ada situasi yang mirip. Pemilu tahun itu berhasil, tetapi tidak berhasil mengatasi masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia waktu itu. Akhirnya, empat tahun kemudian, Presiden Soekarno mengakhiri demokrasi pertama Indonesia itu, menyatakan diri ”Pemimpin Besar Revolusi” (Pembesrev), dan menempatkan bangsa Indonesia ke suatu jalur dinamika politik yang menghasilkan tragedi nasional teramat mengerikan pada 1965 serta 32 tahun pemerintahan Orde Baru.

Belajar demokrasi dengan berdemokrasiAda bisik-bisik bahwa satu-satunya jalan keluar dari segala kebusukan itu adalah sebuah revolusi. Lalu, perlu dibentuk pemerintahan sementara, diadakan perubahan konstitusional, akhirnya pemilihan umum.

Namun, apa mereka tahu apa yang mereka bisikkan? Yang mungkin di Indonesia bukan sebuah revolusi, melainkan kerusuhan. Siapa yang berwenang memegang pemerintahan sementara? Apa kita mau militer berkuasa kembali? Atau pemerintahan seorang strongman? Apa kita ingin suatu situasi seperti sekarang di Mesir?

Melawan khayalan-khayalan macam itu kiranya perlu disadari bahwa pemecahan-pemecahan mendadak paksa-paksa bukan jalan keluar. Demokrasi hanya dapat dipelajari dengan berdemokrasi dan, untuk itu, kita harus bertolak dari apa yang sudah tercapai dalam 13 tahun terakhir.

Hanya dengan maju di jalan demokratis yang digariskan oleh reformasi, bangsa Indonesia yang majemuk dapat menjadi kukuh bersatu, maju ke arah kesejahteraan yang adil dengan menjamin harkat kemanusiaan segenap warga.

Tak ada alternatif terhadap langkah-langkah kecil korektif. Perbaiki sistem kepartaian! Akhiri sistem kampanye yang memaksakan calon politisi untuk mencari duit miliaran! Perkuat posisi Presiden— kalau kita tetap mempertahankan sistem presidensial—tanpa memperlemah unsur- unsur demokratis! Jalankan reformasi-reformasi, misalnya menyangkut pilkada!

Memang kita tidak boleh putus asa. Dari DPR sekarang kita tagih sisa tanggung jawab kebangsaan yang masih mereka punya agar mereka berani mereformasi diri dan mengubah struktur-struktur yang menunjang politik duit.

Dan, Presiden masih punya dua tahun lebih. Sekarang saatnya Presiden membuktikan diri dengan berani mengambil tindakan-tindakan yang decisive. Beliau pasti akan didukung oleh rakyat.

Franz Magnis-Suseno, SJ Guru Besar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta​
(Kompas, 17 Januari 2012)

Kisah Seorang Pencuri dan Hakim Budiman di Newyork


New York tahun 1930-an. Hari teramat dingin. Saat itu sedang masa depresi besar, di seluruh kota, orang-orang miskin kelaparan nyaris tidak makan seharian.

Dimulai ketika seorang hakim sedang duduk di ruang sidangnya mendengarkan tuntutan terhadap seorang wanita yang dituduh mencuri sepotong roti. Wanita itu beralasan bahwa anak perempuannya sakit, cucunya kelaparan, dan karena suaminya telah meninggalkannya. Tentu saja penjaga toko yang rotinya dicuri menolak untuk membatalkan tuntutannya. Ia memaksa bahwa wanita itu harus menjadi contoh bagi yang lainnya.
Hakim menghela nafasnya, sebenaranya dia enggan untuk menghakimi wanita ini tetapi ia tidak punya pilihan. “Maafkan saya, tetapi saya tidak bisa membuat pengecualian. Hukum adalah hukum. Saya mendenda kami sebesar sepuluh dolar dan apabila kami tidak bisa membayarnya saya harus mengirim kamu ke penjara selama sepuluh hari.

“Wanita itu hancur hatinya. Tetapi kemudian diketahuinya bahwa sang hakim sambil berbicara mengambil sepuluh dolar dari dompetnya.

Hakim itu mencopot topinya dan melemparkan uang sepuluh dolar itu ke dalam topinya sambil berkata kepada pengunjung sidang. “Saya juga akan mendenda masing-masing orang yang hadir di ruang sidang ini sebesar lima puluh sen karena tinggal dan hidup di kota dan seorang harus mencuri roti untuk menyelamatkan cucunya dari kelaparan. Tolong kumpulkan dendanya, Tuan Bailiff, di dalam topi ini untuk kemudian berikan kepada terdakwa!

“Wanita itu kemudian pulang dengan uang empat puluh tujuh dolar lima puluh sen, termasuk di dalamnya lima puluh sen yang dibayarkan penjaga toko yang malu karena telah menuntutnya.

Wanita itu meninggalkan ruang sidang dengan diiringi tepuk tangan meriah oleh kumpulan penjahat kecil dan polisi New York.:)~

berdasarkan pada laporan insiden oleh James N. McCutheon (milis AIPI)