Cinta dan Pekerjaan


Bekerja tanpa cinta, semua akan sia-sia. Ungkapan ini amat bermakna bagi semua orang yang bekerja. Untuk apa bekerja, kalau terpaksa? Untuk apa bekerja hanya karena paksaan atasan? Dengan cinta, bekerja menjadi asyik, makin hidup dan membawa kekuatan.

Bekerja adalah hakekat manusia. Manusia yang mempunyai pekerjaan akan dipandang lebih bermakna, berharga dan dihormati. Orang yang tidak bekerja, maaf, sering kurang dihormati. Dengan bekerjalah, seseorang bisa mengaktualisasikan diri untuk membangun diri, keluarga dan bangsa. Orang yang bekerja pantas makan, orang yang tidak bekerja tidak pantas makan.

Cinta adalah kekuatan tertinggi yang ada dalam diri manusia. Dengan cinta, kekerasan dilembutkan, kekakuan dicairkan. Demikian pula dalam hal pekerjaan, dengan cinta pekerjaan menjadi baik dan selesai memuaskan. Dengan cinta manusia melihat segalanya menjadi indah.

Maka patut direnungkan, bekerja tanpa cinta adalah sia-sia, kurang bermakna. Tanpa cinta, pekerjaan tidak berjalan dengan baik. Kekuatan cinta dan martabat pekerjaan dalam diri manusia merupakan kekuatan sinergis untuk membangun diri, keluarga, komunitas dan bangsa. Kiranya cinta menjiwai hidup kita semua karena cinta itu sendiri berasal dari SANG CINTA yaitu Allah atau Tuhan.

Iklan

10 Karakter Yang Paling Disukai


1.KETULUSAN

Ketulusan menempati peringkat pertama sebagai sifat yang paling disukai oleh semua orang. Ketulusan membuat orang lain merasa aman dan dihargai karena yakin tidak akan dibodohi atau dibohongi. Orang yang tulus selalu mengatakan kebenaran, tidak suka mengada-ada, pura-pura, mencari-cari alasan atau memutarbalikkan fakta. Prinsipnya “Ya diatas Ya dan Tidak diatas Tidak”. Tentu akan lebih ideal bila ketulusan yang selembut merpati itu diimbangi dengan kecerdikan seekor ular. Dengan begitu, ketulusan tidak menjadi keluguan yang bisa merugikan diri sendiri.

2. KERENDAHAN HATI

Berbeda dengan rendah diri yang merupakan kelemahan, kerendahan hati justru mengungkapkan kekuatan. Hanya orang yang kuat jiwanya yang bisa bersikap rendah hati. Ia seperti padi yang semakin berisi semakin menunduk. Orang yang rendah hati bisa mengakui dan menghargai keunggulan orang lain. Ia bisa membuat orang yang diatasnya merasa oke dan membuat orang yang di bawahnya tidak merasa minder. 

3. KESETIAAN

Kesetiaan sudah menjadi barang langka & sangat tinggi harganya. Orang yang setia selalu bisa dipercaya dan diandalkan. Dia selalu menepati janji, punya komitmen yang kuat, rela berkorban dan tidak suka berkhianat.

4. BERSIKAP POSITIF

Orang yang bersikap positif (positive thinking) selalu berusaha melihat segala sesuatu dari kacamata positif, bahkan dalam situasi yang buruk sekalipun. Dia lebih suka membicarakan kebaikan daripada keburukan orang lain, lebih suka bicara mengenai harapan daripada keputusasaan, lebih suka mencari solusi daripada frustasi, lebih suka memuji daripada mengecam, dan sebagainya.

5. KECERIAAN

Karena tidak semua orang dikaruniai temperamen ceria, maka keceriaan tidak harus diartikan ekspresi wajah dan tubuh tapi sikap hati. Orang yang ceria adalah orang yang bisa menikmati hidup, tidak suka mengeluh dan selalu berusaha meraih kegembiraan. Dia bisa mentertawakan situasi, orang lain, juga dirinya sendiri. Dia punya potensi untuk menghibur dan mendorong semangat orang lain.

6. BERTANGGUNG JAWAB

Orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Kalau melakukan kesalahan, dia berani mengakuinya. Ketika mengalami kegagalan, dia tidak akan mencari kambing hitam untuk disalahkan. Bahkan kalau dia merasa kecewa dan sakit hati, dia tidak akan menyalahkan siapapun. Dia menyadari bahwa dirinya sendirilah yang bertanggung jawab atas apapun yang dialami dan dirasakannya.

7. PERCAYA DIRI

Rasa percaya diri memungkinkan seseorang menerima dirinya sebagaimana adanya, menghargai dirinya dan menghargai orang lain. Orang yang percaya diri mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi yang baru. Dia tahu apa yang harus dilakukannya dan melakukannya dengan baik.

8. BERJIWA BESAR

Kebesaran jiwa dapat dilihat dari kemampuan seseorang memaafkan orang lain. Orang yang berjiwa besar tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh rasa benci dan permusuhan. Ketika menghadapi masa-masa sukar dia tetap tegar, tidak membiarkan dirinya hanyut dalam kesedihan dan keputusasaan

9. EASY GOING

Orang yang easy going menganggap hidup ini ringan. Dia tidak suka membesar-besarkan masalah kecil. Bahkan berusaha mengecilkan masalah-masalah besar. Dia tidak suka mengungkit masa lalu dan tidak mau khawatir dengan masa depan. Dia tidak mau pusing dan stress dengan masalah-masalah yang berada di luar kontrolnya.

10. EMPATI

Empati adalah sifat yang sangat mengagumkan. Orang yang berempati bukan saja pendengar yang baik tapi juga bisa menempatkan diri pada posisi orang lain. Ketika terjadi konflik dia selalu mencari jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak, tidak suka memaksakan pendapat dan kehendaknya sendiri. Dia selalu berusaha memahami dan mengerti orang lain.

(dari sebuah milis)

Bahrul Hayat,Ph.D: Keberadaan Kementerian Agama RI Jangan Diperdebatkan


Sekjen Kemenag RI: Memberikan Materi

Kementerian Agama RI”, demikian salah satu isi paparan Pgs. Dirjen Bimas Katolik yang juga Penjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama RI, Bahrul Hayat, Ph.D pada pertemuan konsultatif seluruh Pejabat Bimas Katolik Pusat dan Daerah yang berlangsung di Mataram (22/4).

Dalam paparannya, Sekjen Kementerian Agama RI itu juga menegaskan bahwa hubungan agama dan negara di Indonesia, bukan teokrasi, dan bukan sekular (pemisahan total hubungan negara dan agama).  “Di Indonesia, negara berperan memfasilitasi dan memberi ruang bagi kehidupan beragama. Republik Indonesia bukan teokrasi, bukan sekuler. Agama adalah bingkai . Di Singapura saja,  agama diatur secara khusus  oleh menteri”,lanjutnya.

Tegasnya, “Di Indonesia negara menjadi fasilitator bagi 6 (enam) agama). Agama diharapkan menjiwai seluruh kehidupan negara. Jangan ada lagi perdebatan soal keberadaan Kementerian Agama RI”.

Salahkah Sikap Negara Demikian?

Lanjutnya, “Pancasila adalah dasar negara. Pancasila menfasilitasi agama dan mendorong warga RI menjadi pemeluk terbaik sesuai agamanya. Oleh karena itu tidak ada istilah mayoritas-minoritas. Semua difasilitasi”.

Dalam materi yang disampaikan kepada semua peserta dan rombongan jajaran Pejabat Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bahrul Hayat menegaskan “Pendidikan agama dan keagamaan disediakan oleh negara. Negara hadir membantu masyarakat dalam pendidikan agama dan keagamaan. Apakah salah sikap negara yang demikian?”  Hal itu disampaikan adanya kritik sebagian kalangan terkait peran negara dalam hubungannya dengan agama.

Kepada semua pejabat Kementerian Agama Ditjen Bimas Katolik, ia menegaskan bahwa fungsi negara dalam NKRI: hanya sebagai fasilitator hubungan individu dengan Tuhan agar menjadi pemeluk yang baik; membangun harmonisasi relasi antar pemeluk agama. (Negara harus mengintervensi bila tidak harmonis;  memfasilitasi pendidikan agama/keagamaan.

Tidak Boleh Tidak Memeluk Agama/Kepercayaan

Menurut dia, “Tafsir implisit atas UU Pembukaan UUD 1945: “Indonesia tidak boleh tidak memeluk agama dan kepercayaan. Ini juga tersirat dari Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada bagian akhir pemaparannya, Pejabat Penting Kementerian Agama RI itu berharap kepada para Pembimas/Kabid Katolik agar mendorong dan mengajak masyarakat  untuk menjadi pemeluk agama Katolik yang baik; mendorong dan mengajak  pembangunan harmonisasi umat; memberi pendidikan agama dan keagamaan untuk menciptakan kerukunan umat beragama.

Sehabis pemaparannya, Pgs. Dirjen Bimas Katolik sekaligus sebagai Sekjen Kementerian Agama RI melanjutkan perjalanan dinasnya yang didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi Nusa Tenggara Barat.

 

Hans Kung: Selibat Bukan Hukum Tuhan


HANS Kung bersama Joseph Alois Ratzinger (sekarang Paus Benediktus XVI) pernah menjadi konsultan teologi dalam gerakan pembaruan gereja Katolik Roma, Konsili Vatikan Kedua, pada 1962 hingga 1965. Ketika itu, keduanya menjadi anggota Konsili yang termuda. Mereka juga pernah sama-sama mengajar di Universitas Tubingen, Jerman.

Sekarang mereka tak muda lagi, tapi berseberang pendapat. “Kami tumbuh di ‘kemah’ pemikiran yang berbeda,” kata Hans Kung, 82 tahun, pekan lalu. Dia berada di “kemah” reformasi, sedangkan Paus Benediktus di kelompok konservatif. Berkali-kali Hans Kung mengkritik Paus Benediktus dan juga Vatikan dalam berbagai isu.

Dua pekan lalu, Hans Kung mengirimkan surat terbuka ke Vatikan, mengkritik penanganan kasus pelecehan anak di lingkungan gereja. “Kredibilitas gereja sekarang berada di posisi terburuk sejak reformasi,” tulisnya. Kepada Tempo, Hans Kung menjelaskan apa isi surat itu, Selasa pekan lalu, di Hotel Nikko Jakarta.

Anda mengirimkan surat terbuka ke Vatikan. Apa yang Anda sampaikan?

Pada 1955, saya bersama Joseph Ratzinger (sekarang Paus Benediktus XVI) berada dalam Konsili Vatikan Kedua. Kami sama-sama menjadi bagian dari gerakan pembaruan gereja. Kami memperbarui posisi kami dalam berhubungan dengan Islam, Yahudi, modernitas, hak asasi manusia, dan isu kebebasan beragama. Dalam sepuluh tahun terakhir, kebijakan restorasi yang dibangun gereja sudah gagal karena beberapa sebab. Paus sudah membuat beberapa kesalahan. Misalnya, soal Islam, dia mengeluarkan pernyataan kontroversial berdasarkan pandangan dari salah satu penguasa Bizantium abad ke-14. Dia juga membuat marah pemeluk Protestan dengan mengatakan mereka bukan pemilik gereja sebenarnya.

Apa saran Anda kepada Vatikan?

Saya secara pribadi bersimpati kepada Paus Benediktus. Dulu kami anggota Konsili yang termuda, sekarang kami sama-sama tua. Berkaitan dengan skandal seksual di gereja, saya memberikan enam saran. Pertama, bicaralah, ceritakan kebenaran dan jangan ada yang disembunyikan. Kedua, laksanakan reformasi. Ketiga, jangan bertindak sendiri, tapi secara kolegial. Keempat, dia harus mematuhi Tuhan, bukan otoritas manusia. Kelima, harus bertindak berdasarkan kewilayahan. Keenam, membentuk konsili. Ini solusi yang tidak polemis dan realistis. Saya pikir Paus harus bertindak. Kami berada dalam situasi dramatik yang perlu tindakan dramatik.

Anda mengatakan kasus pelecehan seksual terkait dengan praktek selibat di gereja?

Saya tidak mengatakan praktek selibat bertanggung jawab atas pelecehan seksual. Anda bisa menemui pelecehan seksual di mana pun, baik di lingkungan sekuler maupun di lingkungan gereja. Tapi tentu saja, anak muda sekarang menghadapi kondisi berbeda dengan ketika saya menjadi pendeta atau abad-abad sebelumnya. Menurut saya, gereja perlu melihat perubahan situasi ini. Praktek selibat bukanlah hukum Tuhan. Joseph Ratzinger setuju dengan saya bahwa praktek ini merupakan aturan dari gereja abad pertengahan. Selama beberapa abad sebelumnya, gereja Katolik tidak mengenal hukum selibat. Menurut saya, kami harus menghapuskan hukum selibasi itu.

Apakah model kepemimpinan terpusat seperti sekarang menjadi masalah?

Kepemimpinan gereja terpusat juga baru diperkenalkan pada abad ke-11, yang dikenal sebagai Reformasi Gregorian. Gereja Vatikan ketika itu melawan penguasa Roma dan Gereja Timur. Sampai saat ini kekuasaan tunggal itu masih dipakai oleh Paus Benediktus yang memusatkan penanganan kasus pelecehan dalam dewan kepausan. Paus juga telah menulis surat lebih dari sekali yang menekankan kerahasiaan tertinggi. Atas nama keyakinan, Anda dilarang membicarakan masalah ini. Sistem ini tak lagi bisa beradaptasi dengan gereja yang memiliki lebih dari satu miliar pengikut di seluruh dunia. Mustahil sekali satu orang bisa memutuskan apakah sekarang seorang pastor boleh menikah atau tidak.

Menurut Anda, Paus mesti bertanggung jawab atas kasus pelecehan seksual itu?

Paus harus bertanggung jawab, bukannya berupaya menutupinya. Lagi pula tak adil kalau Paus menyalahkan Uskup Irlandia, yang tentu saja menutupi hal ini atas perintah Paus. Maka penting untuk menyelidiki hal ini. Saya berutang kepada berjuta-juta penganut Katolik untuk bicara soal ini. Karena sudah menjadi budaya para uskup tak diperkenankan bicara secara terbuka, tak terkecuali Uskup Irlandia yang tentu saja tak akan bilang, “Well, siapa yang mesti bertanggung jawab atas apa yang kami patuhi? Andalah yang bertanggung jawab, Bapa Suci.” Karena tak ada yang berani bicara bebas dalam posisi itu, saya sebagai warga Swiss yang bebas tentu saja bebas bicara terbuka. Saya dikaruniai akal pikiran, dan atas restu Tuhan saya diberi keberanian dan kekuatan untuk bicara, maka saya harus bicara meskipun itu pahit.

Dalam hubungan dengan Islam, apakah ada perbedaan pendekatan antara Paus Benediktus dan Paus Yohanes Paulus II?

Dalam soal kebijakan luar negeri (foreign policy) jelas berbeda, tapi tidak dalam hal kebijakan domestik gereja. Paus Yohanes seorang karismatis dan bintang di media. Paus Benediktus seorang pengajar. Paus Yohanes seorang yang simpatik dan tidak terlalu peduli soal teori. Tapi, pada dasarnya, secara teologi tidak ada perbedaan signifikan antara Paus Yohanes dan Paus Benediktus.

Bisa memberikan contoh?

Misalnya, soal kontrasepsi. Saya selalu berharap Paus Benediktus mengoreksi sikap antikontrasepsi gereja yang salah. Menentang penggunaan kondom, terutama di Afrika yang punya masalah dengan AIDS, jelas kebijakan yang tidak bisa dipahami. Gereja juga harus mengubah pandangannya soal seksualitas yang merupakan anugerah kreatif dari Tuhan

Sumber: http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/05/03/AG/mbm.20100503.AG133406.id.html

Wah! Agama Jadi Alat ‘Cuci Dosa’ Korupsi


(Jakarta 30/04/10)Permasalahan korupsi kini sudah mulai merambah kepada nilai religiusitas seseorang. Agama kerap dijadikan sebagai alat pencucian dosa perbuatan korupsi. Kekuasaan dan pemimpin agama malah sering kali melegitimasi perilaku-perilaku yang koruptif.

Demikian disampaikan oleh mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Abdul Muti dalam acara diskusi bertajuk “Agama dan Masalah Korupsi” di Gedung CDCC, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (30/4/2010). Turut hadir dalam diskusi tersebut sejumlah tokoh, antara lain, rohaniwan Romo Benny Susetyo SJ dan peneliti Indonesia Corruption Watch, Danang Widoyoko.

“Agama ini sekarang sering dijadikan dosa laundering. Seolah-olah orang yang korupsi, kalau ibadahnya bagus dan banyak menyumbang untuk rumah ibadah dosa terhapus,” kata Abdul.

Ia menyebutkan, sering kali karena pemahaman agama yang formalistik, orang justru bersikap matematis dengan perbuatan korupsi dan keyakinan agamanya. “Lucunya, ada yang menghitung nilai dosa dan amal pahala yang menurutnya sudah dia buat. Ada, yang korupsi belasan juta merasa dosanya sudah dihapuskan karena sudah menyumbang rumah ibadah puluhan juta,” kata dia.

Muti mengatakan, dari segi agama perlu ada pembaharuan mengenai definisi perbuatan dosa termasuk korupsi. Ia menyebut, pemimpin agama harus juga mengerti tentang hukum publik, termasuk peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi. “Supaya agama tidak lagi dimanfaatkan sebagai tempat pencucian dosa korupsi,” tegasnya.(kompas.com)

Titik Temu RPJPN dan Ajaran Sosial Gereja: Keadilan Sosial


 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 merupakan periode 20 tahunan yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama oleh para pemangku kepentingan.

Sebagai bagian dari komponen bangsa, Gereja Katolik Indonesia turut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan rencana pembangunan nasional. Salah satu kontribusi Gereja Katolik adalah ajaran sosial Gereja yang menggumuli masalah-masalah kemiskinan, ketidakadilan dan ketidakdamaian. Ajaran sosial Gereja bernafaskan preferential option for the poor, memilih berpihak pada kelompok miskin.

RPJPN 2005-2025

Dalam teks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dikatakan bahwa Visi Pembangunan Nasional 2005-2025 adalah “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.  Juga dijelaskan bahwa bangsa Indonesia bukan hanya sebagai yang mandiri dan maju, melainkan juga sebagai bangsa yang adil dan makmur.  Keadilan dan kemakmuran harus tercermin dalam setiap aspek kehidupan . Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; mengamankan dan mempertahan-kan negara; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum.

Lebih lanjut dijelaskan, bangsa yang adil berarti tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender maupun wilayah. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang telah terpenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia.

Untuk mewujudkan bangsa yang adil itu, salah satu misi yang  ingin diwujudkan adalah mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, yaitu meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/ daerah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

Ajaran Sosial Gereja

Dalam studi tentang Ajaran Sosial Gereja, 1891 sering kali disebut sebagai tonggak sejarah ajaran sosial Gereja. Pada tahun inilah Paus Leo XIII memaklumkan ensiklik sosial pada 1 Mei 1891 berjudul Rerum Novarum (RN).  Melalui ajaran sosial Gereja yang ada di dalamnya, Gereja Katolik secara tegas dan bijak mengambil sikap profetis dan keberpihakan terutama pada korban perubahan sistem, struktur dan mentalitas dalam hidup bersama.

Dalam buku tersebut, paling tidak ada 3 (tiga) pokok yang mutlak perlu untuk membela masyarakat yang lemah dan tertindas. Pokok pertama, Gereja mengajar dan bertindak (Rerum Novarum, art. 13-24). Pokok kedua, negara campur tangan pada masalah-masalah kesejahteraan umum (Rerum Novarum, art. 25-35); dan pokok ketiga, perserikatan profesional (pemilik modal dan buruh) perlu mengorganisasi wilayah sosial.  (Reru Novarum, art. 36-44).

Sejak diterbitkannya Rerum Novarum oleh Paus Leo XIII pada 1 Mei  1891 sampai dengan dipromulgasikannya Centesimus Annus, 1 Mei 1991 oleh Paus Yohanes Paulus II, sudah lebih dari sepuluh dokumen mengenai ajaran sosial Gereja.

Empat puluh tahun sesudah Rerum Novarum, diterbitkanlah Quadragesimo Anno (31 Mei 1931) yang bertujuan untuk memperbaiki tata sosial. Penerbitan ajaran sosial Gereja ini dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi yang berlarut-larut yang mengakibatkan angka pengangguran membengkak.

Pada 19 Maret 1937, diterbitkan dokumen Divini Redemptoris yang intinya kontra dengan gelagat komunis-ateis.  Pada artikel 58 dikatakan Komunisme itu secara intrinksik jahat. Komunisme itu melawan Allah dan peradaban.

Pada awal Juni 1941, saat mengenang usia Rerum Novarum ke-50, Paus Pius XII mengadakan pidato radio Vatikan.  Salah satu ajaran penting yang disampaikannya adalah soal kesejahteraan umum. Adalah tugas dan panggilan negara untuk menggerakkan dan memajukan kesejahteraan umum.

Paus Yohanes XXIII menerbitkan Ensikliknya berjudul Mater et Magistra pada 15 Mei 1961yang membahas situasi terkini masalah sosial. Salah satu ajaran yang ditegaskan adalah pentingnya intervensi negara dengan memperhatikan prinsip subsidiaritas yang memberikan kepada pihak-pihak tertentu untuk berprakarsa dan memikul tanggung jawab. Terkait dengan upah yang adil, Gereja melalui Mater et Magistra  menekankan perlu diterapkan pengertian upah adil dalam artian partisipasi dalam pengambilan keputusan. (Eddy Kristianto,OFM, Dioma 2003: 70).

Kemudian Gereja melalui Paus Yohanes Paulus II (14 September 1981) mengeluarkan Ensiklik Laborem Excercens yang berbicara tentang pekerjaan manusia. Dalam dokumen ini Gereja dipanggil untuk menciptakan spiritualitas kerja yang membantu semua orang mendekatkan diri kepada Allah Sang Khalik, untuk ikut serta dalam rencana-rencana penyelamatan Allah dalam tataran insani dan dunia dan membantu memperdalam persahabatan dengan Kristus melalui pekerjaan mereka (bdk. Laboreem Exercens art. 24,2).

Pada usia seratus tahun Rerum Novarum, Paus Yohanes Paulus II menerbitkan dokumen penting ajaran sosial Gereja berjudul Centesimus Annus. Centesimus Annus mengangkat pokok-pokok pikiran seperti martabat kerja, kerja bermakna personal dan sosial, hak milik, hak berserikat dalam Trade Unions, hak atas kondisi kerja yang menghormati standar-standar insani seturut usia dan jenis kelamin, kesepakatan-kesepakatan kerja hendaknya melindungi standar-standar tersebut, upah kerja yang adil, kewajiban negara untuk membela orang miskin.

Titik Temu

Ada satu kunci yang menjadi titik temu RPJPN 2005-2025 dengan Ajaran Sosial Gereja yaitu soal keadilan sosial bagi anggota masyarakat dan Gereja.

 Dalam RPJPN, Negara menggambarkan bahwa bangsa yang adil berarti tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender maupun wilayah. Upaya Negara  dilakukan melalui usaha mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, yaitu meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/ daerah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

Sebagai lembaga agama dan moral, Gereja menyuarakan ajaran sosial Gereja dan menegakkan moralitas sesuai dengan ajaran iman kekatolikannya. Gereja menyuarakan tuntutan upah yang adil, upah mesti menjamin hidup buruh. Kemudian setiap anggota Gereja termasuk para  buruh bebas untuk berserikat untuk memiliki kesatuan dan kekuatan. Selain itu, Gereja menuntut intervensi negara. Menurut Gereja Katolik Negara berhak ikut mengatur hidup masyarakat karena negara wajib melindungi golongan yang lemah, namun di sini peran negara adalah subsidier. Gereja Katolik menolak aliran sosialisme. Sosialisme ditolak karena tidak mengakui hak milik.

Perbedaannya adalah roh yang mendasari masing-masing. Negara didasari oleh Konstitusi dan pilarnya yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan Gereja Katolik selain ikut Konstitusi dan pilar negara juga didasari oleh semangat Injili yaitu iman akan Kristus Yesus yang berkarya, merendah, sengsara, wafat, dan dibangkitkan.

Di tengah kesamaan dan keberbedaan itu, bila terjadi ketidakadilan, maka Gereja Katolik akan mengingatkan dan menyuarakan kembali nilai-nilai keadilan kepada Negara melalui Sura Gembala atau Nota Pastoral Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI) atau Sidang Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Baik Negara maupun Gereja Katolik dituntut kerjasama sinergis membangun NKRI tanpa mengurangi otonomitas masing-masing sesuai dengan wewenang masing-masing pula. Salah  satu Nota Pastoral yang dikeluarkan KWI pada tahun 2004 adalah Keadaban Publik: Menuju Habitus Baru Bangsa dengan subtema: Keadilan Sosial Bagi Semua: Pendekatan Sosio Budaya.

(Pormadi Simbolon ditulis pada Maret 2010, dengan sumber utama: RPJPN oleh Bappenas, Kompas 22 Desember 2008 dan Eddy Kristianto, Diskursus Sosial Gereja, Dioma, Malang: 2003).

Semangat Imlek untuk Membangun NKRI


Sejak pencabutan larangan perayaan Tahun Baru Imlek oleh  almarhum mantan Presiden Abdurrahman Wahid, semarak dan gaung perayaan tersebut bisa dirasakan dan dijumpai di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Semakin tegas lagi, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Hari Tahun Baru  Imlek sebagai hari libur nasional pada tahun 2003.  Perayaan imlek semakin meriah dan mewarnai suasana kehidupan NKRI. Pengakuan pemerintah atas Hari Raya Imlek sebagai Hari Nasional (Keppres No.19 Tahun 2002) memperteguh amanat konstitusi yang menekankan Bhinneka Tunggal Ika.

Perayaan Imlek atau sering disebut juga Xin Nian, zheng yue, Sin Cia pada mulanya merupakan perayaan bagi perani Tionghoa pada awal musim semi. Dalam perjalanan waktu, bangsa Jepang, Korea, Vietnam dan lainnya ikut merayakan. 

Pemahaman Dasar

Menurut Pastor Agung Wijayanto SJ (Kompar, 24/01/2009 dan Kompas, 13/02/2010) merayakan imlek berarti merayakan kehidupan. Dalam pemahaman orang Tionghoa, hidup itu pada dasarnya baik dan indah. Ada beberapa pemahaman dasar orang Tionghoa tentang kehidupan. Pertama, hidup yang sejati bersumber dari kesucian, kebaikan dan keindahan. Pada kesempatan Imlek, mereka saling mengucapkan salam, berbagi makanan dan uang sebagai ungkapan syukur atas kemurahan Sang Sumber kehidupan.

Kedua, pengikat dan sumber daya kehidupan adalah kasih yang mengalir dan merasuki semua hal yang ada di alam raya (Dao) agar hidup itu menjadi baik dan indah. Pada perayaan Imlek, generasi muda langsung mengalami kebaikan dari yang lebih tua (menerima angpao/ hong bao = kasih sarana kehidupan). Yang muda mempersembahkan bai gui (hormat kepada pemberi kasih kehidupan). Pada kesempatan itu juga orang tua berdoa bagi kedamaian dan kesejahteraan baik mereka yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup di dunia.

Ketiga, hidup harus dirayakan di dalam kebersamaan dengan orang lain dan leluhur. Di sini diungkapkan peryaan syukur dan sujud kepada sumber-sumber pemberi kehidupan, kepada langit, bumi, leluhur, orang lain dan sumber kehidupan yang lain.

Di saat perayaan Imlek, kehidupan yang baik dan indah itu dirayakan, sehingga tali-temali persaudaraan diawetkan. Di sana semua doa dan harapan akan damai, selamat, sehat, lancar usaha dan reformasi ditegaskan.

Membangun NKRI

Kurang lebih tujuh tahun terakhir, kelompok etnis Tinghoa benar-benar percaya diri dapat  mengekspresikan identitas mereka melalui kesenian, kebudayaan, dan sosial politik. Adanya perasaan takut sebagai sisa peninggalan penjajahan dan perlakuan diskriminatif pemerintahan sebelumnya pelan-pelan mulai menghilang. Adanya pengakuan diri sebagai bagian dari NKRI mendorong  kelompok turunan juga semakin berani menunjukkan diri dalam hidup bernegara dan berbangsa dalam bingkai NKRI.

Sebagai bagian dari warga NKRI, etnis Tionghoa dan bersama semua kelompok suku bangsa lain di Indonesia memiliki tanggung jawab dan komitmen untuk pembangunan bangsa dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan.

Semua etnis di Indonesia seyogiyanya memberikan kontribusi dalam mewujudkan kehidupan bangsa Indonesia yang maju, makmur-sejahtera, adil, demokratis dan bermartabat.

Segala praktek curang seperti korupsi, kolusi dan nepotisme dalam bisnis dan kehidupan bernegara, paham hidup eksklusivisme harus dibuang jauh dalam kehidupan bersama. Kesetaraan dan kesamaan hak adalah prinsip kebersamaan. Semangat solidaritas dan setia kawan perlu dibangun. Apalagi menurut keyakinan orang Tionghoa, tahun 2010 adalah Tahun Macan, dimana banyak tantangan dan peluang. Harapannya tidak terjadi lagi peristiwa Mei 1998 dimana tehun itu merupakan Tahun Macan.

Semangat dan perayaan imlek yang dipandang oleh kelompok keturunan sebagai semangat dan perayaan kehidupan yang baik dan indah amat relevan  dan tepat menjadi semangat bersama dalam membangun NKRI yang lebih baik dan indah. Hidup yang baik dan indah itu tampak bila hidup dirayakan dalam kebersamaan di dalam solidaritas dan perjuangan mewujudkan NKRI yang damai, sehat, sejahtera dan adil serta bermartabat. Semoga. (Pormadi Simbolon, ditulis pada bulan Februari 2010)