Gereja Katolik Tetap Tak Sejalan Dengan Darwin


 
[ROMA 3/3/09] Kepala Konggregasi Vatikan Bidang Doktrin dan Kepercayaan Kardinal William Levada menegaskan kembali bahwa Gereja Katolik tetap tidak sejalan dengan realitas ilmu pengetahuan seperti teori evolusi.

Hal itu ditegaskan kembali oleh Kardinal Levada dalam kuliah tentang kepercayaan dan ilmu pengetahuan di awal konferensi yang disponsori Vatikan untuk memperingati 150 tahun teori Darwin, The Origin of Species.

Berbicara dalam konferensi tersebut, Levada menyatakan, Vatikan meyakini ada spektrum ruangan maha luas untuk kedua pihak, baik kalangan yang berbasis ilmu pengetahuan, maupun pihak yang meyakini Tuhan sebagai Sang Pencipta. “Kita percaya bahwa Tuhan adalah pencipta segala sesuatu,” katanya.

Kardinal Levada menegaskan, meskipun Vatikan tidak melarang ilmu pengetahuan, tetapi ia tegas menolak teori absurditas biologist Richard Dawkins dan pihak-pihak lain yang menyebutkan bahwa teori evolusi telah membuktikan tidak ada Tuhan.

“Tentu kami berpikir hal itu absurd dan tidak terbukti,” katanya. “Lebih dari itu, Vatikan telah menyatakan bahwa kami tidak sejalan dengan realita ilmu pengetahuan itu,” tambahnya.

Vatikan di bawah kepemimpinan Paus Benediktus XVI saat ini sedang mencoba untuk menekankan keyakinan bahwa tidak ada kompatibiltas antara kepercayaan dan logika. Konferensi lima hari di Universitas Pontifikal Gregoriana ini merupakan cara untuk melawan komunitas ilmu pengetahuan itu.

Ajaran Gereja selama ini menyebutkan bahwa kekatolikan dan teori evolusi tidak perlu dipertentangkan. Akan tetapi, posisi Vatikan itu justru membingungkan dalam beberapa tahun terakhir. Sebab, pada tahun 2005, The New York Times memuat tulisan Kardinal Christoph Schoenborn dari Australia yang tampaknya menolak ajaran tradisional gereja dan kembali ke desain intelektual.

Ditulis oleh Schoenborn yang merupakan sahabat Paus Benediktus itu bahwa kehidupan terlalu kompleks jika hanya dikembangkan berdasarkan teori evolusi. Karena itu, menurut Schoenborn, ada campur tangan oleh kuasa yang lebih tinggi dalam perubahan spesies itu dari waktu ke waktu!

Konferensi evolusi selanjutnya akan mengeksplorasi desain inteligen, meskipun bukan dari sisi, baik ilmu pengetahuan maupun teologi, melainkan dari sisi kultural. Dalam hal ini, Levada merujuk pada Dawkins dan perdebatan atas ajaran tentang penciptaan di sekolah-sekolah Amerika. Akhirnya, dia menyebut pandangan Vatikan yang menyebutkan “Vatikan mendengar dan mempelajari”. {Kompas]

Kiki Syahnakri : Banyak Perda Tidak Mengeapresiasi Kemajemukan


JAKARTA –Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letjend TNI (Purn) Kiki Syahnakri menilai saat apresiasi terhadap kemajemukan bangsa Indonesia berkurang. Banyak Peraturan Daerah (Perda) tidak mengapresasi kemajemukan. Padahal majunya bangsa ini tergantung bagaimana bisa mengelola kemajemukan.

“Pengelolaan kemajemukan yang ada pada bangsa harus menjadi agenda pemerintahan yang akan datang supaya negara ini bisa maju,” ungkap Kiki dalam talk show Pemilu 2009 dan Masa Depan Kemajemukan dan Kesatuan Bangsa di UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Banten, Kamis (19/3).

Dikatakannya, pemimpin terduhulu menjaga kemajemukan dengan cara pengelolaan bangsa dilakukan dengan cara kekeluargaan. Apalagi Indonesia memiliki 1072 etnik, secara geografi negara kepulauan jika tidak dilakukan dengan cara seperti itu memang cukup sulit sehingga majunya demokratisasi tergantung bagaimana mengelola kemajemukan.

Kiki juga menyatakan sebagai negara yang dikatakan pakar merupakan negara demokasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia sedikit kekeliruan dalam pemilihan. Penggunaan sistem keterpilihan belum mencerminkan keterwakilan masyarakat.

“Siapa yang mewakili suku bangsa Amumi, Dayak. Keterwakilannya kurang memadai. Keterwakilan itu harus kembali menjadi acuan. Kalau dengan dipilih siapa yang akan memilih mereka,” ungkapnya.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah Pramono U Tanthowi menilai Pemilu 2009 ini isu-isu keagamaan tidak laku. Hal ini bagus untuk memajukan kemajemukan namun mempunyai resiko ditinggalkan sebagian pendukungnya.

“Saat banyak partai yang berbasis agama justru lari ke tengah atau tidak lagi menjual agama. Apa yang dilakukan partai itu memang bagus untuk kemajemukan namun anggotanya bisa saja hengkang. Indonesia yang multi kultural bisa menjadi alat jualan pemilu yang ampuh bagi parpol,” ujarnya.

Wapemred Kompas, Trias Kuncahyono menyatakan media massa peran media harus menyampaikan informasi benar tidak membuat perseteruan, permusuhan. Media harus mengampanyekan kemajemukan jadi kekuatan. “Kalau tidak mampu mempertahankan kehancuran,” tandasnya.

Media, kata dia menjadi juru bicara (jubir) kemajemukan demokrasi. Jika hanya menyuarakan satu pihak berarti media gagal sebagai agen demokrasi, pengawal demokrasi. Peran media menagih apa yang dijanjikan parpol serta menjaga harmoni masyarakat. (Persda Nerwork/esy)

 

Tiga Teroris Pembunuh Pendeta Dituntut 15 Tahun


Tiga Terdakwa terorisme Palembang dituntut 15 tahun penjara oleh jaksa. Mereka dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan membunuh pendeta Dago Simarmorang.

Tuntutan dibacakan oleh jaksa Firmansyah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Kamis (19/3/2009).

Ketiga terdakwa, yakni Sugiharto, Agus Setiyawan, dan Heru Purwanto dianggap melanggar pasal 15 jo pasal 7 UU No 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Hal yang memberatkan terdakwa, pembunuhan yang mereka lakukan secara terencana atas diri pendeta Dago Simarmorang bersifat sangat sadis dan tidak manusiawi. Mereka juga memiliki dan menyimpan bom serta bahan peledak yang membuat resah masyarakat.

Adapun hal yang meringankan terdakwa adalah mereka mengakui perbuatan mereka secara terus terang. Sidang akan dilanjutkan Selasa 24 Maret, dengan agenda pembacaan pledoi.>

Detik/Kristiani Pos

Kementerian Luar Negeri Perancis menyatakan kondom sangat mendasar sebagai kebutuhan untuk pencegahan


Sementara sejumlah menteri di Jerman mengatakan adalah tindakan tidak bertanggung jawab meniadakan program keluarga berencana bagi kelompok miskin.

Organisasi Gereja Katolik Roma mengajarkan ajaran kesetiaan dalam perkawinan dan berpantang seks adalah cara terbaik untuk mencegah penyebaran HIV.

Sekitar 22 juta orang terinfeksi HIV di negara sub-Sahara Afrika, merujuk pada laporan PBB tahun 2007.

Jumlah ini merupakan dua pertiga dari total penderita AIDS di dunia.

‘Sangat berbahaya’

Juru bicara Kementrian Luar Negeri Perancis Eric Chevallier mengatakan: “Bukan pada posisi kami untuk menilai sebuah ajaran gereja, namun menurut kami komentar semcam ini merupakan ancaman terhadap kebijakan kesehatan publik dan kewajiban untuk melindungi umat manusia.”

Di Berlin, Menteri kesehatan Jerman Ulla Schmidt dan Menteri Pembangunan Heidemarie Wieczorek-Zeul mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama : “Kondom menyelamatkan hidup, di Eropa dan benua lainnya.

“Bantuan modern terhadap negara berkembang sekarang ini harus menyediakan juga akses keluarga berencana terhadap kelompok masyarakat paling miskin – terutama dengan penyediaan kondom.

“Tanpa itu merupakan tindakan tidak bertanggung jawab.”

Menteri Pembangunan Belanda Bert Koenders mengatakan “sangat berbahaya dan serius sekali” karena Paus “menghalangi orang melindungi diri mereka”.

“Paus memperburuk situasi.”

‘Memperbesar masalah’

Dalam perjalannya menuju Cameroon, Paus mengatakan HIV/Aids adalah “tragedi yang tidak bisa dipecahkan hanya dengan dana, tidak bisa diatasi dengan pembagian kondom, yang malah justru akan memperbesar masalah”.

Solusinya, menurut Paus terletak, pada “kebangkitan spiritual dan manusia” serta “persahabatan untuk mereka yang menderita”.

Kelompok pegiat mengatakan kondom adalah satu dari sejumlah metode yang terbukti menghentikan penyebaran virus HIV.

Rebecca Hodes, dari Treatment Action Campaign di Afrika Selatan, mengatakan posisi Paus “melawan penggunaan kondom menunjukkan dogma keagamaan lebih penting bagi Paus daripada nyawa penduduk Afrika”.

Rabu kemarin, Paus menghadiri sebuah acara dengan Uskup Cameroon di ibukota, Yaounde.

Paus Benediktus akan mengakhiri perjalanannya di Afrika dengan mengunjungi Angola.

http://www.bbc. co.uk/indonesian /news/story/ 2009/03/090319_ popecondom.

 

Pemilu, Tokoh Agama Diminta Netral dan Independen


Para tokoh agama diminta untuk tak terjebak politik praktis dalam pemilu legislatif pada 9 April mendatang. Dikhawatirkan tokoh agama bisa tidak netral dan tidak independen.

Hal itu mengemuka dari para tokoh agama dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla dalam diskusi “Peran Agama Membangun Budaya Politik dan Berintegritas”, di Kantor DPP Partai Golkar, Rabu [11/03].

Mantan Ketua Umum Muhammadiyah Ahmad Syafi’i Maarif mengatakan citra perpolitikan di Indonesia sudah semakin buruk. Bahkan, politik sudah menjadi mata pencaharian bagi semua orang karena ketiadaan lapangan pekerjaan. Apalagi, kini para tokoh agama sudah masuk ke ranah politik, bahkan menjadi brooker politik. “Mestinya tugas dan fungsi para tokoh agama tidak masuk ke ranah politik, tapi sebagai pengarah dan memberikan nilai-nilai etika dan moral untuk menjadi dasar pijakan bagi politisi dalam berpolitik,” tegasnya.

Dijelaskannya, para politisi maupun para tokoh agama yang terjun ke dunia politik harus bermata dan bertelinga ke bumi. Artinya, mendengarkan, memperjuangkan aspirasi dan penderitaan rakyat ke arah yang lebih baik.

Menanggapi hal itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masdar F Masudi menegaskan, jangan sampai Indonesia hancur karena demokrasi yang sudah tidak lagi berpedoman kapada tata nilai dan norma etika.

Menurutnya, yang harus diserap dunia politik adalah nilai-nilai etika dan moral agar tercipta praktik demokrasi yang berguna untuk kemashalatan masyarakat. “Dengan demikian kita akan hidup damai dan politik yang damai. Tidak seperti yang terjadi selama ini, ketegangan politik akibat keliru menyerap nilai-nilai agama (unsur ideologis dan idealis) ke dalam politik,” ujar dia.

Sedangkan Jusuf Kalla menilai, bahwa konflik yang terjadi di tanah air, seperti di Poso dan Ambon, bukanlah konflik agama, tetapi disebabkan oleh politik atau ketidakadilan ekonomi.

Romo Beny Susetyo dari Konfrensi Wali berpendapat saat ini banyak orang nekad terjun ke politik menjadi politisi tanpa modal. “Sehinggapolitik sudah kehilangan keadaban investasi, karena biaya politik kita sangat mahal. Yang ada, rakyat diabaikan elit politik dan akhirnya rakyat menjadi sangat pragmatis,” ujarnya.

Ia memprediksi jumlah golput akan semakin tinggi, mengingat kehidupan berdemokrasi tak memberikan kesejahteraan buat rakyat. “Tak ada lagi etika politik, karena adanya transaksi politik. Itu jelas sekali,” tambahnya.

Sementara Richard Daulay sepakat agar agama jangan dipolitisasi. Apalagi banyaknya atribut parpol yang menggunakan simbol-simbol agama. “Kalau dalam pertarungan politik itu nantinya caleg yang menggunakan atribut agama itu kalah, maka berarti Tuhan juga kalah dalam berpolitik,” jelasnya. >

Berita Sore
Sumber: http://id.christian post.com/dbase.php?cat=society&id=1080