Diduga Korupsi Anggaran Mantan Kakanwil Kemenag NTT Ditahan


Mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTT, Sega Fransiskus, ditahan penyidik Kejaksaan Tinggi setempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Penfui Kupang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran tahun 2010 sekitar Rp46 miliar.

“Kami menghormati keputusan penyidik di Kejati NTT untuk menahan klien kami untuk 20 hari ke depan, setelah menjalani pemeriksaan selama empat jam lebih dengan disodori sekitar 32 pertanyaan,” kata kuasa hukum tersangka Melkianus Conterius Seran, di Kupang, Kamis.

Seperti disaksikan, tersangka digiring penyidik Kejati NTT Hendriana Malo bersama petugas menuju mobil tahanan Kejati NTT tepat pukul 16.30 WITA sambil tertawa kecil dan mempersilahkan jurnalis untuk bertanya langsung ke kuasa hukumnya.

Melkianus Conterius Seran, kuasa hukum tersangka mengatakan kliennya disodori pertanyaan seputar penggunaan anggaran Pendidikan Agama Katolik, temuan BPK dan pembentukan tim verifikasi anggaran dan bantuan dan pertanyaan lain yang tidak perlu diketahui publik karena masih rahasia klien.

Ia mengatakan pemeriksaan masih akan berlanjut, sehingga untuk memudahkan proses itu, maka tersangka bersedia ditahan demi kepentingan hukum.

“Meski demikian kami sudah mengajukan permohonan penangguhan, karena pihaknya menjamin klien akan kooperatif dan tidak akan melarikan diri termasuk tidak akan menghilangkan alat bukti dan merupakan hak tersangka seperti diatur dalam KUHAP,” katanya.

Untuk diketahui beberapa keterangan dari staf Kemenag NTT yang telah dihukum bersalah menyebut tersangka (Fransiskus Sega) diduga menerima aliran dana dari kegiatan fiktif tahun anggaran 2010.

“Ada kegiatan pelatihan fiktif yang digelar di Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Sebagian dana itu diduga ‘lari’ ke tangan mantan Kakanwil Kemenag NTT. Fakta itu berdasarkan keterangan saksi,” kata Penasehat hukum salah satu tersangka kasus dugaan korupsi di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Propinsi NTT, Philipus Fernandes, S.H.

“Masa sebagai kuasa pengguna anggaran, mantan Kakanwil Kemenag NTT tidak mengetahui ada dan tidaknya kegiatan di sana. Kan tidak mungkin. Hanya saja bukti disposisi secara tertulis belum didapatkan. Namun dari keterangan para saksi, itu sudah mengarah ke dia (mantan Kakanwil Kemenang NTT),” katanya.

Philipus mencontohkan lagi, ada uang yang keluar senilai Rp200 juta untuk kegiatan pelatihan di Larantuka, tetapi ternyata itu fiktif, kemudian mantan Kakanwil Kemenag NTT tidak tahu.

Sebelumnya tiga tersangka kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas fiktif di Kantor Wilayah Kementerian Agama NTT tahun anggaran 2010 telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Kupang.

Ketiga terdakwa itu masing-masing atas nama Herman Mada Handamai, Sebastianus Balu dan Damianus Wae.

Red: Taufik Rachman

Sumber: Republika dan antara

UGM Yogyakarta Cabut Larangan Ateisme


Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogja mencabut larangan menganut dan/atau menyebarkan paham ateisme atau agama, kepercayaan, atau ajaran yang tidak diakui oleh negara.
Kebijakan tersebut diambil agar UGM menjadi pelopor pluralism, tidak terkotak-kotak dan menghindarkan pemikiran sempit mahasiswa.

Kabag Humas UGM, Wijayanti mengatakan,  peraturan baru tersebut diterbitkan untuk mengatur perilaku mahasiswa. Tujuannya, agar mahasiswa menghormati perbedaan.
Tidak melakukan kekerasan dengan alasan perbedaan agama, kepercayaan, budaya dan lain sebagainya. “Masyarakat perlu paham itu, bahwa yang diatur oleh UGM adalah etika, perilaku. Bukan agama atau kepercayaannya,” terang Wiwit sapaan akrab Wijayanti kepada JIBI/Harian Jogja, Kamis (20/2).

Sekadar diketahui, Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) No. 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa UGM ditetapkan oleh Rektor UGM Prof. Pratikno pada 26 Agustus 2013.

Pada pasal 12 peraturan tersebut berbunyi: “Setiap Mahasiswa dilarang menganut dan/atau menyebarkan paham ateisme atau agama, kepercayaan, atau ajaran yang tidak diakui oleh Negara Republik Indonesia.”

Namun, belum genap setahun diberlakukan, Rektor UGM kembali merevisi aturan tersebut pada 6 Januari 2014 lalu. UGM mengeluarkan Peraturan Rektor UGM No. 59/P/SK/HT/2014 tentang Perubahan Peraturan Rektor UGM No. 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa UGM.

Pada pasal 12,  tertuang aturan yang berbunyi “Mahasiswa Universitas Gadjah Mada dilarang bersikap dan melakukan tindakan kekerasan atas nama agama, kepercayaan, ajaran, budaya dan/atau adat istiadat tertentu.”

Keputusan perubahan bunyi pasal tersebut, sambung Wiwit,  telah disepakati melalui sidang Senat UGM. Dia menolak anggapan bila perubahan pasal tersebut dinilai UGM sebagai pendukung paham ateisme.
“Bukan mendukung ateism atau agama tertentu. Urusan agama dan kepercayaan itu ranahnya negara. Kami di UGM hanya mengatur etika mahasiswa saja. Di mana para mahasiswa saling menghormati perbedaan dan tidak melakukan kekerasan,” kata Wiwit.

Sumber:
http://www.solopos.com/2014/02/20/cabut-larangan-ateisme-ugm-yogyakarta-perbolehkan-mahasiswa-ateis-491167

Indonesia Tuan Rumah Forum Global Peradaban


Indonesia ditunjuk Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi tuan rumah Forum Global Ke-6 Aliansi Peradaban PBB (United Nations Alliance of Civilizations/UNAOC), di Bali, 28-30 Agustus 2014. Forum global ini mengambil tema Kesatuan dalam Keberagaman (Unity in Diversity), yang merupakan roh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Direktur Diplomasi Publik Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Al Busyra Basnur menyampaikan hal itu, Minggu (23/2), saat pembukaan Konvensi Nasional Adat, Adab, dan Budaya Nusantara ke-4, di Gedung Merdeka Museum Konferensi Asia Afrika, Bandung.

Hadir pula pada acara itu Dirjen Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif M Ahman Sya serta Kepala Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia Syahroni R Nusir.

Dalam Forum Global tersebut akan dibahas empat pilar, yaitu kepemudaan, pendidikan, media, dan migrasi.

Peserta dari sejumlah negara yang berpartisipasi akan menyampaikan pemikiran, saran, dan berbagai pengalaman guna menghasilkan kesepakatan yang lebih besar bagi peranan aliansi peradaban ini, terutama dalam memajukan kerja sama antarumat manusia, serta menciptakan perdamaian dunia.

Menurut Busyra, Forum Global UNAOC mulai digelar 2008 di Spanyol dan penyelenggaraan selanjutnya di Turki, Brasil, Qatar, dan Austria. Indonesia merupakan tempat penyelenggaraan Forum Global Ke-6 dan merupakan negara pertama di kawasan Asia Pasifik yang ditunjuk PBB menjadi tuan rumah.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Silaturahmi Nasional Raja-Sultan Nusantara di Indonesia (BP Silatnas) Upu Latu ML Benny Ahmad Samu-Samu mengatakan, konvensi itu digelar untuk menyusun rekomendasi tentang adat istiadat dan budaya Nusantara. (SEM)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000005071508

KERUKUNAN BERAGAMA: Tokoh Agama Kawal Suasana Pemilu


Menteri Agama Suryadharma Ali mengajak seluruh umat beragama untuk menjaga kerukunan, terutama menjelang pemilihan umum legislatif, 9 April mendatang. Tokoh agama diminta terus mengawal kerukunan yang sudah tercipta.
”Pemilu 2014 akan penuh dengan persaingan, jangan sampai agama menjadi pintu masuk bagi sekelompok orang yang ingin memperkeruh suasana kerukunan dengan ajaran yang sempit dan hasutan pemicu konflik,” kata Suryadharma Ali dalam dialog dengan tokoh pemuka agama, Jumat (21/2), di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), serta dialog dengan masyarakat pada acara Gerak Jalan Kerukunan, Sabtu (22/2), di Lapangan Sanamang Mantikei, Palangkaraya, Kalteng.

Tiga jenis persaudaraan
Suryadharma mengingatkan, ada tiga jenis persaudaraan yang perlu diperkuat untuk menciptakan kerukunan, yaitu persaudaraan internal umat seagama, persaudaraan sebagai bangsa, dan persudaraan antar-sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan.

”Dalam persaudaraan sebagai satu bangsa, kita perlu menyingkirkan egoisme kelompok, partai, ormas, dan suku. Lupakanlah sekat-sekat yang ada,” ujar Suryadharma di hadapan peserta Gerak Jalan Kerukunan yang berjumlah lebih dari 5.000 orang.

Menurut Suryadharma, persaudaraan antar-sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan mengingatkan, kita semua berasal dari Tuhan Yang Satu.

”Sudah sepatutnya kita membangun kesatuan dan persaudaraan sebagai manusia. Ini yang harus terus diperkuat agar persatuan Indonesia pun semakin kuat,” katanya.

Kerukunan adalah proses yang berkelanjutan dan harus diupayakan setiap hari. Kerukunan bukanlah sesuatu yang instan, setiap pihak perlu menjaga kerukunan.

”Peran Forum Kerukunan Umat Beragama cukup penting untuk mencegah dan mengurangi potensi konflik yang ada,” ujar Suryadharma.

Suryadharma pun menyampaikan, kehidupan beragama di Indonesia merupakan suatu kebebasan, tetapi juga diatur negara. Indonesia adalah negeri yang berdasarkan Ketuhanan, bukan keagamaan. Pancasila menjadi dasarnya.

”Umat beragama menganut kebebasan sebagai sesuatu yang terbatas. Kebebasan absolut hanya milik Tuhan. Oleh karena itu, makna kebebasan beragama adalah kebebasan yang terbatas. Kini, kebebasan beragama, dipahami sebagai kebebasan absolut. Demikian juga dengan demokrasi. Demokrasi bukan segala-galanya sehingga dapat menghantam sistem nilai atau agama yang ada,” tutur Suryadharma.

Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran menilai kualitas kerukunan antarumat beragama di Kalteng semakin baik. ”Namun, kita perlu terus waspada akan ancaman yang bisa memecah belah kerukunan, baik atas nama agama, ras, suku, maupun politik. Kerukunan antaragama perlu terus dijaga untuk menciptakan ketertiban nasional,” ungkap Achmad Diran.

Sekretaris Umum Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Lamandau, Kalteng, Lilik Setiawan menyampaikan, kehidupan antarumat beragama di Kalteng secara umum dan Kabupaten Lamandau secara khusus cukup baik. ”Kerukunan sudah tercipta dan dalam kondisi yang kondusif. Kita perlu terus menjaganya,” kata Lilik.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalteng Jawahir Tantawi mengatakan, Forum Kerukunan Umat Beragama Kalteng siap membangun persaudaraan dan kerukunan umat beragama yang sejalan dengan semangat tradisi rumah betang. ”Rumah betang mencerminkan persaudaraan yang majemuk bagi siapa saja. Dalam rumah betang, hiduplah banyak keluarga di satu atap dan satu rumah,” kata Jawahir. (DKA)

Sumber: kompas cetak edisi 24 Februari 2014

Kontroversi RUU KUHAP, Wantimpres Laporkan 12 Pasal Pelemahan KPK ke Presiden


Dewan Pertimbangan Presiden mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait kontroversi pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Hukum Pidana/Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP/KUHAP). Setidaknya ada 12 pasal yang menurut Wantimpres berpotensi melemahkan KPK di dalam RUU KUHAP.

Demikian disampaikan anggota Wantimpres, Albert Hasibuan dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (20/2/2014). “Saya pikir kerisauan KPK ini harus disikapi dengan serius dan tegas. Kelemahan-kelemahan dari pasal-pasal itu harus dihilangkan. Saya setuju dengan KPK. Saya sudah sampaikan surat kepada Presiden,” ujar Albert.

Albert menjelaskan, penghilangan pasal-pasal yang berpotensi KPK itu bisa dilakukan dengan cara tetap membahas RUU sambil melakukan koreksi. Menurut Albert, pemerintah tetap tidak perlu menghentikan pembahasan.

“Saya daftar ada 12 (pasal) itu dikoreksi agar masyarakat bisa merasa terdorong untuk selalu memberantas korupsi. Pembahasan tetap lanjut, hanya pasal tertentu diganti,” imbuh Albert.

Menurut Albert, dari 12 pasal yang dianggap melemahkan KPK, di antaranya yakni mengatur soal hakim dapat menghentikan penuntutan perkara, tidak ada perpanjangan masa penahanan, masa penahanan tersangka lebih singkat, tersangka atau terdakwa dapat mengajukan penangguhan penahanan.

Selain itu. Albert menilai pasal lainnya yang melemahkan KPK yakni mengatur tentang penyitaan harus seizin hakim pemeriksa, penyadapaan juga harus melalui izin hakim pemeriksa, penyadapan dalam hal mendesak dapat dibatalkan, putusan bebas tidak bisa diajukan ke tingkat kasasi dan putusan kasasi tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan tinggi.

Di dalam RUU KUHAP dan KUHP, kata Albert, juga tidak memuat ketentuan tentang penyelidikan dan pembuktian terbalik. “Harusnya semua pihak membahas ini sehingga menghasilkan satu Undang-undang KUHAP/KUHP dengan tidak melemahkan KPK,” ujar Albert.

Desakan KPK

KPK telah mengirimkan surat kepada DPR dan Presiden meminta pembahasan RUU KUHP/KUHAP dihentikan. KPK berdalih persoalan waktu yang singkat, menjadi hambatan DPR menyelesaikan kedua RUU itu.

Oleh karena itu, KPK meminta agar pemerintah dan DPR menarik draf kedua RUU dan mempercayakan pembahasan kembali revisi undang-undang KUHP/KUHAP kepada DPR periode 2014-2019.

Selain itu, KPK juga keberatan substansi dari RUU KUHP yang masih memuat tindak pidana kejahatan luar biasa. Padahal, jenis tindak pidana itu sudah diatur dalam undang-undang tersendiri. DPR sudah menerima surat yang disampaikan KPK itu. Namun, DPR bersama tim penyusun KUHP dari pemerintahan sepakat untuk tetap melanjutkan pembahasan sampai ada sikap resmi Presiden.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2014/02/20/1817322/Kontroversi.RUU.KUHAP.Wantimpres.Laporkan.12.Pasal.Pelemahan.KPK.ke.Presiden.

Syariat Islam harus jadi Pemersatu Bangsa


Menteri Agama Suryadharma Ali berharap syariat Islam yang diberlakukan di Aceh ke depan semakin menjadi pemersatu dan kekuatan di Indonesia.

“Syariat Islam harus menjadi kekuatan ekonomi, sosial dan politik bagi Indonesia,” kata Suryadharma Ali ketika diterima Bupati Aceh Barat Teuku Alaidinsyah di kediamannya, Kota Meulaboh, Selasa (18/2) siang.

Menag berada di provinsi paling Barat Indonesia itu dalam kaitan kunjungan kerja untuk melihat langsung kesiapan Sekolah Tinggi Agama Islam Tgk Chiek Direndeng menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) beberapa waktu mendatang.

Ikut mendampingi Menteri Agama, Direktur Pendidikan Islam Dede Rosada, staf khusus Budi Setiawan, Sekretaris Ditjen Bimas Islam Muhammad Amin, Kanwil Kemenag Aceh dan dan beberapa orang direktur di lingkungan Kementerian Agama.

Menurut Menag, syariat Islam yang berkembang di Aceh berlangsung dengan baik. Karena ajaran Islam itu mengedepankan rahmatan lil alamin, penuh rahmat dan toleransi. Islam yang berkembang di Aceh diharapkan dapat menjadi inspirasi dan mendorong kekuatan bagi ekonomi rakyat. 

“Jika kita memberi kehidupan kepada seseorang, tentu itu sama dengan memberi kehidupan bagi jagat raya. Alam semesta yang luas ini,” kata Suryadharma. 

Suryadharma menyambut gembira bahwa program kegiatan Maghrib mengaji di daerah ini mendapat sambutan hanyat. Anak usia dini hingga dewasa melaksanakan dengan baik. Bahkan, dilengkapi pula dengan kegiatan safari Subuh yang didukung Forum Komunikasi Safari Subuh. (Antara)

Sumber: http://m.islamindonesia.co.id/detail/1410-Syariat-Islam-harus-jadi-Pemersatu-Bangsa

KPK: RUU KUHP Disahkan, KPK Terancam Bubar


Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menolak sejumlah poin dalam rancangan undang-undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dianggap dapat melemahkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu poin yang dianggap dapat melemahkan pemberantasan korupsi adalah dimasukkannya delik tindak pidana korupsi dalam KUHP.

Menurut Ketua KPK Abraham Samad, sifat kejahatan korupsi yang luar biasa akan hilang jika dimasukkan dalam RUU KUHP. Abraham menilai delik korupsi dan kejahatan luar biasa lainnya, seperti narkotika, dan terorisme sedianya diatur dalam undang-undang khusus, bukan dimasukkan dalam KUHP.

“Kalau sifat kejahatan luar biasa hilang, maka konsekuensinya, lembaga-lembaga yang punya kompetensi seperti KPK, PPATK, dan BNN tidak relevan lagi atau bisa dikatakan lembaga bubar bila kejahatan luar biasa itu dipaksakan masuk ke buku II,” kata Abraham dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/2/2014).

Hadir pula dalam jumpa pers tersebut Wakil Ketua KPK Zulkarnain dan Juru Bicara KPK Johan Budi. Senada dengan Abraham, Zulkarnain menyatakan, hal itu merupakan suatu kemunduran. Pasalnya, sebelum ini delik korupsi sengaja dikeluarkan dari KUHP karena dianggap sebagai tindak pidana luar biasa.

“Dulu bagian tindak pidana korupsi dari KUHP dikeluarkan menjadi tindak pidana khusus, jadi tipikor seperti suap-menyuap dan lain-lain, hukuman diperberat, cakupan diperluas, pembuktian diperkuat, ada pembuktian terbalik dan terbatas. Kalau dikembalikan ke KUHP berarti mundur dari sisi perundangan,” tutur Zulkarnain.

Apalagi, lanjutnya, saat ini tindak pidana korupsi di Indonesia berkembang masif. Hal itu, katanya, bisa dilihat dari perkara-perkara yang ditangani KPK dengan modus yang semakin canggih dan nekat.

“Lalu, apa mungkin ditangani secara biasa? Lantas ukuran lain adalah IPK (indeks persepsi korupsi) kita komponen yang dipakai cukup canggih, masih 32 dari 100, masih di bawah rata-rata dunia yang 43, kemudian juga yang KPK lakukan tiap tahun survei integritas nasional dan daerah masih banyak yang di bawah kewajaran, di bawah 6,” ucap Zulkarnain.

Selain soal delik korupsi, KPK mengkritisi aturan dalam RUU KUHP yang menyebutkan bahwa suap atau gratifikasi tidak masuk dalam delik korupsi melainkan kejahatan yang berhubungan dengan jabatan.

“Oleh karena itu kalau penyelenggara negara terima suap, tidak bisa disidik KPK. Kalau kejahatan suap-menyuap dimasukkan dalam delik tindak pidana jabatan, tidak masuk lagi delik-delik korupsi,” ucap Abraham.

KPK juga menemukan sejumlah poin yang berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Poin pertama, berkaitan dengan peniadaan tahap penyelidikan sehingga kewenangan KPK melakukan penyadapan dalam tahap penyelidikan kemungkinan akan ikut hilang.

Poin berikutnya, lanjut Abraham, wacana aturan mengenai penyadapan yang harus mendapatkan izin dari hakim pendahuluan, serta aturan yang menyebutkan putusan bebas murni tidak bisa digugat melalui upaya hukum selanjutnya.

Zulkarnain juga mengatakan, banyak aturan dalam RUU KUHAP yang sulit diimplementasikan, termasuk aturan mengenai batas maksimal penahanan yang hanya lima hari sebelum berkas perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan.

“Enak sekali lima hari, kalau libur tiga hari, tinggal dua hari, buat surat penangkapannya habis ke pengadilan, itu tidak aplikatif. Kalau ditanya di ujung Indonesia, sanggup tidak penyidik bisa melakukan tugas yang diberikan? Kalau tidak sanggup akan mengakibatkan tindak pidana dibiarkan terjadi. Jangan enak di atas kerja kalau diimplementasikan mustahil. Makanya bikin undang-undang harus ada pengkajian, harus dilihat kelemahan KUHAP yang lalu,” kata Zulkarnain.

Atas dasar itulah, KPK mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pimpinan DPR, dan ketua panitia kerja pembahasan RUU KUHP/KUHAP di DPR. Surat tersebut berisi permintaan agar pembahasan dua RUU ini di DPR dihentikan.

Penulis: Icha Rastika
Editor: Hindra Liauw

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2014/02/19/1930551/KPK.RUU.KUHP.Disahkan.KPK.Terancam.Bubar