Kata Orang Malaysia: “Indonesia itu Anjing” – Benar-benar Penghinaan


Saya kaget ketika menyaksikan video suporter Malaysia yang sebut: “Indonesia itu Anjing” – Benar-benar Penghinaan
Coba buka link ini:

http://video.ak.fbcdn.net/cfs-ak-snc6/v/237279/796/307249079379807_44749.mp4?oh=54fee2848251f32c5f64e6e4f3b9285a&oe=50B8C578&__gda__=1354400721_6aed82d701e53144b42b4d2419f2418f

Atau di link ini: http://www.google.com/urlq=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_S1uT1vrRJ8&sa=U&ei=EAi4UOSxHcXqrQeVtoH4CQ&ved=0CBUQtwIwAA&usg=AFQjCNFuuydj3Yiyqofh44UWVZu1do9Jlw

Iklan

Gereja-gereja di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, diancam Ormas Islam


Gereja-gereja di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, diancam ormas Islam. Hari ini kabarnya  ada aksi besar-besaran, ormas Islam akan melakukan sweeping di gereja-gereja.

Aksi kali ini diprediksi besar dan berbahaya, karena didukung Bupati Pasaman Barat. Sejumlah sekolah negeri dan Madrasah sudah diliburkan terkait rencana aksi tersebut. Umat Paroki Keluarga Kudus Simpang Empat Pasaman Barat mulai resah dan ketakutan.

Menurut Theofilus Bela, seorang aktivis lintas agama bahwa informasi mengenai ancaman terhadap gereja stasi paroki Keluarga Kudus di Pasaman Barat benar. Informasi ini dia peroleh tadi malam. Ia langsung meminta pengamanan gereja kepada pihak Markas Besar Polisi dan aparat keamanan terkait lainnya sehingga mulai tadi pagi gereja sudah dijaga ketat oleh aparat keamanan .

Juga lanjutnya melalui surel kepada Yani Kardono, salah satu anggota milis Mitra Hukum bahwa Theofilus Bela sudah minta bantuan Pak Din Syamsuddin untuk berbicara dengan tokoh-tokoh Islam setempat sehingga akhirnya pada saat demonstrasi tadi siang yang ikut demo hanyalah anak-anak sekolah dan para pelajar saja  (total jumlahnya sekitar 300 anak saja) .

Jadi pihak polisi dan aparat keamanan terkait dapat mengamankan situasi dengan baik sehingga tidak terjadi apa-apa .

Menurut Theofilus Bela, sebaimana ditulis dalam surelnya kepada Yani Kardono, bahwa Bapak Uskup Padang Mgr. Situmorang mengetahui kasus itu. Bapak Uskup amat sedih.

Sumber: Mitra Hukum Mailing List, 20 Nov 2012

Jabar peringkat pertama kasus intoleransi kebebasan beragama


Setara Institute menyatakan Provinsi Jawa Barat menempati peringkat pertama sebagai wilayah yang paling banyak terjadi tindakan intoleransi berupa pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan.

“Kasus sebanyak 224 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama itu merupakan peristiwa yang terjadi dari Januari hingga awal November ini, dan 80-90 persennya terjadi di Jawa Barat,” kata Peneliti Setara Institute Ismail Husni, saat menghadiri acara Hari Toleransi Internasional, di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Bandung, Jumat.

Dari 224 peristiwa pelanggaran kebebasaan beragama atau berkeyakinan tersebut, kata Ismail, terdapat 315 bentuk tindakan yang mayoritasnya merupakan tindakan pengrusakan tempat ibadah dan sisanya intimidasi.

“Jadi kasus intoleransi yang terjadi di kita itu bisa berupa intimidasi hingga perusakan. Yang cukup sering terjadi adalah perusakan rumah ibadah, perusakan masjid. Dan dua kelompok yang paling sering mendapat tindakan intoleransi itu adalah umat Kristiani dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI),” katanya.

Menurut dia, kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa Barat sejak dua tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan.

“Dua tahun ini, tren perisriwa pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan di Jabar meningkat, tahun lalu itu hanya sekitar 66 peristiwa saja,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Divisi Hubungan Ekonomi, Sosial dan Budaya LBH Bandung Samuel Situmorang menambahkan, angka intoleransi berupa pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia tersebut bisa diibaratkan sebagai fenomena gunung es.

“Kami melihatnya seperti fenomena gunung es, yang tercatat di kami dan lembaga lainnya seperti Setara Institute itu kami peroleh dari media atau yang muncul di permukaan. Kami yakin, masih banyak kasus atau peristiwa yang belum muncul ke permukaan,” kata dia.

Oleh karena itu, melalui Peringatan Hari Toleransi Internasional yang dilaksanakan di Halaman Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Bandung semua pihak bisa menyadari kembali bahwa toleransi adalah sebuah keharusan.

“Harapannya melalui peringatan Hari Toleransi Internasional ini, kita akan terus mengkampanyekan gerakan toleransi di setiap lini kehidupan kita. Dan mudah-mudahan peristiwa intoleransi tidak terjadi lagi,” kata Samuel.
(Antaranews.com)

Tegakkan Keadilan Sosial bagi Masyarakat


Sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, selama ini cenderung diabaikan. Hal itu terlihat dari masih lebarnya kesenjangan sosial, hukum, ekonomi, dan pendidikan antara kelompok elite dan rakyat kecil.

Hal itu mengemuka dalam TB Simatupang Memorial Lecture ”Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila” yang digelar Institut Leimena, di Jakarta, Senin (12/11). Pemberi ceramah adalah Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Emil Salim, Pengasuh Pesantren Tebuireng Jombang Salahuddin Wahid, serta mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Luhut Panjaitan. Hadir juga sebagai pembicara Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, mantan Gubernur Bank Indonesia Adrianus Mooy, dan Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas St Sularto.

Salahuddin mengatakan, Pancasila mati suri karena tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan diabaikan dalam menyusun kebijakan negara. Sila kelima belum sungguh- sungguh diwujudkan. Akibatnya, kehidupan bangsa Indonesia dipenuhi ketidakadilan, terutama di bidang ekonomi.

Menurut Syafii Maarif, sila kelima bahkan sudah yatim piatu sejak awal. Ketidakadilan itu juga terasa dalam banyak undang- undang yang justru menggerogoti kedaulatan nasional dan melemahkan rakyat.

”Pancasila harus diperjuangkan secara konkret. Tegakkan keadilan sosial dalam kehidupan nyata sehari-hari. Semua rakyat harus punya akses pada kekayaan negeri, dan negara harus menjadi regulator yang adil,” kata Salahuddin.

Luhut juga mengatakan, setelah 67 tahun merdeka, rakyat belum memperoleh keadilan dan kesejahteraan. Ketidakadilan menyebabkan kemarahan rakyat mudah tersulut akibat masalah sepele dan akhirnya meledak menjadi konflik.

Pemerintahan yang tak berjalan dengan adil, lanjut Luhut, memicu pembangkangan sipil. Dalam kondisi seperti ini, bangsa Indonesia merindukan pemimpin yang memiliki visi keadilan, membela rakyat, dan menjadi teladan bagi publik.

Menurut Emil Salim, pembangunan juga harus dilandasi prinsip keadilan sosial. Semua daerah, kelompok, dan wilayah harus dikembangkan sesuai dengan karakternya.

Pancasila sebagai ideologi negara, kata Mahfud, sudah diterima dan teruji. Namun, pelaksanaannya masih bermasalah sehingga bangsa ini terancam terperosok dalam tubir jurang. Karena itu, kelima sila harus dilaksanakan, terutama keadilan sosial. Sejahterakan seluruh rakyat dan tegakkan hukum secara adil.

St Sularto mengatakan, kualitas bangsa Indonesia memang melapuk dalam banyak aspek akibat Pancasila ditinggalkan. Namun, bangsa Indonesia harus tetap optimistis karena masih ada harapan perbaikan jika memperoleh kepemimpinan nasional yang benar-benar mampu membawa Indonesia maju.

Gubernur Sulawesi Utara SH Sarundajang, di Manado, Sulawesi Utara, mengatakan, dibutuhkan konsensus nasional baru untuk memperteguh nilai kebangsaan yang dibuat para pendiri negara. (Kompas cetak, 13 Nov 2012)