Butuh Pemimpin yang Melindungi


Pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia selama tahun 2012 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, bahkan melibatkan kian banyak aparat negara. Untuk mengatasinya diperlukan kepemimpinan nasional yang berani menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kebebasan beragama, sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian salah satu kesimpulan ”Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama dan Intoleransi Tahun 2012” oleh The Wahid Institute, sebagaimana diungkapkan Koordinator Program The Wahid Institute Rumadi, di Jakarta, Jumat (28/12). Laporan dilanjutkan diskusi dengan pembicara anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Imdadun Rakhmat; Koordinator http://www.change.org Usman Hamid; dan peneliti keislaman dari Monash University, Australia, Greg Barton.

Menurut Rumadi, laporan merekam pelanggaran kebebasan beragama di 16 wilayah selama tahun 2012. Data bersumber dari publikasi media, jaringan The Wahid Institute, observasi dan investigasi di lapangan, serta diskusi.

Laporan menunjukkan, selama 2012 terjadi 274 kasus dan 363 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dengan lima orang terbunuh. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun 2011 dengan 267 peristiwa, 2010 (184 peristiwa), dan 2009 (121 peristiwa). Wilayah yang paling banyak terjadi pelanggaran adalah Jawa Barat.

Dari total 363 tindakan itu, 166 tindakan di antaranya oleh aparat negara, terutama polisi, satpol PP, militer, bupati/wali kota, dan camat. Sebanyak 197 tindakan oleh nonaparat negara, terutama Front Pembela Islam (FPI), kelompok masyarakat, individu, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pelanggaran itu, antara lain, berupa penyerangan, perusakan, pembunuhan, pembiaran, penyesatan, kriminalisasi keyakinan, pelarangan rumah ibadah, pelarangan aktivitas keagamaan, pemaksaan keyakinan, dan intimidasi.

”Semua terjadi terutama akibat kepemimpinan yang lemah. Kepemimpinan kuat akan bisa mengeremnya,” kata Rumadi.

Direktur The Wahid Institute Yenny Zannuba Wahid mengatakan, daftar pelanggaran itu sudah cenderung menjadi tren. Masyarakat semakin alergi dengan kebebasan beragama dan semakin intoleran, sementara negara justru membatasi kebebasan beragama. Jika tidak segera ditangani, akan mengancam persatuan bangsa Indonesia.

”Negara harus menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai keyakinan. Lindungi kelompok minoritas, evaluasi peraturan yang membatasi kebebasan beragama, dan hidupkan spirit agama yang mencintai perdamaian,” katanya.

Imdadun Rakhmat menilai, elite politik dan birokrat masih kurang memahami, kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan bagian dari HAM yang tak boleh dikurangi oleh siapa pun dan di mana pun. Negara harus netral, menyelesaikan konflik berlatar agama, adil, dan tak boleh memihak mayoritas.

Namun, bagi Greg Barton, secara umum kebebasan beragama di Indonesia masih cukup baik meski ada kasus-kasus pelanggaran bersifat terbatas. UUD 1945 menjamin kebebasan beragama, sebagian besar masyarakat tetap bebas menjalankan ibadah, dan masih memegang prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dibandingkan negara-negara Timur Tengah, pencapaian Indonesia ini cukup baik. (Kompas cetak, 29 Des 2012)

Iklan

Menjaga Keutuhan Bangsa


Oleh Mohamad Burhanudin

Sebagai bangsa yang sangat beragam, perpecahan menjadi ancaman yang paling rawan di negeri ini. Ancaman tersebut tak hanya secara vertikal, tetapi juga horizontal. Karena itu, membangun nilai-nilai kebangsaan secara terus-menerus dan penghargaan atas nilai pluralisme menjadi sesuatu yang tak bisa ditawar-tawar lagi guna menjaga keutuhan bangsa. 

Hingga Indonesia berusia 67 tahun, problem kebangsaan belum kunjung usai. Bahkan, di masa Reformasi, saat nilai-nilai demokrasi semestinya memberikan landasan bagi hadirnya keindonesian baru yang humanis dalam pluralisme, retakan-retakan justru merebak.

Lepasnya Timor-Timur, entakan-entakan etnonasionalisme yang tak kunjung usai di Papua dan Aceh, konflik antarkampung, lunturnya toleransi beragama, konflik sektarian, dan fundamentalisme adalah di antara bentuk retakan-retakan itu.

”Jika persoalan kebangsaan ini tak segera dikelola dengan baik, bukan mustahil kita akan pecah seperti Yugoslavia,” kata dosen antropologi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Teuku Kemal Fasya.

Lalu, di mana sebenarnya letak kesalahan kita dalam berbangsa? Apa yang semestinya kita lakukan agar retakan-retakan itu tak berkembang menjadi keping-keping kehancuran? Berikut wawancara Kompas dengan Kemal Fasya.

Di mana letak persoalan nasionalisme kita saat ini?

Jika kita kembali merekonstruksi nasionalisme Indonesia, sebenarnya nasionalisme yang kita kenal hingga saat ini adalah bentuk heroisme yang hadir hanya di Pulau Jawa. Nasionalisme yang menunjukkan proses berbangsa secara keseluruhan ini tak ada. Nasionalisme yang ada baru merupakan pergulatan elite dan tokoh-tokoh di Jawa. Soekarno, Hatta, Syahrir adalah ”bapak bangsa” yang bergulat membangun nasionalisme keindonesiaan di Jawa. Meskipun Hatta dan Syahrir dari Minang, pergulatan mereka di Jawa.

Di masa Soeharto, bangunan nasionalisme kejawaan ini kemudian dipadu dengan alat represif. Pada masa Orde Baru itu, nasionalisme kemudian juga menjadi alat eksploitasi sumber daya alam di daerah tanpa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Timbullah masalah-masalah seperti di Aceh, Papua, dan Maluku. Muncullah subnasional yang terluka, mereka bagian Indonesia yang terluka. Di Aceh masih beruntung terjadi perdamaian tahun 2005, tetapi tidak di Papua.

Nasionalisme seperti apa yang perlu dikembangkan saat ini?

Saya pernah wawancara elite dan masyarakat di Kepulauan Natuna. Daerah ini tak pernah punya trauma konflik, berbeda dengan di Jawa atau di tempat lain yang pernah ada fragmen-fragmen amuk. Mereka secara alami menumbuhkan nasionalisme mereka sendiri. Jauh dari pusat kekuasaan.

Jauh dari pusat pembangunan dan lebih dekat dengan negara lain, tetapi tak serta-merta mereka kehilangan nasionalisme keindonesiaan. Kebaikan-kebaikan sosial dan kultural di daerah pinggiran yang seperti inilah yang juga semestinya diangkat ke sentral untuk membentuk nasionalisme Indonesia yang baru.

Saya yakin, di daerah-daerah lain juga memiliki begitu banyak kebaikan kultural dalam berindonesia. Jadi, jangan selalu gunakan simbol dan logika Jawa dalam membangun nasionalisme yang beragam ini.

Bagaimana mengelola subnasional-subnasional yang terluka?

Mau tidak mau kita harus memperbaiki pendekatan dan pembangunan yang lebih baik dengan subnasional yang terluka. Selama ini, suara-suara yang masih muncul di Papua ataupun Aceh, Jakarta hanya mengakui Papua dan Aceh sebagai sekadar mempunyai sumber daya alam. Infrastruktur kurang dibangun. Banyak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, lokalitas yang terluka ini juga belum banyak diajak bicara untuk mengatasi problem mereka, hanya sekadar diberi otonomi khusus, tetapi suara-suara mereka tak didengar, tak diindahkan.

Dimulai dari mana untuk membangunnya kembali?

Jakarta jangan jadi determinan. Libatkan seluruh komponen bangsa. Harus ada demitologisasi terhadap mitos-mitos kebangsaan kita, seperti Sumpah Pemuda. Bangun dasar nasionalisme yang sesuai kondisi sekarang. Nasionalisme harus didudukkan dengan terlebih dahulu mengajak bicara wilayah-wilayah pinggiran.

Bagaimana dengan ancaman sektarianisme?

Pada masa Orba, persatuan bersifat artifisial karena digerakkan militer. Ketika militer tidak punya kuasa sekuat masa Orba, ikatan semu militer itu mengendur. Seiring dengan itu, toleransi merenggang dan batas-batas antara agama bertumbuh, dan penyakit sektarianisme menyebar di mana-mana.

Mengapa bisa begitu?

Dalam sosiologi, ini disebut inferiority complex. Jadi, orang yang dulunya sering ditindas, kemudian ketika penindasnya hilang, dia menjadi penindas baru. Inferiority complex ini pun menjadi superiority complex. Ini terjadi di mana-mana, Aceh yang dulu ditindas Jakarta, ketika penindasnya hilang, elite-elitenya menjadi penindas bagi kelompok lain. Keberagaman yang dulu dikontrol negara, kini menikmati kebebasannya dan mayoritas menindas. Ini bahaya dari psikologi ketertekanan yang lama. Tetapi, ini bukan watak bangsa, ini sesuatu yang disebabkan desain politik tertentu. Kalau kita baca sejarah Kerajaan Aceh, pluralisme begitu dijaga. Bahkan, di Aceh ada lokalisasi minuman keras dan judi. Jambo Tape (salah satu daerah di Banda Aceh) itu kan daerah yang dulu dipakai untuk menjual minuman keras. Punayong menjadi wilayah chinatown. Jadi, dulu ruang untuk masyarakat minoritas di tengah mayoritas. Lha, sekarang kok kita menindas. Padahal, kita punya sejarah yang pluralis.

Bagaimana dengan syariat Islam di Aceh?

Saya lihat syariat Islam di Aceh mengalami proses domestikasi. Yang disebut dengan syariat Islam ini kemudian hanya menyangkut busana, judi, dan minuman keras. Padahal, yang dimaksud syariat Islam ini adalah masyarakat yang satu dan bisa menjadi masyarakat yang darussalam, masyarakat yang damai. Mengapa dimensi tentang penyelamatan lingkungan tak masuk dalam syariat Islam? Padahal, itu paling banyak berhubungan dengan kemaslahatan umat. Korupsi pun tak masuk. Kebaikan bersama itu kenapa tak dimunculkan dalam syariat Islam, ini yang menjadi aneh. Islam seharusnya dipahami secara komprehensif.

Apa solusinya?

Solusi dari persoalan kerukunan adalah dialog yang tanpa intimidasi. Selama ini apakah sudah terjadi dialog, yang saya dengar justru terjadi intimidasi-intimidasi. Ini bukan sesuatu yang syar’i. Islam itu tak pernah mengajarkan intimidasi.

Ketika semakin banyak organisasi keagamaan dijadikan sebagai badan atau dinas, itu sudah sangat sarat kepentingan politik dan ekonomi. Semua dianggarkan, diinstitusionalkan, dan akhirnya Islam yang muncul dari bawah tidak ada lagi. Islam muncul dari institusi-institusi yang sarat kepentingan politik dan ekonomi. Dibuat badan kan orientasinya menjadi anggaran. Jadilah Islam yang birokratis, bukan Islam yang kaffah.

Mulai dari mana untuk menyelesaikannya?

Mulailah dari diri sendiri, keluarga, dan komunitas, bukan dari proyek, dinas, dan anggaran. Ketika begitu banyak anggaran yang diberikan untuk otoritas keagamaan ini, apakah kehidupan beragama di tengah keberagaman ini lebih baik? Kenyataannya tidak. Kalau saya komparasikan dengan masa kecil saya, masih lebih baik dulu ketika belum ada banyak lembaga-lembaga. Ada seruan etis kepada anak-anak dari guru mengaji, itu lebih hidup pada masa dulu daripada sekarang. Gerakan Islam yang lebih kultural tak ada lagi.

Bagaimana menyandingkan Islam dan nasionalisme?

Kalau proyek Islam dan nasionalisme bisa berjalan, bagaimana menempatkan Islam itu di ruang publik tanpa harus merongrong kelompok lain. Menjadi kelompok sosial yang humble dengan masyarakat, menyatu dengan proyek nasionalisme.
(Kompas cetak, 1 Des 2012)