Lemhannas: Pancasila Terjepit Radikalisme dan Liberalisme


Jakarta (ANTARA News) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Budi Susilo Soepandji mengatakan saat ini Pancasila dalam keadaan “terjepit” diantara pusaran radikalisme dan liberalisme.

“Pancasila saat ini `terjepit`. `Terjepit ditengah pusaran radikalisme dan liberalisme,” katanya saat memberikan sambutan dalam acara Seminar Nasional dan Workshop tentang “Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Solusi dan Identitas Bangsa”, di Gedung Lemhannas, di Jakarta, Rabu.

Menurut Gubernur Lemhannas, Pancasila tampak masih kokoh sebagai ideologi, pandangan hidup dan dasar negara. Namun pada kenyataannya muncul berbagai fenomena yang menunjukkan implementasi Pancasila semakin jauh dari harapan dan cita-cita pendiri bangsa.

“Pola pikir, pola sikap dan pola tindak berbagai komponen bangsa tidak lagi mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila,” katanya.

Sejak reformasi digulirkan, Indonesia dihadapkan dalam berbagai perubahan di berbagai aspek kehidupan. Perlahan-lahan, katanya, nilai-nilai Pancasila mulai tergeser.

“Disisi lain pluralitas yang belum mampu dikelola menjadi alat pemersatu justru menjadi sesuatu yang menakutkan bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Sejarah maupun keberadaan Pancasila mulai dilupakan,” katanya.

Selain itu, kata Gubernur Lemhannas, kondisi saat ini menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan mulai diabaikan. Ini ditandai dengan meningkatnya pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

“Kurang dipahaminya rasa persatuan dan kesatuan bangsa kerap menimbulkan konflik SARA, etnonasionalime sempit yang menjurus ke gerakan separatisme,” katanya.

Sementara, toleransi antarumat beragama mengalami degradasi. Kemiskinan, ketidakadilan, dan fanatisme agama yang sempit menjadi lahan subur bagi tumbuhnya faham radikalisme, jelasnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Pancasila berada diantara pusaran radikalisme dan liberalisme. Untuk itu, katanya, perlu diambil langkah konkret.

Jawabannya, menurut Gubernur Lemhannas adalah jangan melupakan sejarah. Ia menekankan pentingnya untuk mempelajari esensi dibalik sejarah karena dalam sejarah terkandung nilai teladan dan moral yang tidak tenilai.

“Diperlukan langkah nyata dan sistematis yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Upaya aktualisasi sistematik yang dilakukan mencakup upaya yang bersifat politik, praktis, dan operasional,” katanya.

Menurut Gubernur Lemhannas, upaya politis sangat diperlukan mengingat Pancasila lahir melalui proses politik yang melibatkan seluruh kelompok dan golongan.

“Teladan yang ditunjukkan pendahulu bangsa harus dapat dijadikan contoh untuk menyusun rencana aksi guna melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila,” katanya.
(Antaranews.com)

Adian Husaini: Pancasila Bukan Pandangan Hidup Umat Islam


Sumber:  http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/2011/06/07/15157/adian-husaini-pancasila-bukan-pandangan-hidup-umat-islam/

Dalam pandangan Adian Husaini, isu negara Islam itu sebenarnya tidak penting. Yang terpenting adalah apakah umat Islam sekarang ini bisa menjadikan negeri muslim ini sebagai negeri yang baldatun thoyyibatun warrabbun ghafur, negeri yang dibawah naungan ridho Ilahi.

“Saya tidak bicara label negara Islam. Yang jelas, dengan Pancasila sebagai dasar negara, telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada umat Islam untuk menjalankan agamanya dan membangun negeri ini, negeri muslim yang besar,” kata Adian saat dijumpai disela-sela acara diskusi di Jakarta.

Ketika ditanya, apakah Pancasila sudah final? “Saya tidak suka dengan kata-kata final atau tidak final. Sebab, saya khawatir Pancasila akan disamakan dengan wahyu. Yang diperlukan sekarang ini bukanlah penguatan Pancasila, tapi mendudukkan Pancasila secara tepat dan proporsional serta menfasirkannya secara benar pula, seperti yang dimaui oleh para perumus Pancasila itu sendiri. Namun ironisnya, Pancasila telah diselewengkan sejak masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi,” jelas Adian.

Yang harus dirumuskan dari Pancasila, kata Adian, adalah mendudukan Pancasila sebagai dasar negara, tapi jangan menarik Pancasila ke hal-hal yang berlebihan, seperti Pancasila sebagai pandangan hidup. Bukankah dalam setiap agama, punya konsepnya masing-masing tentang pandangan hidup. Karena itu, jangan mencari konsep tuhan, alam dan moral menurut Pancasila. Dalam Islam sendiri, punya konsep Ketuhanan, begitu juga dengan Kristen.

“Ya sudah biarlah Pancasila diletakkan sebagai dasar negara, dimana komponen bangsa memahami Pancasila menurut pemahamannya masing-masing. Lalu pada level kenegaraan, mereka berjuang secara konstitusional,” jelas Adian.

Kenapa Anda mengatakan Pancasila tidak bertentangan dengan Islam? Dijawab Adian, karena memang, Pancasila dari awal disepakati oleh para tokoh nasionalis maupun tokoh Islam. Tokoh Islam Muhammad Natsir tahun 1954 mengatakan, Pancasila tidak bertentangan dengan Islam.

“Yang diprotes kemudian oleh tokoh Islam pada masa Orla dan Orba adalah penafsiran yang menyuimpang dari Pancasila, misalnya Pancasila ditafsirkan secara Nasakom, dimana Pancasila justru mengakomodir komunisme. Hal itulah yang tidak bisa diterima oleh tokoh Islam. Jadi, bukan Pancasilanya, yang tidak bisa diterima, tapi ketika Pancasilan dijadikan sebagai worldview atau rumusan kehidupan. Tidak bisa, konsep ketuhanan dirumuskan oleh Pancasila. Dan sudah pasti, akan bertabrakan dengan konsep agama, terutama Islam,” papar Adian.

Harusnya Pancasila, lanjut Adian, tidak masuk ke wilayah worlview itu. Sebab, worldview itu wilayahnya agama. Karena itu, jangan jadikan Pancasila sebagai landasan moral atau perilaku. Dikhwatirkan menjadi bias dan menimbulkan kebingungan. Orang yang berilaku menurut Pancasila akan bertabrakan dengan Islam. Mengingat Islam sendiri sudah punya konsep perilaku.

Pancasila Toghut?

Kelompok Islam tertentu memahami Pancasila sebagai toghut. Bagaimana dalam pandangan Adian? “Saya bisa memahaminya, karena itu merupakan pemahaman yang panjang terhadap penyalahgunaan Pancasila itu sendiri. Saya sendiri menggunakan perspekstif Kasman Dimedjo, yang mengatakan Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Pancasila memberikan kesempatan kepada umat Uslam untuk berjuang menjalankan agamanya.

“Dengan Pancasila, lanjut Adian, umat Islam tidak dilarang untruk membaca Al Qur’an, menjalankan shalat, zakat dan sebagainya, bahkan sampai menerapkan syariat Islam, seperti di Aceh. Di Aceh, orang yang menjalan syariat Islam apakah akan dianggap melanggar pancasila? Tentu tidak.

Menurut Adian, Piagam Jakarta adalah dokumen resmi, yang ditegaskan dalam dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Bung Karno. Adapun dekrit itu merupakan satu kesatuan dengan Konstitusi UUD 1945. Setelah dekrit tersebut berlaku, banyak produk per-Undang-undangan di Indonesia yang konsdirennya mengacu pada Piagam Jakarta. Misalnya, berdirinya IAIN (Penpres no 11 tahun 1960).

“Piagam Jakarta tidak pernah dipersoalkan. Tapi begitu masuk Orde Baru, banyak pihak yang alergi, mereka takut jika umat Islam menjalankan syariah. Padahal, jika umat Islam menjalankan syariah, sesungguhnya dijamin oleh konstitusi. Walaupun tidak secara eksplisit tujuh kata dicantumkan lagi, tapi yang jelas dekrit itu mengakomodir Piagam Jakarta,” tukas Adian.

Dengan demikian, secara operasional, Pancasila akan dijadikan acuan membentuk perundang-undangan, baik di bidang ekonomi, politik, maupun keagamaan. Sebagai contoh, melarang Ahmadiyah, tentu tidak melanggar ataupun bertentangan dengan Pancasila. Hal inilah yang terus diperjuangkan kelompok liberal untuk mencabut pasal penodaan agama (PNPS tahun 1965) karena dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Dikarenakan Pancasila yang sekarang mengacu pada rumusan Dekrit Presiden 5 juli 1959, maka berarti tidak boleh ada peratuaran perudangan-undangan di Indonesia yang bertentangan dengan syariah. “Kita bukan kembali pada rumusan Pancasila 18 Agustus ataupun 1 Juni, tapi 5 Juli 1959. Jadi tanggal 1 Juni itu bukan kelahiran Pancasila, tapi hari pidato Bung Karno di BPUPK. Kelahiran Pancasila adalah pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diterima resmi secara nasional oleh komponen bangsa.

Tokoh Reformasi Acak-acak Pancasila

Sementara itu dikatakan Pengamat politik dan budayawan Betawi Ridwan Saidi menegaskan, ketika ditanya perlukan umat Islam mendirikan negara Islam? Kata Babe- begitu ia akrab disapa, kita harus kembali pada UUD 45 dulu, agar negara ini kembali normal keadaannya.

“Jangan ada ide-ide yang lain dulu. Karena dengan perubahan yang dilakukakan oleh reformasi ini menjadi tidak karuan, Jadi kita nggak perlu bicara negara Islam itu dulu, Kita bicara UUD 45 yang asli,” kata Ridwan.

Menurut Ridwan, Yang menjadi masalah UUD 45 ini diacak-acak oleh reformasi, Pancasila itu sendiri disingkirkan oleh tokoh reformasi. Mereka itu tiada lain SBY, Amin Rais, Abdurrahman Wahid. Mereka inilah yang menyingkirkan Pancasila. Tapi kemudian ingin mengaktfkan lagi.

“Sudahlah jangan buang-buang waktu. Jangan kita hina-hina Pancasila. Sebab, Pancasila itu juga karya ortu kita dulu. Jangan Islam diadu-adu. Islam itu sudah luhur. Yang jadi soal, Pancasila itu disepak. Mereka buat per-undang-undangan yang liberal,”tandasnya

Dikatakan Ridwan Saidi, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 bersandarkan pada Piagam Jakarta, yang kemudian melahirkan UUD 45. Tapi lagi-lagi, UUD 45 diacak-acak oleh komplotan Amin Rais dan Abdurrahman Wahid, yakni UUD 45 yang diamandemen. Akibatnya, hancurlah negara ini. Sekarang, ada upaya untuk mengaktifkan lagi Pancasila. Yang jelas, umat Islam punya garis yg tegas, setia pada negara ini, karena sejak awal umat Islam ikut mendirikan negara ini. Desastian

Pemberantasan Korupsi Terjebak dalam Retorika


Komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi dinilai masih lemah, bahkan terjebak dalam retorika politik. Akibatnya, praktik korupsi kian marak dan pelakunya tak malu lagi melakukan tindak kriminal luar biasa tersebut.

Hal itu disampaikan pengajar Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia, Effendi Gazali, dan Direktur Reform Institute Yudi Latif secara terpisah di Jakarta, Rabu (8/6). Keduanya menilai, pangkal masalah korupsi yang terus merajalela adalah lemahnya kepemimpinan nasional. Meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji berdiri paling depan dalam pemberantasan korupsi, pelaksanaannya belum maksimal.

Menurut Yudi Latif, kondisi memprihatinkan ini terjadi karena komitmen elite politik dan pemimpin bangsa ini untuk memerangi korupsi masih rendah. Situasi kian sulit lantaran sebagian elite juga terjerat dalam jejaring korupsi.

Effendi menilai, janji pemerintah untuk memerangi korupsi sudah telanjur dianggap sebatas retorika tanpa tindakan hukum tegas. Dalam sosialisasi politik, program pemberantasan korupsi tidak disuarakan keras. Pemerintah dianggap tak sungguh-sungguh dan masyarakat kian kehilangan kepercayaan.

Akhirnya, pemberantasan korupsi tak menakutkan, sementara tindakan korupsi juga tidak memalukan lagi. Bahkan, penyimpangan terhadap norma susila dianggap lebih nista daripada korupsi. ”Lihat saja, para tersangka korupsi yang ditangkap KPK tampak tidak terlihat malu, bahkan tersenyum atau melambaikan tangan. Beberapa tersangka berani mengerahkan massa untuk berunjuk rasa di depan KPK,” katanya.

Effendi mengajak semua elemen masyarakat bersatu untuk melakukan hal-hal nyata dalam menekan kejahatan korupsi. Para pemimpin di semua kelompok masyarakat harus berani bersuara lantang. Korupsi yang sudah menjadi kanker di negeri ini mesti diberantas dari segala lini.

Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Benny Susetyo di Jakarta, Rabu, mengungkapkan, dari segi kultur, kultur feodal yang menekankan paham kekuasaan cukup memengaruhi tingkat korupsi di Indonesia.

”Dalam kultur feodal, pemimpin, atasan, atau orang yang berkuasa adalah raja atau penguasa yang tidak bisa disentuh,” kata Benny. Masyarakat harus tunduk pada penguasa atau pemimpin.

Akibatnya, menurut dia, tidak muncul kultur yang dapat memberi nilai-nilai transparan dan akuntabel. Di sisi lain, banyak sikap pemimpin yang tidak otentik, menyimpang, dan tidak mau dikritik. Dengan kondisi atau kultur seperti itu, praktik koruptif pun dapat berkembang subur.

Oleh karena itu, ujar Benny, pendidikan karakter bangsa untuk mendidik manusia Indonesia yang merdeka sangat penting. Manusia merdeka berarti orang- orang yang dididik untuk menjadi pemenang yang menekankan kemampuan, profesionalitas, dan rasionalitas.

Pembentukan karakter bangsa, ujar pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Mardiatmadja, terutama melalui pendidikan, sangat penting untuk membersihkan korupsi. Korupsi merupakan proses pembusukan di masyarakat yang tidak dapat hanya ditangani dengan hukum atau cara-cara politis.

Koordinator Divisi Monitoring Hukum Indonesia Corruption Watch Febri Diansyah mengatakan, faktor moralitas dan kultur memang berpengaruh terhadap korupsi, tetapi ada akar lain yang lebih signifikan, yakni korupsi dari sudut pandang penyalahgunaan wewenang. ”Korupsi seperti inilah yang sesungguhnya menggerus kita sampai sekarang,” katanya. Ketua Masyarakat Profesional Madani Ismed Hasan Putro pun mengusulkan agar diberlakukan negara darurat korupsi.

Ikhtiar bebas korupsi dideklarasikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rabu. Wilayah bebas dari korupsi diterapkan di delapan dari 756 satuan kerja. Pencanangan itu dihadiri Ketua KPK Busyro Muqoddas, Ketua BPK Hadi Poernomo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, serta Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. (Kompas, 9 Juni 2011)

MAGNIS- SUSENO


Romo Franz Magnis-Suseno, seorang filsuf dan staf pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, genap berusia 75 tahun pada 26 Mei 2011. Romo Magnis telah 50 tahun di Indonesia. ”Kompas” mewawancarainya untuk mendapatkan pemikirannya mengenai berbagai persoalan bangsa. 

Apakah Romo berolahraga atau melakukan olah batin?

Tentu, dari sudut rohani, yang terus mempertahankan saya adalah bahwa saya merasa dilibatkan dan terlibat dalam nasib bangsa ini. Nasib bangsa ini ada pasang-surut, tetapi tidak pernah membosankan. Selalu ada sesuatu yang baru dan menantang. Saya juga terlibat dengan Gereja Katolik. Saya menganggap sangat penting gereja saya menempatkan diri secara benar dalam masyarakat Indonesia yang plural dengan struktur tertentu, yaitu bahwa kalau umat saya bisa melakukan itu (menempatkan diri secara benar dalam masyarakat), dia bisa menyumbangkan sesuatu bagi perdamaian, kesejahteraan, dan suasana baik dalam masyarakat. 

Apa pandangan Romo terhadap kondisi bangsa saat ini?

Saya belum pesimistis. Soalnya, saya sudah 50 tahun lebih di Indonesia, mengalami beberapa guncangan paling serius dalam sejarah Indonesia. Jadi, bayangkan tahun 1965-1966, lalu macam-macam peristiwa, sampai 1998, dan perkembangan demokrasi. Kesan saya, sebetulnya bangsa Indonesia memiliki lebih banyak substansi dan stamina daripada yang sering dikatakan orang. Jadi, tidak betul bahwa nasionalisme sudah menguap. Itu kadang-kadang kelihatan. Saya melihat bahwa Indonesia biasanya keluar dari krisis sedikit lebih baik daripada sebelumnya. Memang tidak ada kemajuan lurus, tetapi situasi tidak menjadi lebih jelek. Itu masih pada umumnya.

Saya juga punya latar belakang perbandingan dengan negara lain. Jangan mengharapkan bangsa seperti Indonesia yang secara mendadak dengan irama yang dipaksakan dari neokolonialisme dan imperialisme keluar dari tradisinya, dipaksa menjadi bangsa modern—modernitas untuk sebagian berarti lahan eksploitasi luar negeri—bahwa itu lalu berjalan mulus. Katakanlah, ada proklamasi kemerdekaan, lalu kami makin lama makin cepat menjadi demokrasi yang mantap, ya tidak.

Mengapa sejak reformasi korupsi dan radikalisme agama terus berkembang?

Itu yang menjadi tantangan yang paling besar. Kita sudah memiliki kemajuan dalam struktur demokrasi meskipun belum mantap, terutama hak asasi manusia betul-betul berakar dalam konstitusi. Namun, yang tidak berhasil adalah justru reformasi KKN dan itu serius. Kalau kelas politik kita dipersepsi oleh masyarakat sebagai orang-orang yang hanya penuh pamrih memanfaatkan keberuntungan pribadi untuk menjadi kaya. Apabila ada kesan seperti sekarang setiap bulan tidak ada satu proyek pun orang tidak mengotori tangannya. Mengapa orang menolak gedung baru DPR karena orang sudah mengandaikan—dan itu pasti—bahwa anggota DPR sudah memperhitungkan mendapat potongan sekitar 15 persen dari gedung itu. Kalau itu berjalan terus, demokrasi kita akan gagal, dan itu akan sangat serius. Jadi, saya menganggap korupsi itu tantangan terbesar.

Anda bertanya, apa dasar korupsi. Itu pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Menurut saya, itu kompleks. Yang pertama, waktu reformasi, reformasi itu hanya setengah-setengah. Penurunan pengaruh Pak Harto dan pengaruh langsung politis geng Pak Harto diakhiri dan diadakan demokrasi. Tapi, kepentingan-kepentingan ekonomis lain, termasuk keluarga Pak Harto dan sebagainya, tidak tersentuh sehingga setelah ada otonomi daerah yang dilakukan secara sangat sembrono malah korupsi meluas dan sekarang situasi malah lebih buruk. Itu satu unsur.

Seluruh masyarakat sepertinya merasa bahwa yang penting bukan bekerja dengan rajin mencari kompetensi dengan tanggung jawab. Tetapi, yang perlu adalah mencari bos yang sudah di atas dan kita dengan kolusi bisa ikut di situ. Itu tentu saja sangat fatal.

Kepemimpinan lemahKita juga menderita kepemimpinan yang lemah. Sebetulnya, sudah sejak sesudah Pak Habibie. Jadi, sejak sesudah Pak Habibie, kita tidak punya kepemimpinan yang memberi kesan bahwa mereka kuat. Termasuk Gus Dur. Gus Dur punya banyak jasa, tetapi justru dalam hal korupsi tidak banyak dasarnya. Saya tidak mengatakan mereka bersalah. Kita punya lembaga pemberantasan korupsi yang lebih baik daripada yang pernah ada dalam sejarah Indonesia. KPK masih baik juga dan banyak orang tertangkap, terutama sejak SBY berkuasa. Itu juga harus dilihat. Tetapi, tetap korupsi berjalan. Yang jelas, tanpa kepemimpinan yang bertekad betul mengambil tindakan, didukung public opinion, kita tidak akan berhasil dan itu bisa meruntuhkan.

Soal radikalisme agama?

Mengenai pertanyaan ekstremisme, itu juga tentu ada kaitan. Kebanyakan warga bangsa menurut saya tetap tidak ekstrem dan mungkin malah tidak akan pernah menjadi ekstrem. Tapi, kalau mereka mengalami bahwa lebih 10 tahun demokrasi tidak menjamin masa depan yang lebih baik dan kenegaraan lebih terhormat, apakah kita heran kalau mereka ikut penawar-penawar alternatif yang mengatakan, mengapa tidak ikut kami. Kami sudah punya blue print bagaimana bisa diatasi. Tentu saja radikalisasi memanfaatkan keterbukaan demokratis. Radikalisme di Indonesia selalu ada. Dulu, ada Darul Islam. Sebuah gerakan di Jawa Barat yang kuat betul.Tentu ada macam-macam perkembangan internasional yang juga memainkan peranan. Kita melihat menguatnya ekstremisme religius tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di banyak tempat lain. Latar belakang masalah itu sering kompleks. Misalnya saja, saya mendengar bahwa Islam orang-orang Turki di Jerman lebih fundamentalis daripada Islam di Turki sendiri. Ini tentu masalah kultural barangkali. Di Indonesia juga kompleks.

Negara Pancasila berarti, dalam pandangan saya, negara boleh saja ada warna Islami. Menurut saya, Indonesia akan menjadi lebih Islami, tetapi tidak dalam arti mengancam kebebasan beragama. Salah satu masalah adalah bahwa negara membiarkan kekerasan atas nama agama berjalan. Itu serius karena itu memengaruhi masyarakat. Masyarakat sendiri bingung. Andai kata negara sedikit meniru Malaysia dengan tegas mengatakan zero tolerance, saya kira kebanyakan kekerasan tidak akan jadi. Kita juga harus memerhatikan imbauan dari pimpinan NU maupun Muhammadiyah agar negara tidak membiarkan kekerasan berjalan. Kasus Ahmadiyah memang ada perbedaan pendapat. Tetapi, baik NU dan Muhammadiyah sudah jelas mengatakan, kami tidak ingin ada kekerasan terhadap Ahmadiyah.

Dari sisi masyarakat, toleransi sudah berkembang baik?

Kesan saya toleransi sekarang terancam tidak berkembang justru karena ada pembiaran sehingga tendensi intoleransi bertambah. Saya punya kesan intoleransi bertambah. Misalnya, dulu, kalau pembangunan gereja digagalkan biasanya argumennya kristenisasi. Tapi, sejak beberapa tahun, tidak lagi. Argumennya, kami tidak mau orang Kristen beribadah di dekat kami. Ini kan tanda penambahan intoleransi. Itu intoleransi murni.

Mengapa ada pembiaran dari pemerintah?

Tanya sama pemerintah. Saya tidak mengerti. Saya bisa membayangkan bahwa pemerintah melakukan tindakan tegas. Aparat kepolisian diberi perintah tegas bahwa segala konfrontasi fisik atas nama agama tidak diizinkan terjadi. 

Bagaimana Romo melihat liberalisasi di bidang ekonomi?

Saya tidak mau secara rinci mengomentari kebijakan perdagangan internasional karena saya bukan ahli. Saya berpendapat, perdagangan yang lancar menguntungkan daripada tidak. Tapi, saya sebagai awam heran. Saya mendengar pemerintah mengatakan bahwa hubungan dagang sesama ASEAN, Asia Timur semakin lancar, tanpa menjadi acuan sama sekali terhadap dampak kepada orang kecil. Acuannya adalah menaikkan kesejahateraan bagi 50 persen rakyat Indonesia yang belum sejahtera. Jadi, yang penting adalah pertama membantu pekerjaan masyarakat memiliki nilai lebih, seperti di sektor pertanian. Mesti ada kebijakan bahwa petani padi, petani buah, dan sebagainya bisa lebih menghasilkan lebih banyak.

Kedua, sangat sederhana, membangun ekonomi yang menghasilkan tempat kerja. Misalnya, Freeport. Saya adalah orang yang tidak menentang asing. Tapi, saya tidak pernah mendengar pembelaan pemerintah terhadap kritik yang mengatakan bahwa kita menjual diri terlalu murah. Itu perlu ditanggapi. Perlu dikatakan bahwa kami memberikan kepada perusahaan asing karena menguntungkan Indonesia. Itu satu-satunya argumen. Kalau tidak, harus diubah.

Sejauh mana konsumtivisme memengaruhi masyarakat, khususnya kalangan elite?

Menurut saya, mereka terpengaruh. Kita melihat orang dituduh korupsi. Ada empat mobil mewah di tempat kerja. Mengapa empat? Apa gunanya? Tidak pernah bisa dipakai. Ini berarti nilai-nilai kehidupan yang sebenarnya mengenai kehidupan mutu—yang juga bisa mewah—sudah menguap dan dikendalikan oleh promosi yang tentu menguntungkan produk-produk yang bukan ciptaan kita sendiri.

Saya juga tidak mengerti banyak buah luar negeri. Padahal, kita punya buah yang enak. Saya juga tidak mengerti mengapa jeruk kita sendiri kalah dengan jeruk luar negeri. Mengapa tidak ditingkatkan kualitasnya. Jeruk luar bisa enak karena pengembangan teknologi. Mengapa kita tidak buat jeruk kelas prima. Mengapa jeruk Malang atau Brastagi tidak dibuat lebih baik dan harus mengimpor? Saya tidak mengerti. Itu kegagalan pemerintah.

Apakah nilai moral dan spiritual semakin hilang sehingga konsumtivisme dan hedonisme merebak?

Mungkin, godaan terlalu besar. Orang tidak sadar. Itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Ekonomi modern menciptakan kebutuhan yang sebetulnya kita tidak dibutuhkan.

Apakah kalangan elite memiliki contoh?

Secara pribadi, saya tidak mau menilai dan tidak mau mengatakan ini semua preman. Siapa saya menilai mereka? Tapi, gambaran yang diperoleh terus-menerus, terutama sejak tiga tahun, hanya negatif, hanya rakus, dan serakah. Kalau itu menjadi pemimpin kita, bagaimana masyarakat bisa diharapkan.

Parpol lemah

Apakah partai politik dan politisi masih menyuarakan kepentingan rakyat?

Menurut saya, parpol-parpol kita masih sangat lemah. Kelemahan pertama bahwa masing-masing partai tidak punya cita-cita atau ideologi partai. Partai hanya melihat kepentingan partai, bukan rakyat. Tapi, partai pun hanya menjadi wahana bagi individu sehingga ada kutu loncat. Kita belum punya partai dengan sosok yang jelas. PDI-P ada semacam perasaan dekat dengan orang kecil, tetapi sudah hilang. Yang lain, sama saja.

Saya berpendapat, tidak ada demokrasi tanpa partai karena memberi sosok dan arah, tapi kita masih sangat lemah. Misalnya, Demokrat. Memperjuangkan apa? Kita tidak tahu. Kita tahunya Demokrat, SBY. Itu boleh saja, tapi lama-lama harus punya sosok mereka. Golkar sama saja. Golkar, mereka dari dulu itu, tapi bagaimana ideologi mereka.

Saya berpendapat, beberapa tindakan struktural perlu. Pertama, saya mendukung kenaikan ambang masuk parlemen. Itu cara paling sederhana untuk menyingkirkan partai kecil. Tidak usah memerhatikan keluhan mereka. Mereka tidak kita perlukan. Kalau bisa partai kecil bergabung dengan partai besar dan ditampung di dalamnya. Alangkah baiknya kita punya 5-6 partai bisa muncul.

Kedua, negara harus membiayai partai. Bagaimana mau memberantas korupsi kalau mau menjadi politisi harus membayar luar biasa dan terfokus pada uang dan dia harus dapat uang untuk membayar kembali. Atau memberi keuntungan kepada sponsor. Jadi, sistem bahwa negara tidak membiayai partai itu mengalahkan dirinya sendiri. Negara harus membiayai. Itu mungkin tidak populer, tapi perlu.

Masih ada harapan?

Kita harus membarui diri kita. Kalau ada tokoh penyelamat tahun 2014, alhamdulillah, tetapi kita harus bersama SBY sampai 2014. Tidak ada alasan pemakzulan sama sekali, kecuali kalau beliau melanggar UUD atau kriminal berat. Saya harapkan tidak. Kita harus meyakinkan SBY dan memperkuat mereka di sekitar dia. Saya tidak melihat alternatif lain.

Apakah ada tokoh nasional yang bisa diharapkan?

Saya tidak ingin masuk ke situ. Saya tidak melihat itu sekarang. Sekarang, kita harus bersama SBY meskipun dia memiliki beberapa kelemahan.

Lalu, apakah kritik diperlukan, seperti yang dilakukan tokoh lintas agama?

Kalangan kami keberatan dengan istilah kebohongan, di mana saya tidak hadir. Menurut saya, tidak begitu tepat memakai kata moral itu. Yang boleh kami lakukan adalah mengkritik. Seperlunya, mengatakan itu salah, tidak diurus dengan baik. Saya kira kami juga seperlunya menuntut. Ini perlu dilaksanakan atau ini tidak penting. Tapi, jangan katakan bohong. Saya merasa bahwa kata itu tidak menguntungkan.

Apa yang Romo rasakan setelah berusia tiga perempat abad?

Saya tidak pernah memikirkan tua dan muda. Saya sangat puas dengan situasi saya sendiri. Saya anggap umur tahun-tahun di atas 75 tahun sebagai diskon. Di Jerman, ada kebiasaan, kalau konser sudah selesai dan mendapat banyak tepuk tangan, mereka tambah main lagi sebagai diskon. Saya anggap setiap tahun adalah diskon dari Tuhan. Setiap saat Tuhan mau memanggil saya, it’s okay. Seluruh hidup, saya nikmati kesehatan dan kekuatan fisik yang bagus. Saya sangat berte- rima kasih dapat menikmatinya. Kalau tidak, ya tidak apa-apa.

Sebagai rohaniwan, mengapa Romo tetap bertahan dalam Serikat Jesus (SJ) dan Imamat?

Saya kira itu mudah saya jawab. Saya sepenuhnya hidup dari cita-cita Serikat Jesus. Jadi, saya seorang Yesuit sampai di tulang sumsum. Gagasan untuk meninggalkan ordo saya tidak pernah muncul. Saya merasa ordo SJ-lah ordo yang bagus dengan segala macam kelemahan, baik kolektif maupun pribadi. Saya bersyukur hidup saya penuh makna. Saya tidak pernah memikirkan untuk memilih cara hidup lain.
(Kompas, 5 Juni 2011)

Pidato BJ Habibie 1 Juni 2011 : Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara


Pidato kebangsaan Habibie mendapat respon luar biasa. Cara berpidatonya lugas, jernih dan pada pokok persoalan posisi Pancasila kekinian.

Usai memberikan pidato selama 30 menit itu, Habibie mendapat standing ovation dari semua hadirin. Berikut isi lengkap pidato Habibie.

Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Yth. Presiden RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono,Yth Presiden ke-5, Ibu Megawati SoekarnoputriYth. Para mantan Wakil Presiden. Yth Pimpinan MPR dan Lembaga Tinggi Negara lainnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu para anggota MPR yang saya hormati, Serta seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai. Assalamu ‘alaikum wr wb, salam sejahtera untuk kita semua.

Hari ini tanggal 1 Juni 2011, 66 tahun lalu, tepatnya 1 Juni 1945, di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Bung Karno menyampaikan pandangannya tentang fondasi dasar Indonesia Merdeka yang beliau sebut dengan istilah Pancasila sebagai philosofische grondslag (dasar filosofis) atau sebagai weltanschauung (pandangan hidup) bagi Indonesia Merdeka.

Selama 66 tahun perjalanan bangsa, Pancasila telah mengalami berbagai batu ujian dan dinamika sejarah sistem politik, sejak jaman demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, era Orde Baru hingga demokrasi multipartai di era reformasi saat ini. Di setiap zaman, Pancasila harus melewati alur dialektika peradaban yang menguji ketangguhannya sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia yang terus berkembang dan tak pernah berhenti di satu titik terminal sejarah.

Sejak 1998, kita memasuki era reformasi. Di satu sisi, kita menyambut gembira munculnya fajar reformasi yang diikuti gelombang demokratisasi di berbagai bidang. Namun bersamaan dengan kemajuan kehidupan demokrasi tersebut, ada sebuah pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan bersama: Di manakah Pancasila kini berada?

Pertanyaan ini penting dikemukakan karena sejak reformasi 1998, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik.

Mengapa hal itu terjadi? Mengapa seolah kita melupakan Pancasila?

Para hadirin yang berbahagia,

Ada sejumlah penjelasan, mengapa Pancasila seolah “lenyap” dari kehidupan kita. Pertama, situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang telah berubah baik di tingkat domestik, regional maupun global. Situasi dan lingkungan kehidupan bangsa pada tahun 1945 — 66 tahun yang lalu — telah mengalami perubahan yang amat nyata pada saat ini, dan akan terus berubah pada masa yang akan datang. Beberapa perubahan yang kita alami antara lain: (1) terjadinya proses globalisasi dalam segala aspeknya; (2) perkembangan gagasan hak asasi manusia (HAM) yang tidak diimbagi dengan kewajiban asasi manusia (KAM); (3) lonjakan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat, di mana informasi menjadi kekuatan yang amat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, tapi juga yang rentan terhadap “manipulasi” informasi dengan segala dampaknya.

Ketiga perubahan tersebut telah mendorong terjadinya pergeseran nilai yang dialami bangsa Indonesia, sebagaimana terlihat dalam pola hidup masyarakat pada umumnya, termasuk dalam corak perilaku kehidupan politik dan ekonomi yang terjadi saat ini. Dengan terjadinya perubahan tersebut diperlukan reaktualisasi nilai-nilai pancasila agar dapat dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang, baik persoalan yang datang dari dalam maupun dari luar. Kebelum-berhasilan kita melakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila tersebut menyebabkan keterasingan Pancasila dari kehidupan nyata bangsa Indonesia.

Kedua, terjadinya euphoria reformasi sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, berimplikasi pada munculnya ‘amnesia nasional’ tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai grundnorm (norma dasar) yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga yang beragam suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa, agama dan afiliasi politik. Memang, secara formal Pancasila diakui sebagai dasar negara, tetapi tidak dijadikan pilar dalam membangun bangsa yang penuh problematika saat ini.

Sebagai ilustrasi misalnya, penolakan terhadap segala hal yang berhubungan dengan Orde Baru, menjadi penyebab mengapa Pancasila kini absen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus diakui, di masa lalu memang terjadi mistifikasi dan ideologisasi Pancasila secara sistematis, terstruktur dan massif yang tidak jarang kemudian menjadi senjata ideologis untuk mengelompokkan mereka yang tak sepaham dengan pemerintah sebagai “tidak Pancasilais” atau “anti Pancasila”.

Pancasila diposisikan sebagai alat penguasa melalui monopoli pemaknaan dan penafsiran Pancasila yang digunakan untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan. Akibatnya, ketika terjadi pergantian rezim di era reformasi, muncullah demistifikasi dan dekonstruksi Pancasila yang dianggapnya sebagai simbol, sebagai ikon dan instrumen politik rezim sebelumnya. Pancasila ikut dipersalahkan karena dianggap menjadi ornamen sistem politik yang represif dan bersifat monolitik sehingga membekas sebagai trauma sejarah yang harus dilupakan.

Pengaitan Pancasila dengan sebuah rezim pemerintahan tententu, menurut saya, merupakan kesalahan mendasar. Pancasila bukan milik sebuah era atau ornamen kekuasaan pemerintahan pada masa tertentu. Pancasila juga bukan representasi sekelompok orang, golongan atau orde tertentu.

Pancasila adalah dasar negara yang akan menjadi pilar penyangga bangunan arsitektural yang bernama Indonesia. Sepanjang Indonesia masih ada, Pancasila akan menyertai perjalanannya. Rezim pemerintahan akan berganti setiap waktu dan akan pergi menjadi masa lalu, akan tetapi dasar negara akan tetap ada dan tak akan menyertai kepergian sebuah era pemerintahan!

Para hadirin yang berbahagia,

Pada refleksi Pancasila 1 Juni 2011 saat ini, saya ingin menggarisbawahi apa yang sudah dikemukakan banyak kalangan yakni perlunya kita melakukan reaktualisasi, restorasi atau revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam rangka menghadapi berbagai permasalahan bangsa masa kini dan masa datang.
Problema kebangsaan yang kita hadapi semakin kompleks, baik dalam skala nasional, regional maupun global, memerlukan solusi yang tepat, terencana dan terarah dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pemandu arah menuju hari esok Indonesia yang lebih baik.

Oleh karena Pancasila tak terkait dengan sebuah era pemerintahan, termasuk Orde Lama, Orde Baru dan orde manapun, maka Pancasila seharusnya terus menerus diaktualisasikan dan menjadi jati diri bangsa yang akan mengilhami setiap perilaku kebangsaan dan kenegaraan, dari waktu ke waktu. Tanpa aktualisasi nilai-nilai dasar negara, kita akan kehilangan arah perjalanan bangsa dalam memasuki era globalisasi di berbagai bidang yang kian kompleks dan rumit.

Reformasi dan demokratisasi di segala bidang akan menemukan arah yang tepat manakala kita menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam praksis kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh toleransi di tengah keberagaman bangsa yang majemuk ini.
Reaktualisasi Pancasila semakin menemukan relevansinya di tengah menguatnya paham radikalisme, fanatisme kelompok dan kekerasan yang mengatasnamakan agama yang kembali marak beberapa waktu terakhir ini.
Saat infrastruktur demokrasi terus dikonsolidasikan, sikap intoleransi dan kecenderungan mempergunakan kekerasan dalam menyelesaikan perbedaan, apalagi mengatasnamakan agama, menjadi kontraproduktif bagi perjalanan bangsa yang multikultural ini. Fenomena fanatisme kelompok, penolakan terhadap kemajemukan dan tindakan teror kekerasan tersebut menunjukkan bahwa obsesi membangun budaya demokrasi yang beradab, etis dan eksotis serta menjunjung tinggi keberagaman dan menghargai perbedaan masih jauh dari kenyataan.

Krisis ini terjadi karena luruhnya kesadaran akan keragaman dan hilangnya ruang publik sebagai ajang negosiasi dan ruang pertukaran komunikasi bersama atas dasar solidaritas warganegara. Demokrasi kemudian hanya menjadi jalur antara bagi hadirnya pengukuhan egoisme kelompok dan partisipasi politik atas nama pengedepanan politik komunal dan pengabaian terhadap hak-hak sipil warganegara serta pelecehan terhadap supremasi hukum.

Dalam perspektif itulah, reaktualisasi Pancasila diperlukan untuk memperkuat paham kebangsaan kita yang majemuk dan memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan akan dibawa ke mana biduk peradaban bangsa ini berlayar di tengah lautan zaman yang penuh tantangan dan ketidakpastian?

Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu menyegarkan kembali pemahaman kita terhadap Pancasila dan dalam waktu yang bersamaan, kita melepaskan Pancasila dari stigma lama yang penuh mistis bahwa Pancasila itu sakti, keramat dan sakral, yang justru membuatnya teraleinasi dari keseharian hidup warga dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai sebuah tata nilai luhur (noble values), Pancasila perlu diaktualisasikan dalam tataran praksis yang lebih ‘membumi’ sehingga mudah diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan.

Para hadirin yang berbahagia,

Sebagai ilustrasi misalnya, kalau sila kelima Pancasila mengamanatkan terpenuhinya “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, bagaimana implementasinya pada kehidupan ekonomi yang sudah menggobal sekarang ini?

Kita tahu bahwa fenomena globalisasi mempunyai berbagai bentuk, tergantung pada pandangan dan sikap suatu Negara dalam merespon fenomena tersebut. Salah satu manifestasi globalisasi dalam bidang ekonomi, misalnya, adalah pengalihan kekayaan alam suatu Negara ke Negara lain, yang setelah diolah dengan nilai tambah yang tinggi, kemudian menjual produk-produk ke Negara asal, sedemikian rupa sehingga rakyat harus “membeli jam kerja” bangsa lain. Ini adalah penjajahan dalam bentuk baru, neo-colonialism, atau dalam pengertian sejarah kita, suatu “VOC (Verenigte Oostindische Companie) dengan baju baru”.

Implementasi sila ke-5 untuk menghadapi globalisasi dalam makna neo-colnialism atau “VOC-baju baru” itu adalah bagaimana kita memperhatikan dan memperjuangkan “jam kerja” bagi rakyat Indonesia sendiri, dengan cara meningkatkan kesempatan kerja melalui berbagai kebijakan dan strategi yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan usaha meningkatkan “Neraca Jam Kerja” tersebut, kita juga harus mampu meningkatkan “nilai tambah” berbagai produk kita agar menjadi lebih tinggi dari “biaya tambah”; dengan ungkapan lain, “value added” harus lebih besar dari “added cost”. Hal itu dapat dicapai dengan peningkatan produktivitas dan kualitas sumberdaya manusia dengan mengembangkan, menerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam forum yang terhormat ini, saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para tokoh dan cendekiawan di kampus-kampus serta di lembaga-lembaga kajian lain untuk secara serius merumuskan implementasi nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam lima silanya dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dalam konteks masa kini dan masa depan.

Yang juga tidak kalah penting adalah peran para penyelenggara Negara dan pemerintahan untuk secara cerdas dan konsekuen serta konsisten menjabarkan implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut dalam berbagai kebijakan yang dirumuskan dan program yang dilaksanakan. Hanya dengan cara demikian sajalah, Pancasila sebagai dasar Negara dan sebagai pandangan hidup akan dapat ‘diaktualisasikan’ lagi dalam kehidupan kita.

Memang, reaktualisasi Pancasila juga mencakup upaya yang serius dari seluruh komponen bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai sebuah visi yang menuntun perjalanan bangsa di masa datang sehingga memposisikan Pancasila menjadi solusi atas berbagai macam persoalan bangsa. Melalui reaktualisasi Pancasila, dasar negara itu akan ditempatkan dalam kesadaran baru, semangat baru dan paradigma baru dalam dinamika perubahan sosial politik masyarakat Indonesia.

Para hadirin yang saya hormati,

Oleh karena itu saya menyambut gembira upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akhir-akhir ini gencar menyosialisasikan kembali empat pilar kebangsaan yang fundamental: Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Keempat pilar itu sebenarnya telah lama dipancangkan ke dalam bumi pertiwi oleh para founding fathers kita di masa lalu.
Akan tetapi, karena jaman terus berubah yang kadang berdampak pada terjadinya diskotinuitas memori sejarah, maka menyegarkan kembali empat pilar tersebut, sangat relevan dengan problematika bangsa saat ini. Sejalan dengan itu, upaya penyegaran kembali juga perlu dilengkapi dengan upaya mengaktualisasikan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam keempat pilar kebangsaan tersebut.

Marilah kita jadikan momentum untuk memperkuat empat pilar kebangsaan itu melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai weltanschauung, yang dapat menjadi fondasi, perekat sekaligus payung kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan membumikan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian kita, seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan dan keadilan sosial, saya yakin bangsa ini akan dapat meraih kejayaan di masa depan. Nilai-nilai itu harus diinternalisasikan dalam sanubari bangsa sehingga Pancasila hidup dan berkembang di seluruh pelosok nusantara.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila harus menjadi gerakan nasional yang terencana dengan baik sehingga tidak menjadi slogan politik yang tidak ada implementasinya. Saya yakin, meskipun kita berbeda suku, agama, adat istiadat dan afiliasi politik, kalau kita mau bekerja keras kita akan menjadi bangsa besar yang kuat dan maju di masa yang akan datang.

Melalui gerakan nasional reaktualisasi nilai-nilai Pancasila, bukan saja akan menghidupkan kembali memori publik tentang dasar negaranya tetapi juga akan menjadi inspirasi bagi para penyelenggara negara di tingkat pusat sampai di daerah dalam menjalankan roda pemerintahan yang telah diamanahkan rakyat melalui proses pemilihan langsung yang demokratis. Saya percaya, demokratisasi yang saat ini sedang bergulir dan proses reformasi di berbagai bidang yang sedang berlangsung akan lebih terarah manakala nilai-nilai Pancasila diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demikian yang bisa saya sampaikan. Terimakasih atas perhatiannya.

Wassalamu ‘alaikum wr wb.

 

Jakarta 1 Juni 2011

Bacharuddin Jusuf Habibie
(Tribunnews.com)