“Papua Tanah Damai” Visi Bersama Lintas Agama di Papua


JAYAPURA – “Menghormati martabat manusia adalah cara untuk membangun hubungan yang bebas masalah antar individu dan kelompok dalam masyarakat,” demikian penuturan Pastor Dr. Neles Tebay di Jayapura dalam menyikapi keberadaan umat beragama serta beragamnya etnik dan budaya di Papua.

 

Dalam uraiannya dijelaskan bahwa hubungan yang harmonis antar umat beragama merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan wilayah Papua sebagai “Tanah Damai”.

 

Lebih lanjut dikatakannya,hubungan harmonis tersebut harus senantiasa berdasarkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

 

Relasi yang harmonis antar manusia lanjut Dosen Misiologi, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STF) “Fajar Timur” Abepura, Papua,itu, ditandai dengan kejujuran, rasa saling percaya, keadilan, kesetaraan, persahabatan dan persaudaraan. Selain itu juga dengan sikap saling menghormati dan pengakuan sebagai umat manusia.

 

Selain hubungan harmonis dengan sesama umat beragama, Pastor Neles juga menekankan bahwa relasi dengan alam penting terjalin untuk mempertahankan kehidupan yang selaras di dalam masyarakat.

 

“Merusak alam tidak hanya menghancurkan habitat material dari ekosistem hutan dan sumberdaya lainnya, tapi juga kehidupan manusia,” tegas mantan Wakil Uskup Jayapura itu, seperti dikutip Antara.

 

Realita yang terjadi di Papua menunjukkan bahwa alam bisa dengan mudah dihancurkan melalui eksploitasi yang semena-mena terhadap sumberdaya alam demi memenuhi kepentingan pihak-pihak tertentu.

 

Dengan demikian, perlu adanya upaya perlindungan terhadap alam dan penggunaan sumberdaya alam secara sepatutnya guna mendukung kebutuhan hidup seluruh manusia dan dapat menciptakan Papua sebagai tanah damai.

 

“Papua Tanah Damai” merupakan semboyan sekaligus komitmen yang dideklarasikan para pemimpin agama (Kristen, Katolik, Islam, Hindhu dan Budha) pada 5 Februari 2003.

 

Motto Papua Tanah Damai selanjutnya berkembang menjadi visi dari masyarakat lintas agama di Papua.

Di-copy paste dari:

http://id. christian post. com/ culture/culture/20091125/5056/Papua-Tanah-Damai-Visi-Bersama-Lintas-Agama-di-Papua/index.html

MENDIDIK ANAK MENJADI INSAN BERBUDAYA DAN BERIMAN


Semua pihak, negara, pemerintah, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mewujudkan anak-anak menjadi insan berbudaya dan beriman. Namun yang pertama dan terutama adalah orang tualah yang paling bertanggung jawab menciptakan anak menjadi insan berbudaya dan beriman.

Pembentukan anak tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke pihak sekolah atau lembaga-lembaga lain, tanggung jawab orang tua mutlak diperlukan. Lembaga atau masyarakat hanyalah bersifat bantun dalam membentuk anak menjadi insan berbudaya dan beriman.

 

Masalah Anak Dewasa Ini

Dewasa ini, jutaan anak-anak berada di pinggiran jalan, tidak bisa menikmati keceriaan dan kasih sayang dari orang tua. Banyak anak yang kurang mendapat perhatian dan pengawasan dari orang tuanya, bahkan hidup tanpa keluarga, yang kemudian mendapat tindak kekerasan fisik, mental maupun seksual dari lingkungan sekitarnya.

Belum lagi, banyak pula anak sudah harus menanggung beban hidup amat berat, baik fisik, maupun mental yang menghambat proses tumbuh kembang anak secara normal.

Anak-anak yang kurang beruntung demikian banyak kita jumpai di pinggiran jalan, tidur di pasar, di emper toko atau di setasiu kereta api, hidup menggelandang, mengais rejeki melalui aktivitas mengemis dan bekerja di sekitarnya.

Ditambah lagi, ratusan ribu anak desa terperangkap sindikat perdagangan anak. Mereka yang seharusnya masih bersekolah dan bergembira terpaksa harus merantau jauh ke kota besar, lalu terpaksa menjual diri di tempat kelab-kelab malam, diskotek, atau panti pijat.

Menurut data Komnas Perlindungan Anak, jumlah anak terperangkap perdagangan anak pada tahun 2006 mencapai 42.771 orang, meningkat menjadi 745.817 orang di tahun 2007, dan akhir Juni 2008 mencapai lebih dari 400.000 orang. (Kompas, 13/07/2008). Anak-anak menjadi tidak bertumbuh kembang secara normal.

Beberapa tahun belakangan ini, anak-anak disuguhi tontonan televisi yang mengandung isi yang kurang mendidik. Padahal pembentukan karakter anak amat tergantung dari apa yang dilihat, dibaca dan didengar. Saat menonton televisi ketiga kegiatan tersebut berjalan sekaligus. Walikelas mereka adalah pemain sinetron, penyanyi dan presenter. Kurikulumnya sinetron dengan silabus utama adegan kekerasan (Kompas, 23/7/2008).

Semua pihak prihatin melihat masa depan anak Indonesia yang dipengaruhi dan dibentuk oleh lingkungan masyaralat. Tidak sedikit orang atau lembaga berseru, “Selamatkan anak-anak kita!”. Seto Mulyadi mengharapkan pemerintah agar mencanangkan “Gerakan Nasional Stop Kekerasan Terhadap Anak!”

Kebijakan Pemerintah terhadap Anak

Menurut Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (pasal 1), yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak tersebut dilindungi dengan tujuan  untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (UU RI Nomor 23 Tahun 2002, pasal 3).

Dalam sistem pendidikan nasional, fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik  agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab (UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3).

Dari sisi dunia agama,  pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan intern dan antarumat beragama (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, pasal 2).

Dari sisi kebijakan pemerintah, perhatian yang mengedepankan pembentukan kepribadian anak untuk menjadi insan berbudaya dan beriman cukup memadai. Persoalannya, aplikasi kebijakan tersebut masih perlu diperjuangkan dan disosialisasikan dengan kerjasama antara semua pihak, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua agar kebijakan indah itu tidak menjadi pasal-pasal di atas kertas saja.

Pandangan Keliru

Selama ini banyak orang tua berpandangan bahwa pendidikan dan pembentukan kepribadian anak secara nyaman dan kondusif diserahkan ke pihak sekolah dan dengan demikian tugas orang tua selesai. Namun kenyataannya, sekolah yang seharusnya menjadi tempat nyaman dan kondusif bagi anak-anak sebagai tempat pembentukan anak menjadi insan berbudaya dan beriman, sering menjadi  tempat kekerasan dalam berbagai bentuk. Misalnya sarana-prasarana yang tidak memadai seperti gedung sekolah yang bocor atau ambruk, kurikulum padat, PR bertumpuk, bullying yang mencekam, guru yang galak, evaluasi belajar yang cenderung lebih untuk “kepentingan terbaik” bagi pemimpin daripada untuk siswa, semakin membuat anak-anak stres dan berkembang menjadi penyandang school-phobia (Seto Mulyadi, Kompas, 23 Juli 2009).

Adanya mitos, bahwa anak adalah hak milik orang tua, yang boleh diperlakukan semau gue  sesuai dengan ambisinya mempengaruhi peningkatan kekerasan yang menghambat pertumbuhkembangan diri anak secara optimal. Ada pula pandangan, bahwa anak adalah komunitas kelas bawah yang cenderung tidak menjadi skala prioritas sehingga penanganan dan kebijakan yang diambil tidak mengedepankan kepentingan anak.

Menjadikan Anak berbudaya dan Beriman

Dalam penjelasan Bagian Umum UU RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak dijelaskan sebagai amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa.

Pertanyaannya, apakah semua pihak menyadari bahwa nasib, masa depan serta pertumbuhkembangan diri anak secara integral pertama-tama dan utama tergantung dari peran dan tanggung jawab orang tua? Pemerintah melalui kebijakan politiknya selalu menekankan bahwa orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; menubuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak (UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 26).

Dapat dipastikan dalam setiap agama, peran orang tua sangat mendasar dikothbahkan dalam menumbuhkembangkan diri anak secara menyeluruh baik fisik, rohani, sosial, dan moral. Tidak ada agama yang mengajarkan umatnya untuk melalaikan pertumbuhkembangan diri anak, sebab anak-anak adalah karunia Tuhan yang akan meneruskan eksistensi umatNya di dunia.

Terlebih lagi di era jaman globalisasi, era teknologi dan informasi canggih yang penuh tantangan dan krisis moralitas, peran orang tua dalam keluarga semakin besar dan mutlak diperlukan dalam pertumbuhkembangan diri anak. Orang tua hendaknya sadar  bahwa pendidikan dasar dan utama bagi anak-anak berada di dalam keluarga masing-masing agar tercipta anak yang berbudaya dan beriman. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, arti pentingnya orang tua dalam keluarga. Keluarga menjadi tempat pendidikan untuk memperkaya kemanusiaan. Pendidikan yang diwariskan orang tua dalam keluarga haruslah pendidikan dalam arti menyeluruh, yang meliputi pendidikan fisik, kepribadian, intelektual, sosial, iman dan moral. Supaya keluarga mampu mencapai kepenuhan hidup dan misinya, diperlukan komunikasi hati penuh kebaikan, kesepakatan suami istri, dan kerjasama orang tua yang tekun dalam pendidikan anak. 

Kedua, peran ayah dan ibu terhadap anak. Kehadiran seorang ayah sangat membantu pembinaan anak, tetapi juga peran ibu yang mengurus rumah tangga dengan baik. Anak-anak memerlukan perhatian, kehangatan dan kemesraan hubungan dengan orang tua dan saudara-saudara mereka. Orang tua harus bisa bertindak sebagai ‘sahabat’ bagi anak-anaknya. Orang tua perlu menggunakan cara-cara yang sesuai dengan tingkat perumbuhan kedewasaan anak.

Ketiga, anak belajar dalam keluarga. Di dalam keluargalah anak-anak mendapat banyak pembelajaran  tentang cara berelasi dengan orang lain, lingkungan masyarakat dan alam sekitarnya,  diri sendiri dan Tuhan dalam kehidupan bersama. Soal iman akan Tuhan, harapan akan kehidupan sejahtera dan kasih kepada sesama manusia berawal dan bertumbuh di dalam keluarga. Oleh karena itu orang tua harus menjadi teladan dengan menciptakan iklim rukun dan damai, kesehatan badaniah, kebersihan rumah dan pekarangannya, mengasihi dan melayani orang lain, bersedia tenggang rasa, peka terhadap orang lain, hormat terhadap kehidupan seks, saling membantu guna mengenal dan mencintai Tuhan dan rajin berdoa (sholat) dan beribadat. Dengan demikian, anak-anak akan melihat, membaca, mendengar dan   meneladani orang tua dalam segala hal, dan lambat laun anak-anak menjadi insan berbudaya dan beriman.

Melihat hal-hal penting dalam keluarga tersebut, peran orang tua amat berat.  Orang tua mempunyai kewajiban yang sangat berat dan hak primer sekuat tenaga mengusahakan pendidikan anak, baik fisik, sosial dan kultural, maupun sosial dan religius. Orang tua sendiri harus menjadi pemberi teladan insan berbudaya dan beriman terlebih dahulu. Oleh karena itu, benarlah apa yang dikatakan oleh Sigmund Freud, anak akan memperlakukan orang lain di masa dewasa seperti ketika ia diperlakukan orang lain pada masa anak-anak (Corey, 2001). Anak akan menjadikan orang tua sebagai panutan dalam hidupnya.

Sudah saatnya peran dan tanggung jawab orang tua perlu ditekankan dan diberdayakan oleh semua pemangku kepentingan (stakeholder)  dalam pembangunan keluarga Indonesia yang berkualitas. Ini dimulai dari perlunya penanaman paradigma bahwa perkawinan suami-istri sebagai pembentukan keluarga adalah hal suci (sakral) dan mempunyai tuntutan yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan kesejahteraan anak lahir dan batin.

Pembentukan anak berbudaya dan beriman akan dapat mengurangi sebagian besar permasalahan anak dewasa ini bila paradigma lama yang melalaikan peran dan taladan orang tua, kita diubah menjadi paradigma baru yaitu bahwa  peran dan tanggung jawab serta teladan orang tua, hak dan kewajiban mutlak orang tua dalam memperhatikan dan memilih pendidikan anak merupakan hal esensial dalam menciptakan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Peran sekolah, negara dan masyarakat pada dasarnya hanyalah bersifat sekunder, fasilitator dan pendukung. (Pormadi SImbolon,Bulletin Bimas Katolik, Edisi XX, Mei-Agustus 2009

 

10 Ramalan kiamat yang tidak terbukti


KOMPAS.com – Munculnya film “2012” yang didasari ramalan kiamat dari kalender Maya membuat banyak orang membicarakan jaman akhir. Banyak yang menganggap ramalan itu sesat, namun ada juga yang sedikit percaya. Namun ternyata ramalan tentang kiamat yang kebanyakan berasal dari latar belakang keagamaan, sudah sering diungkapkan. Sepuluh di antaranya – yang kemudian terbukti meleset – adalah:

1. Ayam Peramal dari Leeds, 1806

Sejarah mencatat banyak tokoh yang menyatakan bahwa jaman akhir hampir tiba ditandai dengan kedatangan nabi. Tapi mungkin ‘nabi’ yang paling aneh adalah seekor ayam petelur dari kota Leeds, Inggris, 1806. Ayam ini awalnya disangka menghasilkan telur yang bertuliskan “Kristus akan datang”. Seiring menyebarnya kabar mujizat ini, banyak orang menjadi percaya bahwa kiamat hampir tiba – hingga seorang penduduk yang penasaran akhirnya mengawasi sang ayam ketika bertelur dan menyaksikan penipu yang menuliskan kalimat itu.

2. Kaum Millerite, 23 April 1843

Seorang petani di New England bernama William Miller, setelah beberapa tahun mempelajari Alkitab, menyimpulkan bahwa waktu yang dipilih Tuhan untuk menghancurkan dunia bisa disimpulkan dari penafsiran harafiah isi Alkitab. Ia menjelaskan ini pada siapa saja, bahwa dunia akan berakhir sekitar 21 Maret, 1843 dan 21 Maret, 1844. Ia berkotbah dan menerbitkan tulisan cukup banyak dan memimpin ribuan orang (yang disebut kaum Millerite) yang meyakini bahwa tanggal pasti kiamat adalah 23 April 1843. Banyak yang menjual atau menyumbangkan semua harta miliknya karena percaya semuanya tak dibutuhkan lagi; tapi ketika tanggal 23 April datang (tapi Yesus belum juga datang) maka grup itu pun dibubarkan – lalu sebagian dari mereka membentuk gerakan yang hingga kini dikenal sebagai Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (Seventh Day Adventist)

3. Armageddon/Kiamat kaum Mormon , 1891 atau sebelumnya

Joseph Smith, pendiri gereja Mormon, mengadakan rapat gerejanya pada Februari 1835 untuk memberitahu bahwa ia berbicara pada Tuhan. Selama pembicaraan itu, Smith mengakui bahwa Yesus akan kembali dalam 56 tahun ke depan, dan selanjutnya masa akhir jaman akan segera dimulai.

4. Komet Halley, 1910

Tahun 1881 seorang astronom, dari analisa spektral, menemukan bahwa ekor komet mengandung gas mematikan yang disebut cyanogen (dari asal kata sianida). Tadinya ini tak terlalu menarik hingga seseorang menyadari bahwa lintas bumi akan berpotongan dengan ekor komet Halley di tahun 1910. Apakah permukaan planet akan terselubung oleh gas beracun? Itulah spekulasi yang dicetak di halaman depan koran ‘The New York Times’ dan sejumlah koran lainnya, yang mengakibatkan menyebarnya panik di seluruh AS dan di negara lainnya. Akhirnya para ilmuwan dengan kepala dingin menjelaskan bahwa hal itu tak patut dikhawatirkan.

5. Pat Robertson, 1982

Mei 1980, televangelis dan pendiri Koalisi Kristen, Pat Robertson mengejutkan dan menakuti banyak orang ketika ia menyatakan dalam acara TV-nya, “700 Club”, pada pemirsa di seluruh dunia bahwa ia tahu kapan dunia akan berakhir (padahal dalam Alkitab sendiri di Matius 24:36 tentang kiamat dinyatakan “Tentang hari dan saat itu tidak seorangpun yang tahu, bahkan malaikat-malaikat di sorga tidak tahu”). “Saya menjamin bahwa di tahun 1982 akan ada penghakiman dunia,” kata Robertson.

6. Heaven’s Gate, 1997

Ketika komet Hale-Bopp muncul tahun 1997, muncul isu bahwa pesawat alien tengah mengikuti komet itu – dan hal itu ditutupi oleh NASA dan komunitas astronomi. Walau dugaan itu dibantah oleh para astronom (dan bisa dibantah siapa saja yang memiliki teleskop yang bagus), tapi isu ini sempat disiarkan dalam acara radio “Coast to Coast AM” yang dibawakan Art Bell dan bertemakan paranormal. Dugaan ini menginspirasi suatu kultus pemercaya UFO (Unidentified Flying Object yang dianggap pesawat alien) di San Diego yang menamakan diri ‘Heaven’s Gate’ untuk mempercayai bahwa dunia akan segera berakhir. Dunia memang berakhir bagi 39 anggota kultus itu yang bunuh diri pada 26 Maret 1997.

7. Nostradamus, Agustus 1999

Karya tulis Michel de Nostradame yang sangat membingungkan dan metaforis telah menarik perhatian banyak orang selama lebih dari 400 tahun. Tulisannya, yang ketepatannya sangat tergantung pada interpretasi yang sangat fleksibel, telah diterjemahkan dan diterjemahkan-ulang dalam puluhan versi yang berbeda. Salah satu baris tulisannya menyebutkan, “Tahun 1999, bulan ketujuh / Dari langit datang raja besar teror.” Banyak pengikut Nostradamus menjadi resah karena menduga bahwa inilah penglihatan sang peramal terkenal itu akan kiamat.

8. Y2K, 1 Januari 2000

Ketika abad lalu hampir berakhir, banyak orang khawatir bahwa komputer akan menyebabkan kiamat. Permasalahannya, yang diketahui sejak 1970, adalah bahwa banyak komputer takkan bisa membedakan antara tahun 2000 dan 1900. Tak ada yang tahu pasti apa efeknya, tapi banyak yang menduga akan terjadi bencana, mulai dari mati lampu massal hingga ledakan nuklir. Penjualan senjata meningkat dan orang bersiap bertahan hidup dalam bunker (ruang bawah tanah), tapi nyatanya tak banyak kesalahan terjadi ketika milenium baru dimulai.

9. 5 Mei 2000

Kalau memang kesalahan Y2K tak terjadi, maka bencana global dijamin akan terjadi oleh Richard Noone, pengarang buku “5/5/2000 Ice: the Ultimate Disaster” di tahun 1997. Menurut Noone, massa es di Antartika akan menjadi setebal 3 mil pada tanggal 5 Mei 2000 – suatu tanggal yang juga bertepatan dengan sejajarnya planet-planet di tata surya, yang entah bagaimana akan menyebabkan pembekuan global yang fatal. Tanggal itu berlalu dan bumi belum beku, tapi buku itu malah panas di pasaran. Mungkin juga pemanasan global mencegah terulangnya jaman es itu.

10. God’s Church Ministry, musim gugur 2008

Menurut pendeta dari God’s Church, Ronald Weinland, akhir jaman telah tiba – lagi. Bukunya di tahun 2006 “2008: God’s Final Witness” menyatakan bahwa ratusan juta orang akan meninggal, dan di akhir 2006, “paling lama 2 tahun tersisa sebelum dunia mengalami waktu terburuk sepanjang sejarah manusia. Pada musim gugur 2008, Amerika akan tumbang sebagai negara berkuasa, dan tak akan menjadi negara merdeka lagi,” dan buku itu juga mencatat, “Ronald Weinland mempertaruhkan reputasinya sebagai nabi akhir jaman Tuhan.”

Nah, ke sepuluh ramalam itu tidak terjadi, sehingga ada baiknya kita juga tidak khawatir berlebihan tentang ramalan akhir jaman di tahun 2012. Bukankah banyak tulisan yang menyebutkan tidak seorangpun akan tahu waktunya?
C17-09

Editor: wsn

dicopy paste dari: http://sains. kom pas.com /read/xml/2009/11/23/08492725%20/10.ramalan.kiamat.yang.tak.terbukti

Pernyataan Pers: Bencana Tsunami Keadilan


Pernyataan Pers
BENCANA TSUNAMI KEADILAN

Komite Darurat Keadilan, yang terdiri dari sejumlah organisasi non pemerintah dan pegiat anti korupsi se-Indonesia, menyatakan bahwa Indonesia harus menyelesaikan persoalan besar korupsi. Hal ini ditunjukkan secara jelas oleh substansi rekaman penyadapan komunikasi telepon KPK yang diperdengarkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi kemarin, 3 Nopember 2009.
 
Bagi kami, kasus Bibit – Chandra hanya masalah yang timbul di permukaan dari setumpukan gunung es Mafia Peradilan. Melalui rekaman itu, publik bisa menyaksikan sendiri bagaimana Anggodo, saudara dari Anggoro tersangka kasus korupsi bisa mengatur perkara. Melalui rekaman itu, publik juga mengetahui bobroknya institusi Kejaksaan Agung dan Kepolisian sehingga para petingginya malah mendukung Anggodo untuk mengkriminalkan Pimpinan KPK.

Jika dalam kasus kriminalisasi KPK polisi dan jaksa begitu percaya diri melakukan rekayasa bersama Anggodo, bagaimana dengan kasus-kasus lain yang selama ini tidak mendapatkan perhatian publik.
 
Begitu dahsyatnya korupsi di tubuh penegak hukum membuat kami yakin bahwa korupsi merupakan penyebab mengapa dalam banyak kasus penyelewengan, korupsi, pelanggaran HAM, perusakan lingkungan dan berbagai kasus lainnya, hukum tidak berjalan. Dampak terbesar dari korupsi di kalangan penegak hukum adalah hilangnya
keadilan bagi rakyat. Bila penegak hukum bisa diatur-atur oleh cukong dan jika polisi dan jaksa bisa dikendalikan oleh koruptor, maka tidak akan ada keadilan untuk rakyat. Keadilan tidak akan terealisasi bila korupsi, terutama mafia peradilan, tidak diberantas tuntas.

Karena besarnya persoalan tersebut, tidak mungkin hanya diselesaikan melalui pembentukan Tim Verifikasi Fakta (TVF) yang baru dibentuk beberapa hari yang lalu. TVF tidak memiliki cukup wewenang, otoritas dan sumber daya untuk membongkar berbagai skandal di Kejaksaan dan Kepolisian. TVF juga tidak memiliki cukup otoritas untuk membongkar berbagai skandal yang menarik perhatian publik dan menjadi awal dari kriminalisasi Bibit – Chandra, yakni skandal Bank Century.

Korupsi oleh para penegak hukum merupakan ancaman terhadap demokrasi. Demokrasi hanya bisa berjalan dengan ditopang oleh kekuasaan peradilan yang independen, kredibel dan berintegritas. Demokrasi hanya bisa berjalan apabila ada supremasi hukum. Tanpa itu semua, demokrasi sesungguhnya berdiri di atas pondasi pasir yang gampang runtuh. Mafia peradilan sesungguhnya adalah ancaman bagi demokrasi.

Rekaman yang diperdengarkan dalam sidang MK kemarin juga menunjukkan kepada kita semua bahwa lembaga peradilan belum bisa diharapkan untuk memberikan keadilan. Keadilan masih tak terjangkau bila hukum kita tercemar oleh praktek korupsi.

Oleh karena itu, sejatinya kasus Bibit – Chandra adalah puncak gunung es dari tiadanya keadilan di Indonesia. Rekaman tersebut seharusnya merupakan petunjuk adanya persoalan besar yang harus diselesaikan oleh Presiden secepatnya. Apabila kasus ini tidak segera dituntaskan, kita kuatir bahwa demokrasi terancam dan keadilan akan semakin jauh dari rakyat.

Oleh karena itu, sebagai respon terhadap rekaman di MK, kami menuntut

1. Presiden harus segera mengambil langkah-langkah strategis dan konkret untuk membersihkan mafia peradilan. Ini bukan saatnya bagi Presiden untuk sibuk menjaga citra karena yang terjadi sesungguhnya adalah hancurnya kredibilitas, kehormatan dan legitimasi lembaga peradilan dan tsunami keadilan.
 
2. Presiden harus segera membersihkan Kejaksaan Agung dan Kepolisian dari praktek korupsi, kong-kalikong dan berbagai penyelewengan lainnya. Pembersihan tidak cukup hanya dengan mencopot Jaksa Agung dan Kapolri, akan tetapi juga memastikan para pejabat tinggi di kedua lembaga tersebut diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas.
 
3. Presiden dan lembaga negara lainnya harus memberikan dukungan politik kepada KPK untuk melakukan pembersihan kedua lembaga tersebut. Terutama karena sesungguhnya mandat KPK adalah menangani kasus korupsi yang melibatkan penegak hukum dan melakukan supervisi terhadap jaksa dan polisi dalam penegakan hukum kasus korupsi.

4. Mendorong pembersihan advokat dari korupsi. Rekaman yang diperdengarkan oleh sidang MK adalah bukti peran advokat dalam mafia peradilan, sebuah realitas yang selama ini terabaikan. Oleh karena itu, daripada sibuk berkelahi soal organisasi adalah lebih penting untuk mendorong pembersihan korupsi yang melibatkan advokat.

5. KPK juga harus mengusut skandal kasus Century yang merupakan awal dari   sengketa Cicak vs Buaya. KPK secara sistematis dihambat untuk melakukan penegakan hukum dalam dugaan korupsi yang melibatkan elit politik dan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah, maka kasus Century harus dituntaskan oleh KPK.

Jakarta, 4 Nopember 2009
 
Komite Darurat Keadilan:
ICW, KontraS, Walhi, Imparsial, PBHI-Jkt, PKMI, PPRP, Kiara, KRHN, IKOHI, TI Indonesia, PEC,  JSKK, Pimp. Pemuda Al Irsyad, PB HMI MPO, IPC, Neo Indonesia Timur, HRWG, Demos, JAMAN, Koalisi NGO Aceh, Asmara Nababan, Suciwati, Bambang Widodo Umar, Dadang Trisasongko, Romo Sandyawan, Indra J Piliang, LeIP, PSHK, MM. Billah, Yayasan SET, LBH Masyarakat, LBH Jkt, PATTIRO, dll.

Sumber: milis AIPI

Mgr. Martinus D. Situmorang Terpilih Kembali Jadi Ketua KWI 2009-2012


Uskup Situmorang Terpilih Kembali Sebagai Ketua KWI Periode 2009-2012

(Jakarta 12/11)Setelah melewati hari-hari yang menegangkan dengan berbagai laporan komisi-komisi dalam sidang sinodal KWI, pada tanggal 11 November 2009, para uskup mengambil waktu untuk memilih pejabat-pejabat KWI untuk masa bakti 3 tahun ke depan.  Dalam sesi pemilihan pertama untuk Ketua KWI, Mgr.Martinus D. Situmorang OFMCap kembali terpilih. 

Selanjutnya, inilah daftar lengkap para pajabat KWI periode 2009 -2011

Ketua          : Mgr. Martinus D Situmorang OFMCap
Wkl Ketua I  : Mgr Ignatius Suharyo
Wkl Ketua II : Mgr Leo Laba Ladjar OFM
Sekjen         : Mgr.Pujasumarta
Bendahara    :  Mgr.Kherubim Pareira SVD

Anggota Presidium:
  :  Mgr. Vincent Sutikno
  :  Mgr. Hilarius Moa Nurak SVD
  :  Mgr. Agustinus Agus
  :  Mgr.Petrus Timang
  :  Mgr. P.C. Mandagi
  :  Mgr. Edmund Woga

Dewan Moneter   
-Mgr. Kherubim Parera SVD (Ketua)
-Mgr. G. Mencuccini CP (anggota)
-Mgr. Silvester San (anggota)

DSAK (Dana Solidaritas Antar Keuskupan :  Mgr. Silvester San (Ketua)
KOMISI-LEMBAGA-SEKRETARIAT-DEPARTEMEN

Komisi Kateketik            :  Mgr. John Liku Ada
Komisi Liturgi                 :  Mgr. Aloysius Sutrisnaatmaka,MSF
Komisi  Komsos              :  Mgr. Petrus Turang
Komisi PSE                     :  Mgr. Hilarion Datus Lega
Komisi Seminari             :  Mgr. Dominikus Saku
Komisi Kepemudaan       : Mgr. John  Philipus Saklil
Komisi Kerawam             : Mgr. Yustinus Hardjosusanto, MSF
Komisi Keluarga             : Mgr. Michael Angkur OFM
Komisi Hak                    : Mgr. P.C. Mandagi, MSC
Komisi KP-PMP               : Mgr. Agustinus Agus
Komisi Teologi               : Mgr. Petrus Bodeng Timang
Komisi Pendidikan          : Mgr Aloysius Sudarso, SCJ  
Komisi Karya Misioner     : Mgr.Vincentius Sensi Potokota
BKBLII                           : Mgr. Hilarius Moa Nurak SVD
Moderator SGPP              : Mgr. Mgr. Vincent Sutikno
Delegatus Karya Kesehatan          : Mgr. Florentinus Sului, MSF
Delegatus KS                  : Mgr. Ignatius Suharyo

(Mirifica)

Sumber:  http://mirifica. net/printPage.php?aid=5988

Non Muslim Masih Sulit Memperoleh IMB Rumah Ibadah


Masih sulitnya memperoleh surat Izin Mendirikan Rumah Ibadah (IMB) bagi Non-Muslim dan minimnya koordinasi pemerintah dengan FKUB merupakan topik yang mendominasi Workshop “Penguatan Kapasitas Tentang Hubungan Antaragama Berbasis Toleransi” yang digelar The Wahid Institute.

Acara workshop digelar bekerjasama dengan Lembaga Kajian Hukum Islam (LKHI) Fakultas Syariah, IAIN Raden Fatah Palembang, bertempat di Hotel Swarnadwipa, Palembang 24-26 Oktober 2009.

Narasumber yang hadir diantaranya Dr. Moqsith Ghazali, Dr. Rumadi (keduanya peneliti senior the Wahid Institute) dan Prof. Cholidi (guru besar Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang ) ini diikuti oleh sekitar 13 perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan tujuh tokoh agama Sumatera Selatan.

Bukan hanya di Jakarta dan sekitarnya masalah sulitanya memperoleh surat Izin Mendirikan Rumah Ibadah (IMB) bagi Non-Muslim secara umum juga dikemukakan oleh hampir semua peserta dari perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Sumatera Selatan seperti FKUB Banyuasin, FKUB Musi Rawas, FKUB Musi Banyuasin, FKUB Lubuk Linggau, dan FKUB Prabumulih.

Perwakilan FKUB Banyuasin menuturkan, sejak 2006, umat Hindu dan Buddha di wilayahnya tak bisa mendirikan pura dan vihara lantaran koordinasi antara Departemen Agama dan FKUB setempat lemah. Ia menganggap, pihak Depag kurang akomodatif dalam hal persyaratan administratif. “Setelah syarat administrasi IMB diajukan, pihak Depag meminta sarat 60 KTP yang telah dilegalisir dan harus mewakili masing-masing 15 pemeluk di bagian utara, timur, selatan, dan barat kampung tempat tinggal mereka. Setelah dipenuhi pihak Depag mensyaratkan lagi bahwa ke-60 KTP tersebut harus KTP pemeluk baru. Aturan macam apa ini?” katanya dengan nada meninggi.

Selain isu Izin Rumah Ibadah, isu lain yang dibicarakan adalah seputar peran dan fungsi FKUB serta pemerintah dalam menjamin kebebasan melakukan peribadatan. Terkait FKUB, peran dan fungsi yang menjadi sorotan adalah terkait dengan hubungan internal pemeluk agama, hubungan eksternal atau antarumat beragama, dan antarumat beragama dengan pemerintah

Meski dari sisi kuantitatif jumlah pelanggaran kebebasan beragama terkait pendirian rumah ibadah relatif minim dibanding kasus-kasus yang mencuat di Jawa Barat seperti Kuningan, Tasikmalaya, Cirebon, dan Depok, tapi berdasarkan hasil analisa FGD dan pengalaman yang disampaikan para peserta, potensi ketegangan dan pelanggaran di wilayah ini masih berpeluang terjadi, terutama terhadap kalangan minoritas.

Sumber : Kristiani Pos (http://www.christian post.co .id/europe/europe/20091015/5039/Non-Muslim-Masih-Sulit-Memperoleh-IMB-Rumah-Ibadah/index.html

Pernyataan Pers: Bencana Tsunami Keadilan


Pernyataan Pers
BENCANA TSUNAMI KEADILAN

Komite Darurat Keadilan, yang terdiri dari sejumlah organisasi non pemerintah dan pegiat anti korupsi se-Indonesia, menyatakan bahwa Indonesia harus menyelesaikan persoalan besar korupsi. Hal ini ditunjukkan secara jelas oleh substansi rekaman penyadapan komunikasi telepon KPK yang diperdengarkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi kemarin, 3 Nopember 2009.
 
Bagi kami, kasus Bibit – Chandra hanya masalah yang timbul di permukaan dari setumpukan gunung es Mafia Peradilan. Melalui rekaman itu, publik bisa menyaksikan sendiri bagaimana Anggodo, saudara dari Anggoro tersangka kasus korupsi bisa mengatur perkara. Melalui rekaman itu, publik juga mengetahui bobroknya institusi Kejaksaan Agung dan Kepolisian sehingga para petingginya malah mendukung Anggodo untuk mengkriminalkan Pimpinan KPK.

Jika dalam kasus kriminalisasi KPK polisi dan jaksa begitu percaya diri melakukan rekayasa bersama Anggodo, bagaimana dengan kasus-kasus lain yang selama ini tidak mendapatkan perhatian publik.
 
Begitu dahsyatnya korupsi di tubuh penegak hukum membuat kami yakin bahwa korupsi merupakan penyebab mengapa dalam banyak kasus penyelewengan, korupsi, pelanggaran HAM, perusakan lingkungan dan berbagai kasus lainnya, hukum tidak berjalan. Dampak terbesar dari korupsi di kalangan penegak hukum adalah hilangnya
keadilan bagi rakyat. Bila penegak hukum bisa diatur-atur oleh cukong dan jika polisi dan jaksa bisa dikendalikan oleh koruptor, maka tidak akan ada keadilan untuk rakyat. Keadilan tidak akan terealisasi bila korupsi, terutama mafia peradilan, tidak diberantas tuntas.

Karena besarnya persoalan tersebut, tidak mungkin hanya diselesaikan melalui pembentukan Tim Verifikasi Fakta (TVF) yang baru dibentuk beberapa hari yang lalu. TVF tidak memiliki cukup wewenang, otoritas dan sumber daya untuk membongkar berbagai skandal di Kejaksaan dan Kepolisian. TVF juga tidak memiliki cukup otoritas untuk membongkar berbagai skandal yang menarik perhatian publik dan menjadi awal dari kriminalisasi Bibit – Chandra, yakni skandal Bank Century.

Korupsi oleh para penegak hukum merupakan ancaman terhadap demokrasi. Demokrasi hanya bisa berjalan dengan ditopang oleh kekuasaan peradilan yang independen, kredibel dan berintegritas. Demokrasi hanya bisa berjalan apabila ada supremasi hukum. Tanpa itu semua, demokrasi sesungguhnya berdiri di atas pondasi pasir yang gampang runtuh. Mafia peradilan sesungguhnya adalah ancaman bagi demokrasi.

Rekaman yang diperdengarkan dalam sidang MK kemarin juga menunjukkan kepada kita semua bahwa lembaga peradilan belum bisa diharapkan untuk memberikan keadilan. Keadilan masih tak terjangkau bila hukum kita tercemar oleh praktek korupsi.

Oleh karena itu, sejatinya kasus Bibit – Chandra adalah puncak gunung es dari tiadanya keadilan di Indonesia. Rekaman tersebut seharusnya merupakan petunjuk adanya persoalan besar yang harus diselesaikan oleh Presiden secepatnya. Apabila kasus ini tidak segera dituntaskan, kita kuatir bahwa demokrasi terancam dan keadilan akan semakin jauh dari rakyat.

Oleh karena itu, sebagai respon terhadap rekaman di MK, kami menuntut

1. Presiden harus segera mengambil langkah-langkah strategis dan konkret untuk membersihkan mafia peradilan. Ini bukan saatnya bagi Presiden untuk sibuk menjaga citra karena yang terjadi sesungguhnya adalah hancurnya kredibilitas, kehormatan dan legitimasi lembaga peradilan dan tsunami keadilan.
 
2. Presiden harus segera membersihkan Kejaksaan Agung dan Kepolisian dari praktek korupsi, kong-kalikong dan berbagai penyelewengan lainnya. Pembersihan tidak cukup hanya dengan mencopot Jaksa Agung dan Kapolri, akan tetapi juga memastikan para pejabat tinggi di kedua lembaga tersebut diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas.
 
3. Presiden dan lembaga negara lainnya harus memberikan dukungan politik kepada KPK untuk melakukan pembersihan kedua lembaga tersebut. Terutama karena sesungguhnya mandat KPK adalah menangani kasus korupsi yang melibatkan penegak hukum dan melakukan supervisi terhadap jaksa dan polisi dalam penegakan hukum kasus korupsi.

4. Mendorong pembersihan advokat dari korupsi. Rekaman yang diperdengarkan oleh sidang MK adalah bukti peran advokat dalam mafia peradilan, sebuah realitas yang selama ini terabaikan. Oleh karena itu, daripada sibuk berkelahi soal organisasi adalah lebih penting untuk mendorong pembersihan korupsi yang melibatkan advokat.

5. KPK juga harus mengusut skandal kasus Century yang merupakan awal dari   sengketa Cicak vs Buaya. KPK secara sistematis dihambat untuk melakukan penegakan hukum dalam dugaan korupsi yang melibatkan elit politik dan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah, maka kasus Century harus dituntaskan oleh KPK.

Jakarta, 4 Nopember 2009
 
Komite Darurat Keadilan:
ICW, KontraS, Walhi, Imparsial, PBHI-Jkt, PKMI, PPRP, Kiara, KRHN, IKOHI, TI Indonesia, PEC,  JSKK, Pimp. Pemuda Al Irsyad, PB HMI MPO, IPC, Neo Indonesia Timur, HRWG, Demos, JAMAN, Koalisi NGO Aceh, Asmara Nababan, Suciwati, Bambang Widodo Umar, Dadang Trisasongko, Romo Sandyawan, Indra J Piliang, LeIP, PSHK, MM. Billah, Yayasan SET, LBH Masyarakat, LBH Jkt, PATTIRO, dll.

Sumber: Milis AIPI