Studi: Irlandia, Negara Paling Islami di Dunia


Hossein Askari, seorang guru besar politik dan bisnis internasional di Universitas George Washington, AS, melakukan sebuah studi yang unik.

Askari melakukan studi untuk mengetahui di negara manakah di dunia ini nilai-nilai Islam paling banyak diaplikasikan. Hasil penelitian Askari yang meliputi 208 negara itu ternyata sangat mengejutkan karena tak satu pun negara Islam menduduki peringkat 25 besar.

Dari studi itu, Askari mendapatkan Irlandia, Denmark, Luksemburg, dan Selandia Baru sebagai negara lima besar yang paling Islami di dunia. Negara-negara lain yang menurut Askari justru menerapkan ajalan Islam paling nyata adalah Swedia, Singapura, Finlandia, Norwegia, dan Belgia.

Lalu, bagaimana dengan negara-negara Islam? Malaysia hanya menempati peringkat ke-33. Sementara itu, negara Islam lain di posisi 50 besar adalah Kuwait di peringkat ke-48, sedangkan Arab Saudi di posisi ke-91 dan Qatar ke-111.

Berdasarkan hasil penelitiannya, Askari mengatakan, kebanyakan negara Islam menggunakan agama sebagai instrumen untuk mengendalikan negara.

“Kami menggarisbawahi bahwa banyak negara yang mengakui diri Islami tetapi justru kerap berbuat tidak adil, korup, dan terbelakang. Faktanya mereka sama sekali tidak Islami,” ujar Askari.

Askari menambahkan, justru negara-negara Barat yang merefleksikan ajaran Islam, termasuk dalam pengembangan perekonomiannya.

“Jika sebuah negara memiliki ciri-ciri tak ada pemilihan, korup, opresif, memiliki pemimpin yang tak adil, tak ada kebebasan, kesenjangan sosial yang besar, tak mengedepankan dialog dan rekonsiliasi, negara itu tidak menunjukkan ciri-ciri Islami,” lanjut Askari.

Dalam melakukan penelitiannya, Askari mencoba membandingkan idealisme Islam dalam hal pencapaian ekonomi, pemerintahan, hak rakyat dan hak politik, serta hubungan internasional.
Hasil penelitian Profesor Askari dan Profesor Scheherazade S Rehman ini dipublikasikan dalam Global Economy  Journal.

Di Irlandia, diperkirakan sebanyak 49.000 warganya memeluk Islam. Dr Ali Selim, anggota senior Pusat Kebudayaan Islam Irlandia (ICCI), mengatakan, umat Muslim dan warga Irlandia lainnya bisa hidup berdampingan karena sama-sama memiliki kesamaan sejarah.

“Irlandia pernah menjadi wilayah jajahan dan banyak rakyat Irlandia menderita diskriminasi rasial dan selalu diasosiasikan dengan terorisme. Umat Muslim juga mengalami hal serupa,” ujar Selim.

Selain itu, lanjut Selim, para imigran Muslim di Irlandia mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri, termasuk dalam bidang ekonomi.

“Al Quran menganjurkan umat Muslim untuk hidup sejahtera dan Dublin merupakan salah satu pusat investasi Islam terbesar di Eropa,” ujar Selim.

Sumber: http://internasional.kompas.com/read/2014/06/10/2151008/Studi.Irlandia.Negara.Paling.Islami.di.Dunia

Iklan

AKSI KEKERASAN: Yogyakarta Hadapi Darurat Intoleransi


Sikap intoleransi disertai aksi kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai sudah dalam tahap darurat. Dalam tiga hari terakhir, dua aksi intoleransi terjadi di kota yang menjunjung tinggi pluralitas itu. Terakhir, Minggu (1/6) siang, di Kabupaten Sleman, puluhan orang merusak sebuah bangunan yang biasa dipakai umat Kristen untuk beribadah.
Bangunan yang dirusak itu milik pendeta berinisial NL. Bangunan yang bersebelahan dengan rumah NL itu terletak di Dusun Pangukan, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman.

Penyerangan bermula saat NL bersama sejumlah anggota jemaatnya menggelar kebaktian di bangunan itu sekitar pukul 08.30. Karena tidak suka, puluhan warga Pangukan melancarkan aksi protes. ”Sekitar pukul 09.30, jemaat yang melakukan kebaktian akhirnya pulang. Warga pun bubar dan tidak ada insiden,” kata Darojat (34), saksi mata yang juga warga Pangukan.

Namun, sekitar pukul 11.30, puluhan orang dari luar Dusun Pangukan yang menggunakan penutup kepala mendatangi lokasi itu. Mereka langsung melemparkan batu ke bangunan. Serangan itu tak berlangsung lama. Saat azan dzuhur berkumandang, massa pun membubarkan diri.

Selang sejam kemudian, massa datang lagi. Selain melemparkan batu, mereka juga memecahkan kaca dan pintu bangunan. Puluhan polisi dan anggota TNI yang bersiaga di lokasi tak melakukan tindakan represif dan hanya berupaya meredam amukan massa.

Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan, bangunan milik NL itu sebenarnya bukan tempat ibadah. Jadi, seharusnya tak ada aktivitas ibadah di sana. ”Kami akan menggelar musyawarah dengan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) untuk menyelesaikan masalah ini,” kata dia.

Kepala Kepolisian Resor Sleman Ajun Komisaris Besar Ihsan Amin menegaskan, penyelesaian masalah itu diutamakan melalui musyawarah di FKUB. Penyelesaian seperti itu lebih efektif dalam meredam konflik semacam itu. ”Namun, kalau misalnya ada laporan soal perusakan, kami akan tindak lanjuti,” tutur dia.

Kabid Humas Polda DIY Ajun Komisaris Besar Anny Pudjiastuti menyatakan, masalah itu sudah diselesaikan melalui musyawarah antara warga dan pendeta NL. Karena itu, hingga Minggu sore, polisi belum menangkap pelaku perusakan.

Sebelumnya, Kamis (29/5) malam, rumah Julius Felicianus (54) di Dusun Tanjungsari, Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman, diserang puluhan orang. Penyerangan yang dilakukan saat beberapa umat Katolik berdoa bersama di rumah itu membuat sedikitnya lima orang terluka. Hingga Minggu sore, Polri baru menangkap satu tersangka.

Dosen Sosiologi Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, menilai, kekerasan yang berulang itu menunjukkan sikap intoleransi di Yogyakarta sudah dalam kondisi darurat. Polisi harus menegakkan hukum, sementara Pemprov DIY harus menggelar dialog dengan tokoh agama agar sikap intoleransi tak menyebar. ”Walau saat ini baru melibatkan kelompok-kelompok kecil, ini tak boleh dianggap enteng. Ketegangan itu akan mengganggu kenyamanan dan rasa saling percaya warga,” kata Arie.

Terasa ironis
Koordinator Masyarakat Antikekerasan Yogyakarta (Makaryo) Benny Susanto menegaskan, aksi kekerasan itu terasa ironis karena terjadi tak lama setelah Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X menerima penghargaan dari Jaringan Antariman Indonesia sebagai kepala daerah yang peduli pada kebebasan beragama. Penghargaan diterima Sultan pada 23 Mei 2014 di Kabupaten Jayapura, Papua.

Koordinator Jaringan Kerja Antar Umat Beragama Wawan Gunawan, di Bandung, mendesak negara memerangi aksi yang mengancam keberagaman di Indonesia. Penegakan hukum yang tegas dan cepat harus menjadi prioritas. ”Yogyakarta adalah daerah pertaruhan. Daerah yang selama ini damai itu seperti digunakan kelompok radikal sebagai ajang eksistensi diri. Itu jelas alarm berbahaya bagi keberagaman kita,” ujarnya.

Wawan menegaskan, akar keberagaman di DIY sejatinya kuat. Yogyakarta memiliki gubernur dan Sultan yang selama ini jadi pelindung bagi keberagaman budaya dan adat istiadat. Namun, tiga hari terakhir, keunggulan itu diuji. Jika dibiarkan terlalu lama, dikhawatirkan akan memudahkan kelompok radikal menyusun rencana yang lebih berbahaya.

Kemarin, Julius Felicianus dikunjungi adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, di RS Panti Rapih, Yogyakarta. Hashim datang bersama pengurus Gerindra dan Ahmad Dhani. ”Saya tak ingin peristiwa ini dipolitisasi dan jadi kian keruh karena menjelang pilpres, peristiwa seperti ini rentan dikait-kaitkan dengan politik,” ujar Julius. Kunjungan itu sekitar 10 menit. Setelah Hasyim pergi, istri Julius mengungkapkan, kelompok intoleran masih mendatangi rumah mereka keesokan hari setelah peristiwa penyerangan itu. (HRS/CHE/MH)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000006966305

KERUKUNAN BERAGAMA: Tokoh Agama Kawal Suasana Pemilu


Menteri Agama Suryadharma Ali mengajak seluruh umat beragama untuk menjaga kerukunan, terutama menjelang pemilihan umum legislatif, 9 April mendatang. Tokoh agama diminta terus mengawal kerukunan yang sudah tercipta.
”Pemilu 2014 akan penuh dengan persaingan, jangan sampai agama menjadi pintu masuk bagi sekelompok orang yang ingin memperkeruh suasana kerukunan dengan ajaran yang sempit dan hasutan pemicu konflik,” kata Suryadharma Ali dalam dialog dengan tokoh pemuka agama, Jumat (21/2), di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), serta dialog dengan masyarakat pada acara Gerak Jalan Kerukunan, Sabtu (22/2), di Lapangan Sanamang Mantikei, Palangkaraya, Kalteng.

Tiga jenis persaudaraan
Suryadharma mengingatkan, ada tiga jenis persaudaraan yang perlu diperkuat untuk menciptakan kerukunan, yaitu persaudaraan internal umat seagama, persaudaraan sebagai bangsa, dan persudaraan antar-sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan.

”Dalam persaudaraan sebagai satu bangsa, kita perlu menyingkirkan egoisme kelompok, partai, ormas, dan suku. Lupakanlah sekat-sekat yang ada,” ujar Suryadharma di hadapan peserta Gerak Jalan Kerukunan yang berjumlah lebih dari 5.000 orang.

Menurut Suryadharma, persaudaraan antar-sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan mengingatkan, kita semua berasal dari Tuhan Yang Satu.

”Sudah sepatutnya kita membangun kesatuan dan persaudaraan sebagai manusia. Ini yang harus terus diperkuat agar persatuan Indonesia pun semakin kuat,” katanya.

Kerukunan adalah proses yang berkelanjutan dan harus diupayakan setiap hari. Kerukunan bukanlah sesuatu yang instan, setiap pihak perlu menjaga kerukunan.

”Peran Forum Kerukunan Umat Beragama cukup penting untuk mencegah dan mengurangi potensi konflik yang ada,” ujar Suryadharma.

Suryadharma pun menyampaikan, kehidupan beragama di Indonesia merupakan suatu kebebasan, tetapi juga diatur negara. Indonesia adalah negeri yang berdasarkan Ketuhanan, bukan keagamaan. Pancasila menjadi dasarnya.

”Umat beragama menganut kebebasan sebagai sesuatu yang terbatas. Kebebasan absolut hanya milik Tuhan. Oleh karena itu, makna kebebasan beragama adalah kebebasan yang terbatas. Kini, kebebasan beragama, dipahami sebagai kebebasan absolut. Demikian juga dengan demokrasi. Demokrasi bukan segala-galanya sehingga dapat menghantam sistem nilai atau agama yang ada,” tutur Suryadharma.

Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran menilai kualitas kerukunan antarumat beragama di Kalteng semakin baik. ”Namun, kita perlu terus waspada akan ancaman yang bisa memecah belah kerukunan, baik atas nama agama, ras, suku, maupun politik. Kerukunan antaragama perlu terus dijaga untuk menciptakan ketertiban nasional,” ungkap Achmad Diran.

Sekretaris Umum Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Lamandau, Kalteng, Lilik Setiawan menyampaikan, kehidupan antarumat beragama di Kalteng secara umum dan Kabupaten Lamandau secara khusus cukup baik. ”Kerukunan sudah tercipta dan dalam kondisi yang kondusif. Kita perlu terus menjaganya,” kata Lilik.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalteng Jawahir Tantawi mengatakan, Forum Kerukunan Umat Beragama Kalteng siap membangun persaudaraan dan kerukunan umat beragama yang sejalan dengan semangat tradisi rumah betang. ”Rumah betang mencerminkan persaudaraan yang majemuk bagi siapa saja. Dalam rumah betang, hiduplah banyak keluarga di satu atap dan satu rumah,” kata Jawahir. (DKA)

Sumber: kompas cetak edisi 24 Februari 2014

Syariat Islam harus jadi Pemersatu Bangsa


Menteri Agama Suryadharma Ali berharap syariat Islam yang diberlakukan di Aceh ke depan semakin menjadi pemersatu dan kekuatan di Indonesia.

“Syariat Islam harus menjadi kekuatan ekonomi, sosial dan politik bagi Indonesia,” kata Suryadharma Ali ketika diterima Bupati Aceh Barat Teuku Alaidinsyah di kediamannya, Kota Meulaboh, Selasa (18/2) siang.

Menag berada di provinsi paling Barat Indonesia itu dalam kaitan kunjungan kerja untuk melihat langsung kesiapan Sekolah Tinggi Agama Islam Tgk Chiek Direndeng menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) beberapa waktu mendatang.

Ikut mendampingi Menteri Agama, Direktur Pendidikan Islam Dede Rosada, staf khusus Budi Setiawan, Sekretaris Ditjen Bimas Islam Muhammad Amin, Kanwil Kemenag Aceh dan dan beberapa orang direktur di lingkungan Kementerian Agama.

Menurut Menag, syariat Islam yang berkembang di Aceh berlangsung dengan baik. Karena ajaran Islam itu mengedepankan rahmatan lil alamin, penuh rahmat dan toleransi. Islam yang berkembang di Aceh diharapkan dapat menjadi inspirasi dan mendorong kekuatan bagi ekonomi rakyat. 

“Jika kita memberi kehidupan kepada seseorang, tentu itu sama dengan memberi kehidupan bagi jagat raya. Alam semesta yang luas ini,” kata Suryadharma. 

Suryadharma menyambut gembira bahwa program kegiatan Maghrib mengaji di daerah ini mendapat sambutan hanyat. Anak usia dini hingga dewasa melaksanakan dengan baik. Bahkan, dilengkapi pula dengan kegiatan safari Subuh yang didukung Forum Komunikasi Safari Subuh. (Antara)

Sumber: http://m.islamindonesia.co.id/detail/1410-Syariat-Islam-harus-jadi-Pemersatu-Bangsa

Daerah Desak Mendagri Dipecat


PONTIANAK – Menyusul penolakan sejumlah daerah terhadap imbauan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi agar pemerintah daerah (pemda) bekerja sama dengan Front Pembela Islam (FPI) untuk menciptakan rasa aman di masyarakat, kini muncul desakan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memecat mendagri karena mengeluarkan pernyataan yang meresahkan.
“Imbauan mendagri telah menimbulkan keresahan di daerah, terutama di Kalimantan yang masyarakatnya beragam,” kata Ketua Front Pembela Dayak Nasional Kalimantan, Petrus Sindong Ajan kepada SH di Pontianak, Kamis (31/10).

“Mendagri biang kerok dari sikap intoleran dengan memihak kepada salah satu organisasi massa seperti FPI yang sepak terjangnya selama ini hanya tukang buat onar. Masyarakat Dayak di Kalimantan akan berada di barisan terdepan memprotes dengan berbagai cara, kalau sampai ada kepala daerah yang berani menindaklanjuti imbauan mendagri,” ujar Petrus.

Petrus menuturkan, bagaimana mungkin pemerintah di daerah yang masyarakatnya beragam diimbau bekerja sama dengan FPI yang secara terang-terangan menunjukkan sikap tidak menghargai kemajemukan, terlalu mengedepankan kesalehan individu, yang salah satunya ditunjukkan dengan secara terbuka menolak Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli dan Lurah Pejaten Timur, Grace Tiaramudi, hanya lantaran mereka nonmuslim.

“Kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak segera memecat Mendagri Gamawan Fauzi, berarti ikut di balik terciptanya instabilitas di daerah. Penyataan mendagri telah mengusik ketenangan di daerah yang penduduknya sangat majemuk, seperti Kalimantan pada umumnya dan Provinsi Kalimantan Barat pada khususnya,” kata Petrus.

Imbauan mendagri, menurut Petrus, menunjukkan Kemendagri sudah tidak mampu lagi menunjukkan sikap sebagai pengayom dan pemersatu masyarakat. Melalui imbauan kerja sama dengan FPI, mendagri membuka peluang bangkitnya sikap permusuhan antarkomponen masyarakat yang berlainan suku, agama, ras, dan antargolongan.
Petrus mengatakan, kalangan masyarakat Dayak di lima provinsi di Kalimantan telah mengonsolidasi untuk menggelar demonstrasi memprotes keras imbauan mendagri ini.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai menilai pernyataan mendagri menjadi justifikasi FPI untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai HAM, UUD, dan Pancasila, serta kebinekaan bangsa.

“Sekali lagi mendagri asal ambil kebijakan tanpa mempertimbangkan dampaknya negatifnya. Salah satu contoh konkretnya adalah mendukung FPI menuntut Lurah Lentang Agung Ibu Susan turun dari jabatan,” ujarnya kepada SH di Jakarta, Jumat (1/11).

Jika kaum minoritas tidak boleh menjadi pemimpin di DKI Jakarta, lantas daerah lain juga ikut melakukan hal yang sama, amat berpotensi terjadi instabilitas nasional. “Dengan mendukung FPI berarti mendagri memang menginginkan instabilitas. Bahkan bisa-bisa NKRI terpecah belah karena sikap mendagri,” ia menegaskan.

Menurutnya, mendagri tidak paham atau memang sengaja memperkeruh suasana bernegara dengan tujuan-tujuan tertentu. “Yang seperti ini bikin sendi-sendi negara rusak,” ia menegaskan.
Bubarkan FPI

Tidak hanya desakan agar mendagri dipecat, tetapi kini juga timbul desakan untuk membubarkan FPI karena kerap berbuat anarkistis. Hal ini diungkapkan Ketua Sentra Pemberdayaan Masyarakat (SPM), Yudi Syamhudi bahwa sudah waktunya pemerintah pusat membubarkan FPI.

“Kalau justru mendagri melindungi FPI, berarti dirinya adalah otak dari semua penyebaran kekerasan atas nama agama dan menempatkan Islam sebagai agama yang menindas,” ujarnya kepada SH dari Magelang, Jumat.

Padahal, Islam adalah agama yang antipenindasan dan mencintai perdamaian. Apa yang dilakukan mendagri justru pembusukan terhadap Islam. Menurutnya, semua kepala daerah harus bersatu menolak imbauan mendagri karena rakyat yang memilih kepala-kepala daerah tidak mau lagi ada kekerasan atas nama agama apa pun.

“Sudah waktunya para kepala daerah dan anggota DPRD dan DPR berdiri tegak membela konstitusi yang digerogoti sendiri oleh mendagri. Mendagri ini sudah subversif. Presiden harus segera mencopot Gamawan Fauzi,” ujar pemuda koordinator Gerakan Melawan Kemiskinan (GMK) di Jawa Tengah ini.

Pengurus National Papua Solidariy (NAPAS), Sam Awom juga meminta pemerintah tegas dengan membubarkan organisasi yang sudah mempunyai sejarah kekerasan yang berulang-berulang. Bahkan, FPI sudah sering mengancam pemerintah, tetapi tetap pemerintah mengakomodasi semua kekerasaan yang dilakukan FPI.

“Pemerintah tidak punya wibawa sama sekali dan sangat jelas memihak kepada organisasi yang tidak menghargai kehidupan warga negara yang lain,” ia menegaskan kepada SH dari Jayapura hari ini.
Dengan cara ini, pemerintah sangat diskriminatif karena tidak memperhatikan teror terhadap kelompok-kelompok minoritas, seperti kasus Gereja HKBP, Ahmadiyah, Syiah, rekonsiliasi 1965, dan lainnya. “Ini menunjukkan toleransi yang menjadi slogan bangsa ini cuma omong kosong,” tuturnya.
Kalteng Menolak

Menyusul penolakan dari sejumlah daerah, seperti Bali, Riau, dan Kalimantan Barat, kini Bupati Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo mengatakan bahwa imbauan mendagri itu harus dikaji ulang. Pasalnya, selama ini FPI dinilai masyarakat sebagai ormas yang anarkistis.

“Mendagri seharusnya perlu pertimbangan yang matang karena di Kalteng dengan tegas menolak kehadiran FPI. Ini dibuktikan saat FPI Pusat yang akan melantik FPI di salah satu kabupaten yang ada di Kalteng, masyarakat Kalteng menolak secara tegas,” ujarnya kepada SH, di Palangkaraya, Kamis.
Ia sepakat bahwa ormas apa pun harus selalu dirangkul untuk bekerja sama dalam melakukan pembangunan. “Namun, kalau kondisi sekarang banyak ormas yang bertindak kekerasan dan merusak, tidak boleh dibiarkan mendagri. Jangan sampai seruan mendagri itu malah memicu konflik di tataran masyarakat bawah,” ia menegaskan.
Bupati Kapuas, Kalteng, Ben Ibrahim juga mengatakan bahwa mendagri harus berpikir lebih jauh, apa dampak negatif bagi pemerintahan dan masyarakat akibat imbauannya itu. “Kecuali FPI sudah berhenti bertindak anarkistis dan tidak lagi meneror orang lain,” cetusnya.

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Palangkaraya (BEM UNPAR), Jimmy Sibadarian menilai imbauan mendagri adalah bukti bahwa pemerintah sangat lemah mengatur jalannya demokrasi di negeri ini. “Sudah tahu FPI adalah ormas anarkistis, kok malah diajak bekerja sama. Ini cermin pemerintahan anarkistis,” ujarnya.
Dikatakannya, dulu mendagri gagal membubarkan FPI, sekarang malah mengajak kerja sama. “Ini kan mencurigakan. Ada apa dengan mendagri. Jangan-jangan FPI memang hanya sebuah alat pemerintah untuk menindas dan meneror rakyat,” katanya.

Kemenag Akui Beri Dana

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama (Kemenag), Zubaidi mengaku pihaknya memberikan bantuan dana untuk membantu beberapa kegiatan yang diadakan ormas keagamaan, termasuk FPI.

Namun, bantuan dana dari Kemenag tersebut tidak hanya untuk FPI, tetapi juga untuk ormas-ormas berlatar agama lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Bantuan dana ini, menurut Zubaidi, bukan bantuan wajib untuk setiap ormas dan sifatnya hanyalah bantuan pembinaan kegiatan.
“Bantuan itu disalurkan melalui Dirjen Bimas (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat) Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu. Masing-masing Dirjen tersebut memang memiliki program kerja untuk membina ormas-ormas keagamaan di Indonesia,” kata Zubaidi saat dihubungi SH di Jakarta, Kamis. Namun, Zubaidi mengaku tidak tahu persis ormas apa saja yang mendapat bantuan dari Dirjen Bimas di Kemenag saat ini. Ini karena hal itu menjadi tanggung jawab masing-masing Dirjen Bimas.

Dia mengatakan, tidak selalu semua ormas setiap tahunnya mendapatkan bantuan dari Dirjen Bimas karena bantuan itu didasari asas prioritas dan pemerataan. Ia menjelaskannya, bantuan yang diberikan Kemenag tidak hanya berupa dana, tapi juga bantuan pembinaan kepada ormas maupun masyarakat.

Sebelumnya, Rabu (30/10), Humas Lembaga Dakwah Front Dewan Pimpinan Pusat FPI Habib Noval Haidar bahwa ada beberapa kegiatan FPI yang mendapat sokongan dana dari pemerintah melalui Kemenag, tetapi sifatnya tidak rutin hanya berdasarkan kegiatan-kegiatan. Misalnya untuk acara tablig akbar atau Maulid FPI. (Web Warouw/Saiful Rizal/Vinsensius)

Sumber: http://m.shnews.co/index.php/web/read/27366/daerah-desak-mendagri-dipecat.html

Mendagri Imbau Kepala Daerah Kerja Sama dengan FPI


Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengimbau kepala daerah menjalin kerja sama dengan Front Pembela Islam (FPI). Dalam pembangunan daerah, kata Gamawan, kepala daerah seharusnya tidak alergi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurutnya, kerja sama bisa dilakukan untuk program-program yang baik.  

“Kalau perlu dengan FPI juga kerja sama untuk hal-hal tertentu. Iya kan? Kerja sama untuk hal-hal yang baik,” ujar Gamawan, dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Kawasan Perkotaan Tahun 2013, di Hotel Red Top, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2013).

Seharusnya, lanjut dia, kepala daerah bekerja sama dengan ormas berdasarkan sifat kekhususannya.

“Jadi mari kita jalin kerja sama. Jadi posisinya itu tidak kita anggap sebagai suatu ormas yang terkesan berbeda. Tapi ini mitra kita. Kita manfaatkan secara maksimal,” kata mantan Gubernur Sumatera Barat itu.

Ia mengatakan, kerja sama dapat dilakukan dengan melibatkan ormas yang bersangkutan dalam program yang terkait dengan bidang kerja ormas. “Misalnya, ormas lingkungan hidup, badan pengelolaan lingkungan hidup daerah (BPLHD), atau dinas kehutanan, bisa ajak bekerja sama,” katanya.

Menurutnya, tujuan utama pendirian ormas sebenarnya bersifat mulia. “Masyarakat madani itu ingin selalu ada partisipasi sosial. Kalau di Indonesia, dibentuk dalam lembaga ormas. Banyak ormas yang baik yang ingin membentuk pengabdian kepada masyarakat,” lanjutnya.

Akan tetapi, dia mengatakan, akibat ada dua atau tiga ormas yang berkinerja tidak baik, akhirnya citra ormas yang baik ikut rusak.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2013/10/24/1338046/Mendagri.Imbau.Kepala.Daerah.Kerja.Sama.dengan.FPI

Amien Rais : Jangan Menjadikan Orang Kafir Sebagai Pemimpin


Jakarta (voa-islam.com) Selama ini banyak aktivis Islam menilai Amien Rais sudah tamat, sudah gagal secara politik, terjerumus dalam pluralisme, dituduh mencari aman di balik punggung rezim. Tapi sebagai kader Muhammadiyah, sebagai mantan Ketua PP Muhammadiyah, ternyata Amien Rais masih punya taji, resistensi, dan militansi. Itu terbukti dari isi ceramahnya yang cukup “radikal”di hadapan kader-kader Muhammadiyah Yogya, dalam acara “Rapat Kerja dan Dialog Pengkaderan” tanggal 23-24 Februari 2013.  Ceramah yang kemudian ditranskrip itu dimuat di sebuah media internal milik Muhammadiyah. Dalam ceramahnya Pak Amien sempat bilang,“Nah, ini cuma sekedar cerita, ini tidak boleh keluar di wartawan.” Pembaca bisa baca sendiri kira-kira apa isi ceramah itu. Karena isinya sangat penting, kami para jurnalis minta maaf ke Pak Amien, kalau ceramahnya akhirnya keluar juga ke tengah publik. Bukan tak menghargai privasi Prof. Amien, tapi kayaknya Umat perlu tahu gagasan-gagasan beliau.  Berikut ini kami kutipkan pernyataan-pernyataan Prof. Dr. H. Amien Rais dari ceramah yang ditranskrip menjadi tulisan berjudul, Kader Muhammadiyah di Pentas Politik. Karena panjangnya artikel, hanya dikutip bagian-bagian tertentu saja yang dipandang sangat urgen diketahui Umat Islam. Selamat menyimak, semoga mencerahkan!

     1. FONDASI AKIDAH
Saya akan membicarakan masalah yang mendasar terlebih dulu, bahwa kita ini sebagai orang beriman diperintahkan di dunia ini, hanyalah untuk mengabdi kepada Allah SWT. “Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada-Ku.” (Adz Dzariyat: 56) 

Dalam pandangan orang Islam, hidup kita ini adalah bulat, tidak terbagi-bagi. Misalnya ini yang sekuler dan itu yang non sekuler, ini yang transenden dan itu yang intransenden.
Hal ini disebabkan, kita sudah memproklamasi  dan mendeklarasikan, bahwa shalatku, ibadahku, hidup dan matiku, aku persembahkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Ini sudah jelas sekali.
Karena the core of our lives must be based on tauhid.  Nabi kita itu pelanjut dari millah, agama, tradisi, keyakinan, dari nabi-nabi sebelumnya. (Kutipan hal. 18-19). 

2.  ANTI PLURALISME
Dalam hal ini saya wanti-wanti, karena kelompok non Muslim pandai sekali mencari istilah, yang enak dan sejuk didengar, yaitu pluralism atau kemajemukan.
Jangan sampai kita terseret gara-gara istilah kemajemukan itu kemudian menyangka semua agama itu seperti madzhab-madzhab yang mencari kebenaran di puncak gunung, dan boleh melewati lereng utara, lereng selatan atau barat, yang akhirnya akan sampai juga ke puncak.
Orang-orang keblinger itu seolah-olah menyatakan, bahwa semua agama itu sama.
Yang perlu digarisbawahi adalah, dari bacaan kita di koran, internet, dan sebagainya, ada semacam angin yang menyapu berbagai negeri Muslim yaitu angin pluralisme.
Sedihnya kemudian sebagian intelektualnya seperti kerbau tercocok hidungnya, tanpa menggunakan daya kritis ikut melambungkan paham pluralisme itu.
Padahal sekali kita menerima pluralisme tanpa kaca mata yang kritis, seperti kita mengerek agama Allah yang kaffah, yang diridai Allah itu, turun dari tingkat yang tinggi, seolah-olah agama kita sama dengan agama-agama yang lain.
Kadang kita tidak sadari, bahwa dengan ikut paham kemajemukan itu, kita justru sedang menurunkan martabat level agama Allah yang sempurna ini turun ke bawah, sama dengan Hindu, Budha, Kristen, Protestan, dan lain-lain.
Jadi kalau Allah mengatakan, kita harus mengimani wahyu yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan lain-lain, itu bukan berarti agama lain itu sama dengan agama kita. Karena Allah juga mengatakan, “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu, hingga kamu mengikuti agama mereka.” (Al Baqarah: 120) (Kutipan hal. 19).
Kita ini tak boleh gegabah. Kalau anda dipuji-puji oleh orang “walan tardho” (Yahudi-Nashrani) itu jangan malah bangga. “Wah, aku pluralis.” Jangan, itu beracun. Saya punya seorang teman dekan dulu (dia dipuji sebagai Muslim pluralis). Saya jawab, “Loh, anda itu dipuji-puji begitu berarti kan Islamnya tipis, jadi komitmennya juga tipis to? Lha itulah, mereka senang dengan anda, karena anda tidak mungkin macam-macam.” (Kutipan hal. 22)

3.   KERISAUAN
Muhammadiyah telah berumur satu abad. Alhamdulillah masih segar, tetapi kalau kita mau jujur, kita ini telah mengalami kekalahan. Tahun 1950-an jumlah umat Islam itu 92 % dan sekarang tahun 2000-2013 sekitar 86 %. Sehingga ada kemerosotan sekitar 6 %. Maka jika kemerosotan ini berlanjut, jangan-jangan 200 tahun lagi umat Islam akan tinggal 70 %. 
Walaupun sesungguhnya sudah ada indikator kekalahan kita dalam perlombaan dakwah, yakni melakukan perebutan wilayah keagamaan di dalam wilayah bangsa besar yang kita cintai ini. Pendidikan dan hal-hal lain kita memang semakin bertambah, tetapi sesungguhnya secara komparatif, baik quality ataupun quantity, kita itu masih kalah.
Jumlah sekolah Islam dan sekolah Kristen, masih banyak sekolah Kristen. Jumlah RS MUhammadiyah dan rumah sakit mereka (Kristen), juga masih banyak mereka. Dan jumlah per kepala pun mereka terus bertambah, sedangkan kita turun dalam kurun waktu beberapa waktu ini. (Kutipan hal. 19)

4.   MENGABAIKAN SYIAR JIHAD
Bahkan saya sering mengatakan, bahwa Muhammadiyah itu diam-diam juga mempraktikkan bid’ah. Kita sering mengatakan NU bid’ah, tapi kita kadang-kadang tidak terasa juga bid’ah, cuma bid’ah mengurangi (al ibdtida’u bil nuqshan). Dimana pengurangannya? Kita tidak sadar, kita tidak tahu, karena kita merasa tidak pernah melakukannya. 
Tapi lihat dalam training-training Muhammadiyah atau Aisyiyah, atau di beberapa even Muhammadiyah, hampir jarang dibahas atau didorong tentang konsep Al Qur’an yang namanya Al Jihad. Kita itu sepertinya dengan konsep jihad, kalau alergi tidak, cuma sudah cukupkah jihad itu dengan teologi Al Ma’un.
Sejak saya kecil Al Ma’un, saya di IMM Al Ma’un, saya jadi ketua PP Muhammadiyah Al Ma’un, dan sampai sekarang Alhamdulillah juga masih tetap Al Ma’un. Itu betul dan tidak salah.
Teori Al Ma’un itu tetap, tapi harus kita tambah lagi, karena yang namanya jihad itu jumlahnya sebanyak kata zakat. Kenapa kita berani membicarakan soal zakat dan lain-lain, tetapi soal jihad itu tidak pernah kita ucapkan. (Kutipan, hal. 20) 

5.   IKHWANUL MUSLIMIN
Saya bukan pengagum Al Ikhwan, tapi saya kira Al Ikhwan itu betul. Misalnya, (semboyan mereka):Allahu Ghayatuna (Allah tujuan kami), Ar Rasulu Qudwatuna (Rasulullah teladan kami), Al Quran Dusturuna (Al Qur’an landasan hukum kami), Al Jihad Sabiluna (Jihad jalan kami), Syahid fi Sabilillah Asma Amanina (mati Syahid di jalan Allah, cita-cita kami yang tertinggi).
Jadi mengapa Al Ikhwan seperti bergerak terus sampai ke Yordania, Eropa, Amerika, dan seterusnya. Mungkin karena kata jihad itu tidak dijauhi. Jadi kritik kita ke dalam, tiap kali kita baca Al Qur’an, jihad tidak pernah dibahas. Mungkin ini untuk para kader juga perlu dipahami. (Kutipan hal. 20)

6.  PARTISIPASI POLITIK
Pada zaman Bung Karno dulu politik adalah panglima. Jika kita berbicara di tingkat realitas, justru memang politik itu adalah panglima. Definisi politik itu sebenarnya: politics is who gets what, when, and how (politik itu siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana).
Cuma karena kita orang beriman, kita tambah dengan why. Karena hal ini merupakan niat,innamal a’malu bin niyat. Politik itu sebenarnya adalah alokator dari segenap keperluan hidup manusia, dengan keputusan modern.
Membangun itu bukan keputusan ekonomi, itu keputusan politik. Kita biarkan atau kita awasi kegiatan Zending (Kristenisasi) orang-orang asing, itu politik. Kita mau meminjam uang IMF atau Bank Dunia, itu politik.
Mengapa HPH yang sekian ratus hektar itu kita berikan si fulan dan bukan si fulan? Sekarang Papua ingin merdeka, itu juga merupakan political decision. Menghadapinya bukan dengan Tahlilan atau doa bersama; tapi juga dengan liku-liku aksi politik.
Pada waktu reformasi, hanya dengan dua atau tiga partai yang mulai berbicara di tingkat power sharing, kita bisa mendudukkan tiga anggota Muhammadiyah menjadi Menteri Pendidikan, Pak Yahya Muhaimin, Malik Fadjar, dan Bambang Soedibyo.
Tetapi sekarang untuk mendapatkan uang ratusan juta saja, kita ini berat? Karena apa? Karena politik itu alokasi, alokasi APBN, alokasi apapun itu namanya politik.    
Saya ingin mengatakan, bahwa di lembar abad kedua ini kita perlu menambah wawasan kita. Apa yang sudah kita warisi dalam hal education and health terus kita tambah, tapi kita juga harus melakukan pencak silat politik, karena Islam itu kaffah.
Kita diberi Allah untuk memperkuat dunia kita ini, supaya kita di waktu mendatang bisa bersyukur dan berbahagia, bahwa Muhammadiyah itu semakin kuat, tidak lagi pinggiran.
Saya ingin Muhammadiyah tidak lagi marginal, tidak di peran pinggiran, tidak lagi menjadi penonton, tapi harus di tengah. Bukan hanya penonton, tetapi Muhammadiyah itu harus memegang kanvas, ikut melukis masa depan Indonesia.
Kalau kita ikut melukiskan, paling tidak kalau terlalu merah bisa ikut kita mudakan (warnanya), terlalu kuning bisa kita agak dekatkan ke hijau warna Islam.
Atau kalau memegang pahat, bisa ikut mengukir bersama anak bangsa yang lain, untuk masa depan negeri kita ini. Tetapi jika hanya menonton, maaf hanya plonga-plongo, maka akan sangat menyakitkan. (Kutipan hal. 20-21)

7.  MENGAMBIL ORANG KAFIR SEBAGAI PEMIMPIN
Pertama-tama, kita harus mencamkan, bahwa kita ini anak-cucunya Nabi Ibrahim, anak cucunya Nabi Adam, dan sebagai pewarisnya, (kita) jangan sampai tidak punya keinginan untuk memegang imamah.
Jadi pemimpin umat manusia yang beragama Kristen, Katolik, Kong Hu Chu, Nasrani, Zoroaster, PKI, dan lain sebagainya itu; pemimpinnya seharusnya orang beriman. Tetapi (janji Allah tentang imamah pada Surat Al Baqarah 124) tidak pernah sampai, tidak pernah mengenai orang-orang yang masih zalim.
Orang zalim itu orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri, sudah tahu korupsi itu tidak boleh, malah nekat; sudah tahu bohong itu gak boleh, malah nekat.
Bahwa kepemimpinan ini amat sangat penting. Kalau menurut saya, dari Al Qur’an itu orang beriman menjadi imaman lil muttaqin dan imaman lin naas (lihat Surat Al Furqan: 74).
Nah sekarang saya beritahu, kesalahan fatal umat Islam di muka bumi, kesalahan fatal UII (Umat Islam Indonesia), kesalahan fatal umat Muhammadiyah, barangkali karena tidak memperhatikan pesan-pesan Al Qur’an.
Allah berfirman: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu; sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak member petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (Al Maa’idah: 51)
(Jangan menjadikan Yahudi dan Nasrani) tempat berlabuhmu, tempat bersandarmu, tempat referensimu. Yahudi dan Nasrani itu sokong-menyokong untuk menggencet orang Islam. Itu sudah jelas untuk menghancurkan umat Islam.
Saya sudah menjelajah dunia Islam ini, saya sudah dari Malaysia sampai Merauke, dari Thailand sampai Uzbekistan, kesalahannya mereka juga tidak menyimak pesan Al Qur’an itu.
Arab Saudi itu masih adem ayem kalau sama Amerika. “Itulah sekutu kami.” Padahal itu kan Yahudi dan Nasrani, sehingga ini yang menyebabkan kita tidak bisa kuat.
Pukulan telak dan kesalahan fatal, yaitu ketika Jokowi dan Ahok itu menang menjadi Gubernur DKI. Ini membuat saya agak resah, sampai mungkin tidak bisa tidur dua atau tiga malam. Karena saya tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. (Kutipan hal. 21).

 8.  TANGGUNG-JAWAB KEBANGSAAN
Kalau kita melihat Al Qur’an, kita tidak boleh menjadi pupuk bawang, jadilah lokomotif. Syuhada ‘alannaas. Syuhada itu orang di depan, jadi referensi, jadi teladan, jadi contoh, di depan. Sebab tidak mungkin syuhada kok di kanan atau di kiri. Syuhada itu selalu di depan.
Bagaimanapun seandainya kalian tahu jeroan-nya Indonesia ini, umat Islam itu betul-betul hanya hanya jadi penonton. Perbankan, pertambangan, perkebunan, pertanian, kehutanan, dikuasai dan digenggam oleh mereka (orang kafir). Umat Islam ini hanya diberi remah-remah kecil, tapi yang the big goal, the biggest share, itu mereka yang genggam.
Kita ini di samping sebagai kader yang memiliki kadar Islam dan niat yang mendalam, tapi sebagai orang yang hidup di suatu bangsa, tidak ada salahnya kita juga punya semangat wathoniyah, kebangsaan, atau ketanahairan. Pandu kita bernama Hizbul Wathan, partainya tanah air. 
Kata Hasan Al Bana, wathoniyah itu sesuatu panggilan yang sangat alami. Wathoniyah itu adalah sesuatu yang naluriah.
Nabi itu ketika hijrah ke Madinah, betul-betul ingin kembali ke tumpah darahnya, kembali ke Mekkah. Kembali ke masa muda, kembali ke masa kecil, itu sesuatu yang sangat alami.
Di sini saya berbeda dengan orang-orang ekstrim itu, bahwa “kebangsaan itu taghut, Islam itu menyeluruh, tidak usah ada kebangsaan. Jadi negara bubarkan saja, tidak perlu ada negara, Khilafah Islamiyah saja”.
Tapi itu kan hanya dalam imagination, kenyataannya tidak ada. Tapi dalam kebangsaan ini, saya wanti-wanti, bahwa kebangsaan itu sesuatu yang alami acceptable, dapat kita terima; tetapi dalam hal kepemimpinan bangsa, kita tidak boleh main-main. Apalagi kemudian kita serahkan (kepemimpinan) kepada orang-orang yang laisa min hum (bukan golongan Islam).
“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan teman kepercayaanmu orang-orang dari luar kalanganmu, (karena) mereka tak henti-hentinya menimbulkan kemadharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka, adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.” (Ali Imran: 118)
Jadi masalah leadership itu sesuatu yang sentral. Kita cinta negeri ini, kita cinta bangsa kita, kita cinta tanah air kita. Kemudian yang penting adalah mengupayakan, bagaimana agar pimpinan itu ada pada kita, sehingga bangsa ini enlighten, disinari oleh agama Islam. (Kutipan hal. 22)

9.   MISSI MENEGAKKAN KEADILAN
Kemudian yang menyukai politik, yang memang terampil, biarlah masuk ke sana. Diharapkan mereka tidak kagetan, tidak gumunan, dan tidak gampang terjungkal hanya karena gebyar kilau dunia. Dalam hal ini ada cerita ringan.
Golkar itu dulu anak didiknya Pak Harto, jadi teman-teman Golkar dengan KKN itu lumayan dekat. Tapi Golkar itu mengelus dada melihat partai Islam (?) yang lebih pintar dan lebih ngawur dalam korupsi.
Saya lima tahun di MPR, teman-teman (Golkar) berkata, “Pak Amin, kami kalah Pak. Jam terbang kami sudah tiga dasawarsa, ini baru tiga tahun sudah luar biasa.” (Orang Golkar 30 tahunan korupsi dengan cara-cara yang “sopan”, tapi orang zaman reformasi baru 3 tahun memimpin cara korupsinya seperti orang kesetanan).
Kita punya kebangsaan yang harus kita kembangkan jadi kepemimpinan. Jangan lupa, dalam kebangsaan itu pun seluruh nilai Islam harus dimasukkan. Kita ini punya semboyan Amar Makruf Nahi Munkar. Itu bagus, tapi belum cukup.It is just good, but not good  enough.
Di samping Amar Makruf Nahi Munkar, kita juga (perlu) mengembangkan Ya’muru bil ‘Adli wa Nahyu ‘aniz Zulmi (memerintahkan berbuat adil, mencegah kezhaliman).
Samakah orang yang jadi budak tadi itu, yang tergantung pada bangsanya itu dengan orang yang menegakkan keadilan dan dia berada di jalan yang lurus?
Kalau Allah SWT memerintahkan orang beriman menegakkan keadilan, tentu sisi yang lain, adalah mencegah kezaliman. Syirik sendiri disebut kezaliman yang teramat besar.  
Muhammadiyah yang besar ini (perlu) memantau dari Papua sampai Aceh, kira-kira mana saja yang ada potongan jahitan yang bisa masuk ke gelanggang politik. Karena itu penting jangan jangan sampai ditinggalkan.
Kalau kita tidak masuk ke situ, kita seperti anak yatim piatu. Kita mau buat apapun, kalau payung politiknya tidak ramah, serba tidak bisa. Seperti Muhammadiyah di Bangkalan itu, tidak pernah bisa mengadakan Isra’ Mi’raj bersama-sama di gedung, karena (diganjal) bupati, sekda, dan lain-lain.
Dulu pernah ada menteri (pendidikan) namanya Daoed Joesoef. Waktu itu ada ratusan dosen yang mau (sekolah) ke luar negeri. Asal namanya Islam, dicoret. Walaupun tidak shalat, minum arak, kalau namanya Islam ya dihabisi. Seperti salah seorang kawan saya bernama Amirudin.    
Dulu karena kita tidak punya kekuatan politik, siswa SMA negeri yang memakai jilbab diundang kepala sekolahnya, disuruh lepas jilbab atau keluar. Sekarang kalau ada seperti itu, tentu kepala sekolahnya yang disuruh keluar, karena sudah tidak zamannya lagi (melarang siswi sekolah memakai jilbab). 
Dalam hal kebangsaan itu, memang harus cerdas dan selalu berpegang kepada Al Qur’an. Dan kita menghadapinya dengan optimis. Semoga Muhammadiyah abad kedua ini tidak lagi di pinggir, tapi di mainstream. Tidak lagi tangan di bawah, tetapi tangan di atas. Kalau kita kuat, kita akan menghidupi banyak orang. SELESAI. (Kutipan hal. 22-23) 

Catatan penyunting:
Tidak semua pernyataan dikutip, karena teks aslinya cukup panjang dan mempertimbangkan urgensinya. Tanda kurung dan judul tematik dari penyunting, biar lebih mudah memahami. Bagian-bagian yang isinya satu tema disatukan meski posisi agak berjauhan. Bentuk percakapan bahasa daerah dan font Arabic ditiadakan, agar lebih praktis. Tulisan asli berjudul: Dialog Bersama Amien Rais, Kader Muhammadiyah di Pentas Politik; sumber ceramah Prof.Dr. H. Amien Rais dalam acara dialog kader bertema “Rapat Kerja dan Dialog Pengkaderan” di Yogyakarta pada 23-24 Februari 2013. Teks asli disusun berdasarkan transkrip ceramah oleh redaksi media, NS.

Penyunting: Abdul Hanif Fadhli, Jakarta.
Dari sebuah milis.