Jadikan Indonesia Negara Darusalam


Kelompok-kelompok yang ingin mengubah Pancasila dan gerakan-gerakan pengebom adalah musuh kita bersama,” kata KH Said Aqiel Siroj
________

Bendera Merah Putih dan panji-panji Nahdlatul Ulama tiba di Tugu Proklamasi di jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, Jumat (25/11) siang. Bendera dan panji-panji tersebut diusung dalam Kirab Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama yang diikuti sejumlah anak organisasi itu selama enam hari. Kirab dimulai dari Surabaya sejak 20 November 2011. Bendera Merah Putih dikibarkan dalam upacara bendera sederhana.

Ketua Tim Pengarah Kirab Resolusi Jihad NU Muhaimin Iskandar dalam sambutannya menyatakan, salah satu tujuan kirab ini adalah untuk membangkitkan rasa cinta Tanah Air.

”Pengawalan panji-panji NU adalah untuk pengabdian kepada agama, bangsa, dan negara, serta untuk meneruskan dan melestarikan cita-cita luhur pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy’ari dan kiai-kiai lainnya,” kata Muhaimin yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Ketua Umum Pengurus Besar NU KH Said Aqil Siroj memaparkan sejarah resolusi jihad KH Hasyim Asy’ari, yang kemudian dikenal sebagai resolusi jihad NU. Setelah Indonesia merdeka, tentara Netherland Indian Civil Administration (NICA) yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda membonceng pasukan sekutu yang dipimpin Inggris.

”NICA berusaha melakukan agresi di Surabaya dengan alasan mengurus tentara Belanda yang ditawan Jepang. Tapi, mereka turun di Jakarta dengan senjata lengkap. Kiai Hasyim Asy’ari bersama para ulama berkumpul di Tebuireng, 22 Oktober, kemudian diserukan resolusi jihad melawan pasukan gabungan NICA dan Inggris,” kata KH Said Aqiel Siroj.

Resolusi jihad ditandatangani di kantor NU Bubutan, Surabaya. Isi resolusi jihad adalah pertama, kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 harus dipertahankan. Kedua, Pemerintah RI sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah harus dipertahankan dengan harta maupun nyawa. Ketiga, musuh-musuh Indonesia, khususnya orang-orang Belanda yang kembali ke Indonesia dengan menumpang pasukan sekutu (Inggris), sangat mungkin ingin menjajah kembali Indonesia setelah Jepang ditaklukkan.

Keempat, umat Muslim khususnya warga NU harus siap bertempur melawan Belanda dan sekutu mereka yang berusaha menguasai kembali Indonesia. Kelima, kewajiban jihad merupakan keharusan bagi setiap Muslim yang tinggal dalam radius 94 kilometer.Karena itu, meletuslah perang rakyat semesta dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan.
”Kita sudah merebut Indonesia dengan bertaruh nyawa. Karena itu, jadikan Indonesia negara darusalam (tempat yang penuh kedamaian dan keselamatan), bukan darul Islam (negara Islam). Kelompok-kelompok yang ingin mengubah Pancasila dan gerakan-gerakan pengebom adalah musuh kita bersama,” kata KH Said Aqiel Siroj.

(Kompas, 28 November 2011)

Memikat Generasi Cerdas dan Kreatif Menjadi Guru


Yohanes Nugroho Widiyanto

Usaha pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pendidikan lewat peningkatan harkat dan martabat guru pantas dihargai. Kini para guru yang bersertifikasi mulai bisa tersenyum dengan membaiknya pendapatan mereka.
Kebijakan terhadap guru yang sedang bertugas ini (in-service teachers) harus diiringi langkah yang konkret terhadap para calon guru (pre-service teachers). Puluhan tahun profesi guru jadi profesi yang tidak menarik para generasi cerdas dan berbakat karena tak adanya jaminan kesejahteraan bagi mereka. Tantangan memikat siswa SMA/K terbaik sebagai calon guru semakin berat apabila kita tidak paham ciri khas mereka yang diidentifikasi sebagai generasi Y dan Z.

Wacana tentang perbedaan generasi (baby boomers, X, Y, dan Z) memang menunjuk pada situasi di Amerika Serikat sehingga tidak sungguh-sungguh menggambarkan kondisi di Indonesia. Akan tetapi, pengaruh globalisasi yang sangat kuat membuat wacana ini juga menampakkan wajahnya dalam diri para generasi muda kita walaupun mungkin terjadinya ”terlambat” satu dekade sesudahnya. Di negara asalnya, generasi Z adalah generasi yang lahir pasca-1996, sedangkan generasi Y lahir pada 1981-1995.

Kenneth Young (2009) menyarikan ciri khas generasi Y dan Z dibandingkan generasi sebelumnya sebagai berikut. Generasi ini sangat dipengaruhi keberadaan internet. Bahkan, generasi Z digambarkan sebagai digital native, di mana mereka sudah akrab dengan dunia digital sejak masih usia dini. Sudah jamak terjadi, sejak belum mengenal baca tulis (literasi) sekalipun mereka sudah memainkan gadget-gadget digital dalam bentuk video game saat mereka menunggu naik pesawat atau dalam perjalanan di mobil.

Salah satu ciri khas mereka adalah kemampuan melakukan berbagai pekerjaan dalam waktu bersamaan. Misalnya, saat mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah, mereka mencari informasi lewat internet sambil mendengarkan musik lewat iPod dan sesekali memperbarui status mereka di Facebook atau Twitter atau memberikan komentar pada status teman mereka. Tidak heran apabila saat berselancar di dunia maya mereka membuka begitu banyak laman dalam waktu bersamaan.

Dalam soal kerja, generasi ini sangat menyukai tantangan. Mereka ulet dan sangat menghargai kepemimpinan yang kolaboratif. Kalau Anda ingin membuat mereka termotivasi dalam kerja, pesan yang mereka inginkan adalah: ”Anda akan bekerja bersama dengan rekan lain yang cerdas dan kreatif seperti Anda”.

Perlu tantangan

Dengan karakteristik seperti ini, sejauh mana profesi guru bisa memikat mereka?

Seiring dengan perbaikan kesejahteraan guru, ada potensi untuk memikat bagian terbaik dari generasi Y dan Z ini jadi calon guru. Akan tetapi, tanpa usaha sejumlah pihak, jangan salahkan kalau generasi guru mendatang hanya akan diperebutkan oleh calon guru kelas dua atau mereka yang sekadar mencari aman sehingga tak memiliki usaha maksimal untuk mengembangkan diri dan profesinya.

Pihak yang paling dekat dalam memikat para calon guru ini adalah para guru itu sendiri. Menjadi pertanyaan besar: apakah para guru juga beradaptasi dengan karakteristik siswa yang mereka ajar ataukah masih bersikeras memakai cara dan alat dari ”zaman batu” dalam menyampaikan pengajaran di kelas? Apakah para guru masih fobia akan teknologi dengan hanya menggunakan papan tulis dan kapur dan tidak memperkaya dalam menggunakan alat peraga semacam powerpoint atau smart board?

Juga, apakah para guru hanya menggunakan buku pegangan dalam mengajar dan memberi pekerjaan rumah, ataukah meminta siswa menggunakan internet sebagai sumber informasi yang kaya? Apakah para guru juga berkomunikasi dengan siswa dan orangtua siswa lewat blogging atau microblogging sehingga siswa merasa jadi bagian dari komunitas yang dibangun para guru tersebut di luar batas-batas tembok ruang kelas? Keterampilan guru dalam memanfaatkan fasilitas digital dalam proses belajar-mengajar sehari-hari akan membuat para digital native ini merasa tertantang untuk menekuni profesi ini, yang memberi keleluasaan kepada mereka untuk tumbuh dan berkembang.

Pihak kedua yang paling bertanggung jawab: lembaga pendidikan tenaga kependidikan, negeri maupun swasta, yang menyiapkan calon guru. Para pengelola harus menampilkan wajah percaya diri bahwa lembaganya menampung putra-putri terbaik. Pembedaan jalur kependidikan dan non-kependidikan pada seleksi masuk PTN harus dihapus karena tanpa sadar menomorduakan para calon guru.

Pengelola di PTS juga harus berani menerima mahasiswa baru dalam jumlah kecil tetapi berkualitas daripada asal menerima siapa pun demi mendapat uang dari mahasiswa. Semakin mudah proses untuk menjadi calon guru, semakin tidak menarik profesi ini bagi generasi ini.

Pihak ketiga adalah pemerintah dan DPR yang menyiapkan peraturan dan anggaran untuk sektor pendidikan. Sudah saatnya profesi ini ditantang untuk bersaing dengan sehat. Kesempatan untuk studi lanjut, penambahan fasilitas sekolah, bahkan bonus atau hadiah harus diperebutkan dan tidak sekadar diobral. Para generasi Y dan Z harus diyakinkan bahwa impian mereka pelesir ke luar negeri atau membeli gadget iPod terbaru bisa diwujudkan lewat profesi guru asal ulet dalam meraihnya.

Yohanes Nugroho Widiyanto Dosen Unika Widya Mandala, Surabaya

(Kompas, 26 November 2011)

Evaluasi UU Sisdiknas


Utomo Dananjaya

Peserta didik kelas akhir (SMA, SMP, dan SD) mulai mendapat perlakuan ”istimewa”. Di Jakarta, mereka tidak diliburkan berkenaan pelaksanaan SEA Games seperti adik-adik kelasnya. Mereka tetap masuk seperti biasa karena mulai disiapkan untuk ujian nasional. Perlakuan istimewa ini memang direncanakan untuk membangun suasana siaga menghadapi ancaman UN.

Pelaksanaan UN yang didasarkan pada SK Menteri Pendidikan Nasional No 47/2007 sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Juga bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 September 2009.

Dalam UU Sisdiknas tak ada aturan tentang UN. UU hanya mengatur soal evaluasi. Pasal 57 dan 58 mengatur dua macam evaluasi, yaitu (1) evaluasi dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional; dan (2) evaluasi peserta didik untuk memantau proses pendidikan.

Pasal 57 (1) berbunyi: ”Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan”. Pasal 58 (1) berbunyi: ”Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan”.

Kedua jenis evaluasi ini berbeda tujuan dan penyelenggaraannya. Pasal 57 berfungsi untuk pengendalian mutu pendidikan secara nasional, yang diselenggarakan sebagai akuntabillitas penyelenggara pendidikan, yaitu Menteri Pendidikan Nasional. Adapun Pasal 58 berfungsi memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan, diselenggarakan oleh pendidik.

Selain itu, ada ujian untuk memperoleh ijazah sebagai pengakuan kelulusan peserta didik dan diberikan sebagai tanda penghargaan, tertuang pada Pasal 61 (2). Bunyi pasal ini: ”Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi”.

Jadi, dua macam evaluasi—pengendalian mutu secara nasional dan evaluasi hasil belajar peserta didik oleh pendidik—serta ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan adalah tiga hal yang berbeda penyelenggaraan, berbeda tujuan, dan berbeda fungsinya. Semua itu telah dilanggar oleh SK Menteri Pendidikan Nasional No 47/2007 tentang UN.

Kontroversi UN

Di sini UN berfungsi apa saja. Pertanggungjawaban menteri sebagai penyelenggara pendidikan dipenuhi dengan penyelenggaraan UN. Evaluasi hasil belajar peserta didik sebagai tanggung jawab pendidik dan satuan pendidikan diselenggarakan dengan UN. Ujian untuk mendapat ijazah juga melalui UN.

UN menyederhanakan dan mempermudah tanggung jawab menteri, merampas hak guru dan tanggung jawab sekolah. UU yang mengatur perbedaan dua jenis evaluasi dan satu ujian, yang menuntut masing-masing memilih cara dan pemikiran di dunia pendidikan sesuai dengan pertimbangan teori pendidikan, disederhanakan secara gegabah dengan menyelenggarakan UN.

Tak hanya bertentangan dengan UU Sisdiknas, UN juga bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung. Ramainya kritik dan imbauan kepada Menteri Pendidikan Nasional (kini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) agar menghentikan UN gagal melahirkan perubahan. Setiap tahun diramaikan oleh kejadian-kejadian yang bertentangan dengan fungsi pendidikan.

Kontroversi ini terjadi karena kebijakan publik di Indonesia dilakukan secara tergesa-gesa, tak transparan, dan tak partisipatif. Pemerintah tetap ngotot agar UN terus dijalankan tanpa memberi pertimbangan yang valid dan sah. Pemerintah tidak melahirkan kebijakan-kebijakan untuk memperbaiki mutu pendidikan dengan menyia-nyiakan hasil UN dan menutup telinga pada masukan masyarakat pendidikan.
Sebagaimana dimaksud UU Sisdiknas, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana, sebuah intervensi sosial dengan tujuan tertentu. Setiap keputusan intervensi di bidang pendidikan harus memperhatikan dan melihat intervensi itu dalam konteks lebih fundamental. Membuat satu program bagi intervensi pendidikan tanpa mempertimbangkan dampaknya adalah perilaku yang tak bertanggung jawab.

Salah satu dampak UN paling krusial diabaikannya makna pribadi peserta didik. Mereka hanya dipandang sebagai sekumpulan barang produksi yang dapat distandardisasi. UN dipakai sebagai tolok ukur kelulusan, merupakan program yang tidak menghargai keunikan pribadi.

Artinya, pendidikan disamakan dengan bahan komoditas perdagangan. Jika sudah begitu, logika pasar menjadi paradigma pendidikan kita dan peserta didik sekadar barang dagangan. Barang yang bagus diambil, sedangkan yang jelek dibuang karena tidak memenuhi permintaan pasar.

Wajib belajar

UUD 1945 telah mengamanatkan semua warga negara agar mengikuti pendidikan dasar (Pasal 31 Ayat 2). Seharusnya segala upaya ditujukan agar semua anak usia 7-15 tahun dapat menamatkan sekolah sampai SMP. Namun, dengan program UN malah meningkatkan angka putus sekolah dari SD ke SMP dan putus sekolah SMP ditambah ketidaklulusan dari UN. Jadi, UN menggagalkan wajib belajar 9 tahun.

UN juga menjerumuskan kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk berbuat curang dan sikap menerima perbuatan itu. Kejujuran malah dipandang sebagai antisolidaritas. Dalam peristiwa contek massal di SDN Gadel 2, Surabaya, yang jujur pun dimusuhi. UN menghambat pembangunan karakter anak.

Penyelenggaraan UN dari tahun ke tahun telah melanggar hak asasi manusia, terutama pelanggaran hak atas pendidikan dan menghambat perkembangan psikologis anak. Penghentian UN tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) tidak bisa ditunda lagi karena efeknya telah memberangus amanat UUD 1945.

Penyelenggaraan UN hanya memboroskan anggaran (Rp 667 miliar tahun 2011) serta bertentangan dengan dasar filosofi dan teori pendidikan. UN telah mengerdilkan arti pendidikan dengan tes dan mengubah proses pendidikan jadi persiapan untuk lulus tes semata, bukan sebagai pembangunan karakter bangsa.

Di AS, adanya kritik terhadap penyelenggaraan pendidikan di sana membuat Presiden George W Bush Senior turun tangan, yang akhirnya melahirkan sistem baru. Pembaruan pendidikan di Malaysia membutuhkan turun tangan Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Di China, Wakil Perdana Menteri Li Lianqing memimpin perbaikan mutu pendidikan. Di Indonesia, dapatkah Presiden SBY memimpin reformasi pendidikan secara fundamental untuk peningkatan mutu pendidikan dan mempromosikan pendidikan karakter?

UTOMO DANANJAYA Direktur Institute for Education Reform Paramadina ​
(Kompas, 26 November 2011)

Dunia yang Makin Tidak Toleran


Husni Thoyyar

Lebih dari 2,2 miliar manusia—lebih kurang sepertiga penduduk dunia—hidup di negara-negara dengan restriksi, represi, dan diskriminasi kehidupan beragama, baik oleh negara maupun masyarakat.Inilah laporan Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life dalam dokumen Rising Restrictions on Religion (2011). Pew Research Center adalah institusi nonpartisan yang banyak meneliti bidang demografi, media, agama, dan politik.

Sumbangan penting lembaga ini adalah The Government Restrictions Index (GRI) dan The Social Hostilities Index (SHI). GRI adalah indeks yang mengukur tingkat restriksi atau pembatasan pemerintah terhadap penganut agama, khususnya dari kelompok minoritas. SHI untuk mengukur tingkat ancaman, tekanan, kebencian, permusuhan, dan intimidasi oleh individu dan anggota masyarakat terhadap kelompok agama minoritas.

GRI terdiri atas 20 pertanyaan dan SHI 13 pertanyaan. Berdasarkan kedua indeks itu, negara-negara dikelompokkan ke dalam pemerintahan dengan tingkat restriksi/represi keagamaan sangat tinggi, tinggi, moderat, dan rendah. Kategori yang hampir sama digunakan untuk mengelompokkan tingkat tekanan, ancaman, permusuhan, dan kebencian anggota masyarakat kepada penganut agama minoritas.

Survei berlangsung di 198 negara periode 2006-2010. Hasilnya, antara lain, menyebutkan terjadi peningkatan restriksi (restrictions) dan kebencian (hostilities) berbasis agama di 23 negara (12 persen), stagnasi di 163 negara (82 persen), dan penurunan di 12 negara (6 persen).

Dari jumlah negara, angka 12 persen tampak kecil. Namun, dari sisi jumlah penduduk, persentasenya membengkak menjadi 32 persen karena negara yang makin tak toleran sebagian besar berpopulasi besar seperti Mesir, Aljazair, Uganda, Malaysia, Yaman, Suriah, dan Somalia.

Enam persen yang menurun tingkat restriksi keagamaannya justru terjadi di negara-negara dengan populasi rendah, yaitu Yunani, Togo, Nikaragua, Macedonia, Guinea-Bissau, Timor Leste, Guinea-Ekuatorial, dan Nauru. Dengan demikian, hanya 1 persen penduduk dunia yang tingkat toleransi keagamaannya semakin baik.

Peningkatan indeks GRI dan SHI di 23 negara dan penurunan indeks hanya di enam negara menunjukkan bahwa dunia memang makin tidak toleran.

Demokrasi dan toleransi

Umumnya indeks GRI dan SHI sangat tinggi atau tinggi terjadi di negara-negara yang masih bermasalah dengan demokrasi. Arab Saudi, Uzbekistan, China, dan Myanmar adalah negara dengan GRI sangat tinggi. Sebaliknya negara-negara dengan indeks GRI dan SHI rendah merupakan negara demokratis lama seperti AS, Belanda, Selandia Baru, maupun demokratis baru seperti Timor Leste, Kroasia, Albania, dan Bosnia-Herzegovina.

Yang menarik dari laporan itu, ternyata sistem demokrasi suatu negara tidak otomatis disertai dengan penerapan prinsip-prinsip keadilan, toleransi, dan kesetaraan dalam hal agama. Beberapa negara demokrasi justru memiliki indeks GRI ”tinggi”. Israel, misalnya, indeks GRI-nya tinggi, antara lain, karena kebijakan pemerintah yang sering membatasi akses penganut agama terhadap situs-situs keagamaan. Israel juga memberikan perlakuan istimewa kepada orang Yahudi Ortodoks.

Negara demokrasi lain dengan indeks GRI tinggi adalah Turki yang mayoritas penduduknya Islam Sunni. Di Turki jutaan penganut Islam Alawi dipaksa menerima pelajaran Islam Sunni di sekolah negeri.

Selain Israel dan Turki, negara-negara demokrasi dengan indeks GRI tinggi antara lain Indonesia, Pakistan, Aljazair, Rusia, India, dan Singapura.Masih tingginya indeks GRI di sejumlah negara demokrasi mengindikasikan bahwa demokrasi negara-negara tersebut masih sebatas demokrasi formalitas dalam bentuk ritual pemilu. Justru demokrasi substantif melalui pelembagaan nilai-nilai pluralisme, toleransi, egalitarianisme, supremasi hukum, dan keadilan belum menjadi spirit bersama masyarakat. Elite politik dan penguasa lebih tertarik kepada demokrasi seremonial, terutama dalam perebutan kekuasaan.

Fakta lain yang menarik adalah bahwa indeks GRI umumnya berkorelasi positif dengan indeks SHI, tetapi ternyata di sejumlah negara indeks GRI dan SHI-nya berbanding terbalik. Ghana, Filipina, Banglades, Sri Lanka, Nigeria, Kenya, dan Etiopia memiliki indeks GRI rendah atau moderat, tetapi indeks SHI-nya tinggi atau sangat tinggi. Ini, antara lain, karena penegakan hukum lemah ditambah kegagalan pemerintah melembagakan prinsip demokrasi substansial.

Terdapat juga beberapa negara dengan indeks GRI tinggi atau sangat tinggi, tetapi indeks SHI-nya moderat atau rendah, yaitu Eritrea, Malaysia, China, Maladewa, Brunei, Vietnam, Myanmar, dan Uzbekistan. Ini mengindikasikan perilaku dewasa masyarakat tidak terwadahi oleh sistem hukum negara. Bisa jadi di China, Vietnam, Myanmar, dan Uzbekistan agama dipandang sebagai ancaman status quo elite politik dan penguasa.

Indonesia menempati posisi indeks GRI ”tinggi” (high government restrictions) dan indeks SHI ”sangat tinggi” (very high social hostilities). Kasus Indonesia Indeks GRI dan SHI Indonesia tak mengalami perubahan signifikan selama 2006-2010. Kategori GRI ”tinggi” mengindikasikan sejumlah aturan hukum kita restriktif dan represif terhadap kelompok minoritas. Aturan hukum di Indonesia yang disinggung dalam dokumen setebal 117 halaman itu antara lain Surat Keputusan Bersama Menteri tentang Pendirian Rumah Ibadah (2006), Bantuan Luar Negeri untuk Lembaga Keagamaan di Indonesia (1978), dan Pedoman Penyebaran Agama (1978).

Ada pula Pasal 156 KUHP yang menyatakan bahwa perbuatan penyebaran kebencian, penyimpangan ajaran, dan penistaan agama dapat dihukum hingga lima tahun penjara.Aturan-aturan hukum itu memang berlaku untuk semua penganut agama di Tanah Air, tetapi praktiknya aturan-aturan itu lebih sering ditujukan kepada kelompok agama minoritas.

Indeks SHI ”sangat tinggi” menunjukkan bahwa kebencian dan permusuhan atas nama agama terbukti ada di masyarakat kita. Dalam SHI ada pertanyaan: apakah ada kejahatan, tindakan berbahaya, atau kekerasan yang dimotivasi oleh kebencian atau bias agama? Apakah ada kekerasan massa yang berhubungan dengan agama? Apakah ada tindak kekerasan sektarian atau komunal antarkelompok agama? Apakah di negeri ini terdapat kelompok teroris terkait agama?

Dengan indeks SHI yang ”sangat tinggi” itu, apakah berarti bangsa Indonesia sangat tidak toleran? Tidak juga. Lembaga itu mengakui bahwa kebebasan beragama—yang ditandai tidak adanya halangan, pengekangan, dan penindasan—adalah sesuatu yang sulit diukur. Akan tetapi, kita teramat prihatin karena kebencian, permusuhan, intimidasi, ancaman, dan kekerasan masih sering dihadapi saudara-saudara kita. Lebih memilukan lagi karena negara nyaris tidak hadir untuk memberikan perlindungan.

Husni Thoyyar Pengajar di Pondok Pesantren Darussalam; Anggota Asosiasi The Council for Research in Values and Philosophy
(Kompas, 22 Nov 2011)

Sesat Pikir RUU Kerukunan Umat Beragama


Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama sedang digodok di Komisi VIII DPR. Roh perumusan RUU ini berakar pada kegalauan pemerintah atas konflik silang sengkarut antar-agama yang mengancam keutuhan bangsa.

Namun, banyak pihak sangsi akan muatan substantif RUU itu. Ada tendensi negara mengintervensi wilayah privat yang mengungkung umat beragama dalam sekat aturan teknis yang kaku dan monolitik. Satu pasal yang menimbulkan polemik menyangkut penyiaran agama.

Dalam Pasal 1 RUU KUB, ”penyiaran agama” adalah segala bentuk kegiatan yang menurut sifat dan tujuannya menyebarluaskan ajaran suatu agama, baik melalui media cetak, elektronik, maupun komunikasi lisan. Selanjutnya, Pasal 17 Ayat 2 menyebutkan bahwa penyiaran agama ditujukan kepada orang atau kelompok orang yang belum memeluk suatu agama.

Pasal itu menimbulkan sejumlah masalah karena, pertama, penyiaran agama dalam perspektif teologi Islam, Kristen, ataupun Buddha merupakan kesaksian hidup yang harus dijalankan dan pesan profetik yang diamanatkan secara ilahiah. Melarangnya berarti menganjurkan pembangkangan terhadap agama. Pasal 28 E Ayat (1) dan (2) UUD 1945 tegas memberi ruang kebebasan bagi tiap orang memeluk dan menjalankan agama serta berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Inkonstitusional jika negara dengan otoritas politiknya berusaha membelenggu kebebasan menjalankan perintah agama.

Kedua, sesudah kolonialisme Belanda, semua warga Indonesia memeluk dan meyakini agama kendati agama yang dianut tak seluruhnya diakui sebagai agama negara. Lalu siapa yang dimaksud seseorang atau kelompok yang dibolehkan obyek penyiaran agama? Mereka yang menganut agama di luar agama negara?

Fobia berlebihan

Pemerintah pasti lebih paham bahwa manusia dalam menjalankan imannya tak bisa diseragamkan. Iman adalah hasil pencarian, tak sekadar melalui ketajaman logika yang bisa dijawab dengan rumus atau dijabarkan dalam kaidah hukum.

Adalah fobia berlebihan apabila penyiaran agama diklaim sebagai penyulut segala persoalan hubungan antar-agama sehingga penerapannya perlu dibatasi. Munculnya gesekan teologis dalam penyiaran agama memang bermula dari pola difusi kultural demi memperoleh sebanyak-banyaknya pengikut. Kebudayaan besar ”melegitimasi” praktik intoleransi dan pemaksaan terhadap kebudayaan kecil dengan melampaui batas demarkasi teologi agama masing-masing.

Fakta itu harus disikapi secara kultural dengan meletakkan penyiaran agama dalam visi humanis dan berwawasan paralelisme kultural sehingga keberadaan keyakinan dan kebudayaan kecil dijunjung tinggi: ekuivalen dengan visi agama besar.

Pada RUU KUB ada indikasi bahwa masalah kekerasan dalam agama disebabkan oleh penyiaran agama, peringatan hari besar keagamaan, bantuan asing, pendirian tempat ibadah, penguburan jenazah, dan perkawinan. Padahal, banyak dimensi lain yang jadi faktor utama pemicu konflik antar-agama. Maka, mengevaluasi praktik keagamaan yang bermuara pada penggunaan kekerasan selayaknya dilakukan secara komprehensif sehingga tak menghasilkan simpulan parsial.

Kekerasan berbau agama sesungguhnya muncul sebagai klimaks kecemburuan terhadap peran negara yang mandul. Negara gagal mengelola modernisasi dan globalisasi sehingga kesempatan hidup bagi kelompok kecil dan lemah sangat minim. Derita Ahmadiyah, misalnya, menjadi cermin kegagalan negara mengayomi semua warganya.

Alih-alih menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, pemerintah daerah justru ramai-ramai menyikapi dengan menerbitkan surat keputusan gubernur yang intinya melarang aktivitas keagamaan Jemaah Ahmadiyah. Belum lagi masalah hak-hak sipil penghayat kepercayaan yang hingga kini tak kunjung diperhatikan. Politik diskriminasi itu kian menegaskan: negara mengingkari kewajiban menghormati, melindungi, memajukan, dan menegakkan hak asasi warga negara yang diamanatkan Pasal 71 dan 72 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Intervensi negara

Proses perumusan RUU KUB mengingatkan kita pada Orde Baru. Intervensi negara yang berkedok sebagai fasilitator dalam menjembatani dialog antarumat beragama sarat tendensi politik. Negara dengan otoritasnya berambisi menciptakan suatu komunitas yang digunakan untuk menunjang keamanan dan kelanggengan kekuasaan. Potret kelam ini memungkinkan agama terus-menerus berada di bawah bayang-bayang kekuasaan.

Jadi, perumusan RUU KUB perlu dikaji ulang lantaran dampaknya sangat kompleks. Pertama, akan terjadi penyempitan peluang agama dalam mengembangkan landasan etik karena dibatasi oleh tembok aturan yang sangat teknis. Kedua, umat beragama kian jauh dari semangat kesatuan karena terfragmentasi oleh batasan peraturan negara.

Ketiga, ruang gerak komponen masyarakat sipil untuk terlibat aktif membangun interaksi antarumat beragama jadi terbatas sehingga mereka kehilangan kapasitas yang, dalam jangka panjang, akan melemahkan tingkat keberdayaannya. Keempat, pemuka agama di mata masyarakat terkesan tak mampu menjalankan tugas keumatan sehingga perlu otoritas pemerintah membangun suatu hubungan harmonis antarumat beragama.

Ke depan, peran tokoh agama perlu dikembalikan pada khitahnya. Pengaturan interaksi antarumat beragama biarlah oleh tokoh agama dengan menekankan pertalian kultural daripada regu- lasi formal. Negara lebih baik me- niadakan korupsi, kemiskinan, ketakadilan hukum dan ekonomi, serta pelanggaran HAM.
Achmad Fauzi Aktivis Multikulturalisme; Alumnus UII, Yogyakarta (Kompas 20 Nov 2011)

Ajakan Dialog antara KWI,PGI dan Pemerintah atasi Masalah Papua


Dokumen Pormadi

Pembukaan Sidang Tahunan KWI: dari ke kanan, Pendeta Gomar Gultom (Sekretaris Umum PGI), Mgr. J. Pujasumarta (Sekjen KWI), Mgr. MD. Situmorang, OFMCap (Ketua KWI) dan Semara Duran Antonius (Dirjen Bimas Katolik)

Pendekatan hati  dalam menyelesaikan masalah Papua, sebagaimana ditegaskan Presiden RI pada pidatonya beberapa waktu lalu belum sepenuhnya terlaksana. Pendekatan keamanan masih lebih dominan terasa.

Demikian salah satu benang merah sambutan Pendeta Gomar Gultom, mewakili Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) pada Sidang Tahunan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) di Jalan Cut Meutia Jakarta (7/11).

Karena itu, lanjutnya, PGI, KWI  bersama Pemerintah perlu melakukan dialog bersama dalam mencari solusi masalah masyarakat Papua, yang mendesak harus diselesaikan.

Selain masalah Papua, masih ada masalah penting lain untuk didialogkan bersama, yaitu masalah Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama yang diwacakana Pemerintah untuk dibahas di parlemen.

Menurutnya, kerukunan umat beragama tidak perlu diatur dalam bentuk undang-undang, karena masalah kerukunan merupakan pengalaman eksistensial manusia untuk hidup rukun. Yang dibutuhkan sekarang adalah adanya jaminan perlindungan kebebasan beragama.

Lebih lanjut, Gomar Gultom berharap ada dialog dan kerjasama antara KWI, PGI dan Pemerintah dalam mencari solusi persoalan Papua dan Kerukunan Umat Beragama.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua KWI, Mgr. Martinus D Situmorang OFMCap.  Ia berharap agar PGI dan KWI kerja bersama secara lebih mendalam, intensif dan operasional untuk menanggapi permasalahan aktual bangsa dan mencari solusi sehingga membawa buah dan rahmat berlimpah bagi kesejahteraan bangsa.

Keislaman Indonesia


Komaruddin Hidayat

Sebuah penelitian sosial bertema ”How Islamic are Islamic Countries” menilai Selandia Baru berada di urutan pertama negara yang paling islami di antara 208 negara, diikuti Luksemburg di urutan kedua. Sementara Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim menempati urutan ke-140.

Adalah Scheherazade S Rehman dan Hossein Askari dari The George Washington University yang melakukan penelitian ini. Hasilnya dipublikasikan dalam Global Economy Journal (Berkeley Electronic Press, 2010). Pertanyaan dasarnya adalah seberapa jauh ajaran Islam dipahami dan memengaruhi perilaku masyarakat Muslim dalam kehidupan bernegara dan sosial?

Ajaran dasar Islam yang dijadikan indikator dimaksud diambil dari Al Quran dan hadis, dikelompokkan menjadi lima aspek. Pertama, ajaran Islam mengenai hubungan seseorang dengan Tuhan dan hubungan sesama manusia. Kedua, sistem ekonomi dan prinsip keadilan dalam politik serta kehidupan sosial. Ketiga, sistem perundang-undangan dan pemerintahan. Keempat, hak asasi manusia dan hak politik. Kelima, ajaran Islam berkaitan dengan hubungan internasional dan masyarakat non-Muslim.

Setelah ditentukan indikatornya, lalu diproyeksikan untuk menimbang kualitas keberislaman 56 negara Muslim yang menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang rata-rata berada di urutan ke-139 dari sebanyak 208 negara yang disurvei.

Pengalaman UIN Jakarta

Kesimpulan penelitian di atas tak jauh berbeda dari pengalaman dan pengakuan beberapa ustaz dan kiai sepulang dari Jepang setelah kunjungan selama dua minggu di Negeri Sakura. Program ini sudah berlangsung enam tahun atas kerja sama Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, dengan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta.

Para ustaz dan kiai itu difasilitasi untuk melihat dari dekat kehidupan sosial di sana dan bertemu sejumlah tokoh. Setiba di Tanah Air, hampir semua mengakui bahwa kehidupan sosial di Jepang lebih mencerminkan nilai-nilai Islam ketimbang yang mereka jumpai, baik di Indonesia maupun di Timur Tengah. Masyarakat terbiasa antre, menjaga kebersihan, kejujuran, suka menolong, dan nilai-nilai Islam lain yang justru makin sulit ditemukan di Indonesia.

Pernyataan serupa pernah dikemukakan Muhammad Abduh, ulama besar Mesir, setelah berkunjung ke Eropa. ”Saya lebih melihat Islam di Eropa, tetapi kalau orang Muslim banyak saya temukan di dunia Arab,” katanya.Kalau saja yang dijadikan indikator penelitian untuk menimbang keberislaman masyarakat itu ditekankan pada aspek ritual-individual, saya yakin Indonesia akan menduduki peringkat pertama menggeser Selandia Baru. Jumlah yang pergi haji setiap tahun meningkat, selama Ramadhan masjid penuh dan pengajian semarak di mana-mana. Tidak kurang dari 20 stasiun televisi di Indonesia setiap hari pasti menyiarkan dakwah agama. Terlebih lagi selama bulan Ramadhan, hotel pun diramaikan oleh tarawih bersama. Ditambah lagi yang namanya ormas dan parpol Islam yang terus bermunculan.

Namun, pertanyaan yang dimunculkan oleh Rehman dan Askari bukan semarak ritual, melainkan seberapa jauh ajaran Islam itu membentuk kesalehan sosial berdasarkan ajaran Al Quran dan hadis.

Contoh perilaku sosial di Indonesia yang sangat jauh dari ajaran Islam adalah maraknya korupsi, sistem ekonomi dengan bunga tinggi, kekayaan tak merata, persamaan hak bagi setiap warga untuk memperoleh pelayanan negara dan untuk berkembang, serta banyak aset sosial yang mubazir. Apa yang dikecam ajaran Islam itu ternyata lebih mudah ditemukan di masyarakat Muslim ketimbang negara-negara Barat. Kedua peneliti itu menyimpulkan: …it is our belief that most self-declared and labeled Islamic countries are not conducting their affairs in accordance with Islamic teachings – at least when it comes to economic, financial, political, legal, social and governance policies.

Dari 56 negara anggota OKI, yang memperoleh nilai tertinggi adalah Malaysia (urutan ke-38), Kuwait (48), Uni Emirat Arab (66), Maroko (119), Arab Saudi (131), Indonesia (140), Pakistan (147), Yaman (198), dan terburuk adalah Somalia (206). Negara Barat yang dinilai mendekati nilai-nilai Islam adalah Kanada di urutan ke-7, Inggris (8), Australia (9), dan Amerika Serikat (25).

Sekali lagi, penelitian ini tentu menyisakan banyak pertanyaan serius yang perlu juga dijawab melalui penelitian sebanding. Jika masyarakat atau negara Muslim korup dan represif, apakah kesalahan ini lebih disebabkan oleh perilaku masyarakatnya ataukah pada sistem pemerintahannya? Atau akibat sistem dan kultur pendidikan Islam yang salah? Namun, satu hal yang pasti, penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku sosial, ekonomi, dan politik negara-negara anggota OKI justru berjarak lebih jauh dari ajaran Islam dibandingkan negara-negara non-Muslim yang perilakunya lebih islami.

Semarak dakwah dan ritualHasil penelitian ini juga menyisakan pertanyaan besar dan mendasar: mengapa semarak dakwah dan ritual keagamaan di Indonesia tak mampu mengubah perilaku sosial dan birokrasi sebagaimana yang diajarkan Islam, yang justru dipraktikkan di negara-negara sekuler?

Tampaknya keberagamaan kita lebih senang di level dan semarak ritual untuk mengejar kesalehan individual, tetapi menyepelekan kesalehan sosial. Kalau seorang Muslim sudah melaksanakan lima rukun Islam—syahadat, shalat, puasa, zakat, haji—dia sudah merasa sempurna. Semakin sering berhaji, semakin sempurna dan hebatlah keislamannya. Pada hal misi Rasulullah itu datang untuk membangun peradaban yang memiliki tiga pilar utama: keilmuan, ketakwaan, dan akhlak mulia atau integritas. Hal yang terakhir inilah, menurut penelitian Rehman dan Askari, dunia Islam mengalami krisis.

Sekali lagi, kita boleh setuju atau menolak hasil penelitian ini dengan cara melakukan penelitian tandingan. Jadi, jika ada pertanyaan: How Islamic are Islamic Political Parties?, menarik juga dilakukan penelitian dengan terlebih dahulu membuat indikator atau standar berdasarkan Al Quran dan hadis. Lalu, diproyeksikan juga untuk menakar keberislaman perilaku partai-partai yang mengusung simbol dan semangat agama dalam perilaku sosialnya.

Komaruddin Hidayat Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta​ (Kompas, 5 Nov 2011)