Untuk Mencegah Kecurangan saat Pilpres


Untuk mencegah kecurangan saat hari H, sebaiknya begitu kita menerima surat suara, LANGSUNG DIBUKA
di hadapan panitia. (JANGAN DIBUKA DIBILIK)

Setelah dipastikan tidak ada bekas coblosan, barulah kita coblos di bilik suara.

Kemudian dilipat lagi dan dimasukkan ke kotak suara.

Kenapa dibuka di hadapan panitia?

Karena kalau dibuka di bilik, dan telah tercoblos (padahal kita belum coblos), maka protes akan ditolak karena tidak ada bukti kita belum coblos.

Silakan sebar luaskan.

NN

Diduga Korupsi Anggaran Mantan Kakanwil Kemenag NTT Ditahan


Mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTT, Sega Fransiskus, ditahan penyidik Kejaksaan Tinggi setempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Penfui Kupang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran tahun 2010 sekitar Rp46 miliar.

“Kami menghormati keputusan penyidik di Kejati NTT untuk menahan klien kami untuk 20 hari ke depan, setelah menjalani pemeriksaan selama empat jam lebih dengan disodori sekitar 32 pertanyaan,” kata kuasa hukum tersangka Melkianus Conterius Seran, di Kupang, Kamis.

Seperti disaksikan, tersangka digiring penyidik Kejati NTT Hendriana Malo bersama petugas menuju mobil tahanan Kejati NTT tepat pukul 16.30 WITA sambil tertawa kecil dan mempersilahkan jurnalis untuk bertanya langsung ke kuasa hukumnya.

Melkianus Conterius Seran, kuasa hukum tersangka mengatakan kliennya disodori pertanyaan seputar penggunaan anggaran Pendidikan Agama Katolik, temuan BPK dan pembentukan tim verifikasi anggaran dan bantuan dan pertanyaan lain yang tidak perlu diketahui publik karena masih rahasia klien.

Ia mengatakan pemeriksaan masih akan berlanjut, sehingga untuk memudahkan proses itu, maka tersangka bersedia ditahan demi kepentingan hukum.

“Meski demikian kami sudah mengajukan permohonan penangguhan, karena pihaknya menjamin klien akan kooperatif dan tidak akan melarikan diri termasuk tidak akan menghilangkan alat bukti dan merupakan hak tersangka seperti diatur dalam KUHAP,” katanya.

Untuk diketahui beberapa keterangan dari staf Kemenag NTT yang telah dihukum bersalah menyebut tersangka (Fransiskus Sega) diduga menerima aliran dana dari kegiatan fiktif tahun anggaran 2010.

“Ada kegiatan pelatihan fiktif yang digelar di Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Sebagian dana itu diduga ‘lari’ ke tangan mantan Kakanwil Kemenag NTT. Fakta itu berdasarkan keterangan saksi,” kata Penasehat hukum salah satu tersangka kasus dugaan korupsi di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Propinsi NTT, Philipus Fernandes, S.H.

“Masa sebagai kuasa pengguna anggaran, mantan Kakanwil Kemenag NTT tidak mengetahui ada dan tidaknya kegiatan di sana. Kan tidak mungkin. Hanya saja bukti disposisi secara tertulis belum didapatkan. Namun dari keterangan para saksi, itu sudah mengarah ke dia (mantan Kakanwil Kemenang NTT),” katanya.

Philipus mencontohkan lagi, ada uang yang keluar senilai Rp200 juta untuk kegiatan pelatihan di Larantuka, tetapi ternyata itu fiktif, kemudian mantan Kakanwil Kemenag NTT tidak tahu.

Sebelumnya tiga tersangka kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas fiktif di Kantor Wilayah Kementerian Agama NTT tahun anggaran 2010 telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Kupang.

Ketiga terdakwa itu masing-masing atas nama Herman Mada Handamai, Sebastianus Balu dan Damianus Wae.

Red: Taufik Rachman

Sumber: Republika dan antara

Indonesia Tuan Rumah Forum Global Peradaban


Indonesia ditunjuk Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi tuan rumah Forum Global Ke-6 Aliansi Peradaban PBB (United Nations Alliance of Civilizations/UNAOC), di Bali, 28-30 Agustus 2014. Forum global ini mengambil tema Kesatuan dalam Keberagaman (Unity in Diversity), yang merupakan roh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Direktur Diplomasi Publik Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Al Busyra Basnur menyampaikan hal itu, Minggu (23/2), saat pembukaan Konvensi Nasional Adat, Adab, dan Budaya Nusantara ke-4, di Gedung Merdeka Museum Konferensi Asia Afrika, Bandung.

Hadir pula pada acara itu Dirjen Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif M Ahman Sya serta Kepala Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia Syahroni R Nusir.

Dalam Forum Global tersebut akan dibahas empat pilar, yaitu kepemudaan, pendidikan, media, dan migrasi.

Peserta dari sejumlah negara yang berpartisipasi akan menyampaikan pemikiran, saran, dan berbagai pengalaman guna menghasilkan kesepakatan yang lebih besar bagi peranan aliansi peradaban ini, terutama dalam memajukan kerja sama antarumat manusia, serta menciptakan perdamaian dunia.

Menurut Busyra, Forum Global UNAOC mulai digelar 2008 di Spanyol dan penyelenggaraan selanjutnya di Turki, Brasil, Qatar, dan Austria. Indonesia merupakan tempat penyelenggaraan Forum Global Ke-6 dan merupakan negara pertama di kawasan Asia Pasifik yang ditunjuk PBB menjadi tuan rumah.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Silaturahmi Nasional Raja-Sultan Nusantara di Indonesia (BP Silatnas) Upu Latu ML Benny Ahmad Samu-Samu mengatakan, konvensi itu digelar untuk menyusun rekomendasi tentang adat istiadat dan budaya Nusantara. (SEM)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000005071508

KPK: RUU KUHP Disahkan, KPK Terancam Bubar


Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menolak sejumlah poin dalam rancangan undang-undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dianggap dapat melemahkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu poin yang dianggap dapat melemahkan pemberantasan korupsi adalah dimasukkannya delik tindak pidana korupsi dalam KUHP.

Menurut Ketua KPK Abraham Samad, sifat kejahatan korupsi yang luar biasa akan hilang jika dimasukkan dalam RUU KUHP. Abraham menilai delik korupsi dan kejahatan luar biasa lainnya, seperti narkotika, dan terorisme sedianya diatur dalam undang-undang khusus, bukan dimasukkan dalam KUHP.

“Kalau sifat kejahatan luar biasa hilang, maka konsekuensinya, lembaga-lembaga yang punya kompetensi seperti KPK, PPATK, dan BNN tidak relevan lagi atau bisa dikatakan lembaga bubar bila kejahatan luar biasa itu dipaksakan masuk ke buku II,” kata Abraham dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/2/2014).

Hadir pula dalam jumpa pers tersebut Wakil Ketua KPK Zulkarnain dan Juru Bicara KPK Johan Budi. Senada dengan Abraham, Zulkarnain menyatakan, hal itu merupakan suatu kemunduran. Pasalnya, sebelum ini delik korupsi sengaja dikeluarkan dari KUHP karena dianggap sebagai tindak pidana luar biasa.

“Dulu bagian tindak pidana korupsi dari KUHP dikeluarkan menjadi tindak pidana khusus, jadi tipikor seperti suap-menyuap dan lain-lain, hukuman diperberat, cakupan diperluas, pembuktian diperkuat, ada pembuktian terbalik dan terbatas. Kalau dikembalikan ke KUHP berarti mundur dari sisi perundangan,” tutur Zulkarnain.

Apalagi, lanjutnya, saat ini tindak pidana korupsi di Indonesia berkembang masif. Hal itu, katanya, bisa dilihat dari perkara-perkara yang ditangani KPK dengan modus yang semakin canggih dan nekat.

“Lalu, apa mungkin ditangani secara biasa? Lantas ukuran lain adalah IPK (indeks persepsi korupsi) kita komponen yang dipakai cukup canggih, masih 32 dari 100, masih di bawah rata-rata dunia yang 43, kemudian juga yang KPK lakukan tiap tahun survei integritas nasional dan daerah masih banyak yang di bawah kewajaran, di bawah 6,” ucap Zulkarnain.

Selain soal delik korupsi, KPK mengkritisi aturan dalam RUU KUHP yang menyebutkan bahwa suap atau gratifikasi tidak masuk dalam delik korupsi melainkan kejahatan yang berhubungan dengan jabatan.

“Oleh karena itu kalau penyelenggara negara terima suap, tidak bisa disidik KPK. Kalau kejahatan suap-menyuap dimasukkan dalam delik tindak pidana jabatan, tidak masuk lagi delik-delik korupsi,” ucap Abraham.

KPK juga menemukan sejumlah poin yang berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Poin pertama, berkaitan dengan peniadaan tahap penyelidikan sehingga kewenangan KPK melakukan penyadapan dalam tahap penyelidikan kemungkinan akan ikut hilang.

Poin berikutnya, lanjut Abraham, wacana aturan mengenai penyadapan yang harus mendapatkan izin dari hakim pendahuluan, serta aturan yang menyebutkan putusan bebas murni tidak bisa digugat melalui upaya hukum selanjutnya.

Zulkarnain juga mengatakan, banyak aturan dalam RUU KUHAP yang sulit diimplementasikan, termasuk aturan mengenai batas maksimal penahanan yang hanya lima hari sebelum berkas perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan.

“Enak sekali lima hari, kalau libur tiga hari, tinggal dua hari, buat surat penangkapannya habis ke pengadilan, itu tidak aplikatif. Kalau ditanya di ujung Indonesia, sanggup tidak penyidik bisa melakukan tugas yang diberikan? Kalau tidak sanggup akan mengakibatkan tindak pidana dibiarkan terjadi. Jangan enak di atas kerja kalau diimplementasikan mustahil. Makanya bikin undang-undang harus ada pengkajian, harus dilihat kelemahan KUHAP yang lalu,” kata Zulkarnain.

Atas dasar itulah, KPK mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pimpinan DPR, dan ketua panitia kerja pembahasan RUU KUHP/KUHAP di DPR. Surat tersebut berisi permintaan agar pembahasan dua RUU ini di DPR dihentikan.

Penulis: Icha Rastika
Editor: Hindra Liauw

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2014/02/19/1930551/KPK.RUU.KUHP.Disahkan.KPK.Terancam.Bubar

SURAT GEMBALA KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA (KWI) MENYAMBUT PEMILU LEGISLATIF 2014


“JADILAH PEMILIH YANG CERDAS DENGAN BERPEGANG PADA HATI NURANI”

Saudara-saudari, segenap umat Katolik Indonesia yang terkasih,
Bangsa kita sedang bersiap diri menyambut Pemilu legislatif untuk memilih DPR, DPD dan DPRD yang akan diselenggarakan tanggal 9 April 2014. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Pemilu menjadi peristiwa penting dan strategis karena merupakan kesempatan memilih calon legislatif dan perwakilan daerah yang akan menjadi wakil rakyat.

Hak dan Panggilan Ikut Serta Pemilu
Warga negara yang telah memenuhi syarat berhak ikut menentukan siapa yang akan mengemban kedaulatan rakyat melalui Pemilu. Mereka yang terpilih akan menempati posisi yang menentukan arah dan kebijakan negeri ini menuju cita-cita bersama, yaitu kesejahteraaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, selain merupakan hak, ikut memilih dalam Pemilu merupakan panggilan sebagai warga negara. Dengan ikut memilih berarti Anda ambil bagian dalam menentukan arah perjalanan bangsa ke depan. Penting disadari bagi para pemilih untuk tidak saja datang dan memberikan suara, melainkan menentukan pilihannya dengan cerdas dan sesuai dengan hati nurani. Dengan demikian, pemilihan dilakukan tidak asal menggunakan hak pilih, apalagi sekedar ikut-ikutan. Siapa pun calon dan partai apa pun pilihan Anda, hendaknya dipilih dengan keyakinan bahwa calon tersebut dan partainya akan mewakili rakyat dengan berjuang bersama seluruh komponen masyarakat mewujudkan cita-cita bersama bangsa Indonesia. Pertanyaannya adalah calon legislatif macam apa yang mesti dipilih dan partai mana yang mesti menjadi pilihan kita.

Kriteria Calon Legislatif
Tidak mudah bagi Anda untuk menjatuhkan pilihan atas para calon legislatif. Selain karena banyak jumlahnya, mungkin juga tidak cukup Anda kenal karena tidak pernah bertemu muka. Para calon legislatif yang akan Anda pilih, harus dipastikan bahwa mereka itu memang orang baik, menghayati nilai-nilai agama dengan baik dan jujur, peduli terhadap sesama, berpihak kepada rakyat kecil, cinta damai dan anti kekerasan. Calon legislatif yang jelas-jelas berwawasan sempit, mementingkan kelompok, dikenal tidak jujur, korupsi dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kedudukan tidak layak dipilih. Hati-hatilah dengan sikap ramah-tamah dan kebaikan yang ditampilkan calon legislatif hanya ketika berkampanye, seperti membantu secara material atau memberi uang. Hendaklah Anda tidak terjebak atau ikut dalam politik uang yang dilakukan para caleg untuk mendapatkan dukungan suara. Perlulah Anda mencari informasi mengenai para calon yang tidak Anda kenal dengan pelbagai cara. Demi terjaga dan tegaknya bangsa ini, perlulah kita memperhitungkan calon legislatif yang mau berjuang untuk mengembangkan sikap toleran dalam kehidupan antarumat beragama dan peduli pada pelestarian lingkungan hidup. Pilihan kepada calon legislatif perempuan yang berkualitas untuk DPR, DPD dan DPRD merupakan salah satu tindakan nyata mengakui kesamaan martabat dalam kehidupan politik antara laki-laki dan perempuan, serta mendukung peran serta perempuan dalam menentukan kebijakan dan mengambil keputusan.

Kriteria Partai Politik
Kita bersyukur atas empat kesepakatan dasar dalam berbangsa dan bernegara yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita percaya bahwa hanya dengan mewujudkan keempat kesepakatan tersebut, bangsa ini akan mampu mewujudkan cita-citanya. Oleh karena itu, dalam memilih partai perlu memperhatikan sikap dan perjuangan mereka dalam menjaga keempat kesepakatan tersebut. Hal yang penting untuk menjadi pertimbangan kita adalah partai yang memiliki calon legislatif dengan kemampuan memadai dan wawasan kebangsaan yang benar. Partai yang memperjuangkan kepentingan kelompoknya apalagi tidak berwawasan kebangsaan, hendaknya tidak dipilih.

Pengawasan atas Jalannya Pemilu
Setiap warga negara diharapkan ikut memantau dan mengawasi proses dan jalannya Pemilu. Pengawasan itu bukan hanya pada saat penghitungan suara, melainkan selama proses Pemilu berlangsung demi terlaksananya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil). Kita perlu mendorong dan memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok dalam masyarakat yang dengan cermat mengikuti dan mengritisi proses jalannya Pemilu. Hendaknya Anda mengikuti secara cermat proses penghitungan suara bahkan harus terus mengawasi pengumpulan suara dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai ke tingkat kecamatan dan kabupaten agar tidak terjadi rekayasa dan kecurangan.

Pemilu yang Aman dan Damai
Amat penting bagi semua warga masyarakat untuk menjaga Pemilu berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, damai dan berkualitas. Jangan sampai terjadi kekerasan dalam bentuk apapun, baik secara terbuka maupun terselubung, karena bila sampai terjadi kekerasan maka damai dan rasa aman tidak akan mudah dipulihkan. Perlu tetap waspada terhadap usaha-usaha memecah belah atau mengadu domba yang dilakukan demi tercapainya suatu target politik. Bila ada sesuatu yang bisa menimbulkan kerawanan, khususnya dalam hal keamanan dan persatuan ini, partisipasi segenap warga masyarakat untuk menangkalnya sangat diharapkan.

Calon Legislatif
Para calon legislatif, kami hargai Anda karena tertarik dan terpanggil terjun dalam dunia politik. Keputusan Anda untuk mempersembahkan diri kepada Ibu Pertiwi melalui jalan itu akan menjadi kesempatan untuk berkontribusi secara berarti bahkan maksimal bagi tercapainya cita-cita bangsa Indonesia. Karena itu, tetaplah memegang nilai-nilai luhur kemanusiaan, serta tetap berjuang untuk kepentingan umum dengan integritas moral dan spiritualitas yang dalam. Anda dipanggil dan diutus menjadi garam dan terang!

Saudara-saudari terkasih,
Ikutlah memilih. Dengan demikian Anda ikut serta dalam menentukan masa depan bangsa. Sebagai umat beriman, marilah kita mengiringi proses pelaksanaan Pemilu dengan doa memohon berkat Tuhan, semoga Pemilu berlangsung dengan damai dan berkualitas serta menghasilkan wakil-wakil rakyat yang benar-benar memperhatikan rakyat dan berjuang untuk keutuhan Indonesia. Dengan demikian cita-cita bersama, yaitu kebaikan dan kesejahteraan bersama semakin mewujud nyata.

Semoga Bunda Maria, Ibu segala bangsa, senantiasa melindungi bangsa dan negara kita dengan doa-doanya.

Jakarta, Januari 2014

KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA

Mgr. Ignatius Suharyo
Ketua

Mgr. Johannes Pujasumarta
Sekretaris Jenderal

Menag: Kehidupan Umat Beragama di Indonesia Terbaik di Dunia


Menteri Agama Suryadharma Ali berpendapat, kehidupan antarumat beragama di Indonesia terbaik di dunia.

Pemerintah, menurutnya, memberi perhatian yang sama kepada umat semua agama dan kepercayaan. Hal ini disampaikan Suryadharma untuk menanggapi langkah kelompok tertentu yang membawa masalah yang dialami kelompok minoritas ke dunia internasional.

Awalnya, Suryadharma mengutip pandangan mantan Presiden Polandia, Lech Walesa, ketika bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2010. Saat itu, lanjutnya, Lech Walesa menyebut negara-negara Barat harus belajar kepada Indonesia tentang kerukunan.

“Indonesia terdiri dari lebih 17.000 pulau, ada 1.200 suku, 720 bahasa daerah, berbagai macam agama, adat istiadat, dan budaya. Dari sisi demografis, Indonesia terpencar dalam bentangan Nusantara. Tapi Indonesia tetap pertahankan kesatuan, tidak terpecah belah seperti Yugoslavia, Uni Soviet,” kata Suryadharma saat jumpa pers di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (9/7/2013).

Suryadharma lalu menceritakan beberapa peristiwa yang menurutnya monumental. Pertama, acara musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional di Ambon tahun 2012. Penetapan lokasi di Ambon, katanya, atas permintaan Gubernur Maluku, tokoh-tokoh Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, kekuatan politik, hingga para kepala suku.

Umat Kristiani, lanjutnya, turut berpartisipasi, baik sebagai panitia maupun pengisi acara. Tidak hanya itu, rumah para pendeta dan pastor, hingga kantor Keuskupan yang baru diresmikan dihuni para peserta.
Peristiwa lain, tambah Suryadharma, Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional di Sulawesi Tenggara. Sebanyak 85 persen panitia acara merupakan umat Islam. 

“Tidak ada sedikit pun gangguan. Buat saya, itu peristiwa monumental buat kerukunan umat beragama,” ucapnya.

Suryadharma menambahkan, dirinya banyak menerima tamu dari negara lain, baik pejabat, aktivisi, maupun wartawan. Mereka mempertanyakan kehidupan beragama di Indonesia. Kepada mereka, politisi PPP itu menyebut kehidupan antarumat beragama di Indonesia terbaik di dunia.

Menurutnya, setelah mendengar kesimpulan yang disampaikannya, para tamu terperangah. Suryadharma mengatakan, mereka terkejut karena sudah mendapat masukan sepihak bahwa kehidupan umat beragama di Indonesia buruk. Ia memberi contoh lain, yaitu sikap presiden dan wakil presiden yang selalu ikut merayakan hari besar semua agama maupun kepercayaan.

“Saya bertanya kepada tamu, coba tolong tunjukkan ke saya negara mana yang seperti Indonesia? Tidak ada yang bisa dia sebutkan. Ada negara mayoritas Islam, tapi tidak berikan perhatian yang sama seperti Indonesia terhadap agama minoritas. Ada negara yang mayoritas Nasrani juga tidak berikan penghormatan kepada agama minoritas di negara itu. Indonesia adalah negara yang sangat hormati pluralitas, tapi hal-hal seperti ini tidak pernah diungkap,” pungkas Suryadharma.

(Kompas.com – 9 Juli 2013)

Kata Menteri Agama, Tak Ada Diskriminasi Kelompok Minoritas


Menteri Agama Suryadharma Ali membantah jika pemerintah melakukan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, khususnya dalam pembangunan tempat ibadah. Tidak hanya umat agama minoritas, menurut Suryadharma, yang mayoritas juga mengalami hal sama.
Hal itu dikatakan Suryadharma saat jumpa pers di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (9/7/2013).

Suryadharma menanggapi media yang terus menyoroti terhambatnya pembangunan Gereja GKI Yasmin di Bogor, HKBP di Filadelfia di Bekasi, dan tempat ibadah kelompok minoritas lainnya.

Menurut Suryadharma, masalah pembangunan gereja hanya terkait izin mendirikan bangunan (IMB) sehingga jangan ditarik ke ranah agama. Ia mengatakan, tidak hanya pembangunan gereja yang terhambat akibat IMB, tetapi juga pembangunan masjid.

Ketua Umum PPP itu memberi contoh pembangunan masjid di Jakarta oleh Djan Faridz sewaktu kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo alias Foke. Padahal, kata dia, waktu itu Djan Faridz masih menjabat Ketua Nahdlatul Ulama wilayah DKI Jakarta. Foke juga mantan Ketua NU Jakarta.
Selain sama-sama umat Islam dan NU, kata dia, Djan dan Foke juga Betawi. Tetapi, masjid yang akan dibangun Djan Faridz tidak dapat IMB karena persyaratan mendapat IMB belum bisa dilengkapi.

“Masalah ini tidak ada yang angkat,” katanya.

Suryadharma lalu mengutip data lama milik Litbang Kemenag, yakni dari tahun 1977 sampai 2004, pertumbuhan masjid di Indonesia hanya 64 persen. Adapun rumah ibadah umat Kristen sebesar 131 persen, Katolik 152 persen, Hindu 475 persen, dan Buddha 368 persen.
“Ada pandangan bahwa umat mayoritas menghambat pembangunan rumah ibadah minoritas. Dilihat data ini tuduhan itu sama sekali tidak terbukti,” kata dia.

(Kompas.com – 9 Juli 2013)