Daerah Desak Mendagri Dipecat


PONTIANAK – Menyusul penolakan sejumlah daerah terhadap imbauan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi agar pemerintah daerah (pemda) bekerja sama dengan Front Pembela Islam (FPI) untuk menciptakan rasa aman di masyarakat, kini muncul desakan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memecat mendagri karena mengeluarkan pernyataan yang meresahkan.
“Imbauan mendagri telah menimbulkan keresahan di daerah, terutama di Kalimantan yang masyarakatnya beragam,” kata Ketua Front Pembela Dayak Nasional Kalimantan, Petrus Sindong Ajan kepada SH di Pontianak, Kamis (31/10).

“Mendagri biang kerok dari sikap intoleran dengan memihak kepada salah satu organisasi massa seperti FPI yang sepak terjangnya selama ini hanya tukang buat onar. Masyarakat Dayak di Kalimantan akan berada di barisan terdepan memprotes dengan berbagai cara, kalau sampai ada kepala daerah yang berani menindaklanjuti imbauan mendagri,” ujar Petrus.

Petrus menuturkan, bagaimana mungkin pemerintah di daerah yang masyarakatnya beragam diimbau bekerja sama dengan FPI yang secara terang-terangan menunjukkan sikap tidak menghargai kemajemukan, terlalu mengedepankan kesalehan individu, yang salah satunya ditunjukkan dengan secara terbuka menolak Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli dan Lurah Pejaten Timur, Grace Tiaramudi, hanya lantaran mereka nonmuslim.

“Kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak segera memecat Mendagri Gamawan Fauzi, berarti ikut di balik terciptanya instabilitas di daerah. Penyataan mendagri telah mengusik ketenangan di daerah yang penduduknya sangat majemuk, seperti Kalimantan pada umumnya dan Provinsi Kalimantan Barat pada khususnya,” kata Petrus.

Imbauan mendagri, menurut Petrus, menunjukkan Kemendagri sudah tidak mampu lagi menunjukkan sikap sebagai pengayom dan pemersatu masyarakat. Melalui imbauan kerja sama dengan FPI, mendagri membuka peluang bangkitnya sikap permusuhan antarkomponen masyarakat yang berlainan suku, agama, ras, dan antargolongan.
Petrus mengatakan, kalangan masyarakat Dayak di lima provinsi di Kalimantan telah mengonsolidasi untuk menggelar demonstrasi memprotes keras imbauan mendagri ini.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai menilai pernyataan mendagri menjadi justifikasi FPI untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai HAM, UUD, dan Pancasila, serta kebinekaan bangsa.

“Sekali lagi mendagri asal ambil kebijakan tanpa mempertimbangkan dampaknya negatifnya. Salah satu contoh konkretnya adalah mendukung FPI menuntut Lurah Lentang Agung Ibu Susan turun dari jabatan,” ujarnya kepada SH di Jakarta, Jumat (1/11).

Jika kaum minoritas tidak boleh menjadi pemimpin di DKI Jakarta, lantas daerah lain juga ikut melakukan hal yang sama, amat berpotensi terjadi instabilitas nasional. “Dengan mendukung FPI berarti mendagri memang menginginkan instabilitas. Bahkan bisa-bisa NKRI terpecah belah karena sikap mendagri,” ia menegaskan.

Menurutnya, mendagri tidak paham atau memang sengaja memperkeruh suasana bernegara dengan tujuan-tujuan tertentu. “Yang seperti ini bikin sendi-sendi negara rusak,” ia menegaskan.
Bubarkan FPI

Tidak hanya desakan agar mendagri dipecat, tetapi kini juga timbul desakan untuk membubarkan FPI karena kerap berbuat anarkistis. Hal ini diungkapkan Ketua Sentra Pemberdayaan Masyarakat (SPM), Yudi Syamhudi bahwa sudah waktunya pemerintah pusat membubarkan FPI.

“Kalau justru mendagri melindungi FPI, berarti dirinya adalah otak dari semua penyebaran kekerasan atas nama agama dan menempatkan Islam sebagai agama yang menindas,” ujarnya kepada SH dari Magelang, Jumat.

Padahal, Islam adalah agama yang antipenindasan dan mencintai perdamaian. Apa yang dilakukan mendagri justru pembusukan terhadap Islam. Menurutnya, semua kepala daerah harus bersatu menolak imbauan mendagri karena rakyat yang memilih kepala-kepala daerah tidak mau lagi ada kekerasan atas nama agama apa pun.

“Sudah waktunya para kepala daerah dan anggota DPRD dan DPR berdiri tegak membela konstitusi yang digerogoti sendiri oleh mendagri. Mendagri ini sudah subversif. Presiden harus segera mencopot Gamawan Fauzi,” ujar pemuda koordinator Gerakan Melawan Kemiskinan (GMK) di Jawa Tengah ini.

Pengurus National Papua Solidariy (NAPAS), Sam Awom juga meminta pemerintah tegas dengan membubarkan organisasi yang sudah mempunyai sejarah kekerasan yang berulang-berulang. Bahkan, FPI sudah sering mengancam pemerintah, tetapi tetap pemerintah mengakomodasi semua kekerasaan yang dilakukan FPI.

“Pemerintah tidak punya wibawa sama sekali dan sangat jelas memihak kepada organisasi yang tidak menghargai kehidupan warga negara yang lain,” ia menegaskan kepada SH dari Jayapura hari ini.
Dengan cara ini, pemerintah sangat diskriminatif karena tidak memperhatikan teror terhadap kelompok-kelompok minoritas, seperti kasus Gereja HKBP, Ahmadiyah, Syiah, rekonsiliasi 1965, dan lainnya. “Ini menunjukkan toleransi yang menjadi slogan bangsa ini cuma omong kosong,” tuturnya.
Kalteng Menolak

Menyusul penolakan dari sejumlah daerah, seperti Bali, Riau, dan Kalimantan Barat, kini Bupati Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo mengatakan bahwa imbauan mendagri itu harus dikaji ulang. Pasalnya, selama ini FPI dinilai masyarakat sebagai ormas yang anarkistis.

“Mendagri seharusnya perlu pertimbangan yang matang karena di Kalteng dengan tegas menolak kehadiran FPI. Ini dibuktikan saat FPI Pusat yang akan melantik FPI di salah satu kabupaten yang ada di Kalteng, masyarakat Kalteng menolak secara tegas,” ujarnya kepada SH, di Palangkaraya, Kamis.
Ia sepakat bahwa ormas apa pun harus selalu dirangkul untuk bekerja sama dalam melakukan pembangunan. “Namun, kalau kondisi sekarang banyak ormas yang bertindak kekerasan dan merusak, tidak boleh dibiarkan mendagri. Jangan sampai seruan mendagri itu malah memicu konflik di tataran masyarakat bawah,” ia menegaskan.
Bupati Kapuas, Kalteng, Ben Ibrahim juga mengatakan bahwa mendagri harus berpikir lebih jauh, apa dampak negatif bagi pemerintahan dan masyarakat akibat imbauannya itu. “Kecuali FPI sudah berhenti bertindak anarkistis dan tidak lagi meneror orang lain,” cetusnya.

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Palangkaraya (BEM UNPAR), Jimmy Sibadarian menilai imbauan mendagri adalah bukti bahwa pemerintah sangat lemah mengatur jalannya demokrasi di negeri ini. “Sudah tahu FPI adalah ormas anarkistis, kok malah diajak bekerja sama. Ini cermin pemerintahan anarkistis,” ujarnya.
Dikatakannya, dulu mendagri gagal membubarkan FPI, sekarang malah mengajak kerja sama. “Ini kan mencurigakan. Ada apa dengan mendagri. Jangan-jangan FPI memang hanya sebuah alat pemerintah untuk menindas dan meneror rakyat,” katanya.

Kemenag Akui Beri Dana

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama (Kemenag), Zubaidi mengaku pihaknya memberikan bantuan dana untuk membantu beberapa kegiatan yang diadakan ormas keagamaan, termasuk FPI.

Namun, bantuan dana dari Kemenag tersebut tidak hanya untuk FPI, tetapi juga untuk ormas-ormas berlatar agama lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Bantuan dana ini, menurut Zubaidi, bukan bantuan wajib untuk setiap ormas dan sifatnya hanyalah bantuan pembinaan kegiatan.
“Bantuan itu disalurkan melalui Dirjen Bimas (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat) Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu. Masing-masing Dirjen tersebut memang memiliki program kerja untuk membina ormas-ormas keagamaan di Indonesia,” kata Zubaidi saat dihubungi SH di Jakarta, Kamis. Namun, Zubaidi mengaku tidak tahu persis ormas apa saja yang mendapat bantuan dari Dirjen Bimas di Kemenag saat ini. Ini karena hal itu menjadi tanggung jawab masing-masing Dirjen Bimas.

Dia mengatakan, tidak selalu semua ormas setiap tahunnya mendapatkan bantuan dari Dirjen Bimas karena bantuan itu didasari asas prioritas dan pemerataan. Ia menjelaskannya, bantuan yang diberikan Kemenag tidak hanya berupa dana, tapi juga bantuan pembinaan kepada ormas maupun masyarakat.

Sebelumnya, Rabu (30/10), Humas Lembaga Dakwah Front Dewan Pimpinan Pusat FPI Habib Noval Haidar bahwa ada beberapa kegiatan FPI yang mendapat sokongan dana dari pemerintah melalui Kemenag, tetapi sifatnya tidak rutin hanya berdasarkan kegiatan-kegiatan. Misalnya untuk acara tablig akbar atau Maulid FPI. (Web Warouw/Saiful Rizal/Vinsensius)

Sumber: http://m.shnews.co/index.php/web/read/27366/daerah-desak-mendagri-dipecat.html

Mendagri Imbau Kepala Daerah Kerja Sama dengan FPI


Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengimbau kepala daerah menjalin kerja sama dengan Front Pembela Islam (FPI). Dalam pembangunan daerah, kata Gamawan, kepala daerah seharusnya tidak alergi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurutnya, kerja sama bisa dilakukan untuk program-program yang baik.  

“Kalau perlu dengan FPI juga kerja sama untuk hal-hal tertentu. Iya kan? Kerja sama untuk hal-hal yang baik,” ujar Gamawan, dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Kawasan Perkotaan Tahun 2013, di Hotel Red Top, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2013).

Seharusnya, lanjut dia, kepala daerah bekerja sama dengan ormas berdasarkan sifat kekhususannya.

“Jadi mari kita jalin kerja sama. Jadi posisinya itu tidak kita anggap sebagai suatu ormas yang terkesan berbeda. Tapi ini mitra kita. Kita manfaatkan secara maksimal,” kata mantan Gubernur Sumatera Barat itu.

Ia mengatakan, kerja sama dapat dilakukan dengan melibatkan ormas yang bersangkutan dalam program yang terkait dengan bidang kerja ormas. “Misalnya, ormas lingkungan hidup, badan pengelolaan lingkungan hidup daerah (BPLHD), atau dinas kehutanan, bisa ajak bekerja sama,” katanya.

Menurutnya, tujuan utama pendirian ormas sebenarnya bersifat mulia. “Masyarakat madani itu ingin selalu ada partisipasi sosial. Kalau di Indonesia, dibentuk dalam lembaga ormas. Banyak ormas yang baik yang ingin membentuk pengabdian kepada masyarakat,” lanjutnya.

Akan tetapi, dia mengatakan, akibat ada dua atau tiga ormas yang berkinerja tidak baik, akhirnya citra ormas yang baik ikut rusak.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2013/10/24/1338046/Mendagri.Imbau.Kepala.Daerah.Kerja.Sama.dengan.FPI

Waspadai: Keputusan bersama Pemuda Jihad FPI & Dewan Forum Betawi Rempug: PEMBANTAIAN!


(Link : Http://betawi-jaya.mywapblog.com)

Keputusan bersama Pemuda Jihad FPI & Dewan Forum Betawi Rempug!

by Doel Rempug Master on 03:12 PM, 25-Mar-12

Salinan email milis FBR & Pemuda jihad Indonesia
(Rempug-admin@RoemahRempug.org)

Dewan Betawi Rempug wrote:

Bakar ormas Key dan CINA BEKINGNYA, bantai dan abisin aje dari pulau Jawa, tundukan ormas Hindu sesat, salbis ISA anjing, ormas Budha Bangsat, Lumatkan ormas CINA anjing lintah negara, Bante ormas ambon , ormas timor , ormas papua , BETAWI JAYA SELALU!!

Terutama darahnye kaum CINA Kafir halal untuk di minum saatnye kite goncang JAKARTE dan tumpahkan darah kafir CINA, Hindu, Budha sesat dan PEMUDA KEY yang merusak bangsa dimane2!! Ayo bersatu bangkitkan Jihad Islam!

SUDAH SAATNYE ANAK BETAWI BANGKIT!! ANJING CINA DAN AMBON KEY, BATAK DAN BUTON KITE BANTE HABIS DARI JABOTABEK!!!

TGL 27 MARET 2012 JAM 6
ANGGOTA REMPUG & PEMUDA JIHAD FPI WAJIB HADIR DI TEMPAT YANG DISEPAKATI KITE SIAP BIKIN
CINA & PARA KAFIR ANGKAT KAKI DARI JAKARTE! SESUAI HIMBAUAN KEPUTUSAN REMPUG DAN PEMUDA JIHAD SE-JABOTABEK.

Buat teman2 smua hati2 yah…pray for Indonesia .

Jadikan Indonesia Negara Darusalam


Kelompok-kelompok yang ingin mengubah Pancasila dan gerakan-gerakan pengebom adalah musuh kita bersama,” kata KH Said Aqiel Siroj
________

Bendera Merah Putih dan panji-panji Nahdlatul Ulama tiba di Tugu Proklamasi di jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, Jumat (25/11) siang. Bendera dan panji-panji tersebut diusung dalam Kirab Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama yang diikuti sejumlah anak organisasi itu selama enam hari. Kirab dimulai dari Surabaya sejak 20 November 2011. Bendera Merah Putih dikibarkan dalam upacara bendera sederhana.

Ketua Tim Pengarah Kirab Resolusi Jihad NU Muhaimin Iskandar dalam sambutannya menyatakan, salah satu tujuan kirab ini adalah untuk membangkitkan rasa cinta Tanah Air.

”Pengawalan panji-panji NU adalah untuk pengabdian kepada agama, bangsa, dan negara, serta untuk meneruskan dan melestarikan cita-cita luhur pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy’ari dan kiai-kiai lainnya,” kata Muhaimin yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Ketua Umum Pengurus Besar NU KH Said Aqil Siroj memaparkan sejarah resolusi jihad KH Hasyim Asy’ari, yang kemudian dikenal sebagai resolusi jihad NU. Setelah Indonesia merdeka, tentara Netherland Indian Civil Administration (NICA) yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda membonceng pasukan sekutu yang dipimpin Inggris.

”NICA berusaha melakukan agresi di Surabaya dengan alasan mengurus tentara Belanda yang ditawan Jepang. Tapi, mereka turun di Jakarta dengan senjata lengkap. Kiai Hasyim Asy’ari bersama para ulama berkumpul di Tebuireng, 22 Oktober, kemudian diserukan resolusi jihad melawan pasukan gabungan NICA dan Inggris,” kata KH Said Aqiel Siroj.

Resolusi jihad ditandatangani di kantor NU Bubutan, Surabaya. Isi resolusi jihad adalah pertama, kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 harus dipertahankan. Kedua, Pemerintah RI sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah harus dipertahankan dengan harta maupun nyawa. Ketiga, musuh-musuh Indonesia, khususnya orang-orang Belanda yang kembali ke Indonesia dengan menumpang pasukan sekutu (Inggris), sangat mungkin ingin menjajah kembali Indonesia setelah Jepang ditaklukkan.

Keempat, umat Muslim khususnya warga NU harus siap bertempur melawan Belanda dan sekutu mereka yang berusaha menguasai kembali Indonesia. Kelima, kewajiban jihad merupakan keharusan bagi setiap Muslim yang tinggal dalam radius 94 kilometer.Karena itu, meletuslah perang rakyat semesta dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan.
”Kita sudah merebut Indonesia dengan bertaruh nyawa. Karena itu, jadikan Indonesia negara darusalam (tempat yang penuh kedamaian dan keselamatan), bukan darul Islam (negara Islam). Kelompok-kelompok yang ingin mengubah Pancasila dan gerakan-gerakan pengebom adalah musuh kita bersama,” kata KH Said Aqiel Siroj.

(Kompas, 28 November 2011)

GP Ansor: Bom Cirebon adalah Tantangan untuk Berperang


1 Korban tewas sedangkan 28 lainnya menderita luka yang cukup serius.

VIVAnews – Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Nusron Wahid, meminta Presiden mengerahkan kekuatan penuh guna membekuk otak dan jaringan di belakang pelaku bom bunuh diri di Cirebon. Bom itu meledak pukul 12.35 WIB, siang ini, tepat saat Salat Jumat. Meledak di dalam Masjid di Mapolresta yang terletak di jantung kota Cirebon.

Nurson menilai bahwa target bom ini adalah negara. “Kantor kepolisian merupakan simbol dan sendi keamanan negara,” kata Nusron, kepada VIVAnews.com, Jumat 15 April 2011. Jadi yang diserang adalah sendi negara yang berurusan langsung dengan keamanan negara dan warga.

Bom di Cirebon itu melukai 28 orang. Para korban luka itu sudah teridentifikasi, termasuk Kapolres Cirebon, Ajun Komisari Besar Polisi (AKBP) Herukoco. Pelaku bom bunuh diri itu diduga tewas di dalam Masjid.

Nusron Wahid mempertanyakan kesiapan aparat kepolisian menjaga diri dan menjamin keamanan warganya. Karena yang diserang merupakan kantor kepolisian. “Jika kantor polisi saja bisa diserang, bagaimana menjamin keamanan di tempat-tempat umum lain. Ini jelas-jelas menantang untuk perang,” ujarnya tegas.

Menurut Nusron, aksi bom bunuh diri itu merupakan tindakan keji dan pengecut. Terutama aktor perancangnya. Tindakan ini, katanya, tidak mungkin dilakukan orang biasa. “Ini pasti teroris yang terlatih yang melakukan. Negara harus tegas dan sigap turun tangan,” tegasnya.

• VIVAnews

Obama Kecam Pastur Pembakar Quran


Presiden Barack Obama Sabtu (2/3) mengecam pembakaran Al Qur’an oleh seorang pastor Amerika Serikat. Obama menyebut pembakar Quran tersebut sangat tidak toleran dan fanatik. “Penodaan atas setiap naskah suci, termasuk Al Qur’an, adalah sangat tidak toleran dan fanatik,” kata Obama dalam pernyataan untuk menghormati mereka yang tewas dalam serangan itu.

Obama melontarkan kecaman setelah demonstrasi hebat pecah di Afghanistan menyusul pembakaran Quran di Florida, Amerika Serikat. Demonstrasi menyebabkan 17 orang tewas di Afgfhanistan.

Sepuluh orang tewas di tengah demonstrasi yang digelar di pusat kota Kandahar di Afghanistan selatan. Demonstrasi meluas ketika polisi terlibat bentrok dengan kerumunan massa pada Sabtu (2/3). Sehari sebelum demonstrasi, tujuh staf PBB tewas akibat diserang oleh sekelompok massa di kota Mazar-i-Sharif di Afghanistan utara. Itu adalah serangan terburuk terhadap badan dunia tersebut di Afghanistan sejak serangan 2001.

Obama mengutuk aksi pembakaran Quran. Namun demikian, dia juga tidak bisa menolelir aksi penyerangan yang mengakibatkan korban tewas. “Menyerang dan membunuh orang yang tidak bersalah sebagai aksi pembalasan adalah melampaui batas, penghinaan pada kesusilaan dan martabat manusia. Tidak ada agama yang mentoleransi pembunuhan dan pemenggalan orang tak bersalah. Tidak ada pembenaran pada tindakan tidak terhormat dan tercela,” katanya. “Sekarang lah waktunya untuk membangkitkan kemanusiaan bersama bahwa kita berbagi. Itulah yang ditunjukkan oleh para pekerja AS yang kehilangan jiwa mereka dalam upaya untuk membantu rakyat Afghanistan.” (Republika.co.id)

 ‪EKSKLUSIVISME


Sarlito Wirawan Sarwono

Sunday, 27 March 2011

Tahun 1940-an, seorang anak China bernama Go Ge Siong bersekolah di HIS Muhammadiyah di kota kecil Sidareja, Karesidenan Banyumas, Jawa Tengah.

HIS (Hollandsch-Inlandsche School) adalah sekolah setingkat SD berbahasa Belanda khusus untuk anak-anak pribumi. Ge Siong tidak masuk HCS (Hollands Chinesche School, berbahasa Belanda dan China) karena orang tuanya miskin. Tapi di zaman kolonial itu, tidak masalah anak China masuk Muhammadiyah dan Go Ge Siong hari ini adalah Dr Singgih D Gunarsa,profesor (emeritus) psikologi di UI dan Universitas Tarumanegara. Di samping karya-karya ilmiah dan bukubukunya yang jadi acuan fakultas-fakultas psikologi se- Indonesia, prestasi terbesarnya adalah mengantarkan (sebagai psikolog olahraga) tim bulu tangkis Indonesia ke zaman keemasannya (juara All England dan Thomas Cup beberapa kali) bersama dengan pelatih PBSI ketika itu Tahir Djide (Singgih D Gunarsa, 2011, Melintas Batas Cakrawala, Jakarta: Libri).

Di tahun 1997, saya bergabung dengan Dr Azyumardi Azra (sekarang profesor) melakukan penelitian yang dibiayai Departemen Agama tentang eksklusivisme tokoh dan pendidik dari lima agama yang diakui pemerintah (ketika itu), yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik (Roma), Hindu, dan Buddha. Sejumlah besar ulama,pendeta, guru agama,ustaz,teolog, pemimpin organisasi––sebutan generik sekarang adalah togam (tokoh agama)––dari berbagai penjuru Indonesia diambil sebagai responden. Wawancara dilakukan oleh para enumerator dari UI dan IAIN Jakarta (waktu itu belum jadi UIN) yang disebar ke berbagai tempat di Tanah Air yang sudah ditetapkan (melalui metode ilmiah tertentu) sebagai lokasi penelitian.

Kepada semua togam itu diajukan pertanyaan-pertanyaan yang sama mengenai eksklusivisme agama masing-masing (misalnya: surga hanya untuk pengikut agama kami,Tuhan kami beda dari tuhan-tuhan agama lain, silakan orang beragama lain beribadah di rumah peribadatan kami, anak-anak kami dilarang menikah dengan umat agama lain). Hasilnya tidak jauh dari dugaan saya, yaitu togam Islamlah yang paling eksklusif di antara agama-agama yang lain karena lama sebelumnya, tepatnya tahun 1974, UU No 1/1974 tentang Perkawinan disahkan berlaku di Indonesia.

UU itu berciri Islam (Pasal 3 ayat 2, ”Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”) dan salah satu pasalnya membuat tidak mungkin orang menikah kalau tidak seagama (Pasal 2 ayat 1, ”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”). Dengan demikian, seorang Islam hanya bisa menikah dengan sesama muslim/muslimah.

Di tahun 2011 ini, kecenderungan eksklusif itu makin meningkat. Bukan sekadar menikah dengan bukan sesama muslim/muslimah saja yang dilarang, tetapi ”Mereka Harus Dibunuh! Karena Dosa-Dosa Mereka terhadap Islam dan Kaum Muslimin” seperti judul dari Buku Bom yang dikirimkan ke beberapa alamat di Jakarta. Memang judul itu sama sekali tidak mewakili keseluruhan umat Islam Indonesia, tetapi di masa lalu, khususnya ketika Go Ge Siong masih sekolah, sama sekali tidak pernah ada ucapan seperti itu.

*** Di tahun 1999 saya bersama beberapa profesor dari UI (Prof Dr Sarjono Jatiman alm, Prof Dr Parsudi Suparlan alm, dan Prof Dr Budi Susilo) dikirim ke Kalimantan Barat untuk meneliti akar permasalahan kerusuhan etnik di sana.

Seperti diketahui, ribuan orang etnik Madura dibantai bukan saja oleh suku Dayak, tetapi juga oleh suku Melayu yang seagama. Ketika saya tanyakan mengapa mereka membunuhi sesama muslim, narasumber saya yang terdiri dari togam, tomas (tokoh masyarakat), dan mungkin juga ada togok (tokoh golongan kepentingan) dari etnik Melayu menyatakan bahwa orang Madura memang sangat eksklusif.

Madrasah, pesantren, bahkan masjid Madura mereka tidak bisa diikuti orang Melayu karena mereka menggunakan bahasa Madura (bukan bahasa Indonesia).

Mereka mendatangkan ulama, guru agama, dan khatib langsung dari Pulau Madura walaupun ulama dan ustaz lokal cukup banyak. Eksklusivisme inilah, ditambah dengan kelakuan yang sangat agresif dan impulsif dari orang Madura Kalbar,yang menyebabkan kedongkolan etnik lain (bukan hanya Dayak dan Melayu,tetapi juga Jawa, Bugis, dan China) untuk bersamasama memusuhi orang Madura. Buat orang Melayu jadinya,kekerasan tahun 1999–2004 (untung sekarang sudah selesai) adalah masalah eksklusivisme kelompok, bukan masalah agama.

*** Di tahun 2003, ketika saya mengikuti sebuah kongres psikologi di Toronto, Kanada, saya menginap di Wisma Indonesia. Di sela-sela kegiatan kongres, saya beberapa kali ”main” ke Kantor Konsulat Jenderal RI di Toronto dan berkenalan dengan warga Indonesia lainnya, baik yang karyawan konjen maupun masyarakat biasa. Di situ saya berkenalan dengan sepasang suami-istri mahasiswa dengan seorang anak mereka yang masih balita.

Sang istri berjilbab.Jadi di mata saya tidak ada yang aneh dengan pasangan keluarga muda ini.Tapi dari warga Indonesia yang lain, saya mendengar gosip bahwa keluarga muda ini bergaul akrab dengan warga Indonesia lainnya dan aktif dalam berbagai kegiatan di Konjen RI (termasuk persiapan perayaan 17 Agustus ketika itu), tetapi tidak pernah ikut pengajian atau salat tarawih (di bulan puasa) atau salat Jumat berjamaah di konjen.

Ketika saya berkunjung ke rumah mereka, baru saya tahu bahwa mereka adalah warga Ahmadiyah. Berita terakhir, di televisi dikabarkan bahwa Bupati Kuningan dan rombongan mengunjungi Desa Manis Lor yang masyarakatnya mayoritas umat Ahmadiyah.

Kunjungan itu diterima baik oleh umat Ahmadiyah, bahkan mereka merasa mendapat kehormatan karena baru sekali ini ada pejabat setingkat bupati mau mengunjungi mereka.

Tapi, ketika waktu salat tiba,warga tidak mau salat dengan diimami Pak Bupati, dengan alasan bahwa sudah ada jadwal imam salat setiap saatnya. Akhirnya mereka salat terpisah. Jadi di waktu yang sama,di masjid yang sama,ada dua jamaah yang salat bareng, tapi beda imam.

Apalagi kalau bukan eksklusivisme namanya? Walaupun tidak sependapat (khususnya dengan perilaku kekerasan yang sudah jelas kriminal), saya bisa mengerti mengapa masyarakat di akar rumput jadi begitu tidak menyukai golongan Ahmadiyah. Pokok masalahnya saya kira bukan masalah akidah atau syariah saja, melainkan lebih karena hubungan antaragama yang saling eksklusif.

Karena belum ada sikap saling eksklusif (yang entah berawalnya dari mana) seperti sekarang, maka Go Ge Siong bisa bersekolah di Muhammadiyah. Padahal kalau bicara soal akidah dan syariah,Go Ge Siong yang Katolik tidak akan pernah bisa bersekolah di Muhammadiyah dan Ge Siong tetap Katolik sampai sekarang. Sama seperti cucu saya yang tetap muslim walaupun dia bersekolah di SD Tarakanita (kalau muslim sekolah atau kuliah di sekolah/universitas Kristen/Katolik, masih banyak sampai hari ini, tetapi tidak sebaliknya). Saya sangat prihatin dengan eksklusivisme umat Islam ini, bukan saja di Indonesia, tetapi juga di dunia.

Beberapa hari yang lalu saya mendapat pesan Twitter bahwa di Jerman saat ini sedang ada polling pendapat lewat dunia maya yang menanyakan kepada publik apakah Islam itu agama atau bukan? Dan hasilnya sampai saat naskah ini ditulis, lebih dari 60% menyatakan Islam bukan agama. Astaghfirullahal adzim, sudah segitu gawatnyakah citra Islam di mata dunia? Saya hanya bisa berdoa semoga pesan Twitter itu tidak benar. Tapi lebih utama dari itu, kita harus menemukan cara untuk mengembalikan citra Islam yang rahmatan lil alamin.

Sinyalemen Ali Imron (dalam wawancara televisi) bahwa radikalis Islam hari ini sudah menganggap bahwa hukum jihad fi sabilillah adalah fardhu ain (wajib untuk setiap muslim) harus dijawab dengan menerapkan hukum fardhu ain juga pada usaha menegakkan citra Islam yang rahmatan lil alamin.

SARLITO WIRAWAN SARWONO
Guru Besar Fakultas Psikologi UI
(Dari sebuah milis)