Pemaksaan Pelajaran Agama Bukti Diskriminasi Sidiknas


Serupa dengan status rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), pemaksaan pendidikan agama non-Katolik di enam sekolah Katolik di Blitar juga menunjukkan adanya diskriminasi dalam pendidikan. Menurut Wakil Ketua Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Romo Johannes Hariyanto, jika RSBI menunjukkan diskriminasi dalam hal fasilitas sekolah, maka pemaksaan pendidikan agama ini menunjukkan diskriminasi dalam soal menganut agama dan kepercayaan para peserta didik. 

“Padahal secara prinsip, negara harus menjamin semua, tidak boleh diskriminatif dalam hal pendidikan,” kata Romo Hari di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (28/1/2013).  

Pemaksaan pendidikan agama di sekolah ini bermula dari beredarnya Surat Keputusan (SK) Nomor 8 Tahun 2012 yang dikeluarkan Walikota Blitar, Samahudi Anwar.  Sesuai SK tersebut, pemerintah kota Blitar pun mewajibkan enam sekolah Katolik yang masuk wilayah Kementerian Agama Kota Blitar untuk memberikan pelajaran agama non-Katolik kepada para siswanya yang beragama selain Katolik. 

Mencuatnya kasus tersebut pun mendorong ICRP mengadukan masalah ini kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Dalam pertemuan mereka dengan Mahfud hari ini, ICRP menyampaikan tujuh poin sikap, yaitu: 

1. Mendesak semua pihak menghormati hak-hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan keyakinan yang dianut mereka. 

2. Dalam pemenuhan hak peserta didik, setiap pihak juga harus menghormati kekhususan setiap satuan pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai luhur dasar pendirian satuan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 55 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas. 

3. Penyelenggaraan pendidikan agama selain agama yang menjadi kekhususan satuan pendidikan hendaknya dilakukan di luar satuan pendidikan dimaksud untuk menghormati nilai-nilai keagamaan yang menjadi dasar falsafah penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan dimaksud. 

4. Penyelenggaraan pendidikan agama maupun pendidikan keagamaan seharusnya menjadi hak setiap warga negara dan tidak terbatas pada agama tertentu saja. Pemerintah harus mengakomodasi terselenggaranya pendidikan agama untuk peserta didik dari semua agama, termasuk penganut kepercayaan dan penganut agama lokal.

5. Mendesak pemerintah untuk bersikap adil kepada semua pihak dan memberi penghormatan yang selayaknya kepada setiap satuan pendidikan yang bersifat khusus. 

6. Mendesak semua pihak agar tidak menjadikan agama dan pendidikan sebagai komoditas politik praktis, supaya agama dan pendidikan tetap menjadi penjaga peradaban dan mercu suar bagi perkembangan peserta didik sebagai generasi muda yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa. 

7. Meminta MK agar meninjau kembali UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas secara keseluruhan, struktur dan logika hukumnya sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan kekacauan dalam dunia pendidikan Indonesia.

sumber
http://kampus.okezone.com/read/2013/01/28/373/752891/pemaksaan-pelajaran-agama-bukti-diskriminasi-sidiknas

Tokoh Lintas Agama Adukan Kasus Blitar ke Ketua MK


Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Senin (28/1), menerima sejumlah tokoh lintas agama yang tergabung dalam Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP). Adapun kedatangan kelompok yang dipimpin oleh Musdah Mulia ini adalah untuk mengadukan kasus “pemaksaan” pendidikan agama yang terjadi di Blitar, Jawa Timur.

Dalam penuturannya kepada Mahfud, Ketua Umum ICRP Musdah Mulia menyatakan peraturan daerah (perda) yang dikeluarkan oleh Wali Kota Blitar Samahudi Anwar beberapa waktu lalu sudah menjadi semacam virus. “Ketika satu daerah menerapkannya, daerah lain pun mengikuti langkah itu,” ujar Musdah di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Lebih lanjut Musdah mengatakan implementasi SK Wali Kota Blitar tersebut di antaranya juga terlihat dari kewajiban lulus tes baca tulis Alquran sebagai syarat masuk sekolah. “Akibatnya, banyak terjadi praktik jual beli sertifikat lulus tes tersebut,” ucap wanita yang juga dikenal akvitis perempuan ini.

Dalam kesempatan yang sama, Romo Hari, salah seorang pemuka agama Katolik di Indonesia yang ikut dalam rombongan ICRP menyampaikan bahwa kebanyakan sekolah Katolik memang tidak menyelenggarakan pendidikan agama lain di sekolah mereka. Hal itu, ungkapnya, dikarenakan persoalan anggaran yang sekolah Katolik hadapi selama ini.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, enam sekolah Katolik di Blitar terancam ditutup oleh pemda. Ketiadaan etiket baik dari enam sekolah Katolik untuk memenuhi peraturan pemerintah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2012 adalah alasan pihak berotoritas melakukan itu.

Sementara, salah seorang perwakilan dari sekolah Katolik di Blitar, Sumardiono mengatakan penyebab pihaknya tidak juga merespon apa yang dimintakan oleh pemda adalah karena pihaknya memang masih harus berkoordinasi dengan pengurus yayasan pusat.

Persatuan dan kesatuan sudah semestinya menjadi prioritas setiap pihak yang ada di Indonesia tanpa terkecuali. Jika ini dikesampingkan maka keharmonisan yang sekarang terjalin pun akan terganggu dan bila sudah begini pembangunan negara dipastikan ikut kacau.

Oleh sebab itu, kepada siapa saja yang hendak memaksakan kehendak di bangsa ini, ingatlah apa yang Anda lakukan sangatlah berbahaya !

Sumber :
http://www.jawaban.com/index.php/mobile/news/detail/id/90/news/130128185435.html

Mengubah Paradigma Pendidikan Agama


AM M Agus Nuryatno

Pluralisme adalah sebuah fakta sejarah. Tidak dapat dimungkiri dan diingkari oleh siapa pun.Kemajemukan adalah kehendak Tuhan agar manusia saling menyapa, mengenal, berkomunikasi, dan bersolidaritas. Pada zaman kontemporer saat ini sulit dicari satu negara dengan agama yang homogen. Umumnya heterogen dengan tingkat yang berbeda-beda.

Kemajemukan pada tingkat agama ini masih ditambah lagi kemajemukan pada wilayah tafsir agama. Tidak mengherankan jika banyak mazhab, sekte, atau aliran dalam agama apa pun. Semua ini akibat perbedaan kapasitas dan kemampuan berpikir masing-masing orang, perspektif, ataupun pendekatan.

Pertanyaannya: model pendidikan agama macam apa agar melahirkan pribadi-pribadi yang toleran, inklusif, humanis, dan meneguhkan spirit pluralisme dan multikulturalisme? Pendidikan agama yang diidealkan adalah pendidikan agama yang tidak doktriner sehingga tak memunculkan klaim-klaim kemutlakan. Ketika ruang perbedaan dan perubahan dalam agama telah dimatikan oleh sikap fanatik dan eksklusif, agama jadi antirealitas. Namun, justru sikap-sikap fanatik dan eksklusif ini dilahirkan oleh pendidikan agama.Tak mengherankan jika pendidikan agama dikritik antirealitas. Pendidikan agama dianggap kurang mengakomodasi realitas keberagamaan intra dan antarumat beragama, serta justru cenderung melahirkan eksklusifisme keberagamaan.

Model pendidikan agama

Untuk menjawab model pendidikan agama seperti apa yang memungkinkan melahirkan pribadi yang toleran, penting untuk mempertimbangkan model-model pendidikan agama yang dikembangkan Jack Seymour (1997) dan Tabita Kartika Christiani (2009). Mereka menjelaskan model-model pendidikan dan pengajaran agama, yaitu in, at, dan beyond the wall.

Pendidikan agama in the wall berarti hanya mengajarkan agama sesuai agama tersebut tanpa dialog dengan agama lain. Model pendidikan agama seperti ini berdampak terhadap minimnya wawasan peserta didik terhadap agama lain, yang membuka peluang terjadinya kesalahpahaman dan prejudice. Model pendidikan agama in the wall juga dapat menumbuhkan superioritas satu agama atas agama yang lain sehingga mempertegas garis demarkasi antara ”aku” dan ”kamu”, ”kita” dan ”mereka”.

Sikap toleransi, simpati, dan empati terhadap mereka yang beda agama sulit ditumbuh-kembangkan dari model pendidikan agama seperti ini. Model pendidikan semacam ini memosisikan agama lain atau penganut agama lain sebagai the others, ”yang lain”, yang akan masuk neraka karena dianggap kafir. Inilah bentuk truth claim yang berdampak pada monopoli Tuhan dan kebenaran. Seakan-akan kebenaran dan Tuhan hanya milik individu atau kelompok agama tertentu.

Model keberagamaan seperti ini pada gilirannya berkontribusi dalam menanamkan benih-benih eksklusivisme keberagamaan yang berpotensi memicu konflik dan kekerasan atas nama agama. Ironisnya, model pendidikan agama in the wall inilah yang kini mendominasi pendidikan agama di Tanah Air.

Paradigma pendidikan agama at the wall tidak hanya mengajarkan agama sendiri, tetapi sudah mendiskusikannya dengan agama yang lain. Tahap ini merupakan tahap transformasi keyakinan dengan belajar mengapresiasi orang lain yang berbeda agama dan terlibat dalam dialog antaragama.

Sementara pendidikan agama beyond the wall tak sekadar berorientasi untuk berdiskusi dan berdialog dengan orang yang berbeda agama. Namun, lebih dari itu mengajak peserta didik dari beragam agama untuk bekerja sama mengampayekan perdamaian, keadilan, harmoni, dan pelibatan mereka dalam kerja-kerja kemanusiaan. Semua itu untuk menunjukkan, musuh agama bukan pemeluk agama yang berbeda, melainkan kemiskinan, kebodohan, kapitalisme, kekerasan, radikalisme, ketidakjujuran, korupsi, manipulasi, kerusakan lingkungan, dan seterusnya.

Model pendidikan agama seperti ini juga untuk menunjukkan semua agama mengajarkan kebaikan, dan bahwa agama adalah untuk kebaikan manusia sesuai misi profetiknya. Maka, pendidikan agama yang saat ini cenderung eksklusif karena hanya mengajarkan agama sendiri (in the wall) perlu digeser ke arah inklusif dengan model at dan beyond the wall. Peserta didik tidak hanya kenal agama sendiri, tetapi juga bersentuhan dengan agama lain untuk melintasi tradisi lain dan kemudian kembali kepada tradisi sendiri.

Maka, pertanyaan selanjutnya: mungkinkah guru-guru agama kita mau dan sukarela mengajak peserta didik bekerja sama dengan siswa lain yang berbeda agama memerangi musuh utama agama, yaitu penindasan, kekerasan, kemiskinan, kebodohan, korupsi, dan kerusakan lingkungan? Mari kita belajar bersama.

M Agus Nuryatno Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

(Kompas, 13 Januari 2012)

Mencari Bentuk Pendidikan Agama


Pendidikan agama, baik metodologi maupun substansi, menjadi persoalan di Jerman ketika jumlah penduduk beragama Islam yang semula datang sebagai ”pekerja tamu” pada tahun 1960-an semakin meningkat.

”Saat ini jumlahnya sekitar 4,3 juta dari 81,47 juta populasi di Jerman, sebagian besar merupakan generasi kedua dan ketiga,” ujar Nimet Seker, research fellow Teologi Islam dan Kajian Islam di Universitas Münster, Jerman.

”Apalagi pendidikan di Jerman, karena masalah historis, banyak dipengaruhi oleh pedagogi Kristen,” kata Dr Mark Bodenstein, pakar kajian Islam di Universitas Frankfurt/Main. ”Pertanyaannya, bagaimana mengadopsi konsep yang sangat bisa jadi tidak cocok dengan pendidikan Islam.

”Memang di situ persoalannya. Menurut Seker, banyak guru agama di masjid dianggap tak memiliki pengetahuan memadai, baik dalam soal agama maupun pedagogi. Akibatnya, banyak orang mendorong pengajaran agama Islam mengikuti cara pengajaran agama Katolik dan Protestan di sekolah negeri.

Diskusi dalam kelompok kerja pendidikan agama dan rencana pengajaran agama Islam di sekolah negeri di Jerman itu merupakan bagian dari dialog lintas agama bilateral II, Indonesia- Jerman di Berlin, Selasa (11/10) malam WIB.

”Pendidikan agama yang modern harus mampu membangun hubungan antara agama dan kehidupan nyata, menghubungkan nilai-nilai universal Islam dengan pengalaman hidup sehari-hari, sehingga agama menjadi semakin bermakna, membuat orang semakin kaya, semakin matang, dan semakin peka,” ujarnya.

Saat ini, sekitar 900.000 murid beragama Islam di sekolah negeri dan dibutuhkan sedikitnya 2.500 guru. Namun, hanya tiga universitas yang memiliki fasilitas pelatihan. Tidak adanya pengakuan negara terhadap komunitas agama Islam menyulitkan upaya mengembangkan metode dan isi pengajaran agama Islam di sekolah.

Salah satu solusi yang ditawarkan Kepala Bidang Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Dr Ferimeldi Muslim Kudi adalah kerja sama di bidang pendidikan agama dengan universitas di Indonesia.

Filsafat

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof Dr Musa Asy’arie dalam sesi pleno menyatakan kesiapan UIN menerima mahasiswa yang ingin belajar teologi dan kajian Islam.

Ia menekankan pentingnya pemahaman filsafat untuk menghubungkan antara teologi dan realitas sosial, serta menjembatani teks dengan konteks.”Radikalisme lahir karena penolakan terhadap filsafat,” katanya. ”Demoralisasi politik yang menjatuhkan peradaban juga terjadi karena ketakutan pada filsafat.

”Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Dr Bahrul Hayat menjelaskan pentingnya proses pendidikan agama yang berdampak pada hubungan positif dengan keyakinan atau agama lain.

”Generasi saat ini dihadapkan pada miskonsepsi mengenai pengajaran agama, yang berkelindan dengan masalah politik, ekonomi, dan ketidakadilan sosial,” ujarnya.

Namun, ia yakin pendidikan berperan penting dalam upaya mempromosikan penghormatan, toleransi, dan pengertian di antara orang yang berbeda budaya dan keyakinan. (Kompas) ​