Mesjid Yesus Kristus di Jordania


Sebuah mesjid yang diberi nama dengan nama figur sentral kekristenan akan menjadi tugu peringatan ko-eksistensi antar iman di Jordania. Baik pemimpin umat muslim maupun kristen mengungkapkan kepuasan mereka dengan pembukaan Mesjid Yesus Kristus beberapa waktu lalu. Tempat ibadah itu dibangun di kota Madaba, 30 km sebelah selatan ibukota Jordania, Amman. 

“Ini adalah sebuah pesan kepada dunia bahwa umat Muslim menganggap Yesus Kristus sebagai nabi mereka, karena Dia memberitahukan kepada umat manusia bahwa Nabi Muhammad akan datang” kata imam mesjid itu, Belal Hanina.

“Dan ini juga membuktikan bahwa Islam adalah agama yang toleran dan tidak ada kaitan apapun dengan kaum ekstrimist.Hanina menjelaskan bagaimana umat kristiani dan muslim hidup secara damai untuk waktu yang sudah sangat lama dan memiliki ikatan persaudaraan yang saling menumbuhkan di wilayah Kerajaan ini, dan pendukung yang tulus terhadap diaolog antar iman. Umat kristiani berjumlah 10 persen dari menduduk Madaba dan 5 persen dari penduduk Jordania, negara yang berpenduduk 5,5 juta jiwa.

Kami telah hidup bersama dalam damai selama berabad-abad dengan saudara kami umat kristiani dan merasa bahwa mesjid ini melambangkan persaudaraan kami” Kata Abdul Horout, seorang ahli hukum muslim dari Madaba.

“Kami telah diperintahkan oleh Kitab Suci kami, Al Qur’an, untuk tidak membeda-bedakan para utusan Allah. Kami menganggap Yesus Kristus adalah saudara nabi kami Muhammad.”

Di dalam mesjid itu ditempelkan  ayat-ayat dari Al Qur’an yang memberikan pujian kepada Yesus Kristus dan Maria, Bunda-Nya. Mesjid Yesus Kristus itu dibangun oleh keluarga Al Otaibi, suatu klan (keluarga besar) muslim di distrik Madaba yang terkenal karena usaha-usaha mereka untuk menggalang hubungan yang baik antara komunitas muslim dan kristiani.

“Kami ingin memberikan contoh untuk diikuti di mana-mana bagi ko-eksistensi yang damai antar iman”, kata Marwan al-Otaibi

Diterjemahkan oleh sujoko, msc(teks Inggrisnya dari New Advent, salah satu situs Vatican).

A mosque named after the central figure of Christianity is to become a milestone of interfaith coexistence in Jordan. Both Muslim and Christian leaders expressed their satisfaction when the Mosque of Jesus Christ was opened some time ago. The place of worship was inaugurated in the town of Madaba, 30 km south of the capital, Amman. 

“This is a message to the world that Muslims consider Jesus Christ as their prophet, because he informed humanity beforehand that the Prophet Muhammad was coming”, said the imam of the mosque, Belal Hanina.

“And this also proves that Islam is a religion of tolerance and has nothing to do with extremism”. Hanina explained how Christians and Muslims have lived in peace for a long time and have nurtured fraternal ties in this area of the Hashemite Kingdom, an ardent supporter of interfaith dialogue.  Christians account for 10 percent of the residents of Madaba and 5 percent of Jordan, which has five and a half million inhabitants. 

“We have lived in peace for centuries with our Christian brothers and feel that this mosque symbolizes our fraternity”, said Abd Horout, a Muslim lawyer from Madaba.

“We have been ordered by our holy book, the Koran, not to differentiate between messengers. We consider Jesus Christ a brother of our prophet, the prophet Muhammad”. In the mosque there are quotes posted from the Koran in praise of Jesus Christ and his mother, Mary. 

The “Jesus Christ” mosque was built by the al-Otaibi family, a Muslim clan that has a long history in the Madaba area and distinguishes itself for promoting good relations with the Christian community. “We wanted to give an example to be followed elsewhere for interfaith coexistence” said Marwan al-Otaibi.

(Courtesy milis Mitra Hukum)

PEMIMPIN UMAT HARUS BERJIWA PLURALISME


Seorang pemimpin umat di masa depan dengan melihat situasi sekarang harus memiliki wawasan pluralisme yang mengedepankan toleransi saling pengertian dan juga saling membangun. Hal ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa Indonesia bukanlah negara agama. Semua perbedaan agama, suku dan ras harus menjadi kekuatan untuk membangun Indonesia yang lebih baik, damai dan adil di masa mendatang.
 
Demikianlah kesimpulan seminar pluralisme di seminari St. Petrus Canisius Mertoyudan, Magelang dengan thema “Penghayatan Pendidikan Imamat Dalam Wawasan Pluralisme, pada Sabtu (23/7). Hadir sebagai pembicara adalah, Basuki Tjahya Purnama (Ahok) – Anggota Komisi II DPR RI, Trias Kuncahyono – Wapemred Harian Kompas, Zuhaeri Misrawi – Cendikiawan NU dan Chairman Moderate Moslem Society, Markus Kurniawan Hidayat – Tokoh GKI Taman Yasmin Bogor, dan Teguh Santosa – Wasekjen PP Pemuda Muhammadiyah. Dan bertindak sebagai moderator adalah Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta, Maryatmo.
 
Teguh Santosa mengatakan, kemiskinan adalah persemaian atas munculnya sebuah konflik horizontal. “Dan konflik itu bukanlah karena agama tetapi ketidakadilan. Namun karena situasi politik, konflik tersebut kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu.” katanya, dihadapan peserta yang sebagian besar adalah lulusan Seminari St. Petrus Canisius Mertoyudan.
 
Sedangkan Zuhaeri Misrawi mengatakan, tokoh agama seperti pastur, imam atau romo harus mengenali tradisi dan budaya orang lain, selain itu pastor juga harus menjiwainya. “Dengan demikian, jemaatnya juga akan punya jiwa yang plural dan terbuka untuk memahami orang lain. Dan pluralisme dalam kehidupan beragama dan berbangsa merupakan suatu keniscayaan. Apabila pluralisme diharamkan, maka masa depan bangsa ini sangat mengkhawatirkan,” kata lulusan Mesir ini.
 
Sementara bagi Markus Kurniawan Hidayat yang berasal  dari GKI Taman Yasmin Bogor, pluralisme tidak perlu ditawarkan lagi. Namun demikian, meskipun hidup berbangsa dilandasi Pancasila yang mengandung nilai kebhinekaan, pluralisme tidak diterima dengan berbagai alasan. Ditambahkannya, belajar dari peristiwa pencabutan IMB GKI Taman Yasmin Bogor oleh Walikota Bogor, semua pihak harus mengedepankan pluralisme dengan cara lebih membuka diri dan terbuka kepada semua elemen.
 
Bagi Trias Kuncahyono, pastor harus melek teknolgi dan informasi. “Dengan mengetahui berbagai permasalahan melalui internet, informasi terkini terkait dengan pluralisme dapat disikapi dengan arif. Oleh karenanya semakin banyak mengetahui informasi seperti ini, pastor diharapkan terdorong untuk melakukan tugasnya membela keadilan dan membangun pluralisme di segala dimensi kehidupan,” ujar penulis buku “TAHUN 33” ini.
 
 
Bila semua saran dari sejumlahh pembicara dari seminar itu bisa dilakukan, tentu kekaguman masyarakat luar Indonesia terhadap kebhinekaan bangsa ini bisa dipertahankan. “Jika semua pemuka agama termasuk pastor menjaga kebhinnekaan sebagai pilar bangsa, kita semua tidak takut akan terjadi ketidakadilan oleh mayoritas kepada minoritas. Menghapus ketidakadilan adalah tugas dari para pemuka agama,” ujar Basuki Tjahya Purnama atau Ahok.
 
Ditambahkan mantan Bupati Belitung Timur itu, untuk menghapus ketidakadilan para pastor disarankan untuk tidak alergi terhadap politik. Sehingga ketika ketidakadilan terjadi, para pastor dapat melakukan sesuatu. Oleh karena itu, Gereja harus berprinsip dan memegang teguh nilai-nilai lulurh Pancasila. “Kita harus membangun bangsa Indonesia bukan dengan charity atau bantuan sosial tetapi dengan keadian sosial, ” ujarnya.
 
100 tahun
Dalam penjelasannya, Rektor Seminari Menengah Mertoyudan, Sumarya SJmengatakan seminar ini diadakan dalam rangka 100 tahun Seminari St. Petrus Canisius Mertoyudan Magelang yang jatuh pada tahun 2012. Sebagai sekolah yang mengkhususkan diri mendidik para calon pastor (imam, romo) – pemuka agama Katolik, dipandang perlu untuk mempersiapkan anak didik berwawasan pluralisme. Langkah ini dianggap penting untuk menghadapi era baru dimana pluralisme adalah suatu value yg harus dipelihara dan dijaga.
 
Dengan demikian, Sumarya SJ menjelaskan, para calon pastor masa depan dapat membawa umatnya ke suatu sikap toleransi, saling pengrtian di antara  agama-agama dan kepercayaan yang ada diIndonesia. Sikap saling memahami, toleransi tentu akan menjaga kebhinekaan, keberanekaragaman yang merupakan nilai luhur Indonesia, sebagaimana ditanamkan oleh para pendiri negara ini.
 
Sumarya SJ yg sebelumnya adalah rektor SMA Kolese Kanisius, Jakarta ini, melihat bahwa jika seluruh calon pemuka agama_agama di Indonesia mendapatkan pendidikan pluralisme sejak dini, konflik horisontal yang berlatarbelakang agama dapat dihindari.
 
Masa depan Indonesia yang damai, tentram dan bersatu akan menjadi harapan kita semua dgn tumbuhnya nilai pluralisme dalam diri para pemuka agama, yg sekarang dalam masa pengkaderan.

(Courtesy milis CMVE)

Teks Pancasila yang sudah Berubah


Menurut Soegeng Sarjadi (Kompas, 14/7), seturut situasi dan keadaan bangsa Indonesia yang mengalami lumpuhnya kepemimpinan kelima sila Pancasila pun berubah jadi:

1. Keuangan yang Mahakuasa;

2. Korupsi yang Adil dan Merata;

3. Persatuan Mafia Hukum Indonesia;

4. Kekuasaan yang Dipimpin oleh Persekongkolan dan Kepura-puraan; serta

5. Kenyamanan Sosial bagi Seluruh Keluarga Pejabat dan Wakil Rakyat

Lumpuhnya Kepemimpinan


OLEH SOEGENG SARJADI

Matikan radio dan televisi. Berhentilah membaca koran. Apakah Indonesia menjadi tampak indah dan damai dengan rakyat yang tersenyum simpul karena bahagia?

Jawabnya ternyata tidak. Ketika semua alat komunikasi dimatikan dan kita mencoba menjauh dari persoalan, ibu-ibu penjual sayur, sopir taksi, dan pedagang kaki lima—sekadar menyebut beberapa contoh—menyuarakan jeritan hati bahwa beban hidup saat ini semakin berat.

Harga beras semakin mahal, premium langka di banyak tempat, dan tawuran serta kekerasan terjadi di mana-mana. Biaya pendidikan dan kesehatan pun tidak murah, sementara para politikus dan penegak hukum berlomba mengorupsi uang negara. Dengan sejumlah indikator tersebut, Indonesia sebenarnya sedang memasuki sebuah krisis baru, yaitu krisis kepemimpinan. Krisis tersebut menyeret ketidakpastian hidup rakyat dan hanya mungkin terjadi apabila kepemimpinan nasional tidak efektif.

Saya menduga, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kebanyakan penguasa saat ini alam bawah sadarnya dikerangkeng oleh mimpi masa kecil yang salah penerapan. Seperti harapan para orangtua, mereka menginginkan anaknya ”menjadi orang” (menjadi pejabat). Sayang sekali, tafsir ”menjadi orang” tersebut sebatas menikmati kekuasaan dan bukan bekerja keras untuk rakyat. Pendeknya, kebanyakan elite kita cita-citanya lebih kecil dari dirinya sendiri.

Fenomena ”tiji tibeh”

Bandingkan secara ekstrem karakter Presiden Yudhoyono dan para politisi sekarang dengan para bapak bangsa. Ternyata tidak bisa dibandingkan. Para pendiri republik mempunyai cita-cita yang dipegang teguh, hidup sederhana, dan siap mati demi mempersiapkan jembatan emas kemerdekaan Indonesia. Dalam lingkaran energi seperti itu, ideologi Pancasila benar-benar memancar dalam semangat kesejatiannya dari sila Ketuhanan yang Maha Esa sampai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sebaliknya, para politikus masa kini tak lebih dari orang-orang tanggung. Mereka menjadi politikus bukan karena gejolak hati ingin menegakkan peri kehidupan dan kemerdekaan bangsa serta pencapaian kebahagiaan bersama, melainkan ingin menumpuk kekayaan dan merengkuh kekuasaan. Indikasinya bisa dilihat dari banjir pesan layanan singkat (SMS) yang dikirim Nazaruddin mengenai aliran dana politik untuk para figur utama Partai Demokrat.

Jika apa yang dikemukakan Nazaruddin itu benar, Republik ini tinggal menunggu ambruknya. Para politikus muda, yang semula diharapkan membawa Indonesia menjadi berdaulat, berdikari, dan berbudaya, ternyata menjadi anak muda tanggung yang hanya ingin segera cepat kaya. Sementara para seniornya sekadar menikmati kekuasaan dan menebar citra serta pidato tanpa makna. Ironinya, Yudhoyono lebih sibuk mengurusi SMS dan persoalan partai daripada masalah besar bangsa.

Karakter kepemimpinan yang dikendalikan oleh keadaan seperti itu membuat bangsa ini kehilangan arah. Indikasinya, Pancasila pun menderita karena dijadikan pelesetan untuk menggambarkan realitas kekinian kita.

Alhasil, kelima silanya pun berubah jadi Keuangan yang Mahakuasa; Korupsi yang Adil dan Merata; Persatuan Mafia Hukum Indonesia; Kekuasaan yang Dipimpin oleh Persekongkolan dan Kepura-puraan; serta Kenyamanan Sosial bagi Seluruh Keluarga Pejabat dan Wakil Rakyat.

Apakah pelesetan itu salah? Hati Anda pasti menjawab tidak. Apakah itu menyimpang dari realitas kehidupan kebangsaan kita saat ini? Nurani Anda pasti juga menjawab tidak.

Itulah alasan mengapa saya mengatakan, bagi Yudhoyono dan Partai Demokrat, sekarang adalah the beginning of the end of an era. Dengan semua skandal yang informasinya digelontorkan oleh Nazaruddin, ibarat serangan virus Guillain-Barre syndrome yang ganas, tidak tertutup kemungkinan Yudhoyono dan Partai Demokrat secara perlahan akan lumpuh. Kalau masih mau selamat, amputasi perlu segera dilakukan.

Akan tetapi, sekali lagi, Yudhoyono tidak tepat mengambil sikap. Konferensi pers yang dilakukan pada Senin (11/7) malam tidak membawa efek apa pun di hadapan publik. Bahkan muncul guyonan, ternyata Yudhoyono adalah juru bicaranya Anas Urbaningrum. Semua itu terjadi karena Yudhoyono tidak tampil biasa saja. Ia tidak memberi tempat kepada yang muda untuk maju ke depan dan belajar bertanggung jawab. Padahal, masalah partai itu sebenarnya bisa diselesaikan sambil minum kopi pagi, ketika masih memakai piyama karena baru bangun tidur, seperti yang dahulu dilakukan Bung Karno.

Sementara itu, serangan Nazaruddin sudah sampai puncaknya. Semangatnya sudah ”tiji tibeh” (mati siji mati kabeh, mati satu mati semua). Tidak tertutup kemungkinan bukan saja nama-nama seperti Andi Mallarangeng, Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, dan Edhie Baskoro Yudhoyono yang ditembak, tetapi juga nama-nama lain yang lebih besar. Sekali lagi, menurut hipotesis saya, ini adalah the beginning of the end of an era bagi Yudhoyono dan Partai Demokrat.

”Lame duck”

Semua kegaduhan dan ketidakpastian itu terjadi karena—sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan—Yudhoyono seperti orang yang tidak berdaya. Ia menjadi lame duck. Padahal, harapan 60 persen pemilih dititipkan di atas pundaknya. Di dalam keluarga orang-orang yang menaruh harapan itu, ada bayi, anak kecil, dan manula. Kebanyakan dari mereka tentu saja hidup dalam kemiskinan dan kekurangan.

Jika mereka terus disia-siakan dan bangsa ini tidak segera dipandu untuk menjadi optimistis, sebagai mantan aktivis Angkatan 66, saya khawatir gerakan penggulingan oleh aktivis dan mahasiswa mungkin saja terjadi. Biarlah sejarah yang menjawabnya.

Soegeng Sarjadi Pendiri Soegeng Sarjadi Syndicate ​
(Kompas, 14 Juli 2011)

Pemerintah Tidak Korek! (?)


Oleh Boni Hargens

Pemerintah tidak korek dalam hal ini,” kata Ulil Abshar Abdalla dalam sebuah forum di Berlin, Jerman, ketika berbicara soal kekerasan sipil di Indonesia, akhir Mei 2011.

Segala bentuk kekerasan horizontal bersimbol agama, bagi Ulil, berurat akar pada rendahnya toleransi dan kadar melek pluralisme masyarakat. Namun, diakui juga ketidaktegasan pemerintah terhadap pelaku merupakan sikap yang tidak korek.

Tanpa sengaja memakai logika simplistis, memang sulit dibantah bahwa liabilitas pemerintah dituntut pada bagian pertama ketika kita membicarakan kompleksitas masalah bangsa dan negara. Kita bisa berdebat kusir soal siapa mesti bertanggung jawab atas dihukum matinya Ruyati di Arab Saudi, mengapa kotak pandora korupsi sukar dibongkar, dan mengapa rendah kualitas hidup masyarakat. Selain itu, soal mengapa ada praktik jual-beli soal ujian anak sekolah, mengapa ada minoritas terjepit, mengapa terjadi politisasi media melalui monopoli frekuensi siaran, dan mengapa orang miskin paling rentan terhadap eskalasi statistik buta huruf, gizi buruk, bahkan angka kematian.

Logika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyuruh kita melempar batu pertama kepada mereka yang ada di jabatan terkait. Lihat saja, setelah Ruyati dipancung, Presiden minta lembaga terkait memerhatikan nasib pekerja migran. Apakah tanggung jawab politik bisa dipecah-pecah sebegitu rumitnya sehingga, pada titik paling konkret, rakyat tak tahu lagi kepada siapa harus mengadu karena rumitnya birokrasi tanggung jawab itu?

Bukankah tanggung jawab publik butuh disederhanakan sehingga mereka yang di puncak jabatan harus memikul tanggung jawab terbesar? Masalah sering berulang terjadi karena struktur politik sibuk membuang energi bersilat lidah di balik logika diferensiasi peran dan tanggung jawab itu.

Betul bahwa diferensiasi peran itu penting, tetapi itu tak berarti tanggung jawab bisa digeser dan dipenggal secara parsial sehingga pemimpin dibenarkan melempar handuk kepada anak buahnya.Kita perlu belajar dari Jerman. Birokrasi Weberian bekerja seperti mesin otomatis sehingga administrasi negara efektif tanpa interferensi kepentingan politik individu ataupun partai. Kelalaian individu pada jabatan tertinggi tak bisa dibebankan begitu saja pada struktur di bawahnya, tetapi langsung dituntut akuntabilitas dari yang bersangkutan.

Sistem benar-benar otonom dan kuat, terpisah dari segala bentuk personifikasi politik. Ketika Angela Dorothea Merkel sebagai Bundeskanzlerin bertindak salah, bukan menterinya yang dipersalahkan. Ia diserang politisi sosialis (SPD) karena pernyataan sukacita atas kematian Osama bin Laden. Merkel dianggap krisis humanitas. ”Ich freue mich darüber, dass es gelungen ist, Bin Laden zu töten” (Saya senang bahwa Bin Laden berhasil dibunuh). Ia sadar kesalahan tanpa drama yang kental polesan citra.

Tanggung jawab pemimpinMenteri Luar Negeri Jerman Guido Westerwelle, ketika kemarin kalah di pemilu negara bagian, mundur sebagai pemimpin partai (FDP) tanpa pretensi menyalahkan tim sukses atau kader partai.

Tanggung jawab politik memang hierarkis. Namun, prinsip moral jabatan memaksa pejabat di posisi teratas memikul tanggung jawab terbesar. Prinsip yang sama melarang pejabat memiliki mental kambing hitam dan watak Pilatisme (cuci tangan).

Satu warga mati, entah dibunuh karena ajaran atau ideologi yang dianut, entah oleh majikan di luar negeri, tidak peduli berapa jumlah korban, adalah kematian sebuah eksistensi negara. Maka, negara harus bertanggung jawab penuh dalam dua konteks. Pertama, mengapa ia tak mampu melindungi hak hidup warganya. Kedua, bagaimana mencegah kelalaian ini tidak terulang di masa mendatang.

Silakan Presiden menyalahkan Menteri Luar Negeri-nya atau menteri menyalahkan duta besar. Namun yang jelas, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden harus berdiri di bagian terdepan. Bahwa, sebagai representasi pemerintah, ia mengaku bersalah atas kematian warga seperti Ruyati dan siap melakukan perubahan kebijakan dalam memproteksi warga di luar negeri.

Saling menyalahkan lalu berakhir dengan retorika palsu yang memuakkan berdampak pada hilangnya legitimasi pemerintah dan alasan bagi masyarakat untuk tidak memberontak. Politik bukan urusan elektoral semata, di mana partai dibentuk untuk mengejar peluang presiden atau mengisi kursi parlemen. Politik harus dikembalikan kepada rakyat sebagai titik berangkat dari segala definisi dan misinya.

Silakan korupsi demi korupsi ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Silakan Presiden berulang-ulang berpidato soal antikorupsi. Skala kejahatan politik tak akan berkurang karena the root of all evils terletak pada mental politik. Mental yang tak berbasis nilai, tetapi berbasis popularitas.

Padahal, perubahan harus bermula dari pikiran! Selama ini, yang mengkritik—termasuk media massa—dianggap kumpulan orang kalah. Maka, mengutip Ulil dan supaya ada koreksi, sekali-kali perlu berpikir: pemerintah dalam hal ini tidak korek!

Boni Hargens Pengajar Ilmu Politik UI, Sedang Belajar di Jerman ​
(Kompas, 13 Juli 2011)

Sekolah untuk Apa? (by Renald Kasali)


By Renald Kasali, Ketua Program MM UI

Thursday, 07 July 2011

Beberapa hari ini kita membaca berita betapa sulitnya anak-anak mencari sekolah.

Masuk universitas pilihan susahnya setengah mati. Kalaupun diterima, bak lolos dari lubang jarum. Sudah masuk ternyata banyak yang ”salah kamar”.

Sudah sering saya mengajak dialog mahasiswa yang bermasalah dalam perkuliahan, yang begitu digali selalu mengatakan mereka masuk jurusan yang salah. Demikianlah, diterima di perguruan tinggi negeri (PTN) masalah, tidak diterima juga masalah. Kalau ada uang bisa kuliah di mana saja.

Bagaimana kalau uang tak ada? Hampir semua orang ingin menjadi sarjana, bahkan masuk program S-2. Jadi birokrat atau jenderal pun sekarang banyak yang ingin punya gelar S- 3. Persoalan seperti itu saya hadapi waktu lulus SMA, 30 tahun lalu, dan ternyata masih menjadi masalah hari ini.

Sekarang, memilih SMP dan SMA pun sama sulitnya. Mengapa hanya soal memindahkan anak ke sekolah negeri lain saja lantaran pindah rumah biayanya begitu besar? Padahal bangku sekolah masih banyak yang kosong. Masuk sekolah susah, pindah juga sulit, diterima di perguruan tinggi untung-untungan, cari kerja susahnya minta ampun.

Lengkap sudah masalah kita. Kalau kita sepakat sekolah adalah jembatan untuk mengangkat kesejahteraan dan daya saing bangsa, mengapa dibuat sulit? Lantas apa yang harus dilakukan orang tua? Jadi sekolah untuk apa di negeri yang serbasulit ini?

Kesadaran Membangun SDM

Lebih dari 25 tahun yang lalu, saat berkuasa, Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad sadar betul pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dia pun mengirim puluhan ribu sarjana mengambil gelar S-2 dan S-3 ke berbagai negara maju.

Hal serupa juga dilakukan China. Tidak sampai 10 tahun,lulusan terbaik itu sudah siap mengisi perekonomian negara. Hasilnya Anda bisa lihat sekarang. BUMN di negara itu dipimpin orang-orang hebat, demikian pula perusahaan swasta dan birokrasinya. Perubahan bukan hanya sampai di situ.

Orang-orang muda yang kembali ke negerinya secara masif me-reform sistem pendidikan. Tradisi lama yang terlalu kognitif dibongkar. Old ways teaching yang terlalu berpusat pada guru dan papan tulis,serta peran brain memory (hafalan dan rumus) yang dominan mulai ditinggalkan.

Mereka membongkar kurikulum, memperbaiki metode pengajaran, dan seterusnya.Tak mengherankan kalau sekolahsekolah di berbagai belahan dunia pun mulai berubah. Di negeri Belanda saya sempat terbengong-bengong menyaksikan bagaimana universitas seterkenal Erasmus begitu mudah menerima mahasiswa.

”Semua warga negara punya hak untuk mendapat pendidikan yang layak, jadi mereka yang mendaftar harus kami terima,” ujar seorang dekan di Erasmus. Beda benar dengan universitas negeri kita yang diberi privilege untuk mencari dan mendapatkan lulusan SLTA yang terbaik.

Seleksinya sangat ketat. Lantas bagaimana membangun bangsa dari lulusan yang asal masuk ini? ”Mudah saja,” ujar dekan itu. ”Kita potong di tahun kedua. Masuk tahun kedua, angka drop out tinggi sekali. Di sinilah kita baru bicara kualitas, sebab walaupun semua orang bicara hak, soal kemampuan dan minat bisa membuat masa depan berbeda,”ujarnya.

Hal senada juga saya saksikan hari-hari ini di Selandia Baru. Meski murid-murid yang kuliah sudah dipersiapkan sejak di tingkat SLTA, angka drop out mahasiswa tahun pertama cukup tinggi.

Mereka pindah ke politeknik yang hanya butuh satu tahun kuliah. Yang lebih mengejutkan saya adalah saat memindahkan anak bersekolah di tingkat SLTA di Selandia Baru.

Sekolah yang kami tuju tentu saja sekolah yang terbaik, masuk dalam 10 besar nasional dengan fasilitas dan guru yang baik. Saya menghabiskan waktu beberapa hari untuk mewawancarai lulusan sekolah itu masing-masing, ikut tour keliling sekolah, menanyakan kurikulum dan mengintip bagaimana pelajaran diajarkan.

Di luar dugaan saya, pindah sekolah ke sini pun ternyata begitu mudah. Sudah lama saya gelisah dengan metode pembelajaran di sekolah-sekolah kita yang terlalu kognitif, dengan guruguru yang merasa hebat kalau muridnya bisa dapat nilai ratarata di atas 80 (betapapun stresnya mereka) dan sebaliknya memandang rendah terhadap murid aktif, namun tak menguasai semua subjek.

Potensi anak hanya dilihat dari nilai, yang merupakan cerminan kemampuan mengopi isi buku dan catatan. Entah di mana keguruan itu muncul kalau sekolah tak mengajarkan critical thinking. Kita mengkritik lulusan yang biasa membebek, tapi tak berhenti menciptakan bebek-bebek dogmatik.

Kalau lulusannya mudah diterima di sekolah yang baik di luar negeri, mungkin guruguru kita akan menganggap sekolahnya begitu bagus. Mohon maaf, ternyata tidak demikian. Jangankan dibaca, diminta transkrip nilainya pun tidak. Maka jangan heran, anak dari daerah terpencil pun di Indonesia, bisa dengan mudah diterima di sekolah yang baik di luar negeri.

Bahkan tanpa tes. Apa yang membuat demikian? ”Undang-undang menjamin semua orang punya hak yang sama untuk belajar,” ujar seorang guru di Selandia Baru. Lantas, bukankah kualitas lulusan ditentukan input-nya? ”Itu ada benarnya, tapi bukan segala-galanya,” ujar putra sulung saya yang kuliah di Auckland University tahun ketiga.

Maksudnya,tes masuk tetap ada,tetapi hanya dipakai untuk penempatan dan kualifikasi. Di tingkat SLTA, mereka hanya diwajibkan mengambil dua mata pelajaran wajib (compulsory) yaitu Matematika dan Bahasa Inggris. Pada dua mata pelajaran ini pun mereka punya tiga kategori: akselerasi, rata-rata, dan yang masih butuh bimbingan.

Sekolah dilarang hanya menerima anak-anak bernilai akademik tinggi karena dapat menimbulkan guncangan karakter pada masa depan anak, khususnya sifat-sifat superioritas, arogansi, dan kurang empati. Mereka hanya super di kedua kelas itu, di kelas lain mereka berbaur.

Dan belum tentu superior di kelas lain karena pengajaran tidak hanya diberikan secara kognitif. Selebihnya, hanya ada empat mata pelajaran pilihan lain yang disesuaikan dengan tujuan masa depan masingmasing. Bagi mereka yang bercita- cita menjadi dokter, biologi dan ilmu kimia wajib dikuasai.

Bagi yang akan menjadi insinyur wajib menguasai fisika dan kimia. Sedangkan bagi yang ingin menjadi ekonom wajib mendalami accounting, statistik,dan ekonomi. Anak-anak yang ingin menjadi ekonom tak perlu belajar biologi dan fisika.

Beda benar dengan anak-anak kita yang harus mengambil 16 mata pelajaran di tingkat SLTA di sini, dan semuanya diwajibkan lulus di atas kriteria ketuntasan minimal (KKM).

Bayangkan, bukankah citacita pembuat kurikulum itu orangnya hebat sekali? Mungkin dia manusia super.

Seorang lulusan SLTA tahun pertama harus menguasai empat bidang sains (biologi,ilmu kimia, fisika, dan matematika), lalu tiga bahasa (Bahasa Indonesia, Inggris, dan satu bahasa lain), ditambah PPKN, sejarah, sosiologi, ekonomi, agama, geografi, kesenian, olahraga, dan komputer.

Hebat sekali bukan? Tidak mengherankan kalau sekolah menjadi sangat menakutkan, stressful, banyak korban kesurupan, terbiasa mencontek, dan sebagainya. Harus diakui kurikulum SLTA kita sangat berat. Seperti kurikulum program S-1 20 tahun lalu yang sejajar dengan program S-1 yang digabung hingga S-3 di Amerika.

Setelah direformasi, kini anak-anak kita bisa lulus sarjana tiga tahun. Padahal dulu butuh lima tahun. Dulu program doktor menyelesaikan di atas 100 SKS, sehingga hampir tak ada yang lulus. Kini seseorang bisa lulus doktor dalam tiga tahun. Anda bisa saja mengatakan, dulu kita juga demikian, tapi tak ada masalah kok!

Di mana masalahnya?

Masalahnya, saat ini banyak hal telah berubah. Teknologi telah mengubah banyak hal, anakanak kita dikepung informasi yang lebih bersifat pendalaman dan banyak pilihan, tapi datang dengan lebih menyenangkan. Belajar bukan hanya dari guru, melainkan dari segala resources.

Ilmu belajar menjadi lebih penting dari apa yang dipelajari itu sendiri,sehingga diperlukan lebih dari seorang pengajar, yaitu pendidik. Guru tak bisa lagi memberikan semua isi buku untuk dihafalkan, tetapi guru dituntut memberikan bagaimana hidup tanpa guru, lifelong learning. Saya saksikan metode belajar telah jauh berubah. Seorang guru di West Lake Boys School di Auckland mengatakan, ”Kami sudah meninggalkan old ways teaching sejak 10 tahun lalu. Maka itu, sekolah sekarang harus memberikan lebih banyak pilihan daripada paksaan. Percuma memberi banyak pengetahuan kalau tak bisa dikunyah. Guru kami ubah,metode diperbarui,fasilitas baru dibangun,” ujar seorang guru.

Masih banyak yang ingin saya diskusikan,tapi sampai di sini ada baiknya kita berefleksi sejenak. Untuk apa kita menciptakan sekolah dan untuk apa kita bersekolah?

Mudah-mudahan kita bisa mendiskusikan lebih dalam minggu depan dan semoga anak-anak kita mendapatkan masa depan yang lebih baik. RHENALD KASALI Ketua Program MM UI

Sumber:http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/411134/34/Sekolah untuk Apa?

Pensiun Dini Bagian dari Reformasi Birokrasi


Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Anny Ratnawati, memastikan kebijakan pensiun dini bagi para pegawai negeri sipil (PNS) untuk merampingkan struktur kepegawaian di lingkungan Kementerian Lembaga merupakan bagian dari proses reformasi birokrasi.

“Kami akan lakukan review di Kemenkeu, setelah itu kita lakukan di pusat, di seluruh K/L kalau sudah dipastikan. Daerah juga akan kita lihat karena ini seluruhnya program besar dalam reformasi birokrasi,” ujarnya saat ditemui seusai rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan, saat ini Kementerian Keuangan sedang merumuskan bentuk ideal mekanisme pensiun dini termasuk insentif yang akan diberikan kepada mereka yang secara sukarela mau mengikuti program ini.

Rumusan tersebut kemudian dibicarakan dengan Kementerian Panitia Amanat Nasional (PAN) dan Reformasi Birokrasi, terutama hal-hal terkait dengan legal formal.Anny mengatakan kebijakan pensiun dini bagi pegawai negeri sipil (PNS) akan diberlakukan berdasarkan standar performa kinerja pegawai yang bersangkutan.

“Nanti ada KPI (key performance indicator), kalau seseorang tidak bisa perform maka tunjangan kinerja tidak dibayarkan. Tapi, ini masih dalam review dengan Kementerian PAN. Ini akan menjadi pilihan solusi yang dipertimbangkan,” ujarnya.

Anny mengharapkan, apapun kebijakan dari pemerintah nantinya akan menguntungkan bagi kedua belah pihak terutama bagi pegawai yang mengikuti program itu.

“Seharusnya menguntungkan semua, menguntungkan pemerintah karena bisa merapihkan struktur pegawainya. Basic-nya harus performance base. Kedua bagi yang bersangkutan, semestinya dia juga bisa melakukan kegiatan lain yang lebih sesuai dengan keahliannya. Mungkin bisa wirausaha, bisa memperkaya kualitas SDM,” ujarnya.

Program pensiun dini yang ditawarkan bagi PNS di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini selain bisa merampingkan struktur kepegawaian diharapkan juga dapat menekan anggaran belanja pegawai dalam APBN yang jumlahnya meningkat setiap tahun.

“Struktur kementerian jadi lebih rapih, performance naik, dan kemudian kita tidak mengeluarkan belanja di tahun-tahun berikutnya. Kita yakin ini akan memperbaiki struktur belanja kita,” ujar Anny. (Antaranews.com 7 Juli 2011)