Indonesia Tuan Rumah Forum Global Peradaban


Indonesia ditunjuk Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi tuan rumah Forum Global Ke-6 Aliansi Peradaban PBB (United Nations Alliance of Civilizations/UNAOC), di Bali, 28-30 Agustus 2014. Forum global ini mengambil tema Kesatuan dalam Keberagaman (Unity in Diversity), yang merupakan roh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Direktur Diplomasi Publik Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Al Busyra Basnur menyampaikan hal itu, Minggu (23/2), saat pembukaan Konvensi Nasional Adat, Adab, dan Budaya Nusantara ke-4, di Gedung Merdeka Museum Konferensi Asia Afrika, Bandung.

Hadir pula pada acara itu Dirjen Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif M Ahman Sya serta Kepala Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia Syahroni R Nusir.

Dalam Forum Global tersebut akan dibahas empat pilar, yaitu kepemudaan, pendidikan, media, dan migrasi.

Peserta dari sejumlah negara yang berpartisipasi akan menyampaikan pemikiran, saran, dan berbagai pengalaman guna menghasilkan kesepakatan yang lebih besar bagi peranan aliansi peradaban ini, terutama dalam memajukan kerja sama antarumat manusia, serta menciptakan perdamaian dunia.

Menurut Busyra, Forum Global UNAOC mulai digelar 2008 di Spanyol dan penyelenggaraan selanjutnya di Turki, Brasil, Qatar, dan Austria. Indonesia merupakan tempat penyelenggaraan Forum Global Ke-6 dan merupakan negara pertama di kawasan Asia Pasifik yang ditunjuk PBB menjadi tuan rumah.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Silaturahmi Nasional Raja-Sultan Nusantara di Indonesia (BP Silatnas) Upu Latu ML Benny Ahmad Samu-Samu mengatakan, konvensi itu digelar untuk menyusun rekomendasi tentang adat istiadat dan budaya Nusantara. (SEM)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000005071508

Hidupkan Kembali Karakter Bangsa


Bangsa Indonesia harus kembali mengembangkan nilai-nilai ideal Pancasila sebagai karakter bangsa. Untuk itu, penyelenggara negara dan warga mesti menyosialisasikan dasar negara secara lebih kreatif sehingga menghasilkan pikiran, sikap, dan tindakan sesuai kelima sila itu.

Ketua Eksekutif Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila (UP) Yudi Latif menyampaikan seruan itu dalam orasi ilmiah ”Karakter Pancasila sebagai Dasar Kemajuan Bangsa” pada Wisuda UP di Jakarta, Kamis (2/5). Hadir dalam acara itu, antara lain, Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan dan Pembina UP Siswono Yudo Husodo dan Rektor UP Edie Toet Hendratno.

Kemarin, 2 Mei, merupakan Hari Pendidikan Nasional, yang mengingatkan bahwa bangsa harus lebih baik, terutama dalam pembentukan karakter manusia yang membawa ke peradaban bangsa yang kuat dan maju.

Yudi Latif menjelaskan, setiap bangsa harus memiliki karakter atau cetakan dasar kepribadian yang tumbuh dari pengalaman bersama. Bagi bangsa Indonesia, karakter itu bertumpu pada Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara. Prinsip dasar kelima sila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, adalah pandangan dunia yang visioner dan tahan banting.

Namun, nilai-nilai itu sekarang terabaikan. Karena itu, kita harus kembali mencetak nilai-nilai ideal itu menjadi karakter kebangsaan dengan mendalami, meyakini, dan mengamalkannya dalam kehidupan nyata.

Secara terpisah, Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta, Mudji Sutrisno, mengungkapkan, nilai-nilai Pancasila memang semakin hilang akibat tidak ada penegakan hukum dan keteladanan dari para pemimpin.

Elite politik terseret arus materialisme dan pencitraan semu yang menggerus semangat gotong royong, integritas, dan perjuangan untuk rakyat. Mereka mengeluarkan dana besar untuk meraih jabatan sehingga kemudian berusaha mengembalikan modal saat berkuasa.

”Terjebak dalam ideologi pragmatis, elite politik mengambil Pancasila untuk kepentingan politik. Mereka berpidato tentang Pancasila, tetapi penghayatan nol besar. Lain mulut, lain hati, lain penghayatan. Ini memicu kemunafikan besar-besaran,” katanya.

Pengajar sosiologi Universitas Negeri Jakarta, Robertus Robet, menilai, Pancasila sekarang menjadi penanda yang mengambang. Berbagai kekuatan politik berusaha mendefinisikan kelima sila sesuai ideologi dan kepentingan masing-masing, seperti menekankan aspek keagamaan atau persatuan saja sambil melupakan aspek-aspek lain. Pancasila diterima secara legal-formal oleh semua lembaga, tetapi tidak ada politik kebudayaan berdasarkan sila-sila itu.

”Kondisi itu mengakibatkan demokrasi kita berkembang, tetapi tidak disokong politik kewargaan yang didasari rasa memiliki dan kebersamaan antarwarga. Politik identitas mencuat di mana-mana, tidak ada keadaban publik dan mayoritas menekan minoritas,” katanya.

Untuk memperbaiki keadaan, ujar Robertus, negara harus membangun politik kewargaan lewat penegakan hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga. Selain itu, kembangkan pula politik kewarganegaraan baru yang disokong oleh masyarakat dengan memahami Pancasila secara mandiri.

Mudji menegaskan, elite politik diharapkan kembali mendalami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila sebagai watak. Dengan demikian, mereka bisa menjadi teladan bagi masyarakat. Kembangkan juga kearifan lokal sesuai dengan dasar negara.

Maka, kata Yudi, diperlukan sosialisasi Pancasila secara lebih kreatif dan menyeluruh dalam pemikiran, penjiwaan, dan tindakan. Kelima sila itu harus diamalkan dengan dasar ketaatan pada hukum, kesusilaan, keagamaan, dan kodrat hidup bersama.

”Kuncinya, para penyelenggara negara dan warga harus serius menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban publik berdasarkan Pancasila. Kekayaan alam harus memberi kemakmuran, kekayaan budaya jadi sumber kemajuan, dan keberagaman memberi landasan hidup rukun,” katanya.

Pancasila jangan hanya menjadi retorika, tetapi juga dasar falsafah negara, wacana ilmiah, dasar produk perundangan, dan berkaitan dengan kenyataan. ”Jadikan Pancasila sebagai karya, kebanggaan, dan komitmen bersama,” kata Yudi, yang juga menjadi Direktur Reform Institute.

Siswono Yudo Husodo mengingatkan, menghidupkan Pancasila sebagai karakter bangsa sangat mendesak di tengah ancaman kemerosotan moral, etika, dan integritas di negeri ini. Penyimpangan meluas di eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Layanan terbengkalai

Sampai tahun 2010, Presiden telah mengeluarkan 176 izin pemeriksaan bupati, wali kota, dan gubernur karena terkait korupsi, 40 persen di antaranya telah dipidana. Ada menteri, pemimpin partai, dan lebih dari 100 anggota DPR dan DPRD yang tersangkut kasus korupsi. ”Sebagian elite politik tidak menggunakan kekuasaan untuk kesejahteraan umum, tetapi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ini membuat layanan publik terbengkalai,” katanya.

Mudji juga mengungkapkan, karakter bangsa merupakan watak khusus bangsa yang memiliki sikap kerja keras, mensyukuri hidup dalam religiositas, jujur dan tulus, serta bersikap toleran pada perbedaan dan kemajemukan karena setiap orang memiliki harkat dan martabat.

Karakter bangsa, lanjut Mudji, dapat ditumbuhkan melalui proses internalisasi dalam budaya di masyarakat. Misalnya, melalui keteladanan tokoh, cerita-cerita kearifan lokal, dan melalui media komunikasi, seperti film.

Mudji menambahkan, kearifan lokal sebenarnya mengajarkan banyak nilai karakter bangsa. Misalnya, peribahasa ”tak ada rotan, akar pun jadi”. Peribahasa itu memiliki makna atau mengajarkan sikap untuk selalu kreatif dan kerja keras. Persoalannya, ketika diajarkan di sekolah-sekolah, peribahasa seperti itu cenderung hanya menjadi hafalan dan kurang diinternalisasikan dan diterapkan.

Terkait keteladanan, lanjut Mudji, keteladanan tokoh, apalagi tokoh pejabat publik, sudah tidak memberikan inspirasi dalam pembangunan karakter bangsa. ”Lihat saja caleg-caleg, politisi, dan pejabat publik. Semua sudah sibuk mempertahankan kekuasaan,” katanya. Sayangnya, dalam mempertahankan dan mencari kekuasaan, kekuatan uang menjadi sangat dominan dan berpengaruh.

Karena itu, bangsa Indonesia membutuhkan tokoh-tokoh yang mampu memberikan keteladanan dalam menumbuhkan karakter bangsa. ”Contoh konkret atau keteladanan tokoh itu melebihi semua teori,” kata Mudji.

Menurut Mudji, Bung Karno berupaya membangun karakter bangsa. Misalnya, dengan menekankan kemandirian dalam ekonomi, berkepribadian dalam budaya, dan berdaulat dalam politik. Bung Karno juga menekankan pembangunan nasionalisme dan kebangsaan yang kuat. Namun, semangat kebangsaan serta penghargaan terhadap kemajemukan dan kebhinekaan semakin luntur. (Kompas cetak, 3 Mei 2013)

Waspadai: Keputusan bersama Pemuda Jihad FPI & Dewan Forum Betawi Rempug: PEMBANTAIAN!


(Link : Http://betawi-jaya.mywapblog.com)

Keputusan bersama Pemuda Jihad FPI & Dewan Forum Betawi Rempug!

by Doel Rempug Master on 03:12 PM, 25-Mar-12

Salinan email milis FBR & Pemuda jihad Indonesia
(Rempug-admin@RoemahRempug.org)

Dewan Betawi Rempug wrote:

Bakar ormas Key dan CINA BEKINGNYA, bantai dan abisin aje dari pulau Jawa, tundukan ormas Hindu sesat, salbis ISA anjing, ormas Budha Bangsat, Lumatkan ormas CINA anjing lintah negara, Bante ormas ambon , ormas timor , ormas papua , BETAWI JAYA SELALU!!

Terutama darahnye kaum CINA Kafir halal untuk di minum saatnye kite goncang JAKARTE dan tumpahkan darah kafir CINA, Hindu, Budha sesat dan PEMUDA KEY yang merusak bangsa dimane2!! Ayo bersatu bangkitkan Jihad Islam!

SUDAH SAATNYE ANAK BETAWI BANGKIT!! ANJING CINA DAN AMBON KEY, BATAK DAN BUTON KITE BANTE HABIS DARI JABOTABEK!!!

TGL 27 MARET 2012 JAM 6
ANGGOTA REMPUG & PEMUDA JIHAD FPI WAJIB HADIR DI TEMPAT YANG DISEPAKATI KITE SIAP BIKIN
CINA & PARA KAFIR ANGKAT KAKI DARI JAKARTE! SESUAI HIMBAUAN KEPUTUSAN REMPUG DAN PEMUDA JIHAD SE-JABOTABEK.

Buat teman2 smua hati2 yah…pray for Indonesia .

Menempuh Jalan Tuhan


Oleh Saiful Amin Sholihin Al-Ishaqy

Islam, sebagaimana agama lain, merupakan agama dakwah; agama yang mengajak ke jalan Allah SWT, jalan Tuhan.

Namun, dakwah Islam harus dilakukan dengan bijak, penuh hikmah, dengan pelajaran (al-mau’idlah) dan contoh (al-uswah) baik. Seruan berdakwah itu tak harus dilakukan setiap orang. Cukup sebagian orang saja.

Ajakan menuju jalan Allah merupakan nilai sangat luhur. Suatu ajakan untuk beribadah kepada Allah serta menginternalisasi dan mengaktualisasi nilai-nilai Ilahiah. Setelah shalat, manusia diharap bisa ikhlas, sabar, serta berbuat baik kepada manusia dan makhluk lain, tanpa membedakan identitas.

”Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Dan, bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih tahu tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih tahu tentang orang-orang yang mendapat petunjuk” (Surat An-Nahl, 16: 125).

Bagi anak-anak di pesantren, ayat ini terkategori muta’addi; kata kerja (fi’il) yang membutuhkan obyek (maf’ul). Namun, dalam ayat itu tak disebutkan siapa yang harus diajak ke jalan Allah. Sebagian ulama ahli tafsir menambahkan ”manusia” sebagai obyek dalam Surat 16: 125 tadi. Seruan ini untuk Nabi Muhammad SAW, tetapi berlaku bagi para pengikut Nabi.

Begitu pula obyek ayat tersebut. Meski tak disebutkan, ditafsirkan secara umum, yaitu manusia. Lalu, manusia seperti apa yang diajak menuju jalan Allah? Tentu saja manusia yang belum mengenal atau belum menempuh jalan Allah. Bukan manusia yang sudah mengenal, apalagi yang sudah menempuh jalan Allah.

Dengan demikian, ada pertanyaan: apakah ceramah agama yang digelar di forum-forum formal terkategori dakwah dalam Surat 16: 125 tadi atau bukan? Sebab, yang hadir dalam forum itu sudah mengenal jalan Allah. Bahkan, ada yang sudah menempuh jalan Allah. Jika demikian, kenapa harus diajak menempuh jalan Allah lagi?

Dalam hal ini, penulis berpendapat, pengajian-pengajian di masjid, langgar, pengajian akbar, apalagi di TV, bukan termasuk dakwah dalam kategori Surat 16: 125 itu. Pengajian itu terkategori pembelajaran ilmu keagamaan (al-ta’lim), bukan dakwah (al-da’wah).

Dalam Islam, pembelajaran ilmu agama berkedudukan tinggi dan sangat mulia.Ironisnya, banyak penceramah tidak proporsional: semestinya memberi pelajaran dan pengetahuan agama, tetapi materi ceramah malah materi dakwah. Mengajak orang miskin bersabar, tetapi si penceramah kaya raya. Mengajak sederhana, tetapi ia hidup mewah. Ironis lagi, bukan ilmu agama atau dakwah yang disampaikan, tetapi lelucon berbungkus agama.

Efektivitas penyisipan lelucon bisa diperdebatkan. Ada yang setuju, ada yang menolak. Penulis termasuk yang setuju sebagai metode pembelajaran dan ceramah. Namun, lebih banyak lelucon juga naif. Sebab, pendengar lebih teringat lelucon, bukan inti ilmu agama dari si penceramah.

Fanatisme buta

Ada pula ceramah yang tidak disisipi lelucon, tetapi dipenuhi provokasi berbalut dalil agama sehingga para pendengar membenci kelompok lain. Hasilnya bukan pencerahan keagamaan, melainkan sikap fanatisme buta suatu kelompok terhadap kelompok lain. Selalu merasa benar dengan menyalahkan kelompok lain. Padahal, menjadi benar tak harus menyalahkan yang lain.

Dakwah juga bisa berbentuk nonceramah, yaitu dengan tindakan. Organisasi keagamaan semisal NU, Muhammadiyah, Persis, dan Al-Irsyad juga memiliki agenda dakwah Islam. Mendirikan lembaga perekonomian, pendidikan, rumah sakit, mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi melawan koruptor, menolak terorisme, termasuk bagian dari dakwah Islam. Saat ini, hal-hal itu semestinya menjadi prioritas dakwah.

Ajakan ke jalan Allah juga harus dengan cara bijak, penuh hikmah, serta dengan pelajaran dan contoh yang baik. Tak seharusnya mengajak orang menuju jalan Allah, tetapi yang dilakukan cara-cara tidak benar. Semisal menyerang, mengusir, melukai, dan bahkan membunuh mereka yang hendak diajak ke jalan Allah.

Dalam konteks ini, para pegiat ormas yang terkadang kerap memakai cara kekerasan harus mereformulasi pola dakwah. Sebab, dakwah dengan model seperti itu terbukti ditolak masyarakat. Tak hanya masyarakat non-Muslim, umat Islam juga menolak. Semisal yang terjadi di Jombang dan Kediri, Jawa Timur, serta Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Dari perspektif ini pula tuntutan pembubaran FPI harus dilihat. Bagi penulis, tuntutan pembubaran FPI dan ormas sejenis sebangun dengan yang dilakukan FPI dan ormas sejenis tadi. Jika tetap memilih cara-cara anarkistis, semakin kuat pula penolakan itu. Jika santun, menghargai keragaman Indonesia, tentu akan disambut masyarakat. Alhasil, akhiri kekerasan di Indonesia.

Saiful Amin Sholihin Al-Ishaqy Pengasuh GD Mambaul Hikmah, Kota Mojokerto, Jawa Timur​
(Kompas, 28 Feb 2012)

TRI TUNTUTAN RAKYAT 2012


Christianto Wibisono mengontekskan Tritura 1965 menjadi Tritura 2012:

(1) bubarkan PKI (“Partai Koruptor Indonesia”) yang telah membajak negeri ini dari negarawan sejati;

(2) reformasi birokrasi agar proaktif pada kebutuhan masyarakat;

(3) tingkatkan kualitas harkat martabat manusia Indonesia sebagai bangsa terbesar keempat dunia secara kualitatif.

Tritura 2012 ini ditujukan kepada Presiden dan elite DPR. Presiden yang kebetulan menantu Sarwo Edhie tidak bisa sendirian memenuhi Tritura 2012 karena SBY bukan dan tidak boleh menjadi diktator seperti Soekarno dan Soeharto. Maka, capres ketujuh harus memimpin partai terkuat agar tidak tersandera oleh DPR dan mampu merespons Tritura 2012.

Christianto Wibisono Penulis Buku Aksi-Aksi Tritura 1970.

(Kompas, 10 Januari 2012)

Radikalisme Bukanlah Kultur Bangsa Indonesia


Untuk melindungi warga dari ajaran sesat dan doktrin radikal, pemerintah harus mengambil langkah jihad baru, yakni deradikalisasi. Masyarakat juga harus dipahamkan bahwa radikalisme bukanlah kultur bangsa ini.

Peringatan itu dikatakan Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Nyai Hj Mahfudhoh Ali Ubaid Wahab dalam lokakarya ”Deradikalisasi Agama Berbasis Kiai/Nyai dan Pesantren: Meneguhkan Islam Rahmatan Lil Alamin” di Jakarta, Sabtu (3/12). ”Radikalisme jelas bukan kultur bangsa kita,” katanya.

Untuk menciptakan lingkungan yang toleran dan melindungi anak-anak, kata Mahfudhoh, ibu harus memiliki sensitivitas atau deteksi dini pada perilaku anaknya. Sebab, ibu memiliki kedekatan yang lebih baik dengan anak-anaknya.

Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbay mengatakan, negara perlu melakukan deradikalisasi karena hal itu merupakan kebutuhan bersama dan mendesak. Sudah banyak kasus teror bom terjadi di Indonesia yang diduga dilakukan oleh kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

”Saya tidak paham JI itu apa? Ini adalah kelompok yang dirasuki pemahaman radikal, dan mereka merasa yang paling benar dan murni. Yang lain adalah kafir dan halal darahnya. Orang dengan pemikiran radikal ini berada di belantara kafir yang harus dibabat semua. Tujuan mereka adalah menyingkirkan empat pilar berbangsa dan bernegara,” kata Ansyaad.

Dampaknya, menurut dia, Islam sempat diidentikkan dengan teroris. Pesantren dan masjid sempat dicurigai sebagai persemaian gerakan terorisme. ”Namun, kita tak yakin hal itu karena masjid dan pesantren adalah sumber lahirnya tokoh nasional. Karena itu, perlu komitmen kita untuk melawan terorisme,” katanya.

Mencermati kondisi itu, tuturnya, penanggulangan terorisme harus melibatkan kiai dan nyai. Tokoh pesantren yang memiliki peran strategis yang memberi pemahaman yang benar menjadi garda terdepan dalam mengatasi terorisme itu.Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj, dalam lokakarya itu, mengakui, menghadapi radikalisme agama yang kian marak pascareformasi, upaya yang dilakukan NU untuk membendungnya adalah dengan memperkuat pertahanan keluarga dan memberikan pemahaman yang benar tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin (rahmat bagi semesta alam). Selain itu, juga berpegang pada empat pilar berbangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Said Aqil, radikalisme bukanlah hal yang baru, melainkan telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW
(Kompas, 5 Desember 2011)

Dunia yang Makin Tidak Toleran


Husni Thoyyar

Lebih dari 2,2 miliar manusia—lebih kurang sepertiga penduduk dunia—hidup di negara-negara dengan restriksi, represi, dan diskriminasi kehidupan beragama, baik oleh negara maupun masyarakat.Inilah laporan Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life dalam dokumen Rising Restrictions on Religion (2011). Pew Research Center adalah institusi nonpartisan yang banyak meneliti bidang demografi, media, agama, dan politik.

Sumbangan penting lembaga ini adalah The Government Restrictions Index (GRI) dan The Social Hostilities Index (SHI). GRI adalah indeks yang mengukur tingkat restriksi atau pembatasan pemerintah terhadap penganut agama, khususnya dari kelompok minoritas. SHI untuk mengukur tingkat ancaman, tekanan, kebencian, permusuhan, dan intimidasi oleh individu dan anggota masyarakat terhadap kelompok agama minoritas.

GRI terdiri atas 20 pertanyaan dan SHI 13 pertanyaan. Berdasarkan kedua indeks itu, negara-negara dikelompokkan ke dalam pemerintahan dengan tingkat restriksi/represi keagamaan sangat tinggi, tinggi, moderat, dan rendah. Kategori yang hampir sama digunakan untuk mengelompokkan tingkat tekanan, ancaman, permusuhan, dan kebencian anggota masyarakat kepada penganut agama minoritas.

Survei berlangsung di 198 negara periode 2006-2010. Hasilnya, antara lain, menyebutkan terjadi peningkatan restriksi (restrictions) dan kebencian (hostilities) berbasis agama di 23 negara (12 persen), stagnasi di 163 negara (82 persen), dan penurunan di 12 negara (6 persen).

Dari jumlah negara, angka 12 persen tampak kecil. Namun, dari sisi jumlah penduduk, persentasenya membengkak menjadi 32 persen karena negara yang makin tak toleran sebagian besar berpopulasi besar seperti Mesir, Aljazair, Uganda, Malaysia, Yaman, Suriah, dan Somalia.

Enam persen yang menurun tingkat restriksi keagamaannya justru terjadi di negara-negara dengan populasi rendah, yaitu Yunani, Togo, Nikaragua, Macedonia, Guinea-Bissau, Timor Leste, Guinea-Ekuatorial, dan Nauru. Dengan demikian, hanya 1 persen penduduk dunia yang tingkat toleransi keagamaannya semakin baik.

Peningkatan indeks GRI dan SHI di 23 negara dan penurunan indeks hanya di enam negara menunjukkan bahwa dunia memang makin tidak toleran.

Demokrasi dan toleransi

Umumnya indeks GRI dan SHI sangat tinggi atau tinggi terjadi di negara-negara yang masih bermasalah dengan demokrasi. Arab Saudi, Uzbekistan, China, dan Myanmar adalah negara dengan GRI sangat tinggi. Sebaliknya negara-negara dengan indeks GRI dan SHI rendah merupakan negara demokratis lama seperti AS, Belanda, Selandia Baru, maupun demokratis baru seperti Timor Leste, Kroasia, Albania, dan Bosnia-Herzegovina.

Yang menarik dari laporan itu, ternyata sistem demokrasi suatu negara tidak otomatis disertai dengan penerapan prinsip-prinsip keadilan, toleransi, dan kesetaraan dalam hal agama. Beberapa negara demokrasi justru memiliki indeks GRI ”tinggi”. Israel, misalnya, indeks GRI-nya tinggi, antara lain, karena kebijakan pemerintah yang sering membatasi akses penganut agama terhadap situs-situs keagamaan. Israel juga memberikan perlakuan istimewa kepada orang Yahudi Ortodoks.

Negara demokrasi lain dengan indeks GRI tinggi adalah Turki yang mayoritas penduduknya Islam Sunni. Di Turki jutaan penganut Islam Alawi dipaksa menerima pelajaran Islam Sunni di sekolah negeri.

Selain Israel dan Turki, negara-negara demokrasi dengan indeks GRI tinggi antara lain Indonesia, Pakistan, Aljazair, Rusia, India, dan Singapura.Masih tingginya indeks GRI di sejumlah negara demokrasi mengindikasikan bahwa demokrasi negara-negara tersebut masih sebatas demokrasi formalitas dalam bentuk ritual pemilu. Justru demokrasi substantif melalui pelembagaan nilai-nilai pluralisme, toleransi, egalitarianisme, supremasi hukum, dan keadilan belum menjadi spirit bersama masyarakat. Elite politik dan penguasa lebih tertarik kepada demokrasi seremonial, terutama dalam perebutan kekuasaan.

Fakta lain yang menarik adalah bahwa indeks GRI umumnya berkorelasi positif dengan indeks SHI, tetapi ternyata di sejumlah negara indeks GRI dan SHI-nya berbanding terbalik. Ghana, Filipina, Banglades, Sri Lanka, Nigeria, Kenya, dan Etiopia memiliki indeks GRI rendah atau moderat, tetapi indeks SHI-nya tinggi atau sangat tinggi. Ini, antara lain, karena penegakan hukum lemah ditambah kegagalan pemerintah melembagakan prinsip demokrasi substansial.

Terdapat juga beberapa negara dengan indeks GRI tinggi atau sangat tinggi, tetapi indeks SHI-nya moderat atau rendah, yaitu Eritrea, Malaysia, China, Maladewa, Brunei, Vietnam, Myanmar, dan Uzbekistan. Ini mengindikasikan perilaku dewasa masyarakat tidak terwadahi oleh sistem hukum negara. Bisa jadi di China, Vietnam, Myanmar, dan Uzbekistan agama dipandang sebagai ancaman status quo elite politik dan penguasa.

Indonesia menempati posisi indeks GRI ”tinggi” (high government restrictions) dan indeks SHI ”sangat tinggi” (very high social hostilities). Kasus Indonesia Indeks GRI dan SHI Indonesia tak mengalami perubahan signifikan selama 2006-2010. Kategori GRI ”tinggi” mengindikasikan sejumlah aturan hukum kita restriktif dan represif terhadap kelompok minoritas. Aturan hukum di Indonesia yang disinggung dalam dokumen setebal 117 halaman itu antara lain Surat Keputusan Bersama Menteri tentang Pendirian Rumah Ibadah (2006), Bantuan Luar Negeri untuk Lembaga Keagamaan di Indonesia (1978), dan Pedoman Penyebaran Agama (1978).

Ada pula Pasal 156 KUHP yang menyatakan bahwa perbuatan penyebaran kebencian, penyimpangan ajaran, dan penistaan agama dapat dihukum hingga lima tahun penjara.Aturan-aturan hukum itu memang berlaku untuk semua penganut agama di Tanah Air, tetapi praktiknya aturan-aturan itu lebih sering ditujukan kepada kelompok agama minoritas.

Indeks SHI ”sangat tinggi” menunjukkan bahwa kebencian dan permusuhan atas nama agama terbukti ada di masyarakat kita. Dalam SHI ada pertanyaan: apakah ada kejahatan, tindakan berbahaya, atau kekerasan yang dimotivasi oleh kebencian atau bias agama? Apakah ada kekerasan massa yang berhubungan dengan agama? Apakah ada tindak kekerasan sektarian atau komunal antarkelompok agama? Apakah di negeri ini terdapat kelompok teroris terkait agama?

Dengan indeks SHI yang ”sangat tinggi” itu, apakah berarti bangsa Indonesia sangat tidak toleran? Tidak juga. Lembaga itu mengakui bahwa kebebasan beragama—yang ditandai tidak adanya halangan, pengekangan, dan penindasan—adalah sesuatu yang sulit diukur. Akan tetapi, kita teramat prihatin karena kebencian, permusuhan, intimidasi, ancaman, dan kekerasan masih sering dihadapi saudara-saudara kita. Lebih memilukan lagi karena negara nyaris tidak hadir untuk memberikan perlindungan.

Husni Thoyyar Pengajar di Pondok Pesantren Darussalam; Anggota Asosiasi The Council for Research in Values and Philosophy
(Kompas, 22 Nov 2011)