Pemaksaan Pelajaran Agama Bukti Diskriminasi Sidiknas


Serupa dengan status rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), pemaksaan pendidikan agama non-Katolik di enam sekolah Katolik di Blitar juga menunjukkan adanya diskriminasi dalam pendidikan. Menurut Wakil Ketua Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Romo Johannes Hariyanto, jika RSBI menunjukkan diskriminasi dalam hal fasilitas sekolah, maka pemaksaan pendidikan agama ini menunjukkan diskriminasi dalam soal menganut agama dan kepercayaan para peserta didik. 

“Padahal secara prinsip, negara harus menjamin semua, tidak boleh diskriminatif dalam hal pendidikan,” kata Romo Hari di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (28/1/2013).  

Pemaksaan pendidikan agama di sekolah ini bermula dari beredarnya Surat Keputusan (SK) Nomor 8 Tahun 2012 yang dikeluarkan Walikota Blitar, Samahudi Anwar.  Sesuai SK tersebut, pemerintah kota Blitar pun mewajibkan enam sekolah Katolik yang masuk wilayah Kementerian Agama Kota Blitar untuk memberikan pelajaran agama non-Katolik kepada para siswanya yang beragama selain Katolik. 

Mencuatnya kasus tersebut pun mendorong ICRP mengadukan masalah ini kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Dalam pertemuan mereka dengan Mahfud hari ini, ICRP menyampaikan tujuh poin sikap, yaitu: 

1. Mendesak semua pihak menghormati hak-hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan keyakinan yang dianut mereka. 

2. Dalam pemenuhan hak peserta didik, setiap pihak juga harus menghormati kekhususan setiap satuan pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai luhur dasar pendirian satuan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 55 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas. 

3. Penyelenggaraan pendidikan agama selain agama yang menjadi kekhususan satuan pendidikan hendaknya dilakukan di luar satuan pendidikan dimaksud untuk menghormati nilai-nilai keagamaan yang menjadi dasar falsafah penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan dimaksud. 

4. Penyelenggaraan pendidikan agama maupun pendidikan keagamaan seharusnya menjadi hak setiap warga negara dan tidak terbatas pada agama tertentu saja. Pemerintah harus mengakomodasi terselenggaranya pendidikan agama untuk peserta didik dari semua agama, termasuk penganut kepercayaan dan penganut agama lokal.

5. Mendesak pemerintah untuk bersikap adil kepada semua pihak dan memberi penghormatan yang selayaknya kepada setiap satuan pendidikan yang bersifat khusus. 

6. Mendesak semua pihak agar tidak menjadikan agama dan pendidikan sebagai komoditas politik praktis, supaya agama dan pendidikan tetap menjadi penjaga peradaban dan mercu suar bagi perkembangan peserta didik sebagai generasi muda yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa. 

7. Meminta MK agar meninjau kembali UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas secara keseluruhan, struktur dan logika hukumnya sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan kekacauan dalam dunia pendidikan Indonesia.

sumber
http://kampus.okezone.com/read/2013/01/28/373/752891/pemaksaan-pelajaran-agama-bukti-diskriminasi-sidiknas

Iklan

Benarkah Jokowi dikendalikan Zionis?


Sabtu,14 Rabiul Awwal 1434 H / 26 Januari 2013 
 
Pengamat Intelijen: Jokowi dikendalikan Zionis
http://arrahmah.com/read/2013/01/26/26315-pengamat-intelijen-jokowi-dikendalikan-zionis.html#
Sabtu, 26 Januari 2013 07:00:21

JAKARTA (Arrahmah.com) – Aksi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo selama ini disetir dan dipengaruhi agen asing, yakni kelompok Freemasonry dan Zionis. Bahkan istri Jokowi, Iriana, adalah petinggi Rotary Club (RC), yang berafiliasi dengan kelompok Yahudi. 
 
Sinyalemen itu disampaikan pengamat intelijen Laksamana Pertama (Purn) Mulyo Wibisono
seperti dilansir itoday (24/01). “Rotary Club dan Lions Club itu kegiatan
subversif. Kelompok ini berusaha mengatur dunia. Itu organisasi yang secara terselubung dikendalikan gerakan internasional, Freemasonry. Itu dikendalikan Amerika Serikat dan Yahudi. Club itu alat asing, maka mereka itu agen asing termasuk istri Jokowi,” tegas Wibisono.
 
Mantan Komandan Satgas Intel Badan Intelijen Strategis itu juga mengkritisi
gaya pencitraan Jokowi. “Jokowi tak usah banyak ngomong dan tampil di
media. Apalagi kalau bicara seratus hari, satu periode saja Jokowi belum bisa memperbaiki Jakarta. Jangan pencitraan terus, nanti dituding omong kosong dan penipu. Jokowi baru tingkat pencitraan saja. Apakah masuk gorong-gorong bisa menyelesaikan banjir Jakarta?” tegas Wibisono.
 
Wibisono juga menyoal ide Jokowi soal pembangunan deep tunnel di Jakarta.
“Itu membutuhkan dana yang besar sekali. Deep tunnel butuh biaya besar.
Untuk ngebor saja, anggaran Jakarta bisa habis. Untuk itu harus ada program yang berkesinambungan,” ungkap Wibisono.
 
Menurut Wibisono, pencitraan Jokowi telah diblow up media massa pro asing, sehingga terkesan Jokowi berhasil. “Jokowi itu seperti anak sekolah dasar yang ngomong sekolah menengah atas. Itulah yang diucapkan Jokowi. Jokowi baru
berhasil ngurusi Solo. Ini bukan persoalan politik, tetapi pertaruhan
pembangunan. Jadi menyelesaikan Jakarta tidak bisa dengan hanya ngomong dan pencitraan,” tegas Wibisono.
 
Terkait dengan penyelesaian berbagai masalah di Jakarta, kata Wibisono, Jokowi tidak bisa sendiri, tetapi harus diselesaikan oleh pemerintah pusat.
“Banjir Jakarta tidak bisa diselesaikan oleh Pemprov DKI saja. Bisa diselesaikan nasional. Kalau ada yang mengatakan bisa mengatasi Jakarta, tanpa pemerintah pusat itu omong kosong,” pungkas Wibisono.
 
Soal kedekatan Jokowi dan istri dengan kelompok Freemansonry dan Zionis itu memang sudah diungkap oleh banyak media massa. Harian Joglosemar, pada Kamis (23/02/12) menurunkan tulisan terkait pelantikan istri Walikota Surakarta
Iriana Joko Widodo sebagai anggota kehormatan Rotary Club Solo Kartini.
Pelantikan itu bertepatan dengan ulang tahun ke-107 Rotary Internasional. 
 
Saat menjabat sebagai Walikota Solo, Jokowi pada 15 Juli 2011, bersama sejumlah anggota Rotary Club Solo Kartini meninjau proyek porselenisasi di Krajan, Kadipiro, Solo. Berita itu dirilis media lokal, Sragen Pos.

Benarkah Rotary Club bagian dari gerakan Freemansonry dan Zionisme? Peneliti Zionisme, Ridwan Saidi dalam buku bertajuk ‘Jaringan Yahudi di Nusantara’ menyebut Rotary Club Internasional sebagai perabot Zionis. Menurut Ridwan Saidi, sebagai organisasi elit yang menjalankan misi kemanusiaan, Rotary Club
sepenuhnya dikendalikan oleh Freemasonry dan Zionisme. (bilal/arrahmah.co.id

Tokoh Lintas Agama Adukan Kasus Blitar ke Ketua MK


Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Senin (28/1), menerima sejumlah tokoh lintas agama yang tergabung dalam Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP). Adapun kedatangan kelompok yang dipimpin oleh Musdah Mulia ini adalah untuk mengadukan kasus “pemaksaan” pendidikan agama yang terjadi di Blitar, Jawa Timur.

Dalam penuturannya kepada Mahfud, Ketua Umum ICRP Musdah Mulia menyatakan peraturan daerah (perda) yang dikeluarkan oleh Wali Kota Blitar Samahudi Anwar beberapa waktu lalu sudah menjadi semacam virus. “Ketika satu daerah menerapkannya, daerah lain pun mengikuti langkah itu,” ujar Musdah di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Lebih lanjut Musdah mengatakan implementasi SK Wali Kota Blitar tersebut di antaranya juga terlihat dari kewajiban lulus tes baca tulis Alquran sebagai syarat masuk sekolah. “Akibatnya, banyak terjadi praktik jual beli sertifikat lulus tes tersebut,” ucap wanita yang juga dikenal akvitis perempuan ini.

Dalam kesempatan yang sama, Romo Hari, salah seorang pemuka agama Katolik di Indonesia yang ikut dalam rombongan ICRP menyampaikan bahwa kebanyakan sekolah Katolik memang tidak menyelenggarakan pendidikan agama lain di sekolah mereka. Hal itu, ungkapnya, dikarenakan persoalan anggaran yang sekolah Katolik hadapi selama ini.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, enam sekolah Katolik di Blitar terancam ditutup oleh pemda. Ketiadaan etiket baik dari enam sekolah Katolik untuk memenuhi peraturan pemerintah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2012 adalah alasan pihak berotoritas melakukan itu.

Sementara, salah seorang perwakilan dari sekolah Katolik di Blitar, Sumardiono mengatakan penyebab pihaknya tidak juga merespon apa yang dimintakan oleh pemda adalah karena pihaknya memang masih harus berkoordinasi dengan pengurus yayasan pusat.

Persatuan dan kesatuan sudah semestinya menjadi prioritas setiap pihak yang ada di Indonesia tanpa terkecuali. Jika ini dikesampingkan maka keharmonisan yang sekarang terjalin pun akan terganggu dan bila sudah begini pembangunan negara dipastikan ikut kacau.

Oleh sebab itu, kepada siapa saja yang hendak memaksakan kehendak di bangsa ini, ingatlah apa yang Anda lakukan sangatlah berbahaya !

Sumber :
http://www.jawaban.com/index.php/mobile/news/detail/id/90/news/130128185435.html

Pemerintah Blitar Batal Tutup Enam Sekolah Katolik


Pemerintah Daerah Blitar membatalkan niatnya menutup sejumlah sekolah di wilayah itu yang tidak mau mengikuti aturan memberikan tambahan pelajaran agama bagi siswanya yang beragama Islam.

Romo Didik, Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Surabaya, menjelaskan bahwa pada hari ini, Pengurus Yayasan sekolah itu memenuhi undangan dari Kementerian Agama Kota Blitar demi membicarakan masalah itu.

Ada sejumlah kesepakatan yang didapatkan dari pertemuan itu. Yakni Pendidikan Agama non-Katolik tetap dilaksanakan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh guru yang kompeten atau lembaga agama yang terkait. Berikutnya kegiatan dimaksud di atas akan dilaksanakan di luar sekolah. (Nota: lihat link: http://surabaya.tribunnews.com/2013/01/17/yayasan-katolik-ajukan-tiga-opsi-ke-kemenag-blitar).

“Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan itu akan disusun secara bersama-sama,” kata Romo Didik saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (16/1) malam.

“Jadi tidak ada penutupan sekolah katolik,” tegas dia.

Sebelumnya, DPR dan pemerintah diberitakan bergerak cepat untuk mengatasi adanya rencana penutupan enam sekolah swasta di kota Blitar, Jawa Timur, karena menolak memberikan tambahan pelajaran agama bagi siswanya yang beragama Islam.

Anggota Komisi III DPR dari daerah pemilihan itu, Eva Kusuma Sundari, mengisahkan kisruh itu diawali oleh adanya Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kantor Kementerian Agama Setempat dengan Walikota mengenai hal itu. Surat itu bernomor 8 tahun 2012.

Di suratnya disebutkan bahwa wajib bagi setiap anak didik harus bisa membaca Al Quran.

Surat itu lalu disusul surat peringatan ke enam sekolah swasta di kota Blitar yang dianggap tidak menerapkan pendidikan agama bagi siswanya yang beragama lain. Yakni SMA Katolik Diponegoro, STM Katolik, TK Santa Maria, SD Katolik Santa Maria, serta SD Katolik dan SMP Yos Sudarso.

Enam sekolah tersebut tidak bersedia memberikan tambahan kurikulum atau pelajaran agama bagi siswanya yang beragama Islam. Pihak sekolah beralasan, penerapan kurikulum yang diberlakukan sekolahnya bisa diterima siswa ataupun wali murid.

Disebutkan di dalam peringatan bahwa dasar untuk itu mengacu pada Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2007 tentang pendidikan agama, yang mengacu pada UU Sistem Pendidikan Nasional.

Jika hingga batas waktu 19 Januari 2013, pihak sekolah belum menyatakan kesiapan untuk memberikan tambahan pelajaran, maka pemerintah akan mencabut ijin operasional enam sekolah tersebut.(MWP)

sumber:
http://www.beritasatu.com/nasional/92184-pemerintah-blitar-batal-tutup-enam-sekolah-katolik.html

Legalitas Tempat Ibadah Gereja Damai Kristus di Duri Selatan


Perkenankan saya mengirim info ini. Mohon dukungan doa. Forum mesjid Duri Selatan memasalahkan legalitas tempat ibadah Gereja Katolik Damai Kristus di Duri Selatan Kecamatan Tambora Jak Bar yamg sudah ada sejak 1963 dan menjadi Paroki sejak 1987.

Kami mengajukan perubahan peruntukan dari SPd menjadi SSi tetapi justru diprotes oleh Forum. Persyaratan khusus sudah kami penuhi.

Forum akan unjuk rasa ke kelurahan Duri Selatan besok Kamis 17-1-’13. Kemungkinan Jumat unjuk rasa ke gereja paroki.

Saya sudah melapor ke FKUB baik DKI maupun JakBar. Sedang diupayakan agar tak melebar dan meluas. Ini bermula karena Kemenag JakBar mengutus penyuluh ke forum mesjid utk menanyakan kepada mereka soal setuju atau tidak setuju gereja Damai Kristus.

Padahal kami hanya minta rekomendasi dari Kemenag sebagai salah satu syarat ke walikota. Dari FKUB malah sudah clear.

Demikian info. Salam (rm Widyo MSC)
(Sumber: Milis APIK)

Penutupan Sekolah: Walikota Ancam 6 Sekolah Swasta


Sebanyak 6 sekolah swasta di kota Blitar, Jawa Timur terancam ditutup oleh pemerintah daerah karena menolak memberikan tambahan pelajaran agama bagi siswanya yang beragama Islam. Walikota Blitar mengeluarkan aturan yang mewajibkan setiap anak didik harus bisa membaca Al Quran.
6 sekolah swasta di kota Blitar yang diperingatkan oleh pemerintah kota Blitar karena tidak menerapkan pendidikan agama bagi siswanya yang beragama lain adalah SMA Katolik Diponegoro, STM Katolik, TK Santa Maria, SD Katolik Santa Maria serta SD Katolik dan SMP Yos Sudarso.

Ke 6 sekolah tersebut tidak bersedia memberikan tambahan kurikulum atau pelajaran agama bagi siswanya yang beragama Islam. Pihak sekolah beralasan, penerapan kurikulum yang diberlakukan sekolahnya bisa diterima siswa ataupun wali murid.

Sementara peringatan Walikota Blitar terkait SK No.8 tahun 2012 yang mewajibkan setiap anak didik harus bisa membaca Al Quran mengacu pada Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2007 tentang pendidikan agama.

Pemkot Blitar mewajibkan seluruh sekolah menjalankan kurikulum agama Islam hingga 19 Januari 2013, namun pihak sekolah masih menunggu hasil petunjuk dari pimpinan yayasan yang berada di Jakarta.

Kepala Seksi Madrasyah dan Pendidikan Agama Islam (kasi Mapenda) Kantor Kementrian Agama Kota Blitar Baharudin mengatakan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi terhadap sekolah-sekolah yang berada di kota Blitar sejak akhir tahun 2012. Namun, hingga kini ada 6 sekolah swasta yang tidak bersedia memberikan pelajaran tambahan bagi anak yang beragama Islam.

Pihak kantor Kementrian Agama sudah tiga kali memberi peringatan. Jika hingga batas waktu 19 Januari 2013, pihak sekolah belum menyatakan kesiapan untuk memberikan tambahan pelajaran, maka pemerintah akan mencabut ijin operasional 6 sekolah tersebut.

Rencananya ke 6 pengelola sekolah swasta ini akan menggelar rapat tertutup membahas ancaman penutupan sekolah mereka melibatkan para pengurus yayasan, komite, alumni serta wali murid. (Danu Sukendro/Sup)

(Sumber: indosiar.com, 15 Jan 2013)