Menag: Kebebasan Beragama Juga Diatur oleh Negara


Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, Indonesia tak mengenal kebebasan beragama yang absolut. Pemerintah tetap harus mengatur kehidupan beragama. Menurut Suryadharma, mereka yang berpegang pada kebebasan absolut tidak menghendaki keberadaan negara.

“Kalau saya mengambil paham kebebasan yang teratur. Kalau absolut, mereka menghendaki kebebasan tanpa aturan. Itu berarti paham yang tidak menghendaki adanya negara karena salah satu fungsi negara yaitu mengatur,” kata Suryadharma saat jumpa pers di kantor Kementerian Agama, Selasa (9/7/2013).

Jumpa pers digelar untuk menjawab berbagai hal mengenai kehidupan umat beragama di Indonesia, terutama soal konflik yang berlarut-larut, seperti masalah Ahmadiyah, pembangunan Gereja GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia, serta masalah lain.

Suryadharma menambahkan, negara wajib melindungi agama sesuai prinsip-prinsipnya. Hanya saja, menurutnya, ada prinsip-prinsip di dalam setiap agama yang tidak boleh dilanggar oleh kelompok lainnya. Terkait soal Ahmadiyah, Ketua Umum PPP ini masih berpendapat bahwa kelompok ini tidak bisa mengaku bagian dari Islam karena memiliki kitab suci yang berbeda.

“Kalau keluar dari prinsip lalu dibela hak asasinya, pertanyaannya, mereka yang berada di prinsip itu, yang mayoritas, terganggu dengan paham di luar prinsip agama itu, apakah hak asasi mereka diabaikan? Jadi tolong supaya kita bisa memaknai makna kebebasan,” tandasnya.

(Kompas.com – 9 Juli 2013)

Ibadah Harus Dilindungi


Presiden Hadiri Perayaan Dharmasanti Tri Suci Waisak 2557

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan terus melindungi kebebasan warga negara dalam menjalankan ibadah sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Presiden mengingatkan pula semua kelompok dan golongan memiliki hak serta kewajiban yang sama.

”Tidak boleh ada kelompok yang berada di atas kelompok yang lain. Semua kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama. Eksistensi kemajemukan harus kita pelihara dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan,” kata Presiden, Minggu (26/5), ketika menyampaikan sambutan dalam Puncak Perayaan Dharmasanti Tri Suci Waisak 2557.

Dalam perayaan di Jakarta International Expo Kemayoran tersebut, Presiden didampingi oleh Nyonya Ani Yudhoyono. Hadir pula Wakil Presiden Boediono dan Nyonya Herawati Boediono.

Bersama-sama

Menurut Yudhoyono, sesuai dengan konstitusi, negara akan terus menjalankan tugas melindungi hak-hak warga negara dalam menjalankan ibadah dan kepercayaan masing-masing. Presiden mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu mewujudkan perdamaian jika terjadi konflik berbasis sentimen agama.

”Diperlukan upaya bersama untuk mengelola dan mengatasinya. Para pemuka agama diharapkan penuh tanggung jawab untuk ikut mengatasi dan mencari solusi,” kata Presiden.

Kepala Negara meminta aparat penegak hukum untuk bersikap tegas terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan terhadap kelompok yang berbeda keyakinan. Presiden meminta pula para tokoh agama untuk ikut membantu dalam mencegah umat mereka melakukan kekerasan dan main hakim sendiri.

Presiden mengakui, meski sejak merdeka konstitusi Indonesia memberi kebebasan bagi siapa pun untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan, tetap saja ada kelompok yang ingin memaksakan pandangan mereka. Masih ada segelintir orang yang bersikap intoleran.

Menurut Presiden, dunia telah menilai Indonesia sebagai contoh dalam rangka membina toleransi antarumat beragama. Karena itu, jika bangsa lain menghargai kemajemukan dan sikap toleransi Indonesia, hal tersebut merupakan kehormatan atas apa yang bangsa Indonesia bangun bersama-sama. Namun, diakui Yudhoyono, penghargaan semacam itu juga harus menjadi sarana introspeksi dan titik pijak dalam perbaikan hidup bertoleransi.

Ajaran Sang Buddha

Presiden Yudhoyono mengucapkan selamat kepada umat Buddha yang merayakan Tri Suci Waisak. Presiden berharap nilai-nilai universal yang diajarkan Sang Buddha dapat terus dijadikan pedoman hidup oleh umat Buddha.

Ketua Panitia Waisak Nasional 2557 Arief Harsono menyatakan rasa gembiranya karena sebuah lembaga internasional yang bergerak di bidang kebebasan beragama dan hak asasi manusia memberi penghargaan kepada Presiden RI. Hal ini merupakan pengakuan dunia atas kontribusi Presiden mendorong toleransi beragama.

(Sumber: Kompas cetak, 27 Mei 2013)

TRI TUNTUTAN RAKYAT 2012


Christianto Wibisono mengontekskan Tritura 1965 menjadi Tritura 2012:

(1) bubarkan PKI (“Partai Koruptor Indonesia”) yang telah membajak negeri ini dari negarawan sejati;

(2) reformasi birokrasi agar proaktif pada kebutuhan masyarakat;

(3) tingkatkan kualitas harkat martabat manusia Indonesia sebagai bangsa terbesar keempat dunia secara kualitatif.

Tritura 2012 ini ditujukan kepada Presiden dan elite DPR. Presiden yang kebetulan menantu Sarwo Edhie tidak bisa sendirian memenuhi Tritura 2012 karena SBY bukan dan tidak boleh menjadi diktator seperti Soekarno dan Soeharto. Maka, capres ketujuh harus memimpin partai terkuat agar tidak tersandera oleh DPR dan mampu merespons Tritura 2012.

Christianto Wibisono Penulis Buku Aksi-Aksi Tritura 1970.

(Kompas, 10 Januari 2012)

Spanduk Larang Ibadah Muncul di Parung


Spanduk larang ibadah di Parung Bogor sejak Minggu (18/12) (Foto: Istimewa)

Menjelang Natal dan tahun baru, spanduk pelarangan kegiatan ibadah di Gereja St Johannes Babtista, Parung Bogor bermunculan. Spanduk bertuliskan, “Kami Masyarakat Muslim Parung Mendukung dan Akan Mengawal SK Bupati Nomor: 453.2/556-Huk Perihal: Penghentian Seluruh Kegiatan Gereja Katolik Paroki Santo Babtista Parung” muncul sejak Minggu (18/12) lalu.

Meski demikian, kesaksian seorang warga dari Parung menyebutkan bahwa ibadah hari Minggu lalu di lokasi itu tetap dilakukan di bawah pengawasan ketat aparat keamanan.

Menanggapi ini, Ketua Komisi Hubungan Antara Agamga dan Kepercayaan Keuskupan Semarang Aloys Budi Purnomo menilai, munculnya spanduk seperti itu mencerminkan masih amburadulnya perspektif kebebasan beragama di neger ini. “Sayangnya elit politik dan pejabat kita selalu bungkam tak berdaya membela rakyatnya sendiri,” ujarnya. [A-21]

Sumber: SUARA PEMBARUAN Rabu, 21 Desember 2011

Selesaikan Masalah Pendirian Rumah Ibadah


Pemerintah dinilai lebih mementingkan pembangunan mal dibandingkan rumah ibadah.
Masalah pendirian rumah ibadah yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia harus segera dise lesaikan. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Kerukunan Antarumat Beragama Slamet Effendy Yusuf menegaskan, penyelesaiannya perlu melibat kan tiga pilar, yakni majelis agama, pemerintah, dan penganut agama itu sendiri.

Pembahasannya harus dilandasi semangat kebangsaan dan kebersamaan, bukan lagi sekterian agama masing-masing, ujar Slamet ke pada Republika, Rabu (21/12). MUI mengingatkan, peliknya masalah pendirian rumah ibadah telah menjadi persoalan bangsa Indonesia, bukan agama tertentu saja.

Menurut Slamet, semua umat-Muslim dan non-Muslim masih mengalami kesulitan dalam membangun rumah ibadah, terutama di wilayah minoritas. MUI memiliki fakta dan data bahwa ko munitas Muslim di provinsi Sulawesi Utara, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali juga mengalami hambatan saat mendirikan masjid atau mushala.

Demikian halnya dengan umat Nasrani, di Jawa Barat, misalnya. Jadi, bu kan semata-mata kesulitan umat tertentu, ungkapnya. Pendirian tempat ibadah, kata dia, merupakan sebuah kebutuhan, sehingga tak ada alasan untuk ditolak. Semestinya, lanjut Slamet, hal ini berlaku di semua tempat dan pemeluk agama apa pun.

Bila di sebuah wilayah terjadi penolakan, papar Slamet, pemerintah ditun tut untuk memberikan alternatif lokasi yang layak. MUI khawatir, bila tak segera diselesaikan problematika tersebut akan terus berulang. Menurut dia, MUI memiliki komitmen untuk menggelar dialog untuk menyelesaikan masalah pendirian rumah ibadah dari semua agama.
Saat ini, MUI sedang mengumpulkan fakta permasalahan pendirian rumah ibadah dari semua agama yang terjadi di Tanah Air. Rencananya, kumpulan fakta itu menjadi bahan utama untuk menggugah kesadaran kebersamaan dan kerukunan. Rencananya, dialog itu akan digelar pada akhir Januari 2012.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Pembangunan Umat Ahmad Zainuddin menegaskan, pembangunan rumah ibadah di Indonesia perlu di atur secara jelas. Semua tokoh agama, kata dia, harus memiliki komitmen untuk menaati aturan pendirian rumah ibadah itu.

Di dalam masyarakat majemuk yang di dalamnya banyak agama, aturan itu sangat penting guna meng hindari hal-hal yang tidak diinginkan, ujar Zainuddin. Sebenarnya, kata dia, Indonesia sudah me miliki aturan terkait dengan masalah hubungan antarumat beragama, yang salah satunya mengatur mekanisme pembangunan rumah ibadah.

Aturan itu, kata Zainuddin, berupa Peraturan Bersama Menteri (PBM). Diakuinya, aturan itu tidak memiliki sanksi bagi pelanggar.

Direktur Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (Insists) Dr Hamid Fahmy Zarkasyi juga berpendapat, pembangunan rumah ibadah dan kerukunan antarumat beragama perlu ada aturannya. Tren seperti ini tidak hanya di Indonesia, tetapi terjadi juga di negara Barat, ujar Fahmi.

Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Romo Antonius Benny Susetyo mengatakan, pemerintah harus menyediakan tata kota dengan menfasilitasi lokasi tempat ibadah. Selama ini, kebijakan itu belum pernah diterapkan oleh pemerintah.

Pihaknya menilai, pemerintah lebih me mentingkan pembangunan mal di bandingkan rumah ibadah yang memiliki multifungsi, mulai dari pembinaan spritualitas hingga pelayanan sosial kemasyarakatan. ed: heri ruslan

(Republika, 22 Desember 2011)