Hidup Ber-agama dan Ber-pancasila


dari google.comOleh Pormadi Simbolon

“Pancasila bukan agama. …karena itu, walaupun fungsi dan peran Pancasila dan agama berbeda, dalam negara Pancasila kita dapat menjadi pengamal agama yang taat sekaligus pengamal Pancasila yang baik. Karena itu, jangan sekali-kali ada yang mempertentangkan agama dengan Pancasila karena keduanya tidak bertentangan” (Presiden Soeharto, Pidato Kenegaraan tanggal 16 Agustus 1983).

Membaca kutipan pidato kenegaraan tersebut, kita disadarkan bahwa ketahanan negara Indonesia dapat kokoh jika seyogiyanya warga negara Indonesia menjadi pemeluk agama yang taat sekaligus pengamal Pancasila yang baik dalam bernegara dan bermasyarakat.

Sayangnya, beberapa bulan terakhir, kehidupan berbangsa masyarakat Indonesia sedang menghadapi tantangan. Masyarakat disuguhi berbagai sajian drama saling serang antar kubu yang berseberangan. Masyarakat menjadi terbiasa pada warta kebencian  serta tidak malu-malu lagi untuk adu caci maki di hadapan publik.

Drama saling mewartakan kebencian tampak dalam dunia media sosial. Yang paling terasa, dalam Pilkada DKI Jakarta lalu, media sosial digunakan untuk identifikasi diri dan pihak lain sebagai dua kelompok berlawanan. Terkesan satu kubu lebih rasional, kubu lain lebih emosional. Yang lebih parah, ada kubu yang memanfaatkan identitas agama dan etnis, untuk menjatuhkan kubu lain. Ujung-ujungnya,  masing-masing pendukung (kubu) hingga ke akar rumput mulai fanatik. Tak jarang persahabatan atau persaudaraan rusak gara-gara beda pilihan, kawan di-unfriend,  kolega diblok, bahkan left grup keluarga hingga debad kusir di meja makan.

Fenomena keretakan sosial dalam bermasyarakat di atas membawa kesan bahwa sikap dan perilaku kita sebagai pemeluk salah satu agama dalam sistem negara Pancasila semakin memudar. Ada kesan, agama ditonjolkan, Pancasila diabaikan dalam hidup bernegara dan bermasyarakat.

Pancasila sebagai Kesepakatan Bersama

Kita sangat bersyukur atas konsensus yang dihasilkan para pendiri bangsa yang sekarang dikenal dengan sebutan empat pilar yaitu: Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai kearifan lokal dan agama dikristalkan dalam butir-butir nilai Pancasila.

Para pendiri bangsa menyadari bahwa masyarakat Indonesia beraneka ragam dari segi agama, etnis, budaya dan bahasa. Oleh sebab itu, Pancasila dijadikan sebagai philosofische grondslag (dasar falsafah) yang terdiri atas sila-sila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusrawaratan/ perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dengan lima butir tersebut disepakati  dalam rapat pleno  Panitia Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam rangka pengesahan UUD Negara Republik Indonesia, yang dalam pembukaannya, pada alinea keempat, tercantum rumusan Pancasila.

Pancasila sebagai philosofische grondslag, merupakan fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia yang kekal abadi (Pidato lahirnya Pancasila). Pancasila adalah dasar dan ideologi negara yang berfungsi juga sebagai suatu dasar moral dan ikatan moral seluruh bangsa Indonesia dalam bernegara dan bermasyarakat (Roeslan Abdulgani, 1977:16)

Tanpa Kehilangan Identitas

Berangkat dari lahirnya Pancasila, kita memperhatikan ada debat yang sangat alot antara golongan nasionalis dengan golongan Islam.  Pada akhirnya, masing-masing perwakilan baik dari golongan nasionalis maupun Islam sadar bahwa negara yang mau dibangun ini hanya bisa kooh apabila dilema wewenang ideologis bisa teratasi.

Akhirnya, Pancasila diterima sebagai ideologi negara, di satu pihak dengan tidak memutlakkan cita-cita golongannya sendiri, sehingga golongan lain pun menjadi kerasan dalam hidup bersama, di pihak lain, karena Pancasila memang dianut oleh semua golongan, maka dalam menerima Pancasila, mereka tidak perlu mengorbankan apa pun dari identitas mereka sendiri. (Sudjangi, Depertemen Agama 1991/1992: 228).

Kesepakatan menerima Pancasila sebagai dasar berdirinya “rumah bersama” Indonesia, semua golongan baik Islam maupun nasionalis menjadi warga negara yang sama martabatnya. Pancasila menjamin bahwa pemeluk agama Islam dapat betul-betul hidup sebagai orang Islam, orang Kristen dapat hidup betul-betul sebagai orang Kristen, demikian juga pemeluk agama dan kepercayaan lainnya dalam sistem negara Pancasila.

Berangkat dari situasi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang mengalami keretakan dewasa ini, sudah mendesak dilakukan pemantapan agama dan penyadaran Pancasila sebagai filosofi hidup bermasyarakat dan bernegara. Setiap warga negara Indonesia harus menjadi pemeluk agama terbaik sekaligus Pancasilais dalam bermasyarakat dan bernegara.

Pemantapan agama dilakukan melalui Kementerian Agama. Kementerian Agama mempunyai tugas dan fungsi memfasilitasi dan melayani semua agama  agar menjadi pemeluk agama terbaik.

Pemantapan Pancasila dilakukan dengan cara antara lain menghidupkan kembali mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di sekolah dasar dan menengah, dimana butir-butir Pancasila diimplementasikan dengan contoh praktek hidup sehari-hari. Mata pelajaran PMP yang penulis alami akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an sangat bermanfaat dalam perjalanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang majemuk.

Baik pemantapan kehidupan keagamaan maupun pemantapan falsafah Pancasila sebagai dasar bernegara dan bermasyarakat dapat dilakukan sosialisasi melalui media massa dan media sosial. Lagu-lagu kebangsaan sebaiknya ditayangkan layaknya iklan bukannya menayangkan lagu partai tertentu. Para tokoh masyarakat, tokoh agama dan pejabat negara memberikan teladan bijak menggunakan media sosial kepada para follower-nya, dengan mem-viralkan konten nilai-nilai agama yang pancasilais.

Tentu, pemerintah dan masyarakat perlu bekerjasama mengawasi dan menyelesaikan segala bentuk konten berisi bibit perusak kehidupan beragama dan bermasyarakat. Pemerintah perlu membuat ruang atau media online sebagai ruang pengaduan masyarakat atas akun media sosial yang terindikasi menyebarkan bibit-bibit perusak bangsa seperti intoleransi, radikalisme dan terorisme. Pemerintah harus menindaklanjuti laporan masyarakat agar berdaya efek jera, dan kejadian yang sama tidak terulang. Semoga. Selamat Hari Lahir Pancasila 2017.

Penulis ASN Kemenag, alumnus STF Widyasasana Malang

Menag: RUU PUB atur pengadaan rumah ibadah


Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB) akan mengatur pengadaan rumah ibadah guna menghindari konflik pada masyarakat.

“Pendirian rumah ibadah masih menjadi sumber sengketa di antara umat beragama hingga kini, sehingga masalah ini perlu diatur,” ujar Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan masalah pendirian rumah ibadah yang akan diatur pada Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB) direncanakan untuk meredam perselisihan warga dengan menetapkan langkah pengelolaan yang jelas.

Selama ini aturan tersebut masih berada di bawah peraturan bersama menteri, namun menurut dia, hal ini perlu dievaluasi agar dapat disesuaikan atau disempurnakan dengan kebutuhan masyarakat kini.

Selain itu, rancangan peraturan tersebut juga akan memasukkan prosedur penyiaran agama di masyarakat, katanya menambahkan.

“Bila tidak dibuat kontrak bersama potensi konflik dalam penyiaran agama masih besar, sehingga ini pun juga perlu diatur,” ucapnya.

Ia berencana mempertimbangkan cara-cara yang baik dalam melakukan penyiaran agama, karena kegiatan ini dinilai masih kerap dilakukan dengan kegiatan yang salah.

Kementerian Agama sedang menyiapkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama guna meningkatkan pelayanan negara untuk menjamin kebebasan hak beragama masyarakat Indonesia.

Sumber: http://m.antaranews.com/482192

Pesan Natal Bersama KWI – PGI Tahun 2014: Berjumpa dengan Allah dalam Keluarga


BERJUMPA DENGAN ALLAH DALAM KELUARGA 

“Mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu” (Luk 2:16)

 

Dalam perayaan Natal tahun ini, kami mengajak seluruh umat Kristiani untuk menyadari kehadiran Allah di dalam keluarga dan bagaimana keluarga berperan penting dalam sejarah keselamatan. Putera Allah menjadi manusia. Dialah Sang Imanuel; Tuhan menyertai kita. Ia hadir di dunia dan terlahir sebagai Yesus dalam keluarga yang dibangun oleh pasangan saleh Maria dan Yusuf.

Melalui keluarga kudus tersebut, Allah mengutus Putera Tunggal-Nya ke dalam dunia yang begitu dikasihi-Nya. Ia datang semata-mata untuk menyelamatkan manusia dari kekuasaan dosa. Setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak akan binasa, tetapi akan memperoleh hidup yang kekal (Yoh. 3:16-17).

 

Natal: KelahiranPutera Allah dalamKeluarga

Kelahiran Yesus menguduskan keluarga Maria dan Yusuf dan menjadikannya sumber sukacita yang mengantar orang berjumpa dengan Allah. Gembala datang bergegas menjumpai keluarga Maria, Yusuf, dan Yesus yang terbaring dalam palungan. Perjumpaan itu menyebabkan mereka pulang sebagai kawanan yang memuliakan Allah (Luk 2: 20). Orang-orang Majus dari Timur sampai pada Yesus dengan bimbingan bintang, tetapi pulang dengan jalan yang ditunjukkan Allah dalam mimpi (Mat 2: 12). Perjumpaan dengan Yesus menyebabkan orientasi hidup para gembala dan Majus berubah. Mereka kini memuji Allah dan mengikuti jalan-Nya.

Natal merupakan sukacita bagi keluarga karena Sumber Sukacita memilih hadir di dunia melalui keluarga. Sang Putera Allah menerima dan menjalani kehidupan seorang manusia dalam suatu keluarga. Melalui keluarga itu pula, Ia tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang taat pada Allah sampai mati di kayu salib. Di situlah Allah yang selalu beserta kita turut merasakan kelemahan-kelemahan kita dan kepahitan akibat dosa walaupun ia tidak berdosa (bdk. Ibr. 4:15).

Keluarga sebagai Tanda Kehadiran Allah

Allah telah mempersatukan suami-istri dalam ikatan perkawinan untuk membangun keluarga kudus. Mereka dipanggil untuk menjadi tanda kehadiran Allah bagi satu sama lain dalam ikatan setia dan bagi anak-anaknya dalam hubungan kasih. Keluarga merekapun menjadi tanda kehadiran Allah bagi sesama. Berkat perkawinan Kristen, Yesus, yang dahulu hadir dalam keluarga Maria dan Yusuf, kini hadir juga dalam keluarga kita masing-masing. Allah yang bertahta di surga tetap hadir dalam keluarga dan menyertai para orangtua dan anak-anak sepanjang hidup.

Dalam keluarga, sebaiknya Firman Tuhan dibacakan dan doa diajarkan. Sebagai tanggapan atas Firman-Nya, seluruh anggota keluarga bersama-sama menyampaikan doa kepada Allah, baik yang berupa pujian, ucapan syukur, tobat, maupun permohonan. Dengan demikian, keluarga bukan hanya menjadi rumah pendidikan, tetapi juga sekolah doa dan iman bagi anak-anak.

Dalam Perjanjian Lama kita melihat bagaimana Allah yang tinggal di surga hadir dalam dunia manusia. Kita juga mengetahui bahwa lokasi yang dipergunakan untuk beribadah disebut tempat kudus karena Allah pernah hadir dan menyatakan diri di tempat itu untuk menjumpai manusia. Karena Sang Imanuel lahir dalam suatu keluarga, keluargapun menjadi tempat suci. Di situlah Allah hadir. Keluarga menjadi ”bait suci”, yaitu tempat pertemuan manusia dengan Allah.

Tantangan Keluarga Masa Kini

Perubahan cepat dan perkembangan dahsyat dalam berbagai bidang bukan hanya memberi manfaat, tetapi juga membawa akibat buruk pada kehidupan keluarga. Kita jumpai banyak masalah keluarga yang masih perlu diselesaikan, seperti kemiskinan, pendidikan anak, kesehatan, rumah yang layak, kekerasan dalam rumah tangga, ketagihan pada minuman dan obat-obatan terlarang, serta penggunaan alat komunikasi yang tidak bijaksana. Apalagi ada produk hukum dan praktek bisnis yang tidak mendukung kehidupan seperti pengguguran, pelacuran, dan perdagangan manusia. Permasalahan-permasalahan tersebut mudah menyebabkan konflik dalam keluarga. Sementara itu, banyak orang cenderung mencari selamat sendiri; makin mudah menjadi egois dan individualis.

Dalam keadaan tersebut, keluhuran dan kekudusan keluarga mendapat tantangan serius. Nilai-nilai luhur yang mengekspresikan hubungan cinta kasih, kesetiaan, dan tanggungjawab bisa luntur. Saat-saat kudus untuk beribadat dan merenungkan Sabda Allah mungkin pudar. Kehadiran Allah bisa jadi sulit dirasakan. Waktu-waktu bersama untuk makan, berbicara, dan berekreasipun menjadi langka. Pada saat itu, sukacita keluarga yang menjadi dasar bagi perkembangan pribadi, kehidupan menggereja, dan bermasyarakat tak mudah dialami lagi.

Natal: Undangan Berjumpa dengan Allah dalamKeluarga

Natal adalah saat yang mengingatkan kita akan kehadiran Allah melalui Yesus dalam keluarga. Natal adalah kesempatan untuk memahami betapa luhurnya keluarga dan bernilai- nya hidup sebagai keluarga karena di situlah Tuhan yang dicari dan dipuji hadir. Keluarga sepatutnya menjadi bait suci di mana kesalahan diampuni dan luka-luka disembuhkan.

Natal menyadarkan kita akan kekudusan keluarga. Keluarga sepantasnya menjadi tempat di mana orang saling menguduskan dengan cara mendekatkan diri pada Tuhan dan saling mengasihi dengan cara peduli satu sama lain. Para anggotanya hendaknya saling mengajar dengan cara berbagi pengetahuan dan pengalaman yang menyelamatkan. Mereka sepatutnya saling menggembalakan dengan memberi teladan yang baik, benar, dan santun.

Natal mendorong kita untuk meneruskan sukacita keluarga sebagai rumah bagi setiap orang yang sehati-sejiwa berjalan menuju Allah, saling berbagi satu sama lain hingga merekapun mengalami kesejahteraan lahir dan batin. Natal mengundang keluarga kita untuk menjadi oase yang menyejukkan, di mana Sang Juru Selamat lahir. Di situlah sepantasnya para anggota keluarga bertemu dengan Tuhan yang bersabda: ”Datanglah kepadaKu, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu.” (Mat 11: 29) Dalam keluarga di mana Yesus hadir, yang letih disegarkan, yang lemah dikuatkan, yang sedih mendapat penghiburan, dan yang putus asa diberi harapan.

Kami bersyukur atas perjuangan banyak orang untuk membangun keluarga Kristiani sejati, di mana Allah dijumpai. Kami berdoa bagi  keluarga yang mengalami kesulitan supaya diberi kekuatan untuk membuka diri agar Yesus pun lahir dan hadir dalam keluarga mereka.

Marilah kita menghadirkan Allah dan menjadikan keluarga kita sebagai tempat layak untuk kelahiran Sang Juru Selamat. Di situlah keluarga  kita menjadi rahmat dan berkat bagi setiap orang; kabar sukacita bagi dunia.

 

  

SELAMAT NATAL 2014  DAN   TAHUN BARU 2015

 

Jakarta,  21 November  2014

Atas nama

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia,                                                                           Konferensi Waligereja Indonesia,

Pdt. Dr. Andreas A. Yewangoe                                                                                          Mgr. Ignatius Suharyo
Ketua Umum                                                                                                                                  K e t u a

             Pdt. Gomar Gultom                                                                                    Mgr. Johannes Pujasumarta
Sekretaris Umum                                                                                                      Sekretaris Jenderal

Sumber: http://www.mirifica.net/2014/11/26/pesan-natal-bersama-kwi-pgi-tahun-2014/

Definisi Agama


Agama

Religion – (Latin. ‘diikat’). Pada dasarnya agama adalah sikap dasar manusia yang seharusnya kepada Allah, Pencipta, dan Penebusnya. Agama mengungkapkan diri dalam sembah dan bakti sepenuh hati kepada Allah yang mencintai manusia. Karl Barth (1886-1968) melawankan iman (yang didasarkan pada Sabda Allah dan tergantung pada rahmat ilahi) dengan ‘agama’ yang ia sebut melulu sebagai hasil usaha manusia yang tidak ada gunanya.

Agama-agama

Religion – sistem kepercayaan kepada Yang Ilahi dan tanggapan manusia kepada-Nya, termasuk kitab-kitab yang suci, ritus kultis, praktik etis para penganutnya. Orang-orang Kristiani pada umumnya dan orang-orang Katolik pada khususnya diharapkan dapat hidup dalam tegangan antara tugas evagelisasi dan dialog, yang masing-masing dikemukakan dalam Dekrit Ad Gentes (tentang kegiatan misioner Gereja) dan Nostra Aetate (tentang hubungan Gereja dengan agama-agama bukan kristiani) dari Konsili Vatikan II.

Agama-agama Dunia

World Religions – agama-agama besar yang disebut demikian karena usia, jumlah penganut, dan ajarannya. Setiap daftar mengenai agama-agama ini selalu dapat dipermasalahkan, namun sekurang-kurangnya dapa disebutkan: agama Kristiani, Yahudi, Islam, Budhisme, Hinduisme, dan Taoisme.

Sumber: Gerard O’Collins, SJ dan Edward G. Farrugia, SJ dalam Kamus Teologi, Kanisius: Yogyakarta 1996

TANYA JAWAB PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT


BAB I
KETENTUAN UMUM

1. Apa yang dimaksud dengan kerukunan umat beragama?
Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dankerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Apa yang dimaksud dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama?
Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.

3. Mengapa digunakan istilah ‘pemeliharaan kerukunan umat beragama’ bukan ‘pembinaan kerukunan umat beragama?
Kata ‘pemeliharaan’ menunjukkan keaktifan masyarakat (umat beragama) untuk mempertahankan sesuatu yang telah ada yaitu ‘kondisi kerukunan’. Sedangkan kata ‘pembinaan’ menunjukkan keaktifan dari atas (Pemerintah dan Pemerintah Daerah) untuk menciptakan kerukunan umat beragama.

4. Apakah yang dimaksud dengan rumah ibadat?
Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk rumah ibadat keluarga.

5. Apa sajakah sebutan/nama rumah ibadat keluarga untuk masing-masing agama?
Rumah ibadat keluarga dalam Islam disebut musalla/langgar/surau/meunasah; dalam Kristen disebut kapel/rumah doa; dalamKatolik disebut kapel; dalam Hindu disebut sanggah/mrajan/panti/paibon; dalam Buddha disebut cetya; dan dalamKonghucu disebut siang hwee/ co bio/ cong bio/kong tek su

6. Apa yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan (Ormas Keagamaan)?
Ormas Keagamaan adalah organisasi non-pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftardi pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik

7. Apa saja contoh-contoh Ormas Keagamaan dari berbagai agama?
Ormas KeagamaanIslam antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah (DDI), Mathlaul Anwar.

Ormas Keagamaan Kristen antara lain Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Persatuan Injili Indonesia (PII), Persatuan GerejaPantekosta Indonesia (PGPI)

Ormas Keagamaan Katolik antara lain Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)

Ormas KeagamaanHindu antara lain Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Prajaniti Hindu Indonesia (Prajaniti), Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI), Pemuda Hindu Indonesia, Widyapit.

Organisasi Keagamaan Buddha antara lain Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI).

Organisasi Keagamaan Konghucu antara lain Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN), Generasi Muda Khonghucu (GEMAKU), Perempuan Khonghucu Indonesia (PERKHIN).

8. Apa yang dimaksud dengan Pemuka Agama?
Pemuka agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.

9. Apa yang dimaksud dengan Forum Kerukunan Umat Beragama?
Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah Forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah (dalam hal ini pemerintah daerah) dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

10. Apa yang dimaksud dengan panitia pembangunan rumah ibadat?
Panitia pembangunan rumah ibadah adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat.

11. Apa yang dimaksud dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadat?
IMB rumah ibadat adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadat.

12. Mengapa dalam istilah ‘IMB rumah ibadat’ menggunakan huruf r dan I (dengan huruf kecil), bukan huruf R dan I (dengan huruf besar)?
Penggunaan huruf r dan I (dengan huruf kecil) dalam istilah ‘IMB rumah ibadat’ mengandung makna bahwa pengertian IMB tersebut sama dengan IMB gedung lainnya, hanya saja penggunaannya diperuntukkan bagi rumah ibadat.

BAB II
TUGAS KEPALA DAERAH
DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

1. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama?
Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintah daerah dan Pemerintah.

2. Mengapa dalam urutan tanggung jawab pemeliharaan kerukunan itu yang lebih dulu disebut adalah masyarakat, kemudian pemerintahan daerah, dan Pemerintah? Apa maknanya?
Unsur ‘masyarakat’ ditempatkan di urutan nomor pertama yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama. Hal itu mengandung makna bahwa masyarakat memegang peranan penting dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

3. Di pihak Pemerintah, siapakah yang mempunyai tugas dan kewajiban dalam pemeliharaan kerukunan di wilayah provinsi?
Pemeliharaan kerukunan umat beragama di tingkat provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur, karena kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional. Dalam pelaksanaannya, tugas dan kewajiban tersebut dibantu oleh wakil gubernur dan aparat terkait, serta kepadal kantor wilayah departeman (Kementerian) Agama provinsi.

4. Di pihak Pemerintah, siapakah yang mempunyai tugas dan kewajiban dalam pemeliharaan kerukunan di tingkat kabupaten/kota?
Pemeliharaan kerukunan umat beragama di tingkat kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban bupati/walikota karena kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional. Dalam pelaksanaannya, tugas dan kewajiban bupati/walikota tersebut dibantu oleh wakil bupati/wakil walikota dan aparat terkait serta kepala kantor departemenagama kabupaten/kota.

5. Sebutkan tugas dan kewajiban gubernur dalam rangka pemeliharaan kerukunan di wilayahnya?
Tugas dan kewajiban gubernur dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah :
a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di provinsi;
b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian,saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
d. membina dan mengoordinasikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.

6. Kepada siapakah gubernur dapat mendelegasikan tugas-tugas dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama tersebut?
Pelaksanaan tugas pemeliharaan kerukunan umat beragama oleh gubernur dapat didelegasikan kepada wakil gubernur, yaitu yang menyangkut tugas mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi, mengoordinasikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama, tugas menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama.

7. Sebutkan tugas dan kewajiban bupati/walikota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama?
Tugas dan kewajiban bupati/walikota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah:
a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota;
b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian,saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama;
d. membina dan mengoordinasikan camat, lurah, atau kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama; dan
e. menerbitkan IMB rumah ibadat; khusus untuk Provinsi DKI Jakarta diterbitkan oleh gubernur.

8. Kepada siapakah bupati/walikota dapat mendelegasikan tugas-tugas dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama?
Pelaksanaan tugas pemeliharaan kerukunan umat beragama oleh bupati/walikota dapat didelegasikan kepada wakil bupati/wakil walikota, yaitu yang menyangkut tugas mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota, dan mengoordinasikan camat, lurah, dan kepala desa dalampenyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupab beragama.

9. Apakah bupati/walikota juga dapat melimpahkan sebagian tugasnya kepada camat dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama?
Dapat, yaitu dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, dan dalam menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama.

10. Sebutkan tugas dan hak camat dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama!
a. memelihara ketenteraman dan ketertiban termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan;
b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
c. membina dan mengoordinasikan lurah dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalamkehidupan keagamaan.

11. Sebutkan tugas dan kewajiban lurah/kepala desa dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama!
Tugas dan kewajiban lurah/kepala desa adalah:
a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan/desa; dan
b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara umat beragama.
BAB III
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)

1. Untuk apa Forum Kerukunan Umat Beragama dibentuk?
Pembentukan FKUB bertujuan untuk memelihara dan mengembangkan kerukunan umat beragama dalam kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Dimana kedudukan FKUB dalam tata pemerintah kita?
FKUB ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

3. Apakah FKUB dapat dibentuk di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa?
FKUB dapat dibentuk di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa untuk kepentingan dinamisasi kerukunan, tetapi tidak memiliki tugas formal sebagaimana FKUB tingkat provinsi, kabupaten/kota

4. Siapa yang membentuk FKUB?
FKUB dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
5. Bagaimana hubungan antara FKUB provinsi dengan FKUB kabupaten/kota?
Hubungan keduanya bersifat konsultatif.

6. Apa tugas FKUB provinsi?
Tugas FKUB provinsi:
a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan
d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

7. Apa tugas FKUB kabupaten/kota?
Tugas FKUB provinsi:
a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;
d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat, dan memberikan pendapat tertulis untuk izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat yang diberikan oleh bupati/walikota; dan
f. memberikan pendapat atau saran dalam hal penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadat kepada bupati/walikota.

8. Siapa saya yang berhak menjadi anggota FKUB?
Keanggotaan FKUB terdiri dari pemuka-pemuka agama yaitu tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.

9. Berapa jumlah FKUB?
Untuk tingkat provinsi jumlah anggota FKUB maksimal 21 orang dan untuk tingkat kabupaten/kota maksimal anggotanya berjumlah 17 orang.

10. Berikan contoh cara penghitungan anggota FKUB di suatu daerah!
Di satu provinsi misalnya telah ditetapkan jumlah anggota FKUB sebanyak 21 orang (dua puluh satu) orang. Diasumsikan bahwa di provinsi tersebut terdapat 6 (enam) agama yang dipeluk masyarakat , yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, danKhonghucu. Langkah pertama diambil 6 (enam) orang sebagai perwakilan setiap agama untuk menjadi anggota FKUB. Setelah itu dihitung, 100% dari jumlah umat beragama dari provinsi dibagi 21 (dua puluh satu) orang anggota FKUB provinsi, berarti seorang anggota FKUB provinsi memerlukan proporsi penduduk umatnya4,76% dari keseluruhan jumlah umat beragama provinsi. Jika proporsi suatu umat beragama adalah 4,76% atau kurang, maka seorang wakil yang telah ditetapkan di atas berarti hanya satu itulah wakilnya. Demikian seterusnya setiap kelipatan 4,76% bertambah wakilnya seorang lagi. Jika kelipatan tersebut tidak persis 4,76% maka dimusyawarahkan bersama.

Demikian pula cara untuk penghitungan anggota FKUB kabupaten/kota. Di suatu kabupaten/kota misalnya telah ditetapkan jumlah FKUB sebanyak 17 (tujuh belas) orang. Diasumsikan bahwa di kabupaten/kota tersebut terdapat 6 (enam) agama yang dipeluk masyarakat, yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, danKhonghucu. Langkah pertama diambil 6 (enam) orang sebagai perwakilan setiap agama untuk menjadi anggota FKUB. Setelah itu dihitung, 100% dari jumlah umat beragama kabupaten/kota dibagi 17 (tujuh belas) orang anggota FKUB kabupaten/kota, berarti seorang anggota FKUB kabupaten/kota memerlukan proporsi penduduk umatnya 5,88% dari keseluruhan jumlah umat beragama kabupaten/kota. Jika suatu proporsi suatu umat beragama adalah 5,88% atau kurang, maka seorang wakil yang telah ditetapkan di atas berarti hanya satu itulah wakilnya. Demikian seterusnya setiap kelipatan 5,88% bertambah wakilnya seorang lagi. Jika kelipatan tersebut tidak persis 5,88% maka dimusyawarahkan bersama.

11. Kenapa keanggotaan FKUB dihitung menurut perimbangan jumlah penduduk?
Perhitungan menurut perimbangan jumlah penduduk dipandang lebih mendekati keadilan.

12. Apakah sistem keanggotaan FKUB tidak membuat FKUB itu seperti lembaga perwakilan?
FKUB bukanlah lembaga perwakilan. FKUB merupakan suatu forum/wadah yang dibentuk untuk menampung seluruh aspirasi kepentingan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Demikian pula FKUB dalam mengambil keputusan selalu melalui musyawarah dan mufakat, serta tidak melalui voting.

13. Bagaimana jika setelah dilakukan perhitungan berdasarkan proporsi jumlah penduduk ternyata jumlah anggota FKUB tidak pas, dalam arti bertambah atau berkurang 1 orang?
Dalam hal demikian, maka para pemuka agama yang bersangkutan bermusyawarah untuk memperoleh jumlah sesuai dengan yang ditetapkan menurut pasal 10 ayat (2).

14. Bagaimana struktur kepemimpinan FKUB?
FKUB dipimpin oleh seorang ketua, dibantu oleh 2 orang wakil ketua, satu orang sekretaris dan satu orang wakil sekretaris. Pengurus tersebut dipilih secara musyawarah oleh anggota.

15. Apa tugas Dewan Penasehat FKUB
Tugas Dewan Penasehat FKUB:
a. Membantu kepala daerah dalammerumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
b. Memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama.

16. Siapa saja yang duduk sebagai anggota Dewan Penasehat FKUB di tingkat provinsi?
Anggota Dewan Penasehat FKUB adalah para pejabat di lingkungan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh gubernur dengan susunan anggota sebagai berikut:
Ketua : wakil gubernur
Wakil Ketua : kepala kantor wilayah departemen agama provinsi;
Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi
Anggota : pimpinan instansi terkait, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku

17. Siapa saja yang duduk sebagai anggota Dewan Penasehat FKUB di tingkat kabupaten/kota?
Anggota Dewan Penasehat FKUB adalah para pejabat di lingkungan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan sebagai berikut:
Ketua : wakil bupati/walikota;
Wakil Ketua : kepala kantor departemen agama kabupaten/kota
Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota
Anggota : pimpinan instansi terkait, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18. Bagaimana pola hubungan FKUB dengan Dewan Penasehat FKUB?
FKUB dan Dewan Penasehat FKUB adalah dua struktur organisasi yang terpisah namun kedua lembaga tersebut mempunyai hubungan kemitraan.

19. Apa saja yang diatur oleh Peraturan Gubernur?
Yang diatur oleh Peraturan Gubernur mengenai FKUB dan Dewan Penasehat FKUB baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota antara lain adalah:
a. Pengukuhan/pelantikan anggota FKUB dan Dewan Penasehat FKUB;
b. Masa kerja FKUB dan Dewan Penasehat FKUB;
c. Penggantian antar waktu FKUB dan Dewan Penasehat FKUB bila berhalangan tetap, pindah alamat, dan sebab-sebab lain karena tidak mampu melaksanakan tugasnya;
d. Tata administrasi umum dan keuangan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB; dan
e. Prinsip dasar tata kelola FKUB yang selanjutnya diatur dalam anggaran rumah tangga FKUB.
BAB IV
PENDIRIAN RUMAH IBADAT

1. Apa yang menjadi dasar utama keinginan mendirikan rumah ibadat?
Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan bagi pelayanan umat beragamayang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud di atas tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

2. Apa yang dimaksud dengan keperluan nyata dan sungguh-sungguh?
Keperluan nyata dan sungguh-sungguh adalah bila terdapat sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) pemeluk agama dewasa (dengan KTP) di suatu wilayah kelurahan/desa atau kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

3. Apa lagi yang harus dipertimbangkan bila mendirikan rumah ibadat?
Pendirian rumah ibadat dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama,tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturanperundang-undangan.

4. Di kelurahan/desa manakah rumah ibadat itu didirikan apabila pendirian suatu rumah ibadat didasarkan atas perhitungan pada tingkat kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi?
Rumah ibadat itu didirikan di kelurahan/desa dimana terdapat dukungan 60 (enam puluh) orang dewasa penduduk setempat.

5. Siapa sajakah yang boleh menjadi pendukung itu?
Penduduk setempat di luar yang 90 (sembilan puluh) orang tanpa memandang agama yang dianut.

6. Apabila persyaratan 90 (sembilan puluh) orang terpenuhi dan dukungan 60 (enam puluh) orang sudah terpenuhi, persyaratan apalagi yang diperlukan?
Ada dua persyaratan lagi yaitu rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

7. Apakah dukungan 60 (enam puluh) orang tersebut bersifat mutlak?
Tidak. Apabila dukungan itu tidak mencapai 60 (enam puluh) orang maka pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

8. Apakah ketentuan mengenai kedua rekomendasi tersebut berlaku untuk seluruh provinsi?
Ya, kecuali untuk DKI Jakarta karena di DKI Jakarta IMB diterbitkan oleh Gubernur maka rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan tersebut disesuaikan pada tingkat provinsi.
9. Apa yang dimaksud persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung?
Persyaratan administratif adalah seperti surat keterangan tanah dan lain-lain. Adapun persyaratan teknis bangunan gedung adalah seperti persyaratan tata bangunan gedung. Kedua tata persyaratan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

10. Bagaimana cara FKUB menerbitkan rekomendasi itu?
Rekomendasi FKUB harus berbentuk tertulis yang merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB.

11. Siapa yang harus mengajukan permohonan pendirian rumah ibadat?
Permohonan pendirian rumah ibadat diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat. Panitia pembangunan rumah ibadat dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat.

12. Kepada siapa permohonan IMB rumah ibadat diajukan?
Permohonan IMB rumah ibadat diajukan kepada bupati/walikota, khusus untuk DKI Jakarta diajukan kepada Gubernur.

13. Berapa lama jangka waktu bupati/walikota/ gubernur DKI Jakarta memberikan keputusan terhadap permohonan IMB rumah ibadat?
Bupati/walikota/Gubernur DKI Jakarta memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan. Penghitungan waktu 90 (sembilan puluh) hari dimulai pada saat panitia pembangunan menyerahkan syarat-syarat yang lengkap kepada pemerintahan kabupaten/kota/Gubernur DKI Jakarta.

14. Tindakan apa yang harus dilakukan pemerintah daerah terhadap bangunan rumah ibadat yang telah memiliki IMB apabila terjadu perubahan tata ruang?
Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru dan segala kompensasi serta ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V
IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN
BANGUNAN GEDUNG

1. Apakah suatau bangunan gedung yang bukan rumah ibadat dapat difungsikan sebagai rumah ibadat sementara?
Bangunan gedung bukan rumah ibadat, dapat digunakan sebagai rumah ibadat sementara oleh kelompok umat beragama di suatu wilayah, setelah memperoleh Surat Keterangan Pemberian Izin Sementara Pemanfaatan Gedung dari Bupat/Walikota/Gubernur DKI Jakarta

2. Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung sebagai rumah ibadat?
Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:
a. laik fungsi yang mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunangedung.
b. terpeliharanya kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan persyaratan meliputi:
1) izin tertulis pemilik bangunan;
2) rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;
3) pelaporan tertulis kepadaFKUB kabupaten/kota; dan
4) pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

3. Apa dasar pertimbangan bupati/walikota/Gubernur DKI Jakarta untuk menerbitkan Surat Keterangan Pemberian Izin Sementara rumah ibadat?
Surat Keterangan Pemberian Izin Sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat diterbitkan bupati/walikota/Gubernur DKI Jakarta setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepada kepala departemen agama dan FKUB Kabupaten/kota.

4. Berapa lama masa berlaku Surat Keterangan Pemberian Izin Sementara tersebut?
Surat Keterangan Pemberian Izin Sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat tersebut berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

5. Bagaimana apabila masa 2 (dua) tahun telah berakhir?
Pengguna bangunan gedung bukan rumah ibadat dapat mengajukan kembali permohonan Surat Keterangan Pemberian Izin Sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sesuai persyaratan dalam pasal 18 ayat (1), (2), dan (3).

6. Apakah wewenang bupati/walikota/Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Surat Keterangan Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung bukan rumah ibadat itu, dapat dilimpahkan kepada pejabat lain?
Penerbitan Surat Keterangan Pemberian Izin Sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat yang difungsikan sebagai rumah ibadat , dapat dilimpahkan kepada camat setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama dan FKUB kabupaten/kota setempat. Khusus untuk DKI Jakarta gubernur dapat melimpahkan kepada pejabat di bawahnya.
BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

7. Apa yang dimaksud dengan perselisihan akibat pendirian dan penggunaan rumah ibadat?
Yang dimaksud dengan perselisihan akibat pendirian rumah ibadat ialah perselisihan antara pihak panitia pendiri atau pengguna atau calon pengguna rumah ibadat dengan pihak masyarakat setempat, dengan pemerintah daerah, dengan kantor departemen agama kabupaten/kota atau dengan FKUB setempat dalam hal ini berkaitan dengan izin dan persyaratan pendirian rumah ibadat, ataupun penggunaan bangunan gedung bukan rumah ibadat yang akan atau telah dipergunakan sebagai rumah ibadat.

8. Apa yang menyebabkan terjadinya perselisihan tersebut?
Tindakan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

9. Bagaimana proses penyelesaian perselisihan akibat pendirian rumah ibadat?
a. Penyelesaian perselisihan akibat pendirian rumah ibadat harus diselesaikan secara berjenjang diawali di tingkat kelurahan/desa, kecamatan, dan terakhir di tingkat kabupaten/kota dengan mengedepankan prinsip musyawarah yang difasilitasi oleh para pemuka masyarakat setempat termasuk FKUB.
b. Dalam hal musyawarah penyelesaian perselisihan oleh masyarakat setempat tidak tercapai maka penyelesaiannya ditingkatkan kepada bupati/walikota yang dibantu oleh kepala kantor departemen agama dengan mempertimbangkan pendapat/saran FKUB kabupaten/ kota dan harus dilakukan secara adil dan tidak memihak sehingga masing-masing pihak yang berselisih tidak ada yang dirugikan. Pihak-pihak yang berselisih dihadirkan bersama dengan pihak-pihak terkait. Hasil keputusan musyawarah dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak yang berselisih dan menjadi dokumen yang mengikat.
c. Jika penyelesaian perselisihan yang dilakukan bupati/walikota setempat tidak tercapai kesepakatan, barulah penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri setempat. Kepada Pengadilan Negeri hendaknya disampaikan bukti-bukti dan dokumen berita acara yang telah dicapai pada musyawarah penyelesaian perselisihan di tingkat-tingkat sebelumnya. Dengan demikian proses penyelesaian perselisihan pendirian atau penggunaan rumah ibadat hendaknya dilakukan secara bertahap, tidak secara langsung ke Pengadilan Negeri setempat demi untuk menjaga semangat kebersamaan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.

10. Bagaimana kalau perselisihan itu terjadi dalam hal penggunaan rumah ibadat ?
Penyelesaian perselisihan penggunaan rumah ibadat ini sama dengan proses penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadat.

11. Bagaimana tanggung jawab gubernur terhadap penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan rumah ibadat?
Gubernur bertanggun jawab melaksanakan pembinaan yakni monitoring, pengarahan, dan pengawasan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerahnya dalam menyelesaikan perselisihan pendirian danpenggunaan rumah ibadat agar berlaku secara adil dan tidak memihak.
BAB VII
TENTANG PENGAWASAN DAN PELAPORAN
1. Apa saja substansi yang diawasi oleh gubernur di wilayahnya?
Gubernur dibantu oleh kepala kantor wilayah departemen agama provinsi melakukan pengawasan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerahnya atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadat

2. Apa saja substansi yang diawasi oleh bupati/walikota di wilayahnya?
Bupati/walikota dibantu oleh kepala kantor departemenagama kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap camat dan lurah/kepala desa serta instansi terkait di daerahnya atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadat.

3. Bagaimana mekanisme dan waktu pelaporan gubernur atas pelaksanaan tugas dan wewenang tanggung jawabnya?
Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi.
• Laporan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
• Tembusan dikirim kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, sertaMenteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
• Laporan disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada pulan Januari dan Juli atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

4. Bagaimana mekanisme dan waktu pelaporan bupati/walikota atas pelaksanaan tugas dan wewenang tanggung jawabnya?
Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota.
• Laporan disampikan kepada gubernur.
• Tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
• Laporan disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada pulan Januari dan Juli atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

BAB VIII
BELANJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA SERTA PEMBERDAYAAN FKUB

Dari mana anggaran belanja pembinaan dan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUB?
Anggaran belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUB ditentukan sebagai berikut:
a. di tingkat nasional didanai dari dan atas beban APBN;
b. di tingkat provinsi didanai dari dan atas beban APBD provinsi; dan
c. di tingkat kabupaten/kota didanai dari dan atas beban APBD kabupaten/kota.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

1. Kapan batas akhir pembentukan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota?
FKUB dan Dewan Penasehat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk paling lambat tanggal 21 Maret 2007.

2. Bagaimana dengan FKUB atau forum sejenis yang sudah dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota sebelum berlakunya Peraturan Bersama Menteri ini?
FKUB atau forum sejenis yang sudah dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota disesuaikan dengan Peraturan Bersama Menteri ini paling lambat 21 Maret 2007.

3. Bagaimana status izin bangunan gedung rumah ibadat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan Bersama Menteri ini?
Izin bangunan gedung rumah ibadat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan Bersama Menteri ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.

4. Bagaimana proses renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyai IMB rumah ibadat?
Renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyai IMB rumah ibadat, diproses sesuai dengan ketentuan IMB yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sepanjang tidak terjadi pemindahan lokasi.

5. Bagaimana apabila bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah tetapi belum memiliki IMB rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bersama Menteri ini?
Bupati/walikota membantu memfasilitasi kemudahan penerbitan IMB untuk rumah ibadat dimaksud namun pihak pengguna bangunan rumah ibadat tetap harus mengurus IMB rumah ibadat.

6. Bagaimana status peraturan perundang-undangan yang mengatur pendirian rumah ibadat yang telah ditetapkan pemerintah daerah, sebelum keluarnya Peraturan Bersama Menteri ini?
Peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah , sebelum keluarnya Peraturan Bersama Menteri ini, wajib disesuaikan dengan Peraturan Bersama Menteri ini paling lambat tanggal 21 Maret 2008.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP

1. Bagaimana kedudukan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 setelah Peraturan Bersama Menteri ini diberlakukan?
Setelah Peraturan Bersama Menteri ini diberlakukan maka SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya, khusus mengenai ketentuan yang mengatur pendirian rumah ibadat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Kapan Peraturan Bersama Menteri ini diberlakukan?
Peraturan Bersama Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Maret 2006.
Sumber:
Buku Tanya Jawab Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT, yang diterbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, cetakan I 2007 dan digandakan kembali oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama RI Tahun 2009

Syariat Islam harus jadi Pemersatu Bangsa


Menteri Agama Suryadharma Ali berharap syariat Islam yang diberlakukan di Aceh ke depan semakin menjadi pemersatu dan kekuatan di Indonesia.

“Syariat Islam harus menjadi kekuatan ekonomi, sosial dan politik bagi Indonesia,” kata Suryadharma Ali ketika diterima Bupati Aceh Barat Teuku Alaidinsyah di kediamannya, Kota Meulaboh, Selasa (18/2) siang.

Menag berada di provinsi paling Barat Indonesia itu dalam kaitan kunjungan kerja untuk melihat langsung kesiapan Sekolah Tinggi Agama Islam Tgk Chiek Direndeng menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) beberapa waktu mendatang.

Ikut mendampingi Menteri Agama, Direktur Pendidikan Islam Dede Rosada, staf khusus Budi Setiawan, Sekretaris Ditjen Bimas Islam Muhammad Amin, Kanwil Kemenag Aceh dan dan beberapa orang direktur di lingkungan Kementerian Agama.

Menurut Menag, syariat Islam yang berkembang di Aceh berlangsung dengan baik. Karena ajaran Islam itu mengedepankan rahmatan lil alamin, penuh rahmat dan toleransi. Islam yang berkembang di Aceh diharapkan dapat menjadi inspirasi dan mendorong kekuatan bagi ekonomi rakyat. 

“Jika kita memberi kehidupan kepada seseorang, tentu itu sama dengan memberi kehidupan bagi jagat raya. Alam semesta yang luas ini,” kata Suryadharma. 

Suryadharma menyambut gembira bahwa program kegiatan Maghrib mengaji di daerah ini mendapat sambutan hanyat. Anak usia dini hingga dewasa melaksanakan dengan baik. Bahkan, dilengkapi pula dengan kegiatan safari Subuh yang didukung Forum Komunikasi Safari Subuh. (Antara)

Sumber: http://m.islamindonesia.co.id/detail/1410-Syariat-Islam-harus-jadi-Pemersatu-Bangsa

SURAT GEMBALA KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA (KWI) MENYAMBUT PEMILU LEGISLATIF 2014


“JADILAH PEMILIH YANG CERDAS DENGAN BERPEGANG PADA HATI NURANI”

Saudara-saudari, segenap umat Katolik Indonesia yang terkasih,
Bangsa kita sedang bersiap diri menyambut Pemilu legislatif untuk memilih DPR, DPD dan DPRD yang akan diselenggarakan tanggal 9 April 2014. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Pemilu menjadi peristiwa penting dan strategis karena merupakan kesempatan memilih calon legislatif dan perwakilan daerah yang akan menjadi wakil rakyat.

Hak dan Panggilan Ikut Serta Pemilu
Warga negara yang telah memenuhi syarat berhak ikut menentukan siapa yang akan mengemban kedaulatan rakyat melalui Pemilu. Mereka yang terpilih akan menempati posisi yang menentukan arah dan kebijakan negeri ini menuju cita-cita bersama, yaitu kesejahteraaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, selain merupakan hak, ikut memilih dalam Pemilu merupakan panggilan sebagai warga negara. Dengan ikut memilih berarti Anda ambil bagian dalam menentukan arah perjalanan bangsa ke depan. Penting disadari bagi para pemilih untuk tidak saja datang dan memberikan suara, melainkan menentukan pilihannya dengan cerdas dan sesuai dengan hati nurani. Dengan demikian, pemilihan dilakukan tidak asal menggunakan hak pilih, apalagi sekedar ikut-ikutan. Siapa pun calon dan partai apa pun pilihan Anda, hendaknya dipilih dengan keyakinan bahwa calon tersebut dan partainya akan mewakili rakyat dengan berjuang bersama seluruh komponen masyarakat mewujudkan cita-cita bersama bangsa Indonesia. Pertanyaannya adalah calon legislatif macam apa yang mesti dipilih dan partai mana yang mesti menjadi pilihan kita.

Kriteria Calon Legislatif
Tidak mudah bagi Anda untuk menjatuhkan pilihan atas para calon legislatif. Selain karena banyak jumlahnya, mungkin juga tidak cukup Anda kenal karena tidak pernah bertemu muka. Para calon legislatif yang akan Anda pilih, harus dipastikan bahwa mereka itu memang orang baik, menghayati nilai-nilai agama dengan baik dan jujur, peduli terhadap sesama, berpihak kepada rakyat kecil, cinta damai dan anti kekerasan. Calon legislatif yang jelas-jelas berwawasan sempit, mementingkan kelompok, dikenal tidak jujur, korupsi dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kedudukan tidak layak dipilih. Hati-hatilah dengan sikap ramah-tamah dan kebaikan yang ditampilkan calon legislatif hanya ketika berkampanye, seperti membantu secara material atau memberi uang. Hendaklah Anda tidak terjebak atau ikut dalam politik uang yang dilakukan para caleg untuk mendapatkan dukungan suara. Perlulah Anda mencari informasi mengenai para calon yang tidak Anda kenal dengan pelbagai cara. Demi terjaga dan tegaknya bangsa ini, perlulah kita memperhitungkan calon legislatif yang mau berjuang untuk mengembangkan sikap toleran dalam kehidupan antarumat beragama dan peduli pada pelestarian lingkungan hidup. Pilihan kepada calon legislatif perempuan yang berkualitas untuk DPR, DPD dan DPRD merupakan salah satu tindakan nyata mengakui kesamaan martabat dalam kehidupan politik antara laki-laki dan perempuan, serta mendukung peran serta perempuan dalam menentukan kebijakan dan mengambil keputusan.

Kriteria Partai Politik
Kita bersyukur atas empat kesepakatan dasar dalam berbangsa dan bernegara yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita percaya bahwa hanya dengan mewujudkan keempat kesepakatan tersebut, bangsa ini akan mampu mewujudkan cita-citanya. Oleh karena itu, dalam memilih partai perlu memperhatikan sikap dan perjuangan mereka dalam menjaga keempat kesepakatan tersebut. Hal yang penting untuk menjadi pertimbangan kita adalah partai yang memiliki calon legislatif dengan kemampuan memadai dan wawasan kebangsaan yang benar. Partai yang memperjuangkan kepentingan kelompoknya apalagi tidak berwawasan kebangsaan, hendaknya tidak dipilih.

Pengawasan atas Jalannya Pemilu
Setiap warga negara diharapkan ikut memantau dan mengawasi proses dan jalannya Pemilu. Pengawasan itu bukan hanya pada saat penghitungan suara, melainkan selama proses Pemilu berlangsung demi terlaksananya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil). Kita perlu mendorong dan memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok dalam masyarakat yang dengan cermat mengikuti dan mengritisi proses jalannya Pemilu. Hendaknya Anda mengikuti secara cermat proses penghitungan suara bahkan harus terus mengawasi pengumpulan suara dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai ke tingkat kecamatan dan kabupaten agar tidak terjadi rekayasa dan kecurangan.

Pemilu yang Aman dan Damai
Amat penting bagi semua warga masyarakat untuk menjaga Pemilu berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, damai dan berkualitas. Jangan sampai terjadi kekerasan dalam bentuk apapun, baik secara terbuka maupun terselubung, karena bila sampai terjadi kekerasan maka damai dan rasa aman tidak akan mudah dipulihkan. Perlu tetap waspada terhadap usaha-usaha memecah belah atau mengadu domba yang dilakukan demi tercapainya suatu target politik. Bila ada sesuatu yang bisa menimbulkan kerawanan, khususnya dalam hal keamanan dan persatuan ini, partisipasi segenap warga masyarakat untuk menangkalnya sangat diharapkan.

Calon Legislatif
Para calon legislatif, kami hargai Anda karena tertarik dan terpanggil terjun dalam dunia politik. Keputusan Anda untuk mempersembahkan diri kepada Ibu Pertiwi melalui jalan itu akan menjadi kesempatan untuk berkontribusi secara berarti bahkan maksimal bagi tercapainya cita-cita bangsa Indonesia. Karena itu, tetaplah memegang nilai-nilai luhur kemanusiaan, serta tetap berjuang untuk kepentingan umum dengan integritas moral dan spiritualitas yang dalam. Anda dipanggil dan diutus menjadi garam dan terang!

Saudara-saudari terkasih,
Ikutlah memilih. Dengan demikian Anda ikut serta dalam menentukan masa depan bangsa. Sebagai umat beriman, marilah kita mengiringi proses pelaksanaan Pemilu dengan doa memohon berkat Tuhan, semoga Pemilu berlangsung dengan damai dan berkualitas serta menghasilkan wakil-wakil rakyat yang benar-benar memperhatikan rakyat dan berjuang untuk keutuhan Indonesia. Dengan demikian cita-cita bersama, yaitu kebaikan dan kesejahteraan bersama semakin mewujud nyata.

Semoga Bunda Maria, Ibu segala bangsa, senantiasa melindungi bangsa dan negara kita dengan doa-doanya.

Jakarta, Januari 2014

KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA

Mgr. Ignatius Suharyo
Ketua

Mgr. Johannes Pujasumarta
Sekretaris Jenderal