Pluralisme Terus Terusik


Konflik sosial dan tindak kekerasan yang mengancam pluralisme terus terjadi di sejumlah daerah. Hal itu merupakan dampak kegaduhan politik dan sistem ekonomi yang tidak adil sehingga dengan mudah dimobilisasi demi kepentingan tertentu.

Kegaduhan politik dan sistem ekonomi tidak adil itu disampaikan Direktur Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Franz Magnis-Suseno dalam acara bedah buku Ahmad Syafii Maarif: Memoar Seorang Anak Kampung di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (18/6). Dalam acara itu hadir pula Ahmad Syafii Maarif serta Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura, Pontianak, Aswandi.

”Ketika persaingan ekonomi dan politik menguat, perasaan primordial mudah dimobilisasi untuk berbagai kepentingan. Ini mengancam pluralisme yang selama ini dibangun di Indonesia,” ujar Franz Magnis.

Dia menilai, Syafii Maarif berkontribusi besar dalam menggalang pluralisme di Indonesia. Dalam masyarakat plural sangat perlu dikedepankan sikap saling percaya sehingga setiap kelompok tidak merasa terasing.

Pembawaan diri anggota kelompok yang provokatif bisa mengusik toleransi yang sudah dibangun berbagai kalangan masyarakat. ”Dari sisi agama, misalnya, apa yang kita anggap benar biarlah kita anggap sebagai kebenaran, tetapi jangan sekali-kali memaksakan kebenaran menurut keyakinan kita itu kepada kelompok lain,” katanya.

Pendidikan

Membangun dialog antar-golongan atau kelompok dalam masyarakat yang plural sangat dipengaruhi kualitas pendidikan. ”Kedewasaan berdialog lintas agama, golongan, atau suku ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diperoleh seseorang. Ini tidak saja pendidikan formal, tetapi juga pendidikan karakter,” ujar Syafii.

Syafii mengakui, awalnya dirinya merupakan salah seorang yang ingin mendorong Indonesia menjadi negara Islam. Namun, setelah menempuh pendidikan di sejumlah tempat, termasuk di luar negeri, keinginannya itu perlahan-lahan hilang. Dia menyadari, Indonesia tidak akan menjadi rumah yang indah untuk semua golongan jika keinginan itu terwujud.

Aswandi menambahkan, kualitas pendidikan Indonesia saat ini masih harus terus diperbaiki karena masih banyak kekurangan. Pendidikan Indonesia belum menonjolkan pendidikan karakter.

”Saya agak miris, suatu saat ada mahasiswa yang mengikuti kuliah kerja nyata menolak ditempatkan di suatu daerah yang keyakinan mayoritas penduduknya berbeda dengannya. Dia berasal dari kalangan pendidikan. Ini menyangkut soal pendidikan karakter,” kata Aswandi.

Pekan lalu, penulis buku Sejarah Tuhan, Karen Armstrong, menolak pandangan bahwa agama merupakan sumber kekerasan. Agama malah memberikan makna hidup dan memperkenalkan seni dan keindahan bagi umat manusia. Jika dipahami secara benar, kata Armstrong, agama bisa mendorong kehidupan yang harmonis. Armstrong mengaku telah mempelajari banyak agama, seperti Islam, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. (Kompas cetak, 19 Juni 2013))

Agama Sumber Damai


Agama-agama bukanlah sumber kekerasan, melainkan justru mengajarkan cinta kasih kepada sesama. Dengan pemahaman demikian, dari agama semestinya dapat dibangun masyarakat yang damai dan menghargai semua kelompok yang berbeda-beda.

Harapan itu dikemukakan Karen Armstrong, penulis buku Twelve Steps to a Compassionate Life, asal Inggris dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (13/6). Hadir Presiden Direktur Mizan Group Haidar Bagir. Karen mengunjungi Jakarta untuk beberapa ceramah sekaligus mendorong deklarasi Charter of Compassion atau Piagam Welas Asih di Indonesia.

Karen mengaku telah mempelajari banyak agama, seperti Islam, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Dia juga menulis buku tentang sejarah Tuhan, perang atas nama Tuhan, agama, dan Nabi Muhammad. Semua itu mendorongnya menemukan kaidah emas yang penting untuk membangun kehidupan penuh cinta kasih.

Salah satu kaidah itu adalah pentingnya menyelisik ke dalam hati untuk menemukan apa yang membuat kita tersakiti dan menolak menimbulkan rasa sakit itu kepada orang lain. Semua orang pernah menderita dan kita perlu memahami penderitaan itu.

”Kita perlu mendorong penerapan kaidah emas penuh cinta kasih itu di dunia nyata. Itu diperlukan untuk membangun komunitas global di mana semua kelompok dengan ideologinya dapat hidup saling menghormati,” katanya.

12 langkah

Karen menjabarkan 12 langkah membangun kehidupan penuh welas asih. Hal itu mencakup belajar tentang cinta kasih, melihat diri sendiri, belas kasih kepada orang lain, empati, perhatian, tindakan, pengakuan sedikitnya yang kita ketahui, berbicara yang baik, peduli, pengetahuan, pengakuan, dan mencintai musuh. Prinsip itu diharapkan bisa dilaksanakan di berbagai komunitas dan profesi, seperti bisnis, kedokteran, masyarakat kota, pendidikan, atau keagamaan.

Karen menolak pandangan agama merupakan sumber kekerasan. Agama justru memberikan makna hidup dan memperkenalkan seni dan keindahan bagi umat manusia. Jika dipahami secara benar, agama bisa mendorong kehidupan yang harmonis.

Haidar Bagir menjelaskan, dalam peringatan ulang tahun ke-30, Mizan meluncurkan Gerakan Islam Cinta. Dengan didukung tokoh-tokoh Muslim, gerakan ini berusaha mengampanyekan wajah Islam yang berorientasi cinta kasih. Hal itu sekaligus memperkuat konsolidasi kalangan Islam moderat yang menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama.

Selama ini, orientasi cinta kasih dalam Islam tenggelam akibat berbagai masalah sosial-politik. ”Ini langkah penting untuk mengajak semua manusia kembali pada cinta kasih. Kehadiran agama semestinya mendorong perdamaian, jangan jadi sumber kekerasan dan penindasan,” katanya.

(Kompas cetak, 14 Juni 2013)

MUI Tegal: Haram Siswa Muslim Sekolah di Sekolah Non-Muslim


Menjelang musim penerimaan siswa baru sekoah-sekolah dasar dan menengah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tegal mengeluarkan fatwa tegas.

Dalam hal ini, MUI Kota Tegal telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan orang tua atau keluarga Muslim mendaftarkan anaknya di sekolah-sekolah yang dikelola yayasan non-Muslim.
“Dalam Musda MUI Kota Tegal yang berlangsung akhir April 2013 tersebut, kita memang mengeluarkan fatwa seperti itu,” jelas Ketua MUI Kota Tegal Harun Abdi Manaf, Selasa (11/6).
Harun menyebutkan, keluarnya fatwa tersebut bukannya tanpa alasan. Tapi dilandasi keprihatinan atas perkembangan dunia pendidikan di Kota Tegal dan upaya menyelamatkan anak-anak dari keluarga Muslim.

Dia menyebutkan, keluarnya fatwa tersebut dilatarbelakangai beberapa kejadian yang menimpa duni! a pendidikan di Kota Tegal. Antara lain, adanya penolakan dari sekolah non-Muslim untuk menerima guru Muslim mengajar di sekolah itu.
Peristiwa penolakan guru Muslim dilakukan sekolah milik yayasan non-Muslim cukup ternama, pada awal 2013. Kasus tersebut, menurut Harun, sebenarnya sudah dilaporkan MUI ke Kantor Kementerian Agama Kota Tegal, bahkan juga dilaporkan ke Kementerian Agama Pusat.

Untuk itu, pihak Kantor Kementerian Agama Kota Tegal sudah memberikan beberapa kali teguran ke sekolah bersangkutan. “Namun teguran-teguran tersebut, tetap diabaikan pihak sekolah,” katanya.

Bukan hanya persoalan itu yang memaksa MUI akhirnya mengambil sikap tegas. Dalam pertemuan dengan Komisi I DPRD Kota Tegal di mana Harun juga duduk sebagai Wakil Ketua Komisi I, pihak sekolah non- Muslim tersebut juga tidak mau memberikan pelajaran agama sesuai dengan keyakinan agama siswanya.
“Seluruh siswa di sekolah non-Muslim itu, hanya mendapat pelajaran agama yang menjadi dasar keya! kinan sekolah tersebut. Bahkan semua pelajar non-Muslim yang sekolah d i sekolah tersebut, diwajibkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan agama yang diselenggarakan sekolah tersebut,” katanya menjelaskan.

Bahkan ketika Komisi I dan Kantor Kementerian Agama mendesak agar sekolah tersebut menyediakan pendidikan agama sesuai keyakinan masing-masing siswa yang di sekolah non-Muslim, pihak sekolah tetap menolak melakukannya.

Alasannya, ada surat dari Yayasan yang menyatakan seluruh siswa di sekolah non-Muslim tersebut hanya akan diberikan pelajaran agama yang menjadi dasar pendirian sekolah.

Dengan demikian, semua keluarga Muslim yang menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut, dianggap sudah memahami ketentuan ini.

Harun menyebutkan, MUI Kota Tegal sudah mengingatkan ketentuan tersebut menyalahi ketentuan yang sudah digariskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah.

Dalam salah satu ketentuannya, penyelenggara sekolah wajib menyediakan atau memberikan pendidikan agama sesuai dengan keya! kinan agama masing-masing siswa. Ketentuan ini, juga sudah diterapkan sekolah-sekolah muslim di Kota Tegal, seperti sekolah-sekolah milik yayasan pendidikan Muhammadiyah.

Di sekolah itu, siswa yang non-Muslim diberikan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. “Meski pun sudah diingatkan mengenai ketentuan itu, pihak sekolah non-Muslim ternyata tetap mengabaikan,” tuturnya.
Berdasarkan kondisi itulah, MUI Kota Tegal akhirnya mengeluarkan fatwa yang melarang anak-anak dari keluarga Muslim untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah milik yayasan non-Muslim. “Dengan demikian, keluarnya fatwa MUI bukan karena kita tidak bisa bersikap toleran. Tapi memang ada latar belakangnya,” kata Harun menjelaskan.

Di Kota Tegal, ada beberapa sekolah yang dikelola yayasan pendidikan non-Muslim. Bahkan ada salah satu yayasan non-Muslim yang mengelola sekolah mulai dari tingkat TK hingga SMA. 

(Sumber: REPUBLIKA.CO.ID)

Wawancara: Anhar Gonggong, Pancasila itu Hasil Kompromi


Pemilu 2014 tinggal menghitung bulan saja. Menjelang pesta demokrasi tersebut, berbagai isu mulai bermunculan. Di kalangan sebagian kelompok dan partai politik Islam, tak bisa menafikkan kerinduan untuk melihat Indonesia dalam kuasa syariat Islam begitu besar. Sementara  sebagai sebuah dasar negara, secara implementatif, Pancasila sendiri masih bermasalah. “Tak ada satu pun kekuasaan di Indonesia ini dari zaman ke zaman telah mempraktekan Pancasila secara benar,” ujar Anhar Gonggong, sejarawan senior.
 
Lantas bagaimana sejarah perjuangan politik untuk mencapai situasi ideal sebuah bangsa dijalankan? Dan sejauh mana itu berpengaruh kepada situasi Indonesia terkini? Beberapa waktu yang lalu, Hendi Jo dari Islam Indonesia  berkesempatan membicarakan soal-soal tersebut dengan lelaki ramah kelahiran Pinrang, Sulawesi Selatan 69 tahun lalu itu.
 
Banyak kalangan di tubuh umat Islam yang kerap mempertentangkan antara Pancasila dengan Islam,  tanggapan anda?
 
Saya selalu merasa aneh dengan orang-orang yang berlaku seperti itu. Kalau dilihat secara historis, Pancasila itu kan dirumuskan juga oleh tokoh-tokoh Islam seperti KH. Wachid Hasyim, Kahar Muzakir, Ki Bagus Hadikusumo. Sukarno, Hatta, Mohammad Yamin, walaupun dikatakan mereka tidak berideologi Islam, dalam kenyataannya mereka beragama Islam.
 
Justru karena mereka tidak “berideologi” Islam, Sukarno, Hatta dan tokoh-tokoh lain dianggap sebagai representasi dari kelompok sekuler yang menafikan kepentingan umat Islam?
 
Kata siapa? Ketika merumuskan Pancasila, saya pikir mereka tidak menafikan Islam kok. Bahwa ada suatu proses dalam gejolak politik, itu kan biasa. Politik itu lumrahnya soal posisi tawar kan. Mereka selalu berpatokannya kepada Piagam Jakarta. Padahal  menurut saya, tidak benar yang dimiliki oleh kalangan Islam itu hanya Piagam Jakarta. Dari Piagam Jakarta ke 18 Agustus 1945 (perumusan Pancasila) sesungguhnya ada proses. Toh point Ketuhanan Yang Maha Esa tetap ada dan menjadi sila pertama dalam Pancasila. Jadi kepentingan Umat Islam tetap diakomodir.
 
Bisa jadi point itu tidak secara tegas menghadirkan Islam dalam perumusan Pancasila?
 
Kalau melihatnya dari sisi simbol memang iya. Tapi itulah kelirunya menurut saya. Persoalannya adalah bukan menghadirkan simbol tapi sejauh mana Umat Islam yang mayoritas mampu menangkap proses perkembangan yang terjadi dan bisa “menterjemahkan” Pancasila tersebut sesuai keyakinan mereka.
 
Misalnya?
 
Misalnya, kenapa Partai Persatuan Pembangunan (P3) dan partai-partai Islam lainnya tidak duduk bersama dan menterjemahkan sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”  dikaitkan dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”? Bagaimana mengimplementasikan sila ke-5 tersebut  dengan menggunakan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam perspektif Islam  yang bisa diterima oleh setiap orang. Kan begitu? Jangan  selalu hanya mengklaim dan kembali kepada Piagam Jakarta, seolah itu kebenaran mutlak. Wah jangan begitulah.
 
Soalnya, dengan penghilangan 7 kata itu, umat Islam merasa “dirampok”…
 
Saya tidak percaya dengan pendapat itu. Tidak ada “perampokan” sama sekali . Harus dipahami, ada suatu proses yang sangat kritis saat itu,di mana proses itu harus menemukan penyelesaiannya. Ingat, kesepakatan itu diambil setelah melalui proses dialogis dan akhirnya diterima semua pihak. Di mana sisi “perampokannya”?  Jangan langsung mengatakan Islam menolak 18 Agustus itu (perumusan Pancasila) atau mengatakan “Umat Islam terpaksa menerima”. Jangan lupa saat itu kondisinya sangat kritis. Kita masih berada di bawa pengawasan Jepang dan baru sehari menjadi sebuah negara merdeka, lalu harus berusaha menegakan sendi-sendi sebuah negara. Ambillah pemisalan, kelompok nasionalis ngotot untuk tidak mau memasukan unsur Islam dalam Pancasila, apa yang akan terjadi? Deadlock kan? Tapi itu tidak dilakukan oleh Sukarno cs. Karena itu jangan mengira Sukarno cs itu tidak “berkorban”. Pancasila itu jelas hasil kompromi dan menjadi milik semua termasuk umat Islam.
 
Jadi alih-alih berkhianat seperti yang dituduhkan sebagian kelompok Islamis, Sukarno justru mengakomodir  keinginan kelompok Islam?
 
Tidak hanya mengakomodir, saat berpidato pada 1 Juni 1945, secara jelas ia malah menyilahkan kelompok Islam untuk menerapkan syariat islam di Indonesia.  Asal, caranya harus lewat parlemen. Kuasai dulu parlemen baru syariat Islam bisa diterapkan. Jadi Sukarno itu sangat menyadari secara kuantitas orang Islam itu mayoritas, walaupun Islam bukan mayoritas secara politik.
 
Namun secara pribadi, sikap Sukarno sendiri terhadap syariat Islam bagaimana Pa Anhar?
 
Dia sebenarnya tidak menolak syariat Islam diberlakukan. Hanya saja, ini yang selalu dilupakan orang, Sukarno dan Hatta selalu merasa tak pantas berada di posisi satu golongan tertentu.  Mereka sadar bahwa mereka pemimpin bangsa dan harus menjadi milik seluruh elemen bangsa Indonesia.  Makanya, kendati Hatta selalu dikatakan cenderung Masyumi, tapi secara kenyataan dia tidak pernah bergabung dengan partai Islam tersebut. Begitu pula Sukarno, sebetulnya ia tidak sepenuhnya rela dimasukan dalam kelompok nasionalis. Kalaupun sekarang sering digadang-gadang oleh PDIP, ya itu kan salah anaknya saja. Gara-gara Megawati sesungguhnya peran sejarah Sukarno hari ini menjadi menyempit hanya sebagai tokoh nasionalis semata.
 
Kembali ke Piagam Jakarta, nyatanya hari ini masih ada kelompok dan parpol Islam yang ingin memperjuangkan itu?
 
Seperti yang sudah saya katakan tadi, secara pribadi para pendiri bangsa tidak pernah menyalahkan keinginan itu dan mempersilahkan untuk memperjuangkannya, cuma caranya harus demokratis dong. Dan kita harus jujur, bahwa dalam dua kali Pemilu “bersih” pasca reformasi ini, parpol Islam kan kalah terus. Bahkan perolehan suara mereka, kalah dari sebuah partai politik baru dan kecil. Demokrat itu kan dulu kecil. Jadi menurut saya, syariat Islam, Piagam Jakarta itu jualan politik yang sudah tidak laku.
 
Jadi kalau mau laku, harus jualan apa dalam Pemilu mendatang, Pa Anhar?
 
Saya yakin akan laku, kalau sebelum Pemilu nanti, mereka membuat rumusan  yang platform-nya  berdasarkan Pancasila. Mereka harus berusaha menterjemahkan itu dalam bahasa politik umat Islam

Terakhir, di tengah ketidakpastian implementasi Pancasila, tiba-tiba muncul  tawaran politik lain dari sebagian kecil umat Islam, misalnya sistem khilafah. Komentar anda?
 
(Menghela nafas) Saya tidak sepakat itu. Republik ini didirikan bukan hanya oleh dan untuk orang Islam saja. Ada Budi Oetomo, Sjarikat Islam, PNI (bahkan komunis) dan lain-lain, apakah kita menafikan perjuangan mereka? Awalnya kita menjadi sebuah bangsa yang merdeka kan begitu: via hasil kerja bersama. Persoalan kita itu kan bukan sistem. Soal sistem kita sudah selesai lama sekali, bahkan seorang Natsir-pun  (tokoh Masyumi) saat berpidato di Pakistan menyatakan Pancasila adalah jalan final. Persoalan kita hari ini menurut saya adalah bagaimana mengimplementasikan semua itu.

(hendijo/Islam-Indonesia.foto:tatan agus rst)

Sumber: http://www.islamindonesia.co.id/index.php/wawancara/1277-anhar-gonggong-pancasila-itu-hasil-kompromi

Merawat Benih Keberagaman, Menuai Toleransi


Hidup berdampingan antarumat beragama bukanlah hal yang sulit diwujudkan. Pengalaman publik memperlihatkan, perbedaan agama bukanlah kendala untuk menjalin hubungan sosial yang produktif. Di sisi lain, kebijakan pemerintah dalam beberapa hal dinilai tidak mendorong tumbuhnya kepercayaan sosial di antara kelompok yang berbeda identitas.

BI Purwantari

Hubungan antarumat beragama sangat ditentukan oleh tinggi-rendahnya kepercayaan sosial (social trust) yang terbangun di antara individu warga dan antarkelompok di masyarakat. Kepercayaan sosial antarkelompok agama telah tumbuh berkembang di bumi Nusantara sejak berabad-abad lampau. Di Banten, misalnya, masih terdapat warisan toleransi agama yang dibangun pada abad ke-17.

Di Desa Pamarican, Kabupaten Serang, berdiri Wihara Avalokitesvara yang terletak tak jauh dari Masjid Agung Banten. Wihara itu dibangun tahun 1652 oleh Sultan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati untuk menghormati rombongan istrinya, Putri Ong Tin Nio, dari China. Hingga kini pun, meski letaknya berdekatan di wilayah tersebut, tidak pernah terjadi keributan antarumat beragama.

Simbol toleransi tak hanya berupa bangunan fisik. Relasi sosial antarwarga yang berbeda keyakinan pada masa kini pun nyata ada. Pondok Pesantren Walisanga di Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, telah lebih dari satu dasawarsa bekerja sama dengan Seminari Tinggi Santo Paulus, Ledalero.

Bentuk kerja sama terkait dengan pengajaran di Walisanga. Sejumlah frater dari Ledalero mengajar beberapa mata pelajaran dan kegiatan drum band serta teater bagi para santri. Tak hanya itu, tanggung jawab mengawasi keseharian para santri, seperti kedisiplinan shalat, belajar, dan kebersihan pondok pesantren pun ada di tangan frater dari Seminari Ledalero.

Contoh-contoh di atas memperlihatkan bahwa multikulturalisme di negeri ini bukanlah isapan jempol belaka. Pengertian multikulturalisme tak sebatas pada mengakui adanya kemajemukan budaya. Lebih dari itu, pengakuan kemajemukan harus diikuti oleh sikap menghormati dan menciptakan kehidupan bersama yang setara. Tanpa penghormatan dan kesetaraan, mustahil kelompok-kelompok yang berbeda akan bisa hidup berdampingan.

Kepercayaan sosial

Kepercayaan sosial terbentuk manakala individu atau kelompok sosial melakukan sesuatu yang baik terhadap orang atau kelompok bukan karena mereka mengenalnya. Perbuatan baik tersebut dilakukan karena mereka tahu aktor atau kelompok lain pun akan melakukan hal yang sama untuk perkembangan hubungan sosial (Martti Siisiainen, ”Two Concepts of Social Capital”, 2000). Artinya, kepercayaan sosial nyata ada ketika sebuah tindakan yang baik dilakukan terhadap orang atau kelompok yang dianggap asing atau berbeda identitas.

Pengertian itu bisa dipakai untuk menerangkan relasi antarumat beragama. Perbedaan agama sering kali menimbulkan prasangka. Namun, kepercayaan sosial mampu mengikis benih prasangka tersebut. Hasil jajak pendapat Kompas pekan lalu memperlihatkan bahwa di masyarakat sendiri telah terbangun suatu kepercayaan sosial antarwarga yang berbeda agama.

Rata-rata lebih dari tiga perempat bagian responden menyatakan kesediaannya untuk menerima bahkan memberikan bantuan kepada warga yang berbeda keyakinan. Penerimaan tersebut tidak terbatas pada kehadiran sosok mereka yang berbeda agama, tetapi lebih dari itu juga terkait dengan penyelenggaraan acara-acara keagamaan.

Tiga dari empat responden menyatakan bersedia memilih pemimpin yang berbeda agama. Proporsi yang lebih besar tak keberatan memberi izin pendirian rumah ibadah dari agama yang berbeda di tempat tinggalnya. Bahkan, hampir semua responden sepakat menerima jika ada tetangga mereka yang berbeda keyakinan mengadakan acara keagamaan di rumahnya. Pernyataan kesediaan tersebut dilandasi oleh pengalaman para responden sendiri. Hampir separuh dari mereka mempunyai pengalaman terlibat membantu penyelenggaraan acara keagamaan teman atau kerabat yang berbeda keyakinan.

Aktualisasi opini dan pengalaman tersebut bisa dilihat saat pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tahun lalu. Meskipun pesta demokrasi tersebut diwarnai isu primordial, masyarakat tetap memilih secara rasional. Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang berasal dari kelompok agama minoritas tetap terpilih.

Tidak pancasilais

Di samping modal sosial yang telah ada di masyarakat tersebut, publik survei ini melihat masih ada beberapa persoalan. Kebijakan pemerintah dalam menegakkan hukum pada kasus-kasus kekerasan terhadap kelompok agama minoritas dan menjamin pendirian tempat ibadah dinilai masih diskriminatif.

Laporan yang dibuat oleh Setara Institute, Wahid Institute, dan Elsam menunjukkan meningkatnya kasus-kasus intoleransi ataupun tindak kekerasan terhadap kelompok agama minoritas. Para pelaku kekerasan dan kelompok-kelompok intoleran dibiarkan dan terus berkembang. Berbagai kasus penutupan tempat-tempat ibadah di Aceh, Riau, Jambi, dan terutama Jawa Barat terus terjadi.

Dalam konteks tersebut, publik menilai kondisi masyarakat yang menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan bangsa semakin buruk. Artinya, banyak kelompok saat ini berlomba-lomba memenangi kekuasaan untuk diri sendiri dan kelompoknya. Hal itu tecermin dari banyaknya korupsi, pembiaran terhadap munculnya sektarianisme, dan pengabaian kelompok-kelompok marjinal.

Jika dikaitkan dengan Pancasila, bagi sebagian responden, situasi yang ada sekarang dinilai cenderung mengarah pada sikap-sikap yang tidak pancasilais. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, persatuan dan nasionalisme, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta musyawarah untuk mufakat yang dulu digali oleh para pendiri bangsa sedikit demi sedikit mulai tergerus. Pancasila semakin terasa terpinggirkan.

Kondisi toleran dalam masyarakat majemuk tak mungkin dipertahankan tanpa kebijakan yang memberi tempat pada pengakuan kemajemukan dan perlakuan setara pada kelompok-kelompok yang berbeda. Jika tidak dipupuk, benih keberagaman lambat laun bisa mati. Sebaliknya, benih kemajemukan yang dirawat dan dipupuk akan menghasilkan tanaman yang sehat dan terus berkembang. (Litbang Kompas)

(Sumber: Kompas cetak, 3 Juni 2013)