FPI: Tak Masalah Ansor Menentang Sweeping “?”


Front Pembela Islam (FPI) tak peduli dengan sikap Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) yang menentang sweeping mereka ke SCTV atas rencana penayangan film ‘?’. FPI tetap nekat berangkat ke Stasiun SCTV, Sabtu 27 Agustus 2011.

“Tidak masalah ditentang. Ini kami sudah mau berangkat ke SCTV,” kata Ketua DPD FPI Jakarta, Habib Salim Selon Al-Attas kepada VIVAnews.com.

Sebelumnya, Salim mengatakan dasar penolakan FPI terhadap film karya Hanung Bramantyo itu, disebabkan adanya fatwa haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap film tersebut. “Jelas-jelas sudah diharamkan, tapi masih saja diputar. Ini film merusak moral dan akidah umat Islam,” jelas dia.

Ia menegaskan jika pihak SCTV tetap menayangkan film itu, FPI akan melakukan tindak tegas.

“Bukan FPI saja, tapi seluruh umat Islam akan ikut marah dan mengambil tindakan tegas bagi siapapun yang mendukung film ini,” kata dia..

Dirinya menambahkan, FPI tidak akan melakukan sweeping ataupun tindak lainnya, jika tidak ada hal-hal yang merusak moral dan akidah Islam. “Kami pasti diam, kalau tidak ada yang merusak moral dan akidah umat Islam,” katanya.

GP Ansor Pasang Badan

Tindakan FPI ini ditentang oleh GP Ansor. Mereka menilai sweeping itu telah melampaui batas kewenangan sebuah ormas.

“Jika gerakan-gerakan semacam ini dibiarkan, akan memicu munculnya konflik horisontal antar kekuatan-kekuatan sipil dan dalam jangka panjang akan menimbulkan deligitimasi hukum dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum secara sengaja,” kata Ketua GP Ansor, Nusron Wahid dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews.com, Sabtu 27 Agustus 2011.

Nusron mengatakan, FPI boleh saja tidak sependapat dengan substansi film ‘?’ itu. Hak tidak sependapat itu dijamin konstitusi. Namun, kata dia, hak orang-orang yang sependapat juga dijamin oleh konstitusi. Jika terjadi perbedaan, maka sebaiknya diselesaikan melalui institusi negara yang memiliki kewenangan. “Siapapun berhak untuk berpendapat, siapapun berhak untuk memberikan kritik, siapapun berhak untuk menolak, namun siapapun juga wajib menghormati adanya perbedaan pendapat,” kata dia.

Dia menambahkan, jika ada pihak-pihak yang memaksa sweeping untuk menghentikan rencana penayangan Film ‘?’, GP Ansor melalui Barisan Ansor Serbaguna siap pasang badan mencegah aksi itu. “Gerakan Pemuda Ansor melalui Barisan Ansor Serbaguna (BANSER) akan berada di barisan paling depan untuk mencegah pemaksaan kehendak itu terjadi,” kata dia.

“Semata-mata untuk menjaga harmoni hubungan antar kelompok masyarakat yang berbeda-beda demi menjaga tetap tegaknya NKRI.

”Film ‘?’ bercerita tentang pluralisme kehidupan. Inti ceritanya mengangkat umat dari beberapa agama dan keyakinan bisa hidup berdampingan. Dalam konteks ini, kata Nusron, film tidak seharusnya dilihat dari satu perspektif saja. “Film harus dilihat dari perspektif film sebagai kritik terhadap realitas sosial kemasyarakatan, dan sekaligus film dilihat dari perspektif sebagai tawaran tatanan idealitas yang dicita-citakan pembuat film,” kata dia.

Ratusan laskar Front Pembela Islam (FPI) berencana mendatangi kantor stasiun TV Nasional SCTV di Senayan City Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat, guna menuntut dibatalkannya rencana penanyangan film berjudul “?” (baca: Tanda Tanya).

“Rencananya Sabtu 27 Agustus 2011, kami akan mendatangi kantor SCTV untuk mendesak dibatalkannya penyangan film berjudul Tanda Tanya,” kata Ketua DPP Front Pembela Islam DKI Jakarta, Habib Salim Alatas saat berbincang dengan VIVAnews.com, Kamis malam 25 Agustus 2011.

Menurutnya dasar penolakan FPI terhadap film karya Hanung Bramantyo itu, disebabkan adanya fatwa haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap film tersebut. “Jelas-jelas sudah diharamkan, tapi masih saja diputar. Ini film merusak moral dan akidah umat Islam,” jelas dia.

Ia menegaskan jika pihak SCTV tetap menayangkan film itu, FPI akan melakukan tindak tegas.

“Bukan FPI saja, tapi seluruh umat Islam akan ikut marah dan mengambil tindakan tegas bagi siapapun yang mendukung film ini,” ancamnya.

Dirinya menambahkan, FPI tidak akan melakukan swepping ataupun tindak lainnya, jika tidak ada hal-hal yang merusak moral dan akidah Islam. Rencananya 1.500 anggota FPI dan ormas Islam di DKI Jakarta akan ikut dalam aksi tersebut.  (eh)
(Vivanews.com)

Anna Hazare, Gandhi Baru dari India?


IA hanya mengenakan khadi, pakaian berbahan katun yang ditenun sendiri secara sederhana. Begitulah CNN mengawali beritanya ketika menceritakan tentang Anna Hazare, seorang aktivis sepuh—usianya 73 tahun—yang beberapa hari terakhir mengguncang India.

Anna Hazare, hari Selasa lalu, ditangkap polisi dan dimasukkan ke tahanan. Polisi juga menangkap dan menahan 2.600 pendukungnya, tetapi beberapa jam kemudian mereka dibebaskan.

Mantan tentara yang kini lebih memilih hidup asketik dan sehari-hari menumpang tidur di ruangan kecil sebuah kuil di sebuah desa di India bagian barat itu kini mulai dibandingkan dengan Mahatma Gandhi. Gandhi melawan penjajah Inggris pada tahun 1947 dengan mengorbankan perlawanan tanpa kekerasan; Hazare melawan korupsi dengan mogok makan! Seperti pernah dikatakan oleh Mahatma Gandhi, kepuasan itu terletak pada usaha, bukan pada pencapaian hasil. Berusaha keras adalah kemenangan besar.

Usaha keras itu yang kini dilakukan Hazare dengan mogok makan untuk melawan korupsi: untuk mendesak agar pemerintah bertindak tegas dan lugas terhadap praktik-praktik korupsi. Mogok makan, begitu kata Zoya Hasan, seorang profesor ilmu politik di Universitas Jawaharlal Nehru, adalah senjata yang biasa digunakan rakyat saat protes. Mogok makan menjadi senjata, senjata perjuangan.

Dulu, kita mengenal ada laku pepe, berjemur diri di alun-alun untuk meminta keadilan kepada raja. Itulah kearifan lokal kita zaman dulu. Kini, orang tidak akan lagi dianggap kalau nekat laku pepe menuntut keadilan karena keadilan adalah barang dagangan yang mahal harganya.

Sebegitu parahkah korupsi di India, negeri dengan lebih dari semiliar penduduk itu? Bukan soal parah dan tidak parah, melainkan soal apakah ada yang mau secara tuntas, lugas, dan tegas memberantas korupsi. Bukankah, seperti pernah dikatakan oleh filosof dan teolog Augustinus (354-430), sebuah negara yang tidak dipimpin sesuai dengan keadilan hanya akan menjadi kumpulan para pencuri. Apabila itu yang terjadi, negara pun akan menjadi negara pencuri. Pencuri ada di mana-mana dalam segala bentuk: ada yang sendiri-sendiri ataupun ada yang berombongan dan mendapatkan restu.

Korupsi itu seperti bola salju, begitu kata Charles Caleb Colton (1780-1832), seorang penulis asal Inggris, sekali bergulir akan terus bertambah besar. Orang lain merumuskan, korupsi itu bagaikan diabetes, hanya dapat dikontrol, tetapi tidak dapat dihilangkah secara total.

Apakah itu berarti bahwa Hazare sudah putus asa melihat kondisi negerinya? Bukankah Manmohan Singh, Perdana Menteri India sekarang ini, adalah orang yang dinilai bersih, pintar, dan dipuja-puja dunia? Akan tetapi, kata Peter F Drucker, pemimpin efektif bukan soal pintar berpidato dan mencitrakan diri agar disukai; kepemimpinan tergambar dari hasil kerjanya, bukan atribut-atributnya.

Hazare tidak putus asa. Mogok makan adalah pilihannya agar para pemimpin membuka hati dan pikiran mereka, serta kembali sadar bahwa mereka dipilih oleh rakyat.
(Kompas)

MUI Tak Larang Muslim Buka Bersama di Gereja


(31/7/2011)Sejumlah gereja di Yogyakarta kerap menggelar acara buka puasa bersama pada bulan Ramadan, sebagai bentuk toleransi umat beragama. Majelis Ulama Indonesia DIY pun tidak melarang gereja-gereja tersebut untuk melakukan kegiatan buka puasa bersama bagi umat Islam.

“Kami tidak melarang pengurus gereja buka bersama di gereja. Tidak ada larangan dari agama,” kata Ketua MUI Daerah Istimewa Yogyakarta, Toha Abdurrahman, kepada VIVAnews.com, Minggu 31 Juli 2011. Menurutnya, Islam tidak melarang umatnya untuk berbuka puasa di tempat ibadah agama lain.

Tapi, Toha menambahkan, sebaiknya umat Islam tidak perlu sampai buka puasa di Gereja. MUI Yogyakarta juga mengimbau pemilik warung makan atau pedagang makanan agar jangan terlalu memamerkan barang dagangannya. Lebih baik lagi, kata Toha, apabila warung atau dagangan buka di malam hari saja.

Menyambut bulan suci Ramadan, MUI Yogya pun mengimbau pada semua perusahaan yang ada di wilayah DIY untuk mengurangi jam kerja pegawainya. “Kepada pemerintah, kami juga mengimbau untuk mengurangi jam kerja Pegawai Negeri Sipil,” kata Toha.(vivanews.com)