Ba’asyir: Pelatihan Senjata Amal Ibadah


Terdakwa teroris, Abu Bakar Ba’asyir, menolak jika pelatihan militer di Pegunungan Jalin Jantho, Aceh Besar, disebut sebagai kegiatan terorisme. Ba’asyir mengklaim pelatihan militer dengan peserta sekitar 50 orang itu sesuai dengan perintah Allah.

Ba’asyir menyakini, “Latihan fisik dan senjata di pegunungan Aceh adalah amal ibadah untuk menaati perintah Allah,” kata pengasuh Pondok Pesantren Mukmin Ngruki, Solo, Jawa Tengah, itu saat membacakan eksepsi pribadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (24/2/2011).

Ba’asyir menyebut kegiatan di Aceh sebagai I’dad atau mempersiapkan kekuatan fisik dan senjata untuk melawan musuh-musuh yang dianggap kafir. Selain itu, menurut dia, I’dad tidak kalah penting dengan shalat, puasa, zakat, haji, dan lainnya. “I’dad merupakan kebutuhan pokok yang tidak boleh dipandang remeh dalam Islam,” kata Ba’asyir.

Seperti diberitakan, Ba’asyir didakwa melakukan pemufakatan jahat, merencanakan, menggerakkan pelatihan militer kelompok teroris di Aceh. Selain itu, Amir Jamaah Anshorud Tauhid (JAT) itu juga didakwa memberikan atau meminjamkan dana sekitar Rp 1 miliar untuk membiayai segala kegiatan di Aceh.

Ba’asyir juga dikaitkan dengan dua perampokan di Medan, Sumatera Utara, yakni perampokan Bank CIMB Niaga dan perampokan Warnet Newnet. Terkait perkara itu, Ba’asyir dijerat pasal berlapis dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme dengan ancaman hukuman maksimal, yakni mati atau penjara seumur hidup. Adapun hukuman paling ringan, yakni penjara selama tiga tahun.
(Kompas.com 24 Feb 2011)

Penusuk Pendeta HKBP Divonis 5 Bulan Lebih


Liputan6.com, Bekasi: Majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat, menjatuhkan hukuman lima bulan 15 hari penjara kepada Ketua Front Pembela Islam Bekasi Raya. Murhali Barda terbukti menganiaya jemaat Huria Kristen Batak Protestan Bekasi, sehingga seorang pendeta terluka parah karena ditusuk.

Dalam fakta persidangan, terdakwa terbukti menyebarkan pesan singkat atau SMS yang berisi hasutan dan permusuhan. Akhirnya terjadi penusukan pendeta HKBP Luspida Simanjuntak. Usai persidangan, Murhali Barda mengaku siap menerima hukuman. Adapun sidang pembacaan vonis itu dihadiri puluhan anggota FPI.

Vonis ini tak jauh berbeda dengan tuntutan jaksa yang enam bulan penjara di Pengadilan Negeri Bekasi. Jaksa menganggapnya terdakwa terlibat dalam kasus tindak kekerasan terhadap jemaat HKBP yang akan beribadah di Ciketing, Bekasi, Jawa Barat, 12 September tahun silam

(liputan6.com)

Demokrasi, Merayakan Anarki?


Oleh: Syamsuddin Haris  
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

 Tindak kekerasan atas warga Ahmadiyah di Cikeusik dan pembakaran gereja di Temanggung semakin membuka mata kita bahwa berdemokrasi tanpa penegakan hukum tidak ada artinya. 

Terlepas dari berbagai kemungkinan skenario di balik itu, negara jelas gagal menegakkan hukum dan melindungi warganya. Namun, mengapa terus berulang? Berbagai peristiwa miris yang melukai hati kita yang waras tersebut merefleksikan betapa serius salah urus negara telah berlangsung selama ini. Alih-alih melindungi warga, seperti diamanatkan konstitusi, negara justru berubah menjadi monster menakutkan, tidak memberikan rasa aman, dan setiap saat mengancam keselamatan warganya.

Peristiwa Cikeusik dan Temanggung memperkuat berbagai pandangan bahwa telah terjadi pembiaran sistemis oleh negara atas tindak kekerasan massa yang mengancam hak hidup dan properti warga yang harus dilindunginya. 

Penjelasan atas ini sebenarnya sederhana. Para penyelenggara negara di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di pusat dan daerah tak hanya terlalu sibuk berpolitik, tetapi juga sibuk berburu rente untuk diri sendiri. Aparat negara, seperti kepolisian, hampir selalu ambigu menafsirkan ruang lingkup tanggung jawab mereka, padahal penegakan supremasi hukum merupakan prasyarat bagi tegaknya sistem demokrasi.

Akibatnya, demokrasi yang semestinya menjadi rumah yang nyaman bagi setiap warga negara berubah menjadi momok anarki ketika penegakan hukum lalai dilakukan oleh negara. 

Dokumen tertulis

Sudah jadi pengetahuan umum, sistem demokrasi adalah pilihan politik yang memiliki paradoks dalam dirinya sendiri. Di satu pihak demokrasi menjanjikan partisipasi dan kedaulatan rakyat, kebebasan sipil, serta sirkulasi pemerintahan secara damai. Namun, ketika pemerintahan gagal mengelolanya secara cerdas, demokrasi bisa berubah jadi ladang premanisme, anarki, dan bahkan pembantaian antarwarga yang tak terkendali. Konstitusi, hukum, dan perundang-undangan akhirnya berhenti sebagai dokumen tertulis yang tidak pernah serius ditegakkan oleh penyelenggara negara di semua tingkat. 

Tak seorang pun meragukan, negeri kita memiliki konstitusi yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan serta hak hidup setiap warga negara. Namun, ironisnya, jaminan itu tak pernah diterjemahkan ke dalam undang-undang yang punya kekuatan hukum mengikat. 

Pemerintah justru menerbitkan model ”surat keputusan bersama” (SKB) yang bukan hanya tidak ada dasar hukumnya, juga substansinya sudah ”bias” sejak awal karena subyektivitas golongan mayoritas sudah melekat di dalamnya. Lebih jauh lagi, ironisnya, baik materi SKB kerukunan beragama dan pendirian rumah ibadah maupun substansi SKB tentang Ahmadiyah cenderung bertentangan dengan semangat Pasal 28 dan 29 konstitusi kita. 

Semua ini tak hanya menggarisbawahi ketidakseriusan para penyelenggara negara dalam berdemokrasi, tetapi juga mencerminkan keberpihakan politik para elite politik dalam mengelola negeri yang majemuk ini.

Pernyataan publik para petinggi negeri, seperti Menteri Agama Suryadharma Ali, yang mengharapkan Ahmadiyah membubarkan diri, jelas mengindikasikan keberpihakan dan karena itu bertentangan dengan amanat konstitusi yang menjamin kebebasan berkeyakinan bagi setiap warga negara. Mengapa yang disalahkan justru warga yang berbeda keyakinan yang notabene dijamin oleh konstitusi, bukan mereka yang memberhalakan tindak kekerasan dan anarki? 

Merayakan anarki?

Sulit dimungkiri, kebutuhan akan popularitas elektoral melatarbelakangi perilaku elite politik yang mengorbankan kebinekaan demi kepentingan politik jangka pendek mereka. Mengingat sumber dukungan elektoral terbesar datang dari golongan agama mayoritas, yang selalu menjadi korban adalah saudara-saudara kita dari kalangan minoritas. 

Demokrasi memang memberikan ruang yang lebar bagi setiap kelompok, golongan, dan identitas asal untuk aktualisasi diri, tetapi ruang ekspresi tersebut bisa jadi ancaman serius bagi kemajemukan jika melampaui proporsinya.

Apalagi ketika pada saat yang sama negara bukan hanya tidak memiliki koridor yang jelas dan instrumen kebijakan yang adil untuk itu, melainkan juga cenderung bersikap ambigu. Di satu pihak keberagaman kultural diakui dan bahkan dipidatokan berapi-api.

Di pihak lain, ketika premanisme, tindak kekerasan massa, dan anarki melukai dan mencederai keberagaman, negara acap kali absen dan kalaupun hadir cenderung bertindak diskriminatif dan tidak netral. Betapa sia-sianya kita berdemokrasi jika sekadar untuk ”merayakan” tindak kekerasan dan anarki. Terlalu besar ongkos politik yang ditanggung bangsa ini apabila para penyelenggara negara terus-menerus tergagap dan bahkan gagal mengelola keberagaman hanya karena kepentingan picik kekuasaan. Begitu rendah kualitas moral dan tanggung jawab elite penyelenggara negara jika setiap kali muncul peristiwa serupa hanya bisa mengutuk, menyesalkan, dan mencopot pejabat tingkat menengah hingga rendah.

Realitas berbangsa hari ini benar-benar mencemaskan. Secara formal kita menganut prinsip negara hukum, tetapi dalam praktiknya negara seolah-olah membiarkan berlakunya hukum rimba: siapa kuat dia menang.

Prosesi perayaan atas tindak kekerasan akan terus berulang apabila tak ada upaya serius negara untuk menghentikannya secara radikal dan tanpa memandang golongan politik ataupun agama. 

Dalam kaitan ini, pertama, perlu koridor hukum yang lebih kuat untuk mengelola kebebasan beragama dan berkeyakinan atas dasar prinsip toleransi, nondiskriminasi, dan pluralitas kultural, sebagaimana diamanatkan konstitusi kita. Pengaturan model SKB yang bias, distortif, sudah waktunya diakhiri dan digantikan dengan undang-undang. 

Kedua, perlu perubahan mendasar atas prosedur tetap kepolisian negara dalam menangani kerusuhan, tindak kekerasan massa, dan anarki. Perlu otoritas lebih luas bagi kepolisian untuk menangkap dan melumpuhkan siapa pun yang bersenjata (parang, golok, tombak, kayu, dan batu), tentu dengan tetap mempertimbangkan prinsip hak-hak asasi manusia. 

http://cetak.kompas.com/read/2011/02/23/03033238/demokrasi..merayakan.anarki

Presiden Santun atau Kurang Berani?


Praktisi Hukum Senior, Adnan Buyung Nasution mempertanyakan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang belum bertindak menanggapi pernyataan Ketua DPP Front Pembela Islam (FPI) Bidang Nahi Mungkar, Munarman, yang dianggap makar karena mengancam akan menggulingkan presiden.

Menurut Buyung, hal ini kemungkinan karena sikap SBY yang terlalu santun atau mungkin dibalik itu, SBY kurang berani.

“Saya melihat perkara dalam ancaman FPI yang menurut saya sudah berani menantang seperti itu kok Presiden belum juga bertindak? Saya khawatir apakah ini karena kesantunan Beliau (Presiden SBY). Orangnya ‘kan santun, sopan dan ingin masyarakatnya juga bersikap santun. Tapi di balik kesantunan itu mungkin ada kurang keberanian dari Beliau,” usai mengikuti diskusi Hukum dan Keadilan di Indonesia, Selasa (22/02/2011).

Menurut Buyung, seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil Jaksa Agung dan Polri untuk menangkap orang-orang yang makar terhadap pemerintah. Fakta makar menurutnya sudah cukup jelas dengan ancaman akan menggulingkan Presiden. Selain itu, lanjut Buyung, tindakan itu terlihat bukan tanpa rencana dari FPI sehingga hal itu harus ditelusuri betul oleh pihak Kepolisian.

“Kalau Beliau (Presiden) berani, harusnya, menurut saya harus sudah panggil Jaksa Agung dan Polri tangkap orang-orang itu. Periksa. Faktanya jelas karena mau menggulingkan pemerintah. Ancaman itu kan makar. Mereka melakukan itu dan kumpul saat itu kan tidak tiba-tiba. Ada rencana tentunya, ada rapat, di mana rapat itu, apa yang dibicarakan, siapa saja yang ikt rapat, siapa yang memutuskan untuk membuat slogan atau ancaman seperti itu. Jangan dianggap angin lalu saja harus diperiksa,” tegas Buyung.

Buyung menambahkan, jika tidak ada ketegasan atas sikap makar FPI ini, akan berakibat buruk karena semua orang bisa saja melakukan hal yang sama.
(Kompas.com, 22 Feb 2011)

Mengancam Pemerintah = Menentang Konstitusi


Selasa, 22 Februari 2011

Cendekiawan muslim Azyumardi Azra menilai pihak yang mengancam pemerintah untuk membubarkan Ahmadiyah adalah bertentangan dengan konstitusi. “Pemerintah tidak bisa diancam oleh kelompok manapun, dan jika ada yang mencoba mengancam maka hal tersebut merupakan makar berbahaya yang harus diatasi,” kata Azyumardi di Padang, Selasa, menanggapi  ormas yang mengancam merevolusi pemerintah jika tidak membubarkan Ahmadiyah pada 1 Maret 2011.

Menurutnya, pemerintah harus menegakan otoritas yang dimilikinya untuk terciptanya kehidupan yang tertib di masyarakat.

“Jika ada pihak yang mencoba mengancam pemerintah harus ditindak tegas karena hal itu adalah makar,” tegasnya. Ia menambahkan, pemerintah juga harus tegas membubarkan ormas anarkis dan meresahkan.

“Pembubaran tersebut dapat dilakukan setelah diproses oleh pengadilan dan merupakan keputusan yang memiliki kekuatan hukum,” katanya.

Dia memperkirakan ormas berprilaku anarkis jumlahnya hanya 10 persen dari seluruh ormas Islam.

“Dalam menegakan kebaikan seharusnya dilakukan dengam cara-cara yang baik dan tidak bertentangan dengan aturan hukum,” kata Azyumardi.

Dia meminta pemerintah untuk tidak memberi peluang sedikit pun kepada masyarakat yang tak memiliki kewenangan menjalankan hukum.(*)
(Antaranews.com)

Habib Rizieq: Islam Tetap Toleran


Selasa, 22 Februari 2011

Surabaya(ANTARA News) – Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq menegaskan Islam sampai sekarang tetap damai dan toleran.

“Istilah bahwa Islam radikal, kekerasan agama, teroris, dan fundamentalis itu hanya diskriminasi,” katanya di Surabaya, Selasa, pada seminar memperingati Hari Lahir ke-88 NU.

Menurut Habib Rizieq, diskriminasi yang sengaja menyudutkan Islam itu terlihat dalam kasus pemberontakan di Filipina selatan dan Thailand.

“Kalau pemberontak di Filipina selatan dan Thailand itu beragama Islam maka disebut teroris, tapi kalau non Islam disebut gerilyawan, bukan teroris,” katanya.

Contoh serupa juga terjadi di Kashmir, India, Iraq, Palestina, dan sebagainya. “Kalau Israel melakukan pengeboman tidak disebut teroris,” katanya.Bahkan, perlakuan diskriminasi pernah dialaminya. “Saat warga muslim Ambon dibantai, hal itu didiamkan, tapi ketika kami datang untuk menolong saudara sesama muslim, maka kami (malah) disebut teroris,” katanya.

Padahal, dia tidak akan menolong saudara sesama muslim jika saudaranya tidak dizalimi atau diberi tekanan baik fisik maupun psikis.

“Kalau mau menghentikan apa yang disebut kekerasan itu, maka kuncinya sederhana yakni hentikan kekerasan terhadap Islam dan tidak menjadikan Islam sebagai tertuduh secara tidak adil,” katanya.

Ia menengarai, akhir-akhir ini muncul serangan psikis terhadap Islam melalui penyebaran buku-buku liberal yang menghina Allah, Nabi, dan Islam.

Dalam seminar itu, Habib Rizieq menyatakan pimpinan NU adalah gurunya dan NU adalah rumahnya. “NU itu rumah besar Aswaja, karena itu saya senang dengan tradisi tabayyun (klarifikasi),” katanya.

Sementara itu, mantan Ketua Umum Laskar Jihad Ustadz Ja`far Umar Thalib menilai Islam mengajarkan kelembutan, tapi juga bertindak keras.

“Tapi, para kiai bilang kekerasan dan kelembutan dalam Islam itu situasional. Kapan untuk kekerasan dan kapan untuk kelembutan itu mengikuti pertimbangan maslahah (manfaat) dan mafsadah (bahaya),” katanya pada seminar yang juga dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum itu.
(Antaranews.com)

Muhammadiyah Tak Ingin Terlibat Gerakan Bubarkan Ahmadiyah


Senin, 21 Februari 2011

Organisasi Islam Muhammadiyah memilih untuk berupaya memagari umatnya dari ajaran sesat daripada terlibat dalam gerakan membubarkan organisasi Ahmadiyah.

“Silakan negara yang mengambil tindakan tegas dengan merujuk pada konstitusi, karena soal eksistensi suatu kelompok adalah urusan negara,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin di Jakarta, Senin.

Muhammadiyah, lanjut dia, menegaskan dengan semacam fatwa bahwa ajaran Ahmadiyah adalah sesat sejak tahun 1933, lebih awal daripada ketetapan Liga Islam Sedunia (Rabithah Alam Islami) pada 1979 dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang baru mengeluarkan fatwa pada 2005.

Menurut dia, sikap pemerintah menyikapi kasus di Cikeusik, Banten, cenderung hanya menyerahkan masalah kepada masyarakat daripada bertindak tegas.

Ia mengatakan, negara meski punya alasan tidak ingin melakukan intervensi terhadap keyakinan warganya namun ketika terjadi bentrokan harus mengambil langkah-langkah hukum.

Din juga mengatakan keyakinannya bahwa ada rekayasa di balik kasus Cikeusik meski sulit dibuktikan.

Sementara itu, Kepala Pusat Litbang Kehidupan Keagamaan, Balitbang dan Diklat Kementerian Agama, Prof Dr Abdurrahman Mas`ud mengatakan, sebenarnya pemerintah bisa membubarkan Ahmadiyah jika memang bersedia.
“Ahmadiyah memang telah melanggar SKB.”SKB 3 Menteri, antara lain berisi, memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Agama Islam seperti pengakuaan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

Mas`ud juga mengatakan, hasil penelitian pihaknya tentang Ahmadiyah, para pengikut tidak tahu apa-apa tentang inti dari keyakinan Ahmadiyah, sebaliknya hanya para pimpinan yang mengetahuinya.

Selain itu, ujarnya, ajaran Ahmadiyah bersifat trans nasionalisme, seperti ditemukan adanya radio khusus bagi kalangan Ahmadiyah yang menghadirkan tokoh Ahmadiyah London atau dari Bangladesh.
(Antaranews.com)