Kronologi Penyerangan Umat di Lingkungan Besi, Paroki Banteng Yogyakarta


Mendengar dan membaca informasi terkait peristiwa kekerasan yang terjadi di rumah Bapak Julius, saya meluncur dari Semarang ke Rumah Sakit Panti Rapih Yogya. Setelah menempuh perjalanan sekitar empat jam, saya tiba di rumah sakit. Meski bukan jam bezoek, saya diijinkan masuk. Mas Awi, yang sudah lebih dahulu tiba di sekitar rumah sakit ikut masuk bersama saya. Saya berjumpa dengan Pak Julius yang sedang menerima telepon sambil duduk di atas ranjang. Mata kanannya memar akibat pukulan. Tulang bahu sebelah kiri patah. Kepala dekat telinga kiri dijahit dan diperban. Semua itu akibat pukulan, tendangan, lemparan batu dan tebasan senjata tajam yang menghujam ke tubuhnya.

Brutal dan sadis

Mendengarkan kisah yang disampaikan Julius yang selama ini dikenal baik di masyarakat dan terlibat dalam banyak kegiatan lintas iman di tempat dia tinggal, serangan yang dia alami itu sungguh brutal dan sadis. Tendangan, pukulan, lemparan pot dan batu, bahkan tikaman senjata tajam dilancarkan para penyerang. “Saya sudah jatuh tersungkur, entah bagaimana jadinya seandainya saya tidak bisa menghindar. Kepala saya mungkin sudah pecah tertimpa pot dan batu yang dilemparkan ke arah kepala saya. Mereka berteriak: Bunuh! Allahu Akbar! Untunglah saya diselamatkan dua orang polisi yang ada di lokasi. Mereka melempar saya ke dalam rumah dan menutup pintu rumah saya.” Tutur Pak Yulius. Serangan yang menimpa dirinya merupakan serangan kedua malam itu, Kamis, 29/5, sekitar pukul 21.20. Pak Yulius pulang ke rumah karena mendapat telepon dari Rico, anaknya bahwa sekelompok orang melempari rumahnya saat sekitar 15 orang di dalam rumahnya sedang latihan koor setelah berdoa rosario bersama.

Serangan pertama

Serangan pertama terjadi sekitar pukul 20.30. Nur Wahid bersama Tiara (8th) duduk di teras rumah Julius untuk menjemput Weny, istrinya yang ikut berdoa rosario dan latihan koor. Tiba-tiba serombongan orang berjubah dan celana komprang datang menyerbu dengan lemparan batu dan alat setrum. Wahid yang kepalanya sudah bocor berdarah-darah akibat terkena lemparan batu masih menerima setruman di tangannya. Dia dikeroyok tiga orang yang menghajar wajahnya. Tiara yang ada di pelukannya tak luput dari serangan alat setrum di tangannya. Anak kelas dua SD Kanisius Sengkan itu masih trauma dan dirawat di RS Panti Rapih bersama ayahnya. Wahid melihat istrinya keluar sambil berteriak-teriak. Dia meminta istrinya masuk ke dalam rumah bersama Tiara. Setelah itu, Wahid lari meminta pertolongan orang kampung sambil teriak-teriak, “Tolong saya diserang laskar…” Dia yang terus berdarah langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, Rico, anak Julius, berhasil menyembunyikan belasan umat yang di dalam gudang. Tadinya mereka mau disembunyikan di kamar mandi, namun terlalu sempit. Mereka itu sebagian besar ibu-ibu dan tiga orang anak serta seorang nenek. Mereka bersembunyi di dalam gudang itu sekitar satu jam sampai polisi datang ke TKP. Sementara itu, Rico mencoba menghubungi ayahnya. Dia senidri sempat menjadi sasaran orang-orang yang brutal itu. Dia yang sempat terkepung namun berhasil lolos karena meminta ampun saat mendengar teriakan “Bunuh!” lari meminta pertolongan ke tetangga dan menghubungi ayahnya, Julius. Malam itu, Julius sendiri sedang berada di Kantor Penerbitan Galang Press tempat dia bekerja sebagai direktur, karena ada doa bersama lintas agama menyambut Pilpres 2014. Mendengar kabar bahwa terjadi serangan brutal di rumahnya, Julius meluncur menuju rumah bersama dua orang Polda DIY.

Serangan kedua

Sesampai di rumah, keadaan senyap. Wahid dirawat di rumah sakit terdekat. Belasan umat yang sebagian besar ibu-ibu masih bersembunyi di gudang. Tak lama setelah itu, rombongan para penyerang datang lagi dan saat itulah Julius menjadi sasaran mereka! Syukurlah, Julius bisa diselamatkan kendati kepalanya bocor dan tulang bahunya patah. Serangan pertama dilakukan oleh 10 orang. Serangan kedua oleh 8 orang. Pada serangan yang kedua itu, selain Julius, Michael – wartawan KompasTV juga menjadi sasaran amuk massa brutal itu. Micha yang sempat menyuting serangan terhadap Julius menjadi sasaran mereka. “handycam”-nya drebut setelah dia sendiri dipukuli oleh empat orang yang sadis dan bengis itu. Sempat terjadi dialog antara Michael dan mereka. Meski dia sudah mengaku bahwa dirinya dirinya adalah seorang wartawan, toh tetap dihajar juga.

Motif intoleransi dan politis

Kita bertanya-tanya, apa motif penyerangan itu? Motif intoleransi atas kebebasan ibadah? Atau ada motif-motif lain yang bersifat politis? Sebetulnya, sejak tanggal 1 sampai 28 Mei, di rumah Julius sudah diselenggarakan doa rosario dan tidak ada masalah. Kalau memang motifnya adalah intoleransi, mengapa serangan baru dilancarkan pada hari ke-29? Yang jelasi aksi brutal itu tidak merupakan tindakan spontan melainkan terencana. Bahwa mereka datang menyerang denga batu, alat setrum dan senjata tajam, itu merupakan indikasi keterencanaan aksi tersebut. Bahwa mereka mengenakan jubah dan celana komprang serta teriakan-teriakan khas keagamaan tertentu, itu mengindikasikan radikalitas dan fanatisme tertentu. Disadari atau pun tidak, ada motif intoleransi di situ. Ada kecurigaan motif politik terkait dengan kegiatan Julius sebagai tim jaringan relawan untuk Capres Jokowi. Rencananya, Senin (2/6) akan ada aksi menghantar Jokowi menghadap Sri Sultan HB X. Julius sendiri sebelumnya menjadi Tim Sukses pemenangan GKR Putri Hemas dalam Pileg yang lalu. Apa pun motivasi penyerangan itu, kita tidak pernah setuju bahwa kekerasan menjadi cara bergaul di negeri ini. Aparat Kepolisian harus mengusut tuntas kasus ini! Jangan biarkan pelaku kekerasan seperti itu berkembang di negeri ini. Kita sedih menyaksikan aksi serupa terus terulang!

Para pelaku

Para pelaku penyerangan bukan orang baru. Beberapa dari mereka dikenali nama dan aktivitasnya. Bahkan dua di antara mereka adalah tetangga di depan rumah julius. Bahkan lagi, salah satu adalah bekas mahasiswa Julius. Menurut penuturan Sumadi yang sempat saya jumpai di RS Panti Rapih, mereka itu sudah beberapa kali bikin ulah di perumahan maupun di masyarakat. Bahkan sempat hendak diusir oleh warga. Sumadi pun mengenal mereka. Termasuk Wahid juga mengenal mereka. Maka, tunggu apa lagi, para aparat terhormat, mengapa mereka tidak ditindak tegas dan diusut tuntas? Jangan biarkan masyarakat dicekam rasa cemas akibat ulah para pelaku kekerasan brutal itu dan jaringannya? Bila tidak, mereka akan menjadi gerombolan anak macan yang siap menerkam siapapun, termasuk pawang-pawangnya!

Dalam perjalanan balik dari Yogya ke Semarang

Rm Budi Purnomo

Majalah INSPIRASI, Lentera yang Membebaskan

Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Semarang

Iklan

AKSI KEKERASAN: Yogyakarta Hadapi Darurat Intoleransi


Sikap intoleransi disertai aksi kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai sudah dalam tahap darurat. Dalam tiga hari terakhir, dua aksi intoleransi terjadi di kota yang menjunjung tinggi pluralitas itu. Terakhir, Minggu (1/6) siang, di Kabupaten Sleman, puluhan orang merusak sebuah bangunan yang biasa dipakai umat Kristen untuk beribadah.
Bangunan yang dirusak itu milik pendeta berinisial NL. Bangunan yang bersebelahan dengan rumah NL itu terletak di Dusun Pangukan, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman.

Penyerangan bermula saat NL bersama sejumlah anggota jemaatnya menggelar kebaktian di bangunan itu sekitar pukul 08.30. Karena tidak suka, puluhan warga Pangukan melancarkan aksi protes. ”Sekitar pukul 09.30, jemaat yang melakukan kebaktian akhirnya pulang. Warga pun bubar dan tidak ada insiden,” kata Darojat (34), saksi mata yang juga warga Pangukan.

Namun, sekitar pukul 11.30, puluhan orang dari luar Dusun Pangukan yang menggunakan penutup kepala mendatangi lokasi itu. Mereka langsung melemparkan batu ke bangunan. Serangan itu tak berlangsung lama. Saat azan dzuhur berkumandang, massa pun membubarkan diri.

Selang sejam kemudian, massa datang lagi. Selain melemparkan batu, mereka juga memecahkan kaca dan pintu bangunan. Puluhan polisi dan anggota TNI yang bersiaga di lokasi tak melakukan tindakan represif dan hanya berupaya meredam amukan massa.

Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan, bangunan milik NL itu sebenarnya bukan tempat ibadah. Jadi, seharusnya tak ada aktivitas ibadah di sana. ”Kami akan menggelar musyawarah dengan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) untuk menyelesaikan masalah ini,” kata dia.

Kepala Kepolisian Resor Sleman Ajun Komisaris Besar Ihsan Amin menegaskan, penyelesaian masalah itu diutamakan melalui musyawarah di FKUB. Penyelesaian seperti itu lebih efektif dalam meredam konflik semacam itu. ”Namun, kalau misalnya ada laporan soal perusakan, kami akan tindak lanjuti,” tutur dia.

Kabid Humas Polda DIY Ajun Komisaris Besar Anny Pudjiastuti menyatakan, masalah itu sudah diselesaikan melalui musyawarah antara warga dan pendeta NL. Karena itu, hingga Minggu sore, polisi belum menangkap pelaku perusakan.

Sebelumnya, Kamis (29/5) malam, rumah Julius Felicianus (54) di Dusun Tanjungsari, Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman, diserang puluhan orang. Penyerangan yang dilakukan saat beberapa umat Katolik berdoa bersama di rumah itu membuat sedikitnya lima orang terluka. Hingga Minggu sore, Polri baru menangkap satu tersangka.

Dosen Sosiologi Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, menilai, kekerasan yang berulang itu menunjukkan sikap intoleransi di Yogyakarta sudah dalam kondisi darurat. Polisi harus menegakkan hukum, sementara Pemprov DIY harus menggelar dialog dengan tokoh agama agar sikap intoleransi tak menyebar. ”Walau saat ini baru melibatkan kelompok-kelompok kecil, ini tak boleh dianggap enteng. Ketegangan itu akan mengganggu kenyamanan dan rasa saling percaya warga,” kata Arie.

Terasa ironis
Koordinator Masyarakat Antikekerasan Yogyakarta (Makaryo) Benny Susanto menegaskan, aksi kekerasan itu terasa ironis karena terjadi tak lama setelah Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X menerima penghargaan dari Jaringan Antariman Indonesia sebagai kepala daerah yang peduli pada kebebasan beragama. Penghargaan diterima Sultan pada 23 Mei 2014 di Kabupaten Jayapura, Papua.

Koordinator Jaringan Kerja Antar Umat Beragama Wawan Gunawan, di Bandung, mendesak negara memerangi aksi yang mengancam keberagaman di Indonesia. Penegakan hukum yang tegas dan cepat harus menjadi prioritas. ”Yogyakarta adalah daerah pertaruhan. Daerah yang selama ini damai itu seperti digunakan kelompok radikal sebagai ajang eksistensi diri. Itu jelas alarm berbahaya bagi keberagaman kita,” ujarnya.

Wawan menegaskan, akar keberagaman di DIY sejatinya kuat. Yogyakarta memiliki gubernur dan Sultan yang selama ini jadi pelindung bagi keberagaman budaya dan adat istiadat. Namun, tiga hari terakhir, keunggulan itu diuji. Jika dibiarkan terlalu lama, dikhawatirkan akan memudahkan kelompok radikal menyusun rencana yang lebih berbahaya.

Kemarin, Julius Felicianus dikunjungi adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, di RS Panti Rapih, Yogyakarta. Hashim datang bersama pengurus Gerindra dan Ahmad Dhani. ”Saya tak ingin peristiwa ini dipolitisasi dan jadi kian keruh karena menjelang pilpres, peristiwa seperti ini rentan dikait-kaitkan dengan politik,” ujar Julius. Kunjungan itu sekitar 10 menit. Setelah Hasyim pergi, istri Julius mengungkapkan, kelompok intoleran masih mendatangi rumah mereka keesokan hari setelah peristiwa penyerangan itu. (HRS/CHE/MH)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000006966305

Daerah Desak Mendagri Dipecat


PONTIANAK – Menyusul penolakan sejumlah daerah terhadap imbauan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi agar pemerintah daerah (pemda) bekerja sama dengan Front Pembela Islam (FPI) untuk menciptakan rasa aman di masyarakat, kini muncul desakan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memecat mendagri karena mengeluarkan pernyataan yang meresahkan.
“Imbauan mendagri telah menimbulkan keresahan di daerah, terutama di Kalimantan yang masyarakatnya beragam,” kata Ketua Front Pembela Dayak Nasional Kalimantan, Petrus Sindong Ajan kepada SH di Pontianak, Kamis (31/10).

“Mendagri biang kerok dari sikap intoleran dengan memihak kepada salah satu organisasi massa seperti FPI yang sepak terjangnya selama ini hanya tukang buat onar. Masyarakat Dayak di Kalimantan akan berada di barisan terdepan memprotes dengan berbagai cara, kalau sampai ada kepala daerah yang berani menindaklanjuti imbauan mendagri,” ujar Petrus.

Petrus menuturkan, bagaimana mungkin pemerintah di daerah yang masyarakatnya beragam diimbau bekerja sama dengan FPI yang secara terang-terangan menunjukkan sikap tidak menghargai kemajemukan, terlalu mengedepankan kesalehan individu, yang salah satunya ditunjukkan dengan secara terbuka menolak Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli dan Lurah Pejaten Timur, Grace Tiaramudi, hanya lantaran mereka nonmuslim.

“Kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak segera memecat Mendagri Gamawan Fauzi, berarti ikut di balik terciptanya instabilitas di daerah. Penyataan mendagri telah mengusik ketenangan di daerah yang penduduknya sangat majemuk, seperti Kalimantan pada umumnya dan Provinsi Kalimantan Barat pada khususnya,” kata Petrus.

Imbauan mendagri, menurut Petrus, menunjukkan Kemendagri sudah tidak mampu lagi menunjukkan sikap sebagai pengayom dan pemersatu masyarakat. Melalui imbauan kerja sama dengan FPI, mendagri membuka peluang bangkitnya sikap permusuhan antarkomponen masyarakat yang berlainan suku, agama, ras, dan antargolongan.
Petrus mengatakan, kalangan masyarakat Dayak di lima provinsi di Kalimantan telah mengonsolidasi untuk menggelar demonstrasi memprotes keras imbauan mendagri ini.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai menilai pernyataan mendagri menjadi justifikasi FPI untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai HAM, UUD, dan Pancasila, serta kebinekaan bangsa.

“Sekali lagi mendagri asal ambil kebijakan tanpa mempertimbangkan dampaknya negatifnya. Salah satu contoh konkretnya adalah mendukung FPI menuntut Lurah Lentang Agung Ibu Susan turun dari jabatan,” ujarnya kepada SH di Jakarta, Jumat (1/11).

Jika kaum minoritas tidak boleh menjadi pemimpin di DKI Jakarta, lantas daerah lain juga ikut melakukan hal yang sama, amat berpotensi terjadi instabilitas nasional. “Dengan mendukung FPI berarti mendagri memang menginginkan instabilitas. Bahkan bisa-bisa NKRI terpecah belah karena sikap mendagri,” ia menegaskan.

Menurutnya, mendagri tidak paham atau memang sengaja memperkeruh suasana bernegara dengan tujuan-tujuan tertentu. “Yang seperti ini bikin sendi-sendi negara rusak,” ia menegaskan.
Bubarkan FPI

Tidak hanya desakan agar mendagri dipecat, tetapi kini juga timbul desakan untuk membubarkan FPI karena kerap berbuat anarkistis. Hal ini diungkapkan Ketua Sentra Pemberdayaan Masyarakat (SPM), Yudi Syamhudi bahwa sudah waktunya pemerintah pusat membubarkan FPI.

“Kalau justru mendagri melindungi FPI, berarti dirinya adalah otak dari semua penyebaran kekerasan atas nama agama dan menempatkan Islam sebagai agama yang menindas,” ujarnya kepada SH dari Magelang, Jumat.

Padahal, Islam adalah agama yang antipenindasan dan mencintai perdamaian. Apa yang dilakukan mendagri justru pembusukan terhadap Islam. Menurutnya, semua kepala daerah harus bersatu menolak imbauan mendagri karena rakyat yang memilih kepala-kepala daerah tidak mau lagi ada kekerasan atas nama agama apa pun.

“Sudah waktunya para kepala daerah dan anggota DPRD dan DPR berdiri tegak membela konstitusi yang digerogoti sendiri oleh mendagri. Mendagri ini sudah subversif. Presiden harus segera mencopot Gamawan Fauzi,” ujar pemuda koordinator Gerakan Melawan Kemiskinan (GMK) di Jawa Tengah ini.

Pengurus National Papua Solidariy (NAPAS), Sam Awom juga meminta pemerintah tegas dengan membubarkan organisasi yang sudah mempunyai sejarah kekerasan yang berulang-berulang. Bahkan, FPI sudah sering mengancam pemerintah, tetapi tetap pemerintah mengakomodasi semua kekerasaan yang dilakukan FPI.

“Pemerintah tidak punya wibawa sama sekali dan sangat jelas memihak kepada organisasi yang tidak menghargai kehidupan warga negara yang lain,” ia menegaskan kepada SH dari Jayapura hari ini.
Dengan cara ini, pemerintah sangat diskriminatif karena tidak memperhatikan teror terhadap kelompok-kelompok minoritas, seperti kasus Gereja HKBP, Ahmadiyah, Syiah, rekonsiliasi 1965, dan lainnya. “Ini menunjukkan toleransi yang menjadi slogan bangsa ini cuma omong kosong,” tuturnya.
Kalteng Menolak

Menyusul penolakan dari sejumlah daerah, seperti Bali, Riau, dan Kalimantan Barat, kini Bupati Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo mengatakan bahwa imbauan mendagri itu harus dikaji ulang. Pasalnya, selama ini FPI dinilai masyarakat sebagai ormas yang anarkistis.

“Mendagri seharusnya perlu pertimbangan yang matang karena di Kalteng dengan tegas menolak kehadiran FPI. Ini dibuktikan saat FPI Pusat yang akan melantik FPI di salah satu kabupaten yang ada di Kalteng, masyarakat Kalteng menolak secara tegas,” ujarnya kepada SH, di Palangkaraya, Kamis.
Ia sepakat bahwa ormas apa pun harus selalu dirangkul untuk bekerja sama dalam melakukan pembangunan. “Namun, kalau kondisi sekarang banyak ormas yang bertindak kekerasan dan merusak, tidak boleh dibiarkan mendagri. Jangan sampai seruan mendagri itu malah memicu konflik di tataran masyarakat bawah,” ia menegaskan.
Bupati Kapuas, Kalteng, Ben Ibrahim juga mengatakan bahwa mendagri harus berpikir lebih jauh, apa dampak negatif bagi pemerintahan dan masyarakat akibat imbauannya itu. “Kecuali FPI sudah berhenti bertindak anarkistis dan tidak lagi meneror orang lain,” cetusnya.

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Palangkaraya (BEM UNPAR), Jimmy Sibadarian menilai imbauan mendagri adalah bukti bahwa pemerintah sangat lemah mengatur jalannya demokrasi di negeri ini. “Sudah tahu FPI adalah ormas anarkistis, kok malah diajak bekerja sama. Ini cermin pemerintahan anarkistis,” ujarnya.
Dikatakannya, dulu mendagri gagal membubarkan FPI, sekarang malah mengajak kerja sama. “Ini kan mencurigakan. Ada apa dengan mendagri. Jangan-jangan FPI memang hanya sebuah alat pemerintah untuk menindas dan meneror rakyat,” katanya.

Kemenag Akui Beri Dana

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama (Kemenag), Zubaidi mengaku pihaknya memberikan bantuan dana untuk membantu beberapa kegiatan yang diadakan ormas keagamaan, termasuk FPI.

Namun, bantuan dana dari Kemenag tersebut tidak hanya untuk FPI, tetapi juga untuk ormas-ormas berlatar agama lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Bantuan dana ini, menurut Zubaidi, bukan bantuan wajib untuk setiap ormas dan sifatnya hanyalah bantuan pembinaan kegiatan.
“Bantuan itu disalurkan melalui Dirjen Bimas (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat) Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu. Masing-masing Dirjen tersebut memang memiliki program kerja untuk membina ormas-ormas keagamaan di Indonesia,” kata Zubaidi saat dihubungi SH di Jakarta, Kamis. Namun, Zubaidi mengaku tidak tahu persis ormas apa saja yang mendapat bantuan dari Dirjen Bimas di Kemenag saat ini. Ini karena hal itu menjadi tanggung jawab masing-masing Dirjen Bimas.

Dia mengatakan, tidak selalu semua ormas setiap tahunnya mendapatkan bantuan dari Dirjen Bimas karena bantuan itu didasari asas prioritas dan pemerataan. Ia menjelaskannya, bantuan yang diberikan Kemenag tidak hanya berupa dana, tapi juga bantuan pembinaan kepada ormas maupun masyarakat.

Sebelumnya, Rabu (30/10), Humas Lembaga Dakwah Front Dewan Pimpinan Pusat FPI Habib Noval Haidar bahwa ada beberapa kegiatan FPI yang mendapat sokongan dana dari pemerintah melalui Kemenag, tetapi sifatnya tidak rutin hanya berdasarkan kegiatan-kegiatan. Misalnya untuk acara tablig akbar atau Maulid FPI. (Web Warouw/Saiful Rizal/Vinsensius)

Sumber: http://m.shnews.co/index.php/web/read/27366/daerah-desak-mendagri-dipecat.html

Butuh Pemimpin yang Melindungi


Pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia selama tahun 2012 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, bahkan melibatkan kian banyak aparat negara. Untuk mengatasinya diperlukan kepemimpinan nasional yang berani menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kebebasan beragama, sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian salah satu kesimpulan ”Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama dan Intoleransi Tahun 2012” oleh The Wahid Institute, sebagaimana diungkapkan Koordinator Program The Wahid Institute Rumadi, di Jakarta, Jumat (28/12). Laporan dilanjutkan diskusi dengan pembicara anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Imdadun Rakhmat; Koordinator http://www.change.org Usman Hamid; dan peneliti keislaman dari Monash University, Australia, Greg Barton.

Menurut Rumadi, laporan merekam pelanggaran kebebasan beragama di 16 wilayah selama tahun 2012. Data bersumber dari publikasi media, jaringan The Wahid Institute, observasi dan investigasi di lapangan, serta diskusi.

Laporan menunjukkan, selama 2012 terjadi 274 kasus dan 363 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dengan lima orang terbunuh. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun 2011 dengan 267 peristiwa, 2010 (184 peristiwa), dan 2009 (121 peristiwa). Wilayah yang paling banyak terjadi pelanggaran adalah Jawa Barat.

Dari total 363 tindakan itu, 166 tindakan di antaranya oleh aparat negara, terutama polisi, satpol PP, militer, bupati/wali kota, dan camat. Sebanyak 197 tindakan oleh nonaparat negara, terutama Front Pembela Islam (FPI), kelompok masyarakat, individu, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pelanggaran itu, antara lain, berupa penyerangan, perusakan, pembunuhan, pembiaran, penyesatan, kriminalisasi keyakinan, pelarangan rumah ibadah, pelarangan aktivitas keagamaan, pemaksaan keyakinan, dan intimidasi.

”Semua terjadi terutama akibat kepemimpinan yang lemah. Kepemimpinan kuat akan bisa mengeremnya,” kata Rumadi.

Direktur The Wahid Institute Yenny Zannuba Wahid mengatakan, daftar pelanggaran itu sudah cenderung menjadi tren. Masyarakat semakin alergi dengan kebebasan beragama dan semakin intoleran, sementara negara justru membatasi kebebasan beragama. Jika tidak segera ditangani, akan mengancam persatuan bangsa Indonesia.

”Negara harus menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai keyakinan. Lindungi kelompok minoritas, evaluasi peraturan yang membatasi kebebasan beragama, dan hidupkan spirit agama yang mencintai perdamaian,” katanya.

Imdadun Rakhmat menilai, elite politik dan birokrat masih kurang memahami, kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan bagian dari HAM yang tak boleh dikurangi oleh siapa pun dan di mana pun. Negara harus netral, menyelesaikan konflik berlatar agama, adil, dan tak boleh memihak mayoritas.

Namun, bagi Greg Barton, secara umum kebebasan beragama di Indonesia masih cukup baik meski ada kasus-kasus pelanggaran bersifat terbatas. UUD 1945 menjamin kebebasan beragama, sebagian besar masyarakat tetap bebas menjalankan ibadah, dan masih memegang prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dibandingkan negara-negara Timur Tengah, pencapaian Indonesia ini cukup baik. (Kompas cetak, 29 Des 2012)

Malam Takbiran, FPI Rusak Masjid Ahmadiyah di Bandung


Saat takbiran berkumandang, puluhan orang dari Front Pembela Islam (FPI) merusak Masjid An-Nasir di Jalan Sapari, Kecamatan Astanaanyar, pukul 23.00 WIB, Kamis (25/10/2012). Masjid tersebut milik kelompok Ahmadiyah. Satu kaca di lantai satu masjid pecah.

Menurut Riki, jamaah Ahmadiyah yang berada di dalam masjid saat kejadian, massa yang datang sekitar 20 orang. “Kita diintimidasi bahkan tadi ada perusakan oleh massa FPI,” ujarnya.

Beruntung perusakan tidak terlalu parah. Hanya sebuah kaca di lantai satu masjid yang rusak. Masjid itu sendiri dua lantai.

Informasi yang diperoleh detikbandung, massa FPI sudah datang ke masjid tersebut pukul 20.00 WIB. Saat massa datang, sudah ada polisi. Kemudian perwakilan dari FPI dan Ahmadiyah dibawa ke Polsek Astanaanyar. Namun sejumlah massa masih berada di sekitar masjid. Entah bagaimana dan menggunakan apa, massa di lokasi masjid tiba-tiba merusak kaca masjid.

Saat ini, puluhan aparat kepolisian dari Polrestabes Bandung dan Polsek Astanaanyar berjaga di sekitar masjid. Massa FPI sendiri semua sudah berkumpul di Polsek Astanaanyar, begitu pula dari jamaah Ahmadiyah.
(Detik.com)

9 Gereja di Banda Aceh Kesulitan Beribadah


Dampak kewajiban penutupan terhadap sembilan gereja yang menempati bangunan ruko (rumah toko) di Banda Aceh mulai terasa. Minggu (21/10/2012) kemarin, jemaat di sembilan gereja di Banda Aceh tidak menggelar ibadah seperti biasanya.

Salah satu pendeta dari sebuah gereja yang harus ditutup Nico Tarigan dari GBI Penauyong, Banda Aceh, Senin (22/10/2012) mengaku tidak berani menggelar ibadah karena pihaknya telah menandatangani kesepakatan dengan Pemerintah Kota Banda Aceh. Kesepakatan itu salah satunya mewajibkan mereka menutup kegiatan peribadahan karena tidak memiliki izin sebagai gereja.

“Kami harus menutup tempat ibadah karena menyalahi fungsi bangunan bila tetap membukanya, pemkot tidak akan bertanggungjawab jika ada aksi anarkistis. Kami tidak mau mengalami kerugian atau bahkan kehilangan jiwa, maka kami menandatanganinya,” kata Nico.

“Selain itu, sebelum saya pun telah menerima banyak ancaman melalui SMS dari pihak-pihak tertentu yang akan menyerang gereja kami jika kami tetap beribadah di sana,” sambung Nico.

Nico mengisahkan, pada 17 Juni lalu, gerejanya sudah sempat diserang oleh massa yang menentang kegiatan ibadah di gedung tersebut. “17 Juni jam 10.30, ratusan orang datang ke sini, kami tidak ingin kejadian itu terulang lagi, jadi kami tandatangi kesepakatan itu,” kata Nico. “Padahal, kami memakai ruko sebagai tempat untuk beribadah, bukan membangun gereja. Kami tidak mendirikan bangunan gereja, hanya menjalankan ibadah. Seharusnya itu dijamin oleh UUD,” ungkap Nico lagi.

Kesepakatan yang dirancang Pemkot Banda Aceh mengikat terhadap sembilan gereja dan lima vihara yang pengurusnya dikumpulkan dalam sebuah pertemuan tokoh agama di Banda Aceh, sekitar dua minggu lalu. Selanjutnya, kesembilan gereja yang ditutup itu disarankan meminjam gedung kepada empat gereja yang telah memiliki izin, yakni Gereja Katolik, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat (GPIB), Gereja Metodis atau Huria Kristen Batak Protestan (HKBP).

Menanggapi permasalahan ini, Veryanto Sitohang dari Aliansi Sumut Bersatu (ASB) -Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan, memandang, konsep kesepakatan yang dirancang oleh Pemkot Banda Aceh jelas merupakan bentuk pembatasan bagi umat beragama untuk menjalankan ibadah. “Pasal 29 UUD 45 menyatakan, kebebasan beribadah dijamin,” tegasnya.

Terkait perizinan bagi gereja dan vihara yang ditutup, Very memandang, persyaratan yang dituangkan di dalam  Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007 Pedoman Pendirian Rumah Ibadah teramat berat untuk dipenuhi. Sebuah rumah ibadah dapat memperoleh izin jika, mendapat persetujuan dari 120 orang warga sekitar, dengan jumlah jemaat lebih dari 150 orang, mendapat pengesahan dari lurah/kecik, dan ada surat rekomendasi dari Departemen Agama setempat.

“Itu jauh lebih berat dari ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Dua Menteri yang mewajibkan ada izin dari 90 jemaat, dengan dukungan 60 orang warga sekitar. Mereka bukan tidak pernah mengajukan izin, tapi ini sangat sulit dipenuhi,” ungkap Very.

Selain itu, Very pun menegaskan, Pergub Nomor 25 Tahun 2007 seharusnya tidak berlaku bagi rumah-rumah ibadah yang telah berdiri sebelum tahun 2007. ‘Banyak gereja yang sudah ada sebelum peraturan itu, harusnya tidak berlaku surut,” sambungnya. “Pemerintah nasional tidak bisa berdiam diri, masalah seperti ini kan masif di beberapa daerah lain,” tutupnya. (Kompas.com)

Geruduk Kantor DPRD, FPI Desak Ahok Masuk Islam


Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok akan menjabat 12 tugas ex officio atau jabatan yang dipegang oleh Wagub. Dalam mengisi jabatan tersebut, Ahok akan berhubungan langsung dengan agBama Islam dalam hal ini kaum muslimin di Jakarta.

Seperti Ketua Badan Pembina Lembaga Bahasa dan Ilmu Alquran, Ketua Dewan Pembina Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Ketua Dewan Perimbangan Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh, Ketua Dewan Pembina Badan Pembina Perpustakaan Masjid Indonesia, Ketua Badan Pembina Koordinasi Dakwah Islam, Ketua Dewan Penasehat Dewan Masjid Indonesia, Ketua Dewan Pembina Jakarta Islamic Center, dan Ketua Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama.

FPI pun dengan lantangnya menyebut Ahok kafir dan tidak pantas memimpin 12 tugas yang berkaitan langsung dengan umat Islam.

“Ahok tidak boleh mendekati Masjid. Bukan najis secara fisik, tetapi najis secara hati. Jadi bagaimana mungkin Wagub DKI yang nonmuslim jadi penasihat masjid,” kata Ketua Dewan SyuroDPD DKI FPI, Habib Shahab Anggawi, di depan gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat, Selasa (9/10/2012).

Dia mengatakan, sangat tidak mungkin dan tidak pantas yang mengisi jabatan tersebut adalah orang nonmuslim. FPI juga memberikan solusi, yaitu Ahok tak menjabat Wagub DKI atau Ahok bersedia masuk Isl

“Dari sebelum Pemilukada, umat Islam diberitahu untuk tidak memilih pemimpin seiman. Ada ayat larangan jadikan nonmuslim sebagai pemimpin. Bagaimana orang nonmuslim memimpin masalah zakat? Tidak mungkin mengurusi Dewan Masjid sementara dia orang nonmuslim. Dekat saja tak boleh, apalagi mengurusi Islam,” cetusnya.

“FPI yakin DPRD DKI mendengarkan kami, karena mereka lebih berilmu dibanding kami,” tutupnya.

Dalam melakukan aksinya, massa FPI juga melantunkan salawat dan berorasi untuk meminta Ahok tidak menjabat sebagai Wagub DKI. (Okezone.com)