Wiranto: Prabowo Dipecat dari Militer karena Penculikan


Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah meloloskan sepuluh partai untuk ikut Pemilu 2014 nanti. Satu diantaranya adalah partai Hanura.

Partai besutan mantan Jendral TNI, Wiranto ini telah melakukan konsolidasi organisasi jauh hari sebelumnya. Itu kenapa Hanura tidak kesulitan memenuhi berbagai syarat verifikasi yang jauh lebih berat dari sebelumnya.

Untuk kesekian kalinya, mantan Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan masa kepemimpinan Abdurahman Wahid ini berniat mencalonkan diri sebagai presiden.

Pemimpin Redaksi MNC News, Arya Sinulingga berkesempatan melakukan wawancara dengan Wiranto. Dia bercerita banyak hal, dari mulai mengapa tak ambil kesempatan untuk jadi presiden saat Soeharto lengser hingga menuturkan penculikan yang diduga dilakukan Prabowo dan kenapa mantan Panglima Kostrad itu dipecat.

Berikut hasil wawancara Arya dengan Wiranto dalam acara One on One, MNC News.
 
Arya Sinulingga: Hanura menjadi partai peserta pemilu di 2014. Menurut anda faktor apa yang membedakan Hanura dengan partai lain yang tidak lolos? Banyak partai lama tidak lolos.

Wiranto: Memang persyarataan kali ini lebih ketat dibandingkan dengan verifikasi beberapa tahun lalu. Ada peningkatan persentase, baik dari tingkat provinsi, kabupaten kota, hingga kecamatan. Partai-partai yang tidak lengkap sulit untuk melengkapi itu. Hanura kebetulan sudah dua tahun ini melaksanakan konsolidasi organisasi. Bukan karena kami mengantisipasi. Tapi kami menangkap politik tanpa organisasi yang solid dan merakyat tidak mungkin menang.

Kedua, kita mempunyai hampir seribu kader di seluruh Indonesia tersebar di seluruh walikota yang tentunya mereka merupakan garda depan untuk membangun organisasi yang lengkap. Sehingga, mudah bagi kami menggembangkan organisasi yang ada.

Arya Sinulingga: Hanura lebih kuat di daerah dibanding di pusat. Apa karena itu Hanura bisa lolos?

Wiranto : Iya betul. Walaupun DPR pusat kami nomor sembilan.Tapi untuk DPRD kami nomor lima. Hampir seribu, itu yang memudahkan kami untuk bergerak.

Arya Sinulingga: Anda mengajak partai-partai yang tidak lolos untuk ikut Hanura. Tapi, apa mereka bisa mengikuti platfrom Hanura?

Wiranto: Ya mau tidak mau ya harus mengikuti. Karena memang konsep kami membangun Hanura memang berdasarkan dari satu keinginan agar para calon pemimpin dididik partai politik. Partai politik yang memiliki otoritas mendidik calon pemimpin sesuai dengan konstitusi kita. Mereka sudah kita biasakan untuk menggunakan hati nurani jangan sampai terjebak kepada adidium di partai politik bahwa partai politik itu kotor, bahwa di wilayah politik itu menghalalkan semua cara. Kalau ini terus kita biarkan, ya sama saja kita mendidik calon pemimpin dengan cara-cara yang kotor.

Arya Sinulingga: Bagaimana sikap Hanura dengan RUU Kamnas? Kabarnya Hanura lagi menunggu jawaban anda.

Wiranto : Begini sebenarnya RUU Kamnas itu memang perlu ya. Negara tanpa undang-undang keamanan nasional itu sama saja kita membiarkan negeri kita telanjang tanpa suatu upaya-upaya untuk menggamankan situasi negri ini yang merupakan persyarataan untuk kita bisa membangun. Sebab tidak mungkin kita membangun tanpa keadaan yang aman. Tidak mungkin kita membangun negara dalam keadaan yang tidak kondusif.

Maka mesti kita masuk ke wilayah yang aman itu. Nah ini butuh undang-undang itu. Hanya saja undang-undang itu jangan hanya kemudian memberangus demokrasi yang sedang berjalan. Jangan sampai undang-undang itu kita buat bertabrakan dengan demokrasi yang sedang kita bangun. Kami bermain di situ jadi kami hanya mencermati beberapa pasal-pasal dari undang-undang Kamnas yang kami anggap harus ada suatu modifikasi sehingga tidak bertabrakan dengan proses demokrasi yang sedang kita bangun.

Arya Sinulingga: Soal demokrasi, dulu ketika presiden Soeharto akan turun, ada sebuah surat yang sama seperti Supersemar. Sepucuk surat untuk mengambil kekuasaan. Kenapa anda tidak mengambil kesempatan itu?

Wiranto : Sebenarnya begini, itu kan  intruksi presiden. Kepanjangan dari Tap MPR nomor 5 bahwa presiden dalam keadaan krisis di negeri ini berhak untuk melakukan langkah-langkah khusus. Maka beliau menerbitkan surat perintah itu. Intinya memberikan kekuasaan kepada saya untuk melakukan kebijakan tingkat nasional apapun yang diperlukan dan membantu apa yang saya lakukan. Dan saya sebagai panglima komando operasi keselamatan negara waktu itu.

Artinya apa, dengan surat itu kita memang bisa menggumumkan darurat militer di wilayah internasional, kemudian mendirikan pemerintahaan sementara. Kemudian baru dipercepat seperti yang dilakukan di Thailand. Tetapi waktu itu, pertimbangannya begini. Apa manfaatnya kalau kita lakukan itu? Setelah kita kaji, maka ternyata manfaatnya kecil. Kita akan mendapatkan reaksi yang luar biasa. Baik internal domestik maupun internasional. Akan memberikan cap Indonesia masuk ke rezim militer. Biasanya rezim militer tidak diterima dalam komunitas internasional. Akan ada suatu embargo ekonomi. Padahal dalam negeri sendiri saya melanjutkan pemerintahaan yang sedang jatuh dengan sepucuk surat dari presiden yang baru di jatuhkan. Berarti akan ada anggapan bahwa saya melanjutkan pemerintahan yang lama.

Arya Sinulingga : Legitimasinya kurang?

Wiranto : Pasti akan berhadapan, berlawanan dengan rakyat. Tidak pernah ada seorang pemimpin yang melawan rakyat. Itu kan yang terjadi di domestik apalagi keadaan ekonomi sedang terpuruk waktu itu kan. Kita butuh bantuan internasional.

Pada saat internasional tidak membantu yang terjadi di Indonesia seperti apa. Belum lagi korban, mahasiswa akan bertambah. Karena itu saya putuskan bahwa pada saat saya kembali ke markas ya staf saya bertanya apa saya akan ambil alih, saya katakan tidak, mari kita antarkan sesuai konstitusi yang ada.

Arya Sinulingga: Sebagai aktivis, waktu itu kami kaget Prabowo tiba-tiba press confrence. Kami semua kebingungan. Ada rahasia sejarah yang sampai hari ini masyarakat tidak tahu bagaimana bisa Prabowo tertinggal di sini, sementara anda pergi ke Jawa Timur pada saat itu. Bagaimana bisa terjadi?

Wiranto : Pak Prabowo ikut.

Arya Sinulingga : Ikut?

Wiranto : Tetapi begini ya, saya jelaskan supaya jelas kepada masyarakat. Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) itu tidak punya kewenangan komando walaupun namanya panglima cadangan strategis. Tugasnya hanya membina, pasukan pemukul cepat, strategis sebagai cadangan. ABRI  waktu itu yang menggerakan hanya atas komando panglima ABRI.

Jadi kalau Panglima Kostrad menggerakan pasukan atas perintah dia, tidak akan dituruti oleh pasukan. Karena yang diikuti hanya pangglima ABRI. Panglima Kostrad adalah sebagai satu komando pembina dari unit-unit yang nanti akan diserahkan kepada panglima. Jadi jangan sampai disalah artikan bahwa seorang Panglima Kostrad bisa berbuat apa saja dengan pasukan.

Arya Sinulingga: Kenapa Prabowo di pecat oleh militer pada waktu itu? Apa latarbelakangnya?
Wiranto : Itu bukan karena permasalahan pasukan. Kelanjutan dari masaah penculikan.

Arya Sinulingga : Apa memang terbukti Prabowo melakukan penculikan?
Wiranto : Ya, kalau tidak ada tentunya tidak dipecat.

Arya Sinulingga : Kenapa tidak ditangkap atau dipenjara, kalau memang terbukti?

Wiranto : Prosesnya kan ada. Kalau saya jelaskan satu jam tidak cukup. Karena ada satu pemilahan antara misscontrol dari seorang panglima. Satu lagi over reaksi dari suatu perintah. Semua ada prosedurnya. Dewan kehormatan kemudian memeriksa, kemudian memberikan suatu kesimpulan dan memberikan rekomendasi.

Arya Sinulingga : Apakah karena mantu dari Soeharto dia tidak dipenjara?

Wiranto : Oh tidak, justru waktu itu Pak Harto sendiri dan Pak Habibie menyerahkan kepada ABRI. Saya juga tidak mengambil keputusan pribadi. Tapi saya terakhir berikan pada Dewan Kehormatan Perwira yang terdiri dari banyak perwira bintang empat dan bintang tiga.

Arya Sinulingga : Dengan tindakan itu, sebenarnya seharusnya di penjara atau tidak?

Wiranto : Ya kenyataanya memang Dewan Kehormatan Perwira menyarankan supaya ada pemberhentian dari dinas militer.

Arya Sinulingga : Padahal kasusnya sangat berat. Penculikan itu kan menghilangkan orang?
Wiranto : Orangnya kan ada. Dibebaskan semua.

Arya Sinulingga : Sejarah ini penting diketahui oleh generasi muda. Ini kenapa kita tanya kepada sumber utamanya, yaitu anda.

Wiranto : Prabowo itu karena masalah penculikan kemudian diberhentikan dari milter. Kemudian anak buahnya yang melaksanakan proses penculikan itu diberikan hukuman sesuai dengan tingkatan keterlibatan mereka.

Arya Sinulingga : Saya pernah lihat foto anda saat sedang berbicara ada Pak SBY di belakangnya.

Wiranto : Dia kepala staff Sospol waktu itu. Saat saya menyatakan menggundurkan diri dari proses pencalonan presiden dan wakil presiden, saya memilih untuk mengamankan proses daripada masuk proses.

Arya Sinulingga : SBY kader anda di militer, bagaimana anda melihat kepemimpinan SBY. Seperti yang kita ketahui banyak kejadian beberapa waktu lalu. KPK melawan polisi. Lalu ada menteri yang satu dengan menteri lain ribut. Ini masalah kepemimpinan. Apa ini ciri leadership militer?

Wiranto : Begini, militer ini merupakan sebuah intitusi yang punya ciri khas. Tetapi tidak semua militer seragam di dalam berfikir dalam melakukan langkah-langkah yang di sebut leadership. Maka dalam militer pun di bagi-bagi. Seperti saya saat masuk akademi militer, itu psikotes pertama adalah pantas tidak seorang ini menjadi seorang militer. Lalu, tiga tahun kita masuk akademi militer.
Setelah hampir lulus, kita di psikotes lagi dia masuk golongan manusia penempur atau bukan. Fighter or not fighter. Yang bukan fighter masuklah bagian perlengkapan, bagian kesehatan, yang tempur dia masuk ke infantri, kavaleri. Lalu kita bertugas masuk skuad hampir lulus di tes lagi, psikotes lagi. Jadi seorang stafer atau commander untuk persiapan nanti ke panglima atau ke staf.
Dengan demikian di militer pun sudah sadar bahwa tidak semua anggota militer mempunyai suatu karakter yang sama. Sehingga kemudian di situlah ada psikotes kemudian di arahkan. Tetapi di sipil kan tidak ada.

Arya Sinulingga : Untuk SBY sendiri bagaimana?

Wiranto : Ya, saya sendiri tidak punya hak. Tidak punya referensi beliau bagian mana ini. Tapi, karakter seorang komandan itu macam-macam, karakter pemimpin juga macam-macam. Ada yang cepat menggambil keputusan tanpa berfikir belakangan. Ada yang berfikir lambat, lama menggambil keputusan. Bahkan ada yang tidak menggambil keputusan karena takut ada resiko. Kita tinggal pilih aja masuk kategori mana?

Arya Sinulingga : Seringkali banyak energi terbuang karena berbagai pertentangan di negeri ini. Itu bagaimana?

Wiranto : Yang saya ketahui, karena saya pernah mendampingi tiga presiden. Presiden Soeharto,  Habibie sepanjang karier beliau sebagai presiden saya mendampingi terus menerus, kemudian presiden Abdurrahman Wahid saya mendampigni beliau. Paling tidak saya punya referensi bagaimana pemimpin yang pas untuk memimpin untuk negara yang sedemikian luas, besar, dan banyak penduduknya.

Saya melihat Presiden itu kurang lebih dari antara lima hingga delapan keputusan, everyday, setiap hari. Kalau dia menunda satu hari dua keputusan, besok sudah akan bertambah. Menunda lagi besok akan bertambah lagi. Dan keputusan-keputusan yang di ambil dalam keadaan terlambat. Sayangnya tidak pernah ada di Indonesia ini kursus presiden. Tidak pernah ada sekolah jadi presiden. Ini yang saya pertanyakan, bagaimana ini? Calon presiden sudah cukup banyak kan, apa tidak kursus dulu supaya tidak kaget terpilih menjadi presiden.

Arya Sinulingga : Jadi apa SBY kaget juga saat jadi presiden?

Wiranto : Hahahaha tanya sendiri.

Arya: Sebagai calon presiden, menurut anda apa kekurangan Presiden saat ini? Apa yang perlu dibenahi?

Wiranto: Sangat subyektif jika saya membicarakan kelemahan seorang kepala negara.
Yang bisa saya katakan negara ini dalam kompetisi global memerlukan sutu keputusan-keputusan yang cepat untuk kita tidak ketinggalan dengan dinamika global yang sangat cepat. Sebab, ketika kita terlambat mengambil keputusan, kita kehilangan peluang-peluang kompetisi global.
 
Cukup banyak keputusan-keputusan yang bisa lebih cepat. Misalnya seperti beberapa kasus-kasus korupsi yang saat ini merebak ya, harusnya cepat diputuskan walaupun dalam tanda kutip, presiden mencampuri urusan-urusan badan-badan lain.

Arya Sinulingga: Selain itu, masalah apa yang juga harus ada campur tangan Presiden?

Wiranto: Misalnya saja keputusan tentang masalah PSSI, ini saya juga agak gemas. Satu cabang olahraga yang digemari seluruh rakyat Indonesia yang kemudian ada duel kepengurusan. Ada duel penyelenggara kompetisi yang masing-masing tidak mau mengalah. Kemudian membuat masyarakat menjadi gemas. Dan celakanya lagi membuat olahraga nasional kita sangat terpuruk.

Ini berarti kan bukan permasalahan organisasi. Sudah masalah bangsa Indonesia. Nah, bagaimana pemerintah kenapa tidak cepat. Kenapa tidak ada langkah cepat. Pak Agung Laksono kan jadi suatu tim peyelamat, tapi ya dibenarkan kok mengambil langkah yang cukup kuat. Ini kan contoh.

Arya Sinulingga : Anda  akan kembali maju sebagai calon presiden di 2014 yang ketiga kalinya.  Apa tidak bosan nih jadi capres?

Wiranto : Perjuangan tak kenal bosan ya. Kalau saya mencalonkan diri lagi ini bukan masalah bosan atau tidak bosan. Tetapi, ada perjuangan yang belum selesai. Jadi, kalau saya sudah mencalonkan diri dua kali tidak berhasil kemudian saya males atau trauma. Perjuangan saya untuk menjadi presiden saja padahal tidak. Tidak hanya semata-mata jadi presiden tapi ingin menjadi bagian dari negeri ini untuk bisa berubah.

Arya Sinulingga : Sebenarnya anda dulu salah atau tidak memilih Golkar sebagai basis?. Sebab Golkar dulu sangat terpuruk di masyarakat. Jangan-jangan itu faktor anda kalah?

Wiranto : Ya, bisa saja seperti itu ya. Tetapi kan faktor-faktor kekalahan bisa dari yang lain. Bisa dari masalah partainya, bisa dari publiknya, bisa dari masalah penyelenggaran yang tidak fair. Macam-macam lah. Tetapi saya tidak akan menyalahkan siapapun. Yang pasti kekalahan bagi saya merupakan suatu pembelajaran supaya kedepannya saya bisa lebih berhitung, lebih berhati-hati untuk melaksanakan atau berkompetisi di 2014.

Arya :  Apa evaluasi anda terhadap kekalahan dulu?

Wiranto : Begini, masyarakat Indonesia itu secara politis masih belum diberikan pembelajaran. Itu kan tugasnya partai politik ya sebenarnya. Memberikan pembelajaran politik supaya saat pemilu masyarakat tidak salah memilih pemimpin yang punya kompetensi. Kalau kita tidak punya pemahaman untuk memilih pemimpin yang punya kekutan, punya kompetensi, punya kualitas ini kan yang rugi negara juga yang rugi masyarakat.
Masalahnya adalah, sekarang kita kan masuk pemilihan langsung, tatkala masyarakat kita secara ekonomis masih banyak yang miskin, sehingga tawaran-tawaran dalam tanda kutip money politic.

Arya : Itu selalu terjadi ?

Wiranto : Ya, itu selalu terjadi. Maka itu kita perlu batasi dan inilah tugas dari KPU, Panwaslu, sekarang ada lagi badan kehormatan penyelenggara pemilu. Ini yang harus  membumi untuk mencegah berkembangnya praktek-praktek itu. Ini yang membuat kompetisi itu tidak fair. Output dari dua pemilu itu tidak berkualitas.

Arya : Sekarang kan pemilu agak berbeda dengan sebelumnya, sekarang incumbent tidak ada lagi. Artinya apakah ini ada peluang pemilu kali ini lebih fair?

Wiranto : Ya saya berharap begitu. Sekarang ditambah lagi kecuali KPU dan Panwaslu, ada badan kehormatan. Mudah-mudahan ada satu kontrol yang lebih ketat dalam penyelenggaraan pemilu sehingga masuk ke koridor yang benar. Walaupun tetap mesti diuji ya. Baru di Indonesia punya badan independent pemilu sampai tiga. Di negara lain enggak ada. Apakah ini suatu kelebihan atau kelemahan mari kita coba koreksi.
(ahm)

Sumber: http://m.okezone.com/read/2013/01/18/62/748188/wiranto-prabowo-dipecat-dari-militer-karena-penculikan

Wawancara: Anhar Gonggong, Pancasila itu Hasil Kompromi


Pemilu 2014 tinggal menghitung bulan saja. Menjelang pesta demokrasi tersebut, berbagai isu mulai bermunculan. Di kalangan sebagian kelompok dan partai politik Islam, tak bisa menafikkan kerinduan untuk melihat Indonesia dalam kuasa syariat Islam begitu besar. Sementara  sebagai sebuah dasar negara, secara implementatif, Pancasila sendiri masih bermasalah. “Tak ada satu pun kekuasaan di Indonesia ini dari zaman ke zaman telah mempraktekan Pancasila secara benar,” ujar Anhar Gonggong, sejarawan senior.
 
Lantas bagaimana sejarah perjuangan politik untuk mencapai situasi ideal sebuah bangsa dijalankan? Dan sejauh mana itu berpengaruh kepada situasi Indonesia terkini? Beberapa waktu yang lalu, Hendi Jo dari Islam Indonesia  berkesempatan membicarakan soal-soal tersebut dengan lelaki ramah kelahiran Pinrang, Sulawesi Selatan 69 tahun lalu itu.
 
Banyak kalangan di tubuh umat Islam yang kerap mempertentangkan antara Pancasila dengan Islam,  tanggapan anda?
 
Saya selalu merasa aneh dengan orang-orang yang berlaku seperti itu. Kalau dilihat secara historis, Pancasila itu kan dirumuskan juga oleh tokoh-tokoh Islam seperti KH. Wachid Hasyim, Kahar Muzakir, Ki Bagus Hadikusumo. Sukarno, Hatta, Mohammad Yamin, walaupun dikatakan mereka tidak berideologi Islam, dalam kenyataannya mereka beragama Islam.
 
Justru karena mereka tidak “berideologi” Islam, Sukarno, Hatta dan tokoh-tokoh lain dianggap sebagai representasi dari kelompok sekuler yang menafikan kepentingan umat Islam?
 
Kata siapa? Ketika merumuskan Pancasila, saya pikir mereka tidak menafikan Islam kok. Bahwa ada suatu proses dalam gejolak politik, itu kan biasa. Politik itu lumrahnya soal posisi tawar kan. Mereka selalu berpatokannya kepada Piagam Jakarta. Padahal  menurut saya, tidak benar yang dimiliki oleh kalangan Islam itu hanya Piagam Jakarta. Dari Piagam Jakarta ke 18 Agustus 1945 (perumusan Pancasila) sesungguhnya ada proses. Toh point Ketuhanan Yang Maha Esa tetap ada dan menjadi sila pertama dalam Pancasila. Jadi kepentingan Umat Islam tetap diakomodir.
 
Bisa jadi point itu tidak secara tegas menghadirkan Islam dalam perumusan Pancasila?
 
Kalau melihatnya dari sisi simbol memang iya. Tapi itulah kelirunya menurut saya. Persoalannya adalah bukan menghadirkan simbol tapi sejauh mana Umat Islam yang mayoritas mampu menangkap proses perkembangan yang terjadi dan bisa “menterjemahkan” Pancasila tersebut sesuai keyakinan mereka.
 
Misalnya?
 
Misalnya, kenapa Partai Persatuan Pembangunan (P3) dan partai-partai Islam lainnya tidak duduk bersama dan menterjemahkan sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”  dikaitkan dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”? Bagaimana mengimplementasikan sila ke-5 tersebut  dengan menggunakan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam perspektif Islam  yang bisa diterima oleh setiap orang. Kan begitu? Jangan  selalu hanya mengklaim dan kembali kepada Piagam Jakarta, seolah itu kebenaran mutlak. Wah jangan begitulah.
 
Soalnya, dengan penghilangan 7 kata itu, umat Islam merasa “dirampok”…
 
Saya tidak percaya dengan pendapat itu. Tidak ada “perampokan” sama sekali . Harus dipahami, ada suatu proses yang sangat kritis saat itu,di mana proses itu harus menemukan penyelesaiannya. Ingat, kesepakatan itu diambil setelah melalui proses dialogis dan akhirnya diterima semua pihak. Di mana sisi “perampokannya”?  Jangan langsung mengatakan Islam menolak 18 Agustus itu (perumusan Pancasila) atau mengatakan “Umat Islam terpaksa menerima”. Jangan lupa saat itu kondisinya sangat kritis. Kita masih berada di bawa pengawasan Jepang dan baru sehari menjadi sebuah negara merdeka, lalu harus berusaha menegakan sendi-sendi sebuah negara. Ambillah pemisalan, kelompok nasionalis ngotot untuk tidak mau memasukan unsur Islam dalam Pancasila, apa yang akan terjadi? Deadlock kan? Tapi itu tidak dilakukan oleh Sukarno cs. Karena itu jangan mengira Sukarno cs itu tidak “berkorban”. Pancasila itu jelas hasil kompromi dan menjadi milik semua termasuk umat Islam.
 
Jadi alih-alih berkhianat seperti yang dituduhkan sebagian kelompok Islamis, Sukarno justru mengakomodir  keinginan kelompok Islam?
 
Tidak hanya mengakomodir, saat berpidato pada 1 Juni 1945, secara jelas ia malah menyilahkan kelompok Islam untuk menerapkan syariat islam di Indonesia.  Asal, caranya harus lewat parlemen. Kuasai dulu parlemen baru syariat Islam bisa diterapkan. Jadi Sukarno itu sangat menyadari secara kuantitas orang Islam itu mayoritas, walaupun Islam bukan mayoritas secara politik.
 
Namun secara pribadi, sikap Sukarno sendiri terhadap syariat Islam bagaimana Pa Anhar?
 
Dia sebenarnya tidak menolak syariat Islam diberlakukan. Hanya saja, ini yang selalu dilupakan orang, Sukarno dan Hatta selalu merasa tak pantas berada di posisi satu golongan tertentu.  Mereka sadar bahwa mereka pemimpin bangsa dan harus menjadi milik seluruh elemen bangsa Indonesia.  Makanya, kendati Hatta selalu dikatakan cenderung Masyumi, tapi secara kenyataan dia tidak pernah bergabung dengan partai Islam tersebut. Begitu pula Sukarno, sebetulnya ia tidak sepenuhnya rela dimasukan dalam kelompok nasionalis. Kalaupun sekarang sering digadang-gadang oleh PDIP, ya itu kan salah anaknya saja. Gara-gara Megawati sesungguhnya peran sejarah Sukarno hari ini menjadi menyempit hanya sebagai tokoh nasionalis semata.
 
Kembali ke Piagam Jakarta, nyatanya hari ini masih ada kelompok dan parpol Islam yang ingin memperjuangkan itu?
 
Seperti yang sudah saya katakan tadi, secara pribadi para pendiri bangsa tidak pernah menyalahkan keinginan itu dan mempersilahkan untuk memperjuangkannya, cuma caranya harus demokratis dong. Dan kita harus jujur, bahwa dalam dua kali Pemilu “bersih” pasca reformasi ini, parpol Islam kan kalah terus. Bahkan perolehan suara mereka, kalah dari sebuah partai politik baru dan kecil. Demokrat itu kan dulu kecil. Jadi menurut saya, syariat Islam, Piagam Jakarta itu jualan politik yang sudah tidak laku.
 
Jadi kalau mau laku, harus jualan apa dalam Pemilu mendatang, Pa Anhar?
 
Saya yakin akan laku, kalau sebelum Pemilu nanti, mereka membuat rumusan  yang platform-nya  berdasarkan Pancasila. Mereka harus berusaha menterjemahkan itu dalam bahasa politik umat Islam

Terakhir, di tengah ketidakpastian implementasi Pancasila, tiba-tiba muncul  tawaran politik lain dari sebagian kecil umat Islam, misalnya sistem khilafah. Komentar anda?
 
(Menghela nafas) Saya tidak sepakat itu. Republik ini didirikan bukan hanya oleh dan untuk orang Islam saja. Ada Budi Oetomo, Sjarikat Islam, PNI (bahkan komunis) dan lain-lain, apakah kita menafikan perjuangan mereka? Awalnya kita menjadi sebuah bangsa yang merdeka kan begitu: via hasil kerja bersama. Persoalan kita itu kan bukan sistem. Soal sistem kita sudah selesai lama sekali, bahkan seorang Natsir-pun  (tokoh Masyumi) saat berpidato di Pakistan menyatakan Pancasila adalah jalan final. Persoalan kita hari ini menurut saya adalah bagaimana mengimplementasikan semua itu.

(hendijo/Islam-Indonesia.foto:tatan agus rst)

Sumber: http://www.islamindonesia.co.id/index.php/wawancara/1277-anhar-gonggong-pancasila-itu-hasil-kompromi

Menjaga Harmoni


Tidak mudah menjadi pemimpin bangsa yang majemuk, apalagi yang tengah berada dalam transisi demokrasi. Demikian pula, tidak mudah mengingat reformasi yang berjalan 15 tahun, sekalipun masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Masih ada masalah kepastian hukum, kebebasan beragama, dan celah desentralisasi.

Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan dalam sebuah diskusi pekan lalu mengingatkan, reformasi yang sudah berjalan 15 tahun ini berada pada tahapan krusial. Demokratisasi yang menjadi buah reformasi, dalam penilaian Anies, telah menghadirkan kebebasan di masyarakat. Namun, kebebasan itu tidak disertai kepastian hukum yang hadir secara nyata.

”Rule of law kita mendekati bangkrut. Kepastian hukum yang memberikan rasa keadilan tidak muncul. Penegak hukum justru menjadi simbol lemahnya penegakan hukum,” katanya.

Orang boleh saja berpandangan berbeda dalam hal ini. Namun, jika dilihat dalam beberapa kasus, khususnya dalam kasus intoleransi dan kekerasan terkait agama, pernyataan tersebut ada benarnya. Lihat saja bagaimana kekerasan yang berlatar belakang sektarian masih terjadi dan seperti tak ada tindakan hukum yang tegas bagi pelakunya. Ini paling tidak tecermin dari kasus kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah di sejumlah daerah dan kelompok Syiah di Sampang serta kasus intoleransi yang menimpa umat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia.

Sosiolog yang kini menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparringa, berpandangan, apa yang tampak sebagai intoleransi di masyarakat memang menjadi lebih rumit karena ada pertalian sangat erat dengan hukum yang sepenuhnya tidak berfungsi sebagai alat untuk mencegah kekerasan. Kesan yang ditangkap, seolah-olah kalau tindakan intoleran dan kekerasan itu dilakukan beramai-ramai, pelakunya tidak akan ditangkap.

Menurut Daniel, membangun toleransi sejatinya bukan hanya membangun nilai dan etika bersama dalam perbedaan, melainkan juga pemulihan negara dalam menjalankan fungsi umum, yaitu mengatur ketertiban umum dan menjamin keselamatan publik. Fungsi negara itu tersebar di seluruh elemen pemerintah dan aparat keamanan. Pusat dan daerah idealnya sejalan menjalankan fungsi itu.

Realitas transisi demokrasi saat ini justru menunjukkan, tak semua arahan, instruksi, atau kebijakan pemimpin di pusat dapat berjalan baik di daerah. Dalam penanganan konflik dan persoalan intoleransi, misalnya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Albert Hasibuan, melihat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memberikan arahan kepada bawahannya dan gubernur untuk menyelesaikan masalah di daerahnya. Namun, gubernur dan bawahan Presiden belum terlihat proaktif menjalankan arahan itu.

Terlepas dari faktor kepemimpinan yang boleh jadi turut memengaruhi tidak berjalannya sebuah kebijakan, harus diakui, desentralisasi dan otonomi daerah yang dijalankan saat ini masih menyisakan persoalan. Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng berpandangan, perlu ada revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang memberikan penguatan kewenangan bagi gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah.

Dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, misalnya, menurut Endi, kepala daerah diberi tugas untuk menyelesaikan masalah keamanan di daerahnya, tetapi tidak diberi otoritas yang melekat dalam struktur pemerintahan sebagai dasar bertindak. Akibatnya, inpres itu hanya menimbulkan kebingungan bagi kepala daerah.

Dengan beragam persoalan tersebut, menjaga harmoni bangsa menjadi tantangan yang tidak mudah bagi pemimpin sekarang dan masa depan, baik di pusat maupun daerah. Paling tidak ada dua karakter pemimpin yang, menurut Anies, dibutuhkan untuk menjawab tantangan itu. Pertama, pemimpin yang berkomitmen kuat untuk benar-benar menghadirkan kepastian hukum. Kedua, pemimpin yang mampu menggerakkan.

Partai politik yang menjadi saluran hadirnya pemimpin bangsa sepatutnya memahami tantangan itu. Parpol ikut bertanggung jawab menyiapkan pemimpin di pusat dan daerah yang dapat menjawab tantangan itu. (C Wahyu Haryo PS)

(Kompas cetak, 30 Mei 2013)

DEMOKRASI (pengertian dalam filsafat)


ASAL KATA

Inggeris: democracy; dari Yunani demos (rakyat) dan kratein (memerintah).

BEBERAPA PENGERTIAN

  1. Demokrasi (“pemerintahan oleh rakyat”) semula dalam pemikiran Yunani berarti  bentuk politik dimana rakyat sendiri  memiliki dan menjalankan seluruh kekuasaan politik. Ini mereka usulkan  untuk menentang  pemerintahan oleh satu orang (monarki) atau oleh kelompok yang memiliki hak-hak istimewa (aristokrasi)  dan bentuk-bentuk yang jelek dari kedua jenis pemerintahan ini (tirani dan oligarki)
  2. Pemerintahan oleh rakyak dapat dilakukan secara langsung atau melalui wakil-wakil rakyat. Secara langsung terdapat  dalam demokrasi murni, melalui wakil-wakil rakyat dalam demokrasi perwakilan. Bersama-sama dengan monarki dan oligarki, demokrasi tercatat sebagai salah satu bentuk pokok pemerintahan. Dalam perjalanan sejarah,  arti demokrasi mengalami perubahan yang mendalam.
  3. Dasar pemikiran modern tentang demokrasi ialah ide politis-filosofis tentang kedaulatan rakyat. Ini berarti, semua kekuasaan politik dikembalikan pada rakyat itu sendiri sebagai subyek asali otoritas ini. Yang ditambahkan di sini ialah persyaratan agar semua warga negara mampu menggunakan rasionya dan mempunyai suara hati. Dan hendaknya mereka sendiri, sebagai manusia yang bebas dan pada dasarnya sama, berperan  serta dalam mengambil keputusan tentang masalah-masalah politik yang menjadi perhatian mereka. Bagaimanapun, rakyat secara keseluruhan dapat menjalankan kekuasaan tertinggi negara secara bersama hanya pada satu tingkat yang sangat terbatas (demokrasi langsung atau demokrasi murni). Karena itu proses-proses hukum harus dituangkan dalam undang-undang dasar. Proses-proses semacam itu memungkin rakyat mengambil bagian secara tidak langsung dalam pembentukan kebijakan politik dengan pemilihan secara bebas dan rahasia wakil-wakil rakyat yang menduduki jabatan dalam jangka waktu tertentu. Wakil-wakil  ini dipilih menurut prinsip yang ditentukan oleh suara mayoritas tertentu dan mereka diberikan hak dan kewajiban yang digariskan secara jelas (demokrasi perwakilan atau representatif).
  4. Pluralitas partai-partai politik seyogiyanya memberikan rakyat  yang menujunjung tinggi  alternatif-alternatif politik kesempatan untuk berbicara secara  terbuka dan tampilnya orang-orang yang cukup bermutu. Demokrasi dalam arti ini tidak terikat pada bentuk republik  (di mana kepala negara dipilih oleh rakyat atau wakil-wakilnya).
  5. Suatu demokrasi yang hidup mengandaikan kematangan politik, penilaian yang baik dan kesiapan pada pihak warga negara untuk mengebawahkan kepentingan-kepentingan pribadinya kepada tuntutan-tuntutan kesejahteraan umum. Tatkala prasyarat-prasyarat ini dipenuhi, rakyat hendaknya diberi peluanguntuk berperan serta dalam pemerintahan sewaktu mereka memintanya. Keputusan-keputusan demokratis yang dicapai secara adil haruslah diakui sebagai mengikat seluruh warga negara, karena dalam sebuah demokrasi, otoritas legitim, yang diberikan Allah kepada rakyat, dijalankan dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun, peraturan-peraturan resmi tentang pengambilan keputusan demokratis itu sendiri tidak menyediakan jaminan mutlak melawan ketidakadilan. Bentuk-bentuk partisipasi  demokratis penuh tanggung jawab lambat laun mulai giat di luar arena politik (misalnya, proses-proses demokratis dalam perusahaan-perusahaan, di sekolah-sekolah dan universitas-universitasm, dan sebagainya).

PANDANGAN BEBERAPA FILSUF

Demokrasi oleh para filsuf dievaluasi secara berbeda-beda:

  1. Plato memandang demokrasi dekat dengan tirani, dan cenderung menuju tirani. Ia juga berpendapat bahwa demokrasi merupakan yang terburuk dari semua pemerintahan yang berdasarkan hukum dan yang terbaik dari semua pemerintahan yang tidak mengenal hukum.
  2. Aristoteles melihat demokrasi sebagai bentuk kemunduran politeia, dan yang paling dapat ditolerir dari ketiga bentuk pemerintahan yang merosot; dua yang lain adalah tirani dan oligarki.
  3. Sesudah Renaissance berkembanglah ide kedaulatan, teori kontrak sosial, dan doktrin hak-hak alamiah. Perkembangan ini mendukung berkembangnya demokrasi. Namun demikian, banyak pendukung , termasuk Locke sendiri, tetap menganut monarki terbatas.
  4. Spinoza menganggap demokrasi lebih baik daripada monarki. Soalnya kemerdekaan bagi warga negara mesti ada jaminannya. Demokrasi lebih klop dengan kemerdekaan seperti itu.
  5. Montesquieu, perintis ajaran tentang pemisahan kekuasaan, lebih suka monarki konstitusional. Sebenarnya ia berkeyakinan bahwa bentuk pemerintahan ideal adalah demokrasi klasik yang dibangun di atas kebajikan kewarganegaraan. Ia berkeyakinan pula bahwa yang ideal itu tak akan tercapai.
  6. Rousseau mendukung kebebasan dan kedaulatan manusia. Pada hematnya, bentuk pemerintahan mesti didasarkan pada aneka macam  pengkajian historis. Bersamaan dengan itu, analisis dan penegasannya pada kebebasan  menunjang pemikiran demokratis.
  7. Amerika mencoba mengambil ide-ide dari sebagian besar pandangan-pandangan yang terurai di atas, sambil membangun sebuah “demokrasi perwakilan” yang kekuasaannya berasal dari rakyat. Pemerintahan secara perwakilan tidak saja sesuai dengan ukuran negara. Itu juga menyediakan obat pemberantas penindasan oleh mayoritas.
  8. John Stuart Mill menganjurkan pemerintahan perwakilan dan kemerdekaan bagi warga negara sebesar-besar dan seluas-luasnya. Ia membenci dominasi mayoritas.
  9. John Dewey percaya demokrasi sebagai suatu metode pengorganisasian masyarakat yang selaras dengan metode penelitian.

Sumber: Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Gramedia: Jakarta 2002)

Masa Depan Demokrasi Kita


leh Franz Magnis-Suseno, SJ.

Tiga belas tahun lalu Presiden Habibie—hanya seminggu sesudah ia diangkat—dengan berani membuka keran demokrasi. Setengah tahun kemudian, Sidang Istimewa MPR mengangkat hak-hak asasi manusia ke tingkat konstitusional. Pada 1999, Indonesia melakukan pemilihan umum bebas pertama sejak 1955. MPR pilihan 1999 itu lalu mengamandemen UUD 1945 untuk mengamankan demokrasi di Indonesia pasca-Orde Baru.

Belum pernah dalam sejarah Indonesia terdapat konsensus sedemikian luas bahwa Indonesia harus betul-betul demokratis. Sampai sekarang belum ada satu kelompok sosial politik berarti yang menolak demokrasi. Konsensus itu dibenarkan dalam keberhasilan pelaksanaan dua pemilu: 2004 dan 2009.

Kecewa

Namun, antusiasme semula sekarang menguap. Kekecewaan mendalam, bahkan rasa putus asa, semakin mengambil alih. Otonomi daerah ternyata menghasilkan otonomisasi korupsi. Pilkada bisa menjadi sumbu konflik etnis dan agama.

Perekonomian meski pada hakikatnya tangguh, tidak mencapai kapasitas yang sebenarnya: mungkin dihambat oleh pengabaian ekonomi rakyat, kerapuhan infrastruktur, dan hambatan-hambatan dari birokrasi yang korup.

Hak-hak asasi manusia yang menjadi dasar harkat etis demokrasi masih tetap banyak diabaikan. Di daerah-daerah yang jauh, kekerasan aparat terhadap rakyat masih terjadi.Yang amat mengkhawatirkan: negara semakin gagal menjamin kebebasan beragama dan beribadah minoritas-minoritas. Kecaman elite terhadap kekerasan atas nama agama tinggal verbal.

Di basis intoleransi, bahkan kebencian terhadap mereka yang berbeda meluas. Kelompok-kelompok yang ajarannya dicap sesat oleh mayoritas diancam dengan kekerasan dan—malu-malu!—tidak dilindungi oleh negara. Pengaruh ekstremisme eksklusivis dibiarkan meluas. Bahwa dalam negara hukum, pemerintah pusat tidak mampu menjamin bahwa keputusan Mahkamah Agung mengenai hak beribadat dilaksanakan (Gereja Yasmin di Bogor) adalah mengkhawatirkan dan memalukan.

Yang paling serius adalah politik duit di kelas politik. Sindiran miring bahwa sila pertama sudah diubah menjadi ”keuangan yang maha esa” mencerminkan persepsi masyarakat tentang para politisi. Persepsi ini—kalau tetap—akan menghancurkan demokrasi—dan negara Pancasila—kita.Kelas politik dipersepsi kongkalikong dalam sebuah konspirasi untuk merampas kekayaan bangsa. Seakan-akan negara sudah jatuh ke tangan sebuah mafia. Korupsi yang muncul di Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam masyarakat dipersepsi sebagai hanya puncak gunung es. Sistem yudikatif dan aparat kepolisian dianggap korup.

Paling gawat adalah jatuhnya harkat moral Dewan Perwakilan Rakyat di mata rakyat yang seharusnya diwakili. Di sini urat nadi demokrasi kena. Kemalasan mencolok para anggota DPR, jumlah mereka yang terlibat dalam perkara korupsi, fakta bahwa wakil rakyat menjadi calo proyek, reaksi marah waktu KPK mulai meneliti mafia Panitia Anggaran Negara, kenyataan bahwa pembuktian positif asal usul kekayaan tidak mau diperundangkan, usaha mencolok untuk memperlemah KPK (yang kalau mereka korup memang masuk akal): semua itu memberi kesan bahwa tempat tepat DPR bukan di Senayan, melainkan di Salemba dan Cipinang.

Pada saat yang sama, kepemimpinan nasional kelihatan tidak mau atau tidak mampu mengambil tindakan-tindakan yang diharapkan.

Pada 1955 pernah ada situasi yang mirip. Pemilu tahun itu berhasil, tetapi tidak berhasil mengatasi masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia waktu itu. Akhirnya, empat tahun kemudian, Presiden Soekarno mengakhiri demokrasi pertama Indonesia itu, menyatakan diri ”Pemimpin Besar Revolusi” (Pembesrev), dan menempatkan bangsa Indonesia ke suatu jalur dinamika politik yang menghasilkan tragedi nasional teramat mengerikan pada 1965 serta 32 tahun pemerintahan Orde Baru.

Belajar demokrasi dengan berdemokrasiAda bisik-bisik bahwa satu-satunya jalan keluar dari segala kebusukan itu adalah sebuah revolusi. Lalu, perlu dibentuk pemerintahan sementara, diadakan perubahan konstitusional, akhirnya pemilihan umum.

Namun, apa mereka tahu apa yang mereka bisikkan? Yang mungkin di Indonesia bukan sebuah revolusi, melainkan kerusuhan. Siapa yang berwenang memegang pemerintahan sementara? Apa kita mau militer berkuasa kembali? Atau pemerintahan seorang strongman? Apa kita ingin suatu situasi seperti sekarang di Mesir?

Melawan khayalan-khayalan macam itu kiranya perlu disadari bahwa pemecahan-pemecahan mendadak paksa-paksa bukan jalan keluar. Demokrasi hanya dapat dipelajari dengan berdemokrasi dan, untuk itu, kita harus bertolak dari apa yang sudah tercapai dalam 13 tahun terakhir.

Hanya dengan maju di jalan demokratis yang digariskan oleh reformasi, bangsa Indonesia yang majemuk dapat menjadi kukuh bersatu, maju ke arah kesejahteraan yang adil dengan menjamin harkat kemanusiaan segenap warga.

Tak ada alternatif terhadap langkah-langkah kecil korektif. Perbaiki sistem kepartaian! Akhiri sistem kampanye yang memaksakan calon politisi untuk mencari duit miliaran! Perkuat posisi Presiden— kalau kita tetap mempertahankan sistem presidensial—tanpa memperlemah unsur- unsur demokratis! Jalankan reformasi-reformasi, misalnya menyangkut pilkada!

Memang kita tidak boleh putus asa. Dari DPR sekarang kita tagih sisa tanggung jawab kebangsaan yang masih mereka punya agar mereka berani mereformasi diri dan mengubah struktur-struktur yang menunjang politik duit.

Dan, Presiden masih punya dua tahun lebih. Sekarang saatnya Presiden membuktikan diri dengan berani mengambil tindakan-tindakan yang decisive. Beliau pasti akan didukung oleh rakyat.

Franz Magnis-Suseno, SJ Guru Besar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta​
(Kompas, 17 Januari 2012)

Romo Magnis: Mewujudkan Masyarakat Pancasila, Mensukseskan Demokrasi


Masyarakat Indonesia dapat menjadi Pancasilais bila terlebih dahulu mensukseskan demokrasi. Demikian salah satu benang merah presentasi Romo Franz Magnis Suseno dalam Pertemuan Dialog Kerukunan Umat Beragama Tingkat Nasional di Kupang yang difasilitas oleh Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI (29/09).

Pancasila merupakan konsensus bersama masyarakat Indonesia untuk memecahkan persoalan dasar negara apakah berdasarkan paham nasionalisme atau berdasarkan agama. Para pendahulu dan pendiri bangsa menerima Pancasila sebagai solusi terbaik.

Sayangnya dalam sejarah, Pancasila belum diimplementasi sebagai etika politik bangsa, tetapi kerapkali hanya sebagai jargon dan rumusan indah belaka.

Menurut Romo Magnis, nilai-nilai Pancasila harus benar-benar dioperasionalkan dalam tata hidup bersama sebagai bangsa dan negara mulai dari sila Ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dan kesatuan kerakyatan dan perwakilan, hingga mewujudkan keadilan.

Untuk bisa mewujudkan Indonesia benar-benar Pancasilais, maka demokrasi harus disukseskan. Mensukseskan demokrasi berarti negara antara lain harus menegakkan hukum, karena hukum adalah salah satu pilar demokrasi. Kasus-kasus Korupsi, money politic, kekerasan bernuansa SARA harus segera dilaksanakan.

Dengan pensuksesan demokrasi, maka nilai-nilai Pancasila bisa dioperasional dalam hidup bersama. Di dalam Pancasila, semua warga NKRI dilindungi dan dijamin keberadaannya. Kalau ada orang menolak, mengganti atau mencairkan Pancasila berarti menghilangkan NKRI.

Pada akhir presentasinya, Romo Magnis menegaskan bahwa ada dua tantangan besar yaitu memajukan bangsa dan tetap menjaga cita-cita bersama, kita bersedia hidup sederhana asal terjamin; yang kedua memanfaatkan kebebasan demokratis buah reformasi untuk menentang para konspirasi perusak bangsa Indonesia. (Pormadi)

FPI: Tak Masalah Ansor Menentang Sweeping “?”


Front Pembela Islam (FPI) tak peduli dengan sikap Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) yang menentang sweeping mereka ke SCTV atas rencana penayangan film ‘?’. FPI tetap nekat berangkat ke Stasiun SCTV, Sabtu 27 Agustus 2011.

“Tidak masalah ditentang. Ini kami sudah mau berangkat ke SCTV,” kata Ketua DPD FPI Jakarta, Habib Salim Selon Al-Attas kepada VIVAnews.com.

Sebelumnya, Salim mengatakan dasar penolakan FPI terhadap film karya Hanung Bramantyo itu, disebabkan adanya fatwa haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap film tersebut. “Jelas-jelas sudah diharamkan, tapi masih saja diputar. Ini film merusak moral dan akidah umat Islam,” jelas dia.

Ia menegaskan jika pihak SCTV tetap menayangkan film itu, FPI akan melakukan tindak tegas.

“Bukan FPI saja, tapi seluruh umat Islam akan ikut marah dan mengambil tindakan tegas bagi siapapun yang mendukung film ini,” kata dia..

Dirinya menambahkan, FPI tidak akan melakukan sweeping ataupun tindak lainnya, jika tidak ada hal-hal yang merusak moral dan akidah Islam. “Kami pasti diam, kalau tidak ada yang merusak moral dan akidah umat Islam,” katanya.

GP Ansor Pasang Badan

Tindakan FPI ini ditentang oleh GP Ansor. Mereka menilai sweeping itu telah melampaui batas kewenangan sebuah ormas.

“Jika gerakan-gerakan semacam ini dibiarkan, akan memicu munculnya konflik horisontal antar kekuatan-kekuatan sipil dan dalam jangka panjang akan menimbulkan deligitimasi hukum dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum secara sengaja,” kata Ketua GP Ansor, Nusron Wahid dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews.com, Sabtu 27 Agustus 2011.

Nusron mengatakan, FPI boleh saja tidak sependapat dengan substansi film ‘?’ itu. Hak tidak sependapat itu dijamin konstitusi. Namun, kata dia, hak orang-orang yang sependapat juga dijamin oleh konstitusi. Jika terjadi perbedaan, maka sebaiknya diselesaikan melalui institusi negara yang memiliki kewenangan. “Siapapun berhak untuk berpendapat, siapapun berhak untuk memberikan kritik, siapapun berhak untuk menolak, namun siapapun juga wajib menghormati adanya perbedaan pendapat,” kata dia.

Dia menambahkan, jika ada pihak-pihak yang memaksa sweeping untuk menghentikan rencana penayangan Film ‘?’, GP Ansor melalui Barisan Ansor Serbaguna siap pasang badan mencegah aksi itu. “Gerakan Pemuda Ansor melalui Barisan Ansor Serbaguna (BANSER) akan berada di barisan paling depan untuk mencegah pemaksaan kehendak itu terjadi,” kata dia.

“Semata-mata untuk menjaga harmoni hubungan antar kelompok masyarakat yang berbeda-beda demi menjaga tetap tegaknya NKRI.

”Film ‘?’ bercerita tentang pluralisme kehidupan. Inti ceritanya mengangkat umat dari beberapa agama dan keyakinan bisa hidup berdampingan. Dalam konteks ini, kata Nusron, film tidak seharusnya dilihat dari satu perspektif saja. “Film harus dilihat dari perspektif film sebagai kritik terhadap realitas sosial kemasyarakatan, dan sekaligus film dilihat dari perspektif sebagai tawaran tatanan idealitas yang dicita-citakan pembuat film,” kata dia.

Ratusan laskar Front Pembela Islam (FPI) berencana mendatangi kantor stasiun TV Nasional SCTV di Senayan City Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat, guna menuntut dibatalkannya rencana penanyangan film berjudul “?” (baca: Tanda Tanya).

“Rencananya Sabtu 27 Agustus 2011, kami akan mendatangi kantor SCTV untuk mendesak dibatalkannya penyangan film berjudul Tanda Tanya,” kata Ketua DPP Front Pembela Islam DKI Jakarta, Habib Salim Alatas saat berbincang dengan VIVAnews.com, Kamis malam 25 Agustus 2011.

Menurutnya dasar penolakan FPI terhadap film karya Hanung Bramantyo itu, disebabkan adanya fatwa haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap film tersebut. “Jelas-jelas sudah diharamkan, tapi masih saja diputar. Ini film merusak moral dan akidah umat Islam,” jelas dia.

Ia menegaskan jika pihak SCTV tetap menayangkan film itu, FPI akan melakukan tindak tegas.

“Bukan FPI saja, tapi seluruh umat Islam akan ikut marah dan mengambil tindakan tegas bagi siapapun yang mendukung film ini,” ancamnya.

Dirinya menambahkan, FPI tidak akan melakukan swepping ataupun tindak lainnya, jika tidak ada hal-hal yang merusak moral dan akidah Islam. Rencananya 1.500 anggota FPI dan ormas Islam di DKI Jakarta akan ikut dalam aksi tersebut.  (eh)
(Vivanews.com)