SURAT GEMBALA KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA (KWI) MENYAMBUT PEMILU LEGISLATIF 2014


“JADILAH PEMILIH YANG CERDAS DENGAN BERPEGANG PADA HATI NURANI”

Saudara-saudari, segenap umat Katolik Indonesia yang terkasih,
Bangsa kita sedang bersiap diri menyambut Pemilu legislatif untuk memilih DPR, DPD dan DPRD yang akan diselenggarakan tanggal 9 April 2014. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Pemilu menjadi peristiwa penting dan strategis karena merupakan kesempatan memilih calon legislatif dan perwakilan daerah yang akan menjadi wakil rakyat.

Hak dan Panggilan Ikut Serta Pemilu
Warga negara yang telah memenuhi syarat berhak ikut menentukan siapa yang akan mengemban kedaulatan rakyat melalui Pemilu. Mereka yang terpilih akan menempati posisi yang menentukan arah dan kebijakan negeri ini menuju cita-cita bersama, yaitu kesejahteraaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, selain merupakan hak, ikut memilih dalam Pemilu merupakan panggilan sebagai warga negara. Dengan ikut memilih berarti Anda ambil bagian dalam menentukan arah perjalanan bangsa ke depan. Penting disadari bagi para pemilih untuk tidak saja datang dan memberikan suara, melainkan menentukan pilihannya dengan cerdas dan sesuai dengan hati nurani. Dengan demikian, pemilihan dilakukan tidak asal menggunakan hak pilih, apalagi sekedar ikut-ikutan. Siapa pun calon dan partai apa pun pilihan Anda, hendaknya dipilih dengan keyakinan bahwa calon tersebut dan partainya akan mewakili rakyat dengan berjuang bersama seluruh komponen masyarakat mewujudkan cita-cita bersama bangsa Indonesia. Pertanyaannya adalah calon legislatif macam apa yang mesti dipilih dan partai mana yang mesti menjadi pilihan kita.

Kriteria Calon Legislatif
Tidak mudah bagi Anda untuk menjatuhkan pilihan atas para calon legislatif. Selain karena banyak jumlahnya, mungkin juga tidak cukup Anda kenal karena tidak pernah bertemu muka. Para calon legislatif yang akan Anda pilih, harus dipastikan bahwa mereka itu memang orang baik, menghayati nilai-nilai agama dengan baik dan jujur, peduli terhadap sesama, berpihak kepada rakyat kecil, cinta damai dan anti kekerasan. Calon legislatif yang jelas-jelas berwawasan sempit, mementingkan kelompok, dikenal tidak jujur, korupsi dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kedudukan tidak layak dipilih. Hati-hatilah dengan sikap ramah-tamah dan kebaikan yang ditampilkan calon legislatif hanya ketika berkampanye, seperti membantu secara material atau memberi uang. Hendaklah Anda tidak terjebak atau ikut dalam politik uang yang dilakukan para caleg untuk mendapatkan dukungan suara. Perlulah Anda mencari informasi mengenai para calon yang tidak Anda kenal dengan pelbagai cara. Demi terjaga dan tegaknya bangsa ini, perlulah kita memperhitungkan calon legislatif yang mau berjuang untuk mengembangkan sikap toleran dalam kehidupan antarumat beragama dan peduli pada pelestarian lingkungan hidup. Pilihan kepada calon legislatif perempuan yang berkualitas untuk DPR, DPD dan DPRD merupakan salah satu tindakan nyata mengakui kesamaan martabat dalam kehidupan politik antara laki-laki dan perempuan, serta mendukung peran serta perempuan dalam menentukan kebijakan dan mengambil keputusan.

Kriteria Partai Politik
Kita bersyukur atas empat kesepakatan dasar dalam berbangsa dan bernegara yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita percaya bahwa hanya dengan mewujudkan keempat kesepakatan tersebut, bangsa ini akan mampu mewujudkan cita-citanya. Oleh karena itu, dalam memilih partai perlu memperhatikan sikap dan perjuangan mereka dalam menjaga keempat kesepakatan tersebut. Hal yang penting untuk menjadi pertimbangan kita adalah partai yang memiliki calon legislatif dengan kemampuan memadai dan wawasan kebangsaan yang benar. Partai yang memperjuangkan kepentingan kelompoknya apalagi tidak berwawasan kebangsaan, hendaknya tidak dipilih.

Pengawasan atas Jalannya Pemilu
Setiap warga negara diharapkan ikut memantau dan mengawasi proses dan jalannya Pemilu. Pengawasan itu bukan hanya pada saat penghitungan suara, melainkan selama proses Pemilu berlangsung demi terlaksananya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil). Kita perlu mendorong dan memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok dalam masyarakat yang dengan cermat mengikuti dan mengritisi proses jalannya Pemilu. Hendaknya Anda mengikuti secara cermat proses penghitungan suara bahkan harus terus mengawasi pengumpulan suara dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai ke tingkat kecamatan dan kabupaten agar tidak terjadi rekayasa dan kecurangan.

Pemilu yang Aman dan Damai
Amat penting bagi semua warga masyarakat untuk menjaga Pemilu berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, damai dan berkualitas. Jangan sampai terjadi kekerasan dalam bentuk apapun, baik secara terbuka maupun terselubung, karena bila sampai terjadi kekerasan maka damai dan rasa aman tidak akan mudah dipulihkan. Perlu tetap waspada terhadap usaha-usaha memecah belah atau mengadu domba yang dilakukan demi tercapainya suatu target politik. Bila ada sesuatu yang bisa menimbulkan kerawanan, khususnya dalam hal keamanan dan persatuan ini, partisipasi segenap warga masyarakat untuk menangkalnya sangat diharapkan.

Calon Legislatif
Para calon legislatif, kami hargai Anda karena tertarik dan terpanggil terjun dalam dunia politik. Keputusan Anda untuk mempersembahkan diri kepada Ibu Pertiwi melalui jalan itu akan menjadi kesempatan untuk berkontribusi secara berarti bahkan maksimal bagi tercapainya cita-cita bangsa Indonesia. Karena itu, tetaplah memegang nilai-nilai luhur kemanusiaan, serta tetap berjuang untuk kepentingan umum dengan integritas moral dan spiritualitas yang dalam. Anda dipanggil dan diutus menjadi garam dan terang!

Saudara-saudari terkasih,
Ikutlah memilih. Dengan demikian Anda ikut serta dalam menentukan masa depan bangsa. Sebagai umat beriman, marilah kita mengiringi proses pelaksanaan Pemilu dengan doa memohon berkat Tuhan, semoga Pemilu berlangsung dengan damai dan berkualitas serta menghasilkan wakil-wakil rakyat yang benar-benar memperhatikan rakyat dan berjuang untuk keutuhan Indonesia. Dengan demikian cita-cita bersama, yaitu kebaikan dan kesejahteraan bersama semakin mewujud nyata.

Semoga Bunda Maria, Ibu segala bangsa, senantiasa melindungi bangsa dan negara kita dengan doa-doanya.

Jakarta, Januari 2014

KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA

Mgr. Ignatius Suharyo
Ketua

Mgr. Johannes Pujasumarta
Sekretaris Jenderal

Iklan

Agama Sumber Damai


Agama-agama bukanlah sumber kekerasan, melainkan justru mengajarkan cinta kasih kepada sesama. Dengan pemahaman demikian, dari agama semestinya dapat dibangun masyarakat yang damai dan menghargai semua kelompok yang berbeda-beda.

Harapan itu dikemukakan Karen Armstrong, penulis buku Twelve Steps to a Compassionate Life, asal Inggris dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (13/6). Hadir Presiden Direktur Mizan Group Haidar Bagir. Karen mengunjungi Jakarta untuk beberapa ceramah sekaligus mendorong deklarasi Charter of Compassion atau Piagam Welas Asih di Indonesia.

Karen mengaku telah mempelajari banyak agama, seperti Islam, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Dia juga menulis buku tentang sejarah Tuhan, perang atas nama Tuhan, agama, dan Nabi Muhammad. Semua itu mendorongnya menemukan kaidah emas yang penting untuk membangun kehidupan penuh cinta kasih.

Salah satu kaidah itu adalah pentingnya menyelisik ke dalam hati untuk menemukan apa yang membuat kita tersakiti dan menolak menimbulkan rasa sakit itu kepada orang lain. Semua orang pernah menderita dan kita perlu memahami penderitaan itu.

”Kita perlu mendorong penerapan kaidah emas penuh cinta kasih itu di dunia nyata. Itu diperlukan untuk membangun komunitas global di mana semua kelompok dengan ideologinya dapat hidup saling menghormati,” katanya.

12 langkah

Karen menjabarkan 12 langkah membangun kehidupan penuh welas asih. Hal itu mencakup belajar tentang cinta kasih, melihat diri sendiri, belas kasih kepada orang lain, empati, perhatian, tindakan, pengakuan sedikitnya yang kita ketahui, berbicara yang baik, peduli, pengetahuan, pengakuan, dan mencintai musuh. Prinsip itu diharapkan bisa dilaksanakan di berbagai komunitas dan profesi, seperti bisnis, kedokteran, masyarakat kota, pendidikan, atau keagamaan.

Karen menolak pandangan agama merupakan sumber kekerasan. Agama justru memberikan makna hidup dan memperkenalkan seni dan keindahan bagi umat manusia. Jika dipahami secara benar, agama bisa mendorong kehidupan yang harmonis.

Haidar Bagir menjelaskan, dalam peringatan ulang tahun ke-30, Mizan meluncurkan Gerakan Islam Cinta. Dengan didukung tokoh-tokoh Muslim, gerakan ini berusaha mengampanyekan wajah Islam yang berorientasi cinta kasih. Hal itu sekaligus memperkuat konsolidasi kalangan Islam moderat yang menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama.

Selama ini, orientasi cinta kasih dalam Islam tenggelam akibat berbagai masalah sosial-politik. ”Ini langkah penting untuk mengajak semua manusia kembali pada cinta kasih. Kehadiran agama semestinya mendorong perdamaian, jangan jadi sumber kekerasan dan penindasan,” katanya.

(Kompas cetak, 14 Juni 2013)

Mahfud: Tak Ada Lagi Partai Islam


Partai Islam dinilai sudah tak ada di Indonesia. Kalaupun ada partai yang mengaku berideologi Islam, perilakunya dianggap sudah tak berbeda dengan partai yang tak menjadikan Islam sebagai ideologi.

“Partai politik Islam itu sebenarnya tidak ada. Partai yang benar-benar Islam pun tidak ada. Karena parpol yang tidak Islam pun sebenarnya memperjuangkan Islam, sementara yang Islam pun sama dengan yang disebut partai tidak Islam, sama-sama koruptornya (juga) ada,” papar Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Mahfud MD di Penang Bistro, Jakarta, Senin (4/2/2013).

Mahfud juga menilai wajar bila elektabilitas partai berasas Islam terus terpuruk dalam beragam survei. Menurut dia, perilaku partai politik Islam sudah condong ke arah ideologi yang bahkan bertentangan dengan ajaran Islam.

Bagi Mahfud, baginya yang terpenting adalah meng-Indonesia-kan Islam, bukan sebaliknya meng-Islam-kan Indonesia. Islam, lanjut dia, bukan masuk ke Indonesia dengan menelan mentah-mentah kultur Arab yang tidak sesuai dengan corak ke-Indonesia-an. “Islam juga harus memberi jiwa bersih, bebas dari korupsi. Islam juga harus menjunjung kebersamaan dan kerukunan,” ujar dia.

Beberapa hasil survei memperlihatkan popularitas dan elektabilitas partai politik berhaluan Islam terus turun dari waktu ke waktu. Terakhir, gambaran tersebut muncul dari hasil survei yang digelar Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Survei SMRC yang dipublikasikan Minggu (3/2/2013) menyebutkan Partai Kebangkitan Bangsa (PBK) adalah partai berasas Islam yang mendapat suara terbanyak bila pemilu digelar hari ini. Angkanya adalah 5,6 persen. Menyusul kemudian PPP mendapatkan 4,1 persen.

Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sekalipun belum dihantam skandal dugaan suap impor daging sapi saat survei digelar, anjlok drastis. Dari perolehan suara 7,89 persen pada Pemilu 2009, survei SMRC hanya mendapatkan dukungan 2,7 persen untuk PKS.

Setali tiga uang, PAN yang kental berlatar ormas Muhammadiyah juga tak mendapatkan dukungan yang menggembirakan dalam survei SMRC. Bila pemilu digelar hari ini, hanya 1,5 persen dari 1.220 responden SMRC yang memberikan suara pada “Partai Matahari Biru” ini.
(Kompas.com 4 Feb 2013)

Menjaga Keutuhan Bangsa


Oleh Mohamad Burhanudin

Sebagai bangsa yang sangat beragam, perpecahan menjadi ancaman yang paling rawan di negeri ini. Ancaman tersebut tak hanya secara vertikal, tetapi juga horizontal. Karena itu, membangun nilai-nilai kebangsaan secara terus-menerus dan penghargaan atas nilai pluralisme menjadi sesuatu yang tak bisa ditawar-tawar lagi guna menjaga keutuhan bangsa. 

Hingga Indonesia berusia 67 tahun, problem kebangsaan belum kunjung usai. Bahkan, di masa Reformasi, saat nilai-nilai demokrasi semestinya memberikan landasan bagi hadirnya keindonesian baru yang humanis dalam pluralisme, retakan-retakan justru merebak.

Lepasnya Timor-Timur, entakan-entakan etnonasionalisme yang tak kunjung usai di Papua dan Aceh, konflik antarkampung, lunturnya toleransi beragama, konflik sektarian, dan fundamentalisme adalah di antara bentuk retakan-retakan itu.

”Jika persoalan kebangsaan ini tak segera dikelola dengan baik, bukan mustahil kita akan pecah seperti Yugoslavia,” kata dosen antropologi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Teuku Kemal Fasya.

Lalu, di mana sebenarnya letak kesalahan kita dalam berbangsa? Apa yang semestinya kita lakukan agar retakan-retakan itu tak berkembang menjadi keping-keping kehancuran? Berikut wawancara Kompas dengan Kemal Fasya.

Di mana letak persoalan nasionalisme kita saat ini?

Jika kita kembali merekonstruksi nasionalisme Indonesia, sebenarnya nasionalisme yang kita kenal hingga saat ini adalah bentuk heroisme yang hadir hanya di Pulau Jawa. Nasionalisme yang menunjukkan proses berbangsa secara keseluruhan ini tak ada. Nasionalisme yang ada baru merupakan pergulatan elite dan tokoh-tokoh di Jawa. Soekarno, Hatta, Syahrir adalah ”bapak bangsa” yang bergulat membangun nasionalisme keindonesiaan di Jawa. Meskipun Hatta dan Syahrir dari Minang, pergulatan mereka di Jawa.

Di masa Soeharto, bangunan nasionalisme kejawaan ini kemudian dipadu dengan alat represif. Pada masa Orde Baru itu, nasionalisme kemudian juga menjadi alat eksploitasi sumber daya alam di daerah tanpa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Timbullah masalah-masalah seperti di Aceh, Papua, dan Maluku. Muncullah subnasional yang terluka, mereka bagian Indonesia yang terluka. Di Aceh masih beruntung terjadi perdamaian tahun 2005, tetapi tidak di Papua.

Nasionalisme seperti apa yang perlu dikembangkan saat ini?

Saya pernah wawancara elite dan masyarakat di Kepulauan Natuna. Daerah ini tak pernah punya trauma konflik, berbeda dengan di Jawa atau di tempat lain yang pernah ada fragmen-fragmen amuk. Mereka secara alami menumbuhkan nasionalisme mereka sendiri. Jauh dari pusat kekuasaan.

Jauh dari pusat pembangunan dan lebih dekat dengan negara lain, tetapi tak serta-merta mereka kehilangan nasionalisme keindonesiaan. Kebaikan-kebaikan sosial dan kultural di daerah pinggiran yang seperti inilah yang juga semestinya diangkat ke sentral untuk membentuk nasionalisme Indonesia yang baru.

Saya yakin, di daerah-daerah lain juga memiliki begitu banyak kebaikan kultural dalam berindonesia. Jadi, jangan selalu gunakan simbol dan logika Jawa dalam membangun nasionalisme yang beragam ini.

Bagaimana mengelola subnasional-subnasional yang terluka?

Mau tidak mau kita harus memperbaiki pendekatan dan pembangunan yang lebih baik dengan subnasional yang terluka. Selama ini, suara-suara yang masih muncul di Papua ataupun Aceh, Jakarta hanya mengakui Papua dan Aceh sebagai sekadar mempunyai sumber daya alam. Infrastruktur kurang dibangun. Banyak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, lokalitas yang terluka ini juga belum banyak diajak bicara untuk mengatasi problem mereka, hanya sekadar diberi otonomi khusus, tetapi suara-suara mereka tak didengar, tak diindahkan.

Dimulai dari mana untuk membangunnya kembali?

Jakarta jangan jadi determinan. Libatkan seluruh komponen bangsa. Harus ada demitologisasi terhadap mitos-mitos kebangsaan kita, seperti Sumpah Pemuda. Bangun dasar nasionalisme yang sesuai kondisi sekarang. Nasionalisme harus didudukkan dengan terlebih dahulu mengajak bicara wilayah-wilayah pinggiran.

Bagaimana dengan ancaman sektarianisme?

Pada masa Orba, persatuan bersifat artifisial karena digerakkan militer. Ketika militer tidak punya kuasa sekuat masa Orba, ikatan semu militer itu mengendur. Seiring dengan itu, toleransi merenggang dan batas-batas antara agama bertumbuh, dan penyakit sektarianisme menyebar di mana-mana.

Mengapa bisa begitu?

Dalam sosiologi, ini disebut inferiority complex. Jadi, orang yang dulunya sering ditindas, kemudian ketika penindasnya hilang, dia menjadi penindas baru. Inferiority complex ini pun menjadi superiority complex. Ini terjadi di mana-mana, Aceh yang dulu ditindas Jakarta, ketika penindasnya hilang, elite-elitenya menjadi penindas bagi kelompok lain. Keberagaman yang dulu dikontrol negara, kini menikmati kebebasannya dan mayoritas menindas. Ini bahaya dari psikologi ketertekanan yang lama. Tetapi, ini bukan watak bangsa, ini sesuatu yang disebabkan desain politik tertentu. Kalau kita baca sejarah Kerajaan Aceh, pluralisme begitu dijaga. Bahkan, di Aceh ada lokalisasi minuman keras dan judi. Jambo Tape (salah satu daerah di Banda Aceh) itu kan daerah yang dulu dipakai untuk menjual minuman keras. Punayong menjadi wilayah chinatown. Jadi, dulu ruang untuk masyarakat minoritas di tengah mayoritas. Lha, sekarang kok kita menindas. Padahal, kita punya sejarah yang pluralis.

Bagaimana dengan syariat Islam di Aceh?

Saya lihat syariat Islam di Aceh mengalami proses domestikasi. Yang disebut dengan syariat Islam ini kemudian hanya menyangkut busana, judi, dan minuman keras. Padahal, yang dimaksud syariat Islam ini adalah masyarakat yang satu dan bisa menjadi masyarakat yang darussalam, masyarakat yang damai. Mengapa dimensi tentang penyelamatan lingkungan tak masuk dalam syariat Islam? Padahal, itu paling banyak berhubungan dengan kemaslahatan umat. Korupsi pun tak masuk. Kebaikan bersama itu kenapa tak dimunculkan dalam syariat Islam, ini yang menjadi aneh. Islam seharusnya dipahami secara komprehensif.

Apa solusinya?

Solusi dari persoalan kerukunan adalah dialog yang tanpa intimidasi. Selama ini apakah sudah terjadi dialog, yang saya dengar justru terjadi intimidasi-intimidasi. Ini bukan sesuatu yang syar’i. Islam itu tak pernah mengajarkan intimidasi.

Ketika semakin banyak organisasi keagamaan dijadikan sebagai badan atau dinas, itu sudah sangat sarat kepentingan politik dan ekonomi. Semua dianggarkan, diinstitusionalkan, dan akhirnya Islam yang muncul dari bawah tidak ada lagi. Islam muncul dari institusi-institusi yang sarat kepentingan politik dan ekonomi. Dibuat badan kan orientasinya menjadi anggaran. Jadilah Islam yang birokratis, bukan Islam yang kaffah.

Mulai dari mana untuk menyelesaikannya?

Mulailah dari diri sendiri, keluarga, dan komunitas, bukan dari proyek, dinas, dan anggaran. Ketika begitu banyak anggaran yang diberikan untuk otoritas keagamaan ini, apakah kehidupan beragama di tengah keberagaman ini lebih baik? Kenyataannya tidak. Kalau saya komparasikan dengan masa kecil saya, masih lebih baik dulu ketika belum ada banyak lembaga-lembaga. Ada seruan etis kepada anak-anak dari guru mengaji, itu lebih hidup pada masa dulu daripada sekarang. Gerakan Islam yang lebih kultural tak ada lagi.

Bagaimana menyandingkan Islam dan nasionalisme?

Kalau proyek Islam dan nasionalisme bisa berjalan, bagaimana menempatkan Islam itu di ruang publik tanpa harus merongrong kelompok lain. Menjadi kelompok sosial yang humble dengan masyarakat, menyatu dengan proyek nasionalisme.
(Kompas cetak, 1 Des 2012)

DEKLARASI ORANG MUDA KATOLIK INDONESIA PADA INDONESIAN YOUTH DAY 2012


Kami Orang Muda Katolik Indonesia telah melaksanakan Indonesian Youth Day yang pertama kali dalam sejarah Gereja Katolik Indonesia. IYD pertama berlangsung di Sanggau Kalimantan Barat, pada tanggal 20—26 Oktober 2012, dihadiri oleh 1.914 OMK dan pendampingnya dari 35 keuskupan di Indonesia dan satu keuskupan dari Malaysia. Kami mengalami tahap-tahap kegiatan yang menggembirakan, memperdalam dan menantang penghayatan iman kami dengan diterangi oleh tema ”Berakar dan Dibangun dalam Yesus Kristus, Berteguh dalam Iman” (Kol 2:7), serta subtema ”Makin Beriman, Makin Mengindonesia”.

Sepanjang masa persiapan serta pelaksanaan IYD, kami memperoleh pencerahan dalam semangat iman sebagai Orang Muda Katolik. Perjumpaan dengan Orang Muda Katolik seluruh Indonesia, berbagi pengalaman bersama umat dan masyarakat setempat, terbukti mempererat persaudaraan serta memperdalam iman dan rasa syukur kami. Kami bersyukur menjadi Orang Muda Katolik yang dilahirkan di kawasan Nusantara, suatu kawasan yang dianugerahi Tuhan dengan kekayaan alam dan aneka suku bangsa, dengan budaya yang luhur dan beraneka ragam.

Dari pengalaman iman yang kami peroleh selama IYD 2012 ini, kami berkehendak untuk berani mempertahankan dan mengembangkan nilai Kekatolikan yang mewujud dalam semangat cinta yang besar pada bangsa kami Indonesia.

Setelah merefleksikan proses pelaksanaan IYD 2012, kami meyakini bahwa:

1. Kami OMK Indonesia, adalah pembawa harapan, pelaku perdamaian dan keadilan, yang dipanggil untuk bertindak aktif tanpa kekerasan, menjadi agen perubahan bangsa ke arah yang makin bermartabat.

2. Kami OMK Indonesia, mau menanggapi panggilan Tuhan dengan sikap jujur, menjaga kemurnian dalam hal kesusilaan, serta aktif berperanserta dalam usaha mewujudkan suasana yang damai tanpa kekerasan.

3. Kami OMK Indonesia, mau mendidik diri menjadi orang yang merefleksikan setiap tantangan hidup dengan terang iman Gereja yang Satu, Kudus, Katolik dan Apostolik.

4. Kami OMK Indonesia, mencintai dan menghayati iman, ajaran serta Tradisi Gereja Katolik dalam kesatuan yang penuh kasih dengan para bapa uskup dan bapa suci.

5. Kami OMK Indonesia, berani menunjukkan jati diri kekatolikan sebagai salah satu ciri khas kami, sebagai bagian dari kebhinekaan Indonesia.

6. Kami OMK Indonesia, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang telah membesarkan kami serta yang selalu memperkuat jari diri kami sebagai bangsa Indonesia.

7. Kami OMK Indonesia, mau bersaudara dengan semua orang, serta mau meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan berdialog, khususnya dalam bekerjasama dengan sesama orang muda yang berkepercayaan dan beragama lain demi peningkatkan mutu hidup bersama.

8. Kami OMK Indonesia mau merasul dengan mengembangkan kemampuan diri di bidang pengembangan ekonomi dan pengembangan hidup sosial kemasyarakatan yang bermartabat serta dalam usaha perbaikan lingkungan hidup.

9. Kami OMK Indonesia, menyepakati bahwa perjumpaan Indonesian Youth Day, dilanjutkan secara berkala sebagai bagian dari pembinaan yang berjenjang dan berkelanjutan.

Demikianlah kami mewartakan pernyataan ini, sebagai ungkapan syukur atas Indonesian Youth Day 2012 yang terbukti telah memantapkan persaudaraan dan panggilan perutusan kami sebagai OMK Indonesia. Kami OMK Indonesia, selalu berakar dalam Kristus, berteguh dalam iman dan bertekad bulat menjadi seratus persen Katolik, seratus persen Indonesia.

Sanggau, 26 Oktober 2012
OMK INDONESIA
(Fb IYD)

Indonesia butuh revolusi kebudayaan, kata Yudi Latif


Berkaca dari situasi Indonesia saat ini, transformasi kehidupan kenegaraan memerlukan  revolusi mental kebudayaan, dan tidak hanya disandarkan pada perubahan di tingkat prosedur dan perundang-undangan, kata pengamat politik Yudi Latif.

“Krisis yang melanda negara kita ini begitu luas cakupannya dan begitu dalam penetrasinya, sementara pemimpin kita mempunyai mentalitas sempit dan dangkal, oleh karena itu kita membutuhkan revolusi mental kebudayaan,” kata Yudi dalam dalam “Forum Fasilitasi Daerah Dalam Rangka Penguatan Ketahanan Bangsa” di Jakarta, Jumat.

Revolusi ini menurut Yudi bisa dimulai dengan memperkuat kembali dasar etis dan karakter bangsa berdasarkan falsafah dan pandangan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

Penulis buku “Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila” ini mencontohkan krisis moralitas itu pada bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat lebih sibuk mempermahal ruang kerja namun mempermurah nilai keseriusan penyusunan rancangan undang-undang.

“Kita sekarang menemukan mentalitas pemimpin yang dangkal, inilah yang merupakan sumber dari segala sumber korupsi,” kata Yudi.

Yudi kemudian mengutip filsuf politik Italia yang hidup pada abad-15 Niccolo Machiavelli yang  mengatakan ada empat penyebab korupsi.

“Penyebab pertama adalah para pemuka negeri diperbudak negeri lain hingga negara tidak mampu membuat aturan secara leluasa untuk mengelola urusan sendiri,” kata dia.

Penyebab kedua menurut Machiavelli sebagaimana dikutip dari Yudi adalah pemangku kekuasaan dengan kekayaan berlebih namun tidak bersih, yang melalui pundi-pundi keuangannya, bisa menundukkan moral publik di bawah pragmatisme sempit.

“Yang ketiga, kaum elit negeri yang hidup dari popularitas dan berpenghasilan tinggi tanpa kerja keras. Mereka merusak negeri dan memiliki pengikut yang membuat kebobrokan massal,” kata Yudi.

Penyebab terakhir korupsi menurut Machiavelli adalah pemahaman agama yang lebih menekankan pada aspek ritual formal daripada esensi ajaran. Dalam pandangan Yudi, hal inilah yang membuat kaum beragama lebih sibuk memperindah tempat ibadah daripada membebaskan kaum miskin.

“Inilah kondisi kita, korupsi moral yang terjadi di mana-mana, dari soal pengajuan dan penolakan hak angket mafia pajak, soal partai mana yang masuk kabinet dan tidak,” kata dia. (Antaranews.com)

Masa Depan Demokrasi Kita


leh Franz Magnis-Suseno, SJ.

Tiga belas tahun lalu Presiden Habibie—hanya seminggu sesudah ia diangkat—dengan berani membuka keran demokrasi. Setengah tahun kemudian, Sidang Istimewa MPR mengangkat hak-hak asasi manusia ke tingkat konstitusional. Pada 1999, Indonesia melakukan pemilihan umum bebas pertama sejak 1955. MPR pilihan 1999 itu lalu mengamandemen UUD 1945 untuk mengamankan demokrasi di Indonesia pasca-Orde Baru.

Belum pernah dalam sejarah Indonesia terdapat konsensus sedemikian luas bahwa Indonesia harus betul-betul demokratis. Sampai sekarang belum ada satu kelompok sosial politik berarti yang menolak demokrasi. Konsensus itu dibenarkan dalam keberhasilan pelaksanaan dua pemilu: 2004 dan 2009.

Kecewa

Namun, antusiasme semula sekarang menguap. Kekecewaan mendalam, bahkan rasa putus asa, semakin mengambil alih. Otonomi daerah ternyata menghasilkan otonomisasi korupsi. Pilkada bisa menjadi sumbu konflik etnis dan agama.

Perekonomian meski pada hakikatnya tangguh, tidak mencapai kapasitas yang sebenarnya: mungkin dihambat oleh pengabaian ekonomi rakyat, kerapuhan infrastruktur, dan hambatan-hambatan dari birokrasi yang korup.

Hak-hak asasi manusia yang menjadi dasar harkat etis demokrasi masih tetap banyak diabaikan. Di daerah-daerah yang jauh, kekerasan aparat terhadap rakyat masih terjadi.Yang amat mengkhawatirkan: negara semakin gagal menjamin kebebasan beragama dan beribadah minoritas-minoritas. Kecaman elite terhadap kekerasan atas nama agama tinggal verbal.

Di basis intoleransi, bahkan kebencian terhadap mereka yang berbeda meluas. Kelompok-kelompok yang ajarannya dicap sesat oleh mayoritas diancam dengan kekerasan dan—malu-malu!—tidak dilindungi oleh negara. Pengaruh ekstremisme eksklusivis dibiarkan meluas. Bahwa dalam negara hukum, pemerintah pusat tidak mampu menjamin bahwa keputusan Mahkamah Agung mengenai hak beribadat dilaksanakan (Gereja Yasmin di Bogor) adalah mengkhawatirkan dan memalukan.

Yang paling serius adalah politik duit di kelas politik. Sindiran miring bahwa sila pertama sudah diubah menjadi ”keuangan yang maha esa” mencerminkan persepsi masyarakat tentang para politisi. Persepsi ini—kalau tetap—akan menghancurkan demokrasi—dan negara Pancasila—kita.Kelas politik dipersepsi kongkalikong dalam sebuah konspirasi untuk merampas kekayaan bangsa. Seakan-akan negara sudah jatuh ke tangan sebuah mafia. Korupsi yang muncul di Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam masyarakat dipersepsi sebagai hanya puncak gunung es. Sistem yudikatif dan aparat kepolisian dianggap korup.

Paling gawat adalah jatuhnya harkat moral Dewan Perwakilan Rakyat di mata rakyat yang seharusnya diwakili. Di sini urat nadi demokrasi kena. Kemalasan mencolok para anggota DPR, jumlah mereka yang terlibat dalam perkara korupsi, fakta bahwa wakil rakyat menjadi calo proyek, reaksi marah waktu KPK mulai meneliti mafia Panitia Anggaran Negara, kenyataan bahwa pembuktian positif asal usul kekayaan tidak mau diperundangkan, usaha mencolok untuk memperlemah KPK (yang kalau mereka korup memang masuk akal): semua itu memberi kesan bahwa tempat tepat DPR bukan di Senayan, melainkan di Salemba dan Cipinang.

Pada saat yang sama, kepemimpinan nasional kelihatan tidak mau atau tidak mampu mengambil tindakan-tindakan yang diharapkan.

Pada 1955 pernah ada situasi yang mirip. Pemilu tahun itu berhasil, tetapi tidak berhasil mengatasi masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia waktu itu. Akhirnya, empat tahun kemudian, Presiden Soekarno mengakhiri demokrasi pertama Indonesia itu, menyatakan diri ”Pemimpin Besar Revolusi” (Pembesrev), dan menempatkan bangsa Indonesia ke suatu jalur dinamika politik yang menghasilkan tragedi nasional teramat mengerikan pada 1965 serta 32 tahun pemerintahan Orde Baru.

Belajar demokrasi dengan berdemokrasiAda bisik-bisik bahwa satu-satunya jalan keluar dari segala kebusukan itu adalah sebuah revolusi. Lalu, perlu dibentuk pemerintahan sementara, diadakan perubahan konstitusional, akhirnya pemilihan umum.

Namun, apa mereka tahu apa yang mereka bisikkan? Yang mungkin di Indonesia bukan sebuah revolusi, melainkan kerusuhan. Siapa yang berwenang memegang pemerintahan sementara? Apa kita mau militer berkuasa kembali? Atau pemerintahan seorang strongman? Apa kita ingin suatu situasi seperti sekarang di Mesir?

Melawan khayalan-khayalan macam itu kiranya perlu disadari bahwa pemecahan-pemecahan mendadak paksa-paksa bukan jalan keluar. Demokrasi hanya dapat dipelajari dengan berdemokrasi dan, untuk itu, kita harus bertolak dari apa yang sudah tercapai dalam 13 tahun terakhir.

Hanya dengan maju di jalan demokratis yang digariskan oleh reformasi, bangsa Indonesia yang majemuk dapat menjadi kukuh bersatu, maju ke arah kesejahteraan yang adil dengan menjamin harkat kemanusiaan segenap warga.

Tak ada alternatif terhadap langkah-langkah kecil korektif. Perbaiki sistem kepartaian! Akhiri sistem kampanye yang memaksakan calon politisi untuk mencari duit miliaran! Perkuat posisi Presiden— kalau kita tetap mempertahankan sistem presidensial—tanpa memperlemah unsur- unsur demokratis! Jalankan reformasi-reformasi, misalnya menyangkut pilkada!

Memang kita tidak boleh putus asa. Dari DPR sekarang kita tagih sisa tanggung jawab kebangsaan yang masih mereka punya agar mereka berani mereformasi diri dan mengubah struktur-struktur yang menunjang politik duit.

Dan, Presiden masih punya dua tahun lebih. Sekarang saatnya Presiden membuktikan diri dengan berani mengambil tindakan-tindakan yang decisive. Beliau pasti akan didukung oleh rakyat.

Franz Magnis-Suseno, SJ Guru Besar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta​
(Kompas, 17 Januari 2012)