Definisi Agama


Agama

Religion – (Latin. ‘diikat’). Pada dasarnya agama adalah sikap dasar manusia yang seharusnya kepada Allah, Pencipta, dan Penebusnya. Agama mengungkapkan diri dalam sembah dan bakti sepenuh hati kepada Allah yang mencintai manusia. Karl Barth (1886-1968) melawankan iman (yang didasarkan pada Sabda Allah dan tergantung pada rahmat ilahi) dengan ‘agama’ yang ia sebut melulu sebagai hasil usaha manusia yang tidak ada gunanya.

Agama-agama

Religion – sistem kepercayaan kepada Yang Ilahi dan tanggapan manusia kepada-Nya, termasuk kitab-kitab yang suci, ritus kultis, praktik etis para penganutnya. Orang-orang Kristiani pada umumnya dan orang-orang Katolik pada khususnya diharapkan dapat hidup dalam tegangan antara tugas evagelisasi dan dialog, yang masing-masing dikemukakan dalam Dekrit Ad Gentes (tentang kegiatan misioner Gereja) dan Nostra Aetate (tentang hubungan Gereja dengan agama-agama bukan kristiani) dari Konsili Vatikan II.

Agama-agama Dunia

World Religions – agama-agama besar yang disebut demikian karena usia, jumlah penganut, dan ajarannya. Setiap daftar mengenai agama-agama ini selalu dapat dipermasalahkan, namun sekurang-kurangnya dapa disebutkan: agama Kristiani, Yahudi, Islam, Budhisme, Hinduisme, dan Taoisme.

Sumber: Gerard O’Collins, SJ dan Edward G. Farrugia, SJ dalam Kamus Teologi, Kanisius: Yogyakarta 1996

Agama Sumber Damai


Agama-agama bukanlah sumber kekerasan, melainkan justru mengajarkan cinta kasih kepada sesama. Dengan pemahaman demikian, dari agama semestinya dapat dibangun masyarakat yang damai dan menghargai semua kelompok yang berbeda-beda.

Harapan itu dikemukakan Karen Armstrong, penulis buku Twelve Steps to a Compassionate Life, asal Inggris dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (13/6). Hadir Presiden Direktur Mizan Group Haidar Bagir. Karen mengunjungi Jakarta untuk beberapa ceramah sekaligus mendorong deklarasi Charter of Compassion atau Piagam Welas Asih di Indonesia.

Karen mengaku telah mempelajari banyak agama, seperti Islam, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Dia juga menulis buku tentang sejarah Tuhan, perang atas nama Tuhan, agama, dan Nabi Muhammad. Semua itu mendorongnya menemukan kaidah emas yang penting untuk membangun kehidupan penuh cinta kasih.

Salah satu kaidah itu adalah pentingnya menyelisik ke dalam hati untuk menemukan apa yang membuat kita tersakiti dan menolak menimbulkan rasa sakit itu kepada orang lain. Semua orang pernah menderita dan kita perlu memahami penderitaan itu.

”Kita perlu mendorong penerapan kaidah emas penuh cinta kasih itu di dunia nyata. Itu diperlukan untuk membangun komunitas global di mana semua kelompok dengan ideologinya dapat hidup saling menghormati,” katanya.

12 langkah

Karen menjabarkan 12 langkah membangun kehidupan penuh welas asih. Hal itu mencakup belajar tentang cinta kasih, melihat diri sendiri, belas kasih kepada orang lain, empati, perhatian, tindakan, pengakuan sedikitnya yang kita ketahui, berbicara yang baik, peduli, pengetahuan, pengakuan, dan mencintai musuh. Prinsip itu diharapkan bisa dilaksanakan di berbagai komunitas dan profesi, seperti bisnis, kedokteran, masyarakat kota, pendidikan, atau keagamaan.

Karen menolak pandangan agama merupakan sumber kekerasan. Agama justru memberikan makna hidup dan memperkenalkan seni dan keindahan bagi umat manusia. Jika dipahami secara benar, agama bisa mendorong kehidupan yang harmonis.

Haidar Bagir menjelaskan, dalam peringatan ulang tahun ke-30, Mizan meluncurkan Gerakan Islam Cinta. Dengan didukung tokoh-tokoh Muslim, gerakan ini berusaha mengampanyekan wajah Islam yang berorientasi cinta kasih. Hal itu sekaligus memperkuat konsolidasi kalangan Islam moderat yang menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama.

Selama ini, orientasi cinta kasih dalam Islam tenggelam akibat berbagai masalah sosial-politik. ”Ini langkah penting untuk mengajak semua manusia kembali pada cinta kasih. Kehadiran agama semestinya mendorong perdamaian, jangan jadi sumber kekerasan dan penindasan,” katanya.

(Kompas cetak, 14 Juni 2013)

Kurikulum 2013: Pelajaran Agama Ditambah Jadi Empat Jam


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, Kurikulum 2013 dikonsep untuk memperkukuh kompetensi siswa dalam tiga hal, yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dari sisi konsep, setiap mata pelajaran dalam Kurikulum 2013 harus mempunyai kompetensi dari tiga hal itu.

Saat melakukan melakukan sosialisasi Kurikulum 2013 di hadapan pengurus NU, Pengurus Ma’arif, Kepala Sekolah, dan perwakilan siswa/santri NU se-Yogyakarta di Yogyakarta, Rabu (15/5), Mendikbud M. Nuh yang didampingi Menteri Agama (Menag) Surya Dharma Ali mengatakan, tantangan bangsa Indonesia ke depan semakin berat, dan kompleksitas juga bertambah.  Karena itulah, dunia pendidikan juga harus dipersiapkan dalam menghadapi tantangan ke depan.

Menurut Mendikbud, generasi bangsa harus memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi yang berdasarkan intellectual curiousity, atau rasa kepenasaranan intelektual sehingga diharapkan mampu mengatasi persoalan-persoalan yang makin kompleks.

 “Kurikulum 2013 mengandalkan pentingnya sikap sebagai pengetahuan dan keterampilan, termasuk mengembangkan kemampuan berpikir,” tegas M. Nuh dalam acara yang digelar seusai apel akbar dalam rangka memperingati hari lahir Nahdatul Ulama (NU) ke-90 itu

Menurut Mendikbud, konsep Kurikulum 2013 dibuat setelah melakukan evaluasi ulang ruang lingkup materi, di antaranya meniadakan materi yang tidak esensial atau tidak relevan lagi dengan siswa, serta menambahkan materi yang dianggap penting dalam perbandingan internasional. Sehingga evaluasi ulang dalam kedalaman materi disesuaikan dengan tuntutan perbandingan internasional.  Salah satunya adalah dengan mengutamakan proses pembelajaran yang mendukung kreativitas.

Terkait dengan mata pelajaran Agama, Mendikbud M. Nuh menjelaskan, bahwa dalam Kurikulum 2013 Agama akan ditambah menjadi empat jam pelajaran, dari sebelumnya dua jam pelajaran. Di dalam mata pelajaran agama tersebut akan dimasukkan pula pelajaran budi pekerti.

“Pelajaran agama Islam ada budi pekerti, pelajaran agama Kristen ada budi pekerti, pelajaran agama Budha ada budi pekerti, pelajaran agama Hindu ada budi pekerti. Semuanya kita angkat dari nilai-nilai keagamaan kita,” jelas Menteri Nuh.

Dalam paparannya, Menteri Nuh menjelaskan hasil penelitian yang diambil dari Dyers, I.H. Et al (2011), Innovators DNA, Harvard Business Review. Dijelaskannya, 2/3 dari kemampuan kreativitas seseorang diperoleh melalui pendidikan, sedangkan 1/3 sisanya berasal dari warisan genetik. Sementara kebalikannya berlaku untuk kemampuan intelejensia, yaitu 1/3 pendidikan, dan 2/3 sisanya dari warisan genetik.

Atas dasar itu, lanjut M. Nuh, dalam Kurikulum 2013, siswa akan didorong untuk memiliki kemampuan kreativitas yang diperoleh melalui observing (mengamati), questioning (menanya), associating (menalar), experimenting (mencoba) dan networking (membentuk jejaring).

(Sumber: http://setkab.go.id/berita-8661-kurikulum-2013-pelajaran-agama-ditambah-jadi-empat-jam.html?)

Warga Duri Selatan Tolak Pembangunan Rumah Ibadah


Ratusan warga di Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat, memblokade jalan di depan Kompleks Sekolah Damai yang berada di Jalan Duri Selatan 5. Selain memblokade jalan, warga juga berorasi terkait perizinan sekolah menjadi sebuah gereja di kawasan tersebut.

Suasana aksi ratusan warga yang memblokade pintu gerbang Sekolah Damai dijaga ketat petugas Kepolisian Sektor Tambora dibantu aparat Kepolisian Resor Jakarta Barat.

Aksi dilatar belakangi penolakan warga terhadap keberadaan Sekolah Damai milik Yayasan Bunda Hati Kudus, yang berubah fungsinya dari fasilitas pendidikan menjadi tempat peribadatan. Warga juga membentangkan spanduk yang berisikan tanda tangan para warga sekitar yang menolak komplek sekolah tersebut dijadikan tempat peribadatan.

Kapolres Metro Jakarta Barat Komisaris Besar Polisi Suntana berupaya melerai aksi blokir jalan yang dilakukan warga sekitar. Setelah bernegosiasi dengan perwakilan warga sekitar, Kapolres meminta warga membubarkan aksi blokir komplek sekolah tersebut.

 

Sumber: http://www.metrotvnews.com/metronews/video/2013/04/22/5/175905/Warga-Duri-Selatan-Tolak-Pembangunan-Rumah-Ibadah

Menteri Agama Salahkan Umat Kristen Terkait Penutupan Gereja


Menteri Agama Suryadharma Ali mempersalahkan umat Kristen terkait penutupan beberapa gereja di tanah air, dengan mengatakan bahwa mereka telah mempolitisasi masalah yang sebenarnya bersifat administratif.

Suryadharma menjelaskan umat Kristen di tanah air bukan satu-satunya yang bermasalah dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tempat-tempat ibadah mereka, tetapi mereka mendapat lebih banyak perhatian karena mereka berbicara kepada media.

Menteri itu mengatakan umat Islam di beberapa daerah di tanah air dimana mereka adalah minoritas, seperti di Bali, Sulawesi Utara, dan NTT, telah mengalami tantangan yang sama ketika mencoba mendapatkan IMB masjid.

“Tapi, mereka tidak bicara kepada media. Mereka juga tidak memprotes atau mengadakan doa di depan Istana Presiden. Persyaratan memperoleh IMB hanya persoalan administratif, tidak ada hubungan  dengan isu politik,” kata Suryadharma.

Suryadharma merujuk kepada Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin Bogor, Jawa Barat, dan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia Bekasi, yang telah melakukan kebaktian hari Minggu di depan Istana Presiden sekitar lebih dari setahun tahun terakhir karena pemerintah daerah telah menyegel gereja-gereja mereka terkait IMB.

HKBP Filadelfia telah terlibat dalam sengketa IMB dengan penduduk lokal di desa Jejalen Jaya selama bertahun-tahun karena penduduk setempat menolak untuk mengizinkan gereja dibangun di lingkungan mereka.

Penduduk setempat telah mencegah anggota HKBP melakukan kebaktian hari Minggu di gereja mereka.

Terkait gereja GKI Yasmin, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 127 /PK/TUN/ 2009 pada 9 Desember 2009 telah memenangkan GKI Yasmin, namun  Pemerintah Kota Bogor tidak melaksanakan putusan MA, malah mencabut IMB GKI Yasmin pada 11 Maret 2011.

Suryadharma juga menyatakan Peraturan Bersama (Perber) dua menteri tahun 2006, yang mengatur pembangunan tempat ibadah semua agama di negeri ini, termasuk gereja, memiliki persyaratan yang ketat hanya untuk mencegah konflik sosial.

Keputusan itu dikeluarkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, menyatakan, sebuah tempat ibadah harus memiliki minimal 90 jemaat dan memiliki dukungan setidaknya 60 penduduk setempat yang tinggal di sekitar tempat ibadah.

“Saya sangat kecewa dengan menteri ini. Dia benar-benar tidak memiliki gagasan tentang masalah kami karena kami harus berbenturan akibat Perber tersebut,” kata Pendeta Palti Panjaitan dari HKBP Filadelfia.

Secara terpisah, Bona Sigalingging dari GKI Yasmin mengatakan pernyataan Suryadharma mengindikasikan pemerintah telah secara tidak langsung melegitimasi diskriminasi agama.

“Menteri seharusnya tidak memuji aksi mereka yang telah memilih diam setelah gagal mendapatkan IMB untuk mendirikan rumah ibadah mereka. Dia seharusnya mendesak semua lembaga pemerintah untuk memberikan hak warga mereka untuk beribadah.”

Sumber: Indonesiaucanews.com dan thejakartapost.com

Pemaksaan Pelajaran Agama Bukti Diskriminasi Sidiknas


Serupa dengan status rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), pemaksaan pendidikan agama non-Katolik di enam sekolah Katolik di Blitar juga menunjukkan adanya diskriminasi dalam pendidikan. Menurut Wakil Ketua Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Romo Johannes Hariyanto, jika RSBI menunjukkan diskriminasi dalam hal fasilitas sekolah, maka pemaksaan pendidikan agama ini menunjukkan diskriminasi dalam soal menganut agama dan kepercayaan para peserta didik. 

“Padahal secara prinsip, negara harus menjamin semua, tidak boleh diskriminatif dalam hal pendidikan,” kata Romo Hari di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (28/1/2013).  

Pemaksaan pendidikan agama di sekolah ini bermula dari beredarnya Surat Keputusan (SK) Nomor 8 Tahun 2012 yang dikeluarkan Walikota Blitar, Samahudi Anwar.  Sesuai SK tersebut, pemerintah kota Blitar pun mewajibkan enam sekolah Katolik yang masuk wilayah Kementerian Agama Kota Blitar untuk memberikan pelajaran agama non-Katolik kepada para siswanya yang beragama selain Katolik. 

Mencuatnya kasus tersebut pun mendorong ICRP mengadukan masalah ini kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Dalam pertemuan mereka dengan Mahfud hari ini, ICRP menyampaikan tujuh poin sikap, yaitu: 

1. Mendesak semua pihak menghormati hak-hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan keyakinan yang dianut mereka. 

2. Dalam pemenuhan hak peserta didik, setiap pihak juga harus menghormati kekhususan setiap satuan pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai luhur dasar pendirian satuan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 55 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas. 

3. Penyelenggaraan pendidikan agama selain agama yang menjadi kekhususan satuan pendidikan hendaknya dilakukan di luar satuan pendidikan dimaksud untuk menghormati nilai-nilai keagamaan yang menjadi dasar falsafah penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan dimaksud. 

4. Penyelenggaraan pendidikan agama maupun pendidikan keagamaan seharusnya menjadi hak setiap warga negara dan tidak terbatas pada agama tertentu saja. Pemerintah harus mengakomodasi terselenggaranya pendidikan agama untuk peserta didik dari semua agama, termasuk penganut kepercayaan dan penganut agama lokal.

5. Mendesak pemerintah untuk bersikap adil kepada semua pihak dan memberi penghormatan yang selayaknya kepada setiap satuan pendidikan yang bersifat khusus. 

6. Mendesak semua pihak agar tidak menjadikan agama dan pendidikan sebagai komoditas politik praktis, supaya agama dan pendidikan tetap menjadi penjaga peradaban dan mercu suar bagi perkembangan peserta didik sebagai generasi muda yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa. 

7. Meminta MK agar meninjau kembali UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas secara keseluruhan, struktur dan logika hukumnya sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan kekacauan dalam dunia pendidikan Indonesia.

sumber
http://kampus.okezone.com/read/2013/01/28/373/752891/pemaksaan-pelajaran-agama-bukti-diskriminasi-sidiknas

Tokoh Lintas Agama Adukan Kasus Blitar ke Ketua MK


Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Senin (28/1), menerima sejumlah tokoh lintas agama yang tergabung dalam Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP). Adapun kedatangan kelompok yang dipimpin oleh Musdah Mulia ini adalah untuk mengadukan kasus “pemaksaan” pendidikan agama yang terjadi di Blitar, Jawa Timur.

Dalam penuturannya kepada Mahfud, Ketua Umum ICRP Musdah Mulia menyatakan peraturan daerah (perda) yang dikeluarkan oleh Wali Kota Blitar Samahudi Anwar beberapa waktu lalu sudah menjadi semacam virus. “Ketika satu daerah menerapkannya, daerah lain pun mengikuti langkah itu,” ujar Musdah di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Lebih lanjut Musdah mengatakan implementasi SK Wali Kota Blitar tersebut di antaranya juga terlihat dari kewajiban lulus tes baca tulis Alquran sebagai syarat masuk sekolah. “Akibatnya, banyak terjadi praktik jual beli sertifikat lulus tes tersebut,” ucap wanita yang juga dikenal akvitis perempuan ini.

Dalam kesempatan yang sama, Romo Hari, salah seorang pemuka agama Katolik di Indonesia yang ikut dalam rombongan ICRP menyampaikan bahwa kebanyakan sekolah Katolik memang tidak menyelenggarakan pendidikan agama lain di sekolah mereka. Hal itu, ungkapnya, dikarenakan persoalan anggaran yang sekolah Katolik hadapi selama ini.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, enam sekolah Katolik di Blitar terancam ditutup oleh pemda. Ketiadaan etiket baik dari enam sekolah Katolik untuk memenuhi peraturan pemerintah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2012 adalah alasan pihak berotoritas melakukan itu.

Sementara, salah seorang perwakilan dari sekolah Katolik di Blitar, Sumardiono mengatakan penyebab pihaknya tidak juga merespon apa yang dimintakan oleh pemda adalah karena pihaknya memang masih harus berkoordinasi dengan pengurus yayasan pusat.

Persatuan dan kesatuan sudah semestinya menjadi prioritas setiap pihak yang ada di Indonesia tanpa terkecuali. Jika ini dikesampingkan maka keharmonisan yang sekarang terjalin pun akan terganggu dan bila sudah begini pembangunan negara dipastikan ikut kacau.

Oleh sebab itu, kepada siapa saja yang hendak memaksakan kehendak di bangsa ini, ingatlah apa yang Anda lakukan sangatlah berbahaya !

Sumber :
http://www.jawaban.com/index.php/mobile/news/detail/id/90/news/130128185435.html