Professor Termuda AS ternyata adalah orang Indonesia (Orang Medan)


 

 

Nelson Tansu  meraih gelar Profesor di bidang Electrical Engineering di Amerika sebelum berusia 30 tahun. Karena last name-nya mirip nama Jepang, banyak petinggi Jepang yang mengajaknya “pulang ke Jepang” untuk membangun Jepang. Tapi Prof. Tansu mengatakan kalau dia adalah pemegang paspor hijau berlogo Garuda Pancasila. Namun demikian, ia belum mau pulang ke Indonesia . Kenapa?

Nelson Tansu lahir di Medan , 20 October 1977. Lulusan terbaik dari SMA Sutomo 1 Medan. Pernah menjadi finalis team Indonesia di Olimpiade Fisika. Meraih gelar Sarjana dari Wisconsin University pada bidang Applied Mathematics, Electrical Engineering and Physics (AMEP) yang ditempuhnya hanya dalam 2 tahun 9 bulan, dan dengan predikat Summa Cum Laude. Kemudian meraih gelar Master pada bidang yang sama, dan meraih gelar Doktor (Ph.D) di bidang Electrical Engineering pada usia 26 tahun. Ia mengaku orang tuanya hanya membiayai-nya hingga sarjana saja. Selebihnya, ia dapat dari beasiswa hingga meraih gelar Doktorat. Dia juga merupakan orang Indonesia pertama yang menjadi Profesor di Lehigh University tempatnya bekerja sekarang.

Thesis Doktorat-nya mendapat award sebagai “The 2003 Harold A. Peterson Best ECE Research Paper Award” mengalahkan 300 thesis Doktorat lainnya. Secara total, ia sudah menerima 11 scientific award di tingkat internasional, sudah mempublikasikan lebih 80 karya di berbagai journal internasional dan saat ini adalah visiting professor di 18 perguruan tinggi dan institusi riset. Ia juga aktif diundang sebagai pembicara di berbagai even internasional di Amerika, Kanada, Eropa dan Asia .

Karena namanya mirip dengan bekas Perdana Menteri Turki, Tansu Ciller, dan juga mirip nama Jepang, Tansu, maka pihak Turki dan Jepang banyak yang mencoba membajaknya untuk “pulang”. Tapi dia selalu menjelaskan kalau dia adalah orang Indonesia . Hingga kini ia tetap memegang paspor hijau berlogo Garuda Pancasila dan tidak menjadi warga negara Amerika Serikat. Ia cinta Indonesia katanya. Tetapi, melihat atmosfir riset yang sangat mendukung di Amerika , ia menyatakan belum mau pulang dan bekerja di Indonesia . Bukan apa-apa, harus kita akui bahwa Indonesia terlalu kecil untuk ilmuwan sekaliber Prof. Nelson Tansu.

Ia juga menyatakan bahwa di Amerika, ilmuwan dan dosen adalah profesi yang sangat dihormati di masyarakat. Ia tidak melihat hal demikian di Indonesia . Ia menyatatakan bahwa penghargaan bagi ilmuwan dan dosen di Indonesia adalah rendah. Lihat saja penghasilan yang didapat dari kampus. Tidak cukup untuk membiayai keluarga si peneliti/dosen. Akibatnya, seorang dosen harus mengambil pekerjaan lain, sebagai konsultan di sektor swasta, mengajar di banyak perguruan tinggi, dan sebagianya. Dengan demikian, seorang dosen tidak punya waktu lagi untuk melakkukan riset dan membuat publikasi ilmiah. Bagaimana perguruan tinggi Indonesia bisa dikenal di luar negeri jika tidak pernah menghasilkan publikasi ilmiah secara internasional?

Prof. Tansu juga menjelaskan kalau di US atau Singapore , gaji seorang profesor adalah 18-30 kali lipat lebih dari gaji professor di Indonesia . Sementara, biaya hidup di Indonesia cuma lebih murah 3 kali saja. Maka itu, ia mengatakan adalah sangat wajar jika seorang profesor lebih memilih untuk tidak bekerja di Indonesia . Panggilan seorang profesor atau dosen adalah untuk meneliti dan membuat publikasi ilmiah, tapi bagaimana mungkin bisa ia lakukan jika ia sendiri sibuk “cari makan”.

 

 

Iklan

Ijin Gereja HKBP Depok Dicabut (Dalangnya Kader PKS?)


IMB Gereja HKBP Depok Dicabut (sumber : Kompas.com)

DEPOK, KOMPAS.com — Persekutuan Gereja-gereja Setempat (PGIS) Kota Depok menolak pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tempat Ibadah dan Gedung Serbaguna atas nama Jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Jalan Pesanggrahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat.

“Umat Kristen di Kota Depok sangat prihatin dan menolak atas keluarnya keputusan Pencabutan IMB pembangunan Gereja HKBP di Cinere yang hanya mendengar pendapat sebagian warga yang menolak,” kata Ketua Umum PGIS Kota Depok, Pendeta Simon Todingallo, di Gereja HKBP Depok I, Jalan Cendrawasih, Rabu (29/4).

Pada 27 Maret 2009, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail melalui keputusannya Nomor 645.8/144/Kpts/ Sos/Huk/2009 menyatakan mencabut IMB Tempat Ibadah dan Gedung Serbaguna atas nama HKBP Pangakalan Jati Gandul yang beralamat di Jalan Puri Pesanggarahan IV Kav NT-24 Kelurahan Cinere Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat.

Sebelumnya HKBP telah mendapatkan IMB yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Nomor 453.2/229/TKB/ 1998 tanggal 13 Juni 1998. Pendeta Simon Todingallo menjelaskan, penolakan tersebut karena dasar pencabutan IMB tidak mengacu kepada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksana Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah dalam kerukunan Umat Beragama, pemberdayaan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadah.

“Seyogyanya rekomendasi penolakan harusnya dari FKUB Kota Depok dan bukan dari Wali Kota Depok,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pembangunan Gereja HKBP Cinere Betty Sitompul mengatakan, pencabutan IMB tersebut merupakan suatu keputusan yang mengejutkan karena pada tahun 1998, HKBP telah berhasil memperoleh IMB dengan No 453.2/229.TKB/ 1998 dari Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor untuk membangun tempat ibadah dan ruang serbaguna.

Betty menjelaskan pada tahun 1997 membeli tanah seluas 5.000 di daerah tersebut untuk dibangun gereja dan ruang serbaguna. Setelah mendapatkan IMB tersebut maka mulai melakukan pembangunan, karena terbatasnya dana maka pembangunan dihentikan.

Akan tetapi, ketika akan mulai pembangunan kembali pada tahun 2008 ada sekelompok warga yang memprotes pembangunan gereja tersebut, dan meminta untuk dihentikan. “Warga yang protes sebagian besar justru bukan warga di sekitar gereja, melainkan warga dari daerah lainnya seperti Pondok Cabe,” ujarnya.

Karena situasi memanas maka Wali Kota Depok pada saat itu, Badrul Kamal, memutuskan untuk menghentikan sementara pembangunan gereja. Penundaan tersebut berjalan terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang jelas. Oleh karena itu, pada Oktober 2007 pihak panitia pembangunan gereja berupaya untuk melanjutkan pembangunan gereja.

Salah satu upaya yang ditempuh adalah mengirim surat kepada Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail yang isinya menyatakan bahwa HKBP berniat untuk melanjutkan pembangunan. Surat tersebut dikirim pada Januari 2008.

“Kami tunggu 6 bulan ternyata tidak digubris, kami kirim lagi pada bulan Juni. Ternyata surat yang kedua itu pun tidak mendapat tanggapan dari wali kota,” katanya.

Pada Februari 2009, pihak HKBP kembali mengirim surat ke wali kota yang intinya meminta berdialog agar menemukan solusi atas kasus ini. Ternyata pada 19 Februari, pihak masyarakat yang menolak juga mengirim surat kepada wali kota yang intinya agar IMB pembangunan gereja dicabut.

Puncaknya adalah pada 27 Maret 2009, Wali Kota Depok mengeluarkan surat yang intinya mencabut IMB pembangunan gereja atas nama HKBP Pangkalan Jati Gandul. “Kami menyesalkan keputusan wali kota tersebut,” katanya.
============ ========= ========= ========= ===

Nurmahmudi Ismail adalah Walikota Depok yang berasal dari PKS. Jadi bagi mereka yg belum yakin sepak terjang PKS  dan Wahabisme di Indonesia, ini baru awal.

Pernyataan Sikap: SOLIDARITAS MASYARAKAT KORBAN DPT


Catatan La Luta:

Tanggal 22 April dini hari, jam 10 pagi Solidaritas Masyarakat Korban
Kisruh DPT (SMK2D) bersama PBHI, melakukan pengaduan serta melaporkan tentang kekisruhan Data Pemilih Tetap di Jakarta. …kasus ini adalah salah satu bukti dari bentuk kecurangan pemilu, yang telah menunjukan posisi indenden KPU
sebagai instansi untuk melayani Rakyat menggunakan hak pilihnya
diragukan… lalu apakah hasil pemilu pil-leg sudah lejitim?

Untuk itu silahkan baca reportase berita di kompas.com, berjudul “SOLIDARITAS MASYARAKAT KORBAN DPT” dan pernyataan sikap dari SOLIDARITAS MASYARAKAT KORBAN KISRUH DPT (SMK2D)

La Luta Continua!

***

SOLIDARITAS MASYARAKAT KORBAN DPT

Today at 7:01pm

JAKARTA, KOMPAS.com- Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Indonesia Regional Jakarta dan 80 warga Jakarta melaporkan Komisi

Pemilihan Umum dan Menteri Dalam Negeri. Namun, laporan tersebut

ditolak Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang terletak di lantai dua

Gedung Bareskrim Mabes Polri.

“Seperti yang kami duga, laporannya ditolak,” ujar Chairperson PBHI

Jakarta, Hendrik D Sirait, saat keluar dari Gedung Bareskrim Mabes

Polri, Rabu (22/4 ).

Pengacara PBHI Jakarta, Sandi Sitongkir, menjelaskan, laporan tentang

daftar pemilih tetap itu bukan termasuk dalam kategori pelanggaran

hukum pidana. “Menurut mereka, ini tetap tidak masuk hukum pidana.

Padahal kami telah menjelaskan tentang pelapor yang terdaftar dalam

Pemilu 2004 dan Pilgub. Tapi di DPT tidak ada. Mereka bilang DPS dan

DPT tidak berkaitan. Sangat tidak mungkin nama di DPS ada, DPT tidak

ada,” jelasnya.

Gakumdu menyarankan, lanjut Sandi, agar PBHI mendiskusikan laporannya

lebih lanjut. Tetapi tempat pelaporannya bukan di Mabes Polri,

melainkan di Polda Metro Jaya. PBHI sempat meminta agar Mabes Polri

mengarahkan tindak pidana pemilu yang kadaluarsa ke tindak pidana

umum. Agar, kata Sandi, korban yang tidak mendapatkan hak pilih bisa

mendapatkan keadilan hukum.

Sumber: http://nasional. kompas.com/ read/xml/ 2009/04/22/ 1457215/pbhi. seperti.perkiraa n.laporan. ditolak

***

SOLIDARITAS MASYARAKAT KORBAN KISRUH DPT
SMK2D
Jalan Salemba I No 20 Jakarta Pusat
Tlp:021-3106534/ Fax: 021-3914738
____________ _________ _________ _________ _________ _________ _

PERNYATAAN SIKAP

“Pemilu
2009 gagal membuat perbedaan yang berarti dibandingkan dengan
pemilu-pemilu sebelumnya sepanjang reformasi. Pemilu kali ini bahkan
lebih buruk
penyelenggaraannya daripada Pemilu 2004 dan 1999.”

Bahaya Pembusukan Demokrasi

Sejak
reformasi bergulir, pemilu yang demokratis, jujur dan adil, adalah
salah satu alat dari sistem demokrasi yang menjadi pilihan bersama.
Namun pada pemilu 2009, publik malah dipertontonkan dengan realitas
pembusukan terhadap demokrasi yang susah payah direbut. Politik uang
misalnya, hadir kasat mata dengan sosok yang sangat vulgar. Politik
uang mendominasi rekruitmen politik di semua partai politik. Politik
uang mendominasi kompetisi politik. Jalan pintas manipulatif diambil
dengan meiming-imingi uang serta bantuan-bantuan sosial untuk
mendapatkan suara rakyat. Banyak kalangan yang diam dan seolah-olah
memaklumi proses pembusukan ini dengan anggapan: “partai-partai politik
masih membutuhkan waktu untuk berproses menjadi partai modern yang
mandiri dan independen.” Kekuasaan benar-benar menjadi tujuan sehingga
esensi berpolitik terpinggirkan.

Proses politik yang tidak
mengindahkan moralitas ini akhirnya berakibat buruk. Kesibukan merebut
kekuasaan telah membuat para politisi lupa merawat demokrasi.
Penyelenggaraan pemilu akhirnya menuai ketidakpuasan. Kisruh Daftar
Pemilih Tetap (DPT), menyebabkan banyak banyak warga tidak dapat
menggunakan hak pilihnya secara masif, tertukarnya surat suara di
berbagai daerah dengan daerah lain, sistem rekapitulasi suara
elektronik yang amat rentan terjadinya manipulasi, dan ragam persoalan
lainnya. Deretan persoalan tersebut, sesungguhnya dapat disederhanakan
dengan satu kalimat saja: Penghilangan Hak-hak Politik Masyarakat
Secara Masif.

Menyelamatkan Demokrasi Kita

Sangat
disesalkan melihat respon yang tidak serius dari pemerintah dan KPU
atas persoalan yang sangat serius ini: KPU dan Pemerintah justru saling
tuding kesalahan. Padahal jelas dua lembaga ini merupakan representasi
negara yang patut dimintai pertanggungjawabann ya atas penghilangan hak
politik masyarakat secara masif. Apalagi dalam konteks Hak Asasi
Manusia (HAM), penghilangan hak pilih warga negara merupakan
pelanggaran Ham dalam domain hak sipil dan politik. Hak-hak sipil dan
politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap
manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar
menusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan
politik.

Landasan bagi pemilih dalam pemilu sebenarnya sudah
dijamin dalam Undang-Undang 12 tahun 2005 menyangkut kovenan
internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Pada pasal 25 UU
tersebut disebutkan: hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam
penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta
mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan
publik di negaranya.

Jelaslah merujuk pada pasal tersebut,
banyaknya warga yang tidak bisa berpartisipasi dalam pemilu lantaran
tidak terdaftar DPT merupakan bentuk pelanggaran HAM serius yang
dilakukan negara dalam domain hak sipil politik.

Ketidak mampuan
negara dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan KPU sebagai pihak
yang bertanggung jawab atas penyediaan DPT merupakan cerminan
pengabaian negara dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan
pemenuhan hak asasi manusia seperti di atur dalam UndangUndang No 39
tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Terkait dengan uraian di
atas , maka kami yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Korban
Kisruh DPT (SMK2D) perlu menyatakan beberapa sikap sebagai berikut:

1.SMK2D
menilai Pemilu 2009 gagal membuat perbedaan yang berarti dibandingkan
dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu kali ini bahkan lebih buruk
penyelenggaraannya daripada Pemilu 2004 dan 1999

2.SMK2D
menganggap proses politik yang sedang berlangsung saat ini menanam bom
waktu yang dapat meledak di kemudian hari. Krisis legitimasi telah
menghadang pemerintahan baru yang akan dihasilkan oleh pemilu kali ini.
SMK2D berpendapat agar semua pihak, baik para peserta pemilu,
Pemerintah (Presiden dan Mendagri) serta KPU, kembali serius memikirkan
terobosan-terobosan politik yang dapat diambil untuk menyelesaikan
problem teknis yang telah menggerogoti legitimasi Pemilu Legislatif
2009 ini.

3.Secara khusus, SMK2D berpendapat, Presiden Soesilo
Bambang Yudhoyono perlu mengambil langkah-langkah yang serius, konkret
dan terukur untuk menyelamatkan Pemilu 2009. Langkah-langkah ini harus
transparan dan tersosialisasi dengan baik di seluruh rakyat. Mendiamkan
dan seolah cuci tangan dengan problem serius dan mendasar ini, hanya
akan memancing semakin kuatnya dugaan yang mensinyalir kekisruhan DPT
adalah upaya sistematis dan menguntungkan partai pimpinan Presiden
Soesilo Bambang Yudhoyono. Tak kalah penting, pengabaian terhadap
penyelesaiaan persoalan kisruh DPT sama artinya bahwa negara telah
melakukan pembiaran tehadap terjadinya praktek pelanggaran Ham.

4.SMK2D
juga menyerukan kepada partai-partai politik yang ada agar meminggirkan
untuk sementara hasrat kekuasaan dan bersama-sama mencari solusi atas
problem mendasar hilangnya hak-hak politik rakyat.

5.SMK2D
menyerukan kepada seluruh rakyat agar tetap setia menjaga dan merawat
demokrasi politik yang telah susah payah kita perjuangkan bersama agar
semakin berkualitas sebagai alat representasi dan saluran aspirasi
rakyat.

Jakarta, 22 April 2009
SMK2D

Information about KUDETA 65/ Coup d’etat ’65, click: http://www.progind. net/  
http://sastrapembeb asan.wordpress. com/

Jerman Apresiasi Toleransi Beragama di Indonesia


sumber: http://www.antara .co.id/arc/2009/4/11/jerman-apresiasi-toleransi-beragama-di-indonesia/

London (ANTARA News) – Jerman menilai positif toleransi kehidupan beragama dan hidup berdampingan secara damai di Indonesia yang dapat dijadikan model kehidupan beragama bagi kawasan lain.

Hal itu terungkap dalam pertemuan Kepala Divisi Intercultural Dialogue-Dialogue with the Islamic World, Kementerian Luar Negeri Jerman, Dr Gabriela Linda Guellil dan Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik/IDP Departemen Luar Negeri RI, Andri Hadi di Kemlu Jerman, demikian keterangan dari KBRI Berlin kepada Antara London, Sabtu.

Dirjen IDP Deplu Andri Hadi, berada di Berlin dalam rangka menjajaki kerjasama di bidang Interfaith Dialogue dengan Pemerintah Jerman.

Dalam pertemuan itu disampaikan berbagai kegiatan intrafaith dan interfaith dialogue yang telah dilakukan Indonesia dengan berbagai negara sahabat seperti Australia, Austria Italia, Vatikan dan Rusia.

Pada kesempatan itu Dirjen IDP menyampaikan rencana penyelenggaraan Global Interfaith Dialogue tahun 2010 di Indonesia dan diharapkan jerman turut serta dalam rangka meningkatkan pemahaman keharmonisan beragama yang kompatibel dengan demokrasi di Indonesia.

Palam pertemuan itu juga dibahas berbagai kemungkinan bentuk kerjasama baru antara kedua negara.

Pemerintah Jerman menyoroti dan menaruh perhatian terhadap kehidupan beragama di Indonesia yang toleran dan hidup berdampingan secara damai serta dapat dijadikan model kehidupan beragama bagi kawasan lain.

Duta Besar RI Berlin, Eddy Pratomo, menyampaikan kesiapan pihak KBRI untuk memfasilitasi terlaksananya kerjasama yang lebih erat di masa yang akan datang.

Pihak Jerman menyampaikan antusiasmenya untuk turut serta berpartisipasi dalam kerangka Global Interfaith Dialogue yang akan diselenggarakan oleh Indonesia, ujar Dubes Eddy Pratomo.

Menanggapi hasil sementara Pemilu, pihak Jerman menyampaikan ucapan selamat dan menghargai setiap hasil pemilihan umum sebagai suatu cerminan dari keinginan rakyat Indonesia yang sangat mendasar dan patut dihormati oleh masyarakat internasional.

Dr. Gabriela Guellil mengatakan meskipun kondisi geografis yang sangat luas dan jumlah pemilih yang sangat besar, pelaksanaan Pemilu di Indonesia tetap dapat berlangsung dengan baik dan lancar.

Oleh karena itu Pemerintah Jerman sekali lagi menyampaikan kekagumannya atas perkembangan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Kunjungan Dirjen IDP ke Berlin dilakukan seusai menghadiri pertemuan 2nd Forum of the Alliance of Civilizations yang diselenggarakan di Istanbul, Turki.(*)

COPYRIGHT © 2009 ANTARA

PubDate: 11/04/09 23:05

 

Penolakan KWI-PGI-PGLII Atas Perayaan Paskah Nasional 2009


Penolakan KWI-PGI-PGLII Atas Perayaan Paskah Nasional 2009

                                                                                 02 April 2009

                                                                                 Yang Terhormat
                                                                                 Menteri Agama R.I.
                                                                                 Bapak H.Maftuh Basyuni
                                                                                 Jl. Lapangan Banteng Barat 3-4
                                                                                 Jakarta 10710

 

Dengan hormat,

Melanjutkan pertemuan antara PGI, KWI dan PGLII dengan Bapak menteri Agama pada tanggal 1 April 2009, di kantor Menteri Agama, melalui surat ini kami hendak menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.  PGI, KWI dan PGLII sejak awal tidak dalam posisi mendukung agenda Perayaan Paskah Bersama Umat Kritiani Tingkat nasional th.2009, yang diadakan oleh Panitia Perayaan Paskah Bersama Umat Kristiani Tingkat Nasional tahun 2009, sebagaimana tertuang dalam  SK Menteri Agama No. DJ. IV/Hk.005/14/2009 dan DJ.III/Hk.005/81/2009 tentang pembentukan Panitia Perayaan Paskah Bersama Umat Kriatiani Tingkat Nasional th.2009.

2.  Adapun pertimbangan kami menolak untuk menyetujui acara Perayaan Paskah Bersama Umat Kristiani Tingkat Nasional tahun 2009 ini adalah:

a.  Pengalaman kami tentang Perayaan natal Nasional 2008, yang menurut kami telah menyimpang dari substansi dan menodai kekudusan hari raya keagamaan.  Mengenai hal ini, PGI dan KWI telah menyampaikannya dalam surat yang berisi kritik dan tanggapan kepada Panitia Natal Nasional 2008 (terlampir).

b.  Kita semua tahu bahwa tahun 2009 adalah “tahun politik” di mana akan diadakan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden, sehingga gagasan untuk merayakan Paskah tingkat nasional yang diadakan di tahun 2009 ini tidak dapat kami setujui dan dukung, karena momentumnya kurang tepat, dan sangat beresiko bahwa pengalaman Natal Nasional 2008 yang lalu akan terulang kembali.

c.  Kegiatan ini menurut rencana akan dilaksanakan pada tanggal 18 April 2009, dan ini akan terasa terlalu mepet untuk mempersiapkannya, dengan memperhitungkan bahwa di banyak gereja masih dilaksanakan perayaan paskah internal.

3.  Kami juga hendak menegaskan di sini bahwa perayaan-perayaan keagamaan yang bersifat Nasional seyogianya harus diadakan oleh pihak gereja, dan bukan oleh Negara atau pribadi-pribadi tanpa berkonsultasi dengan institusi gerejawi tingkat nasional.

Demikianlah surat ini kami sampaikan dengan harapan bahwa Pemerintah c.q.Menteri Agama dapat memahami pesan moral dan aspirasi Pimpinan PGI, KWI dan PGLII.

Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

 

 

         PGI                                                      KWI                                            PGLII

  

Pdt.Dr.A.A.Yewangoe             Mgr.M.D.Situmorang, OFM.Cap      Pdt.Dr.Solvianus Reimas

      Ketua Umum                                Ketua                                 Ketua Umum

 

Pdt.Dr.Richard M.Daulay, MA    Mgr.A.M.Sutrisnaatmaka, MSF       Pdt.Drs.Ign.Dachlan S

   Sekretaris Umum                      Sekretaris Jenderal               Wakil Sekretaris Umum

 

Tembusan:

  • Pimpinan Gereja Seluruh Indonesia,
  • Dirjen Bimas Katolik,
  • Dirjen Bimas Kristen

Sumber: http://mirifica. net/artDetail.php?aid=5678

Kemana umat Kristen memilih?


[25/3/09]Di tengah puluhan partai politik peserta pemilu 2009, ada segelintir parpol yang berusaha mendulang suara dari ceruk yang bisa disebut sangat sempit.

Mereka adalah partai-partai politik berbasis massa umat Kristiani antara lain Partai Damai Sejahtera, PDS, dan Partai Kasih Demokrasi Indonesia, PKDI.

Dalam pemilu 2004, PDS mampu meraih sekitar 2,4 juta suara di seluruh Indonesia sehingga setara dengan 13 kursi DPR.

Dan menurut Ketua Umum PDS, Ruyandi Hutasoit, niat awal berdirinya partai mereka memang untuk menampung aspirasi umat Kristen Indonesia.

“Begitu banyak pelanggaran hak asasi manusia, khususnya mengenai rumah ibadah, seperti kesulitan membangun rumah ibadah yang membuat kami menyadari kenapa tidak ada partai-partai nasional yang perduli.”

Sementara itu PKDI mengklaim sebagai rumah politik semua umat Kristen Indonesia, seperti dituturkan Ketua Umumnya, Stefanus Roy Rening.

“Semua partai kan punya basis tradisional. Dan basis tradisional PKDI adalah umat Kristiani Indonesia.”

Target suara

Diperkirakan terdapat sekitar 15 juta pemilih umat Kristiani dan jumlah itulah yang diperebutkan oleh PDS dan PKDI, ditambah dengan kenyataan tak semua orang menggunakan garis agama dalam memilih partai.

Bagi PDS yang paling utama adalah mencapai perolehan 2,5% agar tidak dieliminir dan melebihi 3% supaya tidak perlu ikut verifikasi lagi dalam Pemilu 2014.

“Yang paling penting adalah mencapai 26 kursi sehingga kami tetap bisa menjaga 1 fraksi,” kata Ruyandi Hutasoit.

Sedangkan PDKI, menurut Stefanus Roy Rening, memperkirakan perolehan suara partainya bisa mencapai 4,5 juta.

“Jawa tetap menjadi barometer kami karena pemilih terbesar ada di Jawa sektiar 80 juta dan 1,5 juta cukup untuk kami,” katanya Roy Rening dengan penuh keyakinan.

Perolehan 1,5 juta suara di Jawa itu –menurut Roy Rening– akan ditambah lagi dengan perolehan di Sumatra dan Kalimantan masing-masing sekitar 1 juta, dan NTT masih dapat 1 juta lagi, ditambah dengan dari beberapa wilayah lain.

Bukan garis agama

Bagaimanapun tetap saja tak semua umat Kristiani memilih partai Kristen. Peneliti Lembaga Survey Indonesia, Burhanudin Muhtadi, menjelaskan bahwa sebagian besar umat Kristen justru memilih PDI Perjuangan, Partai Demokrat, dan Golkar.

“Hanya 2,9% saja pemilih Kristen Protestan yang memilih PDS,” tambahnya.

Dan memang beberapa umat Kristen yang dihubungi BBC Siaran Indonesia menjelaskan pilihan mereka tidak didasarkan pada garis agama.

“Saya lebih condong kepada partai yang nasionalis karena negara ini kan negara kesatuan. Jadi saya tidak memilih berdasarkan agama,” jelas seorang pria yang tinggal di Jakarta.

“Saya rasa yang umum sajalah, yang penting negara kita damai,” kata seorang ibu lain di Jakarta.

Kenyataan itu tampaknya disadari oleh PDS yang mulai mencanangkan diri sebagai partai nasionalis dan mengincar suara umat agama lain.

“Awalnya muatan perjuangan adalah gereja-gereja yang terlalu banyak ditutup dan dirusak. Saat itu memang hal itu yang menjadi prioritas. Setelah itu baru perhatian diarahkan kepada hal-hal lain,” kata Ruyandi Hutasoit.

Hutasoit menggambarkan bahwa umat Hindu dan Budha juga mengalami diskriminasi yang sama dengan umat Kristen.

Terlepas dari optimisme partai Kristen, tampaknya partai-partai Kristen perlu berjuang berat untuk mendapat kursi. Selain bersaing antar sesama partai Kristen, masih ada lagi partai-partai nasionalis yang berhasil menarik perhatian umat Kristen.[bbcindonesia]

Vatikan Tolak Euthanasia


Roma 9/2/09] Setiap manusia memiliki hak untuk mempertahankan hidup mereka. Jika seseorang belasan tahun koma dan tak dapat memutuskan hidupnya sendiri, apakah euthanasia menjadi pilihan yang tepat? Siapa yang akan mempertahankan hak itu?

Di Italia, hak untuk hidup ini menjadi sebuah RUU yang tengah dibahas Senat. Tujuannya, menghentikan dokter mencabut alat penunjang hidup pada pasien kecelakaan yang berada dalam kondisi koma. Proses yang seringkali bertujuan untuk ‘mengakhiri penderitaan’ pasien ini dikenal dengan sebutan euthanasia.

Untuk itu, PM Italia Silvio Berlusconi mendapat dukungan dari Vatikan menandatangani RUU tersebut. Namun, Presiden Giorgio Napolitano menolaknya kendati euthanasia masih menjadi tindakan medis yang ilegal di negara tersebut.

“Euthanasia merupakan sebuah solusi yang salah untuk mengakhiri penderitaan manusia,” kata Paus Benediktus XVI seperti dilansir BBC, Senin (9/2).

Berdasarkan laporan terakhir, suara mayoritas di parlemen menyetujui RUU itu. Menurut Presiden Napolitano, keputusan PM Berlusconi yang terkesan terburu-buru itu disebabkan kasus Eluana Englaro. Gadis berusia 38 tahun itu telah koma selama 17 tahun sejak kecelakaan mobil pada 1998.

Pengadilan setempat menyetujui euthanasia, sebab sang ayah mengatakan putrinya semasa hidup pernah menolak mempertahankan hidupnya dengan alat bantu. Akhirnya, para dokter sepakat untuk mengakhiri hidupnya dengan mencabut tabung makanan.

Dengan RUU yang segera disahkan itu, tentu saja keputusan pengadilan untuk kausu Englaro bisa dibatalkan.[inilah.com]