FPI Desak MUI Haramkan Valentine


DEPOK – Front Pembela Islam (FPI) mendesak Majelis Ulama Indonesia (MUI) segera mengeluarkan fatwa haram bagi umat Islam yang ikut merayakan Valentine.

Hal itu disebabkan kasih sayang dalam perpektif Islam bersifat universal dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Ketua FPI Depok Habib Idrus Al Gadhri mengatakan kasih sayang dalam Islam diwujudkan dalam bentuk yang nyata seperti silaturahmi, menjenguk yang sakit, meringankan beban tetangga yang sedang ditimpa musibah, mendamaikan orang yang berselisih, mengajak kepada kebenaran, dan mencegah dari perbuatan munkar.

Bagi Idrus, perayaan Valentine sudah melanggar aqidah atau keyakinan ajaran agama Islam. “Valentine identik sebuah ritual agama milik umat Kristiani. Sehingga seharusnya pihak MUI pun mengharamkan perayaan Valentine, maka seharusnya juga ada fatwa yang mengharamkan perayaan valentine khusus buat umat Islam,” katanya kepada okezone, Senin (31/01/11).

Masalah ini, lanjut Idrus, bukan semata-mata budaya, melainkan terkait dengan masalah aqidah, di mana umat Islam diharamkan merayakan ritual agama dan hari besar agama lain. Bahkan tidak sedikit para orangtua memaklumi putera-puteri mereka merayakan hari Valentine mengungkapkan kasih sayang.

“Sebelum kita terjerumus pada budaya yang dapat menyebabkan kita tergelincir kepada kemaksiatan maupun penyesalan, kita tahu bahwa acara itu jelas berasal akidahnya berbeda dengan umat Islam dan jelas sangat diharamkan dalam hukum Islam,” tandasnya.(ful)
(Okezone.com)

Iklan

Din: Jangan Remehkan Gerakan Moral Tokoh Agama


Sabtu, 29 Januari 2011

Medan (ANTARA News) – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengimbau  pemerintah untuk tidak meremehkan imbauan tokoh lintas agama yang merupakan penyuara aspirasi rakyat.

“Saya hanya bermohon, jangan diremehkan. Jangan dilecehkan,” katanya di Medan, tadi malam (28/1 usai dialog dalam rangka HUT Yubileum ke-50 Tahun Hirarki Gereja Katolik Keuskupan Agung dengan topik “Menguatkan Persaudaraan Sejati Dalam membangun Bangsa”.

Menurut Din, gerakan mengkritik pemerintah itu telah ada di masyarakat karena kecewa terhadap penyelenggaran pemerintahan.

Karena itu, tidak ada alasan lain bagi pemerintah kecuali menganggap kritikan yang disampaikan tokoh lintas agama tersebut sebagai aspirasi rakyat.

Din juga menilai, kritik yang disampaikan tokoh lintas agama harus disikapi sebagai amanat dari rakyat. “Jadi, kami ingatkan agar tidak main-main dengan amanat rakyat,” katanya.

Kritikan tokoh agama itu adalah gerakan moral yang diharapkan memiliki pengaruh besar untuk memperbaiki kondisi bangsa.

Din Syamsuddin menyebutkan gerakan moral itu berubah menjadi gerakan politik jika pemerintah tidak serius melakukan perbaikan. “Kalau seandainya tidak ada perbaikan, gerakan moralnya akan lebih dahsyat lagi,” katanya.

Dia juga mengharapkan pemerintah tidak melarikan masalah atau menjadi pihak yang menganggap seolah-olah tidak ada masalah.

Kalau itu dilakukan, maka masalah yang terjadi dewasa ini akan menumpuk dan membahayakan kelangsungan bangsa.

Dia menganggap pemerintah pemerintah sering meremehkan kritik masyarakat. “Itu yang terkesan selama ini,” katanya.

Padahal, katanya, meremehkan aspirasi rakyat akan berujung pada gejolak politik yang dapat menimbulkan hal-hal tidak diinginkan seperti di Tunisia dan Mesir. “Jangan sampai itu terjdai di Indonesia,” katanya.

Din Syamsuddin mengungkapkannya jika seluruh permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia belakangan dapat diatasi kalau pemerintah serius memperbaiki diri. “Itu juga yang menjadi harapan berbagai tokoh lintas agama tersebut,” katanya. (*)

(Antaranews.com)

Konferensi Pers: DEKLARASI RUMAH PENGADUAN KEBOHONGAN PUBLIK


KONFERENSI PERS

BADAN PEKERJA GERAKAN TOKOH LINTAS AGAMA MELAWAN KEBOHONGAN:

“DEKLARASI RUMAH PENGADUAN KEBOHONGAN PUBLIK”

Jakarta, 19 Januari 2011. Para tokoh agama yang terhimpun dalam “Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Kebohongan” meyakini bahwa pertemuan dengan Presiden SBY, Senen malam (17/1), bukanlah akhir dari
komitmen para tokoh agama tersebut untuk tetap menyuarakan nurani
masyarakat bawah (grass root).

“Kami punya hati dan akal budi. Jangan takut dikooptasi oleh suara istana. Kami berupaya untuk menjadi “nabi rakyat” yang memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan “nabi istana”, tutur Pdt. Andreas Yengawoe dalam kesempatan konferensi pers menjelang pertemuan dengan Presiden SBY.

Semua tokoh agama yang sejak awal memprakarsai gerakan ini memiliki kesimpulan yang sama terkait hasil pertemuan di istana. Mereka menilai bahwa pertemuan tersebut berlangsung interaktif namun tidak melahirkan kesepakatan apa pun yang substantif. Percakapan yang berlangsung kurang lebih 4 jam itu tidak fokus dan tidak menyentuh akar persoalan
yang menjadi keprihatinan para tokoh lintas agama.

Badan Pekerja Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Kebohongan sendiri sangat menyayangkan pertemuan tersebut berlangsung tidak fair dan bersifat tertutup. Padahal publik berhak tahu. Publik sangat kecewa dengan proses dan hasil akhir dari pertemuan itu. Badan Pekerja mencatat bahwa tidak ada satu pun poin dari 18 kebohongan yang dinyatakan tokoh
lintas agama yang dibantah kebenarannya oleh pemerintah dalam pertemuan tersebut.

Merespon antusiasme publik terhadap gerakan ini, khususnya yang terlihat langsung pada acara “Dengar Pendapat Publik” tanggal 14 Januari 2011, di PGI Salemba, Badan Pekerja memutuskan untuk
mendeklarasikan dan membuka “Rumah Pengaduan Kebohongan Publik”.

Langkah ini untuk mensosialisasikan sekaligus menjaring data-data kebohongan pemerintah dari masyarakat luas. Rumah-rumah pengaduan akan
dibuka di masing-masing kantor/sekretariat organisasi-organisasi sipil yang tergabung dalam Badan Pekerja. Sampai saat ini, sudah terdaftar 18 “Rumah Pengaduan Kebohongan Publik” yang berada di Jakarta.

Jumlah ini dipastikan akan terus bertambah di daerah-daerah seperti Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, NTT, Kalimantan Selatan, dll.
Badan pekerja mengundang semua elemen masyarakat sipil di seluruh Indonesia untuk turut serta dalam gerakan ini dengan berinisiatif membuka rumah-rumah pengaduan. Badan Pekerja juga akan melakukan kampanye di kota-kota besar dalam rangka memperluas konsultasi publik/dengar pendapat publik terkait data-data kebohongan pemerintah.

Demikian press release ini dan terimakasih banyak perhatiannya.

Hormat Kami,

Badan Pekerja Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Kebohongan

Rumah Pengaduan Kebohongan Publik

1. MAARIF Institute for Culture and Humanity

Jl. Tebet Barat Dalam II No. 6 Tebet, Jakarta Selatan 12810

Telp. (021) 83794554, 83794560 Fax: (021) 83795758

Email:maarif@maarifinstitute.org

CP: Muhd. Abdullah Darraz—081 8864589

Khelmy K. Pribadi—081 390 815191

2. MAARIF Institute Sumedang
d.a Kantor Pemuda Muhammadiyah Sumedang

Jl. Prabu Gajah Agung No. 15 A Sumedang 45323
CP: Supala—085 22000 4542

3. MAARIF Institute Sleman

Jl. Salak KM3 Jogokerten Trimulyo Sleman 55513

CP: Ana Nurkhasanah—081 2259 8696

4. Pemuda Muhammadiyah Cabang Panawuan Garut

Jl. Pembangunan Kel. Sukajaya Kec. Tarogong Kidul, Garut.

CP: Yusron Hanif—0857 143 441 13

5. Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI)

Jl. Salemba Raya No. 10 Jakarta Pusat 10430

Telp. (021) 3150451, 3150455, 3908119 Fax. (021) 3150457

CP: Jeirry Sumampow, S. Th—0812 994 8695

jeirrysumampow@yahoo.co.id; jeirrys1970@gmail.com

6. JATAM Jakarta dan Seluruh Perwakilannya.

Mampang Prapatan II/30 Jakarta Selatan 12790

CP: Siti Maemunah (0811 920462)

mai@jatam.org

7. Institute Hijau Indonesia

Jl. Komp. Bumi Asri No. C3 Liga Mas Perdatam, Pancoran, Jakarta 12780

Telp/Fax. (021) 799 1139

CP: Chalid Muhammad—0811 847163

chalid.muhammad@hijauindonesia.org

8. WALHI Jakarta dan Seluruh Perwakilannya.

Jl. Tegal Parang Utara No. 14 Jakarta 12790

Telp. (021) 791 93363/791 93368 Fax. (021) 794 1673

CP: Berry Nahdian Forqan—0812 511 0979

forqan@walhi.or.id

berry.n.forqan@gmail.com

9. MIGRANT Care

Jl. Pulo Asem I C No. 15 RT 015/RW 001 Kel. Jati, Kec. Pulogadung,
Jakarta Timur 13220

Telp. (021) 475 2803

CP: Anies Hidaya—081 578 722 874

Nurharsono—081 796 28657

10. Institute for ECOSOC Right

Jl. Tebet Timur Dalam VI-C/17 Jakarta

Telp/Fax. (021) 830 4153

CP: Sri Palupi— 081319173650

Email: ecosoc@cbn.net.id

11. PP PMKRI dan Seluruh Cabangnya di daerah-daerah.

Margasiswa PMKRI Jl. Sam Ratulangi 1 Menteng, Jakarta Pusat.

CP: Stefanus Gusma –081 316032768

12. DPP IMM dan Seluruh Cabangnya di daerah-daerah.

Jl. Menteng Raya No.62 Jakarta Pusat 10340 Telp./Fax. +62 21 390 1565

CP: Ton Abdillah—081 284 98198

Zain Maulana—081 5222 9066

13. Noercholish Madjid Society (NCMS)

14. KIARA dan seluruh jaringan nelayan

Kalibata Indah Jl. Lengking J-5 Jakarta

CP: Abdul Halim—0815 531 00259

kiara@kiara.or.id

15. Posko Korban Lapindo

16. Indonesian Corruption Watch (ICW)

Jl Kalibata Timur IV/D No. 6 Jakarta Selatan, DKI, Jakarta, 12740.
Telp: (021) 7901885, 7994015 Fax: (021) 7994005

CP: Tama S. Langkun—0817 889 441

tama@antikorupsi.org

17. Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)

Jl. Cut Meutia 10, Jakarta 10340 Tromol Pos 3044, Jkt 10002

Telp:(021) 319 36422 Fax:(021) 391 8527

Jl. Kemiri 15, Jakarta 10350

Telp:(021) 319 24320 ; 319 34848 Fax:(021) 314 9750

CP: Romo Benny Susetyo–

18. The WAHID Institute

Jl. Taman Amir Hamzah No 8, Jakarta 10320, Indonesia

Telp. (021) 3928233, 3145671 Fax : (021) 3928250

CP: M. Subhi—081 587 70114

Menteri Agama Seharusnya Netral


Kebebasan Beragama
Menteri Agama Seharusnya Netral

JAKARTA, (24/01) KOMPAS.com — Setara Institute menyampaikan ketidakpuasan terhadap kinerja dari Menteri Agama Suryadharma Ali terutama dalam menjamin pelaksanaan kebebasan beragama di Indonesia. Suryadharma Ali dianggap memberikan pernyataan-pernyataan yang menyebarkan kebencian atau memprovokasi terhadap Ahmadiyah dan kelompok minoritas lain.

“Menteri Agama yang menjadi pejabat publik harusnya netral, bukan memberikan pernyataan-pernyataan yang justru memprovokasi terjadinya kekerasan antarumat beragama. Bahkan cenderung menyalahkan seperti contoh Ahmadiyah, seharusnya dilindungi dari kekerasan, bukan disalahkan karena keberadaannya,” ujar Ketua Setara Institute Hendardi dalam jumpa pers Setara di Senayan, Senin (24/01/2011).

Menurut Hendardi, Suryadharma Ali telah memaksakan pandangan-pandangan pribadinya ke alam pikir publik. Bahkan ia menyangkal adanya berbagai konflik dan kekerasan yang menimpa warga negara sepanjang 2010 sebagai konflik agama.

“Menteri Agama hanya melihat pelanggaran dari sisi pembangunan tempat ibadah, padahal ada tindakan-tindakan kekerasan juga. Harusnya dia yang berinisiatif dan mencari solusi untuk masalah pelanggaran ini, jangan hanya menyangkal dan membiarkan saja hal ini terjadi,” ujar Hendardi.

Setara menduga hal ini terjadi karena ada keterkaitan dengan keanggotaan Suryadharma Ali dalam partai politik sehingga cenderung melakukan tindakan-tindakan berdasarkan kepentingan-kepentingan politik.

“Kami menduga ini karena dia (Suryadharma Ali) merupakan bagian dari partai politik. Jadi untuk mendapatkan dukungan Pemilu 2014 ya dilakukan cara seperti itu. Menteri Agama harusnya netral, kalau bisa jangan dari partai politik atau organisasi tertentu,” kata Hendardi.
(Kompas.com)

Mgr. Martinus D. Situmorang: Presiden Masih Defensif


24 Januari 2011
Mgr Martinus D. Situmorang:
Pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Senin pekan lalu, agaknya tak meredam suara kritis para tokoh lintas agama. Mereka tetap lantang berbicara tentang kemiskinan dan lemahnya penegakan hukum di negeri ini. “Presiden memang menerima kami, tapi masih terasa defensif,” kata Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr Martinus Dogma Situmorang.
Kamis pekan lalu, Situmorang menjadi tuan rumah berkumpulnya para tokoh lintas agama di kantor KWI, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Mereka menggelar konferensi pers, setelah dua pekan sebelumnya merilis pernyataan yang dikenal sebagai “kebohongan pemerintah” dari kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Pertemuan di kantor KWI seakan menegaskan pula para tokoh lintas agama itu tetap solid. Mereka hadir lengkap, antara lain Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin; Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Andreas Yewangoe; serta tokoh lain seperti Salahuddin Wahid, Ahmad Syafii Maarif, dan Franz -Magnis-Suseno.
  • Kendati beberapa pihak menuduh pernyataan tokoh lintas agama itu bermuatan politik, Situmorang menegaskan mereka hanya memberikan penilaian terhadap realitas kehidupan di bidang politik dan ekonomi. Pemerintah, menurut dia, seharusnya berperan sebagai pelayan warga bangsa. Negara makin terhormat dan kokoh kalau kepentingan warga negaranya tertampung dan terpenuhi. “Kalau tidak,” kata Situmorang, “pemerintah ingkar terhadap tugas dan jabatannya.”

    Seusai konferensi pers Kamis pekan lalu itu, Situmorang menerima Yandi M. Rofiyandi, Ignasius Yophiandi Kurniawan, Angelus Tito Sianipar, dan fotografer Dwianto Wibowo dari Tempo. Dengan jernih ditopang suara yang berat, uskup wilayah Padang, Sumatera Barat, ini menyampaikan pandangan tentang berbagai persoalan bangsa, termasuk konflik antarumat beragama yang kerap terjadi di Indonesia.

    Apa sesungguhnya yang menjadi dasar suara kritis para tokoh lintas agama terhadap pemerintah?

    Kami memberi pernyataan sesudah berpikir, berbicara, dan merenungkan kehidupan sebagai warga negara, orang beragama, serta pemimpin agama. Kami berbicara dengan tukang becak, tukang ojek, dan sebagainya. Kami mendengar dan menyerap. Ada moralitas yang dipertaruhkan. Moralitas pelayanan, kesungguhan, dan penegasan aspek kemanusiaan, misalnya di bidang ekonomi, terabaikan. Jadi kami bersuara demi kemanusiaan. Kami ingin bangsa ini lebih maju, sejahtera, dengan pemerintah hebat, terpuji, dan setia melaksanakan tugas. Kami bukan mau merebut sesuatu. Ini suara moral.

    Jadi suara kritis ini tak akan bermuara menjadi gerakan protes di jalan?

    Tidak. Sebab, protes akan memperkeruh suasana. Kami hanya ingin pesan itu sampai. Kami sudah menyampaikan ke lembaga lain dan merasa lembaga kenegaraan tak berfungsi memadai. Dalam pertemuan di Istana, Presiden SBY mengatakan bahwa yang kami sampaikan itu menjadi perhatian beliau juga. Beliau memberikan datanya. Presiden memang menerima kami, tapi masih terasa defensif. Seolah tak menyerap dalam dan luasnya persoalan. Kami tak pernah berpikir bertemu dengan Presiden. Kami merasa lembaga kenegaraan tak berfungsi memadai.

    Termasuk lembaga negara lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat?

    Iya. Saya heran dan tak tahu apa prestasi DPR. Dengan rapor seperti itu, mereka gegap-gempita mau membangun gedung baru. Padahal banyak ruangan masih kosong. Itu melukai saya sebagai rakyat.

    Bagaimana meyakinkan pihak lain bahwa pernyataan sikap para tokoh agama akan tetap merupakan sebuah gerakan moral?

    Sebagai gerakan moral, kami tak mengerahkan massa. Tak ada penggalangan massa secara struktural organisatoris. Kalau kami melakukan konferensi pers, itu bukan menggalang massa. (Itu) supaya pemerintah tergugah memikirkan dan mengusahakan perbaikan. Imbauan moral ini bukan karena kami merasa sudah sempurna. Kami hanya merasa ada penyimpangan dalam bidang tertentu.

    Apakah gerakan moral ini bisa berubah menjadi gerakan politik seperti di Filipina?

    Suara moral adalah suara tentang nilai. Moral menyangkut benar, baik, dan indah demi kebaikan serta kemanusiaan. Kami memberi penilaian terhadap realitas kehidupan di bidang politik dan ekonomi. Tapi kami tak masuk ke sana. Tapi bukan mustahil kalau penilaian itu memicu gerakan seperti di Filipina. Kardinal Jaime Sin di Manila menyerukan suara moral, tapi tentang realitas politik, sehingga menggelinding dan menjadi penopang people power yang menggulingkan Ferdinand Marcos. Tapi dia tak dinobatkan menjadi presiden dan tetap di luar pemerintahan.

    Ada kekhawatiran suara kritis tokoh agama ditunggangi politikus yang berseberangan dengan pemerintah?

    Kami sadar soal itu, tapi kami tak khawatir. Kami sadar sehingga kalau ada orang yang nebeng dengan muatan politik, tak bisa masuk. Kami tahu dan yakin betul kalau kelompok ini dijejali, walaupun dengan kualifikasi memukau, tak murni moral, akan habis.

    Ada pula tuduhan bahwa Anda membawa KWI memasuki wilayah politik praktis….

    Saya memang Ketua KWI, tapi saya di sini bukan resmi mewakili KWI. Teman yang lain juga tak resmi mewakili organisasi. Tapi saya beri tahu rekan uskup apa yang terjadi. Sekali lagi, ini bukan politik. Kami bersuara agar kesejahteraan rakyat ditingkatkan dan korupsi diberantas. Semua menyuarakan itu dari lintas agama. Itu suatu berkat untuk kohesi bangsa kita dalam keragaman. Untuk itu, saya sepenuh hati masuk dalam gerakan ini. Saya percaya dengan integritas semuanya. Tapi sekiranya ada penyimpangan, saya akan keluar.

    Di sisi lain, berkumpulnya para tokoh lintas agama memperlihatkan umat beragama yang beragam di Indonesia bisa rukun….

    Saya sebagai warga bangsa melihat, menikmati, dan mengagumi, bahkan menjadi pemberita tentang keberagaman suku, etnis, serta budaya dengan segala ekspresinya di seluruh Nusantara. Saya sering bertemu orang dan mengemukakan keindahan keragaman itu. Dalam sejarah, warga bangsa ini sangat jernih menghargai dan menghayati keragaman melalui lubuk hati, kecerdasan, dan ketajaman suara hati.

    Tapi mengapa masih sering terjadi konflik antarumat beragama?

    Saya melihat beberapa sebab dari pengamatan, bukan studi mendalam. Pertama, salah pengertian karena tak cukup mengenal. Kedua, kesenjangan ekonomi, kebudayaan, dan perlakuan. Ketiga, ada kelompok yang diinstrumentalisasi atau dimanfaatkan sehingga menjadi alat pemangku kepentingan lain. Keempat, kemauan menegaskan jati diri berlebihan. Jadi menegaskan keyakinan secara eksesif tapi mengundang tanya dan reaksi kelompok berbeda. Konflik juga bisa dipicu oleh pengajaran dan penghayatan yang salah tentang agama.

    Apakah konflik antarumat beragama itu menandakan kemunduran kita sebagai bangsa?

    Nah, yang terjadi sekarang ini sangat menyedihkan. Kita semakin berusia sebagai bangsa. Semakin maju sebagai masyarakat dan cukup terlibat dalam kehidupan keluarga bangsa-bangsa. Seharusnya wawasan lebih luas secara manusia dan keagamaan. Saya sedih karena secara sosiologis dulu kehidupan beragama lebih baik. Rasa damai dan aman bisa menyeluruh dan sangat dominan. Sekarang ini tidak.

    Bukan hanya konflik, kerap terjadi pula kekerasan yang mengatasnamakan agama….

    Itu termasuk kondisi yang menyedihkan. Saya tak yakin agama dengan pemukanya mendorong kekerasan. Menurut saya, pasti sejenis sempalan, kelompok, atau sejumlah orang. Tapi, karena vokal, ekspresif, dan eksplosif, sehingga kedengaran serta kelihatan. Sayangnya, dalam keadaan seperti itu, alat negara dan organ pengaman masyarakat tak hadir sehingga menjadi keras dan berkelanjutan. Kalau kelompok tertentu dibiarkan melakukan kekerasan, akan terus berulang, bahkan volumenya membesar. Keadaan itu sebetulnya sama saja menyerahkan kedaulatan bangsa ke tangan sekelompok orang.

    Jadi pemerintah belum menjalankan fungsinya dengan baik?

    Ada kesan begitu. Menurut hemat saya, pemerintah lambat dalam peristiwa kekerasan di Monas beberapa tahun lalu. Persoalan Ahmadiyah bisa jadi rumit, tapi paling tidak pengamanan manusia sebagai warga negara harus diperhatikan. Tidak boleh hanya karena agamanya, seolah-olah harus dihajar dan dipaksa mencari suaka. Itu kan tragedi. Negara seolah membiarkan anaknya minggat dalam kesedihan.

    Dalam kekerasan yang mengatasnamakan agama, aparat pemerintah kerap tak melindungi hak warga sesuai dengan amanat konstitusi….

    Saya tak bisa menjawab satu. Tapi kesadaran kewarganegaraan, keunikan setiap orang, dan keyakinan adanya perbedaan agama serta budaya harus terus-menerus dikembangkan. Agama ini kendati sosial, sangat individual dengan hubungan vertikal. Jadi janganlah agama ini menjadi motif mengagamakan orang. Saya mengharapkan pemerintah jernih berpikir dan berperan sebagai pamong semua warga dan menegakkan hukum.

    Apa yang mestinya dilakukan pemerintah untuk membenahi situasi yang kompleks ini?

    Secara filosofi pemerintah harus melihat dirinya sebagai pelayan warga bangsa. Kalau pemerintah tak berfokus, bahkan menyimpang, ia ingkar terhadap tugas dan jabatannya. Negara makin terhormat dan kokoh kalau kepentingan warga negaranya tertampung dan dipenuhi. Negara makin luhur kalau orang paling kecil dan menderita mendapat perhatian khusus. Bukannya kepentingan yang sudah kuat dan kaya sehingga menjadi oligarki, kroniisme, dan kolusi. Kepemimpinan di level mana pun adalah demi orang lain. Kalau demi dirinya, dia kehilangan legitimasi. Mungkin dia memiliki perangkat legal yuridis, tapi kehilangan legitimasi moral. Karena itulah kita bersuara.

    Apa kekurangan pemerintah dalam bidang penegakan hukum?

    Pemerintah mestinya menjamin penegakan hukum yang adil. Hukum yang baik tak pernah sewenang-wenang, pilih bulu, dan partisan. Kalau sudah begitu, pemimpin tak akan disalahkan sehingga tak perlu sibuk membela diri.

    Apakah pemerintah merupakan kunci untuk mengatasi kekerasan yang mengatasnamakan agama?

    Saya tak merasa pemerintah menjadi kunci. Pemerintah tak akan pernah mampu menjadi pemain utama. Tapi, kalau ia bekerja, misalnya mengatasi kesenjangan ekonomi, akan berperan penting mengurangi konflik tanpa langsung menggarapnya. Pemerintah juga berperan menegakkan hukum. Pemerintah berhak memaksa warganya taat hukum, tapi tak berhak memaksa pindah keyakinan.

    Jadi kunci kerukunan ada di masyarakat sendiri?

    Masyarakat, keluarga, pemuka agama, dan lembaga pendidikan menjadi pemain utama untuk kerukunan dan kehidupan bersama yang indah ini. Pemerintah hanya pengawas dan penyedia fasilitas. Masyarakat menjadi penghayat, pendorong, pemelihara, dan pengembang paling efektif untuk kerukunan hidup beragama. Kalau kami mengajarkan bahwa orang itu makhluk halus yang harus dihindari, anak-anak berusaha menghindar, menakuti, bahkan membunuh. Jadi tanggung jawab pemuka agama sangat besar. Pemuka agama jangan terpukau oleh banyaknya jumlah pengikut. Pantang memanfaatkan umat untuk tujuan lain.

    Bila pemuka agama memberi ajaran yang benar, toleransi bisa bersemi kembali?

    Menurut saya, istilah toleransi kurang tepat. Kata toleransi berarti memikul dan merasa terpaksa. Kalau Anda memikul orang lain, suatu saat bisa mencampakkan. Ada nuansa dalam kata toleransi. Lebih ideal persaudaraan sejati. Pengamanan paling kokoh untuk umat beragama minoritas di tempat tertentu adalah menjadi tetangga yang baik. Itulah benteng yang paling kuat. Bukan polisi, melainkan persaudaraan sejati.

    Bagaimana korban kekerasan agama harus bersikap?

    Mereka harus sepenuh hati dan selalu sabar. Bila kekerasan dibalas dengan kekerasan, meski untuk alasan membela diri, hanya membuat lingkaran kekerasan abadi dan tak pernah terurai. Mereka juga harus jernih berpikir bahwa ini bukan akhir segalanya. Jadi jangan langsung ditunggangi perasaan dendam lalu berontak dan teriak ke mana-mana. Pahami hak dan perjuangkan ke instansi hukum. Show of -force dalam hal apa pun bukan strategi membangun situasi yang baik.

    Anda sering menyebutkan pentingnya peran kelompok muda dan intelektual dalam beberapa khotbah. Apa maksudnya?

    Saya percaya bahwa setiap orang di muka bumi ini dengan kehendak Allah dan misi tertentu. Arti setiap orang adalah berguna bagi orang lain. Kalau hanya mencari kepentingan diri dan orang lain remahnya, dia akan kehilangan martabatnya. Tuhan memberi kekuatan, talenta, bakat, dan kecerdasan melalui proses luar biasa. Karena itulah saya melihat pemuda dan intelektual.


    Mgr Martinus Dogma Situmorang

    Tempat, tanggal lahir: Tapanuli Utara, Sumatera Utara, 28 Maret 1947

    Pendidikan: Teologi Gregorian Roma, Italia; St Louis Missouri, Amerika Serikat

    Karier:

  • Ketua Presidium KWI, 2006-sekarang
  • Uskup Padang, 1983-sekarang

Sumber: http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2011/01/24/WAW/mbm.20110124.WAW135703.id.html

SETARA: Ada 216 Peristiwa Intoleransi


Review 2010
SETARA: Ada 216 Peristiwa Intoleransi

Penulis: Maria Natalia | Editor: Inggried

Senin, 24 Januari 2011

JAKARTA, KOMPAS.com – Setara Institute mencatat, terjadi 216 peristiwa intoleransi atau pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia sepanjang tahun 2010. Lima provinsi tercatat memiliki rekaman jumlah peristiwa intoleransi terbanyak, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah.

“Negara sampai saat ini memang belum memberikan perlindungan tegas atas kebebasan beragama. Dari beberapa provinsi tersebut, kami mengklasifikasikan lima provinsi yang tertinggi terjadi pelanggaran di antaranya Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah,” jelas Ketua Setara Institute, Hendardi, dalam jumpa pers di Hotel Atlet Century, Jakarta Selatan, Senin (24/01/2011).

Ia merinci, di Jawa Barat tercatat 91 peristiwa, Jawa Timur mencapai 28 peristiwa. Sementara itu, di Jakarta tercatat 16 peristiwa, Sumatera Utara 15 peristiwa dan terakhir Jawa Tengah dengan 10 peristiwa.

Menurut peneliti Setara Institute, Ismail Hasani, 216 peristiwa tersebut diklasifikasi mennjadi 286 tindakan. Ismail mengatakan, 103 diantaranya dilakukan oleh negara. Salah satunya tindakan berupa pernyataan pejabat-pejabat publik yang provokatif dan mengundang terjadinya kekerasan sebanyak 17 kasus.

“Dari negara sendiri tercatat untuk condoning (kekerasan), hitungan kami ada 17 tindakan, kemudian pembiaran sebanyak 24 tindakan, dimana negara membiarkan terjadinya pelanggaran kebebasan beragama,” kata Ismail.

Berdasarkan penelitian Setara, pelanggaran intoleransi paling banyak dialami oleh jemaat Kristiani, yang mencapai 75 peristiwa. Pelanggaran ini salah satunya menimpa rumah ibadah umat Kristiani, seperti penyerangan, penyegelan, penolakan, dan larangan aktivitas ibadah. Peristiwa ini terjadi di 43 rumah ibadah. Sisanya terjadi juga pada rumah ibadah Ahmnadiyah, Umat Islam, LDII, vihara, dan Wahabi.

“Kami merekomendasikan pada Pemerintah agar peristiwa pelanggaran ini jangan hanya dibiarkan, harus ada tindakan tegas. Kasus ini kan seperti gunung es. Ini data, tapi di luar sana banyak juga yang tidak ter-cover. Pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan yang lebih kuat lagi,” tegas Ismail
(Kompas.com)

Tokoh Lintas Agama Desak Pemerintah Akhiri Pengingkaran


Senin, 17 Januari 2011

Sejumlah tokoh lintas agama berkomitmen mendesak pemerintah untuk segera mengakhiri pengingkaran terhadap UUD 1945 guna mewujudkan keadilan dan kemakmuran masyarakat dan bangsa.

“Saat ini masih merebak kekerasan atas nama agama, kebebasan berpendapat dan pers yang masih dibiarkan oleh negara. Imunitas terhadap pelanggaran HAM masih sangat jelas,” kata Wakil Koordinator Tokoh Lintas Agama Shalahuddin Wahid saat membacakan Pernyataan Terbuka Tokoh-Tokoh Lintas Agama kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Menurut dia, kebijakan pemerintah memang menghasilkan pertumbuhan ekonomi hingga 5,8 persen, namun dalam kenyataannya masih banyak kantong-kantong kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia.

Selain itu, amandemen UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, namun tidak sesuai dengan kenyataannya. Pemerintah juga tidak memberikan perhatian terhadap korban pelanggaran HAM berat dan tidak mampu membela buruh migran yang mendapatkan perlakuan buruk di berbagai negara.

“Pemerintah tidak mampu melindungi segenap bangsa Indonesia sesuai amanat pembukaan UUD 1945,” kata Gus Solah sapaan Shalahuddin Wahid.

Ia menegaskan, bila pemerintah mengabaikan permasalahan-permasalahan tersebut, berarti ada kesenjangan antara ucapan dan tindakan atau antara pernyataan dan kenyataan.Di tempat yang sama, Pendeta Andreas A Yewangoe mengatakan, apa yang disampaikan oleh tokoh lintas agama untuk memperingatkan pemerintah, bahwa ada yang tidak beres dalan menjalankan pemerintahannya.

“Kita ingin ingatkan pemerintah dengan keras. Tokoh agama bukan politisi, namun kami hanya teruskan keluhan dari masyarakat,” katanya.

Menurut dia, dalam pertemuan sejumlah tokoh agama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin malam di Istana Negara, para tokoh lintas agama akan menyampaikan seperti pertemuan sebelumnya di PP Muhammadiyah. “Tokoh agama tidak akan beranjak dari komitmen sebelumnya,” katanya.Dalam pembacaan pernyataan terbuka tersebut, hanya empat orang saja tokoh lintas agama yang hadir, yakni KH Shalahuddin Wahid, Mgr MD Situmorang, Pendeta Andreas A Yewangoe dan Nyoman Udayana Sangging, sementara Syafii Maarif, Din Syamsuddin Bhikku Sri Pannyavaro dan Franz Magnis Suseno tidak hadir.

“Meski tidak semua tokoh lintas agama hadir pada pembacaan pernyataan tersebut, namun komitmen kami tetap sama. Tidak ada perubahan apa pun,” kata Andreas.
(Antaranews.com)