MUSDAH MULIA: Diam Itu Berbahaya


SELESAI acara Misa Syukur 70 Tahun Michael Utama Purnama di Aula Yustinus Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, Jalan Sudirman, Musdah Mulia (56) tampil menyampaikan testimoni, Minggu (8/6).

”Diam itu berbahaya. Orang baik harus banyak bicara sebab diam saja itu dianggap setuju dengan keadaan karut-marut,” katanya di depan hadirin yang memenuhi aula.

HS Dillon, Sudhamek AWS, dan Pendeta SAE Nababan yang mengikuti perayaan sejak awal sampai akhir tepekur. Harapan hadirin menunggu komentar lebih jauh terkait Pemilu Presiden 2014 tidak terpenuhi. Musdah, Ketua Umum Indonesian Conference on Religion and Peace itu, menghindar. Pluralitas dan pluralisme adalah jati diri Indonesia, katanya. ”Para pendiri negeri ini sejak awal sudah mencita-citakan suatu negara yang demokratis didasarkan atas realitas kemajemukan.”

Suara hatinya tidak bisa menerima tindakan kekerasan yang terjadi di Sleman, Yogyakarta. ”Harus bicara. Diam itu berbahaya,” ujarnya lagi, lebih bersemangat. Cara bicara macam-macam. Hal itu seperti dilakukan Michael Utama yang hari itu genap 70 tahun. Bagi Musdah, sosok Michael Utama merupakan aktivis penggalang gerakan pluralisme.

Aktivitas Michael Utama sebagai penggerak pluralitas rupanya lebih menonjol dibandingkan ketokohannya sebagai filantrop, pendidik, dan pebisnis. (STS)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000007128059

Aparat Didesak Tindak Tegas Aksi Intoleransi di Yogya


Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan kota dengan predikat city of tolerant. Namun, kini kenyamanan itu sudah mulai luntur seiring maraknya aksi tindak kekerasan dan intoleransi.

Menyikapi fenomena itu, Masyarakat Anti-Kekerasan Yogyakarta (Makaryo) mendesak pihak berwajib dan pemerintah agar segera mengambil sikap, sekaligus menindak tegas para pelaku kekerasan tersebut.

“Kasus yang baru saja terjadi adalah tindak kekerasan terhadap Ketua Forum Lintas Iman Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan oleh sekelompok massa ormas,” ujar Hafizen, Juru Bicara Makaryo, Senin (12/5/2014).

Hafizen mengungkapkan, peristiwa tersebut terjadi pada 2 April 2014. Akibatnya, korban Aminuddin Azis (Ketua Forum Lintas Iman Gunungkidul) mengalami cedera fisik dan mobilnya pun dirusak.

“Tindak kekerasan terjadi di dua tempat. Pertama di perempatan dekat Gedung DPRD Gunungkidul, dan kedua di halaman Polres Gunungkidul saat korban Azis meminta perlindungan,” ucapnya.

Sebelumnya, pada 30 Maret 2014, masa ormas yang sama juga telah melakukan perusakan terhadap Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) di Dusun Widoro, Desa Balong, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul.

Massa datang dan merusak papan nama, pintu, dan genting gereja. “Masa ormas mengancam agar umat GKII tidak lagi menggunakan gereja untuk kegiatan keagamaan. Mereka juga menyerukan penolakan atas perayaan Paskah yang rencananya akan digelar pada 31 Mei 2014,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur LBH Yogyakarta, Samsudin Nurseha, mengatakan, undang-undang di negara ini sudah jelas, yakni Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan.

Pada Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. “Jika dicermati polanya dan aktornya sama tidak berupah. Tren ini tidak bisa dibiarkan terjadi Yogya sebab kota toleransi bisa menjadi intoleransi,” ujarnya.

Dalam catatan Makaryo, setidaknya ada 18 kasus kekerasan yang prosesnya sampai saat ini belum jelas. Beberapa kasus antara lain kasus Udin 1996, kasus perusakan kantor Yayasan LKIS tahun 2012, hingga kasus penyerangan keluarga eks Tapol 65 di Godean, Sleman.

Sumber: http://regional.kompas.com/read/2014/05/12/1541276/Aparat.Didesak.Tindak.Tegas.Aksi.Intoleransi.di.Yogya

Menag: Kehidupan Umat Beragama di Indonesia Terbaik di Dunia


Menteri Agama Suryadharma Ali berpendapat, kehidupan antarumat beragama di Indonesia terbaik di dunia.

Pemerintah, menurutnya, memberi perhatian yang sama kepada umat semua agama dan kepercayaan. Hal ini disampaikan Suryadharma untuk menanggapi langkah kelompok tertentu yang membawa masalah yang dialami kelompok minoritas ke dunia internasional.

Awalnya, Suryadharma mengutip pandangan mantan Presiden Polandia, Lech Walesa, ketika bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2010. Saat itu, lanjutnya, Lech Walesa menyebut negara-negara Barat harus belajar kepada Indonesia tentang kerukunan.

“Indonesia terdiri dari lebih 17.000 pulau, ada 1.200 suku, 720 bahasa daerah, berbagai macam agama, adat istiadat, dan budaya. Dari sisi demografis, Indonesia terpencar dalam bentangan Nusantara. Tapi Indonesia tetap pertahankan kesatuan, tidak terpecah belah seperti Yugoslavia, Uni Soviet,” kata Suryadharma saat jumpa pers di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (9/7/2013).

Suryadharma lalu menceritakan beberapa peristiwa yang menurutnya monumental. Pertama, acara musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional di Ambon tahun 2012. Penetapan lokasi di Ambon, katanya, atas permintaan Gubernur Maluku, tokoh-tokoh Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, kekuatan politik, hingga para kepala suku.

Umat Kristiani, lanjutnya, turut berpartisipasi, baik sebagai panitia maupun pengisi acara. Tidak hanya itu, rumah para pendeta dan pastor, hingga kantor Keuskupan yang baru diresmikan dihuni para peserta.
Peristiwa lain, tambah Suryadharma, Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional di Sulawesi Tenggara. Sebanyak 85 persen panitia acara merupakan umat Islam. 

“Tidak ada sedikit pun gangguan. Buat saya, itu peristiwa monumental buat kerukunan umat beragama,” ucapnya.

Suryadharma menambahkan, dirinya banyak menerima tamu dari negara lain, baik pejabat, aktivisi, maupun wartawan. Mereka mempertanyakan kehidupan beragama di Indonesia. Kepada mereka, politisi PPP itu menyebut kehidupan antarumat beragama di Indonesia terbaik di dunia.

Menurutnya, setelah mendengar kesimpulan yang disampaikannya, para tamu terperangah. Suryadharma mengatakan, mereka terkejut karena sudah mendapat masukan sepihak bahwa kehidupan umat beragama di Indonesia buruk. Ia memberi contoh lain, yaitu sikap presiden dan wakil presiden yang selalu ikut merayakan hari besar semua agama maupun kepercayaan.

“Saya bertanya kepada tamu, coba tolong tunjukkan ke saya negara mana yang seperti Indonesia? Tidak ada yang bisa dia sebutkan. Ada negara mayoritas Islam, tapi tidak berikan perhatian yang sama seperti Indonesia terhadap agama minoritas. Ada negara yang mayoritas Nasrani juga tidak berikan penghormatan kepada agama minoritas di negara itu. Indonesia adalah negara yang sangat hormati pluralitas, tapi hal-hal seperti ini tidak pernah diungkap,” pungkas Suryadharma.

(Kompas.com – 9 Juli 2013)

Pluralisme Terus Terusik


Konflik sosial dan tindak kekerasan yang mengancam pluralisme terus terjadi di sejumlah daerah. Hal itu merupakan dampak kegaduhan politik dan sistem ekonomi yang tidak adil sehingga dengan mudah dimobilisasi demi kepentingan tertentu.

Kegaduhan politik dan sistem ekonomi tidak adil itu disampaikan Direktur Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Franz Magnis-Suseno dalam acara bedah buku Ahmad Syafii Maarif: Memoar Seorang Anak Kampung di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (18/6). Dalam acara itu hadir pula Ahmad Syafii Maarif serta Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura, Pontianak, Aswandi.

”Ketika persaingan ekonomi dan politik menguat, perasaan primordial mudah dimobilisasi untuk berbagai kepentingan. Ini mengancam pluralisme yang selama ini dibangun di Indonesia,” ujar Franz Magnis.

Dia menilai, Syafii Maarif berkontribusi besar dalam menggalang pluralisme di Indonesia. Dalam masyarakat plural sangat perlu dikedepankan sikap saling percaya sehingga setiap kelompok tidak merasa terasing.

Pembawaan diri anggota kelompok yang provokatif bisa mengusik toleransi yang sudah dibangun berbagai kalangan masyarakat. ”Dari sisi agama, misalnya, apa yang kita anggap benar biarlah kita anggap sebagai kebenaran, tetapi jangan sekali-kali memaksakan kebenaran menurut keyakinan kita itu kepada kelompok lain,” katanya.

Pendidikan

Membangun dialog antar-golongan atau kelompok dalam masyarakat yang plural sangat dipengaruhi kualitas pendidikan. ”Kedewasaan berdialog lintas agama, golongan, atau suku ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diperoleh seseorang. Ini tidak saja pendidikan formal, tetapi juga pendidikan karakter,” ujar Syafii.

Syafii mengakui, awalnya dirinya merupakan salah seorang yang ingin mendorong Indonesia menjadi negara Islam. Namun, setelah menempuh pendidikan di sejumlah tempat, termasuk di luar negeri, keinginannya itu perlahan-lahan hilang. Dia menyadari, Indonesia tidak akan menjadi rumah yang indah untuk semua golongan jika keinginan itu terwujud.

Aswandi menambahkan, kualitas pendidikan Indonesia saat ini masih harus terus diperbaiki karena masih banyak kekurangan. Pendidikan Indonesia belum menonjolkan pendidikan karakter.

”Saya agak miris, suatu saat ada mahasiswa yang mengikuti kuliah kerja nyata menolak ditempatkan di suatu daerah yang keyakinan mayoritas penduduknya berbeda dengannya. Dia berasal dari kalangan pendidikan. Ini menyangkut soal pendidikan karakter,” kata Aswandi.

Pekan lalu, penulis buku Sejarah Tuhan, Karen Armstrong, menolak pandangan bahwa agama merupakan sumber kekerasan. Agama malah memberikan makna hidup dan memperkenalkan seni dan keindahan bagi umat manusia. Jika dipahami secara benar, kata Armstrong, agama bisa mendorong kehidupan yang harmonis. Armstrong mengaku telah mempelajari banyak agama, seperti Islam, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. (Kompas cetak, 19 Juni 2013))

Agama Sumber Damai


Agama-agama bukanlah sumber kekerasan, melainkan justru mengajarkan cinta kasih kepada sesama. Dengan pemahaman demikian, dari agama semestinya dapat dibangun masyarakat yang damai dan menghargai semua kelompok yang berbeda-beda.

Harapan itu dikemukakan Karen Armstrong, penulis buku Twelve Steps to a Compassionate Life, asal Inggris dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (13/6). Hadir Presiden Direktur Mizan Group Haidar Bagir. Karen mengunjungi Jakarta untuk beberapa ceramah sekaligus mendorong deklarasi Charter of Compassion atau Piagam Welas Asih di Indonesia.

Karen mengaku telah mempelajari banyak agama, seperti Islam, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Dia juga menulis buku tentang sejarah Tuhan, perang atas nama Tuhan, agama, dan Nabi Muhammad. Semua itu mendorongnya menemukan kaidah emas yang penting untuk membangun kehidupan penuh cinta kasih.

Salah satu kaidah itu adalah pentingnya menyelisik ke dalam hati untuk menemukan apa yang membuat kita tersakiti dan menolak menimbulkan rasa sakit itu kepada orang lain. Semua orang pernah menderita dan kita perlu memahami penderitaan itu.

”Kita perlu mendorong penerapan kaidah emas penuh cinta kasih itu di dunia nyata. Itu diperlukan untuk membangun komunitas global di mana semua kelompok dengan ideologinya dapat hidup saling menghormati,” katanya.

12 langkah

Karen menjabarkan 12 langkah membangun kehidupan penuh welas asih. Hal itu mencakup belajar tentang cinta kasih, melihat diri sendiri, belas kasih kepada orang lain, empati, perhatian, tindakan, pengakuan sedikitnya yang kita ketahui, berbicara yang baik, peduli, pengetahuan, pengakuan, dan mencintai musuh. Prinsip itu diharapkan bisa dilaksanakan di berbagai komunitas dan profesi, seperti bisnis, kedokteran, masyarakat kota, pendidikan, atau keagamaan.

Karen menolak pandangan agama merupakan sumber kekerasan. Agama justru memberikan makna hidup dan memperkenalkan seni dan keindahan bagi umat manusia. Jika dipahami secara benar, agama bisa mendorong kehidupan yang harmonis.

Haidar Bagir menjelaskan, dalam peringatan ulang tahun ke-30, Mizan meluncurkan Gerakan Islam Cinta. Dengan didukung tokoh-tokoh Muslim, gerakan ini berusaha mengampanyekan wajah Islam yang berorientasi cinta kasih. Hal itu sekaligus memperkuat konsolidasi kalangan Islam moderat yang menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama.

Selama ini, orientasi cinta kasih dalam Islam tenggelam akibat berbagai masalah sosial-politik. ”Ini langkah penting untuk mengajak semua manusia kembali pada cinta kasih. Kehadiran agama semestinya mendorong perdamaian, jangan jadi sumber kekerasan dan penindasan,” katanya.

(Kompas cetak, 14 Juni 2013)

Merawat Benih Keberagaman, Menuai Toleransi


Hidup berdampingan antarumat beragama bukanlah hal yang sulit diwujudkan. Pengalaman publik memperlihatkan, perbedaan agama bukanlah kendala untuk menjalin hubungan sosial yang produktif. Di sisi lain, kebijakan pemerintah dalam beberapa hal dinilai tidak mendorong tumbuhnya kepercayaan sosial di antara kelompok yang berbeda identitas.

BI Purwantari

Hubungan antarumat beragama sangat ditentukan oleh tinggi-rendahnya kepercayaan sosial (social trust) yang terbangun di antara individu warga dan antarkelompok di masyarakat. Kepercayaan sosial antarkelompok agama telah tumbuh berkembang di bumi Nusantara sejak berabad-abad lampau. Di Banten, misalnya, masih terdapat warisan toleransi agama yang dibangun pada abad ke-17.

Di Desa Pamarican, Kabupaten Serang, berdiri Wihara Avalokitesvara yang terletak tak jauh dari Masjid Agung Banten. Wihara itu dibangun tahun 1652 oleh Sultan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati untuk menghormati rombongan istrinya, Putri Ong Tin Nio, dari China. Hingga kini pun, meski letaknya berdekatan di wilayah tersebut, tidak pernah terjadi keributan antarumat beragama.

Simbol toleransi tak hanya berupa bangunan fisik. Relasi sosial antarwarga yang berbeda keyakinan pada masa kini pun nyata ada. Pondok Pesantren Walisanga di Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, telah lebih dari satu dasawarsa bekerja sama dengan Seminari Tinggi Santo Paulus, Ledalero.

Bentuk kerja sama terkait dengan pengajaran di Walisanga. Sejumlah frater dari Ledalero mengajar beberapa mata pelajaran dan kegiatan drum band serta teater bagi para santri. Tak hanya itu, tanggung jawab mengawasi keseharian para santri, seperti kedisiplinan shalat, belajar, dan kebersihan pondok pesantren pun ada di tangan frater dari Seminari Ledalero.

Contoh-contoh di atas memperlihatkan bahwa multikulturalisme di negeri ini bukanlah isapan jempol belaka. Pengertian multikulturalisme tak sebatas pada mengakui adanya kemajemukan budaya. Lebih dari itu, pengakuan kemajemukan harus diikuti oleh sikap menghormati dan menciptakan kehidupan bersama yang setara. Tanpa penghormatan dan kesetaraan, mustahil kelompok-kelompok yang berbeda akan bisa hidup berdampingan.

Kepercayaan sosial

Kepercayaan sosial terbentuk manakala individu atau kelompok sosial melakukan sesuatu yang baik terhadap orang atau kelompok bukan karena mereka mengenalnya. Perbuatan baik tersebut dilakukan karena mereka tahu aktor atau kelompok lain pun akan melakukan hal yang sama untuk perkembangan hubungan sosial (Martti Siisiainen, ”Two Concepts of Social Capital”, 2000). Artinya, kepercayaan sosial nyata ada ketika sebuah tindakan yang baik dilakukan terhadap orang atau kelompok yang dianggap asing atau berbeda identitas.

Pengertian itu bisa dipakai untuk menerangkan relasi antarumat beragama. Perbedaan agama sering kali menimbulkan prasangka. Namun, kepercayaan sosial mampu mengikis benih prasangka tersebut. Hasil jajak pendapat Kompas pekan lalu memperlihatkan bahwa di masyarakat sendiri telah terbangun suatu kepercayaan sosial antarwarga yang berbeda agama.

Rata-rata lebih dari tiga perempat bagian responden menyatakan kesediaannya untuk menerima bahkan memberikan bantuan kepada warga yang berbeda keyakinan. Penerimaan tersebut tidak terbatas pada kehadiran sosok mereka yang berbeda agama, tetapi lebih dari itu juga terkait dengan penyelenggaraan acara-acara keagamaan.

Tiga dari empat responden menyatakan bersedia memilih pemimpin yang berbeda agama. Proporsi yang lebih besar tak keberatan memberi izin pendirian rumah ibadah dari agama yang berbeda di tempat tinggalnya. Bahkan, hampir semua responden sepakat menerima jika ada tetangga mereka yang berbeda keyakinan mengadakan acara keagamaan di rumahnya. Pernyataan kesediaan tersebut dilandasi oleh pengalaman para responden sendiri. Hampir separuh dari mereka mempunyai pengalaman terlibat membantu penyelenggaraan acara keagamaan teman atau kerabat yang berbeda keyakinan.

Aktualisasi opini dan pengalaman tersebut bisa dilihat saat pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tahun lalu. Meskipun pesta demokrasi tersebut diwarnai isu primordial, masyarakat tetap memilih secara rasional. Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang berasal dari kelompok agama minoritas tetap terpilih.

Tidak pancasilais

Di samping modal sosial yang telah ada di masyarakat tersebut, publik survei ini melihat masih ada beberapa persoalan. Kebijakan pemerintah dalam menegakkan hukum pada kasus-kasus kekerasan terhadap kelompok agama minoritas dan menjamin pendirian tempat ibadah dinilai masih diskriminatif.

Laporan yang dibuat oleh Setara Institute, Wahid Institute, dan Elsam menunjukkan meningkatnya kasus-kasus intoleransi ataupun tindak kekerasan terhadap kelompok agama minoritas. Para pelaku kekerasan dan kelompok-kelompok intoleran dibiarkan dan terus berkembang. Berbagai kasus penutupan tempat-tempat ibadah di Aceh, Riau, Jambi, dan terutama Jawa Barat terus terjadi.

Dalam konteks tersebut, publik menilai kondisi masyarakat yang menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan bangsa semakin buruk. Artinya, banyak kelompok saat ini berlomba-lomba memenangi kekuasaan untuk diri sendiri dan kelompoknya. Hal itu tecermin dari banyaknya korupsi, pembiaran terhadap munculnya sektarianisme, dan pengabaian kelompok-kelompok marjinal.

Jika dikaitkan dengan Pancasila, bagi sebagian responden, situasi yang ada sekarang dinilai cenderung mengarah pada sikap-sikap yang tidak pancasilais. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, persatuan dan nasionalisme, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta musyawarah untuk mufakat yang dulu digali oleh para pendiri bangsa sedikit demi sedikit mulai tergerus. Pancasila semakin terasa terpinggirkan.

Kondisi toleran dalam masyarakat majemuk tak mungkin dipertahankan tanpa kebijakan yang memberi tempat pada pengakuan kemajemukan dan perlakuan setara pada kelompok-kelompok yang berbeda. Jika tidak dipupuk, benih keberagaman lambat laun bisa mati. Sebaliknya, benih kemajemukan yang dirawat dan dipupuk akan menghasilkan tanaman yang sehat dan terus berkembang. (Litbang Kompas)

(Sumber: Kompas cetak, 3 Juni 2013)

Menjaga Harmoni


Tidak mudah menjadi pemimpin bangsa yang majemuk, apalagi yang tengah berada dalam transisi demokrasi. Demikian pula, tidak mudah mengingat reformasi yang berjalan 15 tahun, sekalipun masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Masih ada masalah kepastian hukum, kebebasan beragama, dan celah desentralisasi.

Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan dalam sebuah diskusi pekan lalu mengingatkan, reformasi yang sudah berjalan 15 tahun ini berada pada tahapan krusial. Demokratisasi yang menjadi buah reformasi, dalam penilaian Anies, telah menghadirkan kebebasan di masyarakat. Namun, kebebasan itu tidak disertai kepastian hukum yang hadir secara nyata.

”Rule of law kita mendekati bangkrut. Kepastian hukum yang memberikan rasa keadilan tidak muncul. Penegak hukum justru menjadi simbol lemahnya penegakan hukum,” katanya.

Orang boleh saja berpandangan berbeda dalam hal ini. Namun, jika dilihat dalam beberapa kasus, khususnya dalam kasus intoleransi dan kekerasan terkait agama, pernyataan tersebut ada benarnya. Lihat saja bagaimana kekerasan yang berlatar belakang sektarian masih terjadi dan seperti tak ada tindakan hukum yang tegas bagi pelakunya. Ini paling tidak tecermin dari kasus kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah di sejumlah daerah dan kelompok Syiah di Sampang serta kasus intoleransi yang menimpa umat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia.

Sosiolog yang kini menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparringa, berpandangan, apa yang tampak sebagai intoleransi di masyarakat memang menjadi lebih rumit karena ada pertalian sangat erat dengan hukum yang sepenuhnya tidak berfungsi sebagai alat untuk mencegah kekerasan. Kesan yang ditangkap, seolah-olah kalau tindakan intoleran dan kekerasan itu dilakukan beramai-ramai, pelakunya tidak akan ditangkap.

Menurut Daniel, membangun toleransi sejatinya bukan hanya membangun nilai dan etika bersama dalam perbedaan, melainkan juga pemulihan negara dalam menjalankan fungsi umum, yaitu mengatur ketertiban umum dan menjamin keselamatan publik. Fungsi negara itu tersebar di seluruh elemen pemerintah dan aparat keamanan. Pusat dan daerah idealnya sejalan menjalankan fungsi itu.

Realitas transisi demokrasi saat ini justru menunjukkan, tak semua arahan, instruksi, atau kebijakan pemimpin di pusat dapat berjalan baik di daerah. Dalam penanganan konflik dan persoalan intoleransi, misalnya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Albert Hasibuan, melihat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memberikan arahan kepada bawahannya dan gubernur untuk menyelesaikan masalah di daerahnya. Namun, gubernur dan bawahan Presiden belum terlihat proaktif menjalankan arahan itu.

Terlepas dari faktor kepemimpinan yang boleh jadi turut memengaruhi tidak berjalannya sebuah kebijakan, harus diakui, desentralisasi dan otonomi daerah yang dijalankan saat ini masih menyisakan persoalan. Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng berpandangan, perlu ada revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang memberikan penguatan kewenangan bagi gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah.

Dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, misalnya, menurut Endi, kepala daerah diberi tugas untuk menyelesaikan masalah keamanan di daerahnya, tetapi tidak diberi otoritas yang melekat dalam struktur pemerintahan sebagai dasar bertindak. Akibatnya, inpres itu hanya menimbulkan kebingungan bagi kepala daerah.

Dengan beragam persoalan tersebut, menjaga harmoni bangsa menjadi tantangan yang tidak mudah bagi pemimpin sekarang dan masa depan, baik di pusat maupun daerah. Paling tidak ada dua karakter pemimpin yang, menurut Anies, dibutuhkan untuk menjawab tantangan itu. Pertama, pemimpin yang berkomitmen kuat untuk benar-benar menghadirkan kepastian hukum. Kedua, pemimpin yang mampu menggerakkan.

Partai politik yang menjadi saluran hadirnya pemimpin bangsa sepatutnya memahami tantangan itu. Parpol ikut bertanggung jawab menyiapkan pemimpin di pusat dan daerah yang dapat menjawab tantangan itu. (C Wahyu Haryo PS)

(Kompas cetak, 30 Mei 2013)