Butuh Pemimpin yang Melindungi


Pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia selama tahun 2012 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, bahkan melibatkan kian banyak aparat negara. Untuk mengatasinya diperlukan kepemimpinan nasional yang berani menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kebebasan beragama, sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian salah satu kesimpulan ”Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama dan Intoleransi Tahun 2012” oleh The Wahid Institute, sebagaimana diungkapkan Koordinator Program The Wahid Institute Rumadi, di Jakarta, Jumat (28/12). Laporan dilanjutkan diskusi dengan pembicara anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Imdadun Rakhmat; Koordinator http://www.change.org Usman Hamid; dan peneliti keislaman dari Monash University, Australia, Greg Barton.

Menurut Rumadi, laporan merekam pelanggaran kebebasan beragama di 16 wilayah selama tahun 2012. Data bersumber dari publikasi media, jaringan The Wahid Institute, observasi dan investigasi di lapangan, serta diskusi.

Laporan menunjukkan, selama 2012 terjadi 274 kasus dan 363 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dengan lima orang terbunuh. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun 2011 dengan 267 peristiwa, 2010 (184 peristiwa), dan 2009 (121 peristiwa). Wilayah yang paling banyak terjadi pelanggaran adalah Jawa Barat.

Dari total 363 tindakan itu, 166 tindakan di antaranya oleh aparat negara, terutama polisi, satpol PP, militer, bupati/wali kota, dan camat. Sebanyak 197 tindakan oleh nonaparat negara, terutama Front Pembela Islam (FPI), kelompok masyarakat, individu, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pelanggaran itu, antara lain, berupa penyerangan, perusakan, pembunuhan, pembiaran, penyesatan, kriminalisasi keyakinan, pelarangan rumah ibadah, pelarangan aktivitas keagamaan, pemaksaan keyakinan, dan intimidasi.

”Semua terjadi terutama akibat kepemimpinan yang lemah. Kepemimpinan kuat akan bisa mengeremnya,” kata Rumadi.

Direktur The Wahid Institute Yenny Zannuba Wahid mengatakan, daftar pelanggaran itu sudah cenderung menjadi tren. Masyarakat semakin alergi dengan kebebasan beragama dan semakin intoleran, sementara negara justru membatasi kebebasan beragama. Jika tidak segera ditangani, akan mengancam persatuan bangsa Indonesia.

”Negara harus menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai keyakinan. Lindungi kelompok minoritas, evaluasi peraturan yang membatasi kebebasan beragama, dan hidupkan spirit agama yang mencintai perdamaian,” katanya.

Imdadun Rakhmat menilai, elite politik dan birokrat masih kurang memahami, kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan bagian dari HAM yang tak boleh dikurangi oleh siapa pun dan di mana pun. Negara harus netral, menyelesaikan konflik berlatar agama, adil, dan tak boleh memihak mayoritas.

Namun, bagi Greg Barton, secara umum kebebasan beragama di Indonesia masih cukup baik meski ada kasus-kasus pelanggaran bersifat terbatas. UUD 1945 menjamin kebebasan beragama, sebagian besar masyarakat tetap bebas menjalankan ibadah, dan masih memegang prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dibandingkan negara-negara Timur Tengah, pencapaian Indonesia ini cukup baik. (Kompas cetak, 29 Des 2012)

Waspadai: Keputusan bersama Pemuda Jihad FPI & Dewan Forum Betawi Rempug: PEMBANTAIAN!


(Link : Http://betawi-jaya.mywapblog.com)

Keputusan bersama Pemuda Jihad FPI & Dewan Forum Betawi Rempug!

by Doel Rempug Master on 03:12 PM, 25-Mar-12

Salinan email milis FBR & Pemuda jihad Indonesia
(Rempug-admin@RoemahRempug.org)

Dewan Betawi Rempug wrote:

Bakar ormas Key dan CINA BEKINGNYA, bantai dan abisin aje dari pulau Jawa, tundukan ormas Hindu sesat, salbis ISA anjing, ormas Budha Bangsat, Lumatkan ormas CINA anjing lintah negara, Bante ormas ambon , ormas timor , ormas papua , BETAWI JAYA SELALU!!

Terutama darahnye kaum CINA Kafir halal untuk di minum saatnye kite goncang JAKARTE dan tumpahkan darah kafir CINA, Hindu, Budha sesat dan PEMUDA KEY yang merusak bangsa dimane2!! Ayo bersatu bangkitkan Jihad Islam!

SUDAH SAATNYE ANAK BETAWI BANGKIT!! ANJING CINA DAN AMBON KEY, BATAK DAN BUTON KITE BANTE HABIS DARI JABOTABEK!!!

TGL 27 MARET 2012 JAM 6
ANGGOTA REMPUG & PEMUDA JIHAD FPI WAJIB HADIR DI TEMPAT YANG DISEPAKATI KITE SIAP BIKIN
CINA & PARA KAFIR ANGKAT KAKI DARI JAKARTE! SESUAI HIMBAUAN KEPUTUSAN REMPUG DAN PEMUDA JIHAD SE-JABOTABEK.

Buat teman2 smua hati2 yah…pray for Indonesia .

FPI: Tak Masalah Ansor Menentang Sweeping “?”


Front Pembela Islam (FPI) tak peduli dengan sikap Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) yang menentang sweeping mereka ke SCTV atas rencana penayangan film ‘?’. FPI tetap nekat berangkat ke Stasiun SCTV, Sabtu 27 Agustus 2011.

“Tidak masalah ditentang. Ini kami sudah mau berangkat ke SCTV,” kata Ketua DPD FPI Jakarta, Habib Salim Selon Al-Attas kepada VIVAnews.com.

Sebelumnya, Salim mengatakan dasar penolakan FPI terhadap film karya Hanung Bramantyo itu, disebabkan adanya fatwa haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap film tersebut. “Jelas-jelas sudah diharamkan, tapi masih saja diputar. Ini film merusak moral dan akidah umat Islam,” jelas dia.

Ia menegaskan jika pihak SCTV tetap menayangkan film itu, FPI akan melakukan tindak tegas.

“Bukan FPI saja, tapi seluruh umat Islam akan ikut marah dan mengambil tindakan tegas bagi siapapun yang mendukung film ini,” kata dia..

Dirinya menambahkan, FPI tidak akan melakukan sweeping ataupun tindak lainnya, jika tidak ada hal-hal yang merusak moral dan akidah Islam. “Kami pasti diam, kalau tidak ada yang merusak moral dan akidah umat Islam,” katanya.

GP Ansor Pasang Badan

Tindakan FPI ini ditentang oleh GP Ansor. Mereka menilai sweeping itu telah melampaui batas kewenangan sebuah ormas.

“Jika gerakan-gerakan semacam ini dibiarkan, akan memicu munculnya konflik horisontal antar kekuatan-kekuatan sipil dan dalam jangka panjang akan menimbulkan deligitimasi hukum dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum secara sengaja,” kata Ketua GP Ansor, Nusron Wahid dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews.com, Sabtu 27 Agustus 2011.

Nusron mengatakan, FPI boleh saja tidak sependapat dengan substansi film ‘?’ itu. Hak tidak sependapat itu dijamin konstitusi. Namun, kata dia, hak orang-orang yang sependapat juga dijamin oleh konstitusi. Jika terjadi perbedaan, maka sebaiknya diselesaikan melalui institusi negara yang memiliki kewenangan. “Siapapun berhak untuk berpendapat, siapapun berhak untuk memberikan kritik, siapapun berhak untuk menolak, namun siapapun juga wajib menghormati adanya perbedaan pendapat,” kata dia.

Dia menambahkan, jika ada pihak-pihak yang memaksa sweeping untuk menghentikan rencana penayangan Film ‘?’, GP Ansor melalui Barisan Ansor Serbaguna siap pasang badan mencegah aksi itu. “Gerakan Pemuda Ansor melalui Barisan Ansor Serbaguna (BANSER) akan berada di barisan paling depan untuk mencegah pemaksaan kehendak itu terjadi,” kata dia.

“Semata-mata untuk menjaga harmoni hubungan antar kelompok masyarakat yang berbeda-beda demi menjaga tetap tegaknya NKRI.

”Film ‘?’ bercerita tentang pluralisme kehidupan. Inti ceritanya mengangkat umat dari beberapa agama dan keyakinan bisa hidup berdampingan. Dalam konteks ini, kata Nusron, film tidak seharusnya dilihat dari satu perspektif saja. “Film harus dilihat dari perspektif film sebagai kritik terhadap realitas sosial kemasyarakatan, dan sekaligus film dilihat dari perspektif sebagai tawaran tatanan idealitas yang dicita-citakan pembuat film,” kata dia.

Ratusan laskar Front Pembela Islam (FPI) berencana mendatangi kantor stasiun TV Nasional SCTV di Senayan City Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat, guna menuntut dibatalkannya rencana penanyangan film berjudul “?” (baca: Tanda Tanya).

“Rencananya Sabtu 27 Agustus 2011, kami akan mendatangi kantor SCTV untuk mendesak dibatalkannya penyangan film berjudul Tanda Tanya,” kata Ketua DPP Front Pembela Islam DKI Jakarta, Habib Salim Alatas saat berbincang dengan VIVAnews.com, Kamis malam 25 Agustus 2011.

Menurutnya dasar penolakan FPI terhadap film karya Hanung Bramantyo itu, disebabkan adanya fatwa haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap film tersebut. “Jelas-jelas sudah diharamkan, tapi masih saja diputar. Ini film merusak moral dan akidah umat Islam,” jelas dia.

Ia menegaskan jika pihak SCTV tetap menayangkan film itu, FPI akan melakukan tindak tegas.

“Bukan FPI saja, tapi seluruh umat Islam akan ikut marah dan mengambil tindakan tegas bagi siapapun yang mendukung film ini,” ancamnya.

Dirinya menambahkan, FPI tidak akan melakukan swepping ataupun tindak lainnya, jika tidak ada hal-hal yang merusak moral dan akidah Islam. Rencananya 1.500 anggota FPI dan ormas Islam di DKI Jakarta akan ikut dalam aksi tersebut.  (eh)
(Vivanews.com)

Paskahan Dibubarkan, Aparat Tak Berdaya


Sikap kepolisian yang mengikuti desakan organisasi masyarakat radikal untuk membubarkan perayaan Paskah di dua lokasi di Kota Cirebon, Jawa Barat, dinilai telah merendahkan martabat aparat penegak hukum.

“Sikap itu melembagakan impunitas (pengampunan) pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan,” kata Hendardi, Ketua Setara Institute, dalam rilis yang diterima Kompas.com, Rabu (18/5/2011).

Hendardi menjelaskan, pembubaran itu dilakukan ormas Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat (Gapas) Cirebon. Sebanyak 20 anggota Gapas pimpinan Andy Mulya, katanya, datang ke dua lokasi perayaan Paskah itu, yakni Gedung Gratia pada Senin (16/5/2011) malam dan Hotel Apita pada Selasa (17/5/2011).

Kepada panitia, kata Hendardi, Andy meminta acara dibubarkan. Panitia tak bersedia lantaran telah mengantongi izin dari kepolisian. Andy lalu menghubungi kepolisian. Namun, polisi yang datang malah meminta acara dihentikan atas desakan Gapas.

“Seperti biasa, polisi berdalih untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Padahal, tidak ada sedikit pun pelanggaran yang dilakukan oleh panitia, baik terkait izin maupun lainnya,” kata Hendardi.

Ia menambahkan, Gapas telah berulang kali melakukan aksi intoleransi, baik terhadap jemaah Ahmadiyah, jemaat Kristiani, maupun kelompok agama di Cirebon dan sekitarnya. Terakhir, ujarnya, Gapas dihubungkan dengan bom bunuh diri yang dilakukan M Syarif, salah seorang aktivis dalam aksi-aksi yang digelar Andy.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, lanjut Hendardi, aksi intoleransi akan terus meluas dan negara akan semakin kehilangan kewibawaan. “Dalam situasi yang demikian, apa pun yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak akan dianggap sebagai prestasi,” katanya.

“Publik telanjur tidak percaya dengan berbagai janji dan komitmen yang hanya berhenti di ujung lidah. Perlu dicatat, SBY berkali-kali telah berjanji akan menindak berbagai organisasi vigilante semacam Gapas dan sejenisnya. Tapi, sampai hari ini tidak ada satu pun aksi nyata dari Presiden. Semuanya berhenti pada pernyataan,” lanjutnya.

Hendardi mengingatkan, intoleransi dan radikalisme hanya membutuhkan satu langkah menuju terorisme. “Dengan kata lain, membiarkan aksi-aksi intoleransi dan radikalisme hanya akan melahirkan dua kemungkinan, yaitu radikal nonjihadis dan radikal jihadis dengan penuh keyakinan melakukan aksi-aksi terorisme. Membiarkan intoleransi semakin menguat sama saja membiarkan bibit-bibit baru kelompok jihadis tumbuh dan berkembang,” ujarnya.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Boy Rafli Amar ketika dikonfirmasi mengaku belum menerima informasi pembubaran itu. Boy mengatakan, pihaknya akan mengecek informasi itu. “Kami akan cek dulu apakah benar informasi itu,” ucap Boy di Mabes Polri. ​

(Kompas.com)

Berbagai Tindak Kekerasan Cederai Budaya Hargai Kehidupan


Jumat, 22 April 2011 07:05 WIB |

Uskup Agung Semarang Mgr.Yohanes Pujasumarta mengatakan, berbagai tindak kekerasan terjadi belakangan ini telah mencederai budaya menghargai kehidupan.

“Lepas dari alasan apapun, budaya kekerasan tidak bisa dibenarkan,” kata Mgr.Yohanes Pujasumarta dalam pesan Paskah 2011 yang disampaikan di Semarang, Jumat.

Menurut dia, sejumlah tindak kekerasan yang terjadi belakangan ini seperti kasus Cikeusik, Pandeglang, Banten; kerusuhan Temanggung; hingga yang terakhir peristiwa ledakan di Cirebon.

Ia menilai, berbagai kejadian tersebut bukanlah suatu kecelakaan, namun suatu kesengajaan atau telah direncanakan.

Para pelakukanya, lanjut dia, bukanlah perorangan, namun orang-orang dengan maksud tertentu yang ingin menimbulkan ketakutan dan mengganggu keamanan.

Selain itu, ia sangsi jika motif dalam berbagai tindak kekerasan yang terjadi tersebut didasarkan atas motif agama.

“Motifnya lebih ke kekuasaan politik yang dibungkus dalam nuansa agama,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, Paskah 2011 ini merupakan momentum untuk mengubah kehidupan dari “Culture of Death” menjadi “Culture of Life”.

“Mengubah budaya kekerasan menjadi kelembutan. Nurani menyuarakan untuk memelihara kehidupan, bukan melenyapkannya,” tambahnya.

Ia menegaskan, manusia bukanlah pemilik atau penguasa kehidupan, melainkan pelayan untuk mengembangkan, menerima dan melestarikan kehidupan.

(Antaranews.com)

Radikalisme Agama Oleh Said Aqil Siroj


Radikalisme agama, dalam pengertian konotatif sebagai ide dan praktik kekerasan bermotif agama, bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Semestinya negeri ini sudah kenyang pengalaman, tetapi mengapa pemerintah selalu terlihat kedodoran?

Tentu saja pemerintah yang paling bertanggung jawab menangani radikalisme agama di Indonesia. Dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono punya tanggung jawab besar. Sebagai kepala pemerintahan yang dipilih oleh lebih dari separuh warga negara, Presiden wajib melindungi dan menjamin hak hidup rakyat Indonesia.

Namun, dari serangkaian kasus yang terus terjadi, muncul kesan pembiaran. Penanganan aparatur pemerintah cenderung reaksioner. Dari hari ke hari kasus radikalisme terus terjadi dan tidak jelas apa capaian penanganan pemerintah. Ini memunculkan dugaan ketidakseriusan pemerintah menangani radikalisme agama.

Kesannya justru radikalisme agama menjadi komoditas politik sebagai pengalih isu. Peristiwa di Banten dan Temanggung, misalnya, secara drastis meredam gencarnya pemberitaan mengkritik kinerja pemerintah. Hingga hari ini tidak jelas apa hasil pengusutan dan penegakan hukum terhadap kedua peristiwa itu. Pengabaian terjadi hampir di semua kasus yang bermotif radikalisme agama.

Sebagai kesatuan paham dan gerakan, radikalisme agama tak mungkin dihadapi dengan tindakan dan kebijakan yang parsial. Dibutuhkan perencanaan kebijakan dan implementasi yang komprehensif dan terpadu. Problem radikalisme agama merentang dari hulu ke hilir.

Legal-formal dan budaya

Saya memandang penanganan radikalisme agama idealnya menempuh langkah legal-formal dan kebudayaan. Pendekatan legal-formal mengasumsikan tanggung jawab negara melalui koridor konstitusi dan prosedur hukum. Pemerintah bertanggung jawab melindungi hak hidup warga negara dan menjaga keutuhan NKRI sebagai harga mati. Empat pilar, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, mesti ditegakkan.

Membiarkan radikalisme agama sama artinya sengaja membiarkan pelanggaran demi pelanggaran kemanusiaan terus terjadi. Pembiaran adalah pelanggaran hak secara pasif. Bukan tidak mungkin masyarakat justru bertanya, apakah radikalisme agama sengaja dipelihara? Apakah radikalisme agama bagian dari desain besar untuk meraih dan mengamankan kepentingan politik tertentu?

Dalam hal ini Kementerian Agama yang berkewajiban menjadi ”penghulu” semua agama justru sering berat sebelah dan merugikan kaum minoritas. Kita tak melihat ada kebijakan preventif dari Kementerian Agama. Sebagian besar kebijakan bersifat reaksioner dan sekaligus menyuburkan potensi kekerasan.

Peran intelijen dan kepolisian juga patut dipertanyakan karena seolah-olah selalu kecolongan dan kebobolan. Kita tak habis pikir mengapa kasus demi kasus terjadi dan heboh di media massa.

Dari sekian catatan buruk yang ada, kepala pemerintahan harus melangkah taktis, strategis, fundamental, dan tegas. Ini mutlak karena bersandar pada hak warga negara dan keutuhan NKRI yang diamanatkan oleh konstitusi. Presiden tentu tidak ingin dianggap tak serius menangani deradikalisasi agama. Karena itu, upaya deradikalisasi agama tak boleh sebatas simbol tanpa kerja nyata.

Persilangan budaya

Bagaimana dengan langkah kebudayaan? Pertama-tama mesti dimengerti bahwa fakta sejarah keagamaan Nusantara berada pada suatu kontinum persilangan budaya. Wajah keagamaan di Indonesia menemui kematangannya justru karena telah bersalin rupa dalam paras Nusantara. Islam, sebagai misal, Islam Nusantara adalah wujud kematangan dan kedewasaan Islam universal. Secara empiris, ia terbukti bisa bertahan dalam sekian banyak kebudayaan non-Arab. Ia bahkan ikut menciptakan ruang-ruang kebudayaan yang sampai hari ini ikut dihuni oleh mereka yang non-Muslim sekalipun.

Memang sejak zaman Imam Bonjol sekalipun radikalisme agama sudah menjadi bagian dari kontestasi kebudayaan. Ia ada untuk mengacak-acak tradisi yang sudah mapan dengan isu puritanisme, pemurnian akidah, dan semacamnya. Radikalisme Islam macam ini mudah dikenali karena memilih jalur dakwah dengan perspektif kekerasan dan menghindari tegur sapa yang hangat.

Pandangan radikal melihat Islam Nusantara sebagai Islam yang menyeleweng dari garis doktrinernya—sesuatu yang juga menghinggapi pandangan peneliti Barat, seperti Clifford Geertz.

Saya menentang pandangan tersebut. Kematangan Islam Nusantara memungkinkannya menyumbang begitu banyak khazanah budaya justru karena dilandasi keyakinan keagamaan yang utuh. Saya menyebutnya sebagai semangat keragaman (roh al-ta’addudiyyah), semangat keagamaan (roh al-tadayyun), semangat nasionalisme (roh al-wathaniyyah), dan semangat kemanusiaan (roh al-insaniyyah).

Inilah yang dalam sejarah panjang Nahdlatul Ulama menjadi garis kesadaran sejarah yang bisa dengan jelas dilihat dalam kiprah NU mengawal sejarah panjang NKRI. Garis perjuangan NU ini terus tersambung hingga hari ini.

Maka, andai pemerintah tidak kunjung serius menangani radikalisme agama, Nahdlatul Ulama akan tetap bergeming. Dengan segala sumber dayanya, NU berkomitmen berjihad membela keutuhan republik ini dan kehidupan masyarakat. Hanya saja NU menyadari bahwa upaya deradikalisasi agama tak mungkin dikerjakan sendiri.

Radikalisme agama adalah problem bersama yang membutuhkan keseriusan bersama dalam menanganinya. Pamrih NU tidak bersandar pada kepentingan politik yang parsial dan membela rezim tertentu. Pamrih NU lebih terletak pada politik kebangsaan dan kerakyatan ketimbang sekadar politik kekuasaan.

Said Aqil Siroj Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ​
(Kompas, 19 April 2011)

PERADILAN SESAT ANTASARI By. @benny_israel


Sudah sering saya sampaikan bahwa kasus Antasari adl rekayasa. Pengadilannya adl SESAT.

Nasarudin dibunuh tida ada kaitannya dg kasus Antasari. Pembunuhan tsb terkait dgkasus DAMKAR yg melibatkan mantan Mendagri HS. Tapi dibuat sebuah operasi intelijen. Pembunuhan Nasarudin menjadi pembunuhan yg terkait dgn Antasari dg mengkoneksi istri muda. Krn AA masih dlm proses hukum Peninjauan Kembali (PK), maka saya membatasi membahas lebih jauh. Biarproses hukumnya clear dulu.

Saya melihat ada jarum jam yg akan berulang. Rekayasa kasus Antasari terbongkar, Century dan Misbakhun terbongkar. Rezim tumbang.

Cukup sekelumit cerita saya ttg Antasari. Silahkan dicerna dg cerdas informasi yg sekelumit tsb.Ingatlaptop Antasari yg disita? Itu barang berharga sekali krn Antasari menyimpan file hasil sadapan KPK yg diduga kuat suara ‘ibu ratu’.

Percakapan Ibu Ratu dg Ibu pengusaha ruang pamer PRJ. Perusahaan Ibu itu adl pemenang tender IT KPU. Antasari diincar karena itu. Cukup ya.

Bukti yg meringankan AA sudah banyak. Proses pengadilannya yg sesat. Sejak awal di rekayasa. Seharusnya AA bebas dari awal. Perhatikan ketua majelis hakim Antasari? Dia hakim bermasalah. Punya latar belakangpernah berusan dg polisi. Kartu ini dimainkan. Hakim ini selalu dipakai setiap ada kasus rekayasa masuk di pengadilan selatan. Seperti kasus Ust. ABB. Hakim ini dipakai lagi.

Knp Cirus Sinaga tdk juga ditahan dlm kasus mafia hukum terkait Gayus? Kalau buka mulut. Maka rekayasa kasus Antasari terbongkar. Pada saat kasasi Antasari diputus BEBAS. Tapi apa yg terjadi. Ketua MA dipanggil ke daerah Cibubur (taudong) unt membatalkan. Setelah itu ketua MA, memanggil ketua majelis Kasasi kasus Antasari unt membatalkan putusan bebas Antasari di kasasi.

Akhirnya pihak MA menetapkan putusan kasasi sama dg putusan pengadilan pada tingkat yg lebih rendah yaitu 18 th buat Antasari.

Tender IT KPU terkait dg Century kenapa di bailout. Krn sebagian duit mereka disimpan di sana. Kalau tdk bisa hangus duit mereka. Duit yg disimpan itu sebagian juga atas nama BS, mantan pemilik pabrik rokok 234. Punya hubungan sangat erat dg Ibu ratu. Klop. Permainan ini dibaca dg baik dan teliti oleh Misbakhun sbg inisiator Century. Karena dia akuntan. Pernah bertugas di kantor pajak. Kantor pajak masuk bursa.

Khusus perusahaan yg listing di BEJ. Sampoerna & Bank Century itu perusahaan yg sdh listing di BEJ. Klop. Bank Danpac, Bank CIC dan Bank Pikko itu adalah merger 3 bank yg sudah listing di BEJ. Kemudian merger menjadi Bank Century Tbk. Ingat Miranda S. Gultom menangis di pansus? Karena dia tdk bisa menjawab pertanyaan Misbakhun yg sangat tajam dan teknis akuntansi. Makanya Miranda S. Gultom juga tdk akan dijadikan tersangka kasus suap cek perjalanan. Krn dia pegang kartu truf FPJP Bank Century.

Pertanyaan ttg Rani. Kenapa diamankan oleh penyidik polisi sampai begitu lama dan dibuatkan konferensi pers yg dijawab tertulis?

Persidangan : Me-rekayasa Kasus Antasari ? Kebenaran selalu datang pada masanya. Mungkin itulah kata yang paling tepat untuk mengungkapkan dibalik rekayasa kasus Antasari Azhar, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang dituduh telah melakukan pembunuhan terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran yakni Nasrudin Zulkarnaen.

Kentalnya nuansa rekayasa sudah tercium sejak pertama kali kasus Antasari digelar dipersidangan. Hakim yang memeriksa perkara Antasari telah mengabaikan bukti-bukti penting seperti keterangan ahli balistik dan forensic. Selain itu juga bukti baju korban juga tidak dihadirkan dipersidangan padahal, baju korban adalah bukti penting untuk mengungkap kebenaran siapa pelaku di balik pembunuhan itu.

Menurut ahli forensic dari RSCM dr Mun’im Idris,” korban sebelum dibawa ke RSCM sudah dahulu dibawa ke RS lain, karena saya temukan beberapa jahitan di kening dan di atas kepala”.

Kemudian, ahli forensic tersebut juga didatangi pihak kepolisian Polda Metro Jaya ketika mau menandatangani berita pemeriksaan korban dengan meminta untuk menghapus salah satu hasil forensic. Karena ini adalah wewenang ahli forensic maka Mun’im Idris tidak mau melayani permintaan aparat kepolisian tersebut dengan dasar bahwa ia menyajikan bukti-bukti yang ada bukan mau melakukan rekayasa.

Kejanggalan kemudian bermunculan dimuka persidangan, mulai dari saksi balistik bahwa senjata caliber 39 yang dipakai untuk melakukan eksekusi berasal dari daerah Aceh yang sudah tidak berfungsi secara normal (baca:macet). Padahal luka korban yang ditemukan sebanyak 5 kali tembakan dengan lubang yang cukup kecil.

Temuan ini kemudian juga diperkuat dengan Komisi Yudisial tentang pelanggaran kode etik hakim dalam persidangan kasus Antasari. Perilaku Hakim yang mengabaikan bukti-bukti penting dalam mengungkap kejahatan merupakan pelanggaran prinsip asas profesionalisme serta kehati-hatian sehingga menyebabkan orang lain menjadi korban kejahatan persidangan.

Mungkin waktu akan menjawab kegundahan dan kebenaran itu semua. Apakah upaya banding dari Antasari Azhar akan dikabulkan oleh Mahkamah Agung sehingga bisa membebaskan dengan segera ataupun masih menunggu bukti lain. Publik pasti akan menunggu siapa dibalik rekayasa kasus AntasariAzhar tersebut.

http://www.petisi28.com/article/283/Persidangan-:-Me-rekayasa-Kasus-Antasari–.htm

Note :…… kata adik Nazarudin Z dalam wawancara di MetroTV barusan “BEBASKAN ANTASARI”, ….. kalo saya buka kenapa begitu, jangan2 nanti saya juga akan di bunuh kayak kakak saya, krn yg terlibat orang2 besar, lanjutnya …. Wow, ada Hantunya ya ???

(Milist AIPI)