Pemerintah berikan tunjangan kinerja kepada PNS


Pemerintah telah memberikan tunjangan kinerja kepada PNS di 56 kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan program reformasi birokrasi, kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar di Jakarta, Senin.

“Tunjangan kinerja saat ini sudah diberikan terhadap 56 kementerian dan lembaga pemerintah yang telah melaksanakan reformasi birokrasi. Namun besarannya masih sekitar 40 sampai 50 persen dari pagu yang ditetapkan,” kata Menteri Azwar Abubakar dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta,Senin.

PNS golongan IIIA berada di grade delapan mendapat tunjangan sekitar Rp2,5 juta, ditambah gaji pokok dan tunjangan lain sehingga penghasilannya tidak kurang dari Rp5 juta.

Sedangkan PNS dengan level tertinggi, yakni pejabat eselon I, mendapat tunjangan minimal Rp19 juta, ditambah dengan tunjangan lain, sehingga penghasilannya tidak kurang dari Rp30 juta sebulan, tambahnya.

Pemberian tunjangan tersebut baru tahap pertama dan belum mencerminkan kinerja sesungguhnya dari para PNS.

Namun, dengan kenaikan itu Pemerintah berupaya agar PNS mendapatkan penghasilan yang sah.

“Selama ini PNS yang gajinya kecil tetapi kenyataannya mendapatkan penghasilan tambahan dari berbagai honor. Dengan adanya tunjangan kinerja sebesar itu, kini berbagai honor dihilangkan,” jelasnya.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan PNS), dengan memberikan kenaikan gaji yang menyesuaikan inflasi, juga melalui perbaikan struktur penggajian dan pemberian tunjangan berbasis kinerja.

Pemerintah mengimbau para PNS di seluruh kementerian dan lembaga pemerintah untuk menerapkan efisiensi anggaran, dengan memangkas sejumlah kegiatan yang tidak relevan dengan urusan inti instansi terkait.

“Kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting dan kurang relevan dengan `core business` instansi dipangkas, seminar-seminar atau konsinyasi, serta perjalanan dinas dikurangi,” tegasnya.

Dengan demikian, hasil efisiensi anggaran tersebut dapat digunakan untuk membayar tunjangan kinerja pegawai, sehingga tidak menimbulkan pembengkakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
(Antaranews.com)

TRI TUNTUTAN RAKYAT 2012


Christianto Wibisono mengontekskan Tritura 1965 menjadi Tritura 2012:

(1) bubarkan PKI (“Partai Koruptor Indonesia”) yang telah membajak negeri ini dari negarawan sejati;

(2) reformasi birokrasi agar proaktif pada kebutuhan masyarakat;

(3) tingkatkan kualitas harkat martabat manusia Indonesia sebagai bangsa terbesar keempat dunia secara kualitatif.

Tritura 2012 ini ditujukan kepada Presiden dan elite DPR. Presiden yang kebetulan menantu Sarwo Edhie tidak bisa sendirian memenuhi Tritura 2012 karena SBY bukan dan tidak boleh menjadi diktator seperti Soekarno dan Soeharto. Maka, capres ketujuh harus memimpin partai terkuat agar tidak tersandera oleh DPR dan mampu merespons Tritura 2012.

Christianto Wibisono Penulis Buku Aksi-Aksi Tritura 1970.

(Kompas, 10 Januari 2012)

Pensiun Dini Bagian dari Reformasi Birokrasi


Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Anny Ratnawati, memastikan kebijakan pensiun dini bagi para pegawai negeri sipil (PNS) untuk merampingkan struktur kepegawaian di lingkungan Kementerian Lembaga merupakan bagian dari proses reformasi birokrasi.

“Kami akan lakukan review di Kemenkeu, setelah itu kita lakukan di pusat, di seluruh K/L kalau sudah dipastikan. Daerah juga akan kita lihat karena ini seluruhnya program besar dalam reformasi birokrasi,” ujarnya saat ditemui seusai rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan, saat ini Kementerian Keuangan sedang merumuskan bentuk ideal mekanisme pensiun dini termasuk insentif yang akan diberikan kepada mereka yang secara sukarela mau mengikuti program ini.

Rumusan tersebut kemudian dibicarakan dengan Kementerian Panitia Amanat Nasional (PAN) dan Reformasi Birokrasi, terutama hal-hal terkait dengan legal formal.Anny mengatakan kebijakan pensiun dini bagi pegawai negeri sipil (PNS) akan diberlakukan berdasarkan standar performa kinerja pegawai yang bersangkutan.

“Nanti ada KPI (key performance indicator), kalau seseorang tidak bisa perform maka tunjangan kinerja tidak dibayarkan. Tapi, ini masih dalam review dengan Kementerian PAN. Ini akan menjadi pilihan solusi yang dipertimbangkan,” ujarnya.

Anny mengharapkan, apapun kebijakan dari pemerintah nantinya akan menguntungkan bagi kedua belah pihak terutama bagi pegawai yang mengikuti program itu.

“Seharusnya menguntungkan semua, menguntungkan pemerintah karena bisa merapihkan struktur pegawainya. Basic-nya harus performance base. Kedua bagi yang bersangkutan, semestinya dia juga bisa melakukan kegiatan lain yang lebih sesuai dengan keahliannya. Mungkin bisa wirausaha, bisa memperkaya kualitas SDM,” ujarnya.

Program pensiun dini yang ditawarkan bagi PNS di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini selain bisa merampingkan struktur kepegawaian diharapkan juga dapat menekan anggaran belanja pegawai dalam APBN yang jumlahnya meningkat setiap tahun.

“Struktur kementerian jadi lebih rapih, performance naik, dan kemudian kita tidak mengeluarkan belanja di tahun-tahun berikutnya. Kita yakin ini akan memperbaiki struktur belanja kita,” ujar Anny. (Antaranews.com 7 Juli 2011)

Mekanisme Pensiun Dini PNS » Pegawai Negeri Sipil (PNS)


Kementerian Keuangan mengusulkan pensiun dini bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang memasuki usia pensiun. Hal ini sebagai langkah antisipatif meningkatnya jumlah PNS. Di sisi lain, hal ini dapat memacu kinerja PNS agar lebih baik.

Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati, mengatakan anggaran belanja pegawai terutama di daerah sudah membebani anggaran. Program reformasi birokrasi selama ini juga mencakup reformasi kelembagaan dan reformasi sumber daya manusia. Bagaimana mekanisme pensiun dini itu?

Anny menjelaskan, kinerja PNS saat ini dihitung berdasarkan merit system yaitu penilaian berdasarkan prestasi. Nantinya, setiap pegawai memiliki Key Performance Indicator (KPI) yang dapat diukur. Jika pegawai tidak memenuhi standar performa, akan diberikan pelatihan agar dapat memperbaiki kinerjanya. Namun, jika setelah dilakukan pelatihan, kinerjanya tetap belum meningkat, dilakukan pengecekan posisi atau bagian.

“Jangan-jangan salah penempatan, sehingga harus ditaruh di posisi lain yang lebih cocok,” jelas Anny di Jakarta, Selasa, 28 Juni 2011.

Selanjutnya, jika pegawai telah dipindahkan dan ternyata tak bisa beradaptasi, harus dilakukan tindakan karena menjadi beban negara. Nanti, pegawai itu bisa ditawarkan program pensiun dini atau penawaran lain. “Itu kan bagian dari solusi,” ujarnya.

Dengan metode merit system, pegawai yang tidak bagus kinerjanya tidak mendapat tunjangan kinerja secara penuh. Dengan dasar ini, diharapkan menjadi pemikiran PNS agar dapat memberi kinerja lebih baik atau dengan uang pensiun itu dapat mengembangkan usaha lain yang lebih baik.

“Nantinya, pegawai berpikir, daripada tidak mendapat tunjangan kinerja penuh, ditaruh di tempat lain, tapi kinerjanya tidak meningkat, akan menjadi pengangguran tersembunyi, lebih baik pensiun dini,” kata dia.Kajian ulang ini akan dilakukan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, termasuk mengkaji formasi PNS. Pemerintah juga mengkaji ulang penerimaan calon pegawai negeri sipil terutama di daerah. (art)
(Vivanews.com)