Akil: Pemerintah Harus Ambil Langkah Cepat


Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar meminta pemerintah mengambil langkah cepat mengatasi konflik beragama di beberapa daerah sebelum menjadi masif dan merembet ke daerah lain.

”(Konflik di) Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, itu belum selesai. Dikhawatirkan bisa merembet ke Sumatera dan lainnya,” ungkap Akil dalam pertemuan dengan keluarga besar Wahid Institute, di Gedung MK, Rabu (29/5). Hadir dalam pertemuan itu Yenny Wahid.

Sebagai lembaga negara yang menegakkan konstitusi, kata Akil, salah satu perhatian MK dalam perspektif kenegaraan adalah melindungi warga negara, terutama minoritas. Ia mengakui, salah satu problem bangsa saat ini adalah melindungi kelompok masyarakat yang berbeda keyakinan khususnya minoritas. Akil mencontohkan kasus Ahmadiyah yang terusir dari tempat tinggalnya dan tidak bisa kembali dan tinggal secara damai.

Menurut Akil, problem-problem terkait kebebasan berkeyakinan saat ini agak kurang terselesaikan selain konflik yang berkaitan dengan sumber daya alam. MK bekerja sama dengan Wahid Institute menyosialisasikan putusan-putusan MK yang berkaitan dengan perbedaan keyakinan lewat penerbitan buku.

Terkait World Statesman Award dari dari The Appeal of Conscience Foundation, New York, Amerika Serikat, yang diberikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Yenny berharap hal itu jadi cambuk dan pengingat bagi seluruh pemangku kekuasaan negara untuk mengedepankan sikap toleran dan melindungi minoritas.

”Tidak ada hal yang sempurna memang, tetapi kalau sampai menimbulkan gejolak tentu harus disikapi sangat serius. Kita berharap Presiden memanfaatkan momen ini untuk terus meningkatkan kinerjanya untuk melebihi dari retorika. Tapi, juga mengawasi langsung kinerja aparatnya, terutama aparat keamanan di tingkat lokal,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Ali Munhanif berharap, jika penghargaan diterima harus memicu tindakan lebih tegas mencegah konflik agama, khususnya terkait perlindungan atas kelompok-kelompok minoritas.

Direktur Komunikasi www. change.org Arief Aziz mengungkapkan, hingga Rabu siang, 8.100 orang menandatangani petisi penolakan atas rencana pemberian ”World Statesman Award” untuk Presiden SBY. Petisi digalang lewat http://www.change.org/natoSBY. (ANA/IAM)

(Kompas cetak, 30 Mei 2013)

Wawancara Franz Magnis (3): SBY Terkesan Biarkan Intoleransi


SBY terkesan biarkan intoleransi

Pastor Franz Magnis-Suseno. (merdeka.com)

Pastor Franz Magnis-Suseno menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak tegas menyikapi kekerasan atas nama agama. Padahal, insiden semacam itu tidak jarang menelan korban jiwa dan membuat kaum minoritas menjadi sasaran terpaksa mengungsi.

“Saya kira kalau presiden memberi perintah tegas tentu akan berhenti,” kata Romo Magnis, sapaan akrabnya, saat ditemui merdeka.com Selasa lalu di kampus Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta.

Berikut penuturan Romo Magnis kepada Alwan Ridha Ramdani dan Islahuddin.

Dalam konflik atas nama agama, presiden sudah banyak mengeluarkan imbauan agar segera ditindak?

Imbauan bukan tugas pemerintah. Masyarakat mengimbau dan menuntut pemerintah menegakkan hukum. Mestinya pemerintah mendukung polisi menegakkan hukum dalam kasus kekerasan atas nama agama. Kadang kita melihat polisi hanya menonton saat kejadian kekerasan. Kalau kita bertanya, seringnya menjawab akan dituduh melanggar hak asasi manusia.

Itu tidak masuk akal. Tapi sebetulnya itu berarti kalau kami bertindak keras apa akan mendapat beking dari atasan kami. Jadi apakah pihak kapolri tidak ada beking dalam hal ini? Tentu kapolri hanya memberi perintah kekerasan atas nama agama tidak diizinkan dengan tegas kalau dia punya beking dari atasannya. Siapa atasannya kapolri? Di situ masalahnya.

Saya kira kalau presiden memberi perintah tegas tentu akan berhenti. Saya ingat suatu kasus. Salah satu ormas dulu suka menyisir saat bulan puasa di pusat-pusat hiburan. Setahun lalu, kapolda bilang sebelum puasa, sekarang tidak ada penyisiran lagi, kita tidak mengizinkan. Sejak itu, organisasi itu tidak melakukan penyisiran saat Ramadan di tempat hiburan. Ternyata bisa juga kan.

Artinya pemimpin harus tegas untuk menyelesaikan kekerasan atas nama agama?

Betul sekali. Komunal sangat sulit di daerah, kesukuan, dan etnis kompleks, karena ada masyarakat asli dan pendatang. Saat pilkada, pelbagai pihak memobilisasi pendukungnya. Di situ mudah sekali memainkan kartu suku dan etnis dikaitkan agama. Itu lebih sulit, itu pun bisa ditindak. Ini saya anggap lebih berbahaya, tapi konflik-konflik agamais di Jawa, terutama Jawa Barat, hanya sedikit yang punya latar belakang itu. Asal pemerintah tegas, hal itu tidak perlu terjadi.

Saat pemerintah abai, terus apa yang bisa dilakukan masyarakat sipil?

Masyarakat sipil bisa ikut dengan berkomunikasi dan saya kira masyarakat sudah melakukan itu. Tokoh-tokoh umat Islam sudah banyak melakukan itu. Misalnya Katolik di Flores, NTT (Nusa Tenggara Timur), adalah mayoritas. Mereka hendaknya merasa bertanggung jawab atas keamanan dan ketenangan minoritas.

Dari minoritas juga dituntut memperhatikan kepekaan mayoritas. Jadi jangan membawa diri secara provokatif atau selalu mengatakan minoritas. Demikian juga Katolik tinggal di kawasan mayoritas muslim perlu menjaga perasaan dan tidak menghina penganut muslim. Itu diperlukan dalam tingkat masyarakat.

Hal itu bisa diajarkan oleh tokoh-tokoh agama. Hal ini sudah berjalan, tapi harus sering diingatkan. Di situ ada tanggung jawab dalam masyarakat, dua pihak di dalamnya.

Sejak kapan intoleransi ini makin menguat di Indonesia?

Kita harus memperhatikan benih-benih intoleransi itu selalu ada. Itu manusiawi, karena manusia itu dengan sendirinya curiga jika ada yang baru atau asing di sekitarnya. Bisa menjadi ancaman kemudian bisa menjalani hubungan baik. Masalahnya apa kita dukung rasa curiga itu, kemudian bangsa ini akan pecah?

Sekarang saya melihat intoleransi dalam beberapa kasus, seperti di Tasikmalaya dan perusakan gereja sudah terjadi sejak zaman Orde Baru. Kesan saya, SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) begitu ditakuti sehingga ketegangan-ketegangan yang ada tidak bisa diselesaikan dengan biasa namun terus ditekan. Pada tahun-tahun terakhirnya Soeharto sudah mulai kehilangan wibawa, lalu mulai ketegangan itu meluap.

Dalam situasi demokrasi saat ini, sulit melarang orang mengeluarkan pendapat. Misalnya menghasut juga harus ditegaskan untuk ditindak karena menghasut sudah mengarahkan orang untuk merusak. Di negara demokrasi mana pun, hal itu tidak diizinkan dan itu sudah diatur dalam undang-undang.

Menurut saya, situasi di Indonesia masih sangat teratur, mungkin itu membuat Presiden SBY mendapatkan penghargaan itu. Tapi keteraturan itu jangan dibiarkan saja karena intoleransi bertambah, ketegangan juga bertambah. Katakan saja Ahmadiyah sudah ada di sini sejak 1920, tapi sekarang diributkan? Apakah kekerasan akan berhenti pada mereka? Kalau ini tidak disentuh, kekacauan akan berhenti di mana?

Apakah selama ini Anda melihat sudah tindakan tegas kepada pelaku kekerasan atas dasar agama?

Itu sangat problematik. Orang melakukan kekerasan harusnya ditindak. Misalnya mereka yang melakukan kekerasan dalam kasus Cikeusik, Jawa Barat, Sampang (Madura), tidak dihukum semestinya. Hanya dihukum tiga bulan dan enam bulan, kemudian dianggap pahlawan. Itu bukan hukuman.

Apakah ada kompensasi dari penghargaan itu kepada Presiden SBY?

Penghargaan itu karena mereka hanya melihat satu fakta, di bawah pemerintahan SBY Indonesia kembali menjadi negara normal. Mereka melihat kehidupan dari Sabang sampai Merauke aman, tidak ada konflik-konflik. Mereka anggap semua konflik berakhir, dianggap konflik-konflik kecil dan ini dianggap prestasi.

Indonesia dianggap negara aman dari berbagai konflik. Mungkin itu menggoda ACF untuk tidak melihat segi-segi negatif akan mengancam stabilitas, seperti meningkatnya intoleransi agama. Jadi itu masalah. Kalau kita menegur pemerintah dalam hal pembiaran, kita lalu tidak menyangkal di bidang lain ada prestasi.

Saya tidak pernah mengatakan presiden sekarang adalah presiden gagal, itu tidak betul. Di luar negeri, Indonesia itu dianggap sudah berada di ambang kehancuran. Tapi saya tidak percaya itu karena kebangsaan Indonesia itu lebih kokoh ketimbang yang tampak di permukaan. Kalau itu mau dihormati, silakan. Tapi jangan lalu menyebut jasanya di bidang toleransi.

Jadi presiden membiarkan terjadinya intoleransi?

Saya punya kesan kepada presiden tidak banyak intervensi dalam hal itu. Entah itu betul atau tidak. Tapi kesan itu di lapangan terlihat seperti pembiaran.

Sumber: merdeka.com

Spanduk Larang Ibadah Muncul di Parung


Spanduk larang ibadah di Parung Bogor sejak Minggu (18/12) (Foto: Istimewa)

Menjelang Natal dan tahun baru, spanduk pelarangan kegiatan ibadah di Gereja St Johannes Babtista, Parung Bogor bermunculan. Spanduk bertuliskan, “Kami Masyarakat Muslim Parung Mendukung dan Akan Mengawal SK Bupati Nomor: 453.2/556-Huk Perihal: Penghentian Seluruh Kegiatan Gereja Katolik Paroki Santo Babtista Parung” muncul sejak Minggu (18/12) lalu.

Meski demikian, kesaksian seorang warga dari Parung menyebutkan bahwa ibadah hari Minggu lalu di lokasi itu tetap dilakukan di bawah pengawasan ketat aparat keamanan.

Menanggapi ini, Ketua Komisi Hubungan Antara Agamga dan Kepercayaan Keuskupan Semarang Aloys Budi Purnomo menilai, munculnya spanduk seperti itu mencerminkan masih amburadulnya perspektif kebebasan beragama di neger ini. “Sayangnya elit politik dan pejabat kita selalu bungkam tak berdaya membela rakyatnya sendiri,” ujarnya. [A-21]

Sumber: SUARA PEMBARUAN Rabu, 21 Desember 2011

Adnan Buyung: Perda Ahmadiyah Kekalahan Buat Demokrasi


Pakar hukum, Adnan Buyung Nasution, menyatakan sejumlah peraturan daerah (perda) mengenai Ahmadiyah merupakan suatu kekalahan untuk demokrasi. Hal tersebut pun sudah melanggar konstitusi.

“Ini suatu kekalahan buat demokrasi maupun pencideraan dan pengingkaran terhadap HAM karena negara wajib melindungi organisasi yang ada dalam masyarakat. Dari segi agama, itu adalah hak asasi warga negara untuk beragama dan berkeyakinan beribadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Itu hak yang tidak bisa dikurangi apapun juga,” kata Adnan saat ditemui wartawan seusai menjadi saksi ahli dalam sidang pleno UU Advokat di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (8/3).

Adnan menuturkan pernyataan Mendagri bahwa Perda memperkuat surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri merupakan kesalahan konstitusional. Pasalnya, ujar dia, konstitusi menjamin urusan agama adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan pemda. “Jadi kalau pemda dibiarkan membuat perda menyangkut agama, itu sudah melanggar konstitusi,” tukasnya. Adnan pun menyayangkan sikap Mendagri dan Menkopolhukam yang membenarkan perda yang beredar.

Ia menambahkan SKB tiga menteri bukanlah sebuah hukum. Kini ada persepsi yang keliru tentang makna SKB. “Saya adalah pelaku sejarah yang membuat SKB dan itu bukan seperti yang ditafsirkan sekarang untuk bisa melarang atau membubarkan Ahmadiyah. Tidak ada sama sekali,” ujar Adnan. Ia menuturkan SKB tersebut intinya mengakui Ahmadiyah boleh ada, tapi hanya secara internal dan mensyiarkan agama pun tidak keluar dari lingkungan Ahmadiyah.
(Republikam.co.id)

Berani Bubarkan Ormas, FPI Ancam Gulingkan


TEMPO Interaktif, Jakarta – Front Pembela Islam mengancam akan menggulingkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono jika berani membubarkan organisasi masyarakat, termasuk FPI. “FPI akan jadi ben Ali Tunisia. Indonesia akan jadi Mesir. Kita akan menghimpun tenaga penggulingan SBY karena dia sudah membelokan isu,” kata Juru Bicara FPI Munarman melalui saluran telepon hari ini, Kamis (10/2).

Munarman menanggapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kupang, kemarin. Dalam peringatan Hari Pers Nasional itu presiden mengungkapkan ormas yang terbukti melanggar hukum melakukan kekerasan, dan meresahkan masyarakat, jika perlu harus dibubarkan. Pernyataan itu dilontarkan tidak lama setelah ada tragedi penyerangan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Banten yang menelan 3 korban tewas.

Menurut Munarman, perintah itu salah sasaran, sebab menurutnya di kedua tempat kejadian kekerasan tersebut tidak ada ormas yang terlibat. Mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ini justru menuding pemerintah mengalihkan isu Ahmadiyah dan Temanggung menjadi rencana pembubaran organisasi masyarakat.

Apabila presiden kemudian berupaya untuk membubarkan FPI maka pihaknya akan menghimpun tenaga untuk mencegahnya. Bahkan, menggulingkan pemerintahan.

Sumber: Tempo Interaktif

Pemerintah Kecam Ancaman Makar


Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah mengecam keras niat dan ajakan sejumlah ormas yang secara terbuka menyerukan perbuatan makar dalam menyikapi pembubaran ormas yang diinstruksikan Presiden.

“Sungguh disayangkan bahwa beberapa pihak telah memaknai pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai pembubaran ormas secara tidak utuh, bahkan ada yang memunculkan reaksi berlebih,” demikian siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.

Padahal pernyataan Presiden Yudhoyono yang disampaikan saat menghadiri Peringatan Hari Pers Nasional di Kupang tersebut secara jelas menyebutkan ormas yang dimaksud adalah ormas melakukan tindakan kekerasan, pengrusakan atau perbuatan lain yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tindakan tegas yang diinstruksikan Presiden untuk membubarkan ormas yang melakukan tindakan anarkis akan dilakukan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 8 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 1986.

Langkah ini dimaksudkan agar keamanan negara dan ketertiban masyarakat dapat tetap dijaga dan dijamin secara bermartabat, tegas pemerintah dalam siaran persnya itu.

“Segenap bangsa Indonesia khususunya para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan dan segenap warga masyarakat diharapkan tidak terpengaruh dan dapat tetap memelihara kerukunan dan ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sesuai dengan tataran kewenangan dan kapasitas masing-masing,” demikian pemerintah.(*)

M-NLM/A025

Sumber: antaranews.com

SBY Perintahkan Ormas yang Meresahkan Dibubarkan


Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan agar organisasi massa yang menciptakan keresahan ditindak tegas, jika perlu dibubarkan. Pembubaran ormas harus melalui penyelidikan yang komprehensif.

Instruksi Presiden terkuak saat berpidato dalam rangka Hari Pers Nasional di Kupang, NTT, Rabu (9/2/2011). SBY menyatakan, kelompok-kelompok yang terbukti melanggar hukum, melakukan kekerasan, dan meresahkan masyarakat, kepada para penegak hukum agar dicarikan jalan yang sah dan legal untuk “jika perlu melakukan pembubaran.”

Juru Bicara Presiden SBY Bidang Dalam Negeri, Julian Pasha, menyatakan, untuk pembubaran ormas itu ada proses-proses yang dilalui. “Tetapi, perlu diingat Presiden tidak merujuk pada ormas tertentu,” katanya  saat dihubungi detikcom, Rabu (9/2/2011).

Julian mengatakan, Presiden telah memerintahkan polisi untuk  mendalami dan memeriksa berbagai kerusuhan yang terjadi baik di Pandeglang atau pun di Temanggung.

“Dan bila terbukti ada oknum atau organisasi yang melakukan tindakan seperti itu ya harus ditindaklanjuti,” ujarnya.

Termasuk dibubarkan? “Iya termasuk dibubarkan tetapi harus melalui penyelidikan yang komprehensif. Mereka harus ditindak tegas sesuai dengan apa yang mereka lakukan,” jawab Julian.

Ia mengingatkan sekali lagi bahwa Presiden sama sekali tidak menyebut satu golongan mana pun. “Mereka yang terbukti dianggap menciptakan keresahan tentu harus ditindak,” kata Julian.

Sumber: http://www.detiknews.com/read/2011/02/09/123454/1567650/10/sby-perintahkan-ormas-yang-meresahkan-dibubarkan