9 Gereja di Banda Aceh Kesulitan Beribadah


Dampak kewajiban penutupan terhadap sembilan gereja yang menempati bangunan ruko (rumah toko) di Banda Aceh mulai terasa. Minggu (21/10/2012) kemarin, jemaat di sembilan gereja di Banda Aceh tidak menggelar ibadah seperti biasanya.

Salah satu pendeta dari sebuah gereja yang harus ditutup Nico Tarigan dari GBI Penauyong, Banda Aceh, Senin (22/10/2012) mengaku tidak berani menggelar ibadah karena pihaknya telah menandatangani kesepakatan dengan Pemerintah Kota Banda Aceh. Kesepakatan itu salah satunya mewajibkan mereka menutup kegiatan peribadahan karena tidak memiliki izin sebagai gereja.

“Kami harus menutup tempat ibadah karena menyalahi fungsi bangunan bila tetap membukanya, pemkot tidak akan bertanggungjawab jika ada aksi anarkistis. Kami tidak mau mengalami kerugian atau bahkan kehilangan jiwa, maka kami menandatanganinya,” kata Nico.

“Selain itu, sebelum saya pun telah menerima banyak ancaman melalui SMS dari pihak-pihak tertentu yang akan menyerang gereja kami jika kami tetap beribadah di sana,” sambung Nico.

Nico mengisahkan, pada 17 Juni lalu, gerejanya sudah sempat diserang oleh massa yang menentang kegiatan ibadah di gedung tersebut. “17 Juni jam 10.30, ratusan orang datang ke sini, kami tidak ingin kejadian itu terulang lagi, jadi kami tandatangi kesepakatan itu,” kata Nico. “Padahal, kami memakai ruko sebagai tempat untuk beribadah, bukan membangun gereja. Kami tidak mendirikan bangunan gereja, hanya menjalankan ibadah. Seharusnya itu dijamin oleh UUD,” ungkap Nico lagi.

Kesepakatan yang dirancang Pemkot Banda Aceh mengikat terhadap sembilan gereja dan lima vihara yang pengurusnya dikumpulkan dalam sebuah pertemuan tokoh agama di Banda Aceh, sekitar dua minggu lalu. Selanjutnya, kesembilan gereja yang ditutup itu disarankan meminjam gedung kepada empat gereja yang telah memiliki izin, yakni Gereja Katolik, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat (GPIB), Gereja Metodis atau Huria Kristen Batak Protestan (HKBP).

Menanggapi permasalahan ini, Veryanto Sitohang dari Aliansi Sumut Bersatu (ASB) -Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan, memandang, konsep kesepakatan yang dirancang oleh Pemkot Banda Aceh jelas merupakan bentuk pembatasan bagi umat beragama untuk menjalankan ibadah. “Pasal 29 UUD 45 menyatakan, kebebasan beribadah dijamin,” tegasnya.

Terkait perizinan bagi gereja dan vihara yang ditutup, Very memandang, persyaratan yang dituangkan di dalam  Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007 Pedoman Pendirian Rumah Ibadah teramat berat untuk dipenuhi. Sebuah rumah ibadah dapat memperoleh izin jika, mendapat persetujuan dari 120 orang warga sekitar, dengan jumlah jemaat lebih dari 150 orang, mendapat pengesahan dari lurah/kecik, dan ada surat rekomendasi dari Departemen Agama setempat.

“Itu jauh lebih berat dari ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Dua Menteri yang mewajibkan ada izin dari 90 jemaat, dengan dukungan 60 orang warga sekitar. Mereka bukan tidak pernah mengajukan izin, tapi ini sangat sulit dipenuhi,” ungkap Very.

Selain itu, Very pun menegaskan, Pergub Nomor 25 Tahun 2007 seharusnya tidak berlaku bagi rumah-rumah ibadah yang telah berdiri sebelum tahun 2007. ‘Banyak gereja yang sudah ada sebelum peraturan itu, harusnya tidak berlaku surut,” sambungnya. “Pemerintah nasional tidak bisa berdiam diri, masalah seperti ini kan masif di beberapa daerah lain,” tutupnya. (Kompas.com)

Sekelompok massa mengepung Jemaah Gereja Kristen Indonesia (GKI)di Bogor Barat.


http://www.detiknews.com/read/2010/12/26/000211/1532634/10/massa-protes-ibadah-jemaat-gki?9911022

Jakarta – Sekelompok massa mengepung jemaah Gereja Kristen Indonesia (GKI) yang berada di Jalan KH Abdullah Binnuh, Kelurahan Curug Mekar, Bogor Barat. Massa mengepung jemaah yang saat itu sedang merayakan Hari Raya Natal.

“Kejadian sekitar 18.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB tadi, tapi sekarang sudah membubarkan diri,” ujar Anggota Komisi III DPR RI Eva Sundari kepada detikcom, Sabtu (25/12/2010) malam.

Eva sendiri berada di lokasi saat peristiwa pengepungan sejumlah warga tersebut terjadi. Massa menolak kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh jemaah GKI, di kawasan tersebut.

“Mereka berteriak agar jemaah yang sedang melakukan kajian bubar. Tapi ada petugas kepolisian dan satpol PP yang mengamankan sehingga tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi,” terang Eva.

Menurut Eva, pengepungan tersebut berawal dari penolakan warga setempat untuk didirikannya gereja di kawasan itu. Namun pihak gereja sudah mengatongi izin mendirikan bangunan (IMB) untuk mendirikan gereja. Namun rupaya IMB tersebut digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Di PTUN, GKI dimenangkan, sehingga pembangunan bisa dilanjutkan. Pihak yang kalah kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) tapi tiba-tiba pembangunan gereja disegel, padahal PK tidak menghapus eksekusi,” terang politisi PDIP ini.

Buntut peristiwa pengepungan ini, Kapolres Bogor sudah diminta untuk bersikap netral. Pagi ini pun Kapolda Jawa Barat diagendakan hadir dilokasi untuk mencari titik temu terkait persoalan tersebut.

“Kapolres tadi sudah janji akan bersikap netral. Bahkan Kapolda Jawa Barat besok pagi juga akan datang ke lokasi,” imbuhnya.(her/her)

http://nasional.vivanews.com/news/read/195733-jemaat-gki-yasmin-bogor-misa-natal-di-trotoar

Massa yang berdemo mendesak agar perayaan Natal itu dibubarkan dan podium dibongkar.

VIVAnews – Jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, yang terletak di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, didemo puluhan orang. Meski demikian, ratusan jemaat GKI Yasmin tetap melaksanakan hari raya Natal di jalan trotoar depan gedung GKI yang masih dalam sengketa.

“Kami merayakan Natal ini dengan rasa duka dan senang. Senangnya masih merayakan Natal, dan dukanya kami merayakan Natal di jalan trotoar,” kata Alexander Paulus, Majelis Pendamping untuk GKI Yasmin, kepada wartawan, 25 Desember 2010.

Massa yang berdemo mendesak agar perayaan Natal itu dibubarkan dan podium dibongkar. Sementara itu, ratusan petugas kepolisian dari Polres Kota Bogor dan Kedunghalang menjaga ketat gedung GKI Yasmin. Menurut Alexander, walaupun jemaat GKI Yasmin yang sedang merayakan natal ini didemo, jemaat akan tetap beribadah.

Sementara itu, Ahmad Iman, Forum Keluarga Muslim Indonesia (Forkami) Kota Bogor, mengatakan, pihaknya melakukan aksi penolakan perayaan Natal bagi jemaat GKI tersebut. Karena, tempat yang dipergunakan tempat ibadah merupakan fasilitas umum, yakni tempat trotoar.

Selain itu, kata dia, gedung GKI Yasmin belum mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pantauan VIVAnews.com, bangunan sedang disegel oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

“Sebenarnya kami tidak melarang jemaat Nasrani merayakan natal. Asalkan, di tempat yang mempunyai IMB dan bukan tempat umum,” tegasnya.

Sekitar pukul 22.00 WIB, Polres Kota Bogor akhirnya membubarkan jemaat GKI Yasmin dan mengawal mereka hingga pulang ke kediaman. Pengawalan oleh Brimob Kedung Halang dilakukan karena massa yang berdemo masih berkumpul. Pengawalan dilakukan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.
(Laporan: Ayatullah Humaeni l Bogor I hs)

• VIVAnews

49 Persen Warga Tolak Rumah Ibadah Lain


Banyak warga masyarakat Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek yang masih keberatan terhadap pendirian rumah ibadah agama lain di lingkungan tempat tinggalnya.

Meski demikian, banyak pula yang menerima.”49,5 persen responden tidak dapat menerima keberadaan rumah ibadah agama lain. Ini adalah angka yang sangat tinggi bagi bangsa Indonesia yang pluralis.

Sementara 45 persen lainnya menerima dan 5,5 persen tidak tahu/tidak menjawab,” kata peneliti dari Setara Institute, Ismail Hasani, saat membacakan hasil survei Radikalisasi Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat, Rabu (22/12/2010) di Jakarta.

Berdasarkan domisili responden, penolakan terhadap rumah ibadah agama lain terjadi di Jakarta Pusat, Tangerang, Depok, Bogor, dan Bekasi (62-74 persen). Sementara empat kotamadya lainnya di Provinsi DKI Jakarta cenderung menerimanya (51-60,5 persen).

Soal pendirian rumah ibadah, sebagian besar warga Jabodetabek menilai agar jangan diatur oleh pemerintah atau kalangan pemuka agama saja. “Sebanyak 53,4 persen responden menyatakan, pendirian rumah ibadah perlu diatur sesuai kesepakatan bersama antara pemerintah dan para pemuka agama,” kata Ismail.

Ia pun menduga hasil survei ini sejalan dengan keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Dalam FKUB, unsur pemerintah dan unsur masyarakat bergabung memutuskan hal-hal terkait pendirian rumah ibadah.

“Pola ini sangat diharapkan para warga untuk mencapai toleransi dalam hal pendirian rumah ibadah walau Peraturan Bersama Menteri (PBM)-nya tetap diskriminatif,” terang Ismail.

Survei yang oleh diadakan Setara Institute pada September-Oktober 2010 ini mengambil 1200 responden yang didominasi oleh kelompok usia 40 tahun ke bawah (70,8 persen). Responden tersebar di Jakarta Pusat (8,3 persen), Jakarta Timur (12,5 persen), Jakarta Utara (12,5 persen), Jakarta Selatan (16,7 persen), dan Jakarta Barat (16,7 persen). Ditambah masing-masing 8,3 persen yang tinggal di Bekasi, Tangerang, Bogor, dan Depok.

Dari seluruh responden, 89,2 persennya beragama Islam, diikuti Protestan (5,2 persen), Katolik (3,7 persen), Hindu (0,2 persen), dan Buddha (1,2 persen) serta Konghucu (0,1 persen).
(Kompas.com)