Kasus Intoleransi, Demokrat Salahkan Pemuka Agama


Partai Demokrat menampik anggapan Pendeta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia, Palti Panjaitan tentang sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai tak berbuat banyak dalam mengatasi kasus-kasus intoleransi antar umat beragama di Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf justru mempertanyakan peran para pemuka agama selama ini.

“Ini bukan cuma tugas SBY. Ini tugas pemuka agama. Bagaimana dia menenangkan umatnya,” ujar Nurhayati, di Kompleks Parlemen, Senin (30/9/2013)

Nurhayati mencontohkan kasus kelompok Syiah di Madura. Menurutnya, kasus itu tak perlu berlarut-larut selama penanganan oleh pemuka agama bisa dilakukan efektif. Ia pun mengklaim toleransi antar umat beragama di Indonesia adalah yang paling indah.

“Coba lihat kontes Miss World bisa berjalan dengan baik. Coba kalau MTQ di bawa ke negara lain? Apakah bisa sama sikapnya seperti kita di Indonesia,” ucapnya.

Ia menyatakan kecewa dengan pernyataan pemuka agama yang menyudutkan SBY. Pernyataan soal intoleransi di Indonesia, kata Nurhayati, justru memojokkan citra negeri sendiri.

“Kurang apa SBY? Di Kemenag, semua agama ada. Cek di tempat lain, apa seperti itu? Siapa yang persoalkan toleransi di Indonesia?” katanya.

SBY diminta belajar soal toleransi

Sebelumnya, Pendeta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia, Palti Panjaitan, prihatin dengan sejumlah tindakan intoleransi di Tanah Air. Ia mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seharusnya belajar dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) soal toleransi yang dinilainya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi beragama selama hampir setahun menjabat.

Salah satunya, kata Palti, sikap Jokowi merespons penolakan warga atas penempatan Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Susan mendapatkan penolakan dari sekelompok warga karena alasan agama yang dianutnya. 

“Statement Jokowi jelas, Lurah Susan tidak akan dipindah karena isu agama. Tapi kalau kinerja jelek baru akan dipindah,” kata Palti kepada Kompas.com, Senin (30/9/2013).

Contoh lainnya, kata dia, persoalan Gereja Katolik di Tambora. Menurutnya, beberapa pihak juga mendesak gereja tersebut ditutup. Namun, Jokowi menolaknya. Sikap Jokowi tersebut, menurut Palti, kontras dengan sikap SBY. Selama menjabat Presiden, ia menilai banyak tindakan intoleransi terjadi dan Presiden SBY tak banyak bertindak.

“Kalau Presiden SBY, tidak ada (bertindak) seperti itu,” ujar Palti.

Palti pun mencontohkan kasus intoleransi yang menimpa gerejanya, Gereja Filadelfia, Bekasi, dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin. Sudah dua tahun gereja tersebut disegel karena perkara yang tidak jelas sehingga jemaat tidak dapat beribadah di gereja tersebut. Secara rutin, mereka pun memilih beribadah di depan Istana setiap dua minggu sekali. Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan sedikit pun dari Presiden SBY.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2013/09/30/1447008/Kasus.Intoleransi.Demokrat.Salahkan.Pemuka.Agama.

Menteri Agama Salahkan Umat Kristen Terkait Penutupan Gereja


Menteri Agama Suryadharma Ali mempersalahkan umat Kristen terkait penutupan beberapa gereja di tanah air, dengan mengatakan bahwa mereka telah mempolitisasi masalah yang sebenarnya bersifat administratif.

Suryadharma menjelaskan umat Kristen di tanah air bukan satu-satunya yang bermasalah dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tempat-tempat ibadah mereka, tetapi mereka mendapat lebih banyak perhatian karena mereka berbicara kepada media.

Menteri itu mengatakan umat Islam di beberapa daerah di tanah air dimana mereka adalah minoritas, seperti di Bali, Sulawesi Utara, dan NTT, telah mengalami tantangan yang sama ketika mencoba mendapatkan IMB masjid.

“Tapi, mereka tidak bicara kepada media. Mereka juga tidak memprotes atau mengadakan doa di depan Istana Presiden. Persyaratan memperoleh IMB hanya persoalan administratif, tidak ada hubungan  dengan isu politik,” kata Suryadharma.

Suryadharma merujuk kepada Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin Bogor, Jawa Barat, dan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia Bekasi, yang telah melakukan kebaktian hari Minggu di depan Istana Presiden sekitar lebih dari setahun tahun terakhir karena pemerintah daerah telah menyegel gereja-gereja mereka terkait IMB.

HKBP Filadelfia telah terlibat dalam sengketa IMB dengan penduduk lokal di desa Jejalen Jaya selama bertahun-tahun karena penduduk setempat menolak untuk mengizinkan gereja dibangun di lingkungan mereka.

Penduduk setempat telah mencegah anggota HKBP melakukan kebaktian hari Minggu di gereja mereka.

Terkait gereja GKI Yasmin, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 127 /PK/TUN/ 2009 pada 9 Desember 2009 telah memenangkan GKI Yasmin, namun  Pemerintah Kota Bogor tidak melaksanakan putusan MA, malah mencabut IMB GKI Yasmin pada 11 Maret 2011.

Suryadharma juga menyatakan Peraturan Bersama (Perber) dua menteri tahun 2006, yang mengatur pembangunan tempat ibadah semua agama di negeri ini, termasuk gereja, memiliki persyaratan yang ketat hanya untuk mencegah konflik sosial.

Keputusan itu dikeluarkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, menyatakan, sebuah tempat ibadah harus memiliki minimal 90 jemaat dan memiliki dukungan setidaknya 60 penduduk setempat yang tinggal di sekitar tempat ibadah.

“Saya sangat kecewa dengan menteri ini. Dia benar-benar tidak memiliki gagasan tentang masalah kami karena kami harus berbenturan akibat Perber tersebut,” kata Pendeta Palti Panjaitan dari HKBP Filadelfia.

Secara terpisah, Bona Sigalingging dari GKI Yasmin mengatakan pernyataan Suryadharma mengindikasikan pemerintah telah secara tidak langsung melegitimasi diskriminasi agama.

“Menteri seharusnya tidak memuji aksi mereka yang telah memilih diam setelah gagal mendapatkan IMB untuk mendirikan rumah ibadah mereka. Dia seharusnya mendesak semua lembaga pemerintah untuk memberikan hak warga mereka untuk beribadah.”

Sumber: Indonesiaucanews.com dan thejakartapost.com

Menjaga Keutuhan Bangsa


Oleh Mohamad Burhanudin

Sebagai bangsa yang sangat beragam, perpecahan menjadi ancaman yang paling rawan di negeri ini. Ancaman tersebut tak hanya secara vertikal, tetapi juga horizontal. Karena itu, membangun nilai-nilai kebangsaan secara terus-menerus dan penghargaan atas nilai pluralisme menjadi sesuatu yang tak bisa ditawar-tawar lagi guna menjaga keutuhan bangsa. 

Hingga Indonesia berusia 67 tahun, problem kebangsaan belum kunjung usai. Bahkan, di masa Reformasi, saat nilai-nilai demokrasi semestinya memberikan landasan bagi hadirnya keindonesian baru yang humanis dalam pluralisme, retakan-retakan justru merebak.

Lepasnya Timor-Timur, entakan-entakan etnonasionalisme yang tak kunjung usai di Papua dan Aceh, konflik antarkampung, lunturnya toleransi beragama, konflik sektarian, dan fundamentalisme adalah di antara bentuk retakan-retakan itu.

”Jika persoalan kebangsaan ini tak segera dikelola dengan baik, bukan mustahil kita akan pecah seperti Yugoslavia,” kata dosen antropologi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Teuku Kemal Fasya.

Lalu, di mana sebenarnya letak kesalahan kita dalam berbangsa? Apa yang semestinya kita lakukan agar retakan-retakan itu tak berkembang menjadi keping-keping kehancuran? Berikut wawancara Kompas dengan Kemal Fasya.

Di mana letak persoalan nasionalisme kita saat ini?

Jika kita kembali merekonstruksi nasionalisme Indonesia, sebenarnya nasionalisme yang kita kenal hingga saat ini adalah bentuk heroisme yang hadir hanya di Pulau Jawa. Nasionalisme yang menunjukkan proses berbangsa secara keseluruhan ini tak ada. Nasionalisme yang ada baru merupakan pergulatan elite dan tokoh-tokoh di Jawa. Soekarno, Hatta, Syahrir adalah ”bapak bangsa” yang bergulat membangun nasionalisme keindonesiaan di Jawa. Meskipun Hatta dan Syahrir dari Minang, pergulatan mereka di Jawa.

Di masa Soeharto, bangunan nasionalisme kejawaan ini kemudian dipadu dengan alat represif. Pada masa Orde Baru itu, nasionalisme kemudian juga menjadi alat eksploitasi sumber daya alam di daerah tanpa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Timbullah masalah-masalah seperti di Aceh, Papua, dan Maluku. Muncullah subnasional yang terluka, mereka bagian Indonesia yang terluka. Di Aceh masih beruntung terjadi perdamaian tahun 2005, tetapi tidak di Papua.

Nasionalisme seperti apa yang perlu dikembangkan saat ini?

Saya pernah wawancara elite dan masyarakat di Kepulauan Natuna. Daerah ini tak pernah punya trauma konflik, berbeda dengan di Jawa atau di tempat lain yang pernah ada fragmen-fragmen amuk. Mereka secara alami menumbuhkan nasionalisme mereka sendiri. Jauh dari pusat kekuasaan.

Jauh dari pusat pembangunan dan lebih dekat dengan negara lain, tetapi tak serta-merta mereka kehilangan nasionalisme keindonesiaan. Kebaikan-kebaikan sosial dan kultural di daerah pinggiran yang seperti inilah yang juga semestinya diangkat ke sentral untuk membentuk nasionalisme Indonesia yang baru.

Saya yakin, di daerah-daerah lain juga memiliki begitu banyak kebaikan kultural dalam berindonesia. Jadi, jangan selalu gunakan simbol dan logika Jawa dalam membangun nasionalisme yang beragam ini.

Bagaimana mengelola subnasional-subnasional yang terluka?

Mau tidak mau kita harus memperbaiki pendekatan dan pembangunan yang lebih baik dengan subnasional yang terluka. Selama ini, suara-suara yang masih muncul di Papua ataupun Aceh, Jakarta hanya mengakui Papua dan Aceh sebagai sekadar mempunyai sumber daya alam. Infrastruktur kurang dibangun. Banyak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, lokalitas yang terluka ini juga belum banyak diajak bicara untuk mengatasi problem mereka, hanya sekadar diberi otonomi khusus, tetapi suara-suara mereka tak didengar, tak diindahkan.

Dimulai dari mana untuk membangunnya kembali?

Jakarta jangan jadi determinan. Libatkan seluruh komponen bangsa. Harus ada demitologisasi terhadap mitos-mitos kebangsaan kita, seperti Sumpah Pemuda. Bangun dasar nasionalisme yang sesuai kondisi sekarang. Nasionalisme harus didudukkan dengan terlebih dahulu mengajak bicara wilayah-wilayah pinggiran.

Bagaimana dengan ancaman sektarianisme?

Pada masa Orba, persatuan bersifat artifisial karena digerakkan militer. Ketika militer tidak punya kuasa sekuat masa Orba, ikatan semu militer itu mengendur. Seiring dengan itu, toleransi merenggang dan batas-batas antara agama bertumbuh, dan penyakit sektarianisme menyebar di mana-mana.

Mengapa bisa begitu?

Dalam sosiologi, ini disebut inferiority complex. Jadi, orang yang dulunya sering ditindas, kemudian ketika penindasnya hilang, dia menjadi penindas baru. Inferiority complex ini pun menjadi superiority complex. Ini terjadi di mana-mana, Aceh yang dulu ditindas Jakarta, ketika penindasnya hilang, elite-elitenya menjadi penindas bagi kelompok lain. Keberagaman yang dulu dikontrol negara, kini menikmati kebebasannya dan mayoritas menindas. Ini bahaya dari psikologi ketertekanan yang lama. Tetapi, ini bukan watak bangsa, ini sesuatu yang disebabkan desain politik tertentu. Kalau kita baca sejarah Kerajaan Aceh, pluralisme begitu dijaga. Bahkan, di Aceh ada lokalisasi minuman keras dan judi. Jambo Tape (salah satu daerah di Banda Aceh) itu kan daerah yang dulu dipakai untuk menjual minuman keras. Punayong menjadi wilayah chinatown. Jadi, dulu ruang untuk masyarakat minoritas di tengah mayoritas. Lha, sekarang kok kita menindas. Padahal, kita punya sejarah yang pluralis.

Bagaimana dengan syariat Islam di Aceh?

Saya lihat syariat Islam di Aceh mengalami proses domestikasi. Yang disebut dengan syariat Islam ini kemudian hanya menyangkut busana, judi, dan minuman keras. Padahal, yang dimaksud syariat Islam ini adalah masyarakat yang satu dan bisa menjadi masyarakat yang darussalam, masyarakat yang damai. Mengapa dimensi tentang penyelamatan lingkungan tak masuk dalam syariat Islam? Padahal, itu paling banyak berhubungan dengan kemaslahatan umat. Korupsi pun tak masuk. Kebaikan bersama itu kenapa tak dimunculkan dalam syariat Islam, ini yang menjadi aneh. Islam seharusnya dipahami secara komprehensif.

Apa solusinya?

Solusi dari persoalan kerukunan adalah dialog yang tanpa intimidasi. Selama ini apakah sudah terjadi dialog, yang saya dengar justru terjadi intimidasi-intimidasi. Ini bukan sesuatu yang syar’i. Islam itu tak pernah mengajarkan intimidasi.

Ketika semakin banyak organisasi keagamaan dijadikan sebagai badan atau dinas, itu sudah sangat sarat kepentingan politik dan ekonomi. Semua dianggarkan, diinstitusionalkan, dan akhirnya Islam yang muncul dari bawah tidak ada lagi. Islam muncul dari institusi-institusi yang sarat kepentingan politik dan ekonomi. Dibuat badan kan orientasinya menjadi anggaran. Jadilah Islam yang birokratis, bukan Islam yang kaffah.

Mulai dari mana untuk menyelesaikannya?

Mulailah dari diri sendiri, keluarga, dan komunitas, bukan dari proyek, dinas, dan anggaran. Ketika begitu banyak anggaran yang diberikan untuk otoritas keagamaan ini, apakah kehidupan beragama di tengah keberagaman ini lebih baik? Kenyataannya tidak. Kalau saya komparasikan dengan masa kecil saya, masih lebih baik dulu ketika belum ada banyak lembaga-lembaga. Ada seruan etis kepada anak-anak dari guru mengaji, itu lebih hidup pada masa dulu daripada sekarang. Gerakan Islam yang lebih kultural tak ada lagi.

Bagaimana menyandingkan Islam dan nasionalisme?

Kalau proyek Islam dan nasionalisme bisa berjalan, bagaimana menempatkan Islam itu di ruang publik tanpa harus merongrong kelompok lain. Menjadi kelompok sosial yang humble dengan masyarakat, menyatu dengan proyek nasionalisme.
(Kompas cetak, 1 Des 2012)

Kronologi Peristiwa Bermasalah Seputar Gua Maria Giri Wening


KRONOLOGI PERISTIWA BERMASALAH SEPUTAR GUA MARIA GIRI WENING :

1. Bulan April yang lalu Gua Maria ini masuk ke dalam majalahnya Hisbut Tahrir Indonesia. Dan sejak itu diawasi oleh polisi dan intel.
2. Gua Maria sendiri diterima oleh warga sekitar. IMB memang sedang diurus bersama pendirian tempat. dalam pertemuan dg Pemkab 4 Mei 2012 tidak ada warga dan perangkat desa, camat hingga Pemkab yang menolak. Tidak ada masalah. Semua diijinkan.

3. Ketua PAC PAN Kec Gedangsari bernama Parman mengadakan tabligh akbar tanggal 6 Mei 2012, dengan mengundang 1000 oang massa terutama dari KOKAM, HTI, FUI, MMI, dan FJI. Pengurus tabligh diundang untuk diminta tanggungjawab penuhnya ke kepolisian dan TNI.

4. karena ancaman tabligh, gua memang ditutup sementara dg garis polisi, dan dijaga ketat, BUKAN DISEGEL sebagaimana ditulis ngawur oleh seseorang di Kompasiana. Bersama umat setempat, warga, Banser, dan aparat berjaga bersama. Massa radikal sudah berdatangan beberapa hari sebelumnya di sekitar Gua, mereka keluar kalau malam hari.

5. Tabligh berlangsung tgl 6 Mei, mulai jam 10 pagi, dihadiri sekitar 800 orang. Aparat nampak siap dan membantu. Di jalan masuk ke lokasi Goa di awasi dan diblokade ketat aparat, Baik akses masuk via Klaten (wedhi) maupun via Gunungkidul (Pathuk). Gereja dan obyek ziarah di Gunungkidul dan Wedi juga dijaga aparat. Massa mendesak untuk membongkar Gua tetapi ditolak. Mereka berjanji akan kembali lagi.

6. Tidak ada serangan apapun baik siang maupun malam hari (jam 22.00) sebagaimana diisukan semalam, semua aman terkendali.

7. Sudah ada koordinasi yang sangat baik antara Gereja, aparat, Aktivis lintas iman, NU, dan warga setempat. Sampai saat ini lokasi masih dijaga ketat oleh polisi, tentara, dan teman-teman muda NU (yang Katolik muda hanya teman-teman lokal di sana).

8. Mohon teman-teman tidak terpancing dan ikut memperkeruh suasana dengan menyebarkan hal hal yang tidak benar. Sms doa dan lain sebagainya, kiranya tidak perlu disebarluaskan karena hanya akan memperbesar ketegangan sebagaimana yang mereka harapkan.

Lilik K (OMK) – milis APIK

Atas Nama Agama


Azyumardi Azra

Anarkisme dan terorisme atas nama agama merupakan salah satu gejala sosio-religius paling menonjol sejak awal milenium 21. Gejala ini terus berlanjut di berbagai bagian dunia, khususnya di negeri semacam Afganistan, Irak, Pakistan, dan—sayangnya—juga di Indonesia.

Di negara kita, ketika terorisme kelihatan kian berhasil diatasi aparat kepolisian, anarkisme atas nama agama cenderung terus bertahan, yang sewaktu-waktu menampilkan diri dalam skala mengkhawatirkan.

Namun, gejala mengkhawatirkan itu kini terlihat berhadapan dengan gejala lain, yaitu bahwa masyarakat Indonesia yang cinta damai tampaknya tidak bisa lagi menerima aksi kekerasan. Hal ini terlihat, misalnya, dari penolakan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah atas kedatangan sejumlah petinggi Front Pembela Islam (FPI) di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, 11 Februari. FPI yang tidak menerima kejadian yang tidak menyenangkan bagi mereka segera melaporkan Gubernur Kalteng dan Kapolda Kalteng serta dua pimpinan komunitas Dayak kepada pihak kepolisian.

Peristiwa Palangkaraya itu kelihatan menjadi titik katalis penolakan terhadap anarkisme yang kerap dilakukan FPI. Ini terlihat dari aksi kalangan masyarakat bertema ”Indonesia Tanpa FPI” di Bundaran HI, Jakarta, 14 Februari, yang kemudian disusul pernyataan para pimpinan NU, Muhammadiyah, Ansor, dan Pemuda Muhammadiyah yang menolak anarkisme FPI. Mereka beserta pejabat tinggi—mulai dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai Menko Polhukam Djoko Suyanto—mengimbau agar FPI melakukan introspeksi.

Hemat penulis, imbauan pimpinan ormas Islam dan pejabat tinggi yang juga Muslim, dari perspektif Islam, seyogianya dipandang pimpinan dan massa FPI sebagai taushiyyah bi al-haq, pesan kebenaran sesama Muslim. Sikap terbaik yang bisa diambil FPI adalah merenungkannya dengan kepala dingin sembari bermuhasabah atau introspeksi diri, yang juga sangat ditekankan Islam.

Agama terlihat jahat

Mengapa harus ada kekerasan atas nama agama? Para pemimpin FPI biasanya menyatakan, aksi kekerasan adalah bagian dari dakwah nahi mungkar, mencegah masyarakat dari kemungkaran dan maksiat. Dalam pemahaman FPI, ormas-ormas Islam lain dalam menghadapi kemungkaran lebih terpaku pada amar makruf, menyeru kepada kebaikan yang sering tidak efektif. Bagi FPI, nahi mungkar paling efektif dilakukan dengan menggunakan yad, ”tangan” atau kekuatan.

Lebih jauh FPI berargumen, mereka ”terpaksa” menggunakan ”tangan” karena menurut mereka aparat kepolisian tidak peduli dan gagal memberantas maksiat, semacam judi dan pelacuran, yang kian merajalela. Atau, bahwa pemerintah tidak tegas atau gagal membubarkan komunitas agama, semacam Ahmadiyah, yang dalam pandangan mereka menyimpang dari Islam. Oleh karena itu, bagi FPI tidak ada jalan lain kecuali menyelesaikan berbagai masalah tersebut dengan ”tangan” mereka sendiri.

Tujuan yang ingin dicapai FPI boleh jadi sah dalam pemahaman Islam tertentu. Akan tetapi, jumhur (mayoritas) ulama menolak penggunaan yad yang dalam praktiknya sering terwujud dalam kekerasan.

Bagi para ulama otoritatif, umumnya, dakwah sebagai upaya menyeru kepada kebajikan dan mencegah atau memberantas kemungkaran harus berdasarkan pada hikmah (kebijakan), maw’izah hasanah (pelajaran yang baik), dan mujadalah (diskusi dan perdebatan yang beradab), seperti digariskan Al Quran, Surat 16 al-Nahl, ayat 125.

Jika tidak berdasarkan ketiga prinsip ini dan sebaliknya lebih menekankan kekuatan, meminjam kerangka Charles Kimball (When Religion Becomes Evil, 2003), Islam bisa terlihat ”jahat” dan menakutkan bagi banyak orang, termasuk mayoritas umat Islam sendiri. Kimball dengan mengangkat pengalaman Yudaisme, Kristianitas, dan Islam sepanjang sejarah mengingatkan, setiap agama ini dapat mengalami kerusakan dan menakutkan ketika di kalangan penganutnya ada lima gejala dan pertanda berikut.

Pertama, klaim kebenaran absolut oleh individu dan kelompok bahwa pemahamannya sendiri paling benar dan mereka saja yang punya akses kepada kebenaran.

Kedua, penetapan waktu sekarang sebagai paling pas bagi individu atau kelompok yang mengklaim memiliki restu Tuhan untuk mengakhiri segala kemungkaran.

Ketiga, taklid buta pada pemahaman, ketentuan praktik keagamaan, dan komando tertentu.

Keempat, menghalalkan cara apa pun untuk melakukan perubahan yang diyakini diperintahkan Tuhan.
Kelima, pemakluman holy war (jihad) terhadap individu atau kelompok yang dianggap ”menyimpang” dari agamanya sendiri atau untuk menyucikan dunia dari kemungkaran.

Adanya kelima gejala itu di lingkungan ketiga agama tadi pastilah tak representatif mewakili agama-agama tersebut. Namun, jelas gejala itu sedikit banyak memberikan kontribusi bagi adanya prisma citra negatif bagi agama bersangkutan.

Penanganan komprehensif

Anarkisme atas nama agama tidak berdiri sendiri. Meski pemahaman keagamaan seperti di atas terbukti membawa ke dalam kekerasan, ada faktor-faktor lain yang membuat kekerasan atas nama agama menjadi lebih mudah terwujud dan bahkan meningkat dari waktu ke waktu.

Salah satu faktor pokok adalah lemahnya penegakan hukum di Tanah Air dalam disorientasi kebebasan masyarakat, berbarengan dengan penerapan demokrasi. Eksplosi kebebasan terbukti tidak disertai peningkatan kapasitas aparat kepolisian untuk menjamin tegaknya penghormatan kepada hukum, ketertiban dan keadaban secara tegas, berkesinambungan, dan konsisten.

Disorientasi, fragmentasi, dan kontestasi politik di kalangan para pejabat tinggi untuk mendapat simpati massa membuat mereka tidak jarang mengirim pesan keliru kepada publik. Ini terlihat, misalnya, kecenderungan kalangan pejabat tinggi untuk lebih bersikap akomodatif dan kompromistis terhadap ormas anarkistis. Sikap seperti ini pada gilirannya membuatnya merasa ”di atas angin” dan seolah memiliki kekebalan (impunity) di depan hukum.

Mempertimbangkan berbagai faktor itu, perlu dilakukan penanganan komprehensif sejak dari reorientasi pemahaman keislaman dan praksis dakwah yang lebih dapat diterima publik secara keseluruhan, penguatan penegakan hukum, sampai pada peneguhan sikap para pejabat publik untuk tidak permisif terhadap anarkisme. Jika tidak, bukan tidak mungkin anarkisme atas nama agama terus berkelanjutan.

Azyumardi Azra Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Anggota Council on Faith, World Economic Forum, Davos

Sumber: Kompas, Sabtu, 25 Februari 2012

Masa Depan Demokrasi Kita


leh Franz Magnis-Suseno, SJ.

Tiga belas tahun lalu Presiden Habibie—hanya seminggu sesudah ia diangkat—dengan berani membuka keran demokrasi. Setengah tahun kemudian, Sidang Istimewa MPR mengangkat hak-hak asasi manusia ke tingkat konstitusional. Pada 1999, Indonesia melakukan pemilihan umum bebas pertama sejak 1955. MPR pilihan 1999 itu lalu mengamandemen UUD 1945 untuk mengamankan demokrasi di Indonesia pasca-Orde Baru.

Belum pernah dalam sejarah Indonesia terdapat konsensus sedemikian luas bahwa Indonesia harus betul-betul demokratis. Sampai sekarang belum ada satu kelompok sosial politik berarti yang menolak demokrasi. Konsensus itu dibenarkan dalam keberhasilan pelaksanaan dua pemilu: 2004 dan 2009.

Kecewa

Namun, antusiasme semula sekarang menguap. Kekecewaan mendalam, bahkan rasa putus asa, semakin mengambil alih. Otonomi daerah ternyata menghasilkan otonomisasi korupsi. Pilkada bisa menjadi sumbu konflik etnis dan agama.

Perekonomian meski pada hakikatnya tangguh, tidak mencapai kapasitas yang sebenarnya: mungkin dihambat oleh pengabaian ekonomi rakyat, kerapuhan infrastruktur, dan hambatan-hambatan dari birokrasi yang korup.

Hak-hak asasi manusia yang menjadi dasar harkat etis demokrasi masih tetap banyak diabaikan. Di daerah-daerah yang jauh, kekerasan aparat terhadap rakyat masih terjadi.Yang amat mengkhawatirkan: negara semakin gagal menjamin kebebasan beragama dan beribadah minoritas-minoritas. Kecaman elite terhadap kekerasan atas nama agama tinggal verbal.

Di basis intoleransi, bahkan kebencian terhadap mereka yang berbeda meluas. Kelompok-kelompok yang ajarannya dicap sesat oleh mayoritas diancam dengan kekerasan dan—malu-malu!—tidak dilindungi oleh negara. Pengaruh ekstremisme eksklusivis dibiarkan meluas. Bahwa dalam negara hukum, pemerintah pusat tidak mampu menjamin bahwa keputusan Mahkamah Agung mengenai hak beribadat dilaksanakan (Gereja Yasmin di Bogor) adalah mengkhawatirkan dan memalukan.

Yang paling serius adalah politik duit di kelas politik. Sindiran miring bahwa sila pertama sudah diubah menjadi ”keuangan yang maha esa” mencerminkan persepsi masyarakat tentang para politisi. Persepsi ini—kalau tetap—akan menghancurkan demokrasi—dan negara Pancasila—kita.Kelas politik dipersepsi kongkalikong dalam sebuah konspirasi untuk merampas kekayaan bangsa. Seakan-akan negara sudah jatuh ke tangan sebuah mafia. Korupsi yang muncul di Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam masyarakat dipersepsi sebagai hanya puncak gunung es. Sistem yudikatif dan aparat kepolisian dianggap korup.

Paling gawat adalah jatuhnya harkat moral Dewan Perwakilan Rakyat di mata rakyat yang seharusnya diwakili. Di sini urat nadi demokrasi kena. Kemalasan mencolok para anggota DPR, jumlah mereka yang terlibat dalam perkara korupsi, fakta bahwa wakil rakyat menjadi calo proyek, reaksi marah waktu KPK mulai meneliti mafia Panitia Anggaran Negara, kenyataan bahwa pembuktian positif asal usul kekayaan tidak mau diperundangkan, usaha mencolok untuk memperlemah KPK (yang kalau mereka korup memang masuk akal): semua itu memberi kesan bahwa tempat tepat DPR bukan di Senayan, melainkan di Salemba dan Cipinang.

Pada saat yang sama, kepemimpinan nasional kelihatan tidak mau atau tidak mampu mengambil tindakan-tindakan yang diharapkan.

Pada 1955 pernah ada situasi yang mirip. Pemilu tahun itu berhasil, tetapi tidak berhasil mengatasi masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia waktu itu. Akhirnya, empat tahun kemudian, Presiden Soekarno mengakhiri demokrasi pertama Indonesia itu, menyatakan diri ”Pemimpin Besar Revolusi” (Pembesrev), dan menempatkan bangsa Indonesia ke suatu jalur dinamika politik yang menghasilkan tragedi nasional teramat mengerikan pada 1965 serta 32 tahun pemerintahan Orde Baru.

Belajar demokrasi dengan berdemokrasiAda bisik-bisik bahwa satu-satunya jalan keluar dari segala kebusukan itu adalah sebuah revolusi. Lalu, perlu dibentuk pemerintahan sementara, diadakan perubahan konstitusional, akhirnya pemilihan umum.

Namun, apa mereka tahu apa yang mereka bisikkan? Yang mungkin di Indonesia bukan sebuah revolusi, melainkan kerusuhan. Siapa yang berwenang memegang pemerintahan sementara? Apa kita mau militer berkuasa kembali? Atau pemerintahan seorang strongman? Apa kita ingin suatu situasi seperti sekarang di Mesir?

Melawan khayalan-khayalan macam itu kiranya perlu disadari bahwa pemecahan-pemecahan mendadak paksa-paksa bukan jalan keluar. Demokrasi hanya dapat dipelajari dengan berdemokrasi dan, untuk itu, kita harus bertolak dari apa yang sudah tercapai dalam 13 tahun terakhir.

Hanya dengan maju di jalan demokratis yang digariskan oleh reformasi, bangsa Indonesia yang majemuk dapat menjadi kukuh bersatu, maju ke arah kesejahteraan yang adil dengan menjamin harkat kemanusiaan segenap warga.

Tak ada alternatif terhadap langkah-langkah kecil korektif. Perbaiki sistem kepartaian! Akhiri sistem kampanye yang memaksakan calon politisi untuk mencari duit miliaran! Perkuat posisi Presiden— kalau kita tetap mempertahankan sistem presidensial—tanpa memperlemah unsur- unsur demokratis! Jalankan reformasi-reformasi, misalnya menyangkut pilkada!

Memang kita tidak boleh putus asa. Dari DPR sekarang kita tagih sisa tanggung jawab kebangsaan yang masih mereka punya agar mereka berani mereformasi diri dan mengubah struktur-struktur yang menunjang politik duit.

Dan, Presiden masih punya dua tahun lebih. Sekarang saatnya Presiden membuktikan diri dengan berani mengambil tindakan-tindakan yang decisive. Beliau pasti akan didukung oleh rakyat.

Franz Magnis-Suseno, SJ Guru Besar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta​
(Kompas, 17 Januari 2012)

Ummat Islam Tuntut Penghentian Pembangunan Gereja Theresa di Cikarang


Ribuan ummat Islam  dari berbagai Organisasi  Islam, lembaga dan gerakan serta pengurus masjid dan musollah,  melakukan unjuk rasa di depan Kantor Pemda Kabupaten Bekasi, Kamis (29/12).

Ummat Islam menuntut dihentikannya pembangunan gereja Katolik Paroki Bunda Teresa  yang berlokasi di Lippo Cikarang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

Aksi yang dikordinir Forum Ukhuwah Islamiyah dan Front Pembela Islam (FPI) Bekasi ini menolak dengan keras dan tegas pembangunan gereja Paroki Bunda Theresa.

Menurut Kosim Nurseha, pembangunan gereja itu diduga belum mendapat ijin baik dari FKUB, MUI, Kantor Kementeraian Agama dan Pemeritah Kabupaten Bekasi.

Dikatakan, kalaupun panitia pembangunan gereja itu sudah memproses ijin pembangunan, namun diduga kuat data yang diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan ijin pembangunan geraja sarat manipulasi data.

Kalau merujuk pada SK Kementerian Dalam Negeri dan dan Kementerian Agama nomor. 8 dan 9, syarat untuk  memperoleh ijin  mendirikan rumah ibadah harus mendapat persetujuan lingkungan sebanyak 90 dan sedikitnya didukung 60 orang yang akan menggunakan gereja tersebut. Persyaratan itu harus dibuktikan dengan poto copy KTP dan tandatangan warga yang telah memebri dukungan, papar Kosim.

Kuat dugaan dukungan dari lingkungan itulah yang sangat mungkin akan dipalsukan. Sebab pemalsuan yang sama sering terjadi seperti kasus Ciketing di Kota Bekasi dan kasus gereja Yasmin di Bogor.

Dugaan pemalsuan data itu diperkuat dengan adanya kegiatan pembangunan di lokasi pembangunan gereja tersebut. Tiang-tiang pancang sudah diberdiri sejak 5 September lalu.

“Kami meminta agar gereja itu di Sterilkan pembangunan” kata Kosim Nurseha.

Oleh karena ummat Islam meminta agaar pihak gereja mecabut tiang pancang yang telah ditanam. Dan sampai  kemarin pekerjaan areal parkir gereja  terus berlangsung, ungkap Kosim Nurseha.

Selain menuntut penghentian pembaangunan gereja Katolik Bunda Theresa itu para pengunjuk rasa juga meminta ditertibkannya semua gereja liar yang belakangan ini marak di kab Bekasi.

Aksi unjuk rasa tersebut juga meminta implementasi Perda  No.07 tahun 2007, yang Sudah disahkan beberapa tahun lalu. Tapi kenyatanya tempat maksiat terus tumbuh bagai jamur di musin hujan.

’Jangan sampai Kab. Bekasi menjadi kota maksiat. Itu sebabnya kami meminta pemerintah agar meenertibkan tempat maksiat tersebut, pinta Kosim.

Jika tuntutan ummat Islam tidak terima maka masa akan melakukan aksi yang jumlahnya jauh lebih besar. Aksi itu akan dilakukan dengan jalan kaki menuju Pemerintah Kabupaten Bekasi pada januari 2012 mendatang.

Sebelum Massa ummat Islaam bergerak menuju kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi massa sempat menutup gerbang tol Cikarang Barat yang mengakibatkan terjadi kemacetan lalu lintas hingga ke jalan tol.

Saat ini tengah dilakukan pertemuan di ruang Sekda, dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Dadang Mulyadi dengan Pimpinan FPI Bekasi Raya Ustad Murhali Barda, K.H. KOsim Nurseha, dan KH. Ahmad Mustofa, dari Fukhis.(Ardi Mahardika/Inas).
(Daktacom)