Hidup Ber-agama dan Ber-pancasila


dari google.comOleh Pormadi Simbolon

“Pancasila bukan agama. …karena itu, walaupun fungsi dan peran Pancasila dan agama berbeda, dalam negara Pancasila kita dapat menjadi pengamal agama yang taat sekaligus pengamal Pancasila yang baik. Karena itu, jangan sekali-kali ada yang mempertentangkan agama dengan Pancasila karena keduanya tidak bertentangan” (Presiden Soeharto, Pidato Kenegaraan tanggal 16 Agustus 1983).

Membaca kutipan pidato kenegaraan tersebut, kita disadarkan bahwa ketahanan negara Indonesia dapat kokoh jika seyogiyanya warga negara Indonesia menjadi pemeluk agama yang taat sekaligus pengamal Pancasila yang baik dalam bernegara dan bermasyarakat.

Sayangnya, beberapa bulan terakhir, kehidupan berbangsa masyarakat Indonesia sedang menghadapi tantangan. Masyarakat disuguhi berbagai sajian drama saling serang antar kubu yang berseberangan. Masyarakat menjadi terbiasa pada warta kebencian  serta tidak malu-malu lagi untuk adu caci maki di hadapan publik.

Drama saling mewartakan kebencian tampak dalam dunia media sosial. Yang paling terasa, dalam Pilkada DKI Jakarta lalu, media sosial digunakan untuk identifikasi diri dan pihak lain sebagai dua kelompok berlawanan. Terkesan satu kubu lebih rasional, kubu lain lebih emosional. Yang lebih parah, ada kubu yang memanfaatkan identitas agama dan etnis, untuk menjatuhkan kubu lain. Ujung-ujungnya,  masing-masing pendukung (kubu) hingga ke akar rumput mulai fanatik. Tak jarang persahabatan atau persaudaraan rusak gara-gara beda pilihan, kawan di-unfriend,  kolega diblok, bahkan left grup keluarga hingga debad kusir di meja makan.

Fenomena keretakan sosial dalam bermasyarakat di atas membawa kesan bahwa sikap dan perilaku kita sebagai pemeluk salah satu agama dalam sistem negara Pancasila semakin memudar. Ada kesan, agama ditonjolkan, Pancasila diabaikan dalam hidup bernegara dan bermasyarakat.

Pancasila sebagai Kesepakatan Bersama

Kita sangat bersyukur atas konsensus yang dihasilkan para pendiri bangsa yang sekarang dikenal dengan sebutan empat pilar yaitu: Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai kearifan lokal dan agama dikristalkan dalam butir-butir nilai Pancasila.

Para pendiri bangsa menyadari bahwa masyarakat Indonesia beraneka ragam dari segi agama, etnis, budaya dan bahasa. Oleh sebab itu, Pancasila dijadikan sebagai philosofische grondslag (dasar falsafah) yang terdiri atas sila-sila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusrawaratan/ perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dengan lima butir tersebut disepakati  dalam rapat pleno  Panitia Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam rangka pengesahan UUD Negara Republik Indonesia, yang dalam pembukaannya, pada alinea keempat, tercantum rumusan Pancasila.

Pancasila sebagai philosofische grondslag, merupakan fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia yang kekal abadi (Pidato lahirnya Pancasila). Pancasila adalah dasar dan ideologi negara yang berfungsi juga sebagai suatu dasar moral dan ikatan moral seluruh bangsa Indonesia dalam bernegara dan bermasyarakat (Roeslan Abdulgani, 1977:16)

Tanpa Kehilangan Identitas

Berangkat dari lahirnya Pancasila, kita memperhatikan ada debat yang sangat alot antara golongan nasionalis dengan golongan Islam.  Pada akhirnya, masing-masing perwakilan baik dari golongan nasionalis maupun Islam sadar bahwa negara yang mau dibangun ini hanya bisa kooh apabila dilema wewenang ideologis bisa teratasi.

Akhirnya, Pancasila diterima sebagai ideologi negara, di satu pihak dengan tidak memutlakkan cita-cita golongannya sendiri, sehingga golongan lain pun menjadi kerasan dalam hidup bersama, di pihak lain, karena Pancasila memang dianut oleh semua golongan, maka dalam menerima Pancasila, mereka tidak perlu mengorbankan apa pun dari identitas mereka sendiri. (Sudjangi, Depertemen Agama 1991/1992: 228).

Kesepakatan menerima Pancasila sebagai dasar berdirinya “rumah bersama” Indonesia, semua golongan baik Islam maupun nasionalis menjadi warga negara yang sama martabatnya. Pancasila menjamin bahwa pemeluk agama Islam dapat betul-betul hidup sebagai orang Islam, orang Kristen dapat hidup betul-betul sebagai orang Kristen, demikian juga pemeluk agama dan kepercayaan lainnya dalam sistem negara Pancasila.

Berangkat dari situasi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang mengalami keretakan dewasa ini, sudah mendesak dilakukan pemantapan agama dan penyadaran Pancasila sebagai filosofi hidup bermasyarakat dan bernegara. Setiap warga negara Indonesia harus menjadi pemeluk agama terbaik sekaligus Pancasilais dalam bermasyarakat dan bernegara.

Pemantapan agama dilakukan melalui Kementerian Agama. Kementerian Agama mempunyai tugas dan fungsi memfasilitasi dan melayani semua agama  agar menjadi pemeluk agama terbaik.

Pemantapan Pancasila dilakukan dengan cara antara lain menghidupkan kembali mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di sekolah dasar dan menengah, dimana butir-butir Pancasila diimplementasikan dengan contoh praktek hidup sehari-hari. Mata pelajaran PMP yang penulis alami akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an sangat bermanfaat dalam perjalanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang majemuk.

Baik pemantapan kehidupan keagamaan maupun pemantapan falsafah Pancasila sebagai dasar bernegara dan bermasyarakat dapat dilakukan sosialisasi melalui media massa dan media sosial. Lagu-lagu kebangsaan sebaiknya ditayangkan layaknya iklan bukannya menayangkan lagu partai tertentu. Para tokoh masyarakat, tokoh agama dan pejabat negara memberikan teladan bijak menggunakan media sosial kepada para follower-nya, dengan mem-viralkan konten nilai-nilai agama yang pancasilais.

Tentu, pemerintah dan masyarakat perlu bekerjasama mengawasi dan menyelesaikan segala bentuk konten berisi bibit perusak kehidupan beragama dan bermasyarakat. Pemerintah perlu membuat ruang atau media online sebagai ruang pengaduan masyarakat atas akun media sosial yang terindikasi menyebarkan bibit-bibit perusak bangsa seperti intoleransi, radikalisme dan terorisme. Pemerintah harus menindaklanjuti laporan masyarakat agar berdaya efek jera, dan kejadian yang sama tidak terulang. Semoga. Selamat Hari Lahir Pancasila 2017.

Penulis ASN Kemenag, alumnus STF Widyasasana Malang

Mendagri Imbau Kepala Daerah Kerja Sama dengan FPI


Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengimbau kepala daerah menjalin kerja sama dengan Front Pembela Islam (FPI). Dalam pembangunan daerah, kata Gamawan, kepala daerah seharusnya tidak alergi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurutnya, kerja sama bisa dilakukan untuk program-program yang baik.  

“Kalau perlu dengan FPI juga kerja sama untuk hal-hal tertentu. Iya kan? Kerja sama untuk hal-hal yang baik,” ujar Gamawan, dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Kawasan Perkotaan Tahun 2013, di Hotel Red Top, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2013).

Seharusnya, lanjut dia, kepala daerah bekerja sama dengan ormas berdasarkan sifat kekhususannya.

“Jadi mari kita jalin kerja sama. Jadi posisinya itu tidak kita anggap sebagai suatu ormas yang terkesan berbeda. Tapi ini mitra kita. Kita manfaatkan secara maksimal,” kata mantan Gubernur Sumatera Barat itu.

Ia mengatakan, kerja sama dapat dilakukan dengan melibatkan ormas yang bersangkutan dalam program yang terkait dengan bidang kerja ormas. “Misalnya, ormas lingkungan hidup, badan pengelolaan lingkungan hidup daerah (BPLHD), atau dinas kehutanan, bisa ajak bekerja sama,” katanya.

Menurutnya, tujuan utama pendirian ormas sebenarnya bersifat mulia. “Masyarakat madani itu ingin selalu ada partisipasi sosial. Kalau di Indonesia, dibentuk dalam lembaga ormas. Banyak ormas yang baik yang ingin membentuk pengabdian kepada masyarakat,” lanjutnya.

Akan tetapi, dia mengatakan, akibat ada dua atau tiga ormas yang berkinerja tidak baik, akhirnya citra ormas yang baik ikut rusak.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2013/10/24/1338046/Mendagri.Imbau.Kepala.Daerah.Kerja.Sama.dengan.FPI

Ganjar: Susah Sosialisasikan Pancasila dengan Cara “Jadul”


Mengajarkan atau menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila kepada anak muda harus dengan cara-cara yang populer agar hasilnya lebih maksimal. Hal itulah yang tengah direncanakan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menyosialisasikan nilai Pancasila dengan cara nge-pop, antara lain melalui rencana menggelar festival band remaja dengan tema-tema seputar Pancasila.

“Kalau dengan cara berat dan jadul akan susah, hari gini suruh mikir ideologi dengan cara berat, ya susah,” ujarnya, Senin (30/9/2013), saat menerima rombongan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XIX Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 2013 di ruang rapat gubernur.

Ia mengatakan, generasi muda saat ini juga harus didekati dengan cara muda. “Seperti halnya melalui musik rock, kita boleh pakai kaus Metallica, kita boleh nonton Metallica, tapi jangan tawur, itu salah satu cara saling menghormati dan menjaga kerukunan,” jelasnya.

Terkait dengan rencana festival band, Ganjar mengaku akan menggandeng musisi ternama Ahmad Dhani. Ia mengatakan sudah sedikit membicarakan hal itu dengan Ahmad Dhani saat berkunjung ke kediaman Dhani.

“Saya sampaikan bagaimana kalau mengadakan festival dengan tema Pancasila dan nanti Mas Dhani yang menilai, dan dia mau,” katanya.

Ia mengatakan, Ahmad Dhani juga telah menciptakan sebuah lagu rock tentang Pancasila. Sayangnya, lagu itu tidak terlalu populer. “Makanya, saya mikir untuk menggelar festival band sebagai salah satu bentuk sosialisasi nilai-nilai Pancasila,” jelasnya.

Sementara berkaitan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2013, Ganjar meminta tema tersendiri. Teman tersebut yakni “Jujur dan Antikorupsi adalah Pancasila”.

“Jadi simpel saja, tidak harus kata-katanya yang rumit seperti dengan Hari Kesaktian Pancasila kita tingkatkan bla bla bla. Walah itu apa, baca saja males. Jadi yang simpel, tapi mengena,” tandasnya.

Menurut dia, kini masyarakat tidak akan tertarik dengan baliho yang bertuliskan terlalu banyak dan sulit dicerna. Sebab itu, baliho hanya perlu dengan kata sederhana dan mudah diingat. “Saya pengin satu kalimat pendek yang iconic dan diksinya gampang diingat masyarakat,” kata Ganjar.

Sumber: http://regional.kompas.com/read/2013/09/30/1419504/Ganjar.Susah.Sosialisasikan.Pancasila.dengan.Cara.Jadul.

Hidupkan Kembali Karakter Bangsa


Bangsa Indonesia harus kembali mengembangkan nilai-nilai ideal Pancasila sebagai karakter bangsa. Untuk itu, penyelenggara negara dan warga mesti menyosialisasikan dasar negara secara lebih kreatif sehingga menghasilkan pikiran, sikap, dan tindakan sesuai kelima sila itu.

Ketua Eksekutif Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila (UP) Yudi Latif menyampaikan seruan itu dalam orasi ilmiah ”Karakter Pancasila sebagai Dasar Kemajuan Bangsa” pada Wisuda UP di Jakarta, Kamis (2/5). Hadir dalam acara itu, antara lain, Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan dan Pembina UP Siswono Yudo Husodo dan Rektor UP Edie Toet Hendratno.

Kemarin, 2 Mei, merupakan Hari Pendidikan Nasional, yang mengingatkan bahwa bangsa harus lebih baik, terutama dalam pembentukan karakter manusia yang membawa ke peradaban bangsa yang kuat dan maju.

Yudi Latif menjelaskan, setiap bangsa harus memiliki karakter atau cetakan dasar kepribadian yang tumbuh dari pengalaman bersama. Bagi bangsa Indonesia, karakter itu bertumpu pada Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara. Prinsip dasar kelima sila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, adalah pandangan dunia yang visioner dan tahan banting.

Namun, nilai-nilai itu sekarang terabaikan. Karena itu, kita harus kembali mencetak nilai-nilai ideal itu menjadi karakter kebangsaan dengan mendalami, meyakini, dan mengamalkannya dalam kehidupan nyata.

Secara terpisah, Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta, Mudji Sutrisno, mengungkapkan, nilai-nilai Pancasila memang semakin hilang akibat tidak ada penegakan hukum dan keteladanan dari para pemimpin.

Elite politik terseret arus materialisme dan pencitraan semu yang menggerus semangat gotong royong, integritas, dan perjuangan untuk rakyat. Mereka mengeluarkan dana besar untuk meraih jabatan sehingga kemudian berusaha mengembalikan modal saat berkuasa.

”Terjebak dalam ideologi pragmatis, elite politik mengambil Pancasila untuk kepentingan politik. Mereka berpidato tentang Pancasila, tetapi penghayatan nol besar. Lain mulut, lain hati, lain penghayatan. Ini memicu kemunafikan besar-besaran,” katanya.

Pengajar sosiologi Universitas Negeri Jakarta, Robertus Robet, menilai, Pancasila sekarang menjadi penanda yang mengambang. Berbagai kekuatan politik berusaha mendefinisikan kelima sila sesuai ideologi dan kepentingan masing-masing, seperti menekankan aspek keagamaan atau persatuan saja sambil melupakan aspek-aspek lain. Pancasila diterima secara legal-formal oleh semua lembaga, tetapi tidak ada politik kebudayaan berdasarkan sila-sila itu.

”Kondisi itu mengakibatkan demokrasi kita berkembang, tetapi tidak disokong politik kewargaan yang didasari rasa memiliki dan kebersamaan antarwarga. Politik identitas mencuat di mana-mana, tidak ada keadaban publik dan mayoritas menekan minoritas,” katanya.

Untuk memperbaiki keadaan, ujar Robertus, negara harus membangun politik kewargaan lewat penegakan hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga. Selain itu, kembangkan pula politik kewarganegaraan baru yang disokong oleh masyarakat dengan memahami Pancasila secara mandiri.

Mudji menegaskan, elite politik diharapkan kembali mendalami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila sebagai watak. Dengan demikian, mereka bisa menjadi teladan bagi masyarakat. Kembangkan juga kearifan lokal sesuai dengan dasar negara.

Maka, kata Yudi, diperlukan sosialisasi Pancasila secara lebih kreatif dan menyeluruh dalam pemikiran, penjiwaan, dan tindakan. Kelima sila itu harus diamalkan dengan dasar ketaatan pada hukum, kesusilaan, keagamaan, dan kodrat hidup bersama.

”Kuncinya, para penyelenggara negara dan warga harus serius menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban publik berdasarkan Pancasila. Kekayaan alam harus memberi kemakmuran, kekayaan budaya jadi sumber kemajuan, dan keberagaman memberi landasan hidup rukun,” katanya.

Pancasila jangan hanya menjadi retorika, tetapi juga dasar falsafah negara, wacana ilmiah, dasar produk perundangan, dan berkaitan dengan kenyataan. ”Jadikan Pancasila sebagai karya, kebanggaan, dan komitmen bersama,” kata Yudi, yang juga menjadi Direktur Reform Institute.

Siswono Yudo Husodo mengingatkan, menghidupkan Pancasila sebagai karakter bangsa sangat mendesak di tengah ancaman kemerosotan moral, etika, dan integritas di negeri ini. Penyimpangan meluas di eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Layanan terbengkalai

Sampai tahun 2010, Presiden telah mengeluarkan 176 izin pemeriksaan bupati, wali kota, dan gubernur karena terkait korupsi, 40 persen di antaranya telah dipidana. Ada menteri, pemimpin partai, dan lebih dari 100 anggota DPR dan DPRD yang tersangkut kasus korupsi. ”Sebagian elite politik tidak menggunakan kekuasaan untuk kesejahteraan umum, tetapi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ini membuat layanan publik terbengkalai,” katanya.

Mudji juga mengungkapkan, karakter bangsa merupakan watak khusus bangsa yang memiliki sikap kerja keras, mensyukuri hidup dalam religiositas, jujur dan tulus, serta bersikap toleran pada perbedaan dan kemajemukan karena setiap orang memiliki harkat dan martabat.

Karakter bangsa, lanjut Mudji, dapat ditumbuhkan melalui proses internalisasi dalam budaya di masyarakat. Misalnya, melalui keteladanan tokoh, cerita-cerita kearifan lokal, dan melalui media komunikasi, seperti film.

Mudji menambahkan, kearifan lokal sebenarnya mengajarkan banyak nilai karakter bangsa. Misalnya, peribahasa ”tak ada rotan, akar pun jadi”. Peribahasa itu memiliki makna atau mengajarkan sikap untuk selalu kreatif dan kerja keras. Persoalannya, ketika diajarkan di sekolah-sekolah, peribahasa seperti itu cenderung hanya menjadi hafalan dan kurang diinternalisasikan dan diterapkan.

Terkait keteladanan, lanjut Mudji, keteladanan tokoh, apalagi tokoh pejabat publik, sudah tidak memberikan inspirasi dalam pembangunan karakter bangsa. ”Lihat saja caleg-caleg, politisi, dan pejabat publik. Semua sudah sibuk mempertahankan kekuasaan,” katanya. Sayangnya, dalam mempertahankan dan mencari kekuasaan, kekuatan uang menjadi sangat dominan dan berpengaruh.

Karena itu, bangsa Indonesia membutuhkan tokoh-tokoh yang mampu memberikan keteladanan dalam menumbuhkan karakter bangsa. ”Contoh konkret atau keteladanan tokoh itu melebihi semua teori,” kata Mudji.

Menurut Mudji, Bung Karno berupaya membangun karakter bangsa. Misalnya, dengan menekankan kemandirian dalam ekonomi, berkepribadian dalam budaya, dan berdaulat dalam politik. Bung Karno juga menekankan pembangunan nasionalisme dan kebangsaan yang kuat. Namun, semangat kebangsaan serta penghargaan terhadap kemajemukan dan kebhinekaan semakin luntur. (Kompas cetak, 3 Mei 2013)

Menjaga Keutuhan Bangsa


Oleh Mohamad Burhanudin

Sebagai bangsa yang sangat beragam, perpecahan menjadi ancaman yang paling rawan di negeri ini. Ancaman tersebut tak hanya secara vertikal, tetapi juga horizontal. Karena itu, membangun nilai-nilai kebangsaan secara terus-menerus dan penghargaan atas nilai pluralisme menjadi sesuatu yang tak bisa ditawar-tawar lagi guna menjaga keutuhan bangsa. 

Hingga Indonesia berusia 67 tahun, problem kebangsaan belum kunjung usai. Bahkan, di masa Reformasi, saat nilai-nilai demokrasi semestinya memberikan landasan bagi hadirnya keindonesian baru yang humanis dalam pluralisme, retakan-retakan justru merebak.

Lepasnya Timor-Timur, entakan-entakan etnonasionalisme yang tak kunjung usai di Papua dan Aceh, konflik antarkampung, lunturnya toleransi beragama, konflik sektarian, dan fundamentalisme adalah di antara bentuk retakan-retakan itu.

”Jika persoalan kebangsaan ini tak segera dikelola dengan baik, bukan mustahil kita akan pecah seperti Yugoslavia,” kata dosen antropologi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Teuku Kemal Fasya.

Lalu, di mana sebenarnya letak kesalahan kita dalam berbangsa? Apa yang semestinya kita lakukan agar retakan-retakan itu tak berkembang menjadi keping-keping kehancuran? Berikut wawancara Kompas dengan Kemal Fasya.

Di mana letak persoalan nasionalisme kita saat ini?

Jika kita kembali merekonstruksi nasionalisme Indonesia, sebenarnya nasionalisme yang kita kenal hingga saat ini adalah bentuk heroisme yang hadir hanya di Pulau Jawa. Nasionalisme yang menunjukkan proses berbangsa secara keseluruhan ini tak ada. Nasionalisme yang ada baru merupakan pergulatan elite dan tokoh-tokoh di Jawa. Soekarno, Hatta, Syahrir adalah ”bapak bangsa” yang bergulat membangun nasionalisme keindonesiaan di Jawa. Meskipun Hatta dan Syahrir dari Minang, pergulatan mereka di Jawa.

Di masa Soeharto, bangunan nasionalisme kejawaan ini kemudian dipadu dengan alat represif. Pada masa Orde Baru itu, nasionalisme kemudian juga menjadi alat eksploitasi sumber daya alam di daerah tanpa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Timbullah masalah-masalah seperti di Aceh, Papua, dan Maluku. Muncullah subnasional yang terluka, mereka bagian Indonesia yang terluka. Di Aceh masih beruntung terjadi perdamaian tahun 2005, tetapi tidak di Papua.

Nasionalisme seperti apa yang perlu dikembangkan saat ini?

Saya pernah wawancara elite dan masyarakat di Kepulauan Natuna. Daerah ini tak pernah punya trauma konflik, berbeda dengan di Jawa atau di tempat lain yang pernah ada fragmen-fragmen amuk. Mereka secara alami menumbuhkan nasionalisme mereka sendiri. Jauh dari pusat kekuasaan.

Jauh dari pusat pembangunan dan lebih dekat dengan negara lain, tetapi tak serta-merta mereka kehilangan nasionalisme keindonesiaan. Kebaikan-kebaikan sosial dan kultural di daerah pinggiran yang seperti inilah yang juga semestinya diangkat ke sentral untuk membentuk nasionalisme Indonesia yang baru.

Saya yakin, di daerah-daerah lain juga memiliki begitu banyak kebaikan kultural dalam berindonesia. Jadi, jangan selalu gunakan simbol dan logika Jawa dalam membangun nasionalisme yang beragam ini.

Bagaimana mengelola subnasional-subnasional yang terluka?

Mau tidak mau kita harus memperbaiki pendekatan dan pembangunan yang lebih baik dengan subnasional yang terluka. Selama ini, suara-suara yang masih muncul di Papua ataupun Aceh, Jakarta hanya mengakui Papua dan Aceh sebagai sekadar mempunyai sumber daya alam. Infrastruktur kurang dibangun. Banyak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, lokalitas yang terluka ini juga belum banyak diajak bicara untuk mengatasi problem mereka, hanya sekadar diberi otonomi khusus, tetapi suara-suara mereka tak didengar, tak diindahkan.

Dimulai dari mana untuk membangunnya kembali?

Jakarta jangan jadi determinan. Libatkan seluruh komponen bangsa. Harus ada demitologisasi terhadap mitos-mitos kebangsaan kita, seperti Sumpah Pemuda. Bangun dasar nasionalisme yang sesuai kondisi sekarang. Nasionalisme harus didudukkan dengan terlebih dahulu mengajak bicara wilayah-wilayah pinggiran.

Bagaimana dengan ancaman sektarianisme?

Pada masa Orba, persatuan bersifat artifisial karena digerakkan militer. Ketika militer tidak punya kuasa sekuat masa Orba, ikatan semu militer itu mengendur. Seiring dengan itu, toleransi merenggang dan batas-batas antara agama bertumbuh, dan penyakit sektarianisme menyebar di mana-mana.

Mengapa bisa begitu?

Dalam sosiologi, ini disebut inferiority complex. Jadi, orang yang dulunya sering ditindas, kemudian ketika penindasnya hilang, dia menjadi penindas baru. Inferiority complex ini pun menjadi superiority complex. Ini terjadi di mana-mana, Aceh yang dulu ditindas Jakarta, ketika penindasnya hilang, elite-elitenya menjadi penindas bagi kelompok lain. Keberagaman yang dulu dikontrol negara, kini menikmati kebebasannya dan mayoritas menindas. Ini bahaya dari psikologi ketertekanan yang lama. Tetapi, ini bukan watak bangsa, ini sesuatu yang disebabkan desain politik tertentu. Kalau kita baca sejarah Kerajaan Aceh, pluralisme begitu dijaga. Bahkan, di Aceh ada lokalisasi minuman keras dan judi. Jambo Tape (salah satu daerah di Banda Aceh) itu kan daerah yang dulu dipakai untuk menjual minuman keras. Punayong menjadi wilayah chinatown. Jadi, dulu ruang untuk masyarakat minoritas di tengah mayoritas. Lha, sekarang kok kita menindas. Padahal, kita punya sejarah yang pluralis.

Bagaimana dengan syariat Islam di Aceh?

Saya lihat syariat Islam di Aceh mengalami proses domestikasi. Yang disebut dengan syariat Islam ini kemudian hanya menyangkut busana, judi, dan minuman keras. Padahal, yang dimaksud syariat Islam ini adalah masyarakat yang satu dan bisa menjadi masyarakat yang darussalam, masyarakat yang damai. Mengapa dimensi tentang penyelamatan lingkungan tak masuk dalam syariat Islam? Padahal, itu paling banyak berhubungan dengan kemaslahatan umat. Korupsi pun tak masuk. Kebaikan bersama itu kenapa tak dimunculkan dalam syariat Islam, ini yang menjadi aneh. Islam seharusnya dipahami secara komprehensif.

Apa solusinya?

Solusi dari persoalan kerukunan adalah dialog yang tanpa intimidasi. Selama ini apakah sudah terjadi dialog, yang saya dengar justru terjadi intimidasi-intimidasi. Ini bukan sesuatu yang syar’i. Islam itu tak pernah mengajarkan intimidasi.

Ketika semakin banyak organisasi keagamaan dijadikan sebagai badan atau dinas, itu sudah sangat sarat kepentingan politik dan ekonomi. Semua dianggarkan, diinstitusionalkan, dan akhirnya Islam yang muncul dari bawah tidak ada lagi. Islam muncul dari institusi-institusi yang sarat kepentingan politik dan ekonomi. Dibuat badan kan orientasinya menjadi anggaran. Jadilah Islam yang birokratis, bukan Islam yang kaffah.

Mulai dari mana untuk menyelesaikannya?

Mulailah dari diri sendiri, keluarga, dan komunitas, bukan dari proyek, dinas, dan anggaran. Ketika begitu banyak anggaran yang diberikan untuk otoritas keagamaan ini, apakah kehidupan beragama di tengah keberagaman ini lebih baik? Kenyataannya tidak. Kalau saya komparasikan dengan masa kecil saya, masih lebih baik dulu ketika belum ada banyak lembaga-lembaga. Ada seruan etis kepada anak-anak dari guru mengaji, itu lebih hidup pada masa dulu daripada sekarang. Gerakan Islam yang lebih kultural tak ada lagi.

Bagaimana menyandingkan Islam dan nasionalisme?

Kalau proyek Islam dan nasionalisme bisa berjalan, bagaimana menempatkan Islam itu di ruang publik tanpa harus merongrong kelompok lain. Menjadi kelompok sosial yang humble dengan masyarakat, menyatu dengan proyek nasionalisme.
(Kompas cetak, 1 Des 2012)

Tegakkan Keadilan Sosial bagi Masyarakat


Sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, selama ini cenderung diabaikan. Hal itu terlihat dari masih lebarnya kesenjangan sosial, hukum, ekonomi, dan pendidikan antara kelompok elite dan rakyat kecil.

Hal itu mengemuka dalam TB Simatupang Memorial Lecture ”Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila” yang digelar Institut Leimena, di Jakarta, Senin (12/11). Pemberi ceramah adalah Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Emil Salim, Pengasuh Pesantren Tebuireng Jombang Salahuddin Wahid, serta mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Luhut Panjaitan. Hadir juga sebagai pembicara Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, mantan Gubernur Bank Indonesia Adrianus Mooy, dan Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas St Sularto.

Salahuddin mengatakan, Pancasila mati suri karena tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan diabaikan dalam menyusun kebijakan negara. Sila kelima belum sungguh- sungguh diwujudkan. Akibatnya, kehidupan bangsa Indonesia dipenuhi ketidakadilan, terutama di bidang ekonomi.

Menurut Syafii Maarif, sila kelima bahkan sudah yatim piatu sejak awal. Ketidakadilan itu juga terasa dalam banyak undang- undang yang justru menggerogoti kedaulatan nasional dan melemahkan rakyat.

”Pancasila harus diperjuangkan secara konkret. Tegakkan keadilan sosial dalam kehidupan nyata sehari-hari. Semua rakyat harus punya akses pada kekayaan negeri, dan negara harus menjadi regulator yang adil,” kata Salahuddin.

Luhut juga mengatakan, setelah 67 tahun merdeka, rakyat belum memperoleh keadilan dan kesejahteraan. Ketidakadilan menyebabkan kemarahan rakyat mudah tersulut akibat masalah sepele dan akhirnya meledak menjadi konflik.

Pemerintahan yang tak berjalan dengan adil, lanjut Luhut, memicu pembangkangan sipil. Dalam kondisi seperti ini, bangsa Indonesia merindukan pemimpin yang memiliki visi keadilan, membela rakyat, dan menjadi teladan bagi publik.

Menurut Emil Salim, pembangunan juga harus dilandasi prinsip keadilan sosial. Semua daerah, kelompok, dan wilayah harus dikembangkan sesuai dengan karakternya.

Pancasila sebagai ideologi negara, kata Mahfud, sudah diterima dan teruji. Namun, pelaksanaannya masih bermasalah sehingga bangsa ini terancam terperosok dalam tubir jurang. Karena itu, kelima sila harus dilaksanakan, terutama keadilan sosial. Sejahterakan seluruh rakyat dan tegakkan hukum secara adil.

St Sularto mengatakan, kualitas bangsa Indonesia memang melapuk dalam banyak aspek akibat Pancasila ditinggalkan. Namun, bangsa Indonesia harus tetap optimistis karena masih ada harapan perbaikan jika memperoleh kepemimpinan nasional yang benar-benar mampu membawa Indonesia maju.

Gubernur Sulawesi Utara SH Sarundajang, di Manado, Sulawesi Utara, mengatakan, dibutuhkan konsensus nasional baru untuk memperteguh nilai kebangsaan yang dibuat para pendiri negara. (Kompas cetak, 13 Nov 2012)

Dulu P-4, Kini 4-P


Oleh Masdar Farid Mas’udi

Di era Orba kita disuguhi mantra P-4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Kini di Era Reformasi kita disuguhi mantra lain: 4-P. Adalah Bung Taufiq Kiemas, Ketua MPR, bersama jajarannya yang berjasa memopulerkan 4-P, ”empat pilar”, untuk hidup bernegara dan berbangsa kita. Disebut memopulerkan karena ”barang”-nya sudah ada sejak lama: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam dunia dagang, memopulerkan produk tidak kalah penting dengan menciptakannya.

Momentumlah yang menakdirkan konsep 4-P perlu dikampanyekan. Seperti kita tahu, sejak Era Reformasi sebagai antitesis Orba, popularitas Pancasila dan UUD 1945 jatuh terpuruk. Bukan karena bangsa ini hendak mengingkarinya, melainkan karena bosan selama Orba terus-menerus diceramahi dengan P-4.Waktu terus bergerak maju. Ternyata derap reformasi berjalan sekenanya. Korupsi dan kolusi yang semula dikutuk habis bukannya menghilang, malah semakin jor-joran: pundi-pundi pajak diembat, kekayaan negara dijarah, dan aset bangsa diobral kepada pihak asing. Sementara itu, rakyat jelata dibiarkan semakin tenggelam dalam sengsara lama.

Kita pun kembali tercenung dan bertanya-tanya jengkel. Sesungguhnya bangsa ini oleh para petinggi dan elitenya dipandang sebagai apa dan hendak dibawa ke mana?Ibarat rumah, Indonesia Raya tidak mungkin berdiri sempurna hanya dengan 4-P. Sekokoh apa pun 4-P itu. Di antara pilar-pilar yang empat, mesti ada anak-anak pilar atau tiang-tiang pendukung, ada dinding dan tembok yang memagari dan melindungi segenap penghuninya. Juga musti ada atap yang kokoh dan antibocor. Harus ada lantai yang lebar plus perabot rumah tangga yang lengkap. Bahkan, kebun dan taman di sekelilingnya yang luas dan tertata indah.

Pilar-pilar pembantu plus semua perangkat rumah Indonesia yang kokoh, indah, dan membahagiakan segenap rakyatnya: itulah pengamalan dari empat pilar utama. Semakin sempurna pengamalan 4-P, semakin sempurna pulalah rumah Indonesia. Pada gilirannya semakin berbahagia pula segenap rakyat yang menghuni dan memilikinya.

4-P yang merana

Namun, pengamalan 4-P sebagai ajaran luhur bangsa itulah yang sampai kini tetap belum jelas sosoknya. Alih-alih mengamalkan sebaik-baiknya, justru semakin banyak pihak yang sengaja menggerogoti pilar-pilar yang empat itu. Mari kita lihat satu per satu!

Pertama adalah pilar Pancasila. Sepantasnya lima sila yang terumus sederhana itu tetap melekat dalam ingatan setiap kita. Nyatanya semakin banyak di antara anak bangsa, bahkan pejabat negara, tokoh masyarakat, apalagi warga biasa yang tidak lagi mengingat kalimat-kalimatnya.

Di kalangan komunitas tertentu, sila-sila Pancasila malah hendak diganti substansinya: ”Allah Tujuanku, Al-Qur’an Konstitusiku, Muhammad Imamku, Jihad Jalanku, dan Syahid Puncak Impianku”. Adalah hak mereka untuk mengambil lima sila tersebut sebagai acuan hidup internalnya. Namun, menyodorkannya sebagai alternatif Pancasila untuk hidup berbangsa dan bernegara Indonesia yang bineka adalah hal yang berbeda.

Di pihak lain, dalam kehidupan sehari-hari, sila Ketuhanan Yang Maha Esa praktis sudah diganti menjadi ”Keuangan Yang Mahakuasa”. Buktinya, di negeri ini nyaris segalanya bisa ditundukkan oleh uang, uang, dan uang. Di ranah legislatif, yudikatif, eksekutif, bahkan pada masyarakat umum berlaku dalil ”ada uang, segalanya bisa dibereskan”.

Kemudian pilar ”Bhinneka Tunggal Ika”. Pilar ini pun semakin rawan kondisinya. Berbagai konflik dan kebencian antara kelompok etnisitas, politik, budaya, dan kepentingan semakin gampang tersulut hanya oleh perkara sepele.Tidak kalah serius ialah konflik sektarian, terutama di kalangan umat Islam sebagai mayoritas bangsa. Adalah hak setiap umat memeluk habis keyakinannya. Akan tetapi, menjadikan perbedaan agama atau keyakinan sebagai alasan untuk saling membenci dan menafikan sesama sungguh tidak bisa diterima.

Juga pilar ketiga, ”Negara Kesatuan Republik Indonesia” alias NKRI. Tuntutan otonomi daerah yang overdosis, bahkan gelagat separatisme yang berlarut-larut tanpa penyelesaian, juga semakin mengancam bangunan negara kesatuan kita.

Sejatinya otonomi an sich bukan masalah. Bahkan, afdal apabila tujuannya mempercepat keadilan dan kemakmuran masyarakat luas, terutama di lapis bawah yang terpencil dan jauh dari pusat. Namun, jika yang terjadi dengan otonomi daerah adalah egoisme daerah, bahkan egoisme para pejabat dan elitenya untuk bebas mengorupsi uang negara, persoalannya menjadi lain sama sekali.

Ancaman terhadap integritas NKRI juga datang dari gerakan ideologi subversif lama: NII, Negara Islam Indonesia. Jika di zaman Orba gerakan ini sembunyi-sembunyi, di Era Reformasi ini mereka dibiarkan tampil secara terbuka, bahkan bisa pamer kekuatan di jalan-jalan protokol Ibu Kota.Terakhir, pilar UUD 1945. Selain pasal-pasal perihal bagi-bagi kekuasaan dan anggaran, UUD kita sedikit sekali yang diamalkan. Paling telantar adalah pasal-pasal perlindungan hak-hak rakyat banyak, baik sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Sudah lama di kalangan masyarakat UUD kita dipelesetkan menjadi ”ujung-ujungnya duit” untuk menyindir perilaku pejabat publik di semua lini, khususnya ketika berhubungan dengan masyarakat.Di pihak lain, pada tataran normatif, ada persoalan amandemen. Sesungguhnya amandemen per se boleh-boleh saja. Bahkan, Al Quran pun mengenal amandemen (nasakh) untuk hal-hal yang bersifat teknis operasional demi lebih mempercepat tercapainya tujuan, goal, ghoyah.

Tujuan bernegara kita terang: ”Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Amandemen konstitusi yang jelas-jelas menjauhkan kita dari tujuan, terutama yang menggampangkan penjarahan aset bangsa oleh pihak asing, jelas haram dan harus ditolak. Sebaliknya, yang bisa mempercepat tujuan tentu tidak ada masalah, bahkan bisa sunah sampai dengan wajib.

Pemimpin berkarakter

Sesungguhnya Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan segalanya kepada bangsa ini untuk mewujudkan cita-cita luhurnya, yakni ”tanah air yang begitu luas nan gemah ripah loh jinawi” sebagai perangkat kerasnya plus doktrin ”empat pilar” sebagai perangkat lunaknya.

Yang belum kita miliki sampai hari ini hanya satu: ”Pemimpin yang berkarakter, visioner, kuat, dan amanah yang mampu menyuguhkan keteladanan luhur kepada rakyat bagaimana mengamalkan 4-P dalam kehidupan nyata”.

Atau, empat pilar itu dibiarkan teronggok sepi sendirian dan rumah Indonesia Raya yang megah dan berwibawa hanya tinggal khayalan?

Masdar Farid Mas’udi  Rois Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; Penulis Buku Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam​
(Kompas, 5 April 2012)