Hidup Ber-agama dan Ber-pancasila


dari google.comOleh Pormadi Simbolon

“Pancasila bukan agama. …karena itu, walaupun fungsi dan peran Pancasila dan agama berbeda, dalam negara Pancasila kita dapat menjadi pengamal agama yang taat sekaligus pengamal Pancasila yang baik. Karena itu, jangan sekali-kali ada yang mempertentangkan agama dengan Pancasila karena keduanya tidak bertentangan” (Presiden Soeharto, Pidato Kenegaraan tanggal 16 Agustus 1983).

Membaca kutipan pidato kenegaraan tersebut, kita disadarkan bahwa ketahanan negara Indonesia dapat kokoh jika seyogiyanya warga negara Indonesia menjadi pemeluk agama yang taat sekaligus pengamal Pancasila yang baik dalam bernegara dan bermasyarakat.

Sayangnya, beberapa bulan terakhir, kehidupan berbangsa masyarakat Indonesia sedang menghadapi tantangan. Masyarakat disuguhi berbagai sajian drama saling serang antar kubu yang berseberangan. Masyarakat menjadi terbiasa pada warta kebencian  serta tidak malu-malu lagi untuk adu caci maki di hadapan publik.

Drama saling mewartakan kebencian tampak dalam dunia media sosial. Yang paling terasa, dalam Pilkada DKI Jakarta lalu, media sosial digunakan untuk identifikasi diri dan pihak lain sebagai dua kelompok berlawanan. Terkesan satu kubu lebih rasional, kubu lain lebih emosional. Yang lebih parah, ada kubu yang memanfaatkan identitas agama dan etnis, untuk menjatuhkan kubu lain. Ujung-ujungnya,  masing-masing pendukung (kubu) hingga ke akar rumput mulai fanatik. Tak jarang persahabatan atau persaudaraan rusak gara-gara beda pilihan, kawan di-unfriend,  kolega diblok, bahkan left grup keluarga hingga debad kusir di meja makan.

Fenomena keretakan sosial dalam bermasyarakat di atas membawa kesan bahwa sikap dan perilaku kita sebagai pemeluk salah satu agama dalam sistem negara Pancasila semakin memudar. Ada kesan, agama ditonjolkan, Pancasila diabaikan dalam hidup bernegara dan bermasyarakat.

Pancasila sebagai Kesepakatan Bersama

Kita sangat bersyukur atas konsensus yang dihasilkan para pendiri bangsa yang sekarang dikenal dengan sebutan empat pilar yaitu: Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai kearifan lokal dan agama dikristalkan dalam butir-butir nilai Pancasila.

Para pendiri bangsa menyadari bahwa masyarakat Indonesia beraneka ragam dari segi agama, etnis, budaya dan bahasa. Oleh sebab itu, Pancasila dijadikan sebagai philosofische grondslag (dasar falsafah) yang terdiri atas sila-sila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusrawaratan/ perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dengan lima butir tersebut disepakati  dalam rapat pleno  Panitia Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam rangka pengesahan UUD Negara Republik Indonesia, yang dalam pembukaannya, pada alinea keempat, tercantum rumusan Pancasila.

Pancasila sebagai philosofische grondslag, merupakan fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia yang kekal abadi (Pidato lahirnya Pancasila). Pancasila adalah dasar dan ideologi negara yang berfungsi juga sebagai suatu dasar moral dan ikatan moral seluruh bangsa Indonesia dalam bernegara dan bermasyarakat (Roeslan Abdulgani, 1977:16)

Tanpa Kehilangan Identitas

Berangkat dari lahirnya Pancasila, kita memperhatikan ada debat yang sangat alot antara golongan nasionalis dengan golongan Islam.  Pada akhirnya, masing-masing perwakilan baik dari golongan nasionalis maupun Islam sadar bahwa negara yang mau dibangun ini hanya bisa kooh apabila dilema wewenang ideologis bisa teratasi.

Akhirnya, Pancasila diterima sebagai ideologi negara, di satu pihak dengan tidak memutlakkan cita-cita golongannya sendiri, sehingga golongan lain pun menjadi kerasan dalam hidup bersama, di pihak lain, karena Pancasila memang dianut oleh semua golongan, maka dalam menerima Pancasila, mereka tidak perlu mengorbankan apa pun dari identitas mereka sendiri. (Sudjangi, Depertemen Agama 1991/1992: 228).

Kesepakatan menerima Pancasila sebagai dasar berdirinya “rumah bersama” Indonesia, semua golongan baik Islam maupun nasionalis menjadi warga negara yang sama martabatnya. Pancasila menjamin bahwa pemeluk agama Islam dapat betul-betul hidup sebagai orang Islam, orang Kristen dapat hidup betul-betul sebagai orang Kristen, demikian juga pemeluk agama dan kepercayaan lainnya dalam sistem negara Pancasila.

Berangkat dari situasi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang mengalami keretakan dewasa ini, sudah mendesak dilakukan pemantapan agama dan penyadaran Pancasila sebagai filosofi hidup bermasyarakat dan bernegara. Setiap warga negara Indonesia harus menjadi pemeluk agama terbaik sekaligus Pancasilais dalam bermasyarakat dan bernegara.

Pemantapan agama dilakukan melalui Kementerian Agama. Kementerian Agama mempunyai tugas dan fungsi memfasilitasi dan melayani semua agama  agar menjadi pemeluk agama terbaik.

Pemantapan Pancasila dilakukan dengan cara antara lain menghidupkan kembali mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di sekolah dasar dan menengah, dimana butir-butir Pancasila diimplementasikan dengan contoh praktek hidup sehari-hari. Mata pelajaran PMP yang penulis alami akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an sangat bermanfaat dalam perjalanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang majemuk.

Baik pemantapan kehidupan keagamaan maupun pemantapan falsafah Pancasila sebagai dasar bernegara dan bermasyarakat dapat dilakukan sosialisasi melalui media massa dan media sosial. Lagu-lagu kebangsaan sebaiknya ditayangkan layaknya iklan bukannya menayangkan lagu partai tertentu. Para tokoh masyarakat, tokoh agama dan pejabat negara memberikan teladan bijak menggunakan media sosial kepada para follower-nya, dengan mem-viralkan konten nilai-nilai agama yang pancasilais.

Tentu, pemerintah dan masyarakat perlu bekerjasama mengawasi dan menyelesaikan segala bentuk konten berisi bibit perusak kehidupan beragama dan bermasyarakat. Pemerintah perlu membuat ruang atau media online sebagai ruang pengaduan masyarakat atas akun media sosial yang terindikasi menyebarkan bibit-bibit perusak bangsa seperti intoleransi, radikalisme dan terorisme. Pemerintah harus menindaklanjuti laporan masyarakat agar berdaya efek jera, dan kejadian yang sama tidak terulang. Semoga. Selamat Hari Lahir Pancasila 2017.

Penulis ASN Kemenag, alumnus STF Widyasasana Malang

Iklan

Kronologi Penyerangan Umat di Lingkungan Besi, Paroki Banteng Yogyakarta


Mendengar dan membaca informasi terkait peristiwa kekerasan yang terjadi di rumah Bapak Julius, saya meluncur dari Semarang ke Rumah Sakit Panti Rapih Yogya. Setelah menempuh perjalanan sekitar empat jam, saya tiba di rumah sakit. Meski bukan jam bezoek, saya diijinkan masuk. Mas Awi, yang sudah lebih dahulu tiba di sekitar rumah sakit ikut masuk bersama saya. Saya berjumpa dengan Pak Julius yang sedang menerima telepon sambil duduk di atas ranjang. Mata kanannya memar akibat pukulan. Tulang bahu sebelah kiri patah. Kepala dekat telinga kiri dijahit dan diperban. Semua itu akibat pukulan, tendangan, lemparan batu dan tebasan senjata tajam yang menghujam ke tubuhnya.

Brutal dan sadis

Mendengarkan kisah yang disampaikan Julius yang selama ini dikenal baik di masyarakat dan terlibat dalam banyak kegiatan lintas iman di tempat dia tinggal, serangan yang dia alami itu sungguh brutal dan sadis. Tendangan, pukulan, lemparan pot dan batu, bahkan tikaman senjata tajam dilancarkan para penyerang. “Saya sudah jatuh tersungkur, entah bagaimana jadinya seandainya saya tidak bisa menghindar. Kepala saya mungkin sudah pecah tertimpa pot dan batu yang dilemparkan ke arah kepala saya. Mereka berteriak: Bunuh! Allahu Akbar! Untunglah saya diselamatkan dua orang polisi yang ada di lokasi. Mereka melempar saya ke dalam rumah dan menutup pintu rumah saya.” Tutur Pak Yulius. Serangan yang menimpa dirinya merupakan serangan kedua malam itu, Kamis, 29/5, sekitar pukul 21.20. Pak Yulius pulang ke rumah karena mendapat telepon dari Rico, anaknya bahwa sekelompok orang melempari rumahnya saat sekitar 15 orang di dalam rumahnya sedang latihan koor setelah berdoa rosario bersama.

Serangan pertama

Serangan pertama terjadi sekitar pukul 20.30. Nur Wahid bersama Tiara (8th) duduk di teras rumah Julius untuk menjemput Weny, istrinya yang ikut berdoa rosario dan latihan koor. Tiba-tiba serombongan orang berjubah dan celana komprang datang menyerbu dengan lemparan batu dan alat setrum. Wahid yang kepalanya sudah bocor berdarah-darah akibat terkena lemparan batu masih menerima setruman di tangannya. Dia dikeroyok tiga orang yang menghajar wajahnya. Tiara yang ada di pelukannya tak luput dari serangan alat setrum di tangannya. Anak kelas dua SD Kanisius Sengkan itu masih trauma dan dirawat di RS Panti Rapih bersama ayahnya. Wahid melihat istrinya keluar sambil berteriak-teriak. Dia meminta istrinya masuk ke dalam rumah bersama Tiara. Setelah itu, Wahid lari meminta pertolongan orang kampung sambil teriak-teriak, “Tolong saya diserang laskar…” Dia yang terus berdarah langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, Rico, anak Julius, berhasil menyembunyikan belasan umat yang di dalam gudang. Tadinya mereka mau disembunyikan di kamar mandi, namun terlalu sempit. Mereka itu sebagian besar ibu-ibu dan tiga orang anak serta seorang nenek. Mereka bersembunyi di dalam gudang itu sekitar satu jam sampai polisi datang ke TKP. Sementara itu, Rico mencoba menghubungi ayahnya. Dia senidri sempat menjadi sasaran orang-orang yang brutal itu. Dia yang sempat terkepung namun berhasil lolos karena meminta ampun saat mendengar teriakan “Bunuh!” lari meminta pertolongan ke tetangga dan menghubungi ayahnya, Julius. Malam itu, Julius sendiri sedang berada di Kantor Penerbitan Galang Press tempat dia bekerja sebagai direktur, karena ada doa bersama lintas agama menyambut Pilpres 2014. Mendengar kabar bahwa terjadi serangan brutal di rumahnya, Julius meluncur menuju rumah bersama dua orang Polda DIY.

Serangan kedua

Sesampai di rumah, keadaan senyap. Wahid dirawat di rumah sakit terdekat. Belasan umat yang sebagian besar ibu-ibu masih bersembunyi di gudang. Tak lama setelah itu, rombongan para penyerang datang lagi dan saat itulah Julius menjadi sasaran mereka! Syukurlah, Julius bisa diselamatkan kendati kepalanya bocor dan tulang bahunya patah. Serangan pertama dilakukan oleh 10 orang. Serangan kedua oleh 8 orang. Pada serangan yang kedua itu, selain Julius, Michael – wartawan KompasTV juga menjadi sasaran amuk massa brutal itu. Micha yang sempat menyuting serangan terhadap Julius menjadi sasaran mereka. “handycam”-nya drebut setelah dia sendiri dipukuli oleh empat orang yang sadis dan bengis itu. Sempat terjadi dialog antara Michael dan mereka. Meski dia sudah mengaku bahwa dirinya dirinya adalah seorang wartawan, toh tetap dihajar juga.

Motif intoleransi dan politis

Kita bertanya-tanya, apa motif penyerangan itu? Motif intoleransi atas kebebasan ibadah? Atau ada motif-motif lain yang bersifat politis? Sebetulnya, sejak tanggal 1 sampai 28 Mei, di rumah Julius sudah diselenggarakan doa rosario dan tidak ada masalah. Kalau memang motifnya adalah intoleransi, mengapa serangan baru dilancarkan pada hari ke-29? Yang jelasi aksi brutal itu tidak merupakan tindakan spontan melainkan terencana. Bahwa mereka datang menyerang denga batu, alat setrum dan senjata tajam, itu merupakan indikasi keterencanaan aksi tersebut. Bahwa mereka mengenakan jubah dan celana komprang serta teriakan-teriakan khas keagamaan tertentu, itu mengindikasikan radikalitas dan fanatisme tertentu. Disadari atau pun tidak, ada motif intoleransi di situ. Ada kecurigaan motif politik terkait dengan kegiatan Julius sebagai tim jaringan relawan untuk Capres Jokowi. Rencananya, Senin (2/6) akan ada aksi menghantar Jokowi menghadap Sri Sultan HB X. Julius sendiri sebelumnya menjadi Tim Sukses pemenangan GKR Putri Hemas dalam Pileg yang lalu. Apa pun motivasi penyerangan itu, kita tidak pernah setuju bahwa kekerasan menjadi cara bergaul di negeri ini. Aparat Kepolisian harus mengusut tuntas kasus ini! Jangan biarkan pelaku kekerasan seperti itu berkembang di negeri ini. Kita sedih menyaksikan aksi serupa terus terulang!

Para pelaku

Para pelaku penyerangan bukan orang baru. Beberapa dari mereka dikenali nama dan aktivitasnya. Bahkan dua di antara mereka adalah tetangga di depan rumah julius. Bahkan lagi, salah satu adalah bekas mahasiswa Julius. Menurut penuturan Sumadi yang sempat saya jumpai di RS Panti Rapih, mereka itu sudah beberapa kali bikin ulah di perumahan maupun di masyarakat. Bahkan sempat hendak diusir oleh warga. Sumadi pun mengenal mereka. Termasuk Wahid juga mengenal mereka. Maka, tunggu apa lagi, para aparat terhormat, mengapa mereka tidak ditindak tegas dan diusut tuntas? Jangan biarkan masyarakat dicekam rasa cemas akibat ulah para pelaku kekerasan brutal itu dan jaringannya? Bila tidak, mereka akan menjadi gerombolan anak macan yang siap menerkam siapapun, termasuk pawang-pawangnya!

Dalam perjalanan balik dari Yogya ke Semarang

Rm Budi Purnomo

Majalah INSPIRASI, Lentera yang Membebaskan

Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Semarang

Perjalanan perizinan Gereja St. Bernadette, Tangerang


http:/indonesia.ucanews.com/2013/09/25/perjalanan-perizinan-gereja-st-berna
dette-tangerang/

Perjalanan perizinan Gereja St. Bernadette, Tangerang

25/09/2013
Perjalanan perizinan Gereja St. Bernadette, Tangerang thumbnail

Berusaha patuh pada pemerintah, Paroki St. Bernadette memindah ibadahnya dari Sekolah Sang Timur di Karangtengah, Ciledug, Tangerang (2004) karena ditolak kelompok intoleran. Mereka mendapat izin mendirikan bangunan di Bintaro, tetapi hari Mingggu massa mengatasnamakan warga, menyegel Gereja Katolik Paroki St. Bernadette. ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace) melalui Koordinator Bidang Informasi, Komunikasi, dan Penelitian,
Ahmad Nurcholish mengatakan, “Mempercayai pemerintah sia-sia. Mereka tunduk pada mayoritas, bukan tunduk pada hukum.”

Sejarah berdirinya Paroki St. Bernadette

Paroki St. Bernadette adalah gereja Katolik di bawah dekenat Tangerang,
Keuskupan Agung Jakarta. Paroki ini didirikan pada 11 Februari 1990 dengan ditandai pembentukan Pengurus Gereja dan Dana Papa (PGDP) Roma Katolik Paroki Santa Bernadette, Ciledug oleh Uskup Agung Jakarta, Leo Sukoto SJ (Alm).

Karena tidak memiliki tempat ibadah permanen, kebaktian Minggu dan kegiatan keagamaan di hari raya kristiani secara bergantian dilaksanakan berpindah-pindah. Misalnya: bekas bedeng kompleks perumahan Ciledug Indah, bekas gudang padi di kompleks Asrama Polri Ciledug, dan Gudang Arsip Kompleks Keuangan Karang Tengah Ciledug.

Dua tahun kemudian, pengurus gereja mengajukan permohonan kepada Bupati Tangerang (20/7/92) untuk memanfaatkan Bangunan Sementara Sekolah (BSS) Sang
Timur di Kompleks Barata/Keuangan Karang Tengah, Ciledug sebagai tempat menjalankan ibadah.

PGDP mendapatkan rekomendasi melaksanakan kegiatan keagamaan umat Katolik Kepala Desa Karang Tengah melalui Surat No. 192/Pem/VII/1992, tanggal 21 Juli 1992, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Musyawarah Pimpinan Kecamatan Ciledug, Ketua RW dan Ketua RT
sekompleks Barata Karang Tengah.

Sejak itu kegiatan peribadatan berlangsung dan terkonsentrasi di BSS Sang Timur dengan aman, dan tenteram untuk seluruh umat Katolik Paroki Santa Bernadette Ciledug (8.975 jiwa) yang berasal dari enam kecamatan (Karang Tengah, Ciledug, Larangan, Cipondoh, Pondok Aren dan sebagian Serpong).

Penolakan tiba-tiba

Setelah 12 tahun berjalan, tanpa ada pembicaraan atau berita sebelumnya,
Sekolah Sang Timur memperoleh surat nomor: Kd.258.5 BA.00/248/2004 dari Kepala Departemen Agama Kantor Kota Tangerang, 29 Juli 2004, meminta
menghentikan kegiatan keagamaan dengan menggunakan gedung sekolah.

Sebulan kemudian, tiba-tiba Ketua Pengurus Gereja dan Dana Papa (PGDP) Paroki St. Bernadette Karang Tengah memperoleh surat dari Lurah Karang Tengah, no. 642/71-KRT/04, tanggal 30 Agustus 2004, perihal Pencabutan Rekomendasi Surat Lurah Karang Tengah No. 192/Pem/VUU/92.

Setelah pencabutan surat rekomendasi, beberapa kali ibadah diganggu dengan demonstrasi dan orasi oleh sekelompok warga yang menamakan dirinya Forum
Komunikasi Umat Islam Karang Tengah yang menginginkan dihentikannya kegiatan keagamaan di BSS Sang Timur Karang Tengah Ciledug. Puncaknya pada Minggu, 3
Oktober 2004, massa yang menyebut masyarakat sekitar melakukan demonstrasi dan meminta tempat tersebut tidak lagi digunakan untuk ibadah. Mereka bahkan membangun tembok di pintu gerbang menuju sekolah itu, dan memblokir akses ke
sekolah. Mereka juga mengusir umat yang sedang beribadah.

Walau keberadaan Paroki St. Bernadette dibela Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama waktu itu, Abdurrahman Wahid, dan pegiat perlindungan anak, Seto Mulyadi, tidak menyurutkan kelompok intoleran ngotot peribadatan dihentikan.

Kompromi, mendapat IMB, tetapi tetap ditolak di Bintaro

Jemaat Paroki St. Bernadette berkompromi. Dalam pertemuan dengan tim dari kementerian agama pada 29 Oktober 2004, disepakati jemaat Paroki St. Bernadette mencari lahan baru. Dalam pernyataannya, Menteri Agama waktu itu, Muhammad M. Basyuni menegaskan persoalan kasus warga perumahan Karang
Tengah Ciledug, Tangerang Banten dengan Yayasan Pendidikan Karya (YPK) Sang Timur telah selesai dan tuntas. Murid-murid di sana sudah dapat belajar kembali. “Ini bukan persoalan agama. Jadi itu hanya masalah kesalahpahaman.”

Jemaat Paroki St. Bernadette pun nomaden. Jemaat paroki ini kemudian
menggelar misa dengan menumpang di sejumlah tempat. Mereka paling sering beribadah di Gereja Maria Kusuma Karmel, Gedung Lokagenta di Perumahan Ciledug Indah I, Balai Pertemuan RW di Metro Permata I, dan Pondok Lestari.

Tempat-tempat itu dipilih karena lokasinya dekat dengan gereja sebelumnya. Akhirnya, paroki menemukan lokasi di Kelurahan Sudimara Pinang dan memutuskan membangun gereja di sana. Menurut Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI),
Romo Benny Susetyo, mengatakan, paroki tersebut memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB) pada 11 September 2013. “Warga telah menyetujui pembangunan tersebut,” kata Romo Benny. Namun, kemarin, upaya mereka kembali ditolak
warga sekitar.

Ratusan orang menggelar unjuk rasa menolak pembangunan Gereja Katolik Santa Bernadette di Bintaro, Kelurahan Sudimara Pinang, Kota Tangerang, kemarin. Selain berunjuk rasa, mereka menghentikan kegiatan ibadah yang sedang berlangsung dengan menggembok gerbang masuk gereja.

Pernyataan dari ICRP

Ahmad Nurcholish, Koordinator Bidang Informasi, Komunikasi, dan Penelitian
ICRP mengungkapkan kepada satuharapan.com, “Pemerintah tidak dapat diandalkan untuk mengatasi permasalahan intoleransi karena mereka terdiri dari para politikus yang memiliki banyak kepentingan.” Jika pemerintah diisi para negarawan, mereka akan berusaha menegakkan hukum, kata Nurcholish. “Namun, kenyataannya mereka tunduk kepada kelompok yang mengatasnamakan diri mayoritas,” katanya.

Sumber: satuharapan.com

Intoleransi, Ancaman Paling Nyata


FERRY SANTOSO

Salah satu agenda besar reformasi yang digulirkan sejak 1998 adalah membangun demokrasi sehingga Indonesia dapat menjadi negara modern, maju, dan beradab.

Akan tetapi, dalam 15 tahun perjalanan reformasi, aksi kekerasan yang melanggar hak asasi manusia, khususnya warga minoritas, dapat mengancam kehidupan demokrasi ke depan. Nuansa kehidupan yang demokratis dan menjunjung tinggi kebinekaan dan keberagaman sebagai ”takdir” bangsa ini sempat terasa pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Kebijakan Gus Dur terkait demokrasi, kebinekaan, dan toleransi ibarat angin segar. Pasca-pemerintahan Gus Dur, dalam perjalanan reformasi, ancaman terhadap kehidupan demokrasi justru semakin terasa.

Berbagai kelompok vigilante dan kelompok intoleran semakin menunjukkan eksistensi. Berbagai kekerasan dengan berlatar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan terkesan menjadi tidak terkendali. Kelompok-kelompok intoleran atau kelompok vigilante dinilai kerap mengganggu atau melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hak dasar sebagai warga negara, yaitu bebas dari rasa takut dan mendapat perlindungan, semakin dilanggar.

Di sisi lain, peran negara (state), yang seharusnya mampu melindungi segenap warga negara, menjadi sangat lemah, bahkan dinilai tidak hadir dalam menjaga kerukunan hidup beragama dan berkeyakinan.

Sebagai contoh, kasus warga Ahmadiyah di beberapa tempat, kasus warga Syiah di Sampang, kasus pembangunan gereja di beberapa tempat, kasus sengketa lahan, sampai konflik antarkelompok preman.

Sebagai gambaran, dari data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), pada periode Januari-Mei 2013 terjadi 46 kasus dugaan pelanggaran dan kekerasan kehidupan beragama dan berkeyakinan. Artinya, dalam sebulan terjadi sembilan kali kasus pelanggaran dan kekerasan kehidupan beragama dan berkeyakinan atau dalam seminggu terjadi dua kasus.

Sayangnya, elite politik dan pejabat negara saat ini yang lahir dari hasil reformasi ibarat menutup mata terhadap kasus-kasus intoleransi. Perhatian elite politik dan pejabat negara terhadap kasus-kasus intoleran dinilai sangat rendah.

Direktur Program Imparsial Al Araf menilai, kasus-kasus kekerasan oleh kelompok intoleran sudah mengkhawatirkan. Hak-hak dasar kelompok minoritas, seperti hak untuk bebas dari rasa takut, mendapatkan rasa aman, dan bebas beribadah, makin sulit diwujudkan.

Hal itu dapat terjadi antara lain, lanjut Al Araf, karena perhatian pemerintah, termasuk elite politik, terhadap masalah intoleransi sangat rendah. ”Politisi, termasuk pejabat publik, lebih peduli dengan politik transaksional yang mementingkan kelompok politik dan partai politik, bukan mementingkan keadilan bagi semua warga masyarakat,” katanya.

Bahkan, tidak tertutup kemungkinan kasus-kasus pelanggaran dalam kehidupan beragama dan berkeyakinan yang mengarah pada aksi kekerasan dilatarbelakangi percaturan politik di tingkat lokal atau nasional. ”Elite politik kadang permisif terhadap kelompok intoleran karena tidak mau dianggap berlawanan dengan arus mainstream,” kata Al Araf.

Namun, realitas kadang berbeda. Di tengah kasus-kasus intoleran yang menjadi tren dalam perjalanan 15 tahun reformasi, pemerintah mungkin boleh berbangga. Mengapa?

Lembaga internasional The Appeal of Conscience Foundation merencanakan memberikan penghargaan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena dinilai mampu mengembangkan toleransi antarumat beragama di Indonesia.

Akan tetapi, rencana itu dikecam atau ditentang beberapa kalangan. Koordinator Badan Pekerja Kontras Haris Azhar menilai, Presiden Yudhoyono mengabaikan atau menutup fakta intoleransi kehidupan beragama dan berkeyakinan jika tetap menerima penghargaan sebagai pemimpin yang mengembangkan toleransi di antara umat beragama dari lembaga tersebut.

Tak sesuai

Pemberian penghargaan itu dinilai tidak sesuai dengan kondisi atau fakta kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Haris menilai Presiden Yudhoyono sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak menggunakan kekuasaan dan kewenangan untuk menjaga kebebasan beragama dan berkeyakinan serta memberikan rasa aman kelompok minoritas.

Dalam kasus-kasus intoleransi, menurut Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma, negara tidak hadir dalam menjaga rasa aman dan nyaman kelompok minoritas keagamaan untuk beribadah. ”Presiden seharusnya berpihak secara konkret kepada kelompok minoritas,” kata Alvon.

Sebelumnya, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, Presiden akan tetap menerima penghargaan itu. ”Itu bentuk apresiasi dan penghargaan yang didasarkan penilaian organisasi independen,” ujarnya. Presiden pun mengatakan, jangan ada kesan pembiaran.

(Kompas cetak, 15 Mei 2013)

Konflik Agama Timbul Karena Umat Tak Toleran


Jumat, 20 Mei 2011

Pembantu Deputi Bidang Politik Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Brigjen (Pol) Manahan Daulay mengatakan ketiadaan toleransi beragama adalah penyebab menyuburnya konflik mengatasnamakan agama di Indonesia seperti kasus penusukan pendeta KHBP di Cikeuting, Bekasi dan penyerangan Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang. “Kunci kerukunan antar umat beragama terletak pada toleransi,” kata Manahan pada seminar dan deklarasi Majelis Sunni Syiah Indonesia (MUHSIN) di Masjid Akbar, Kemayoran, Jakarta, Jumat (20/5).

Dia mengkhawatirkan konflik beragama yang tidak bisa dicegah akan membuat perbedaan antarwarga beragama menjadi kian dalam sehingga menggangu kestabilan negara. Untuk mengatasinya, Manahan menekankan empat pilar yang harus dipegang teguh antara lain pendekatan berbasis empat hal yaitu Bhineka Tunggal Ika, musyawarah untuk mufakat, hukum, dan persatuan dan kesatuan.

“Setiap masalah bisa diselesaikan dengan dialog dan menghormati perbedaan. Jika kita ribut terus maka pembangunan nasional akan terhambat,” katanya.

Duta Besar Iran untuk Indonesia Mahmoud Farazandeh yang turut menghadiri seminar ini mengamini pendapat Manahan.  “Agama bukanlah alasan perbedaan pendapat, tapi agama mengajarkan kita rasa saling mengerti dan memahami masalah.”  (antaranews.com)

Empat Agenda Organisasi Islam Radikal


Negara Wajib Lindungi Korban Intoleransi

JAKARTA, KOMPAS.com – Negara wajib melindungi hak-hak dan kebebasan kelompok yang akan dan telah menjadi korban tindakan intoleran, kekerasan, atau kriminal. Kewajiban tersebut sebagai implementasi kebebasan beragama atau berkeyakinan, mencakup kebebasan beribadah dan lainnya.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum SETARA Institute, Bonar Tigor Naipospos, dalam konferensi pers hasil riset lembaganya bertajuk ‘Radikalisasi Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat’, Rabu (22/12/2010) di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta Pusat.

“Kelompok minoritas agama atau keyakinan yang menjadi korban kekerasan dan intoleran itu merupakan sasaran dari agenda beberapa organisasi Islam radikal,” kata Bonar.

Sebab itu, lanjut Bonar, negara hendaknya menerapkan asas non-diskriminasi dan kesetaraan setiap warga negara di mata hukum (equality berfore the law).”Kalau asas itu sudah dijalankan, setiap orang atau kelompok nantinya dapat saling menghormati,” ujarnya.

Seperti diberitakan, SETARA Institute mencatat adanya empat agenda organisasi Islam radikal, yakni: 1) penegakan syariat Islam, 2) pemberantasan kemaksiatan, 3) pemberantasan aliran sesat dan 4) anti pemurtadan. SETARA Institute beranggapan, bila keempat agenda itu dikumandangkan di tengah masyarakat, ruang publik bakal diisi dengan hal-hal yang bersifat kebencian yang tertuju pada kaum minoritas agama atau keyakinan serta kelompok usaha di bidang yang menimbulkan kemaksiatan.

Pada sebuah titik, saat ada tindakan yang penuh tidak toleran, kekerasan dan kejahatan, negara harus menunaikan kewajiban melindungi hak-hak asasi manusia.

“Ada dua langkah yang bisa ditempuh negara. Pertama, kewajiban mencegah aksi intoleransi yang mengganggu dan mengancam kebebasan orang lain. Kedua, bila pelanggaran terjadi, negara wajib memproses pelaku sesuai hukum,” jelas Bonar.
(Kompas.com)

Tak Toleran akibat Ekonomi Kurang Merata


Intoleransi masyarakat pada dasarnya tidak dipengaruhi oleh organisasi-organisasi radikal yang suka memakai kekerasan, tetapi karena masyarakat mengalami frustrasi sosial dan alienasi.

“Masyarakat itu tidak puas terhadap pemerataan pembangunan dan ekonomi,” ujar Ismail Hasani, peneliti SETARA Institute, Rabu (22/12/2010) di Jakarta.

Dalam studi yang dilakukan SETARA Institute, keberadaan organisasi radikal dinilai tak terlalu berpengaruh banyak bagi ketidaktoleransian masyarakat. Sebab, mayoritas warga menolak kekerasan sehingga otomatis dukungan terhadap organisasi radikal tidaklah signifikan.

Menurut Ismail, di tengah kesulitan ekonomi, organisasi radikal yang mengatasnamakan agama hadir untuk membuat masyarakat menjadi intoleran. Untuk itulah, pemerintah dan swasta perlu terlibat dalam pemberian insentif ekonomi kepada masyarakat.

“Sebagai contoh di Tasikmalaya, pemerintah setempat memberikan kanal ekonomi, berupa penyuluhan ternak lele. Masyarakat kemudian jadi sibuk bekerja dan merasa puas secara ekonomi,” kata Ismail.

Studi SETARA Institute ini berfokus pada organisasi radikal yang bersifat lokal. “Kami mengacu pada fakta bahwa organisasi tersebut sering melakukan aksi-aksi kekerasan dan mengancam kebebasan beragama/berkeyakinan,” kata Wakil Ketua Umum SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos.

Menurut Bonar, sampai saat ini belum ada kajian khusus dan komprehensif tentang organisasi radikal lokal serta implikasinya terhadap jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Dalam konteks jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan, kelompok radikal menunjuk pada aksi-aksi kekerasan terhadap kaum minoritas agama/keyakinan, penyerangan rumah ibadah, dan penegakan syariat.
(Kompas.com)