Surat Terbuka Buat SBY


Assalamualaikum pak SBY,
Aku masih inget ketika SBY menjabat MENKO POLKAM era presiden Megawati SBY dikritik habis habis oleh Taufiq Kemas (TK) SBY dianggap jendral kok kayak anak TK Semua orang marah termasuk saya dan saya bersama temen-temen membela dan mewujudkan SBY harus jadi Presiden Saya dan temen temen bikin komuinitas penggebos partai Karena SBY jadi Ikon Partai demokrat  saya dan temen temen dalam komunitas menggalang untuk mendukung demokrat.

Al Hasil hjarapan besar saya dfan temen temen buyar pasalnya begitu SBY bikin kabinet terlihat gamang lebih kuat JK-nya  dan yang fatalnya lagi SBY jauh dari keinginan rakyat Pertama SBY diangkat jadi RI 1 selogan jangan banyak bicart tapi kerja ntah kenapa SBY berubah mudah mengkonfrontasi ketika dikritik
SBY gampang panasan dikritik dikti telinganya merah nampak seperti yang selalu disampaikan JUBIR yaiti Andi Malarangeng
SBY lupa siapa yang berjuang tanpa pamrih tuk naikan SBY jadi RI1 adalah temen-temen yaitu rakyat bukan orang orang Demokrat bukan pula mesin politik Golkar atau mesin poltik JK dan mesin poltik Demokrat
tapi bener benar cita cita rakyat yang marah karena SBY dianggap kecil oleh TK dan Mega

Hal ini jangan sampai terjadi  SBY sudah melukai Rakyat SBY telah membungkam rakyat yang klritis
lihat kebijakan mencopot Rizal Ramli yang hanya tidak sepaham dengan pemerintah dan menangkap Sekjen Indonesia Bangkit yang mencoba mencerdaskan rakyat.
Kalau orang di luar negeri bisa ditangkap karena dianggap mengorganisir  tapi kenapa Pembobol uang rakyat yang lari ke Luar negeri BIN yang dikomandani Samsir Siregar tak bisa berkutik terkangkutkah BIN di ranah pencucian uang

Kalau SBY tidak bisa menghadang polisi yang sewenang wenang masuk kampus tanpa pakai ETIKA dan mengahncurkan kampus seperti di UNAS kenapa polisi itu semua tidak di tangkap dan arsiteknya pastinya adalah KAPOLDA Kalau terkait anarkis lalu aktor intelektual dibabat Kapolda harusnya untuk kasus UNAS harus dibabat.

Kalau ini berlanjut saya takut nasib SBY kaya Pak Harto Kabaikan yang sudah dilakukan tak nampak karena kamarahan rakyat rakyat marah karena kemiskinan bukan dibela tapi pencuri uang rakyat yang justru dibela dan dilindungi

Hentika kekerasan yang dilakukan polisi jangan sampai SBY dianggap melanggar HAM Berat oleh dunia internasional  By omision and By Disign.
salam

UG tim Sukses SBY DKI Jakarta

bersama almarhum H.Jayanto

(dari Milis FPK)

Birokrasi Bukan Bawahan Pemerintah


JAKARTA- Birokrasi bukan merupakan bawahan atau kepanjangan tangan pemerintah melainkan alat negara yang perlu memiliki aturan perundang-undangan tersendiri.

“Mudah-mudahan Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (RUU AP) yang sedang digodok oleh pemerintah saat ini mengarah ke sana,” kata pakar administrasi negara Pipit Rochijat Kartawidjaya dalam Kuliah Umum di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Senin (30/6)

RUU AP telah dibahas oleh pemerintah sejak 2004. Draf RUU AP terbaru per Februari 2007. DPR dikabarkan akan segera merespon RUU AP itu untuk segera dibahas. Pipit memperoleh informasi tentang adanya rencana dari pemerintah untuk juga mengubah UU yang mengatur tentang pegawai negeri sipil agar dalam prakteknya PNS tidak lagi menjadi aparat pemerintah tetapi aparat negara atau aparat publik.

Lebih lanjut ia mengatakan relasi antara birokrasi dan eksekutif harus diatur sedemikian rupa sehingga birokrasi menjadi sungguh-sungguh bekerja sebagai abdi negara dan bukan sebagai abdi kekuasaan. “Politik birokrasi adalah politik kenegaraan, bukan politik kekuasaan,” kata warga negara Indonesia yang sejak 1992 bekerja di Lembaga Negara untuk Struktur Ketenagakerjaan dan Pasar Tenaga Kerja (Landesagentur fuer Strukturelle Arbeit) negara bagian Bradenburg Republik Federasi Jerman itu.

Bagi Pipit pemerintah adalah salah satu cabang kekuasaan dalam konsep trias politika yang dikenal dengan eksekutif. Wilayah ini meliputi Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih melalui Pemilu, termasuk menteri kabinet dan staf di lingkungan kepresidenan dan kementerian. Sedangkan administrasi negara sebagai organ birokrasi negara adalah alat negara yang menjalankan tugas negara, di antaranya menjalankan tugas pemerintahan.

“Pemikiran ini mengasumsikan bahwa pemerintah tidak sama dengan Negara karenanya aparat negara tidak melulu aparat pemerintah,” kata penulis buku Negara Bukanlah Pemerintah.

Jerman
Pada bagian lain Pipit menjelaskan RUU AP yang drafnya saat ini beredar di masyarakat mirip dengan UU Prosedur Administrasi Negara Jerman. Dalam prakteknya di Jerman, menurut Pipit, aparat negara di sana benar-benar berfungsi sebagai aparat publik bukan bawahan pemerintah. “Pemerintah boleh berganti, tetapi aparat negara tetap menjalankan fungsi sesuai undang-undang, bukan berdasarkan kekuasaan,” katanya.

Dalam sistem birokrasi di Jerman dikenal empat lapisan kepegawaian birokrasi yakni pegawai negeri sipil yang merupakan warga negara Jerman dan atau Uni Eropa, pegawai publik yang bisa diisi oleh orang asing, pegawai honorer, dan pegawai kontrak. “Mereka ini memegang jabatan profesional, ” ujarnya.

Pembedaan fungsi aparat negara dan pemerintah itu terbukti mempercepat dan mempermudah pelayanan publik karena aparat negara benar-benar berfungsi sebagai pengeksekusi undang-undang. Dalam pembuatan surat ijin tinggal, misalnya, penandatanganan berkas tak selalu harus dilakukan oleh pejabat tertinggi, tetapi bisa dilakukan oleh pegawai yang memiliki kualifikasi berdasarkan undang-undang.

Pipit menerangkan efektivitas itu bisa tercipta karena di Jerman, setelah ada undang-undang, di bawahnya langsung ada petunjuk teknis pelaksanaan yang rinci sebagai panduan bagi pegawai yang akan menjalankan fungsi masing-masing. “Jadi tidak ada peraturan pemerintah (PP) dan sebagainya itu,” kata Pipit.

Rendahnya mutu pelayanan publik di Indonesia saat ini, kata Pipit, salah satunya disebabkan oleh tidak optimalnya administrasi negara dan pemerintah dalam menjalankan fungsinya. “Ketidakoptimalan itu disinyalir akibat ketidakjelasan pembedaan antara negara dan pemerintah, termasuk instansi mana yang disebut sebagai administrasi negara dan administrasi pemerintahan, ” katanya. (Agustinus Edy Kristianto Director of Publication and Civic Education Board of Directors Indonesia Legal Aid Foundation / Foundation Indonesienne d’aide Juridique)

KOMUNITAS NU AMERIKA SERIKAT: ISLAM-BARAT HARUS SALING MEMPERKAYA


 

 

Boston (29 Juni 2008)—Dunia Islam dan Barat tidak harus dipandang secara antagonis  dan bertentangan. Keduanya harus saling melengkapi dan  memperkaya. Itulah  pikiran utama yang mengemuka dalam acara deklarasi berdirinya Komunitas  Nahdlatul Ulama Amerika Serikat (KNU-AS) hari ini di Boston, Massachusetts, Amerika  Serikat.  

 

Sejumlah aktivis NU di AS yang terlibat dalam persiapan pendirian KNU-AS hadir dalam  deklarasi ini. Mereka adalah Sumanto Al-Qurtubi dan Achmad Tohe, keduanya adalah mahasiswa PhD Boston University, Achmad Munjid, mahasiswa PhD di Temple  University, dan Ulil Abshar Abdalla, mahasiswa PhD Harvard University.

 

“Bagi kami, hubungan dunia Islam dan Barat tidak harus antagonis. Islam justru bias memberikan kontribusi positif bagi dunia Barat. Begitu pula perjumpaan dunia Islam-Barat bisa memberikan kontribusi positif bagi dunia Islam,”  demikian bunyi deklarasi yang dibacakan oleh Ulil Abshar-Abdalla.

 

“Bagi kami, keindonesiaan dan keislaman bersifat saling melengkapi dan memperkaya,” tegas  deklarasi itu lebih lanjut.

 

Prof. Salahuddin Kafrawi, aktivis NU yang sekarang menjadi profesor filsafat Islam di  William and Hobart College, Geneva, New York, mendukung pemikiran tersebut. Dalam pandangan Prof. Kafrawi yang juga salah satu deklarator KNU-AS itu,  identitas keislaman dan keamerikaan juga tak harus dipertentangkan. Keduanya bias  saling berdialog secara produktif.

 

 

Ada tiga masalah utama yang menjadi keprihatinan para deklator KNU-AS. Pertama, hubungan  dunia Islam-Barat yang masih diwarnai oleh prasangka. Kedua, kehidupan  berbangsa dan bernegara yang memprihatinkan. Ketiga, melemahnya vitalitas Nahdlatul  Ulama sebagai ormas keagamaan.

 

Dalam pandangan Achmad Munjid, aktivis NU yang menjadi salah satu motor utama KNU-AS  ini, visi keislaman NU kurang berhasil diterjemahkan dalam konteks masyarakat modern. Visi keislaman yang ditawarkan oleh “gerakan-gerakan Islam baru”  tampaknya jauh lebih memikat generasi Islam sekarang.

 

“Tantangan NU adalah bagaimana melakukan kontekstualisasi visi keislaman ala NU dalam   konteksyang sudah berubah saat ini,” tegas Munjid.

 

 

 

“Dengan berdirinya KNU-AS ini, kami juga hendak menyumbangkan gagasan- gagasan  segar dalam wacana keislaman di tanah air,” tambah Munjid lagi.

 

 

Meskipun merupakan wadah umat Islam Amerika Serikat yang memiliki hubungan

kultural dan keagamaan dengan tradisi NU, namun KNU-AS berusaha merumuskan identitas ke-NU-an yang terbuka.

 

“Kami mendefinisikan diri sebagai umat Islam dalam tradisi Sunni, Asy’ari,

 Dan mazhab empat, namun terbuka pada keragaman sekte, aliran dan mazhab-mazhab  yang ada dalam masyarakat Islam, baik di Amerika, Indonesia, atau dunia Islam secara umum” tegas Achmad Tohe, aktivis NU yang sekarang sedang menempuh  program PhD di Boston, University.

 

“Kami ingin mempertahankan tradisi Asy’ariyah dan mazhab empat, tetapi kami juga  ingin agar tradisi itu terbuka pada kemungkinan tafsir baru,” kata Syamsul  Ma’arif, mahasiswa PhD di Arizona State University.

 

Deklarasi ini juga dihadiri oleh Sukidi Mulyadi, pemikir muda Muhammadiyah yang  sekarang menempuh program PhD di Harvard University, dan Jajang Jahroni,  mahasiswa PhD di Boston University.

 

Deklarasi ditutup dengan do’a yang dibacakan oleh Sukidi Mulyadi yang mewakili  Muhammadiyah dan Akhmad Munjid yang mewakili NU.

 

“Agar NU dan Muhammadiyah bisa bekerjasama untuk mengembangkan pemahaman Islam yang kontektual dan progresif di Amerika,” tegas Ulil mengomentari doa  yang dibacakan dua wakil dari ormas besar Islam di Indonesia itu.

 

Sejumlah aktivis NU di AS terlibat dalam persiapan pendirian organisasi ini. Mereka  adalah Sumanto Al Qurtuby, mahasiswa PhD Boston University, Achmad Munjid,  mahasiswa PhD Temple University, Achmad Tohe, mahasiswa PhD Boston University, Muhammad Abdun Nasir, mahasiswa PhD Emory University, Kustim Wibowo, ketua  Departemen Manajemen Sistem Informasi di Eberly College-Indiana University of Pennsylvania, Akhmad Sahal, mahasiswa PhD University of Pennsylvania,  Ahmad Rafiq, mahasiswa PhD Temple University, Syamsul Ma’arif, mahasiswa  PhD Arizona State University, Munajat, mahasiswa PhD Texas A & M University,  Salahuddin Kafrawi, professor filsafat Islam di William and Hobart College (Geneva, New York), Dadi Darmadi, mahasiswa PhD Harvard University, Ulil Abshar-Abdalla,mahasiswa PhD Harvard University, Saiful Umam, mahasiswa PhD University  of Hawaii at Menoa, Hasan Basri, visiting fellow di Temple University, dan Mustaghfiroh Rahayu, mahasiswa MA di Florida International University, Miami.**** (Sumber: Milis Pluralitas)