Pemimpin dan Solidaritas Bangsa


Oleh F Budi Hardiman

Globalisasi mengubah banyak hal secara mendasar. Di dalam konstelasi baru ini ’bangsa’ mulai kehilangan khasiatnya sebagai perekat kebinekaan. Rezim-rezim reformasi berhenti bercerita tentang bangsa. Penguatan identitas etnis di daerah-daerah mengancam integrasi sosial. Agama pun dipakai sebagai kode pemerasan dan bisnis teror. Politik suap bersanding dengan apa yang disebut demokrasi mewabah di berbagai sektor. Inovasi-inovasi kultural dan wilayah perbatasan diklaim negara tetangga. Para peneliti kita pun diincar pihak asing. Semua ini terjadi nyaris tanpa sentimen kebangsaan untuk menangkalnya segera.

Jika organisme politis menjadi begitu kompleks, para pemimpin di sana menjadi peragu dan lamban bertindak terhadap ancaman-ancaman ketahanan nasional. Hilang martabatnya, orang kita pun rentan menjadi korban trafficking atau diperdagangkan sebagai pembantu di luar negeri. Semua ini membuat kita bertanya-tanya, benarkah kita suatu bangsa?

Dampak krisis kebangsaan.

Ada tiga gejala penting yang dapat kita tunjuk di sini sebagai dampak krisis solidaritas, yakni masyarakat risiko, radikalisme agama, dan politik uang. Ketiganya berkelindan sebagai implikasi praktis pudarnya ’bangsa’ sebagai metafora solidaritas. Perasaan khas yang ditimbulkannya sudah dirasakan di mana-mana, yaitu ketidakberdayaan dan ketelantaran.

Pertama, karena lemahnya kontrol publik atas birokrasi dan pasar, demokratisasi yang seharusnya merehabilitasi solidaritas kebangsaan justru jadi arena produksi dan distribusi risiko. Ketika pengalaman bersama sebagai bangsa gagal direproduksi, ketidakpastian komunikasi di masyarakat jadi makin besar sehingga setiap orang menjadi risiko bagi sesamanya. Masyarakat kita berubah menjadi apa yang oleh Ulrich Beck disebut ’masyarakat risiko’.

Dengan multiplikasi dan distribusi risiko, politik kehilangan daya mobilisasinya untuk menggalang solidaritas sosial karena individu condong mengamankan diri. Di tengah-tengah meningkatnya ketidakpercayaan kepada para pemimpin yang korup, negara yang seharusnya mengamankan malah menjadi faktor risiko bagi individu.

Kedua, memudarnya khasiat ’bangsa’ sebagai metafora solidaritas mengancam ketahanan nasional kita. Hal itu membuat kebutuhan akan heroisme dan pengorbanan kehilangan sarangnya. Kebutuhan itu menjadi liar dan eksesif. Terlibatnya warga negara kita dalam teror, bom bunuh diri, pembantaian kelompok berkeyakinan lain, dan pembakaran gereja-gereja menunjukkan bagaimana ekses dan destruksi telah dieksistensialisasikan secara religius untuk memenuhi kebutuhan akan heroisme dan pengorbanan. Penyesalan dan ratapan semakin besar ketika kita menyadari bahwa para pelaku itu juga ’anak-anak bangsa’ yang sama dengan para korbannya.

Ketiga, ekspansi pasar kapitalis dalam globalisasi membuat uang menjadi kode sentral interaksi sosial. Dengan kode baru ini loyalitas kebangsaan menjadi relatif. Uang mempersekutukan kepentingan dan kurang meminati karakter dan identitas. Pudarnya ’bangsa’ diiringi pudarnya perbuatan-perbuatan besar akibat politik tak lagi sanggup menggerakkan antusiasme solidaritas.

Sekarang ini pasar menyerbu masuk ke parlemen, pengadilan, dan pemerintahan. Uang sebagai kode baru yang menggantikan solidaritas dipakai untuk mobilisasi suara di tiga arena tersebut. Panggung-panggung demokrasi, seperti pemilu, pun dipenuhi figur penjudi politis yang mencari untung dari cashflow kampanye. Ketika uang menjadi kategori baru dalam politik, kemiskinan tidak lagi dituturkan sebagai masalah solidaritas.

Imajinasi solidaritas baru

Kita telah ditakdirkan untuk beragam, maka keragaman harus menjadi kekuatan kita. Masyarakat risiko, radikalisme agama, dan politik uang tak boleh mencabik-cabik tubuh politis. Kita boleh optimistis dengan penegasan Denys Lombart setelah sejarawan Perancis ini menyelami arkeologi mentalitas negeri kita. Menurut dia, negeri kita yang berada di titik persilangan berbagai kebudayaan dan beragam dunia berpeluang menjadi peradaban agung. Kita sudah punya prestasi-prestasi menuju peradaban agung itu.

Prestasi pertama adalah Pancasila. Pancasila adalah kesepakatan dasar yang telah mampu menjadi rumah bersama bagi kebinekaan kita. Prestasi lainnya adalah pemerintahan demokratis. Tahun 1998, orang mengira Indonesia akan mengalami balkanisasi dan dihapus dari peta. Namun, meski didera sejumlah kerusuhan, konflik etnis, dan ketegangan agama, secara makro Indonesia tidak mengalami pemburukan.

Pemerintahan demokratis telah memberikan solusi kreatif untuk memoderasi perbedaan sehingga Indonesia menjadi contoh demokrasi dan toleransi bagi negara-negara Islam. Dengan segala cacatnya, pemilu nasional dan sejumlah pemilu lokal berlangsung relatif damai. Kita harus berani mengimajinasikan Indonesia demokratis akan menjadi kekuatan ekonomis, kultural, dan geopolitis yang besar di Asia dalam satu dasawarsa mendatang.

Adapun yang kita butuhkan sekarang adalah kepemimpinan demokratis yang memiliki kredibilitas publik. Masyarakat kita telah menjadi sebuah masyarakat risiko karena para pemimpin saat ini telah terjebak dalam ’persekongkolan modal dan kuasa’. Hukum justru meningkatkan produksi dan distribusi risiko ke dalam populasi kita. Kita butuh kepemimpinan yang membuat hukum untuk melindungi anak-anak bangsa yang paling dirugikan oleh globalisasi pasar. Sebab, kebijakan pasar bebas hanya akan menjatuhkan banyak korban jika tidak diimbangi proteksi atas hak-hak ekonomi dan sosial warga.

Suatu kebijakan yang meningkatkan pendapatan pekerja kita di dalam negeri, misalnya, akan mencegah orang kita bekerja sebagai buruh migran di luar negeri. Sebutan-sebutan seperti ’pahlawan devisa’ bagi TKI dan ’pahlawan tanpa tanda jasa’ bagi guru hanyalah pemanis untuk kondisi ketenagakerjaan yang belum cukup memartabatkan anak bangsa sendiri.

Tantangan kebangsaan kita dewasa ini bukan perang ataupun penjajahan, melainkan pasar global yang memperlakukan anak bangsa kita sebagai komoditas atau benda-benda ekonomis. Kata ’solidaritas’ di sini dimengerti sebagai upaya-upaya para pemimpin untuk mengubah perilaku organisasi mereka sehingga mendapat kredibilitas publik.

Frase teks proklamasi ”kami bangsa Indonesia” harus menjadi riil dalam birokrasi yang transparan, nondiskriminasi, dan penuh sikap pelayanan. Birokrasi yang pro-publik itu juga pada gilirannya akan mengamankan anak-anak bangsa dari ketelantaran, kesewenang-wenangan kelompok, dan dari risiko-risiko komodifikasi dalam pasar global.Tantangan kebangsaan terkait dengan kemampuan pemimpin kita untuk menghubungkan sistem politik dengan solidaritas kewarganegaraan. Kita telah memiliki praktik spontan solidaritas kewarganegaraan itu dalam berbagai tragedi nasional di mana negara seolah absen. Di antara mereka adalah kelompok-kelompok lintas agama untuk melawan intoleransi, inisiatif-inisiatif warga berbeda suku-agama untuk menolong korban bencana, kelompok-kelompok media yang terus berjuang melampaui etnosentrisme. Solidaritas warga seperti itu adalah daya konstruktif yang lebih kuat daripada daya destruktif radikalisme agama.

Kepemimpinan berkarakter

Untuk mengubah daya destruktif menjadi konstruktif, kita membutuhkan para pemimpin yang amanah. Sebuah kepemimpinan yang lembek telah menggiring kita kepada ancaman desintegrasi ketika daerah-daerah dibiarkan membuat aturan-aturan mereka sendiri yang diambil dari agama tertentu. Sikap kepemimpinan lembek seperti itulah preseden dari radikalisme dan perpecahan. Anak bangsa kita tidak akan mengisi bom rakitan di dalam ranselnya dan membiarkan diri terkoyak oleh ledakannya jika komunitasnya tidak lebih dahulu terkoyak.

Akhirnya, kita juga membutuhkan kepemimpinan yang berkarakter untuk menghentikan politik uang dalam pemerintahan demokratis kita. Masalah sebenarnya tidak terletak pada uang itu sendiri, tetapi pada sikap atasnya. Perpajakan, misalnya, dapat menjadi berkah jika dikelola dengan baik.

Selama ini kutuk kita alami karena pajak dikorupsi. Utopia perpajakan adalah solidaritas sosial yang dirasakan jika hasil pajak memartabatkan segmen yang paling lemah dalam komunitas politis. Hasil pajak itu akan kembali kepada pembayar dalam bentuk pelayanan-pelayanan publik, termasuk membiayai pengawasan terhadap pemerintahan. Jangan bicara nasionalisme pembayar pajak sebelum ada bukti atas nasionalisme pengelolaan pajak dalam bentuk peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak asasi warga negara. Solidaritas baru itu pada akhirnya direproduksi lewat keadilan.

*F Budi Hardiman Pengajar di STF Driyarkara dan Universitas Pelita Harapan
(Kompas 27 Okt 2011)

Anna Hazare, Gandhi Baru dari India?


IA hanya mengenakan khadi, pakaian berbahan katun yang ditenun sendiri secara sederhana. Begitulah CNN mengawali beritanya ketika menceritakan tentang Anna Hazare, seorang aktivis sepuh—usianya 73 tahun—yang beberapa hari terakhir mengguncang India.

Anna Hazare, hari Selasa lalu, ditangkap polisi dan dimasukkan ke tahanan. Polisi juga menangkap dan menahan 2.600 pendukungnya, tetapi beberapa jam kemudian mereka dibebaskan.

Mantan tentara yang kini lebih memilih hidup asketik dan sehari-hari menumpang tidur di ruangan kecil sebuah kuil di sebuah desa di India bagian barat itu kini mulai dibandingkan dengan Mahatma Gandhi. Gandhi melawan penjajah Inggris pada tahun 1947 dengan mengorbankan perlawanan tanpa kekerasan; Hazare melawan korupsi dengan mogok makan! Seperti pernah dikatakan oleh Mahatma Gandhi, kepuasan itu terletak pada usaha, bukan pada pencapaian hasil. Berusaha keras adalah kemenangan besar.

Usaha keras itu yang kini dilakukan Hazare dengan mogok makan untuk melawan korupsi: untuk mendesak agar pemerintah bertindak tegas dan lugas terhadap praktik-praktik korupsi. Mogok makan, begitu kata Zoya Hasan, seorang profesor ilmu politik di Universitas Jawaharlal Nehru, adalah senjata yang biasa digunakan rakyat saat protes. Mogok makan menjadi senjata, senjata perjuangan.

Dulu, kita mengenal ada laku pepe, berjemur diri di alun-alun untuk meminta keadilan kepada raja. Itulah kearifan lokal kita zaman dulu. Kini, orang tidak akan lagi dianggap kalau nekat laku pepe menuntut keadilan karena keadilan adalah barang dagangan yang mahal harganya.

Sebegitu parahkah korupsi di India, negeri dengan lebih dari semiliar penduduk itu? Bukan soal parah dan tidak parah, melainkan soal apakah ada yang mau secara tuntas, lugas, dan tegas memberantas korupsi. Bukankah, seperti pernah dikatakan oleh filosof dan teolog Augustinus (354-430), sebuah negara yang tidak dipimpin sesuai dengan keadilan hanya akan menjadi kumpulan para pencuri. Apabila itu yang terjadi, negara pun akan menjadi negara pencuri. Pencuri ada di mana-mana dalam segala bentuk: ada yang sendiri-sendiri ataupun ada yang berombongan dan mendapatkan restu.

Korupsi itu seperti bola salju, begitu kata Charles Caleb Colton (1780-1832), seorang penulis asal Inggris, sekali bergulir akan terus bertambah besar. Orang lain merumuskan, korupsi itu bagaikan diabetes, hanya dapat dikontrol, tetapi tidak dapat dihilangkah secara total.

Apakah itu berarti bahwa Hazare sudah putus asa melihat kondisi negerinya? Bukankah Manmohan Singh, Perdana Menteri India sekarang ini, adalah orang yang dinilai bersih, pintar, dan dipuja-puja dunia? Akan tetapi, kata Peter F Drucker, pemimpin efektif bukan soal pintar berpidato dan mencitrakan diri agar disukai; kepemimpinan tergambar dari hasil kerjanya, bukan atribut-atributnya.

Hazare tidak putus asa. Mogok makan adalah pilihannya agar para pemimpin membuka hati dan pikiran mereka, serta kembali sadar bahwa mereka dipilih oleh rakyat.
(Kompas)

Nasionalisme Semakin Dipertanyakan


Menjelang usia Republik Indonesia ke-66, nasionalisme justru makin dipertanyakan. Ini seiring dengan kekhawatiran Indonesia menjadi negara gagal. Di sisi lain, sistem demokrasi yang dianut Indonesia setelah tumbangnya Soeharto justru tak kunjung bisa mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya.

Krisis nasionalisme di Indonesia mengemuka dalam diskusi publik ”Carut Marut Nasionalisme Indonesia” di Jakarta, Jumat (25/3). Salah satu pembicara, pengajar di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, menuturkan bahwa nasionalisme Indonesia tidak didasarkan atas ikatan primordialisme, tetapi kesamaan sejarah perjuangan, nasib, dan kehendak bersama. Edy mengungkapkan, prinsip kehendak bersama perwujudannya adalah rasa keadilan bagi setiap warga negara. Namun, justru hal ini yang masih belum dirasakan oleh setiap warga negara Indonesia.

Menurut Edy, tantangan nasionalisme Indonesia makin kompleks pada saat negara dihadapkan pada gejala radikalisme. ”Radikalisme yang membuat orang tidak toleran terhadap perbedaan. Ini yang pasti membawa kehancuran terhadap ikatan kebangsaan,” katanya.

Otonomi daerahPeneliti utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, mengungkapkan, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sejak 2001 menunjukkan realitas negatif tentang keindonesiaan dengan kedaerahan. Rasa kedaerahan jauh lebih menonjol. Otonomi daerah, menurut Siti, belum mampu menyerap keragaman dalam keindonesiaan.

Penerapan otonomi daerah seiring dengan era demokratisasi setelah tumbangnya Soeharto tutur Siti lebih lanjut, sebenarnya dianggap menjadi jalan bagi kolektivisme masyarakat Indonesia yang terbagi atas berbagai pulau dan golongan suku bangsa. ”Ancaman riil NKRI tidak datang dari luar, tetapi dari dalam ketika otonomi daerah justru gagal membawa kesejahteraan,” ujar Siti.

Senada dengan Siti, Edy juga mengatakan bahwa tantangan nasionalisme Indonesia juga muncul dari implikasi hubungan pusat dan daerah yang bermasalah. ”Kadang-kadang pemerintah daerah suka melakukan kebijakan di luar kewenangannya. Banyak daerah yang minta wilayah laut. Ini kan jelas berbahaya bagi keutuhan wilayah republik ini,” kata Edy. (Kompas, 26 Maret 2011)

Jangan Pasif Hadapi Ancaman Penggulingan


Sabtu, 19 Februari 2011

Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Palar Batubara mengingatkan aparat keamanan untuk tidak pasif menghadapi pihak yang mengeluarkan ancaman menggulingkan Presiden RI. “NKRI adalah negara hukum dan segala sesuatu diatur oleh hukum. Demokrasi bukan bebas sebebas-bebasnya, tapi tetap dalam koridor hukum,” tegasnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat malam.

Palar merujuk pernyataannya kepada fitnah orang-orang dekat Presiden RI oleh aktivis Bendera atau ancaman menggulingkan Presiden RI oleh FPI. “Sekedar memfitnah saja sudah masuk ranah hukum, buktinya para aktivis Bendera itu sedang diadili, apa lagi dengan yang terang-terangan mengancam menggulingkan presiden,” katanya. Dia menilai ancaman terhadap presiden adalah urusan keamanan negara yang sangat sensitif.  “Jadi mestinya tidak harus menunggu, apalagi pasif,” katanya. Dua melanjutkan, “Apalagi permintaan Presiden (di forum Hari Pers Nasional) bahwa seharusnya aparat hukum yang ada di negara ini sudah harus melakukan tindakan bagi siapapun yang berupaya apalagi terang-terangan menyatakan akan menggulingkan Presiden.”

Dia mengatakan, dalam hal sangat sensitif seperti ini, semestinya tak bisa ada kompromi lagi dan tak bisa didiamkan. “Harus diusut maksud dan tujuannya. Ini adalah tugas aparat keamanan, karena bersepakat saja sudah masuk kategori makar. Makanya harus ditindak, jangan dirangkul. Nanti jadi preseden bagi lainnya,” kata Palar. M036/S023
(Antaranews.com)

Presiden Instruksikan SKB Tiga Menteri Dievaluasi


Penyelesaian Ahmadiyah seyogyanya pertama-tama harus mengacu pada UUD 1945 dan Pancasila, bukan pada SKB 3 Menteri
_______________________

Minggu, 6 Februari 2011

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstrulksikan evaluasi Surat Kesepakatan Bersama Mendagri, Menteri Agama dan Jaksa Agung, dievaluasi menyusul bentrok warga dan jemaah Ahmadiyah di Banten, Minggu.

“Evaluasi dilakukan secara mendasar dan mendalam,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Santoso di Jakarta, Minggu malam.

Ditemui usai Rapat Koordinasi Polhukam, ia mengatakan, evaluasi dilakukan mulai pekan depan dengan Menteri Agama sebagai penjurunya.

“Evaluasi dilakukan mendasar karena menyangkut keyakinan, kepercayaan seseorang, sekelompok orang, agar tidak bertentangan dengan aturan perundangan yang ada,” katanya.

Djoko menegaskan, “intinya bagaimana keyakinan seseorang itu dapat diakomodir tanpa bertentangan dengan undang-undang yang ada, sehingga tidak mengganggu keamanan, ketertiban dan kehidupan sosial lainnya,”.

Evaluasi dilakukan menyeluruh, lanjut dia, karena juga akan melibatkan seluruh komunitas masyarakat termasuk Ahmadiyah. Tentang batas waktu evaluasi yang diinstruksikan Presiden, Djoko mengatakan, sesegera mungkin.

Pada kesempatan itu, Menko Polhukam meminta semua pihak baik masyarakat maupun Ahmadiyah untuk menahan diri tidak melakukan aksi-aksi yang mengarah pada tindakan anarkis.(*)(ANT/R018)
(Antaranews.com)

Forum Rektor: Indonesia Menuju Negara Gagal



Jakarta – Forum Rektor mengingatkan pemerintah bahwa Indonesia saat ini sudah mulai menuju ke dalam keadaan negara gagal. Indonesia berada diperingkat 61 dari 170 negara yang termasuk dalam indeks negara gagal 2010.

“Negara kita sudah dekat menjadi negara gagal dan kalau tidak diperbaiki pemerintah, pada tahun akan datang menjadi negara gagal,” ujar anggota Forum Rektor Sofian Effendi dalam konferensi pers dengan tokoh Lintas Agama dan Forum
Rektor di Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (4/2/2011).

Menurut Sofian, berdasarkan hasil indeks negara gagal, Indonesia berada di urutan 61 dari 170 negara. Dalam indeks itu, Somalia berada di urutan pertama.

“Salah satu ukurannya adalah jumlah populasi penduduk Indonesia yang terus meningkat dan program pemerintah gagal total,” terang Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.

Ukuran lainnya menurut Sofian adalah kesenjangan antara daerah di wilayah Indonesia semakin besar. Ia mencontohkan, provinsi Papua dan Papua Barat adalah salah satu wilayah yang termiskin di Indonesia dengan perbandingan lebih dari 17 kali lipat dengan daerah lain.

“Ini sangat berbahaya dan ketika mereka meminta melepaskan diri, itu berarti
membuktikan ketidakpuasan rakyat,” terangnya.

Pada sektor pelayanan publik, anggaran Indonesia sama sekali tidak pernah meningkat, bahkan nyaris tidak ada dibandingkan banyaknya anggaran untuk birokrasi.

Saat ini juga, terjadi delegitimasi terhadap pemerintah. Sofian menyebutkan, terdapat 157 kelapa daerah yang saat ini terkait dengan meja hijau. Malahan, satu
diantara kepala daerah tersebut dilantik saat dirinya berstatus terpidana.

“Lalu terpecahnya elit politik dan elit penguasa. Ini semua adalah tanda-tanda
negara gagal,” sebut sofian.

(fiq/gun)

Sumber:

Yang Dilupakan dari Nilai-nilai Pancasila


Pancasila sudah mulai sepi dari pembicaraan publik. Padahal Pancasila sebagai dasar negara merupakan puncak kesepakatan nasional.

Melihat aneka sikap dan perilaku, tindakan dan perbuatan dari beberapa elit partai politik, pejabat negara, aksi sekelompok organisasi massa seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, kekerasan terhadap penganut agama lain, mementingkan diri atau kelompok menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah mulai dilupakan.

Tak luput juga, hubungan antar pemeluk agama menjadi agak renggang, karena adanya larangan mengucapkan selamat natal, soal pendirian rumah ibadah dan kebebasan beribadah kelompok minoritas.

Alangkah baiknya jika setiap pejabat publik, elit politik, tokoh agama, segenap masyarakat, merefleksikan nilai-nilai dari setiap Sila Pancasila sebagai berikut:

A. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa:
(1) Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; (2) Hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup; (3) Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya; (4) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

B. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab:
(1) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia; (2) Saling mencintai sesama manusia; (3) Mengembangkan sikap tenggang rasa; (4) Tidak semena-mena terhadap orang lain; (5) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; (6) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; (7) Berani membela kebenaran dan keadilan; (8) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia karena dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

C. Sila Persatuan Indonesia: (1) Menempatkan persatuan, kesatuan, di atas kepentingan pribadi atau golongan; (2) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara; (3) Cinta tanah air dan bangsa; (4) Bangga sebagai bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia; (5) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan: (1) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat; (2) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; (3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama; (4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan; (5) Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah; (6) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur; (7) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: (1) Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan; (2) Bersikap adil (3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban; (4) Menghormati hak-hak orang lain; (5) Suka memberikan pertolongan kepada orang lain; (6) Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain; (7) Tidak bersifat boros (8) Tidak bergaya hidup mewah; (9) Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum (10) Suka bekerja keras; (11) Menghargai hasil karya orang lain; (12) Bersamai-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Jika segenap masyarakat Indonesia benar-benar mengacu pada nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, maka pada saatnya kita akan melihat Indonesia sebagai bangsa yang nasionalis dan religius, sebab nilai-nilai Pancasila universal dan tidak bertentangan dengan agama manapun.

Dibutuhkan satu komitmen dan kemauan untuk Indonesia, agar Garuda dan Pancasila benar-benar didada segenap warga bangsa. Dengan demikian, kita yakin kita akan menjadi bangsa PEMENANG bukan pecundang. Semoga.
(Pormadi S., dari berbagai sumber)