Menempuh Jalan Tuhan


Oleh Saiful Amin Sholihin Al-Ishaqy

Islam, sebagaimana agama lain, merupakan agama dakwah; agama yang mengajak ke jalan Allah SWT, jalan Tuhan.

Namun, dakwah Islam harus dilakukan dengan bijak, penuh hikmah, dengan pelajaran (al-mau’idlah) dan contoh (al-uswah) baik. Seruan berdakwah itu tak harus dilakukan setiap orang. Cukup sebagian orang saja.

Ajakan menuju jalan Allah merupakan nilai sangat luhur. Suatu ajakan untuk beribadah kepada Allah serta menginternalisasi dan mengaktualisasi nilai-nilai Ilahiah. Setelah shalat, manusia diharap bisa ikhlas, sabar, serta berbuat baik kepada manusia dan makhluk lain, tanpa membedakan identitas.

”Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Dan, bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih tahu tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih tahu tentang orang-orang yang mendapat petunjuk” (Surat An-Nahl, 16: 125).

Bagi anak-anak di pesantren, ayat ini terkategori muta’addi; kata kerja (fi’il) yang membutuhkan obyek (maf’ul). Namun, dalam ayat itu tak disebutkan siapa yang harus diajak ke jalan Allah. Sebagian ulama ahli tafsir menambahkan ”manusia” sebagai obyek dalam Surat 16: 125 tadi. Seruan ini untuk Nabi Muhammad SAW, tetapi berlaku bagi para pengikut Nabi.

Begitu pula obyek ayat tersebut. Meski tak disebutkan, ditafsirkan secara umum, yaitu manusia. Lalu, manusia seperti apa yang diajak menuju jalan Allah? Tentu saja manusia yang belum mengenal atau belum menempuh jalan Allah. Bukan manusia yang sudah mengenal, apalagi yang sudah menempuh jalan Allah.

Dengan demikian, ada pertanyaan: apakah ceramah agama yang digelar di forum-forum formal terkategori dakwah dalam Surat 16: 125 tadi atau bukan? Sebab, yang hadir dalam forum itu sudah mengenal jalan Allah. Bahkan, ada yang sudah menempuh jalan Allah. Jika demikian, kenapa harus diajak menempuh jalan Allah lagi?

Dalam hal ini, penulis berpendapat, pengajian-pengajian di masjid, langgar, pengajian akbar, apalagi di TV, bukan termasuk dakwah dalam kategori Surat 16: 125 itu. Pengajian itu terkategori pembelajaran ilmu keagamaan (al-ta’lim), bukan dakwah (al-da’wah).

Dalam Islam, pembelajaran ilmu agama berkedudukan tinggi dan sangat mulia.Ironisnya, banyak penceramah tidak proporsional: semestinya memberi pelajaran dan pengetahuan agama, tetapi materi ceramah malah materi dakwah. Mengajak orang miskin bersabar, tetapi si penceramah kaya raya. Mengajak sederhana, tetapi ia hidup mewah. Ironis lagi, bukan ilmu agama atau dakwah yang disampaikan, tetapi lelucon berbungkus agama.

Efektivitas penyisipan lelucon bisa diperdebatkan. Ada yang setuju, ada yang menolak. Penulis termasuk yang setuju sebagai metode pembelajaran dan ceramah. Namun, lebih banyak lelucon juga naif. Sebab, pendengar lebih teringat lelucon, bukan inti ilmu agama dari si penceramah.

Fanatisme buta

Ada pula ceramah yang tidak disisipi lelucon, tetapi dipenuhi provokasi berbalut dalil agama sehingga para pendengar membenci kelompok lain. Hasilnya bukan pencerahan keagamaan, melainkan sikap fanatisme buta suatu kelompok terhadap kelompok lain. Selalu merasa benar dengan menyalahkan kelompok lain. Padahal, menjadi benar tak harus menyalahkan yang lain.

Dakwah juga bisa berbentuk nonceramah, yaitu dengan tindakan. Organisasi keagamaan semisal NU, Muhammadiyah, Persis, dan Al-Irsyad juga memiliki agenda dakwah Islam. Mendirikan lembaga perekonomian, pendidikan, rumah sakit, mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi melawan koruptor, menolak terorisme, termasuk bagian dari dakwah Islam. Saat ini, hal-hal itu semestinya menjadi prioritas dakwah.

Ajakan ke jalan Allah juga harus dengan cara bijak, penuh hikmah, serta dengan pelajaran dan contoh yang baik. Tak seharusnya mengajak orang menuju jalan Allah, tetapi yang dilakukan cara-cara tidak benar. Semisal menyerang, mengusir, melukai, dan bahkan membunuh mereka yang hendak diajak ke jalan Allah.

Dalam konteks ini, para pegiat ormas yang terkadang kerap memakai cara kekerasan harus mereformulasi pola dakwah. Sebab, dakwah dengan model seperti itu terbukti ditolak masyarakat. Tak hanya masyarakat non-Muslim, umat Islam juga menolak. Semisal yang terjadi di Jombang dan Kediri, Jawa Timur, serta Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Dari perspektif ini pula tuntutan pembubaran FPI harus dilihat. Bagi penulis, tuntutan pembubaran FPI dan ormas sejenis sebangun dengan yang dilakukan FPI dan ormas sejenis tadi. Jika tetap memilih cara-cara anarkistis, semakin kuat pula penolakan itu. Jika santun, menghargai keragaman Indonesia, tentu akan disambut masyarakat. Alhasil, akhiri kekerasan di Indonesia.

Saiful Amin Sholihin Al-Ishaqy Pengasuh GD Mambaul Hikmah, Kota Mojokerto, Jawa Timur​
(Kompas, 28 Feb 2012)

MAGNIS- SUSENO


Romo Franz Magnis-Suseno, seorang filsuf dan staf pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, genap berusia 75 tahun pada 26 Mei 2011. Romo Magnis telah 50 tahun di Indonesia. ”Kompas” mewawancarainya untuk mendapatkan pemikirannya mengenai berbagai persoalan bangsa. 

Apakah Romo berolahraga atau melakukan olah batin?

Tentu, dari sudut rohani, yang terus mempertahankan saya adalah bahwa saya merasa dilibatkan dan terlibat dalam nasib bangsa ini. Nasib bangsa ini ada pasang-surut, tetapi tidak pernah membosankan. Selalu ada sesuatu yang baru dan menantang. Saya juga terlibat dengan Gereja Katolik. Saya menganggap sangat penting gereja saya menempatkan diri secara benar dalam masyarakat Indonesia yang plural dengan struktur tertentu, yaitu bahwa kalau umat saya bisa melakukan itu (menempatkan diri secara benar dalam masyarakat), dia bisa menyumbangkan sesuatu bagi perdamaian, kesejahteraan, dan suasana baik dalam masyarakat. 

Apa pandangan Romo terhadap kondisi bangsa saat ini?

Saya belum pesimistis. Soalnya, saya sudah 50 tahun lebih di Indonesia, mengalami beberapa guncangan paling serius dalam sejarah Indonesia. Jadi, bayangkan tahun 1965-1966, lalu macam-macam peristiwa, sampai 1998, dan perkembangan demokrasi. Kesan saya, sebetulnya bangsa Indonesia memiliki lebih banyak substansi dan stamina daripada yang sering dikatakan orang. Jadi, tidak betul bahwa nasionalisme sudah menguap. Itu kadang-kadang kelihatan. Saya melihat bahwa Indonesia biasanya keluar dari krisis sedikit lebih baik daripada sebelumnya. Memang tidak ada kemajuan lurus, tetapi situasi tidak menjadi lebih jelek. Itu masih pada umumnya.

Saya juga punya latar belakang perbandingan dengan negara lain. Jangan mengharapkan bangsa seperti Indonesia yang secara mendadak dengan irama yang dipaksakan dari neokolonialisme dan imperialisme keluar dari tradisinya, dipaksa menjadi bangsa modern—modernitas untuk sebagian berarti lahan eksploitasi luar negeri—bahwa itu lalu berjalan mulus. Katakanlah, ada proklamasi kemerdekaan, lalu kami makin lama makin cepat menjadi demokrasi yang mantap, ya tidak.

Mengapa sejak reformasi korupsi dan radikalisme agama terus berkembang?

Itu yang menjadi tantangan yang paling besar. Kita sudah memiliki kemajuan dalam struktur demokrasi meskipun belum mantap, terutama hak asasi manusia betul-betul berakar dalam konstitusi. Namun, yang tidak berhasil adalah justru reformasi KKN dan itu serius. Kalau kelas politik kita dipersepsi oleh masyarakat sebagai orang-orang yang hanya penuh pamrih memanfaatkan keberuntungan pribadi untuk menjadi kaya. Apabila ada kesan seperti sekarang setiap bulan tidak ada satu proyek pun orang tidak mengotori tangannya. Mengapa orang menolak gedung baru DPR karena orang sudah mengandaikan—dan itu pasti—bahwa anggota DPR sudah memperhitungkan mendapat potongan sekitar 15 persen dari gedung itu. Kalau itu berjalan terus, demokrasi kita akan gagal, dan itu akan sangat serius. Jadi, saya menganggap korupsi itu tantangan terbesar.

Anda bertanya, apa dasar korupsi. Itu pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Menurut saya, itu kompleks. Yang pertama, waktu reformasi, reformasi itu hanya setengah-setengah. Penurunan pengaruh Pak Harto dan pengaruh langsung politis geng Pak Harto diakhiri dan diadakan demokrasi. Tapi, kepentingan-kepentingan ekonomis lain, termasuk keluarga Pak Harto dan sebagainya, tidak tersentuh sehingga setelah ada otonomi daerah yang dilakukan secara sangat sembrono malah korupsi meluas dan sekarang situasi malah lebih buruk. Itu satu unsur.

Seluruh masyarakat sepertinya merasa bahwa yang penting bukan bekerja dengan rajin mencari kompetensi dengan tanggung jawab. Tetapi, yang perlu adalah mencari bos yang sudah di atas dan kita dengan kolusi bisa ikut di situ. Itu tentu saja sangat fatal.

Kepemimpinan lemahKita juga menderita kepemimpinan yang lemah. Sebetulnya, sudah sejak sesudah Pak Habibie. Jadi, sejak sesudah Pak Habibie, kita tidak punya kepemimpinan yang memberi kesan bahwa mereka kuat. Termasuk Gus Dur. Gus Dur punya banyak jasa, tetapi justru dalam hal korupsi tidak banyak dasarnya. Saya tidak mengatakan mereka bersalah. Kita punya lembaga pemberantasan korupsi yang lebih baik daripada yang pernah ada dalam sejarah Indonesia. KPK masih baik juga dan banyak orang tertangkap, terutama sejak SBY berkuasa. Itu juga harus dilihat. Tetapi, tetap korupsi berjalan. Yang jelas, tanpa kepemimpinan yang bertekad betul mengambil tindakan, didukung public opinion, kita tidak akan berhasil dan itu bisa meruntuhkan.

Soal radikalisme agama?

Mengenai pertanyaan ekstremisme, itu juga tentu ada kaitan. Kebanyakan warga bangsa menurut saya tetap tidak ekstrem dan mungkin malah tidak akan pernah menjadi ekstrem. Tapi, kalau mereka mengalami bahwa lebih 10 tahun demokrasi tidak menjamin masa depan yang lebih baik dan kenegaraan lebih terhormat, apakah kita heran kalau mereka ikut penawar-penawar alternatif yang mengatakan, mengapa tidak ikut kami. Kami sudah punya blue print bagaimana bisa diatasi. Tentu saja radikalisasi memanfaatkan keterbukaan demokratis. Radikalisme di Indonesia selalu ada. Dulu, ada Darul Islam. Sebuah gerakan di Jawa Barat yang kuat betul.Tentu ada macam-macam perkembangan internasional yang juga memainkan peranan. Kita melihat menguatnya ekstremisme religius tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di banyak tempat lain. Latar belakang masalah itu sering kompleks. Misalnya saja, saya mendengar bahwa Islam orang-orang Turki di Jerman lebih fundamentalis daripada Islam di Turki sendiri. Ini tentu masalah kultural barangkali. Di Indonesia juga kompleks.

Negara Pancasila berarti, dalam pandangan saya, negara boleh saja ada warna Islami. Menurut saya, Indonesia akan menjadi lebih Islami, tetapi tidak dalam arti mengancam kebebasan beragama. Salah satu masalah adalah bahwa negara membiarkan kekerasan atas nama agama berjalan. Itu serius karena itu memengaruhi masyarakat. Masyarakat sendiri bingung. Andai kata negara sedikit meniru Malaysia dengan tegas mengatakan zero tolerance, saya kira kebanyakan kekerasan tidak akan jadi. Kita juga harus memerhatikan imbauan dari pimpinan NU maupun Muhammadiyah agar negara tidak membiarkan kekerasan berjalan. Kasus Ahmadiyah memang ada perbedaan pendapat. Tetapi, baik NU dan Muhammadiyah sudah jelas mengatakan, kami tidak ingin ada kekerasan terhadap Ahmadiyah.

Dari sisi masyarakat, toleransi sudah berkembang baik?

Kesan saya toleransi sekarang terancam tidak berkembang justru karena ada pembiaran sehingga tendensi intoleransi bertambah. Saya punya kesan intoleransi bertambah. Misalnya, dulu, kalau pembangunan gereja digagalkan biasanya argumennya kristenisasi. Tapi, sejak beberapa tahun, tidak lagi. Argumennya, kami tidak mau orang Kristen beribadah di dekat kami. Ini kan tanda penambahan intoleransi. Itu intoleransi murni.

Mengapa ada pembiaran dari pemerintah?

Tanya sama pemerintah. Saya tidak mengerti. Saya bisa membayangkan bahwa pemerintah melakukan tindakan tegas. Aparat kepolisian diberi perintah tegas bahwa segala konfrontasi fisik atas nama agama tidak diizinkan terjadi. 

Bagaimana Romo melihat liberalisasi di bidang ekonomi?

Saya tidak mau secara rinci mengomentari kebijakan perdagangan internasional karena saya bukan ahli. Saya berpendapat, perdagangan yang lancar menguntungkan daripada tidak. Tapi, saya sebagai awam heran. Saya mendengar pemerintah mengatakan bahwa hubungan dagang sesama ASEAN, Asia Timur semakin lancar, tanpa menjadi acuan sama sekali terhadap dampak kepada orang kecil. Acuannya adalah menaikkan kesejahateraan bagi 50 persen rakyat Indonesia yang belum sejahtera. Jadi, yang penting adalah pertama membantu pekerjaan masyarakat memiliki nilai lebih, seperti di sektor pertanian. Mesti ada kebijakan bahwa petani padi, petani buah, dan sebagainya bisa lebih menghasilkan lebih banyak.

Kedua, sangat sederhana, membangun ekonomi yang menghasilkan tempat kerja. Misalnya, Freeport. Saya adalah orang yang tidak menentang asing. Tapi, saya tidak pernah mendengar pembelaan pemerintah terhadap kritik yang mengatakan bahwa kita menjual diri terlalu murah. Itu perlu ditanggapi. Perlu dikatakan bahwa kami memberikan kepada perusahaan asing karena menguntungkan Indonesia. Itu satu-satunya argumen. Kalau tidak, harus diubah.

Sejauh mana konsumtivisme memengaruhi masyarakat, khususnya kalangan elite?

Menurut saya, mereka terpengaruh. Kita melihat orang dituduh korupsi. Ada empat mobil mewah di tempat kerja. Mengapa empat? Apa gunanya? Tidak pernah bisa dipakai. Ini berarti nilai-nilai kehidupan yang sebenarnya mengenai kehidupan mutu—yang juga bisa mewah—sudah menguap dan dikendalikan oleh promosi yang tentu menguntungkan produk-produk yang bukan ciptaan kita sendiri.

Saya juga tidak mengerti banyak buah luar negeri. Padahal, kita punya buah yang enak. Saya juga tidak mengerti mengapa jeruk kita sendiri kalah dengan jeruk luar negeri. Mengapa tidak ditingkatkan kualitasnya. Jeruk luar bisa enak karena pengembangan teknologi. Mengapa kita tidak buat jeruk kelas prima. Mengapa jeruk Malang atau Brastagi tidak dibuat lebih baik dan harus mengimpor? Saya tidak mengerti. Itu kegagalan pemerintah.

Apakah nilai moral dan spiritual semakin hilang sehingga konsumtivisme dan hedonisme merebak?

Mungkin, godaan terlalu besar. Orang tidak sadar. Itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Ekonomi modern menciptakan kebutuhan yang sebetulnya kita tidak dibutuhkan.

Apakah kalangan elite memiliki contoh?

Secara pribadi, saya tidak mau menilai dan tidak mau mengatakan ini semua preman. Siapa saya menilai mereka? Tapi, gambaran yang diperoleh terus-menerus, terutama sejak tiga tahun, hanya negatif, hanya rakus, dan serakah. Kalau itu menjadi pemimpin kita, bagaimana masyarakat bisa diharapkan.

Parpol lemah

Apakah partai politik dan politisi masih menyuarakan kepentingan rakyat?

Menurut saya, parpol-parpol kita masih sangat lemah. Kelemahan pertama bahwa masing-masing partai tidak punya cita-cita atau ideologi partai. Partai hanya melihat kepentingan partai, bukan rakyat. Tapi, partai pun hanya menjadi wahana bagi individu sehingga ada kutu loncat. Kita belum punya partai dengan sosok yang jelas. PDI-P ada semacam perasaan dekat dengan orang kecil, tetapi sudah hilang. Yang lain, sama saja.

Saya berpendapat, tidak ada demokrasi tanpa partai karena memberi sosok dan arah, tapi kita masih sangat lemah. Misalnya, Demokrat. Memperjuangkan apa? Kita tidak tahu. Kita tahunya Demokrat, SBY. Itu boleh saja, tapi lama-lama harus punya sosok mereka. Golkar sama saja. Golkar, mereka dari dulu itu, tapi bagaimana ideologi mereka.

Saya berpendapat, beberapa tindakan struktural perlu. Pertama, saya mendukung kenaikan ambang masuk parlemen. Itu cara paling sederhana untuk menyingkirkan partai kecil. Tidak usah memerhatikan keluhan mereka. Mereka tidak kita perlukan. Kalau bisa partai kecil bergabung dengan partai besar dan ditampung di dalamnya. Alangkah baiknya kita punya 5-6 partai bisa muncul.

Kedua, negara harus membiayai partai. Bagaimana mau memberantas korupsi kalau mau menjadi politisi harus membayar luar biasa dan terfokus pada uang dan dia harus dapat uang untuk membayar kembali. Atau memberi keuntungan kepada sponsor. Jadi, sistem bahwa negara tidak membiayai partai itu mengalahkan dirinya sendiri. Negara harus membiayai. Itu mungkin tidak populer, tapi perlu.

Masih ada harapan?

Kita harus membarui diri kita. Kalau ada tokoh penyelamat tahun 2014, alhamdulillah, tetapi kita harus bersama SBY sampai 2014. Tidak ada alasan pemakzulan sama sekali, kecuali kalau beliau melanggar UUD atau kriminal berat. Saya harapkan tidak. Kita harus meyakinkan SBY dan memperkuat mereka di sekitar dia. Saya tidak melihat alternatif lain.

Apakah ada tokoh nasional yang bisa diharapkan?

Saya tidak ingin masuk ke situ. Saya tidak melihat itu sekarang. Sekarang, kita harus bersama SBY meskipun dia memiliki beberapa kelemahan.

Lalu, apakah kritik diperlukan, seperti yang dilakukan tokoh lintas agama?

Kalangan kami keberatan dengan istilah kebohongan, di mana saya tidak hadir. Menurut saya, tidak begitu tepat memakai kata moral itu. Yang boleh kami lakukan adalah mengkritik. Seperlunya, mengatakan itu salah, tidak diurus dengan baik. Saya kira kami juga seperlunya menuntut. Ini perlu dilaksanakan atau ini tidak penting. Tapi, jangan katakan bohong. Saya merasa bahwa kata itu tidak menguntungkan.

Apa yang Romo rasakan setelah berusia tiga perempat abad?

Saya tidak pernah memikirkan tua dan muda. Saya sangat puas dengan situasi saya sendiri. Saya anggap umur tahun-tahun di atas 75 tahun sebagai diskon. Di Jerman, ada kebiasaan, kalau konser sudah selesai dan mendapat banyak tepuk tangan, mereka tambah main lagi sebagai diskon. Saya anggap setiap tahun adalah diskon dari Tuhan. Setiap saat Tuhan mau memanggil saya, it’s okay. Seluruh hidup, saya nikmati kesehatan dan kekuatan fisik yang bagus. Saya sangat berte- rima kasih dapat menikmatinya. Kalau tidak, ya tidak apa-apa.

Sebagai rohaniwan, mengapa Romo tetap bertahan dalam Serikat Jesus (SJ) dan Imamat?

Saya kira itu mudah saya jawab. Saya sepenuhnya hidup dari cita-cita Serikat Jesus. Jadi, saya seorang Yesuit sampai di tulang sumsum. Gagasan untuk meninggalkan ordo saya tidak pernah muncul. Saya merasa ordo SJ-lah ordo yang bagus dengan segala macam kelemahan, baik kolektif maupun pribadi. Saya bersyukur hidup saya penuh makna. Saya tidak pernah memikirkan untuk memilih cara hidup lain.
(Kompas, 5 Juni 2011)

Muhammadiyah Tak Ingin Terlibat Gerakan Bubarkan Ahmadiyah


Senin, 21 Februari 2011

Organisasi Islam Muhammadiyah memilih untuk berupaya memagari umatnya dari ajaran sesat daripada terlibat dalam gerakan membubarkan organisasi Ahmadiyah.

“Silakan negara yang mengambil tindakan tegas dengan merujuk pada konstitusi, karena soal eksistensi suatu kelompok adalah urusan negara,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin di Jakarta, Senin.

Muhammadiyah, lanjut dia, menegaskan dengan semacam fatwa bahwa ajaran Ahmadiyah adalah sesat sejak tahun 1933, lebih awal daripada ketetapan Liga Islam Sedunia (Rabithah Alam Islami) pada 1979 dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang baru mengeluarkan fatwa pada 2005.

Menurut dia, sikap pemerintah menyikapi kasus di Cikeusik, Banten, cenderung hanya menyerahkan masalah kepada masyarakat daripada bertindak tegas.

Ia mengatakan, negara meski punya alasan tidak ingin melakukan intervensi terhadap keyakinan warganya namun ketika terjadi bentrokan harus mengambil langkah-langkah hukum.

Din juga mengatakan keyakinannya bahwa ada rekayasa di balik kasus Cikeusik meski sulit dibuktikan.

Sementara itu, Kepala Pusat Litbang Kehidupan Keagamaan, Balitbang dan Diklat Kementerian Agama, Prof Dr Abdurrahman Mas`ud mengatakan, sebenarnya pemerintah bisa membubarkan Ahmadiyah jika memang bersedia.
“Ahmadiyah memang telah melanggar SKB.”SKB 3 Menteri, antara lain berisi, memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Agama Islam seperti pengakuaan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

Mas`ud juga mengatakan, hasil penelitian pihaknya tentang Ahmadiyah, para pengikut tidak tahu apa-apa tentang inti dari keyakinan Ahmadiyah, sebaliknya hanya para pimpinan yang mengetahuinya.

Selain itu, ujarnya, ajaran Ahmadiyah bersifat trans nasionalisme, seperti ditemukan adanya radio khusus bagi kalangan Ahmadiyah yang menghadirkan tokoh Ahmadiyah London atau dari Bangladesh.
(Antaranews.com)

Dipo Alam: Korban Terakhir “Impeachment” Cukup Gus Dur


Sabtu, 19 Februari 2011

Sekretaris Kabinet Dipo Alam sesuai dengan deskripsi tugasnya menangani berbagai produk hukum seperti Keputusan Presiden (Keppres) serta mengatur persidangan dan manajemen kabinet seharusnya menempati posisi yang diam.

Namun, akhir-akhir ini Dipo Alam sering bersuara di media massa yang diakuinya sebagai kegenitan yang terpaksa.

“Saya juga terus terang tidak senang, kan saya jadi genit nih sekarang keluar-keluar di media sementara itu anda tahu saya diam dan tidak genitlah,” kata Dipo dalam wawancara khusus dengan ANTARA di rumah dinasnya di Jakarta, Sabtu.

Dipo mengaku kegenitannya itu karena hati nuraninya terusik oleh berbagai kritik dilancarkan oleh para tokoh lintas agama yang di matanya bukanlah murni gerakan moral.

Apalagi ketika kritikan itu mulai mengarah pada tudingan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kebohongan publik dan melanggar konstitusi.

Dipo yang mengalami hidup dalam pemerintahan enam presiden, mulai dari Seokarno hingga Presiden Yudhoyono itu tergugah untuk bersuara.

Sebagai konstituen setia yang memberikan suara kepada Presiden Yudhoyono sejak Pemilu 2004, Dipo Alam berpendapat tidak ada gejala pemerintahan Yudhoyono melakukan kesalahan sehingga pantas untuk dimakzulkan.

Menurut dia, pemerintahan yang berlaku di Indonesia adalah sistem presidensiil sehingga seharusnya tidak ada cara-cara penjatuhan seperti yang berlaku dalam sistem parlementer.

“Saya melihat Gus Dur di-impeach itu sedih, biar bagaimana dia adalah Presiden ketika itu terlepas dari kekurangan-kekurangannya. Dan saya berharap bahwa impeachment kepada Presiden kita itu, Gus Dur, adalah korban yang terakhir, jangan berulang kembali,” tuturnya.

Berikut petikan wawancara dengan Dipo Alam:

Selama ini saya diam, saya tahu tupoksi (tugas pokok dan fungsi-red) saya sebagai Seskab, saya mengurus keppres, inpres, perpres, orang pensiun, masalah persidangan, masalah-masalah hukum, dan saya memfasilitasi untuk manajemen kabinet dari Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu saya dapat tambahan juga untuk mengkoordinasikan staf khusus presiden. Ketika saya dilantik sebagai seskab ada satu hal yang saya ingat dari pidato, ucapan presiden bahwa tugas saya dalam manajemen kabinet tidak di dalam hasilnya saja berupa legislasi tetapi juga prosesnya. Itu memang saya terjemahkan sendiri dalam manajemen kabinet ini. Jadi ini tidak terbatas “scope”nya hanya terbatas pada kertas-kertas keppres, inpres, masalah-masalah legislasi itu kemudian juga persidangan, kemudian arahan-arahan presiden dalam persidangan itu saya bawakan juga untuk kabinet kepada menteri-menteri. Tadinya saya menjalankan itu satu tahun, saya tidak pernah bicara, hampir jarang sekali karena saya tahu posisi saya sebagai seskab. Tapi ketika kelompok lintas agama itu sudah menjadi wacana publik di luar dan diberikan kesempatan oleh presiden untuk berdialog di Istana, tetapi sayangnya yang ditampilkan oleh terutama Pak Din Syamsuddin sebagai pimpinannya yang meminta adanya dialog itu, saya jadi terkejut. Saya lihat dari ungkapan-ungkapannya dia bukan kritik yang “genuine” sebagai gerakan moral tapi dia sudah memperlihatkan suatu kebencian dalam ungkapan-ungkapannya dalam arti kalau bisa memperkecil SBY sebagai seorang presiden. Jadi saya pikir ini sudah waktunya karena kalau saya minta kepada staf khusus presiden dan saya juga minta kepada menteri-menteri, mereka sibuk dengan bidangnya masing-masing. Saya pikir saya ambil inisiatif.

Masyarakat sekarang ingin tahu ada apa di balik Pak Dipo yang tiba-tiba muncul dan bergerak?

Biar publik mengetahui bahwa apa yang disebut gerakan moral mereka itu tidak murni. Mungkin awalnya murni, kemudian mereka sudah mulai memperbesar, dimanfaatkan oleh mereka yang jagoannya dalam Pilpres tertentu kalah. SBY dalam satu putaran menang 61 persen, mereka berharap kalau jagoannya menang kan terangkut juga. Itu wajar saja. Oleh karena itu saya ingin pisahkan antara gerakan moral yang murni dengan gerakan politik. Timbullah ide itu supaya secara singkat, memakai bahasa terang, bahasa rakyat, bahasa politik, orang itu tahu. Saya tahu dari organisasi-organisasi agama lainnya tidak setuju dengan gerakan-gerakan mereka. Itu saya ingin memisahkan juga, ini perlu diketahui oleh rakyat, kenapa saya perlu turun tangan karena orang perlu tahu.

Masyarakat kan lihat Pak Dipo turun gunung, apakah selama ini memang sistem di istana menteri-menteri kurang membela Presiden?

Mestinya kan ada sistemnya, ada juru bicara? Saya turun bukan karena keluhan presiden. Jadi sebenarnya kritik saya juga ke dalam. Nomor satu, ini kan kabinet koalisi, nomor dua ditambah lagi dengan para profesional. Ketika keluar masalah kritik-kritik itu, mereka belum sigap menanggapi. Belakangan ini saya melihat ketika Ibu Armida (Meneg Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas-red), Kepala BPS, dan beberapa menteri itu berbicara. Memang sebelumnya mungkin mereka menggunakan bahasa-bahasa birokrat dengan angka tapi mungkin penjelasannya tidak bisa dipahami oleh masyarakat sementara kelompok lintas agama ini menggunakan bahasa yang merakyat supaya cepat diserap dan memang karena saya melihat itulah tadi. Saya sebenarnya secara tidak langsung juga mengajak para menteri untuk memberikan respon pada kritik-kritik semacam itu, jadi bukan untuk mengkultuskan individu SBY, bukan. Ini memang merupakan jobnya mereka. Oleh karena itu saya juga minta humas-humas mereka, eselon satu mereka menerjemahkan dengan bahasa terang. Selama ini saya lihat mungkin karena adanya staf khusus presiden dan juru bicara presiden sehingga semua kritik, semua masalah, itu seolah-olah harus presiden yang menjawab.
Lalu member of the cabinet di mana tugasnya untuk menjelaskan kepada masyarakat?

Bagaimana tanggapan presiden terhadap gerakan Pak Dipo?

Beliau tidak mengatakan boleh atau tidak. Memang saya tidak meminta ijin karena kalau saya meminta ijin berarti kan saya mendapat perintah dari Presiden. Tentunya yang saya inginkan tadi saya ingin lepas dari rambu-rambu yang bisa membatasi saya dalam manuver saya. Jadi saya tidak minta ijin tapi saya melaporkan setelah saya lakukan. Beliau tidak memberikan tanggapan apa-apa, tidak ada larangan, juga tidak mengatakan harus begini-begini. Beliau hanya “appreciate” bahwa responnya beliau tahu, paham, hanya appreciate.

Jadi menunjukkan bahwa dalam orisinalitasnya ini adalah inisiatif saya tanpa minta ijin Presiden. Saya melaporkan, beliau juga memahami bahwa saya sebagai anggota kabinetnya mengcounter wacana-wacana politk. Itu memang hak saya juga.

Apa pekerjaan staf-staf khusus kalau begitu?

Ada. Staf-staf khusus itu ada juru bicara yang menjelaskan ke masyarakat apa yang presiden lakukan. Juga ada staf-staf lain yang memberi penjelasan dan mereka menggunakan bahasa-bahasa bidang mereka, kapasitas mereka, baik yang politis maupun informasi publik. Memang kita bagi tugas dan kalau saya menggunakan bahasa terang karena mereka juga tahu siapa saya. Saya kan bukan tiba-tiba jadi seskab begitu saja.

Pak dipo berubah waktu jaman aktivis kritis terhadap kekuasaan sekarang Pak Dipo terlihat pembela kekuasaan, pembela SBY?

Dulu saya kan melawan otoritarian. Sejak saya masuk SMP sampai SMA sebelum pecah Gestapo saya selalu ikut pidato Bung karno. Tetapi ketika Bung Karno tidak mau membubarkan PKI dan adanya korban pahlawan revolusi, saya mengatakan tidak, saya melawan. Saya ikut demonstrasi pada show of force 12 Maret. Tokohnya waktu itu yang hebat kan Sarwo Edhie. Saya demo di Pejambon, di Thamrin, dan sebagainya. Soeharto adalah kita yang naikkan bersama-sama ketika show of force 12 maret itu. Kabinet pembangunan I, II, ok, III sudah mulai kelihatan otoritariannya dia. Ketika pemilu 1977 saya masih ingat bersama almarhum Nurcholish Madjid dan juga penyanyi Trio Bimbo kampanye untuk PPP (Partai Persatuan Pembangunan-red). Tujuannya bukan untuk PPPnya tapi untuk menggemboskan Golkar. Saya calonkan Ali Sadikin sebagai presiden, itulah kenapa saya akhirnya ditahan karena saat itu mencalonkan presiden saja bisa ditangkap. Tapi kan mulainya awal-awal tonggak demokrasi saya mulai ikut. Saya mulai kritik Pak Harto ketika dia masih sehat, bukan ketika dia hampir mati.

Ketika jaman Habibie saya juga anggota MPR, kita mengawal, kita membuat TAP MPR anti korupsi, anti KKN, saya ikut bahkan butir di TAP MPR ada yang diambil dari ide saya. Tidak hanya Pak Harto yang dikritik tapi juga kroni-kroninya, itu sumbangan saya yang saya ingat di komisi C ketika reformasi itu. Terus termasuk sampai ke Gus Dur saya diangkat sebagai, tidak pakai keppres , “Udah Dipo sekarang kamu bantu saya sebagai staf ahli presiden.” Saat itu siapa yang tidak senang kepada Gus Dur. Maksud saya, bukan sebagai presidennya, dia menang dengan adanya pemilihan terbuka tapi sayangnya karena memang dia fisiknya terbatas dan kedua karena memang dia mengabaikan, ini yang saya belajar, dia mengabaikan wacana-wacana ataupun persepsi politik yang dikembangkan oleh pihak oposisinya dia. Tapi walau bagaimana dia adalah seorang presiden. Jadi pengalaman saya sebagai eselon satu ini sudah lima presiden dengan saya mulai diangkat oleh Pak Harto sebelum dia jatuh kemudian sampai akhinya ke Pak Yudhoyono sebagai Deputi Menko perekonomian. Jadi sudah lima presiden dan enam menko, dari Pak Ginandjar (Ginandjar Kartasasmita-red) sampai Pak Ical (Aburizal Bakrie-red) terakhir. Sekarang kalau disebut saya di dalam, kan berbeda jauh, SBY itu tidak sama dengan Soeharto, dia tidak mungkin jadi presiden seumur hidup. Kemudian kekuasaan-kekuasaan presiden itu wewenang-wewenangnya sudah dicopot oleh reformasi sehingga dengan demikian wewenang “power” itu ada di media karena kebebasan pers, ada di gubernur, bupati, karena desentralisasi yang telah kita lakukan.

Bapak banyak menyerang lintas agama, jangan-jangan ini masalah personal?

Tidak. Saya kan juga bisa disebut simpatisan Muhammadiyah. Masjid saya muhammadiyah di Jakarta Timur. Kalau saya sedekah, kurban, saya juga ikut perbaiki di sana, itu kan warga Muhammdiyah punya.

Apa sih yang ingin dicapai oleh Bapak dengan turun gunung ini?

Saya pasti suatu saat harus stop. Saya juga terus terang tidak senang, kan saya jadi genit nih sekarang keluar-keluar di media sementara itu anda tahu saya diam dan tidak genitlah. Tetapi saya harus stop suatu saat. Tapi kalau memang gerakan-gerakan ini terus arahnya saya lihat tidak stop, saya akan melayani terus. Stop itu bukan mereka berhenti mengkritik. Tapi sekarang saya mendengar ini bukan untuk pemakzulan, bukan untuk impeachment, kritik-kritik seperti itu oke. Tapi kalau sudah mulai gerakan massa dan membawa-bawa agama ini yang bahaya, bisa terjadi konflik agama horizontal. Jadi sebaiknya mereka itu tertulis dan minta baik-baiklah, tapi kalau kita ketemu tokoh-tokoh agama yang lainnya kan tidak apa-apa. Mengapa harus eksklusif begitu, mengapa pengutaraannya harus dengan ucapan ungkapan yang nampak seperti kebencian? Itu yang saya secara moral atau hati nurani tidak terima. Tapi kalau mereka sudah berubah, mereka tidak katakan lagi bahwa pemerintah atau SBY khususnya `deviate constitution” atau ingkar pada konstitusi dan melakukan kebohongan publik, ya sejauh mereka kritik silahkan saja. Justru kita senang saja untuk saya itu masukan kepada menteri saya. Karena bisa saja pengertian mereka salah karena tidak mengerti atau memang sengaja mau dibaurkan. Contoh, kebohongan publik dalam masalah angka kemiskinan digunakan metodologi dicampur dengan raskin, ini kan sudah dijelaskan oleh Ibu Armida bahwa ini lain.

Artinya menteri-menteri tidak berhasil menjalankan fungsi public relation karena gerakan kritik itu luas ditanggapi oleh masyarakat padahal Presiden berulangkali meminta menteri-menteri sigap menanggapi isu-isu terkini?

Mungkin sebagian itu ada benarnya. Oleh karena itu kalau umpanya saya sebut stop kepada gagak hitam, kepada kelompok ini, tapi kalau memang ada beberapa menteri masih juga belum melakukan itu, itu kewajiban saya sebagai manajemen kabinet, saya mengingatkan. Kalau mereka tidak juga, itu berarti kritik dari dalam saya keluarkan.Jangan hanya mau diam-diam saja menjadi menteri, menjadi menterinya mau, tapi ketika presiden diserang yang menyangkut dengan kebijakan dan otoritas mereka, itu mereka diam saja tidak mau memperbaiki.
Jadi bisa dinilai ada pembiaran dari anggota kabinet untuk tanggapi isu-isu penting?

Mungkin tanpa disengaja atau tanpa sadar. Saya tidak akan menggunakan kata pembiaran, tapi sensitivitas mereka tatkala isu itu dipolitisasi tidak cepat tanggap. Kalau itu ditanggapi oleh staf khusus presiden dan itu biasanya oleh beberapa televisi senang menjadi konsumsi bisnisnya mereka supaya di prime time itu iklan mereka tambah banyak. Kan itu jadinya presiden, padahal kebiasaan ini harusnya tidak begitu, menterinya harus langsung.

Sebagai contoh ketika buku SBY, kan saya juga cepat turun dan akhirnya mendiknas relatif cepat turun untuk menjelaskan bahwa ini tidak ada hubungannya dan tidak ada keinginan atau peran dari SBY.

Ada pesan khusus kepada tokoh lintas agama terkait sekarang ini kekerasan antar umat beragama?
Ada baiknya mereka diimbau, “uruslah umatmu jangan hanya politik praktis?”

Sebenarnya tidak apa-apa mereka kritis, tapi sekarang sadarkah mereka bahwa mereka sebagai tokoh agama juga dimanfaatkan untuk gerakan-gerakan politis, itulah yang saya katakan istilah tunggang menunggangi. Kalau sekarang tokoh agama “concern” dengan politik ya mereka juga manusia politik. Ya wajar saja. Cuma yang saya harapkan mereka harus sadar bahwa bisa saja mereka ditunggangi oleh kepentingan lain menjadi gerakan massa, gerakan politik, yang bisa menjadi konflik horizontal yang bisa rugikan rakyat kita.

Ibaratnya tim kesebelasan kabinet sepakbola, bapak ini kan posisinya di bek, sekarang bapak kan jadi striker, apa bapak tidak takut dituduh offside?

Tidak apa-apa. Kan kalau jadi bek maju ke depan `ngegolin` kan tidak salah juga. Kecuali kalau andaikata saya `ngegolin` bawa masuk pakai tangan ke jaring itu salah. Sejauh di dalam rambu-rambu kenapa tidak? Tapi kan tergantung kenapa saya sebagai bek dan kenapa saya harus menjadi striker. Kan striker kita seharusnya staf khusus presiden. Memang ada satu hal persepsi yang menurut hemat saya kalau staf khusus yang ngomong, itu, “ah ini suara presiden.” Padahal harus dibedakan antara jubir dan staf khusus. Jubir itu membawa apa yang diucapkan oleh presiden, baik yang terucap, tersirat, dia kemukakan. Dia bisa melihat apa yang tersirat dan itu dia ucapkan. Sedangkan staf khusus presiden sebagai aparat membantu presiden dan dia adalah eselon satu dia membantu presiden dengan segala kekhususannya. Dia bisa manuver. Andaikata ada orang kesal dengan Andi Arief dulu ketika kasus Misbakhun. Apa urusannya dengan bencana alam? Tapi karena dia punya datanya dan dia bisa manuver sehingga akhirnya kan bisa terlihat Misbakhun yang hebat dalam Bank Century ternyata dia yang membobol Bank Century sehingga masuk pengadilan. Kalau saya sebagai koordinator, saya bilang, “Andi go ahead with my blessing, jalan.” Jadi memang orang akan melihat dari staf khusus, ini presiden, ini presiden, akhirnya serangan ke istana terus.
(Antaranews.com)

Bukan Cerminkan Kegagalan Negara


Sekretaris Kabinet Dipo Alam menegaskan, insiden penyerangan terhadap sejumlah santri di Pondok Pesantren Al’ Ma’hadul yang beraliran syiah di Kecamatan Beji, Pasuruan, Jawa Timur, pada awal pekan ini, tak mencerminkan negara gagal dalam melindungi warga negaranya.

Sebelum ini, ada pula insiden tindak kekerasan terhadap warga Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, yang memakan tiga korban, serta perusakan gereja di Temanggung, Jawa Tengah. “Kejadiannya kan cuma tiga gitu lho. Tapi kenapa dikatakan Indonesia gagal (melindungi warga negaranya)? Jumlahnya berapa? Jumlahnya kan tiga (insiden), dari 237 juta penduduk,” kata Dipo kepada Kompas.com, Jumat (18/2/2011).

Dipo, yang merupakan bagian dari pemerintah, justru mengaku bertanya-tanya mengapa ada insiden tindak kekerasan antarumat beragama marak terjadi belakangan ini. “Kok dalam waktu dekat ada 3 kejadian, yaitu Ahmadiyah, (perusakan) gereja, insiden antara umat islam. Saya jadi bertanya-tanya. Ini keliatannya setelah tokoh lintas agama ini menggunakan, membawa-bawa agama. Saya berbalik tanya, kenapa kayak gini,” kata Dipo.

Dipo menegaskan, pemerintah pusat tak sepenuhnya bertanggung jawab atas insiden yang terjadi di daerah. “Yang harus paling tahu itu adalah tokoh agama di sana. Mari tokoh agama di sana juga tidak ikut memanas-manaskan. Kemudian juga komandan teritorial, kapolres, camat, bupati, DPRD. Kan tidak bisa semuanya apa-apa SBY harus tahu semua, dan yang demo di Istana,” kata Dipo.

Mantan aktivis pada tahun 1970-an ini pun meminta semua pihak tak membesar-besarkan insiden di Pasuruan ini. “Kita tak usah memperbesar hal ini. Kan perang Irak sama perang Iran 8 tahun antara Sunni-Syiah. Ini contoh betapa menderitanya. Iran negara pemilik deposit gas terbesar di dunia setelah Rusia. Ekonominya seperti itu karena perang 8 tahun. Apa kita mau kayak gitu,” kata Dipo. (Kompas.com)

Din Syamsuddin: Kerusuhan Diskenario untuk Diskriditkan Tokoh Agama


Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin mendesak aparat kepolisian menangkap dan mengambil tindakan tegas terhadap dalang tindak kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini di beberapa daerah.

“Saya sangat prihatin dengan peristiwa-peristiwa kekerasan ini. Tindak kekerasan tidak dapat ditolerir,” katanya usai pengukuhan Pengurus Muhammadiyah Wilayah Kalimantan Tengah, di Palangka Raya, Kamis.

Diungkapkannya, ada beberapa efek yang ingin diperlihatkan oleh dalang kekerasan itu yakni Islam merupakan agama yang keras, tidak toleran dan tidak ramah. Ini adalah suatu upaya untuk mendeskreditkan Islam.

Gerakan itu, ia anggap juga untuk mendiskreditkan tokoh agama, seolah-olah semua yang terjadi atas nama agama, seakan ada pesan yang mau disampaikan, bahwa tokoh-tokoh agama tidak mengurus umatnya.

Ia meminta agar pihak keamanan segera mengusut tuntas dan menemukan aktor intelektual di belakang peristiwa tersebut, karena Agama Islam secara tegas melarang segala bentuk kekerasan.

Dari beberapa kejadian, ia menilai ada semacam rekayasa dan tindak kekerasan terencana, sehingga harus ditemukan aktor intelektual di balik semua peristiwa tersebut.

Dituturkannya apa yang terjadi di beberapa daerah jelas mengganggu stabilitas Indonesia, dan sangat mungkin dilakukan orang-orang yang tidak suka Indonesia stabil, dinamis, maju dan berkembang.

Ia mengimbau, umat Islam agar tidak mudah terprovokasi untuk melakukan tindak kekerasan.

“Saya tidak berada pada posisi yang bisa menjelaskan siapa tokoh di balik tindak kekerasan tersebut, tapi tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak dari luar Indonesia yang tidak suka dengan kestabilan Indonesia, jika dihubungkan dengan efek ketiga,” ucapnya.

Oleh karena itu, sekali lagi ia meminta, agar seluruh Bangsa Indonesia, khususnya umat beragama terutama Islam, agar mampu menahan dan mengendalikan diri serta tak terjebak pada provakasi dan hasutan.

Selain itu juga, bagi dalang di dalam negeri yang memprovokasi masyarakat luas, agar menghentikan niat buruknya, karena bertentangan dengan nilai agama serta akan merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Ia menyatakan dengan kejadian di beberapa daerah itu, seluruh pihak agar tidak perlu saling menyalahkan dan saling menyudutkan satu sama lain, tapi yang paling penting Pemerintah jangan melakukan pembiaran atau pengabaian.

“Karena sekali Pemerintah melakukan itu dan tidak adil menyelesaikan masalah ini, maka kasus seperti itu akan terulang lagi di masa mendatang,” ujarnya.
(Republika.co.id)

Seskab Apresiasi Sambutan Rakyat NTT Kepada Presiden


Minggu, 13 Februari 2011

Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengapresiasi ketulusan sambutan dan ungkapan semangat kasih serta persaudaraan yang diberikan rakyat Nusa Tenggara Timur (NTT) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Saya merasa terharu menyaksikan ketulusan hati puluhan ribu masyarakat NTT yang mengeluk-elukkan Presiden Yudhoyono dan Ibu Negara,” kata Dipo Alam dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA, Minggu.

Presiden dan Ibu Ani Yudhoyono melakukan kunjungan kerja selama empat hari di NTT, 8-11 Februari 2011.

Menurut Dipo Alam yang juga turut mendampingi Presiden, selama kunjungan Presiden selalu menerima ungkapan semangat kasih dan persaudaraan yang disampaikan dari kalangan pastor, pendeta, tokoh masyarakat hingga jajaran pemerintahan daerah seperti gubernur, bupati dan walikota.

“Ketulusan hati rakyat NTT sangat bertolak belakang dengan apa yang didengung-dengungkan kalangan tokoh lintas agama eksklusif, seperti Din Syamsuddin, Syafii Maarif dan Romo Benny Susetyo,” katanya.

Dipo menyatakan, di NTT para tokoh lintas agama dengan penuh semangat mendoakan agar Presiden dan Ibu Negara diberikan keselamatan dan kekuatan untuk memimpin negeri berpenduduk 230 juta jiwa ini. “Dari Bandara El-Tari di Kupang sampai ke Atambua, dekat perbatasan dengan Timor Leste, rakyat mengelu-elukan tanpa hentinya. Bahkan, sampai malam hari ketika rombongan melakukan jalan darat dari Kupang menuju Kabupaten SoE,” jelasnya.

Dipo yang juga dikenal sebagai aktivis mahasiswa tahun 1975 itu mengungkapkan apresiasi dan rasa haru yang dalam atas doa seorang pendeta agar Pancasila menjadi salah satu tali kasih dan semangat persaudaraan.

“Sejuk rasanya mendengarkan doa pendeta perempuan itu menyebutkan kembali Pancasila, ketika kini kita jarang mendengar tokoh agama mengucapkan mengenai semangat Pancasila, yang menjadi satu pilar kebangsaan dan persatuan kita,” katanya.

Karena itu, dia merasa heran ketika menyaksikan pemberitaan di sebuah stasiun televisi yang menyebutkan bahwa rombongan Presiden “ditolak rakyat NTT”.

Presiden Yudhoyono melakukan kunjungan kerja ke Kupang antara lain untuk menghadiri Peringatan Hari Pers Nasional. (*)(Tz.A017/G003/S023) (Antaranews.com)